+
Mempersiapkan Program Pengurangan Emisi dalam Kerangka Skema Carbon Fund
TIM PENYUSUN ER-PIN FCPF CARBON FUND Puspijak – Badan Litbang Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
+
Usulan Awal Lokasi Skema CF • Kutai Barat (903,556 ha) • Berau (1,513,170 ha) • Donggala (302,897 ha) • Toli-toli (202,480 ha)
• Merangin (311,293 ha) • Bungo (96,519 ha)
Kapuas (814,000 ha)
+
Hasil CF 11 Meeting di Washington
ER-PIN
Indonesia telah disetujui dengan beberapa syarat, antara lain:
Lokasi dan program perlu difokuskan di satu tempat yang terkonsolidasi
Konsistensi
Nasional
MRV
dengan REL
yang akan dibangun selaras dengan MRV Nasional
+
Opsi 3 Central Sulawesi
Opsi 1 Jambi-Riau
Opsi 2 East & Central Kalimantan
Lokasi yang tidak dipilih untuk skema CF akan dimasukkan ke dalam skema pendanaan lain seperti Bio-CF, FREDDI, dan lainlain
+
Kriteria Pemilihan
Sesuai dengan luas prioritas REDD+
Telah berinvestasi dalam program REDD+ sebelumnya
Keterlibatan masyarakat sipil yang kuat
Komitmen dari pemerintah daerah
Potensi pengurangan emisi relatif tinggi
+
Komitmen Kapala Daerah
+
Kemajuan Kesiapan REDD+ Tingkat Nasional (1)
REL REL Nasional telah disusun,dan dalam tahap penyepakatan antarpihak Kabupaten perlu menyepakati tentang batas-batas kabupaten Data tutupan hutan tersedia dari tahun 2000 dan seterusnya: enam kelas hutan Perubahan dalam kelas hutan akan digunakan untuk mengukur degradasi
MRV Desain Dokumen untuk sistem MRV nasional telah disiapkan dan dalam proses konsultasi Pengumpulan data & pengembangan kapasitas di tingkat lokal telah tercapai
Kerangka Pengaman Prinsip, Kriteria dan Indikator REDD + Safeguards di Indonesia (PRISAI) dikembangkan dan diadopsi dengan cara yang sangat partisipatif: 10 prinsip sosial dan lingkungan Sistem Informasi Safeguards telah dikembangkan oleh Pustanling Integrasi SIS dan PRISAI sebagai salah satu sistem pengamanan nasional pada tahun 2014 Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) yang dikembangkan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) untukmelengkapi dua inisiatif sebelumnya
+
Kemajuan Kesiapan REDD+ Tingkat Nasional (2)
Pembagian Manfaat
Reformasi Pemerintahan
Pendanaan REDD + di Indonesia (FREDDI) dalam desain Beberapa opsi telah diusulkan: transfer fiskal, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Klarifikasi kepemilikan lahan/ hutan (hak-hak masyarakat adat, perubahan definisi domain hutan Negara) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lebih dari 56 juta ha lahan hutan negara di 25 provinsi dialokasikan ke 600 daerah distrik KPH. Setidaknya 120 lembaga KPH harus dioperasionalkan pada 2014
Program KegiatanPengurangan Emisi (ER) dalam Carbon Fund akan diintegrasikan ke dalam Registry nasional
+
Estimasi Tingkat Emisi Acuan (REL) H ist o r ic a l C O 2 e m issio n s b y S o u r c e ( t C O 2 e / y r ) D ist r ic t
Donggala Tolitoli Berau Kutai Barat Kapuas Merangin Bungo Total
Fo re st (h a ) 302,897 202,480 1,513,170 903,556 814,000 311,293 96,519 4 ,1 4 3 ,9 1 5
H ist o r ic a l D e f o r e st a t io n (h a / y r) 1,197 1,585 16,440 12,427 8,537 9,860 5,202 5 5 ,2 4 8
D e f o r e st a t io n 778,050 1,030,250 10,686,000 8,077,400 5,549,050 6,409,000 3,381,300 3 5 ,9 1 1 ,0 5 0
D e g r a d a t io n 194,513 257,563 2,671,500 2,019,350 1,387,263 1,602,250 845,325 8 ,9 7 7 ,7 6 3
Peat D e co m p .
P e a t F ir e
283 576,527 5,820,815 6 ,3 9 7 ,6 2 5
85,184 9,280,565 9 ,3 6 5 ,7 4 8
Total 972,563 1,287,813 13,357,783 10,758,460 22,037,693 8,011,250 4,226,625 6 0 ,6 5 2 ,1 8 6
+
Usulan Kegiatan Pengurangan Emisi di Daerah
Kegiatan didasarkan pada strategi REDD+ masingmasing provinsi/kabupaten
Mendukung dan membangun reformasi transformatif dalam tata kelola hutan dan lahan:
Dukungan untuk Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan lokal (KPH) (30% dari wilayah program)
Mendukung reformasi untuk lahan dan Tata Ruang (di seluruh wilayah program)
Kegiatan berbasis masyarakat (di seluruh wilayah program, dengan fokus pada daerah KPH)
Kegiatan yang berkaitan dengan konsesi hutan (hutan produksi) dan perkebunan (di wilayah program)
+
Dukungan untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
KPH akan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana pengelolaan, untuk mengawasi pemegang ijin, dan untuk memantau kegiatan penggunaan lahan, terutama di daerah akses terbuka yang tidak berada di bawah izin tertentu
Total luas daerah yang tertutup oleh KPH di tujuh kabupaten sekitar 1,3 juta hektar
Mendukung pengembangan model kelembagaan
Investasi yang fokus pada masyarakat untuk meningkatkan kondisi yang kondusif bagi penggunaan lahan berkelanjutan dan implementasi proyek REDD+
+
Dukungan untuk Reformasi Lahan dan Perencanaan Tata Ruang
Strategi REDD+ Nasional menyebutkan bahwa kepemilikan lahan menjadi titik sentral yang harus ditangani
Baru-baru ini keputusan Mahkamah Konstitusi (MK 45 dan 35) pada definisi kawasan hutan negara dan hak atas tanah masyarakat adat menyediakan kesempatan untuk percepatan reformasi penguasaan hutan
Investasi khusus akan mencakup:
dukungan untuk proses resolusi konflik di daerah peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk terlibat dalam pemetaan partisipatif dukungan untuk menyelesaikan Inisiatif Satu Peta pendaftaran lahan dukungan analitis dan teknis kepada lembaga-lembaga lokal yang terlibat dalam perencanaan tata ruang dan pengukuhan.
+
Kegiatan-kegiatan berbasis tapak
Kegiatan berbasis lapangan khusus akan dipandu oleh SRAP dan strategi REDD + lainnya sesuai dengan masing-masing provinsi
Akan membangun kembali kegiatan yang telah ada yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola
Desain program berbasis tapak di tingkat kabupaten akan berlangsung selama desain fase ER-PD
Keseluruhan kegiatan berbasis tapak akan mencakup:
Kegiatan berbasis masyarakat: termasuk dukungan untuk Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM) yaitu hutan desa, hutan adat, mata pencaharian alternatif, perbaikan hasil, dan peningkatan kapasitas Kegiatan yang berkaitan dengan konsesi hutan dan perkebunan: termasuk peningkatan kapasitas untuk RIL, praktek pengelolaan terbaik, dukungan untuk sistem sertifikasi, dan pertukaran lahan
+
Pengurangan Emisi yang Diharapkan D ist r ic t
R EL (tCO 2 e / y r)
P o t e n t ia l R e d u ct io n
Donggala Tolitoli Berau Kutai Barat Kapuas Merangin Bungo To tal
972,563 1,287,813 13,357,783 10,758,460 22,037,693 8,011,250 4,226,625 6 0 ,6 5 2 ,1 8 6
25% 25% 30% 30% 30% 30% 25% 28%
E st im a t e d E R per year (tCO 2 e / y r) 243,141 321,953 4,007,335 3,227,538 6,611,308 2,403,375 1,056,656 1 7 ,8 7 1 ,3 0 6
E st im a t e d E R E st im a t e d 2 0 1 6 -2 0 2 0 ER 2 0 1 6 (tCO 2 e ) 2026 972,563 2,431,406 1,287,813 3,219,531 16,029,340 40,073,349 12,910,152 32,275,381 26,445,231 66,113,078 9,613,500 24,033,750 4,226,625 10,566,563 7 1 ,4 8 5 ,2 2 3 1 7 8 ,7 1 3 ,0 5 8
E st im a t e d E R 2 0 1 6 -2 0 3 0 3,403,969 4,507,344 56,102,689 45,185,534 92,558,309 33,647,250 14,793,188 2 5 0 ,1 9 8 ,2 8 1
+
Kebocoran dan Risiko Balik
Ketidaksinambungan Geografis kabupaten yang berpartisipasi menciptakan risiko kebocoran dalam negeri
Mengatasi isu-isu perencanaan tata ruang dan lahan akan memperbaiki tata kelola kepemimpinan jangka panjang mengurangi risiko balik (non-permanence)
Perbaikan iklim investasi dan akses yang lebih baik terhadap lahan terdegradasi (pertukaran lahan, perencanaan tata ruang, penyelesaian konflik) konversi hutan akan dapat diminimalkan
Kepemilikan lokal yang kuat dan insentif jangka panjang untuk mata pencaharian alternatif, dan Pembayaran ER dari sumber lain akan mengurangi risiko balik
+
Pendekatan MRV
Pengembangan sistem MRV daerah akan mendukung finalisasi sistem MRV nasional
Badan Pengelola REDD+ dan Kementerian Kehutanan akan memastikan bahwa ada keselarasan penuh antara dua sistem
Akan membangun sistem petak-petak contoh yang ada
Pemantauan akan mencakup deforestasi, degradasi, indikator tata kelola, dan manfaat non-karbon. Gambut dapat dimasukkan
Isu yang terkait dengan konflik lahan juga akan dipantau
Pemantauan juga akan diarahkan pada zona penyangga di kabupaten yang berbatasan untuk memperhitungkan kebocoran
Pendekatan Pemantauan akan diselesaikan selama tahap desain, dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan inklusif
Selama Tahap Desain Program, kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan akan dieksplorasi.
+
Opsi Pembagian Manfaat
Berdasarkan proses desain konsultasi inklusif dengan fokus khusus pada masyarakat adat dan lokal
Memperhitungkan ketidakpastian hukum terkait hak atas lahan dan karbon, dan menggabungkan hak atas tanah adat dan hak kepemilikan lahan informal
Menggunakan kerangka kerja dari lembaga-lembaga nasional yang ada dan membangun mekanisme pembagian manfaat yang ada (seperti PNPM, Mekanisme Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus dll), dan pendanaan untuk REDD+ (FREDDI)
Bekerja di beberapa jaringan, menargetkan pelaku utama termasuk masyarakat, KPH, pemerintah daerah, pemegang IUPHHK, dan proyek-proyek hibah
+
Mitra Pengembangan Program Pengurangan Emisi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Pengelola REDD + Pemerintah kabupaten dan provinsi Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Dalam Negeri, Dewan Nasional Perubahan Iklim
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Masyarakat Adat
LSM lokal
Mitra Program
Dewan Kehutanan Nasional
+
Keuntungan Non Karbon dari Kegiatan FCPF Carbon Fund
Keanekaragaman Hayati:
Daerah Program ini terletak di tiga pulau dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi Sulawesi memiliki campuran dari kedua spesies Asia dan Australasia. 79 spesies mamalia endemik Kalimantan memiliki lebih dari 210 spesies mamalia dan sampai 15.000 tanaman berbunga yang berbeda Keanekaragaman primata endemik Sumatera per satuan luas adalah tempat yang tak tertandingi di Bumi
Penguatan Sistem KPH
Meningkatkan perencanaan tata ruang Mendukung reformasi tenurial Kegiatan berbasis masyarakat Kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan usaha
+
Langkah Selanjutnya ER Project Document Development Oct 2014 – Jun 2016 Identification of ER Activities Safeguard Plan Identification of partners Land Assessment Identification of funding Finalization of institutional arrangements Oct 2014 - Oct 2015
Development of MRV system Development of Benefit Sharing Mechanism Oct 2014 - Oct 2016
Letter of Intent Signed ER-PIN Conditionally approved
Feb 2015
October 2014
R-Package Submitted
ER-PD Submitted Oct 2016
ERPA Signed Dec 2016
1st MRV and ER Payment
2nd MRV and ER Payment
Dec 2018
Dec 2020
2015 Investment in KPH Readiness Oct 2014 - 2018 Finalization of RE Oct 2014 - Dec 2016
ER-PIN Submission
ER-PD Development
Readiness Investment
ERPA Submission
ERPA Implementation
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
+
TERIMA KASIH
