ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUUVIII/2010 ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 10 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PENULISAN HUKUM
Oleh: ROCKY VALENTINO KMM NIM: 05400114
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2011
LEMBAR PERSETUJUAN PENULISAN HUKUM ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUUVIII/2010 ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 10 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Disusun dan diajukan oleh: ROCKY VALENTINO KMM 05400114 Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan Ujian Penulisan Hukum Pada tanggal : __________
Pembimbing I
Pembimbing II
Sulardi, SH.,
Catur Wido Haruni, SH., M.Hum
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum
Sidik Sunaryo, SH, M.Si
ii
LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN HUKUM ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUUVIII/2010 ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 10 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Disusun dan diajukan oleh: ROCKY VALENTINO KMM 05400114 Telah dilakukan Ujian Penulisan Hukum Pada tanggal : __________
Ketua Majelis
Sekretaris Majelis
Sulardi, SH.
Catur Wido Haruni, SH., M.Hum Anggota Majelis
______________
______________
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum
Sidik Sunaryo, SH, M.Si
iii
SURAT PERNYATAAN Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIM Program Studi Jurusan/Penjurusan Fakultas
: Rocky Valentino KMM. : 05400114 : Ilmu Hukum – S1 : Hukum Pidana : HUKUM
Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini adalah benarbenar karya saya, dan dalam penulisan hukum/skripsi ini tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari ternyata karya tulis ini terbukti tidak sesuai dengan pernyataan di atas, kami bersedia mendapat sanksi akademis.
Malang, 9 Agustus 2011 Yang menyatakan
(Rocky Valentino KMM)
iv
ABSTRAKSI Nama NIM Judul
Pembimbing I Pembimbing II
: ROCKY VALENTINO KMM. : 05400114 : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-VIII/2010 ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 10 AYAT (2) UNDANGUNDANG NO.13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN : Sulardi, SH : Catur Wido Haruni, SH., M.Hum
Dalam Putusan No.42/PUU-VIII/2010, Susno Duaji mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap Pasal 10 ayat (2) UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan judicial review tersebut dengan alasan bahwa pengajuan Susno tersebut adalah kasus konkret, dimana Susno terlibat di dalamnya. Rumusan Masalah yang disampaikan peneliti adalah: 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 42/PUU-VIII/2010 mengenai permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Susno Duaji ?; 2. Bagaimanakah implikasi hukum penolakan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Susno Duaji dalam Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2010 ? Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi. Dalam mengolah data, penulis menggunakan analisis isi secara kualitatif. Dari hasil penelitian, Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 42/PUU-VIII/2010 mengenai permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Susno Duaji adalah karena Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap Pasal tersebut tidak memerlukan perubahan, selain itu, Majelis Hakim mengangggap Pemohon Susno Duadji sebagai pemohon yang tidak memiliki itikad baik karena permohonan tersebut terkait dengan kasus yang tengah dikenakan terhadap diri pemohon sendiri, selain itu juga belum ada Peraturan perundangan di Indonesia yang mengakomodasi masalah whistle blower, dikarenakan kerumitan posisi whistle blower dalam ranah hukum pidana. Implikasi Hukum penolakan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Susno Duaji dalam Putusan Nomor 42/PUUVIII/2010 adalah muncul anggapan tidak adanya keuntungan bagi terdakwa untuk
v
bertindak sebagai saksi memberatkan bagi individu lain karena hal tersebut juga tidak menghentikan atau bahkan mengurangi proses pidana atas dirinya. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian, Perlindungan Saksi dan Korban
vi
ABSTRACT Name NIM Title
Advisor I Advisor II
: ROCKY VALENTINO KMM. : 05400114 : ANALYSIS OF CONSTUTIONAL COURT DECISION NO. 42/PUU-VIII/2010 ON JUDICIAL REVIEW FOR SECTION 10 VERSE (2) ACT NO.13 YEAR 2006 ABOUT WITNESS AND VICTIM PROTECTION : Sulardi, SH. : Catur Wido Haruni, SH., M.Hum
Demolition on corruption and law mafia by Susno Duadji was an important event, where Susno as important officer in Police headquarters, demolished crime in Police Headquarters body. So, what Susno has done should be protected from government as reported witness. In fact, after Susno Duadji revealed the crime, Police headquarters raised his status into suspect and did arrest and investigation to Susno Duadji for case he reported. That’s why Susno Duadji then made a request for Constitutional Court to do judicial review to section 10 verse (2) Act No.13 year 2006 about Witness and Victim Protection. Constitutional Court refused the judicial review since Susno’s request was concrete case, where he involved inside it, so the pursuit considered as subjective. Statement of problems stated by researcher were: 1. What became the consideration basis of Constitutional Court Judges in deciding Case No. 42/PUU-VIII/2010 about request to review section 10 version (2) Act No.13 year 2006 about Witness and Victim protection by Susno Duadji ? 2. How is law implication of rejection to review Case No. 42/PUU-VIII/2010 about request to review section 10 version (2) Act No.13 year 2006 about Witness and Victim protection by Susno Duaji? In this research, the writer used juridical-normative approach. The research used data sources consisted of primary and secondary law material data. To collect the data, the writer used open library study and documentation. In data processing, the writer used content analysis in qualitative way. From the research, the consideration basis of Constitutional Court Judges in deciding Case No. 42/PUU-VIII/2010 about request to review section 10 version (2) Act No.13 year 2006 about Witness and Victim protection by Susno Duaji is because Constitutional Court judges considered the section didn’t need any change. Even from the section there seemed justice element, where a crime subject should not be released from punishment, even tried to be central figure in revealing related case (Whistle Blower). law implication of rejection to review Case No. 42/PUU-VIII/2010 about request to review section 10 version (2) Act No.13 year 2006 about Witness and Victim protection by Susno Duaji is there’s opinion that there wouldn’t be any benefit for suspect to become witness for other individual since it wouldn’t stop
vii
punishment process of himself / herself. It can be obstacle to reveal the corruption crime elimination in Indonesia. Keywords: Constitutional Court Decision, Test, Protection of Witness and Victim
viii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warokhmatullahi Wabarokatu Syukur Alhamdulillahi rabbil aalamin, segala puji hanya untuk Alloh SWT. Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang, karena telah melimpahkan semua
keberkahan dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-VIII/2010 ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 10 AYAT
(2)
UNDANG-UNDANG
NO.13
TAHUN
2006
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN yang mana merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terealisir dengan baik, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak
DR.
Muhadjir
Effendy,
M.AP
selaku
Rektor
Universitas
Muhammmadiyah Malang. 2. Bapak Sidik Sunaryo, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus selaku pembimbing kedua
ix
3. Bapak Sulardi, SH., selaku dosen pembimbing I yang dengan kesabarannya dan ketelitian beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir. 4. Ibu Catur Wido Haruni, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Untuk Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir / skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan acuan untuk skripsi pada penelitian selanjutnya. Waalaikumsalam Warokhmatullahi Wabarokatu Malang, 8 Agustus 2011
Penulis
x
DAFTAR ISI
Cover Lembar Persetujuan ..........................................................................................
ii
Lembar Pengesahan ........................................................................................... iii Pernyataan Orisinalitas ..................................................................................... iv Abstraksi .............................................................................................................
v
Abstract ............................................................................................................... vii Kata Pengantar ................................................................................................... ix Daftar Isi ............................................................................................................. xii Daftar Lampiran ................................................................................................ ix
Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang ...................................................................................
1
B. Rumusan Masalah ..............................................................................
10
C. Tujuan Penelitian ...............................................................................
10
D. Manfaat Penelitian .............................................................................
11
E. Metode Penelitian ...............................................................................
11
1. Pendekatan yang Digunakan .........................................................
12
2. Jenis Bahan Hukum.......................................................................
12
3. Teknik Pengambilan Bahan Hukum .............................................
13
4. Analisis Bahan Hukum .................................................................
14
F. Sistematika Penulisan .........................................................................
14
Bab II Tinjauan Pustaka A. Tinjauan Negara Hukum .....................................................................
16
B. Tinjauan Umum tentang Kompetensi peradilan .................................
30
C. Teori tentang Putusan..........................................................................
31
D. Teori Tentang Eksaminasi ..................................................................
35
xi
E. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi .................................
40
F. Teori tentang Judicial Review.............................................................
48
G. Tinjauan Umum tentang Konsep Perlindungan Hukum ....................
51
H. Tinjauan Umum tentang Saksi dan Korban .......................................
53
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Kasus Posisi Perkara Nomor 42/PUU-VIII/2010 mengenai permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ..................
58
B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus
Perkara
Nomor
42/PUU-VIII/2010
mengenai
permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .................. 1. Kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
untuk
63
memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon .........................................................................
63
2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan .......................................................
64
3. Pokok permohonan mengenai konstitusionalitas undangundang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon ......
68
C. Implikasi Hukum Penolakan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Susno Duaji dalam Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2010 ............................................................
91
1. Implikasi Positif .....................................................................
91
2. Implikasi Negatif ....................................................................
99
Bab IV Penutup A. Kesimpulan ........................................................................................ 110
xii
B. Saran ................................................................................................... 112
DAFTAR PUSTAKA INDEKS LAMPIRAN
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir 2. Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir 3. Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal
xiv
DAFTAR PUSTAKA
Buku Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi – Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006. Dicey, A.V., Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition, ST. Martin’s Street, Macmillan And Co, Limited, London. 1952 Huijber, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1995 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. __________, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Konstitusi Press, Jakarta. 2006. __________, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 Karjadi & Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Politeia, Bogor, 1988. Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana,. 2007 Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia, Malang, 2003 Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan. DasarDasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998 Raharjo Satjipto, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, 1997 Susanti Adi Nugroho, dkk. Eksaminasi Publik. ICW. Jakarta 2003
Panduan Khusus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007, Pedoman Penulisan Hukum, Malang.
Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Republik Indonesia. UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
Jurnal Eddy O.S. Hiariej, Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat dalam Kejahatan, Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN), Vol.10, No.6 Juli 2010. Jasin, Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat dalam Kejahatan, Newsletter Komisi Hukum Nasional No.6 Juli 2006 Usman dan Mujahidin, Whistle Blower dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Newsletter Komisi Hukum Nasional
Artikel Internet Arry Anggadha dan Nur Eka Sukmawati Nasib Whistle Blower, dokumen artikel, ditulis tanggal 7 Juli 2011. http://nasional.vivanews.com/news/read/231504nasib-whistle-blower
1
Attamini, A. Hamid S., Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK Ke-46, Jakarta 17 Juni 1992 Anonim. UU Perlindungan Saksi Berpotensi Langgengkan Korupsi, artikel. Ditulis 20 Agustus 2010. www.tempointeraktif.com/art/0283.html. download tanggal 2 Mei 2011
2
