Membuat Arah Pembangunan Kota Oleh : Guritno Soerjodibroto

Membuat Arah Pembangunan Kota Oleh : Guritno Soerjodibroto Pendahuluan Kehidupan bagi siapapun secara alami akan selalu menuju kedepan bila diukur dari sisi waktu yang digunakan. Mau tidak mau semua akan selalu bergeser maju dari hari ke hari berikutnya dengan direncanakan ataupun tidak. Tetapi hal ini tentunya tidak secara otomatis terkait dengan pencapaian kualitas yang diinginkan. Sepanjang kita sendiri mengharapkan satu perbaikan kualitas kehidupan, sudah sewajarnya bila hal tersebut sejak awal dipikirkan dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat terwujud. Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kota yang secara formal mempunyai ketua atau manajer yang disebut walikota yang harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan kota tersebut kepada masyarakat melalui perwakilanya yakni lembaga legslatif, maka mau tidak mau kota harus mempunyai suatu rencana kerja kedepan, minimal ada satu arah yang jelas yang menggambarkan tentang kondisi kota yang akan dituju. Tentang gambaran mau kemana seluruh kehidupan masyarakat kotanya akan ‘dibawa’. Tentunya yang dimaksud dengan arah tersebut diatas adalah gambaran kondisi yang dikehendaki oleh seluruh warga kota – bukan lagi arah atau kondisi yang hanya dipahami dan dikreasikan hanya oleh pihak pemerintah saja, tetapi merupakan milik dan disepakati bersama masyarakat.Hal ini terkait erat dengan keberadaan UndangUndang 22 tahun 1999 khususnya pasal 44 ayat 1 yang mengharuskan pihak eksekutif dalam hal ini Walikota untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang telah ditetapkan bersama pihak Legislatif. Kebijakan apa saja yang minimal harus ditetapkan bersama pihak Legislatif dalam kaitanya dengan satu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota ? Secara normatif dalam perencanaan satu organisasi kebutuhan pertama adalah merumuskan VISI atau kondisi masa depan yang diharapkan. Dalam hal satu kota yang pada hakekatnya merupakan satu organisasi publik, maka kebutuhannya adalah identik dengan rumusan arah atau harapan masa depan seperti diuraikan diatas. Menyimak definisi yang ada1 A Vision is a picture of a preferred future state, a description of what it would like to be some years from now. It is more than a dream or set of hopes; it is a commitment. Designing and managing the changes to reach the goals. Vision are rooted in reality but focused on the future. They enable us to explore possibilities. They are desired realities. Penetapan arah dan wujud kota untuk periode waktu kedepan yang diharapkan itulah yang akan menjadi perangkat dasar kebijakan . Berangkat dari kondisi yang diharapkan diatas selanjutnya akan diukur seberapa usaha dan kinerja pemerintah dalam upaya mencapai arah atau kondisi yang diharapkan diatas melalui berbagai pelaksanaan pembangunan tiap tahunnya. Pemerintah dalam hal ini pihak legislatif akan merumuskan arah kebijakan tersebut diatas yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi pihak eksekutif dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut diatas. Dari definisi visi diatas terdapat beberapa kunci yang dapat diapresiasikan lebih lanjut yakni bahwa visi itu lebih dari sekedar mimpi atau harapan (a dream or set of 1

Cynthia D.Scott,MPH, PhD, Dennis T. Jaffe PhD, Glenn R Tobe. MA “Organizational Vision, Values and Mission”, 1993 file : Membuat Arah Pembangunan Kota / ver 02 / Last printed (2/12/03)

1

hopes ), tetapi merupakan satu kesepakatan (it is commitment) untuk menciptakan kondisi yang lebih baik (preferred future) untuk satu satuan waktu kedepan. Bila demikian halnya bagaimana teknis untuk merumuskannya ? Satu hal yang nyata adalah bahwa keberadaan satu Visi harus secara nyata mampu memberikan fokus perhatian pembangunan sedemikian rupa agar seluruh daya, dana dan perhatian dapat dikonsentrasikan untuk berupaya merealisasikan harapan yang tergambar dalam visi. Dengan demikian, secara fungsional satu visi harus secara nyata dapat dijabarkan menjadi berbagai rumusan kebijakan dan selanjutnya menjadi berbagai program pembangunan. Kondisi inilah yang sering tidak diperhatikan dalam proses penyusunan satu visi di satu pemerintahan kota. Sering yang terjadi hanya berupa satu kumpulan kata indah yang tidak mengandung kejelasan arah yang jelas, atau dengan kata lain tidak pernah dapat di rumuskan kedalam berbagai langkah operasional yang nyata. Yang terjadi adalah keberadaan satu visi dalam satu kota sama sekali tidak mempengaruhi orientasi dalam penyusunan program pembangunan kotanya. Kalaupun dikatakan bahwa seluruh program pembangunan dari Dinas-Dinas yang ada seluruhnya berupaya untuk mendukung terwujudnya visi, namun dalam kenyataanya sering tidak dijumpai ukuran-ukuran atau indikator yang seyogyanya ditetapkan sebagai titik sasaran yang menggambarkan tentang kondisi bila visi tersebut terwujud. Kriteria Visi : Bagaimanapun juga, untuk menghasilkan sesuatu diperlukan adanya input atau masukan. Dalam hal proses penyusunan visi, mau tidak mau diperlukan adanya masukan. Permasalahanya adalah berupa apa masukan satu visi ? Dari berbagai acuan sumber utama untuk membuat visi adalah imajinasi, impian, harapan atau bahkan angan-angan. Namun bila dikaitkan dengan manfaat yang diharapkan dari keberadaan satu visi, maka diperlukan adanya satu kejelasan tentang arah atau ‘posisi’ kondisi yang diharapkan2. Dengan demikian sebenarnya satu visi bukan cuma suatu imajinasi tetapi juga dperlukan adanya indikator pencapaiannya. Perkembangan dari kebutuhan diatas selanjutnya terlihat dari adanya satu kriteria untuk satu visi yakni berupa : SMART – dimana pengertiannya adalah (a) Specific – input yang ada diharapkan menjadikannya berbeda dengan kota lain yang selanjutnya diharapkan dengan perbedaan tersebut akan memberi daya tarik (meningkatkan nilai jual) bagi pihak lain (b) Measureable – dapat terukur atau setidaknya terasakan, sehingga bukan sepenuhnya berupa khayalan , (c) Achieveable, dapat terjangkau-setidak-tidaknya memberi makna bahwa dalam menyusun visi perlu melihat kapasitas atau potensi riil atau yang mungkin dapat diciptakan, (d) Rational , dalam pengertian tidak terlalu muluk-muluk – erat kaitanya dengan analisis pada butir-butir diatasnya, dan (e) Timebound, mengandung makna adanya batas waktu (bukan tak terhingga). Meskipun secara teknis satu visi perlu mempertimbangkan kriteria diatas, namun secara substansi pada dasarnya keberadaan satu visi seperti juga dalam satu organisasi lebih diorientasikan untuk satu pertumbuhan. Untuk itu substansi visi setidaknya : ¾ Mampu memberikan ciri spesifik dari kota tersebut (ciri alamiah, ciri ekonomi, ciri budaya, atau lainnya) 2

Ilustrasi yang dapat digambarkan disini adalah bahwa apabila visi dimaknakan sebagai satu arah kedepan, maka tentunya untuk dapat menilai apakah arah tersebut dapat dicapai atau tidak diperlukan adanya satu ‘koordinat’ dari titik posisi keadaan yang diharapkan tersebut. Koordinat dalam hal ini akan berupa indikator-indikator pencapaian visi yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai ukuran pencapaian visi itu sendiri. file : Membuat Arah Pembangunan Kota / ver 02 / Last printed (2/12/03)

2

¾ ¾

Mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya Mudah dipahami dan dikenali masyarakat banyak (phenomena yang ada sudah menggambarkan keadaan tersebut)

Dengan demikian apabila dalam satu pemerintah kota mempunyai satu visi setidaknya dapat dilakukan introspeksi apakah (a) Pernyataan dalam visi tersebut memberikan gambaran tentang kespesifikan atau fokus perhatian ?, (b) Adakah kejelasan ukuran waktu untuk pencapaianya ?, dan (c) Dapatkah ter-uraikan kedalam berbagai langkah operasional yang terukur ? Teknis perumusan Visi kota Jenis masukan untuk menyusun Visi didasarkan pada pengertian pada uraian diatas dapat berupa: (a) berbagai impian yang dapat muncul karena adanya keinginan yang terus menerus ada (obsesi) dan atau (b) berbagai harapan yang muncul dari berbagai komparasi dan (c) pemahaman terhadap potensi (kekuatan) yang dimiliki. Keseluruhan rangkaian berbagai informasi diatas selanjutnya akan menjadi informasi dasar bagi penyusunan satu visi.

Diagram : Informasi dasar Visi Pengalaman / melihat tempat lain

Kepandaian melihat peluang

Obsesi

Impian / Imaginasi

VISI

Kesadaran : Kekuatan & Kelemahan

Akan tetapi secara teknis dari seluruh informasi dasar tersebut diatas yang paling memungkinkan untuk dibahas secara rational adalah unsur potensi. Melalui pembahasan mengenai potensi (untuk pengembangan) kota inilah selanjutnya dapat dibangun satu dialog utnuk membangun kebersamaan. Teknis untuk mewujudkan kebersamaan diatas adalah (dalam lokakarya) dimana dalam mekanismenya menuntut beberapa kondisi, yang berupa : 1. Diperlukan keberadaan fasilitator yang selain menjadi moderator juga memfasilitasi (mendorong, megembangkan diskusi sampai kepada pengambilan keputusan bersama)

file : Membuat Arah Pembangunan Kota / ver 02 / Last printed (2/12/03)

3

2. Bekal dasar fasilitator adalah kemampuan untuk menawarkan berbagai alternatif untuk membangun dialog antar peserta. 3. Perlu persamaan persepsi tentang Visi ,untuk itu perlu ada satu presentasi yang memuat : Definisi Visi, manfaat, operasional visi, dan lain lain hal terkait dengan pembentukan visi (misal input Visi itu apa ?) 4. Setelah seluruh peserta memahami makna Visi berikut implikasinya, proses selanjutnya adalah penawaran mengenai pilihan mekanisme penyusunan (bersama - sama atau hanya oleh Tim terpilih ?) Mekanisme dialog perumusan Seperti diuraikan dimuka, bahwa satu visi pada hakekatnya akan berimplikasi kepada seluruh pelaku pembangunan kota (stakeholder). Sementara disisi lain, dukungan secara moral psikologis atau yang biasa disebut penyiapan tata nilai (value system) untuk menjalankan visi tersebut juga perlu diciptakan. Bagaiman agar seluruh stakeholder mampu memahami urgensi, makna, manfaat, semangat serta cara mengoperasionalkan satu visi dalam kultur tata nilai yang sama, ini adalah langkah awal yang perlu dibangun. Didasarkan atas dua pertimbangan diatas, maka secara teknis operasional dalam menyusun satu visi (masyarakat) kota, selain secara substansi juga diperlukan adanya dialog interaktif bersama masyarakat. Alternatif yang paling memungkinkan adalah melalui satu proses lokakarya – public hearing. Teknis pelaksanaan public hearing tersebut secara garis besar sebagai berikut : ◊ Seluruh peserta lokakarya harus dimanfaatkan sebagai pelaku dan penggagas, untuk itu keseluruhan mekanisme disini lebih diorientasikan agar terbangun komunikasi interaktif diantara seluruh peserta lokakarya. ◊ Teknik yang paling sederhana dan memungkinkan untuk memfasilitasi komunikasi interaktif disini berupa meta-plan. ◊ Diperlukan seorang atau group sebagai fasilitator dalam lokakarya ini ◊ Harus dibangun kesempatan yang sama untuk semua peserta lokakarya, setidaknya setiap ‘suara’ atau aspirasi yang tertuang dalam meta-plan harus dapat ditampilkan dan dibacakan semua, untuk dibahas bersama. ◊ Penerimaan atau penolakan satu ide (dari peserta) harus dapat dikomunikasikan secara efektif ke seluruh peserta. Untuk menghindari diskusi yang berkepanjangan untuk ini, maka langkah yang ada dapat berupa pengembangan kriteria bersama untuk setiap penerimaan atau penolakan. Misalnya untuk merumuskan potensi kota yang diharapkan dapat sebagai basis membangun harapan masa depan kota : ¾ Mampu memberikan ciri spesifik dari kota tersebut (ciri alamiah, ciri ekonomi, ciri budaya, atau lainnya) ¾ Mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya ¾ Mudah dipahami dan dikenali masyarakat banyak (phenomena yang ada sudah menggambarkan keadaan tersebut ) Atau misalnya - Selama ini potensi tersebut sudah nyata dapat terasakan masyarakat banyak - Dampak ekonomi yang ditimbulkan - Daya tarik (kekhususan dibanding daerah lain) - dlln Berbagai kriteria dapat dibangun sesuai kebutuhan, tetapi selalu diperlukan adanya kesepakatan bersama terlebih dahulu.


4

◊

Seluruh proses yang ada selain secara substansi dapat dikembangkan bersama (tidak lagi hanya oleh pihak-pihak tertentu yang merasa paling capable – tetapi bersama seluruh pihak-pihak yang peduli). Disamping itu juga secara psikologis akan meyakinkan kepada seluruh peserta bahwa dalam rumusan yang dihasilkan terdapat kontribusi (pemikiran) dari berbagai pihak (bersama). Hal yang terakhir ini sangat significant dalam menciptakan rasa memiliki yang pada akhirnya akan menciptakan suasana kondusif dalam operasionalnya.

Keterkaitan satu Visi dengan berbagai langkah perencanaan kota lainnya. Dengan adanya satu visi, maka selanjutnya pemerintah kota akan merumuskan berbagai kebijakan pembangunan kotanya dengan selalu berorientasi pada visi tersebut. Untuk dapat diukur dan dilaksanakan secara berkesinambungan (konsisten dan berlanjut), maka keterkaitan dengan berbagai langkah perencanaan kota lain yang ada serta ‘langkah kritis’ yang perlu diperhatikan dpat terlihat pada uraian dan diagram dibawah ini : Langkah-langkah kritis3 yang dimaksud diatas dalam hal ini berupa : (a) Perumusan Misi, dan (b) Penetapan program jangka panjang. a. Perumusan Misi Dalam berbagai kesempatan, perumusan misi sering tidak terkait nyata dengan visi yang ada. Agar rumusan misi mencerminkan upaya untuk mewujudkan visi, hal yang diperlukan adalah menjabarkan rumusan visi secara nyata kedalam berbagai kondisi yang diperkirakan akan menandai (mengindikasikan) terwujudnya visi tersebut. Semakin rinci dan jelas tentang gambaran diatas, akan semakin terarah pula rumusan-rumusan misi (pembangunan ) kota dalam mewujudkan visi tersebut. Berbagai pihak dapat terlibat dalam merumuskan gambaran visi yang diharapkan - minimal perlu dibangun persepsi yang sama mengenai maksud dan harapan dari ‘pernyataan visi’ yang sudah tersusun melalui dialog diatas. Clue yang dapat dipergunakan untuk merumuskan gambaran visi tersebut diatas adalah : Kondisi kota akan menjadi seperti apa bila visi terwujud ? Jawaban dari pertanyaan inilah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai ‘indikator pencapaian visi’. Seluruh indikator pencapaian visi diatas dari segi bahasa akan tersusun dengan kalimat keadaan (misalnya : terwujudnya…. , terciptanya…. , dst.). Untuk merumuskan pernyataan misi, tiap indikator pencapaian visi diatas masingmasing di konversi dari kalimat keadaan menjadi kalimat aktif (menjadi : mewujudka n ……, menciptakan…, dst). Dengan demikian, rumusan pernyataan misi sepenuhnya adalah berorientasi pada mewujudkan visi. b. Penetapan program jangka panjang. Pernyataan visi pada umumya ditetapkan untuk menggambarkan kondisi kota untuk masa 20 tahun mendatang. Menghindari adanya ke tidak-konsistensian pada masa penggantian Walikota, maka rumusan visi da misi diatas perlu ‘diplotkan’ dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Harapanya adalah, setiap pergantian pejabat pengelaola kota tidak akan mempengaruhi arah dan fokus pembangunan kota. Sebagimana kenyataanya, rumusan program pembangunan jangka panjang ini juga sering tidak terkait nyata dengan visi misi kota. Untuk menjaga konsistensi substansinya , maka yang dimaksud dengan program Pembangunan jangka Panjang kota disini berupa rumusan program-program yang harus dilaksanakan di tiap periode 5 tahunan. Rumusan program yang ada 3

Disebut sebagai langkah kritis disebabkan karena terlalu seringnya tidak disadari bahwa langkah ini memberi dampak yang fatal terhadap pencapaian hasil yang diharapkan. Penyimpangnan yang ada sudah dianggap bukan kesalahan, meskipun mengakibatkan hasil yang berbeda.


5

tidak perlu disusun baru lagi, tetapi sepenuhnya mengambil daftar misi kota yang ada dan dianalisis alokasi waktunya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa rumusan misi dalam kenyataanya adalah identik dengan rumusan program. Dengan demikian Tabel Program Pembangunan Jangka Panjang Kota akan merupakan tabel yang terbagi dalam kolom periode (5 tahunan) dan penetapan prioritas misi / program di tiap periode tersebut . Tabel : Program Pembangunan jangka Panjang kota (20 tahun) No Misi / Periode (20 tahun ) Program 5 thn I 5 thn II 5 thn III 1 Mewujudkan.. 2

Menciptakan ..

3

Merumuskan…

4

dst

5 thn IV

Pertanggung Jawaban Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pertauran perundangan yang ada (UU 22/99), maka setiap Walikota (kepala daerah) mempunyai kuajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditugaskan kepada-nya. Saat ini, penjabaran dari UU diatas khusus untuk mekanisme pertanggung-jawaban penyelenggaraan pemerintahan telah dituangkan dalam peraturan pemerintah (pp nomor 108/2000). Tetapi bila diruntut materi dari pp tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan nampaknya ‘hanya’ diukur dari sukses atau tidaknya pelaksanaan satu Renstra (Rencana Startegi Pembangunan) Kota. Sementara itu, bila disimak keseluruhan, maka amanah masyarakat yang disalurkan melalui lembaga perwakilannya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk rumusan kebijakan yang telah disepakati bersama pihak pemerintah. Rumusan kebijakan ini setidaknya terdiri dari (a) Penetapan Visi Kota, (b) Penetapan Program Pembangunan jangka panjang, (c) Penetapan Renstra , dan (d) Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan tahunan. Keempat dokumen diatas itulah yang akan menjadi petunjuk bagi semua pihak (stakeholders) apakah pihak penyelenggara pemerintah telah melaksanakan kuajibanya dengan baik atau tidak. Dengan demikian maka secara teknis operasional, keseluruhan dokumen perencanaan diatas sudah selayaknya dilengkapi dengan berbagai ‘ukuran pencapaianya’, disamping juga ‘ukuran keterkaitan satu sama lainya’. Secara diagramastis, koneksitas antara berbagai dokumen diatas dalam satu mekanisme pertanggungan jawab penyelenggaraan pemerintahan dapat terilhat pada diagram dibawah : (lihat diagram : Hubungan antar Dokumen Perencanaan dalam pertanggunngan jawab pemerintah )


6

Diagram : Hubungan antar Dokumen Perenncanaan dalam pertanggunngan jawab pemerintah. Dalam upaya melaksanakan pembangunan kota untuk mewujudkan Visi Kota

Rumusan VISI KOTA

Rumusan indikator Pencapaian VISI Penetapan Misi kota Rumusan Misi Kota Pedoman Pokok Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun

Tabel Program Pembangunan kota 5 tahun

Penetapan Prioritas Program dlm jangka panjang 20 thn, ke dalam 5 tahunan

Isu-Isu Strategis di masyarakat

Penyusunan Renstra (program 5 tahun I)

Penyusunan Program Proyek Tahunan

Hasil proses loka karya pemb. kota

Penetapan Indikator : 1.Keterkairtan dgn VISI a. Konsistensi thd Renstra b. Konsistensi thd Pedoman Pemb. Jangka Panjang 2.Pencapaian Kinerja Program / Proyek 3.Pencapaian Manfaat Program / Proyek


7

Membuat Arah Pembangunan Kota Oleh : Guritno Soerjodibroto

Recommend Documents