+
INDONESIAN FCPF CARBON FUND: Program Pengurangan Emisi Berbasis Lahan di Kalimantan Timur
JAKARTA, 29 APRIL 2016
+ Konteks Strategis dan Latar Belakang Program Pengurangan Emisi Berbasis Lahan (REDD+)
RAN-GRK Komitmen mengurangi emisi 26% dengan upaya domestik dan 41% dengan bantuan luar negeri pada tahun 2020
INDC Komitmen mengurangi emisi 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan luar negeri pada tahun 2030
Status Readiness REDD+:
Stranas dan SRAP di 11 Provinsi termasuk Kaltim Forest Reference Emission Level (FREL) Nasional sudah ditetapkan dan dalam upaya revisi Sistem MRV sedang disusun dan sudah ada inisiatif INCAS, SIGNSMART Sistem Safeguards sudah dikembangkan PRISAI dan Sistem Informasi Safeguards (SIS) Mekanisme distribusi manfaat sedang dalam proses pembangunan
+
Apakah Carbon Fund?
Uji coba imbal jasa untuk pengurangan emisi berbasis lahan
pembayaran akan dilakukan kalau pelaksana program pengurangan emisi sudah bisa membuktikan bahwa pengurangan emisi telah dicapai
Carbon Fund (CF) merupakan tindaklanjut dari proses penyiapan REDD+ Indonesia yang difasilitasi oleh Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
+
Posisi Carbon Fund dalam Lanskap REDD+ Nasional
Memberikan pembelajaran aplikasi REDD+ secara terpadu di tingkat sub-nasional
Mencoba untuk menyelaraskan kerangka REDD+ nasional dengan kerangka metodologis FCPF-CF
Keterlibatan aktif multi-stakeholder (masyarakat, swasta, dll)
Skala besar (sub-nasional berbasis provinsi)
Menguji skema pembagian manfaat yang efektif dan adil
Mengintegrasikan CF dengan strategi pembangunan rendah emisi di tingkat provinsi dan kabupaten
+
Mengapa Kalimantan Timur?
Kemauan Politik Kaltim Green, RAD-GRK, Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP), Pergub Moratorium Izin Konsesi Lahan dan Hutan
Dukungan Peraturan Perundangundangan UU 23/2014
Dukungan Kelembagaan
Keterlibatan masyarakat dan swasta
Luas Hutan: 8.562.287 ha
Dua kabupaten telah terlibat dalam proses awal penyusunan dokumen pengurangan emisi dalam kerangka Carbon Fund Berau dan Kutai Barat
+ PROGRES PERSIAPAN FCPF CARBON FUND DI INDONESIA Towards a Greener and Developed East Kalimantan: A provincial emission reductions program in Indonesia
+ Proses Penyusunan Emission Reductions – Program Idea Note (ER-PIN)
JANUARI 2015: Pembahasan Hasil CF11 meeting di BP REDD+ untuk penentuan lokasi yang lebih kompak
17 DESEMBER 2015: Submisi ER-PIN ke CF Participants
18 SEPTEMBER 2015: Pembahasan tindaklanjut hasil pertemuan Januari dan persiapan CF13 meeting, di Bogor
29 FEBRUARI 2016: Submisi Revisi ER-PIN
21 APRIL 2016: Komunikasi Publik Tingkat Provinsi di Samarinda
29 APRIL 2016: Submisi Revisi Final ER-PIN
27 – 28 SEPTEMBER 2015: Pembahasan Hasil CF13 meeting, di Samarinda
19 NOVEMBER 2015: Komunikasi Publik Tingkat Provinsi di Balikpapan
27 NOVEMBER 2015: Komunikasi Publik Tingkat Nasional di Jakarta
+
Tata Waktu FCPF Carbon Fund Indonesia
• Penyiapan program dan kelembagaan • ERPIN dan ERPD
Mei 2015 – Januari 2018
Februari 2018 • Periode Pembayaran dimulai • Belum ada transfer dari FCPF
• MRV I • 30% Dana diterima oleh Indonesia
Desember 2022 • MRV II • 30% Dana diterima Indonesia
• MRV III • 40% Dana diterima Indonesia
Desember 2020
ER-PIN: Emission Reductions – Program Idea Note ER-PD: Emission Reductions – Program Document ER-PA: Emission Reductions – Payment Agreement
Desember 2024
Februari 2025 • Program Berakhir
+
Kegiatan Pengurangan Emisi dan Intervensi Utama Sektor/Sumber Pertambangan Perkebunan Kehutanan
Kebakaran
Perambahan Rencana Pembangunan
Jenis Kegiatan Pengurangan Emisi Keikutsertaan sektor swasta, sertifikasi, pemindahan alih fungsi lahan, dukungan rakyat, dukungan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan dan tata ruang Peningkatan tata kelola hutan melalui KPH, dukungan untuk RIL, memperbaiki proses perizinan dan tata ruang, dukungan pengelolaan hutan lestari dan konservasi HCV Perlindungan dan rehabilitasi lahan gambut, dukungan untuk pengaturan kelembagaan untuk pemantauan dan pengendalian kebakaran, pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk pengendalian kebakaran, pembentukan kelompok pemadam kebakaran masyarakat, pembangunan kapasitas dan dukungan lainnya untuk metode pembukaan lahan tanpa bakar, keterlibatan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi gambut Peningkatan tata kelola hutan melalui KPH, dukungan untuk mata pencaharian alternatif, kehutanan masyarakat, sosialisasi Belum teridentifikasi secara spesifik
+
Estimasi Pengurangan Emisi Periode Tahunan
Emisi yang terkurangi (tCO2e) 7,403,800
Dari 2018 ke Desember 2025
51,826,601
Dari 2018 ke December 2024
44,422,801 74,038,001
Selama 10 tahun
+
Rencana Alokasi Emisi yang Terkurangi untuk Carbon Fund
Total Emisi yang dapat dikurangi dari 2018 - 2024 (periode Emissions Reduction Payment Agreement - ERPA) sekitar 44 juta tCO2e
50 persen akan dialokasikan untuk kepentingan domestik, sehingga emisi yang terkurangi yang dapat dialokasikan ke Carbon Fund adalah 22 juta tCO2e.
30% dari 22 juta ton tersebut akan dialokasikan untuk buffer untuk mengantisipasi risiko balik dan ketidakpastian lainnya.
Sehingga, emisi terkurangi netto yang tersedia untuk CF pada 2018 - 2024 adalah 70% x 22 million tCO2e = 15.5 juta tCO2e.
+
Manfaat Non-Karbon
Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Penguatan KPH
Perbaikan Rencana Tata Ruang
Dukungan atas reformasi tenurial
Menyediakan alternatif matapencaharian bagi masyarakat lokal
Meningkatkan investasi dalam rehabilitasi lahan yang terdegradasi
+
Rencana Pembagian Manfaat
Siapa yang harus menerima manfaat dapat dilihat berdasarkan:
siapa yang akan terkena dampak dari kegiatan pengurangan emisi, dan
siapa yang harus membayar atau menanggung biaya terkait dengan kegiatan REDD+ (termasuk biaya implementasi, transaksi dan peluang atau opportunity cost)
penerima manfaat dapat diklasifikasikan sebagai:
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten
lembaga swadaya masyarkat (LSM), universitas dan lembaga nonpemerintah lainnya
masyarakat (desa, kelompok tani, dan kelompok masyarakat lainnya)
pelaku bisnis
+
Rencana Mekanisme Pembagian Manfaat
Penyaluran dana dari donor internasional dapat disalurkan langsung ke APBN untuk mendanai kegiatan di kementrian terkait (baik menggunakan mekanisme on-budget-on-treasury atau on-budget-off-treasury)
Penyaluran dana ke pemerintah daerah akan menggunakan mekanisme transfer hibah, on-granting, yang saat ini merupakan satu-satunya mekanisme yang dapat menyalurkan hibah luar negeri ke APBD
Kelompok masyarakat saat ini dapat menerima dana baik dari Dana Desa dan Dana Bantuan Sosial yang dapat disalurkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten
LSM dan lembaga non-pemerintah lainnya saat ini menerima manfaat langsung dari pihak donor melalui transfer lansung dari lembaga donor
+
Pengelola Program Pengurangan Emisi (PPE) dalam Kerangka CF
Badan Litbang dan Inovasi (BLI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Puslitbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI)
Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kaltim
Ditjen PPI – KLHK (Focal Point REDD+ Nasional)
Mitra:
Kementerian dan Lembaga Dinas dan Badan Tingkat Provinsi Dinas dan Badan Tingkat Kabupaten/Kota Forum Multipihak Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Organisasi Non Pemerintah (Internasional, Nasional, Lokal) Perwakilan Masyarakat
+ INTEGRASI FCPF CARBON FUND KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI KALTIM MASTER PLAN PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM
WWF Indonesia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 2.
Pengukuran karbon secara partisipatif Energi terbaharukan (mikrohidro) Tata ruang berkelanjutan 3. Pengelolaan hutan/kebun berkelanjutan Pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 4. Ujicoba pengaman biodiversity (safeguards) Indegenous Community conserve area 5. Pembangunan ekonomi hijau berbasis lahan
6. 7.
The Nature Conservancy Green Growth Compact Model Pembangunan Hijau berbassis yurisdiksi Kabupaten (PKHB) Berau Pengembangan SIGAP REDD+ untuk pendampingan masyarakat desa Pengelolaan Ekosistem Esesnsial Karst Sangkulirang-Mangkalihat Model konservasi habitat Orangutan skala bentang alam wehea- Kelay Pengembangan RIL-C untuk IUPHHK-HA Support DDPI
POKJA REDD+ Berau
UPT TESD Unmul 1.
Program Karbon Hutan Berau 1. Fasilitasi database, renstra, sosialisasi, sharing informasi 2. Pengembangan mekanisme pendanaan 3. Koordinasi mitra 4. Penyempurnaan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan 5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 6. Perbaikan tata kelola hutan produksi, hutan lindung dan APL
Penelitian biodiversity
UPT Perhutanan Sosial Unmul 1. 2. 3. 4. 5.
Pelatihan bagi masyarakat (karbon hutan, pemetaan) Action plan pengelolaan konflik Menguji kriteria-indikator safeguards Monitoring serapan CO2 bersama masyarakat Fasilitasi kemitraan kehutanan
Pokja REDD+ dan TKHL Kutai Kartanegara 1. 2. 3.
Global Green Growth Institue
FORCLIME 1. 2. 3. 4. 5.
1. a)
b)
c) 2. a) b)
1. 2. 3.
Pendampingan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pengembangan Bioenergi Pendampingan Hutan Desa Komunikasi dan Sosialisasi Kelembagaan dan Organisasi (UU No. 23/2014) GE LAMA I : Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia Green Economy Framework Draft rencana aksi mitigasi untuk lima kabupaten, 3 diantaranya dijadikan sebagai input untuk RPJMD (Berau, Paser dan Kutim); Peningkatan kompetensi 166 perencana lokal untuk perencanaan pembangunan rendah emisi dan monitoring melalui 15 pelatihan dan pendampingan teknis dengan total 473 peserta, 19% diantaranya perempuan Pengembangan perangkat bantu (LUMENS) Pengembangan NAMA Palm oil mill effluent (POME) to electricity (POME-to-Electricity); Mine Reclamation for Rural Renewable Energy (MORRE);
Konservasi Gambut Mahakam Tengah Penguatan kelembagaan REDD+ Kukar Peningkatan kapasitas
4. 5.
Menghijaukan proses perencanaan REDD+ untuk pertumbuhan ekonomi hijau Pendampingan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi hijau di Kaltim Peningkatan investasi hijau Peningkatan kapasitas
Yayasan BIOMA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ujicoba FPIC/PADIATAPA Fasilitasi kesiapan kelembagaan masyarakat Promosi implementasi SVLK oleh masyarakat Kampung Hijau dengan standar internasional Adopsi model konservasi dan pengelolaan hutan lokal Fasilitasi pembangunan rendah emisi tingkat kampung
Center for Climate Change Studies Universitas Mulawarman 1. Pengukuran karbon stok pada perkebunan, hutan produksi dan hutan konservari 2. Peningkatan kapasitas dan kolaborasi penelitian 3. Menginisiasi APIK (jejaring ahli perubahan iklim dan kehutanan)
+ Visi dan Misi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kalimantan Timur TERJAMINNYA KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM UNTUK MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI KALIMANTAN TIMUR Misi
Mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota;
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim;
Mendorong implementasi program dan kegiatan pembangunan yang rendah emisi;
Memastikan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.
Arahan Kelembagaan
Penataan
(2016-2020)
Perluasan
Peningkatan
Pemantapan
(2021 – 2025)
(2026 – 2030)
(2031– 2035)
+
Kendala Persiapan FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur
Tidak ada upfront payment dari FCPF untuk skema CF sehingga investasi disiapkan sendiri oleh pelaksana CF
Perbedaan persepsi dan pemahaman stakeholder tentang program pembayaran pengurangan emisi berbasis kinerja
Ketimpangan kesiapan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), antar kabupaten dan antar sektor
Risiko komitmen politik jika terjadi pergantian kepemimpinan daerah
+
Pembelajaran dari Proses Penyiapan FCPF-CF di Kaltim
Komitmen Politik dan Kepemimpinan daerah menjadi faktor utama yang mendorong dan menyemangati para pihak
Program CF perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah, terutama rencana pembangunan rendah karbon
Kolaborasi para pihak termasuk pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional merupakan modal penting dalam penyiapan program pengurangan emisi
Perlu upaya legalisasi program pengurangan emisi dalam kerangka program pembangunan rendah emisi baik dalam bentuk pergub atau Perda untuk memberikan kepastia hukum jangka panjang
+ TERIMA KASIH
