memberi kesempatan tumbuh laporan tahunan 2014

memberi kesempatan tumbuh laporan tahunan 2014

daftar isi Ikhtisar Utama

2

TINJAUAN USAHA

60

Ikhtisar Keuangan

2

Pendahuluan

62

Kinerja Utama 2014

3

Kegiatan Tahun 2014

66

Peristiwa Penting

4

Pendekatan Segmen Tunas Usaha Rakyat

68

Tantangan Pengembangan Segmen Tunas Usaha Rakyat

70

Rencana Jangka Panjang

71

Laporan Manajemen

6

Laporan Komisaris Utama

8

Laporan Direktur Utama

16

Laporan Dewan Pengawas Syariah

22

Profil Perusahaan

24

Visi, Misi dan Nilai-nilai

26

5 Keunikan BTPN Syariah

28

Sekilas dan Sejarah BTPN Syariah

29

Struktur Organisasi

30

Profil Dewan Komisaris

32

Profil Direksi

34

Profil Dewan Pengawas Syariah

39

Profil Komite Setingkat Dewan Komisaris

40

Susunan Kepemilikan dan Kepengurusan BtPn Syariah

42

Struktur Kepemilikan BTPN Syariah

44

Informasi Bagi Pemegang Saham

46

Pembahasan dan Analisis Manajemen

48

Tinjauan Perekonomian

50

Kinerja Keuangan

53

Dampak Keuangan

55

Prospek Bisnis 2015

56

Testimonial

58

TINJAUAN OPERASIONAL

72

Sumber Daya Manusia

74

Manajemen Risiko

80

Operasional

86

Teknologi Informasi

88

DAYA

90

Tata Kelola Perusahaan

96

Laporan Tata Kelola Perusahaan

98

Laporan Internal Audit

129

Laporan Kepatuhan

133

Laporan Komite

137

Tanggung Jawab Sosial, Lingkungan dan Sistem Manajemen (Daya)

150

Data Perusahaan

156

Pejabat Eksekutif

158

Produk dan Layanan

160

Jaringan Kantor

161

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

162

Informasi Keuangan

164

memberi kesempatan tumbuh Seluruh pemangku kepentingan dari BTPN Syariah mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan memiliki kehidupan yang lebih berarti.

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

pembahasan dan analisis manajemen

tinjauan usaha

ikhtisar keuangan (dalam juta Rupiah) NERACA

2014

2013

Total Aset

3.780.498

300.438

Total Pembiayaan yang Diberikan

2.499.087

183.245

-

4.936

2.707.504

122.274

20.000

3.794

510.680

36.534

2.176.824

81.946

905.429

169.833

1.037.733

-

-

69.893

(168.814)

-

-

(8.892)

7.264

2.354

(751.622)

(62.607)

124.561

748

(128)

(392)

124.433

356

7.897

-

98.942

171

Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO)

85,92%

98,97%

Rasio Kecukupan Modal (CAR) memperhitungkan Risiko Pembiayaan

33,88%

58,67%

Rasio Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF gross)

1,29%

2,94%

Rasio Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF netto)

0,87%

0,46%

Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA)

4,23%

0,11%

Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)

13,75%

0,10%

Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)

93,97%

149,87%

Penempatan Surat Berharga Dana Pihak Ketiga Giro Tabungan Deposito Total Ekuitas

LABA/RUGI Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Pendapatan Bunga Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer Beban Bunga Pendapatan Operasional Lainnya Beban Operasional Laba Operasional Beban Non Operasional Bersih Laba Sebelum Pajak Laba Tahun Berjalan dari Operasi yang Dihentikan2 Laba Bersih Setelah Pajak

RASIO KEUANGAN (%)

Catatan :

2

1

Ikhtisar Keuangan 2013 berdasarkan Laporan Keuangan Audited Bank Sahabat.

2

Laba atas Operasi yang dihentikan sehubungan dengan konversi Bank Sahabat menjadi BTPN Syariah.

LAPORAN TAHUNAN 2014 . PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

tinjauan operasional

daya

tata kelola perusahaan

data perusahaan

informasi keuangan

kinerja utama 2014 Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga

(dalam juta Rupiah)

(dalam juta Rupiah)

Profit (RoA)

2.499.087 2.707.504

4,23% Kecukupan Modal (CAR)

183.245

2013

33,88%

122.274

2014

2013

Total Aset

Ekuitas

(dalam juta Rupiah)

(dalam juta Rupiah)

3.780.498

2014

Kualitas Pembiayaan (NPF)

905.429

1,29% Likuiditas (FDR)

93,97%

169.833 300.438

2013

2014

2013

2014


3

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

peristiwa penting 2014 4 Februari 2014

22 Mei 2014

Penempatan modal dari BTPN sebagai salah satu pemegang saham sebesar Rp600 miliar kepada Bank Sahabat.

Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha kepada Bank Sahabat, untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah).

20 Mei 2014 RUPST: Tentang Laporan Tahunan, Penggunaan Laba Bersih, Penetapan Gaji dan Tunjangan/Honorarium Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta pengangkatan Akuntan Publik. RUPSLB: Perubahan Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

18 Juni 2014 Pemberian Ijin pemindahan kantor pusat PT Bank Sahabat Purba Danarta, dari Jalan Pamularsih No.17 Semarang, ke Gedung Cyber 2 Lantai 34, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-5 No.13, Jakarta Selatan, dan ijin Pembukaan Cabang di Jl. Pamularsih No.17 Semarang.

23 Juni 2014 Pemberian Ijin Pemisahan (Spin-off) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada BTPN Syariah hasil perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Sahabat.

4



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

3 September 2014

16 Desember 2014

RUPSLB: Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar BTPN Syariah yang dibuat dalam rangka melakukan perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pembukaan Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sebagai kantor cabang ke 24.

18 Desember 2014 Pembukaan Kantor Cabang Syariah Palangkaraya sebagai kantor cabang ke 25.

RUPSLB: Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tentang Ratifikasi Pengurus Lama dan Penegasan Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

1 Desember 2014 RUPSLB: Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tentang Perubahan Komposisi Pemegang Saham, berupa pengalihan saham milik Yayasan Purba Danarta kepada PT Triputra Persada Rahmat (Triputra).

15 Desember 2014 Pembukaan Kantor Cabang Syariah Pontianak sebagai kantor cabang ke 23.

23 Desember 2014 Pembukaan Kantor Cabang Syariah Kendari dan Samarinda sebagai kantor cabang ke 26 dan 27.

14 Juli 2014 BTPN Syariah resmi beroperasi. Bank Sahabat berganti nama menjadi BTPN Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dilepas dari BTPN dan bergabung dengan BTPN Syariah.

24 Desember 2014 Pembukaan Kantor Cabang Syariah Makassar sebagai kantor cabang ke 28.


5

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

laporan manajemen hal.6-23

6



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Pembina Sentra bersama nasabah di Sentra Pabuaran, Serang, Banten.


7

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

laporan komisaris utama

Kemal Azis Stamboel

8



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Berbeda dengan eksistensi bank syariah lainnya, BTPN Syariah memberi perhatian pada pemberdayaan nasabah perempuan dari keluarga pra-sejahtera di pedesaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemegang Saham yang terhormat, Perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas kepercayaan dan dukungan pada proses kelahiran BTPN Syariah dalam kancah industri perbankan syariah di tanah air. Kami menyadari bahwa keberhasilan BTPN Syariah ke depan sangat bergantung kepada hubungan dan kerjasama yang baik antara bank dengan berbagai pemangku kepentingan. Dapat kami sampaikan, saat ini komposisi kepemilikan saham BTPN Syariah terbagi; 70% oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dan 30% oleh PT Triputra Persada Rahmat (Triputra).


9

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Tahun 2014 merupakan tahun yang diwarnai dengan harapan dan impian baru bagi Indonesia. Dengan terpilihnya presiden baru dan kebijakan keuangan yang baru memberikan tantangan tersendiri bagi sektor perbankan dalam mengembangkan diri. Sampai saat ini perkembangan bank syariah di Indonesia sudah menunjukan peningkatan yang baik. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan bank syariah beranjak naik, dengan rasio kecukupan modal mencapai 15,7%, meningkat dari tahun 2013 yang hanya menembus angka 14,4%. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, tantangan terbesar bagi perbankan syariah di Indonesia pada 2014 adalah likuiditas. Ketatnya likuiditas sudah terlihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat sejak dua tahun terakhir. Dalam hal ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan pertumbuhan DPK di 2014 hanya naik 14,1%. Melihat prospek ke depan, perbankan syariah akan tumbuh signifikan, apalagi saat ini bank syariah didorong untuk dikembangkan sebagai lembaga keuangan untuk financial inclusion, lembaga yang memberikan kesempatan kepada masyarakat pra sejahtera untuk mendapatkan produk dan layanan bank. Ini cukup beralasan, karena hasil statistik perbankan syariah di 2014 juga menunjukan bahwa Rp66 triliun digunakan untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, tentunya ini sesuai dengan pasar yang digarap BTPN Syariah selama ini.

10



tinjauan usaha

Melayani lebih dari 1,5 juta nasabah per akhir 2014, BTPN Syariah secara perlahan memberikan sumbangsih nyata bagi jutaan rakyat Indonesia.

Nasabah Pembiayaan di Sentra Bunsambang 1 Jonggat, Nusa Tenggara Barat.


daya


Beroperasinya BTPN Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke-12, tidak terlepas dari perjalanan bisnis syariah yang mulai dirintis sejak 2008 oleh BTPN melalui divisi Unit Usaha Syariah. Kemudian sejak 2010, dikembangkan lebih lanjut untuk fokus melayani segmen pasar pra-sejahtera produktif dengan nama Tunas Usaha Rakyat. Perkembangan pesat yang terjadi di rentang 2010 hingga saat ini adalah salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan manajemen BTPN, yang kemudian menjadi pemegang saham terbesar dan induk usaha, untuk meningkatkan level UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

data perusahaan

informasi keuangan

Keunikan BTPN Syariah Berbeda dengan eksistensi bank syariah lainnya, BTPN Syariah memberi perhatian pada pemberdayaan nasabah perempuan dari keluarga pra-sejahtera di pedesaan. Caranya memberikan program pembiayaan yang digabung dengan program pemberdayaan. Program terintegrasi ini memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok nasabah perempuan untuk mendapatkan akses, produk, layanan perbankan serta program pemberdayaan dengan membangun empat perilaku unggul, yakni: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS). Memberikan perhatian pada pemberdayaan perempuan inilah, menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki oleh BTPN Syariah. Dengan mengemban visi “Menjadi Bank Syariah Terbaik untuk Keuangan Inklusif, Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia”, keunikan tersebut menjadi keunggulan BTPN Syariah yang tidak dimiliki bank berbasis syariah lainnya di Indonesia. Sehingga, bila dilihat secara seksama, keunikankeunikan yang dimiliki BTPN Syariah antara lain; Pertama, satu-satunya bank syariah di Indonesia yang menerapkan prinsip keuangan inklusif (Financial Inclusion) melayani segmen keluarga pra-sejahtera produktif yang selama ini bukan merupakan segmen utama bank. Kedua, satu-satunya bank yang memprioritaskan pada pemberdayaan perempuan. Ketiga, satusatunya bank yang lebih dari 90% karyawannya adalah wanita. Keempat, satu-satunya bank yang memberikan kesempatan kepada ribuan tamatan SMA untuk membangun karir di bank. Kelima, bank yang mampu melahirkan generasi karyawan bank baru, yaitu karyawan bank yang melayani golongan masyarakat pra-sejahtera (productive poor banker), dimana karyawan ini kami sebut Melati Putih Bangsa.


11

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

Nasabah Pembiayaan di Sentra Batu Beduk Tenun, Nusa Tenggara Barat.

Untuk mewujudkan Keuangan Inklusif serta meningkatkan akses keuangan, BTPN Syariah membuka akses perbankan, memberikan pembiayaan keuangan, namun tetap memberdayakan jutaan keluarga pra/cukup sejahtera untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, melalui produk pembiayaan, tabungan, dan asuransi dengan layanan perbankan di tempat nasabah serta memberikan pelatihan dalam program pemberdayaan Daya sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahan. Ini adalah bentuk konkrit yang BTPN Syariah lakukan dalam menjalankan program edukasi literasi keuangan melalui program sosialisasi akses keuangan kepada nasabah baik berupa informasi pembiayaan dan tabungan serta pelatihan.

12


Pemberdayaan Perempuan menjadi salah satu prioritas BTPN Syariah. Prioritas ini sejalan dengan apa yang menjadi sorotan dunia dan menjadi permasalahan global. Ban Ki Moon, Sekretaris Jenderal PBB pernah menyampaikan pendapat; “ketika kita memberi perempuan pedesaan akses ke sumber daya pertanian dan sumber daya alam yang produktif, kita memberdayakan mereka. Pada gilirannya perempuan dapat berkontribusi lebih banyak untuk mengurangi kelaparan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi dampak perubahan iklim, degradasi lahan dan mengurangi kemiskinan”. Artinya, segala upaya untuk melahirkan perempuan yang cerdas dan mampu mengelola keuangan rumah tangga akan melahirkan generasi yang cerdas dan


daya

keluarga yang lebih sejahtera. Inilah yang secara sadar dilakukan oleh BTPN Syariah. Di sisi lain, BTPN Syariah juga secara profesional merekrut karyawan perempuan sebagai ujung tombak keuangan inklusif yang disebut Tim Mobile Marketing Syariah (MMS). Tim MMS tersebut memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjadi panutan dalam menularkan perilaku efektif ke seluruh nasabah. Proses seleksi yang cermat dan mendalam, ditambah dengan pelatihan dan pengembangan diri, adalah proses yang dilakukan oleh BTPN Syariah untuk membentuk tim tersebut. Saat ini, BTPN Syariah memiliki hampir sepuluh ribu karyawan yang menjadi tim MMS. Sebagian besar dari mereka adalah lulusan Sekolah Menengah Atas. Pemilihan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya melatih dan memberdayakan generasi muda untuk berkarir melayani segmen keluarga pra sejahtera, sebagai upaya mewujudkan misi dalam memberikan kesempatan tumbuh kepada jutaan rakyat Indonesia. Misi BTPN Syariah adalah “Bersama, Kita Ciptakan Kesempatan Tumbuh Dan Hidup Yang Lebih Berarti”, memiliki makna mendalam. Bersama diartikan bahwa setiap kegiatan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) tanpa terkecuali. Stakeholders adalah kita sebagai bagian dari masyarakat luas secara umum, nasabah, pemerintah dan regulator, karyawan serta pemegang saham. Kita ciptakan kesempatan artinya mengupayakan untuk menjadikan segala aktivitas yang kita lakukan di BTPN Syariah adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh. Tumbuh bermakna semua kesempatan yang ada harus mampu membawa perubahan untuk setiap stakeholders ke arah yang lebih baik. Hidup yang lebih berarti artinya seluruh


data perusahaan

informasi keuangan

stakeholders BTPN Syariah yang telah tumbuh, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya. Tantangan terbesar BTPN Syariah dalam pengembangan bisnis yang menyasar kelompok keluarga pra sejahtera adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi yang memadai. Diperlukan tenaga yang handal, muda, dan cekatan untuk menjangkau daerah dengan letak geografis yang luas. Untuk itu BTPN Syariah melakukan penguatan kapasitas SDM lewat pelatihan dan on the job training bagi karyawan baru. Di sisi lain, peluang untuk melakukan efisiensi dari sisi operasional bank dalam hal akurasi dan kelengkapan pencatatan data nasabah (Know Your Customer) serta kecepatan transaksi menjadi bagian penting, namun yang utama adalah memberikan pelayanan yang tepat, cepat dan aman. Pelatihan Dasar Keuangan (PDK) juga dilakukan kepada calon nasabah baru yang akan mendapatkan pembiayaan. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan agar kewajiban bisa terpenuhi tepat waktu, namun bagaimana agar modal usaha tetap terus berputar dan usaha dapat terus berjalan. Untuk mewujudkan semua itu BTPN Syariah memiliki nilai perusahaan yang dikembangkan menjadi budaya organisasi dan panduan bertingkah laku untuk semua pemangku kepentingan. Nilai perusahan tersebut adalah PRISMA; Profesional, Integritas, Saling Menghargai, dan Kerjasama. Profesional diwujudkan dengan cara meningkatkan keahlian sesuai profesi. Integritas, identik dengan citra positif seseorang, menyangkut komitmen, kejujuran, dan keadilan. Dalam hal ini perilaku


13

ikhtisar utama

DARI KIRI KE KANAN

14

laporan manajemen

Kemal Azis Stamboel Komisaris Utama/Komisaris Independen

profil perusahaan

Taras Wibawa Siregar Komisaris



Dewie Pelitawati Komisaris/Komisaris Independen

tinjauan usaha


daya


yang diharapkan muncul adalah bersikap jujur, bertindak sesuai norma, dan tidak mengingkari janji. Saling Menghargai ditandai dengan cara bersikap hormat, menghargai pendapat, dan kontribusi rekan kerja yang lain sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kompetensinya. Terakhir adalah Kerjasama, yakni mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama serta menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Dalam hal ini setiap karyawan harus mampu bekerja dalam tim dan mempercayai peran yang dilakukan masing-masing orang, tidak membiarkan anggota tim bekerja sendiri, dan memberi bantuan bila ada yang kesulitan.

Misi Besar BTPN Syariah Dapat kami sampaikan juga, bahwa hingga Desember 2014, jumlah nasabah BTPN Syariah telah mencapai lebih dari 1,5 juta. Ini menunjukkan BTPN Syariah secara perlahan telah memberikan sumbangsih yang nyata bagi jutaan rakyat Indonesia. Pencapaian tersebut tentunya menjadi bagian dari misi besar BTPN Syariah untuk memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia. Mewujudkan misi besar tersebut adalah kebanggaan, kehormatan dan sekaligus amanah yang harus diemban dengan baik. Insya Allah dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama, kami dapat merealisasikan tujuan mulia tersebut dengan segenap komitmen dan tanggung jawab.

data perusahaan

informasi keuangan

Atas nama Dewan Komisaris, izinkan saya mengakhiri laporan saya dengan mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan atas kerjasama yang terjalin dengan baik dan kepercayaan yang telah diberikan. Secara khusus terima kasih kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah memproses dan memberikan perijinan hingga BTPN Syariah beroperasi secara resmi. Kami sampaikan pula apresiasi atas dedikasi yang ditunjukkan oleh jajaran direksi yang dipimpin oleh Bapak Harry A.S. Sukadis beserta pihak manajemen dan segenap karyawan. Tanpa kerjasama dan kerja keras, prestasi ini mustahil dapat kita raih. Terakhir, apresiasi tak terhingga kami sampaikan kepada para nasabah yang senantiasa setia dan menaruh kepercayaan kepada BTPN Syariah. Kami yakin, kinerja positif di tahun 2014 akan menjadi pijakan bagi kami untuk terus meraih pencapaian yang lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kemal Azis Stamboel Komisaris Utama/Komisaris Independen

Upaya yang akan kami lakukan terus menerus adalah menerapkan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha, terutama terkait limit pembiayaan, pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia.


15

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

laporan direktur utama

Harry A.S. Sukadis

16



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Melakukan proses konversi pada hari yang sama dengan proses spin off, baru pertama kali terjadi di dalam sejarah perbankan Syariah di Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemegang Saham yang terhormat, Syukur Alhamdulillah atas berkah dan rahmat Allah SWT., dengan bahagia Saya ingin menyampaikan bahwa di Juli 2014 kami telah menjadi Bank Umum Syariah. Proses kelahiran BTPN Syariah ini sangat istimewa bagi Saya, karena kami melakukan konversi dan pemisahan (spin-off) secara bersamaan. Tentunya hal ini terjadi berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pemegang saham sampai seluruh karyawan. Karenanya, mewakili seluruh manajemen, kami mengucapkan terima kasih.


17

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

“Menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia” Lahir dari perpaduan dua kekuatan, yaitu Bank Sahabat dan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (UUS BTPN), selama hampir 6 bulan perjalanannya, BTPN Syariah berhasil meraih pertumbuhan signifikan. Sampai dengan akhir 2014, kami telah melayani lebih dari 1,5 juta Nasabah yang tersebar di lebih dari 115 ribu sentra komunitas nasabah. Kami juga telah menyalurkan pembiayaan berbasis syariah sebesar Rp2,5 triliun serta menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp2,7 triliun. Sebagai hasilnya, tingkat likuiditas tetap terjaga dengan rasio Financing to Deposit mencapai 94,0% dengan rasio Kecukupan Modal di tingkat 33,9%, ini akan memperkuat posisi Bank untuk terus tumbuh di masa depan. Laba bersih setelah pajak mencapai Rp99 miliar dimana hal ini tercermin pada rasio Pendapatan atas Aset (Return on Asset) sebesar 4,2% dan rasio Pendapatan atas Modal (Return on Equity) sebesar 13,8%. Meskipun kinerja tumbuh secara signifikan, namun prinsip kehatihatian tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah pada tingkat 1,3%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari langkahlangkah strategis yang telah kami lakukan. Di masa masa awal menjadi Bank Umum Syariah, kami telah membuat dan memiliki organisasi yang lengkap sebagai sebuah bank. Organ-organ seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Dewan Komisaris, Direksi, Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi telah dibentuk, berikut perangkat-perangkatnya antara lain; roadmap program, Tata Kelola Perusahaan, berbagai kebijaksanaan, pedoman, dan tata tertib kerja, tugas dan tanggung-jawab Dewan

18


Komisaris dan Direksi, serta pedoman dan tata tertib kerja sebagai landasan kerja komite-komite tersebut. Ini dilakukan sebagai perwujudan dalam menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik. Semua kebijakan risiko, sistem dan prosedur serta parameter risiko juga telah disusun, dilengkapi, dan diterapkan di segenap tingkat operasional. Untuk memperlancar kegiatan operasional, kami tetap mempertahankan jaringan kantor eks Bank Sahabat. Untuk itu sampai saat ini kami telah memiliki 28 kantor cabang, 45 kantor fungsional dan 44 Layanan Syariah Bank. Jumlah kantor cabang ini termasuk dengan 6 kantor cabang baru di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Kendari, Makassar, dan Pontianak. Sebagai arahan dalam mencapai semua cita-cita, kami juga telah memperbaharui Misi, Visi, dan Nilai-nilai perusahaan. Misi Visi dan Nilai-nilai tersebut telah dan secara terus menerus akan disosialisasikan ke seluruh karyawan dengan berbagai cara. Dalam mempercepat menggapai Visi perusahaan, di 2014 kami juga telah menyusun berbagai Key Strategic Initiatives.

PENCAPAIAN 2014 Salah satu pencapaian penting di tahun 2014 adalah sukses melakukan proses konversi Bank Sahabat menjadi BTPN Syariah serta melakukan spin-off UUS BTPN secara bersamaan pada tanggal 14 Juli 2014. Ini menjadikan BTPN Syariah resmi menjadi Bank Umum Syariah yang ke-12 di Indonesia. Pada tanggal 4 Februari 2014, BTPN sebagai salah satu pemegang saham juga telah memberikan


daya


tambahan modal sebesar Rp600 miliar sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan BTPN Syariah di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 38 (Revisi 2012) tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” sehubungan dengan pemisahan Unit Usaha Syariah dari BTPN, maka transaksi penambahan modal tersebut diperlakukan menurut metode penyatuan kepemilikan dimana unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian, yaitu tanggal 4 Februari 2014. Dengan demikian, laporan keuangan disusun dengan memperhatikan ketentuan tersebut, sehingga mengakibatkan jumlah aset dalam posisi laporan keuangan per 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp3,8 triliun, laba setelah pajak Rp99 miliar dan jumlah ekuitas Rp905 miliar. Sedangkan pada laporan keuangan Bank jika mengacu kepada ketentuan PBI. No.11/10/PBI/2009

data perusahaan

informasi keuangan

tanggal 29 April 2009 sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, mengakibatkan jumlah aset dalam posisi laporan keuangan per 31 Desember 2014 hanya sebesar Rp3,7 triliun, laba setelah pajak Rp53 miliar dan jumlah ekuitas Rp831 miliar. Untuk kepentingan perpajakan, Bank merujuk sesuai dengan laporan keuangan berdasarkan ketentuan penggabungan yang diatur dalam PBI. No.11/10/PBI/2009 tanggal 29 April 2009, yaitu saat terjadinya proses konversi Bank Sahabat dan proses pemisahan UUS dari BTPN pada tanggal 14 Juli 2014. Proses penyelesaian nasabah dalam masa transisi konversi eks Bank Sahabat (Legacy Portfolio) juga sebagian besar telah dirampungkan di tahun ini. Saldo pinjaman turun dari Rp128 miliar pada saat sebelum proses konversi menjadi Rp51 miliar di tanggal 31 Desember 2014. Sedangkan saldo DPK turun dari Rp144 miliar pada saat sebelum proses konversi menjadi Rp7 miliar di akhir 2014. Diharapkan di tahun 2015 proses penyelesaian nasabah Legacy Portfolio dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nasabah Pembiayaan, Sentra Batu Beduk Tenun, Nusa Tenggara Barat.


19

ikhtisar utama

DARI KIRI KE KANAN

20

laporan manajemen

profil perusahaan


Setiasmo Direktur Teknologi Informasi

Rosi Susanti Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Harry A.S. Sukadis Direktur Utama

Ratih Rachmawaty Wakil Direktur Utama


Gatot Adhi Prasetyo Direktur Operasional

tinjauan usaha


daya


PROSPEK 2015 Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan bisnis dengan baik, dalam kondisi ekonomi Indonesia yang penuh tantangan, maka kami tetap optimis untuk senantiasa melakukan pengembangan terhadap produk, layanan, aktivitas dan infrastruktur sebagai bagian dari inovasi. Perluasan jaringan akan terus berlanjut di Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Kerjasama untuk memperkuat bisnis BTPN Syariah juga akan terus dilakukan, diantaranya kerjasama Program Daya, penjualan produk tabungan dan deposito syariah di cabang-cabang BTPN Sinaya melalui kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB) yang tentunya akan didukung dengan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi. Begitu pula penguatan Kantor Fungsional Operasional (KFO) turut menjadi prioritas kami. Dalam hal manajemen risiko kami akan terus menerapkan 10 manajemen risiko dan memastikan pelaksanaan tata kelola yang ada dijalankan dengan lebih baik lagi. Salah satu langkah strategis untuk memperkuat dan mengembangkan bisnis BTPN Syariah di 2015 adalah inisiatif dari pemegang saham yang dimulai sejak 2014 untuk meningkatkan modal diatas Rp1 triliun sebagai komitmen para pemegang saham untuk mengembangkan BTPN Syariah supaya masuk kategori Bank dengan BUKU 2. Dengan demikian BTPN Syariah diharapkan dapat mengembangkan produk dan layanan yang makin beragam sesuai dengan koridor kepatuhan yang berlaku. Untuk mendukung kebijakan regulator serta menguatkan prinsip Keuangan Inklusif yang dijalankan BTPN Syariah, kami berencana akan menjadi bank penyelengara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif atau yang lebih dikenal dengan nama LAKU PANDAI. Dalam program tersebut kami akan

data perusahaan

informasi keuangan

melibatkan nasabah dan juga masyarakat untuk dijadikan sebagai agen bank yang terlatih untuk mampu melayani transaksi perbankan sederhana, antara lain tarik dan setor untuk produk tabungan (Basic Saving Account). Ini juga merupakan salah satu upaya kami untuk memperluas Program Literasi Keuangan kepada nasabah sebagai bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan. Dengan demikian tujuan BTPN Syariah untuk membangun kapasitas nasabah secara berkelanjutan untuk memberikan kesempatan tumbuh dapat terlaksana. Menutup sambutan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah memberikan amanah dan dukungan penuh, kepada para mitra usaha atas kerjasamanya dan kepada nasabah kami yang telah menunjukkan kepercayaan dan kesetiaannya, juga kepada segenap karyawan BTPN Syariah atas kerja keras, ketulusan dan dedikasi yang telah ditunjukkan dalam memperjuangkan tujuan kita bersama untuk “mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin”. Saya percaya, dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, kami dapat mengawal pertumbuhan BTPN Syariah untuk menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, yang memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia dan Insya Allah membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



21

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

laporan dewan pengawas syariah

KH. Drs. Amidhan

22


KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc

tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Dalam menjalankan usaha kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menilai bahwa BTPN Syariah telah menjalankannya sesuai prinsip syariah, yang Insya Allah membawa kemaslahatan bagi jutaan rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemegang Saham yang terhormat, Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rakhmat dan hidayah-Nya BTPN Syariah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Mengentaskan rakyat dari kemiskinan merupakan tujuan mulia yang harus didukung semua lapisan masyarakat. Berbagai program yang dilakukan BTPN Syariah membawa kemashalahatan bagi rakyat banyak. Kehidupan menjadi lebih baik dan lebih berarti. BTPN Syariah merupakan Bank yang menjalankan bisnis utama di segmen bisnis keuangan inklusif yaitu segmen Tunas Usaha Rakyat atau segmen productive poor. Peran serta ini sangat dinanti dalam memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, kami sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat mendukung dan berkomitmen untuk turut serta mengawal segala proses yang ada agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil evaluasi kami terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa tidak ditemukan masalah fundamental terkait pelanggaran prinsip syariah. Sepanjang tahun, hubungan antara DPS dan manajemen BTPN Syariah berjalan dengan sangat baik. Pemantauan atas perkembangan produk dan layanan yang diberikan BTPN Syariah kami lakukan melalui rapat DPS maupun kunjungan langsung ke lapangan. Pada prinsipnya kami selalu mengingatkan agar prinsip syariah harus konsisten

dijalankan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Melalui laporan tahunan ini kami ingin menyampaikan juga bahwa pengelolaan dan proses usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Potensi untuk menjadi salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia sangat terbuka lebar. Untuk itu dukungan kuat yang diberikan oleh seluruh pemegang saham dan segenap mitra usaha kepada BTPN Syariah merupakan energi tersendiri yang dapat mengantarkan BTPN Syariah meraih tujuannya di masa depan. Secara beriringan, kami juga melihat, BTPN Syariah selalu mengembangkan komunikasi yang baik kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) dan membuka jaringan seluas mungkin untuk mengembangkan potensi pasar terutama di daerah yang masih sulit mendapat layanan perbankan. Hal tersebut semata mata untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih berarti. Semoga Allah SWT meridhai, aamiin YRA. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KH. Drs. Amidhan Ketua DPS

KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc Anggota DPS


23

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

BTPN Syariah cabang Pondok Indah.

24



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

profil perusahaan hal. 24-47


25

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

visi Menjadi Bank Syariah Terbaik, untuk Keuangan Inklusif, Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia

“Misi, Visi dan Nilai-nilai BTPN Syariah menjadi arah, tujuan dan komitmen kami dalam memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia” misi Bersama Kita Ciptakan Kesempatan Tumbuh dan Hidup yang Lebih Berarti Bersama artinya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) tanpa terkecuali. Stakeholders adalah seluruh karyawan, nasabah, pemerintah dan regulator, pemegang saham, serta masyarakat luas secara umum. Kita Ciptakan Kesempatan artinya mengupayakan untuk menjadikan segala aktivitas yang di lakukan di BTPN Syariah adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh. Tumbuh bermakna semua kesempatan yang ada harus mampu membawa perubahan untuk setiap stakeholders ke arah yang lebih baik. Hidup yang Lebih Berarti artinya seluruh stakeholders BTPN Syariah yang telah tumbuh, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya.

26



daya


data perusahaan

informasi keuangan

nilai-nilai perusahaan

PRISMA PRofesional, Integritas, Saling menghargai dan kerjasaMA Profesional

Saling Menghargai

Diwujudkan dengan cara meningkatkan keahlian sesuai profesi kita. Perilaku yang diharapkan muncul adalah seluruh karyawan berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, mematuhi kode etik perusahaan, tidak bekerja berdasar imbalan, menyelesaikan tugas dengan baik sesuai target.

Bersikap hormat, menghargai pendapat, dan kontribusi rekan kerja yang lain sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kompetensinya. Perilaku yang diharapkan muncul adalah bisa mendengarkan pendapat dan menghargai hasil karya orang lain.

Integritas

Kerjasama

Identik dengan citra positif seseorang, menyangkut komitmen, kejujuran, dan keadilan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah jujur, bertindak sesuai norma, dan tidak mengingkari janji.

Mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama serta menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah mampu bekerja dalam tim dan mempercayai peran yang dilakukan masing-masing orang, tidak membiarkan anggota tim bekerja sendiri, dan memberi bantuan bila ada yang kesulitan.


27

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

5 Keunikan BTPN Syariah

1

28

Satu-satunya bank syariah di Indonesia yang fokus melayani segmen keluarga pra-sejahtera produktif (financial inclusion) yang selama ini dihindari oleh bank.

2

Satu-satunya bank yang memprioritaskan pada pemberdayaan wanita.

3

Satu-satunya bank yang lebih dari 90% karyawannya adalah perempuan.


4

Satu-satunya bank yang memberikan kesempatan kepada ribuan tamatan SMA untuk membangun karir di bank.

5

Bank yang mampu melahirkan generasi bankir baru yang melayani golongan prasejahtera produktif atau biasa disebut productive poor banker.


daya


data perusahaan

informasi keuangan

sekilas dan sejarah BTPN Syariah

Bank Sahabat Purba Danarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), berdasarkan persetujuan pemegang saham yang digelar melalui RUPSLB pada 20 Januari 2014. Bank Sahabat kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah, efektif pada 14 Juli 2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 22 Mei 2014.

Memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia Dibentuk melalui proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) dan spin-off Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (UUS BTPN), BTPN Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke 12 di Indonesia. Memiliki tekad untuk memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia, BTPN Syariah melalui produk, layanan dan aktivitasnya senantiasa mengajak serta melibatkan seluruh stakeholdersnya untuk bersama-sama memberikan kemudahan akses dan layanan kepada masyarakat pra-sejahtera (Financial Inclusion), melakukan pemberdayaan terhadap perempuan (Women Empowerment), berdasarkan prinsip syariah (Islamic Banking).

Unit Usaha Syariah BTPN, difokuskan melayani dan memberdayakan perempuan pra-sejahtera, adalah salah satu segmen bisnis di BTPN yang dibentuk pada Maret 2008. Kemudian di spin-off dan melebur ke bank hasil konversi dengan nama BTPN Syariah pada 14 Juli 2014.


29

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


struktur organisasi Prsident Director Harry A.S. Sukadis

Risk & Compliance Director Rosi Susanti

Operations Director Gatot Adhi Prasetyo

Legal Head Yunita C. Haerani

Operations Strategy & Development Head Dewo Triatmoko

Compliance Head Rena Mutia

Operations Services Head Mohamad Rizal

Risk Management Head Hari Pudjo Santoso

HC Operations & Quality Assurance Head Pasu Donnaria

Corporate HC Head Dewi Nuzulianti

Corporate Service Head Budi Yunawan Saleh

Finance & Treasury Head TBA*

Legacy Portfolio (Care Taker) IGN Widyo Supratignyo

* TBA: To Be Acquired.

30


tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Internal Audit Head Sri Wulan P. Lestari

Deputy President Director Ratih Rachmawaty

IT Director Setiasmo

Business and Human Capital Director Ratih Rachmawaty

IT Planning & Governance Head Her Purwoko (PJS)

Funding Sales Head Shita Satyawati P

IT PMO & Business Alliance Head Jodi Ng

Product Development Head Ade Fauzan

IT Application Development Head Ahmad Yani

Financing Risk Head Dharma Putera

IT Operation, Infrastructure & Service Delivery Head Her Purwoko

HC BP Management Head Adriani Surono

Business Support & Development Head Dwiyono Bayu Winantio

Corporate & Business Planning Head Roy Iskandar

Sales & Distribution Head 1 Johanes Hermawan

Sales & Distribution Head 2 Abianti Riana

Reaserch & Partnership Development Head M. Syarif Surbakti


31

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


profil dewan komisaris

Kemal Azis Stamboel Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Kemal Azis Stamboel diangkat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen BTPN Syariah sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Memiliki pengalaman lebih dari 37 tahun, beliau mengawali karier pada PT Indonesia Asahan Aluminium (1977-1982), dan bekerja dibeberapa perusahaan seperti President Director dari Price Waterhouse Coopers Consulting Indonesia (1982-2002), Indonesia Country Leader & Partner dari IBM (2002-2004), Anggota Pengawas dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias (2005-2008), Wakil Ketua Pelaksana dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (2006-2008), Komisaris Independen dari PT Krakatau Steel (2007-2008) dan PT Titan Petro Chemical (20062012), Ketua Komisi I DPR RI (2009-2010), Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR RI. Selain BTPN Syariah, beliau juga masih menjabat sebagai Komisaris Independen PT Holcim Indonesia Tbk, Penasehat Direksi PT Indosat Tbk, Ketua Dewan Pengurus WWF Indonesia dan Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Bank Internasional Indonesia (PERBINA). Memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Padjadjaran dan gelar Master of Science in Business Management dari Hult International Business School USA, beliau juga mengikuti berbagai program pelatihan dan konferensi yang antara lain diselenggarakan oleh LSPP, Price Waterhouse Coopers, XXVI IAFEI World Congress ASEAN Federation of Accountants.

32


tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Dewie Pelitawati

Taras Wibawa Siregar

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Dewie Pelitawati diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen BTPN Syariah sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014.

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Taras Wibawa Siregar diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014.

Beliau mengawali karier pada PT Indosat (1985-1999), dan bekerja dibeberapa perusahaan seperti Head of Chairman Office dari Indonesia Bank Restructuring Agency (1999-2000), Secretary to Junior Minister dari Minister for National Economic Restructuring-RI (2001), Komisaris dari PT Indosat Mega Media Mobile dan Kominsaris PT Satelindo (2002-2003), Chief Legal and Compliance dari PT Indosat (2009-2010), Partners pada Bahar and Partners Attorney At Law (2010-2013). Selain BTPN Syariah, beliau juga masih menjabat sebagai Senior GM Corporate Legal, Governance and Compliance dari PT XL-Axiata Tbk. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan mengikuti berbagai program pelatihan, antara lain diselenggarakan oleh LSPP, Asosiasi Advokat Indonesia, Dubai International Finance Centre, Corporate Leadership Development Institute.

Memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun, beliau mengawali karier pada PT Freeport Indonesia (19931996) sebagai Senior Systems Analyst, dan bekerja di beberapa perusahaan perbankan seperti Citibank NA (1998-2004) dengan posisi terakhir sebagai CitiFinancial Credit Risk Head and Personal Loan & Ready Cash Credit Policy Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2008) dengan posisi terakhir sebagai Self Employed Mass Market Credit Risk Head dan sejak 2008 sampai saat ini di BTPN sebagai Deputy Risk Management Head. Memperoleh gelar Bachelor of Science (faculty of Computer Science) dan Bachelor of Arts (faculty of Business Administration) dari Washington State University, Washington, USA (1993), dan Master of Business Administration dari Tulane University – A.B. Freeman School of Business, Lousiana, USA (1998).


33

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


profil direksi

Harry A.S. Sukadis Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Harry A.S. Sukadis diangkat sebagai Direktur Utama BTPN Syariah sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Memiliki pengalaman lebih dari 37 tahun, beliau mengawali karir di PT Ma’soem, PT Kasoem, Pusat Penelitian Ekonomi & Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran, Kantor Akuntan R. Supardi Sugandakusumah (Akuntan Publik), PT Indosat. Selama di PT Indosat, atas persetujuan pemegang saham dan manajemen, sebagai konsultan sistem informasi keuangan antara lain di PT Telkom, PT Sucofindo, PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines Badan Urusan Logistik dan lain-lain. Kemudian berkarir di PT Semen Cibinong Tbk. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen, posisi terakhir sebagai Koordinator Pelaksana Harian tugas-tugas Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Pemberesan BPPN, PT Bank Danamon Tbk sebagai Komisaris Independen, anggota Komite Audit, anggota Komite Manajemen Risiko serta anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Departemen Agama sebagai Konsultan Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan terakhir berkarir pada Perum Percetakan Uang & Dokumen Sekuriti sebagai Direktur Keuangan, SDM & Pengamanan yang bertanggung jawab pada Direktur Utama, dan membawahi Divisi Keuangan, Divisi SDM, Divisi Pengamanan, Departemen Informasi dan Teknologi dan Optimalisasi Aset. Selain itu juga sebagai Direktur Pembina Dana Pensiun Peruri, Yayasan Pensiun Peruri dan Yayasan Pelayanan Kesehatan Peruri. Memperoleh gelar Doktorandus Akuntan (Drs.Akt) dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dan mengikuti berbagai program pelatihan yang antara lain diselenggarakan oleh PT Telkom, IBM, Monash University, BSMR-ABN AMRO, Standard Chartered Bank.

34


tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Ratih Rachmawaty Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Ratih Rachmawaty diangkat sebagai Wakil Direktur Utama BTPN Syariah sesuai hasil keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Sejak Tahun 2011, Ratih Rachmawaty menjadi Kepala UUS BTPN dan menjadi pendiri serta arsitek bisnis Tunas Usaha Rakyat (TUR) yang memberikan pelayanan kepada nasabah Pra Sejahtera produktif untuk meraih hidup yang lebih baik melalui program pemberdayaan perempuan dan membangun semangat Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS). Pada bulan Juli 2014, UUS BTPN di spin-off menjadi BTPN Syariah dan bisnis TUR yang dipimpinnya sudah mencapai lebih dari 1,2 juta nasabah pra sejahtera produktif yang diberdayakan oleh lebih dari 8.000 karyawan. Keahlian beliau di Mikro Banking berasal dari pengalamannya di Bank Danamon (2003-2008) dimana beliau sebagai salah satu pendiri dan terlibat dalam melahirkan Bisnis Mass Market (Danamon Simpan Pinjam-DSP) dari sejak awal. Kemudian menjadi Kepala Perencanaan Bisnis Mikro di BTPN (2008-2011) dan salah satu pendiri dalam melahirkan Bisnis Mikro (Mitra Usaha Rakyat) di BTPN. Beliau banyak melakukan studi banding ke berbagai negara terkait Micro Banking diantaranya ke India, Mexico, Peru dan America Latin serta dengan institusi-institusi yang khusus bergerak di bidang financial inclusion dan pengentasan kemiskinan seperti Grameen Foundation, IFC dan UNCDF (United Nation Capital Development Fund). Beliau juga aktif dalam seminar-seminar microfinance tingkat dunia seperti World MicroCredit Summit serta mendapatkan pelatihan leadership dari Harvard Business School, Boston, USA. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi/ Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung dengan predikat cum laude dan mendapat gelar MBA dari Melbourne Business School University of Melbourne. Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Harvard Business School USA, INSEAD Singapore, Mc. Kinsey, BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko), Ekonomi Syariah dari Karim Business Consulting dan LPPI, Stephen Covey, Dave Ulrich, Euro David International Limited, Auditors Club Perbanas, DDI, Perbanas Business School, FCG, TGMH Consulting, Bankers Club, Prof.Terry S.David, Grameen Foundation, Ikatan Bankir Indonesia, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia serta Bank Indonesia.


35

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


Rosi Susanti Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Rosi Susanti diangkat sebagai Direktur Kepatuhan BTPN Syariah yang membawahi Compliance, Risk Management dan Legal sesuai hasil keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 April 2014. Memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun dalam bidang perbankan. Beliau mengawali karier di PT Bank Artha Prima (AKA PT Bank Artha Graha) sebagai Account Officer. Kemudian berkarir di PT Bank Niaga Tbk (AKA CIMB Niaga) selama 9 tahun, dimulai dengan mengikuti Program Pendidikan Executive (PPE) dan ditempatkan di berbagai bagian yaitu sebagai Credit Policy Officer, Account Officer, Legal Manager Corporate Banking dan terakhir menjabat sebagai Legal Head – Special Asset Management Group. Berkarir di BPPN (IBRA) selama 1 tahun di bagian Credit Support and ComplianceRisk Management. Menghabiskan karir selama 8 tahun di PT Bank Danamon Tbk di Credit Policy and Administration-Risk Management dan terakhir sebagai Senior Vice President - Legal Kantor Pusat. Berkarier di BTPN sebagai Legal Business Head, kemudian pindah ke Unit Usaha Syariah - BTPN sebagai Executive Vice President yang membawahi Risk Management, Legal dan Compliance. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan mengikuti berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh Michigan Ross Asia – Hong kong, Insead Singapore, MIM -Malaysia,Trade Finance-Singapore, Local Lawfirm Hongkong/Guangzhou, IICD, BSMR, BARA, Perbanas, LPPI, IBI, Karim Consulting dan berbagai seminar/training mengenai KYC, GCG, APU/PPT yang diselenggarakan oleh BI, OJK, FKDKP.

36


tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Setiasmo Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Setiasmo diangkat sebagai Direktur Teknologi Informasi BTPN Syariah sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun, dengan lebih dari separuhnya di bidang operasional dan teknologi informasi baik di industri perbankan maupun asuransi. Beliau mengawali karier pada sebagai management trainee PT United Tractors, dan sebagai sales admin pada PT Courtaulds Coatings Indonesia. Karir di bidang perbankan diawali sebagai trainee Bankers Development Programme di PT Bank Universal dan selama 9 tahun berikutnya menempati berbagai jabatan dan posisi. Kemudian melanjutkan ke PT Bank Permata, PT Bank Mega, PT Asuransi Astra Buana, PT Bank Danamon, Potensia HR, dan terakhir berkarier di BTPN. Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Jurusan Mekanisasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Mendapatkan gelar Master of Science (MSc.) dalam bidang Electronic System and Engineering Management dan Magister Komputer (M.Kom) dalam Bidang Information Technology dari Swiss German University. Sepanjang karirnya, telah mengikuti berbagai program pelatihan dan seminar di bidang Perbankan dan Perbankan Syariah, pelatihan Kepemimpinan (Leadership), pelatihan di bidang Teknologi Informasi, Manajemen Risiko, pelatihan terkait pemberdayaan Productive Poor dan Financial Inclusion, baik yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pelatihan dalam maupun luar negeri.


37

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Gatot Adhi Prasetyo Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Gatot Adhi Prasetyo diangkat sebagai Direktur Operasional BTPN Syariah sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Memiliki Pengalaman lebih dari 27 tahun, Beliau mengawali karier pada PT Ripta Paripurna Engineering Consultant, PT Bank Pasific, PT Bank Universal, PT Asuransi Astra Buana, PT Direct Vision, PT Bank Permata dan terakhir berkarier di Bank Sahabat. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari fakultas Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan telah mengikuti berbagai program pelatihan yang antara lain diselenggarakan oleh Center of Management Technology, IMPM Prasetya Mulya, Bussiness Forum, Asia Pasific Institute, KPMG Management Consultant, Astra Management Institute of Development, Covey Leadership Center, Law Education & Training Hotma Paris, IBC Asia Limited, Care Consulting, Departemen Keauangan RI, Business Consulting, Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Kellog School Of Management, Plasmedia, Lawrence Walter Ng, SCB, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, LPPI dan LSPP.

38



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

profil dewan pengawas syariah

KH. Drs. Amidhan


Warga Negara Indonesia, 75 tahun. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan BTPN Syariah sejak 22 Mei 2014, dimana sebelumnya menjabat sebagai ketua DPS UUS BTPN sejak tahun 2008. Selain itu juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Tokio Marine Insurance (d/h MAA) sejak 2006 serta anggota DPS PT Asuransi ADIRA (2004-Sekarang), Ketua DPS PT K-Link Nusantara sejak 2013. Memperoleh pendidikan ikatan dinas dari Kementerian Agama untuk PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) Banjarmasin (1952-1956) dan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) Yogyakarta (1956-1959). Sarjana Lengkap Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta (1967), Fakultas Hukum UII tahun 1968 (tidak selesai), kursus Management and Strategic Planning di Massachussets University, USA (1990) dan kursus Reguler Lemhannas, Angkatan XXII Jakarta (1989) dan Kursus Manggala BP7 (Istana Bogor) (1995). Kursus Hak Asasi Manusia (HAM) di Oslo, Norway, 2002.

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah sejak 22 Mei 2014, dimana sebelumnya menjabat sebagai anggota DPS UUS BTPN sejak Juni 2010. Menjadi anggota MP3A Kementrian Agama (2005-sekarang). Meraih gelar sarjana di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia tahun 1975. Menjabat sebagai ketua MUI Pusat (2005-sekarang), Anggota Pokja Dewan Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (2014 – sekarang), Wakil Ketua Umum BKsPPI (Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia), Wakil Ketua Umum Perhimpunan KB PII (Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia) (2010-sekarang), dan Pimpinan Umum Pondok Pesantren Husnayain di Jakarta (1986–sekarang). Pernah mengajar bahasa Arab dan agama Islam di Pesantren Assyafiliyyah (19761985), Karyawan pada Atase Haji Kedubes RI Jeddah (1976).

Mengawali karir di Kerapatan Qadli Besar di Banjarmasin kemudian sebagai Pengatur pada Kantor Pengawas Peradilan Agama se-Kalimantan di Banjarmasin kemudian ditugaskan di Kantor Pusat Departemen Agama pada tahun 1972, meniti karir sampai menjadi Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji (1989-1991), Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (19911996), dan Staf Ahli Menteri Agama Bidang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (1996-1999). Menjabat sebagai Ketua MUI (2005-2015), Anggota Komnas HAM (2002-2007), dan menjadi Anggota MPR-RI (1999-2004) dan Anggota Badan Pekerja MPR-RI, PAH I Perubahan UUD 1945, (2000-2004).

dalam dan

Pernah menjadi pengajar tamu, di Sespim Polri, Lembang Bandung, Lemhannas Jakarta dan Badan Pembina Mental TNI Cilangkap Jakarta. Menjadi nara sumber simposium/seminar/konferensi di bidang syariah/haji/halal/HAM/dan lain-lain di di luar negeri.


39

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

profil komite setingkat dewan komisaris

Muhammad Faisal Muchtar

Dewi Nuzulianti

Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah dengan latar belakang akademis Magister di bidang Ushul Fiqh dari AlAzhar University Cairo, Mesir dan Ekonomi Islam dari Universitas Islam Indonesia. Sering mengikuti berbagai pelatihan yang berhubungan dengan ekonomi Islam, antara lain Bisnis Gadai dan Keuangan Syariah, Manajemen Risiko, Tata Kelola Keuangan Syariah, dan pasar modal di Indonesia, Malaysia dan Bahrain.

Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN Syariah sejak Juli 2014. Lulusan Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994. Menjabat sebagai Corporate Human Capital Head semenjak Juli 2014.

Memulai karir perbankan di PT Bank Muamalat Indonesia sebagai Bussines Development Officer, Setelah itu beralih sebagai Manajer Senior Keluhan Nasabah di Bank Syariah Mega Indonesia, Dewan Penasehat Syariah di Asuransi Takaful, hingga terakhir menjabat sebagai sekretaris perusahaan di Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) dengan berbagai pengalaman di bidang perbankan yang ia miliki. Pada bulan September 2014 ia diangkat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah.

40


Memulai karir di PT Bank Universal Tbk (19952002) dengan spesialisasi di bidang Remunerasi dan memegang posisi terakhir sebagai Head of Rewards and Performance Management Department. Selanjutnya meniti karir di PT Bank Permata, Tbk pada berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai Head of Human Resources Operations and Information System (2002-2009). Pada bulan Mei 2009 bergabung dengan BTPN dengan posisi sebagai Corporate Human Capital Head hingga posisi terakhir sebagai Human Capital Head untuk Direktorat Retail Banking sebelum pindah ke BTPN Syariah.


daya


AZIZ BUDI SETIAWAN Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah. Dengan latar belakang ilmu ekonomi syariah yang ia miliki, BTPN Syariah mengajak beliau untuk terlibat mengembangkan sistem perbankan yang ada. Ia memulai karir sebagai Dosen dan Peneliti Bidang Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI yang dijalani sejak 2006 sampai dengan sekarang. Menyelesaikan S1 Perbankan Syariah tahun 2005 di STEI SEBI dan S2 di Paramadina Graduate School of Business-Universitas Paramadina, Program Magister Bisnis dan Keuangan Islam dengan konsentrasi perbankan syariah pada tahun 2009. Saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STEI SEBI yang membawahi Program Studi Perbankan Syariah dan Akuntansi Syariah. Sebelumnya sempat menjabat sebagai ketua program studi Perbankan Syariah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Selain itu sejak tahun 2010 juga menjadi pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Aktif dalam berbagai penelitian, publikasi, dan forum yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan syariah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kebijakan pengembangan, kinerja, tingkat kesehatan dan tata kelola perbankan syariah. Selain itu juga aktif menulis artikel terkait keuangan dan perbankan syariah secara berkala dan dipublikasikan pada majalah stabilitas jasa keuangan (LPPI Bank Indonesia), Majalah Sharing, Bisnis Indonesia dan Republika. Pada bulan September 2014 ia diangkat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah.

data perusahaan

informasi keuangan

susunan komite setingkat dewan komisaris Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua:

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen) Anggota:

Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)

Taras Wibawa Siregar (Komisaris)

Dewi Nuzulianti (PE bidang Human Capital)

Komite Pemantau Risiko Ketua:

Dewie Pelitawati (Komisaris Independen) Anggota:


Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)

Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)

Komite Audit Ketua:

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen) Anggota:





41

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

susunan kepemilikan dan kepengurusan btPN syariah Susunan Kepemilikan BTPN 373.333 lembar saham (Akta No. 27 tanggal 30 Jan 2014)

30%

Triputra

70%

Triputra 160.000 lembar saham • Akta Jual Beli Saham No.32 tanggal 21 November 2014. • Akta Pernyataan Keputusan di luar RUPS BTPN Syariah No.01 tanggal 01 Desember 2014 perihal Pengalihan Saham Milik Yayasan Purba Danarta kepada Triputra.

BTPN

PT Triputra Persada Rahmat (TRIPUTRA) Triputra didirikan oleh TP Rachmat dan B. Subianto sebagai bentuk kepedulian untuk membangun Bangsa Indonesia menjadi lebih baik dengan membantu masyarakat pra-sejahtera agar dapat meraih kemandirian ekonominya. Moto “Less for self, More for Others, Enough for Everyone” menjadi dasar bagi para pendiri untuk memulai usaha keuangan mikro dengan melakukan penyaluran pembiayaan dan pengumpulan tabungan mikro untuk keluarga pra-sejahtera produktif melalui kepemilikan saham Triputra di BTPN Syariah (dahulu bernama Bank Sahabat). Terinspirasi oleh Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya, para pendiri melalui kepemilikan sahamnya di BTPN Syariah bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan usaha semata, tetapi juga membantu percepatan perkembangan masyarakat sektor mikro yang dilayani dengan melakukan pembinaan bagi keluarga pra-sejahtera agar dapat memperoleh kehidupan lebih baik.

42



daya


data perusahaan

informasi keuangan

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) BTPN memfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan segmen mass market yang terdiri dari pension, usaha mikro dan kecil, serta komunitas pra-sejahtera produktif. Fokus bisnis tersebut didukung oleh empat unit bisnis BTPN, yaitu BTPN Sinaya – unit bisnis pendanaan, BTPN Purna Bakti – unit usaha bisnis yang fokus untuk melayani nasabah pensiunan, BTPN Mitra Usaha Rakyat – unit bisnis yang fokus melayani pelaku usaha mikro dan kecil, dan BTPN Syariah – yang fokus untuk melayani nasabah dari komunitas perempuan pra-sejahtera produktif. Melalui program Daya yaitu program pemberdayaan mass market yang terukur dan berkelanjutan, BTPN secara regular memberikan pelatihan dan informasi untuk meningkatkan kapasitas nasabah sehingga memiliki kesempatan tumbuh dan mendapatkan peluang untuk hidup yang lebih baik. Per Desember 2014, BTPN memiliki total asset Rp75 triliun, dengan rasio kecukupan modal (CAR) yang kuat sebesar 23,3% dan NPL rendah sebesar 0,7%. Profitabilitas dalam kaitannya dengan Return on Assets (ROA) mencapai 3,6% dan Return on Equity (ROE) sebesar 18,4%. Kini BTPN dikenal sebagai salah satu bank dengan kinerja prima yang memperoleh rating AA+ (idn) dengan stable outlook dari Fitch Ratings. Diperkuat oleh jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, BTPN memiliki cabang-cabang di 263 kota di Indonesia. BTPN mengelola jaringan yang memberikan pelayanan bagi nasabah, meliputi 409 Cabang BTPN Purnabakti dan 122 payment point, 585 BTPN Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, serta 56 Cabang BTPN Sinaya di seluruh Indonesia. Saat ini BTPN dimiliki oleh TPG Nusantara S.à.r.l. dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 25,9%, Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar 40,0% dan publik sebesar 34,1%.


43

ikhtisar utama

profil perusahaan

laporan manajemen


tinjauan usaha

struktur kepemilikan BTPN Syariah Japan Trustee Service Bank, Ltd The Master Trust Bank of Japan, Ltd Public <5%

6,40% 5,18% 88,42%

100%

100%

100%

Japan Research Institute

SMBC Consumer Finance

SMFG Card&Credit

66%

100%

Sumitomo Mitsui Card

100%

SMBC Friend Securities

Cedyna

GP Newbridge Asia GenPar IV, L.P.

Newbridge Asia IV, L.P.

100% GP

TPG Nusantara Cayman Co

LP

LP TPG Nusantara Cayman Co-Invest L.P.

TPG Nusantara Cayman, L.P.

LP

Co Investors: GIC Noonday

100% TPG Nusantara (Hongkong) Limited

Co Investors: Northstar Equity Partners

100% TPG Nusantara S.à.r.l. Crescento Hermawan

Arif Rachmat

85%

15% PT Triputra Persada Rahmat

* Investasi tidak langsung SMFG Group.

44


Newbridge Asia Advisors IV, Inc.

GP


daya


data perusahaan

informasi keuangan

SMFG

100%

98%

SMBC

100%

SMBS Management Service Co.Ltd*

SMSB Co.Ltd *

100%

SMBC Nikko Securities

60%

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing

85%

39,68% PT Nikko Securities Indonesia

14,89%

PT Indonesia Infrastructure Finance

PT SMFL Leasing Indonesia

25,71% 60%

10% SBCS Co. Ltd

100%

SMBC SSC Sdn.BHD

9%

99% 1%

Pemegang Saham Pengendali:

PT SBCS Indonesia

1. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

98,47%

2. PT Triputra Persada Rahmat

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Pemegang Saham

40% 25,88%

Pengendali Terakhir:

34,12% BTPN

1. Sumitomo Mitsui Financial Publik

Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

70%

dan David Bonderman (melalui TPG Nusantara S.a.r.l); 2. Arif Rachmat

30%

(melalui PT Triputra BTPN Syariah

Persada Rahmat)


45

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

informasi bagi pemegang saham Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,

oleh Notaris Hadijah, S.H. yang telah diterima dan

Wibisana, Rintis dan Rekan

dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan

(dahulu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,

Hukum Menkumham RI, sebagaimana termuat

Wibisana dan Rekan - a member firm of

dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

PwC global network)

Anggaran Dasar Perseroan dalam Surat No. AHU-

Plaza 89

06242.40.21.2014, tanggal 16 September 2014,

Jalan HR Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940

Susunan pengurus terakhir sebagaimana termuat

PO BOX 2473 JKP 10001

dalam Akta Notaris No.21 tanggal 9 September

Telp

: +62-21-521 2901

2014 yang telah diterima dan dicatat dalam

Fax

: +62-21-5290 5050

Database Sistem Administrasi Badan Hukum

www.pwc.com/id

Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Situs Internet https://www.btpnsyariah.com

Perseroan, dalam Surat No. AHU-30739.40.22.2014, tanggal 18 September 2014.

Akta Pendirian

Susunan Komposisi Pemegang Saham terakhir

BTPN Syariah dahulu adalah Bank Sahabat

Desember 2014 yang telah diterima dan dicatat

sebuah bank umum konvensional yang didirikan

dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum

berdasarkan Akta Notaris, dan telah mengalami

Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam

beberapa kali perubahan antara lain perubahan

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

terhadap seluruh Anggaran Dasar sebagaimana

Perseroan, dalam Surat No.AHU-45327.40.22.2014,

termuat dalam Akta No. 25 tanggal 27 Agustus

tanggal 5 Desember 2014.

termuat dalam Akta Notaris No.01 tanggal 1

2013 yuncto akta No. 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H. dan

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum

dan tujuan kegiatan BTPN Syariah adalah

dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) Republik

menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan

Indonesia (“RI”) dalam Surat Keputusan (“SK”) No.

prinsip syariah, dan BTPN Syariah telah

AHU-50529.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober

mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan

2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran

(“OJK”) untuk melakukan kegiatan usaha

Dasar Perseroan dan sudah diumumkan dalam

menjadi Bank Umum Syariah berdasarkan Salinan

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun

Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa

2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia

keuangan Nomor Kep-49/D-03/2014 tanggal 22

No.124084 tanggal 22 November 2013.

Mei 2014. Selanjutnya BTPN, telah mendapatkan izin untuk melakukan pemisahan (spin-off) UUS

46

Perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan

BTPN ke BTPN Syariah, berdasarkan Surat dari OJK

Akta Nomor. 20 tanggal 9 September 2014 dibuat

No.S-17/PB.1/2014 tanggal 23 Juni 2014.



daya


data perusahaan

informasi keuangan

Spin-off UUS BTPN dilakukan dengan cara peralihan hak dan kewajiban kepada BTPN Syariah berdasarkan Akta Pemisahan No. 08 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H. Pengumuman rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS BTPN, kepada karyawan, nasabah dan pihak ketiga telah diumumkan di surat kabar nasional pada tanggal 3 Juli 2014. Bank menetapkan tanggal 14 Juli 2014 sebagai tanggal cut off untuk laporan posisi keuangan (neraca) dan telah mulai beroperasi sejak tanggal tersebut. BTPN Syariah telah melaporkan tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK melalui surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. Kantor Pusat Bank berlokasi di Menara Cyber 2 Lantai 34 Jl.HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13 Jakarta12950.

Komposisi Pemegang Saham (per 31 Desember 2014)

Nama PT Bank Tabungan Pensiunan

Kepemilikan 70,00%

Jumlah Saham 373.333 lembar saham

Nasional Tbk

Jumlah Nominal Saham Disetor Rp373.333.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga milar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)

PT Triputra Persada Rahmat

30,00%

160.000 lembar saham

Rp160.000.000.000 (Seratus enam puluh milar Rupiah)

Modal disetor dan ditempatkan Nama Modal Dasar

Keterangan Rp640.000.000.000 (enam ratus empat puluh miliar Rupiah)

Modal Disetor dan Ditempatkan

Rp533.333.000.000 (lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)

Jumlah total lembar saham

533.333 Lembar Saham

Nilai Nominal Saham

Rp1.000.000 per lembar saham

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.551.806.1-511-000

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 09.03.1.64.92406 tanggal 15 Juli 2014


47

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Pertemuan Rutin Sentra Pabuaran, Serang, Banten.

48



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

pembahasan dan analisis manajemen hal.48-59


49

ikhtisar utama

50

laporan manajemen

profil perusahaan



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

tinjauan perekonomian OJK selaku regulator terus mendorong komitmen industri perbankan syariah Indonesia agar market share bank syariah dapat menembus 5% dari total aset bank secara nasional. Kecenderungan melemahnya perekonomian Indonesia sejak tahun 2012, masih berlanjut pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun sebelumnya mencapai angka 5,8% per tahun, pada tahun 2014 kembali melemah dan turun ke angka 5,02%. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, kecenderungan tersebut dapat dirunut kepada kondisi perekonomian global. Pada aspek perdagangan global, negaranegara yang merupakan pasar utama komoditas ekspor Indonesia, seperti Eropa, Tiongkok dan Jepang masih terus mengalami kelemahan dalam pertumbuhan ekonominya, sedangkan pada aspek keuangan global, pemulihan perekonomian Amerika Serikat telah menyebabkan meningkatnya ketidakpastian nilai tukar rupiah (dan nilai mata uang negara-negara emerging lainnya). Tren melemahnya permintaan dan harga komoditas primer di dunia memberi dampak yang jelas bagi perekonomian Indonesia sejak 2012. Neraca perdagangan yang pada tahun-tahun sebelumnya

menunjukkan surplus tahunan di sekitar USD20 miliar atau lebih, pada tahun 2012 mulai menunjukkan angka defisit USD1,7 yang masih belum teratasi pada tahun 2014, dan menghasilkan defisit tahunan pada neraca berjalan di sekitar angka -3% dari GDP. Selain dari menyebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi, defisit tersebut juga mendorong kelemahan pada nilai tukar rupiah. Ditambah dengan ketidak pastian mengenai kebijakan US Federal Reserve dalam menghadapi pemulihan ekonomi AS, nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang cukup besar dalam 2 – 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2014 rata-rata nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada angka Rp11.876, yang merupakan penurunan 12% bila dibandingkan dengan nilai tukar rata-rata pada 2013 sebesar Rp10.445. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, ditambah dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM akan menambah besarnya potensi inflasi. Karena itu untuk mempertahankan stabilitas nilai harga dan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia telah menanggapi kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sebesar 30% pada bulan November 2014 (dan juga kenaikan BBM sebelumnya, pada bulan Juni 2013), dengan menaikkan suku bunga acuan. Kebijakan ini berdampak pada ketatnya likuiditas yang dihadapi oleh industri perbankan secara umum.


51

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Dengan demikian, secara umum kondisi perekonomian yang dihadapi industri perbankan pada tahun 2014 adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi serta likuiditas perbankan yang semakin ketat. Kondisi ini tentunya bukan kondisi yang mendukung industri perbankan untuk meningkatkan kinerjanya.

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan semakin ketatnya likuiditas pada tahun 2014 memberi dampak perlambatan pertumbuhan bagi industri perbankan secara keseluruhan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Hal tersebut tampak pada kinerja pembiayaan, dimana industri perbankan pada tahun 2014 menunjukkan angka peningkatan pembiayaan sebesar 11,6% menjadi Rp3.674 triliun, yang merupakan penurunan dari angka peningkatan pembiayaan tahun 2013 sebesar 21,6%. Dalam perbankan syariah, peningkatan pembiayaan pada tahun 2014 mencatat angka sebesar 8,26% menjadi Rp199,3 triliun, yang merupakan penurunan signifikan bila dibandingkan dengan 24,82% pada tahun sebelumnya. Penurunan kinerja pembiayaan pada perbankan syariah juga disertai peningkatan angka pembiayaan bermasalah, dari angka 2,62% pada tahun 2013 menjadi 4,33% pada tahun 2014. Kecenderungan yang sama juga berlaku pada industri perbankan nasional secara keseluruhan, dimana rasio pembiayaan bermasalah (NPL) ke pihak ketiga bukan bank meningkat dari 1,77% pada tahun 2013, menjadi 2,16% pada akhir tahun 2014. Dalam hal pendanaan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada industri perbankan meningkat 12,3% sehingga mencapai Rp4.114

52



tinjauan usaha

triliun. Peningkatan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 13,6%. Pada perbankan syariah, DPK (yang terdiri dari Giro iB akad Wadiah, Tabungan iB, dan Deposito iB akad Mudharabah) meningkat sebesar 18,7% menjadi Rp217,9 triliun pada tahun 2014. Peningkatan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,4%. Walau pertumbuhan selama 2014 berlangsung lambat dibanding tahun sebelumnya, namun secara umum perbankan syariah nasional memiliki ketahanan modal yang baik. Tercermin dari Rasio Kecukupan Modal (CAR) tahun 2014 yang mengalami kenaikan menjadi 15,7% dari tahun sebelumnya sebesar 14,4%. Hal ini adalah modal penting untuk pertumbuhan perbankan syariah di tahun-tahun berikut. Per Desember 2014, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 163 bank. Namun jumlah nasabah bank syariah yang tercatat di seluruh Indonesia masih di bawah 10 juta orang. Sebagai industri yang relatif baru bertumbuh, potensi peningkatan nasabah perbankan syariah sangat besar mengingat Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus bertambah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat secara nasional pangsa pasar atau market share perbankan syariah masih di angka 4,85% pada 2014. Selaku regulator, OJK mendorong komitmen industri perbankan syariah Indonesia sehingga dapat menembus 5%. Dalam upaya ini, BTPN Syariah terus optimis memfokuskan diri pada segmen Tunas Usaha Rakyat atau productive poor dengan menerapkan prinsip Keuangan Inklusif.


daya


data perusahaan

informasi keuangan

kinerja keuangan Untuk tahun buku 2014, BTPN Syariah berhasil membukukan Total Aset sebesar Rp3,8 triliun dengan Total Pembiayaan sebesar Rp2,5 triliun dan Total Dana Pihak Ketiga Rp2,7 triliun. Tinjauan kinerja keuangan 2014 yang disampaikan dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2014, disusun dengan memperhatikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 38 (Revisi 2012) tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” sehubungan dengan pemisahan Unit Usaha Syariah dari BTPN. Transaksi penambahan modal sebesar Rp600 miliar pada tanggal 4 Februari 2014 diperlakukan menurut metode penyatuan kepemilikan dimana unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan sedemikian rupa penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian yaitu tanggal 4 Februari 2014.

Aset dan Liabilitas Untuk tahun buku 2014, BTPN Syariah berhasil membukukan total aset sebesar Rp3,8 triliun dimana total pembiayaan sebesar Rp2,5 triliun, seluruhnya disalurkan ke nasabah segmen Tunas Usaha Rakyat dengan akad Murabahah. Pertumbuhan total Aset yang signifikan di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 lebih disebabkan adanya penambahan modal dari BTPN sebagai salah satu pemegang saham dengan kontribusi 70%, juga hasil spin-off kinerja Unit Usaha Syariah BTPN pada tanggal 14 Februari 2014.

Seiring dengan pertumbuhan pembiayaan di tahun 2014, BTPN Syariah juga membukukan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp2,7 triliun, dengan struktur pendanaan terdiri dari: Deposito sebesar 80% serta Giro dan Tabungan (CASA) sebesar 20%. Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga berhasil dijaga di tingkat 94,0%. Pertumbuhan dana pihak ketiga BTPN Syariah juga didukung dengan leveraging BTPN melalui Layanan Syariah Bank (LSB) di 44 cabang BTPN Sinaya. Di sisi lain, BTPN Syariah juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan portfolio nasabah dalam masa transisi konversi eks Bank Sahabat (Legacy Portfolio). Sebagian besar proses penyelesaian Legacy Portfolio sudah dilakukan sampai akhir 2014. Saldo pinjaman turun dari Rp128 miliar pada saat sebelum proses konversi menjadi Rp51 miliar di tanggal 31 Desember 2014. Sedangkan saldo dana Pihak Ketiga turun dari Rp144 miliar pada saat sebelum proses konversi menjadi Rp7 miliar di akhir 2014. Diharapkan pada tahun 2015 proses penyelesaian nasabah Legacy Portfolio dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Total Pembiayaan

2,5 triliun

Rp


53

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Profitabilitas BTPN Syariah di tahun 2014 berhasil membukukan Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT) sebesar Rp99 miliar dengan Tingkat Pengembalian Aset (RoA) sebesar 4,2% dan Tingkat Pengembalian Ekuitas (RoE) sebesar 13,8%. Rasio Biaya terhadap Pendapatan di tahun 2014 sebesar 85,9%. Hal ini tercermin dalam Total Pendapatan Operasional Bank sebesar Rp876 miliar sedangkan Beban Operasional sebesar Rp752 miliar. Biaya operasional yang cukup tinggi didominasi oleh biaya tenaga kerja sebagai dampak dari pelayanan nasabah di segmen Tunas Usaha Rakyat yang membutuhkan karyawan dalam jumlah yang besar. Sebagai dampak dari proses konversi Bank Sahabat pada tanggal 14 Juli 2014, Bank juga membukukan Laba Tahun berjalan dari Operasi yang dihentikan sebesar Rp7,9 miliar. Laba ini merupakan laba atas Aset dan Liabilitias Bank Sahabat pada saat sebelum konversi yaitu sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 13 Juli 2014.

Likuiditas BTPN Syariah mampu menjaga rasio Aset yang Liquid (Quick Ratio) di tingkat 51,9% untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam menghadapi berlanjutnya gejolak pasar dan kondisi likuiditas yang ketat di pasar domestik. Selain itu kondisi total ekuitas Bank juga dalam

Ibu Sarisah, pengrajin kandang ayam, Sentra Salam Sukur Damai, Lombok Barat.

54



tinjauan usaha

kondisi cukup yaitu sebesar Rp905 miliar dimana rasio kecukupan modal (CAR) adalah sebesar 33,9% atau berada diatas ketentuan minimum yang diatur yaitu sebesar 8%. BTPN Syariah juga berencana untuk menambah ekuitas sehingga di tahun 2015, jumlah ekuitas BTPN Syariah berada diatas Rp1 triliun dan akan menjadi Bank Buku 2. Dengan menjadi Bank Buku 2, BTPN Syariah akan mampu mengembangkan produk dan layanan yang lebih beragam sesuai dengan koridor kepatuhan yang berlaku.

Kualitas Pembiayaan Sepanjang 2014, Bank mampu menjaga rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) hanya sebesar 1,3%. Kualitas Pembiayaan Murabahah yang disalurkan di segmen Tunas Usaha Rakyat mengkontribusi rasio NPF sebesar 0,9%, sedangkan kualitas pinjaman atas Legacy Portfolio mengkontribusi rasio NPF sebesar 22,4%.


daya


data perusahaan

informasi keuangan

dampak keuangan Struktur dan Strategi Permodalan Pada awal tahun 2014 ini peristiwa penting terjadi pada tanggal 4 Februari 2014 adalah penempatan modal dari BTPN sebagai salah satu pemegang saham kepada Bank Sahabat sebesar Rp600 miliar sebagai bentuk komitmennya dalam pengembangan BTPN Syariah. Aksi penting lainnya adalah pada Perubahan Komposisi Pemegang Saham, berupa pengalihan saham sebanyak 7.500 lembar milik Yayasan Purba Danarta, kepada PT Triputra Persada Rahmat (Triputra) sehingga kepemilikan Triputra di BTPN Syariah menjadi sebesar 30%. Kedua aksi ini akhirnya mengubah struktur permodalan yang ada di BTPN Syariah sehingga rasio kecukupan modal berada pada posisi 33,9%. Komposisi kepemilikan saham Bank adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) sebesar 70% atau Rp373,3 miliar, dan Triputra sebesar 30% atau Rp160 miliar.

Infrastruktur Pada tahun 2014, BTPN Syariah meneruskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Unit Usaha Syariah BTPN. Dalam rangka pengembangan produk kami terus berupaya untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung dan mengembangkan berbagai jaringan kantor baru di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut kami memperluas jangkauan dan merekrut tim MMS baru agar dapat lebih menjangkau calon nasabah di tempat terpencil sekalipun.

Perubahan penting atas peraturan dan kebijakan akuntansi Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan untuk membatasi tingkat suku bunga deposito berdasarkan ukuran bank, yang berhasil meredakan kelangkaan likuiditas di pasar keuangan. Tidak ada perubahan Kebijakan Akuntansi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank.

subsequent events Bapak Mahdi Syahbuddin diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah sesuai Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan, berturut-turut yaitu BTPN tanggal 12 Januari 2015 dan Triputra tanggal 13 Januari 2015. Bahwa pengangkatan Bapak Mahdi Syahbuddin sebagai calon anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-128/D-03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Bapak Mahdi Syahbuddin selaku Calon Komisaris pada BTPN Syariah tertanggal 23 Desember 2014. Atas hal tersebut telah tertuang dalam Akta Nomor 09 tanggal 14 Januari 2015 dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU – 0003154.AH.01.03.tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015.


55

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

prospek bisnis 2015 Di 2015, BTPN Syariah akan turut serta mendukung program OJK dalam agenda Financial Inclusion dengan menjadi bank penyelenggara LAKU PANDAI.

Pendekatan Bisnis yang digunakan oleh BTPN Syariah ini menggunakan prinsip financial inclusion dalam rangka ikut memberdayakan keluarga pra/cukup sejahtera untuk kehidupan yang lebih baik. Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 untuk mengatasi dampak krisis kepada kelompok bawah dalam piramida kependudukan (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Pada G20 Pittsbugh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework.

56


Kondisi perkembangan ekonomi inklusif di dunia saat ini sudah menunjukan peningkatan yang semakin baik. Berdasarkan data terakhir nyang dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank) pada tahun 2011 menunjukan jumlah akun yang secara formal terdaftar dalam institusi finansial formal (perbankan) pada usia 15 tahun keatas baru menunjukan angka 20%, jumlah pembiayaan yang beredar selama tahun terakhir baru 9%. Kondisi ini menunjukan bahwa pangsa pasar masyarakat kelas pra/cukup sejahtera masih besar yang belum tersentuh layanan perbankan. Arahan strategi nasional yang mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Indonesia sendiri melibatkan beberapa pihak

Prioritas BTPN Syariah Tahun 2015 BTPN Syariah di tahun 2015 akan melakukan beberapa langkah strategis (Key Strategic Initiatives) yang sesuai dengan visi dan misi untuk menjadi Bank Syariah terbaik dalam Keuangan Inklusif demi mewujudkan kinerja Bank sesuai Rencana Bisnis yang sudah disampaikan kepada BI dan OJK.


daya


Pengembangan jaringan kantor baik berupa Kantor Cabang maupun Kantor Fungsional Operasional di tahun 2015 akan dijadikan salah satu faktor yang penting di tahun 2015 sehingga pelayanan tim Mobile Marketing Syariah (MMS) yang saat ini melayani segmen nasabah Tunas Usaha Rakyat bisa lebih diperluas. BTPN Syariah turut serta mendukung program OJK dalam agenda Financial Inclusion dengan menjadi bank penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif atau yang lebih dikenal dengan nama LAKU PANDAI. Pengembangan produk, layanan maupun infrastruktur pendukung akan dikembangkan oleh BTPN Syariah secara mandiri ataupun bekerjasama dengan Bank BTPN. Untuk penguatan struktur permodalan Bank, maka pemegang saham akan menambahkan modal sehingga di tahun 2015 BTPN Syariah diharapkan menjadi Bank dengan kategori BUKU 2 yaitu Bank dengan modal diatas Rp1 triliun. Penguatan modal ini diharapkan mampu meningkatkan produk dan layanan yang semakin beragam serta penguatan infrastruktur penunjang baik teknologi informasi maupun operasional. Pada segmen Tunas Usaha Rakyat, BTPN Syariah akan terus menerus mengembangan bisnis sejalan dengan perkembangan nasabah. Pengembangan produk juga akan dikembangkan baik produk Paket Masa Depan Lanjutan maupun pengembangan produkproduk mikro untuk komunitas-komunitas baru. Dalam memperkuat infrastruktur untuk

data perusahaan

informasi keuangan

menunjang sektor pendanaan bank, maka Layanan Anjungan Tunai mandiri (ATM) juga akan diluncurkan di tahun 2015. Selain itu beberapa produk tabungan seperti tabungan berencana akan dikembangkan sehingga komposisi dana pihak ketiga diharapkan akan menjadi lebih baik. Selain memperkuat infrastruktur penunjang, BTPN Syariah juga akan memperkuat Program Daya sebagai bagian dari pemberdayaan kepada nasabah. Program Daya BTPN Syariah akan terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui ketiga pilar inisiatifnya yaitu Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas dengan bekerjasama dengan BTPN. Pengadaan rumah murah dan terjangkau juga menjadi program andalan penting yang akan diujicobakan tahun ini agar kelompok pra/cukup sejahtera dapat memiliki rumah impian. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, BTPN Syariah akan terus memberikan kesempatan kerja kepada para lulusan SMA, D1 dan D3 untuk masuk ke dalam jenjang karir perbankan. Pengembangan karir dan pengelolaan talenta karyawan juga akan difokuskan sebagai bagian dari komitmen Bank dalam mengembangkan karyawannya. Salah satunya adalah BTPN Syariah akan melakukan kerjasama dengan Sekolah atau Universitas untuk memberikan akses kepada karyawan untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.


57

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


testimonial nasabah pendanaan

“Prinsip hidup yang saya jalani adalah memberi manfaat bagi orang lain. Di BTPN Syariah hal tersebut bisa saya dapatkan. Saya tidak hanya mendapatkan imbal hasil yang baik juga pelayanan prima, namun kesempatan untuk membantu ibu-ibu di pedesaan. Karena dana yang saya simpan seluruhnya untuk mereka.”

Ibu Riana Kusuma adalah salah satu Nasabah pendanaan Kantor Cabang Syariah Pondok Indah sejak 2014. Usaha batik yang digelutinya sejak 1993 telah berkembang pesat. Saat ini outletnya tersebar di Sarinah, Seibu, Sogo dan METRO Department Store dengan nama Batik Riana Kesuma.

Ibu Riana Kusuma Office & Showroom Jl Bintaro Utama V Blok EB 1/71 Bintaro Jaya, Jakarta Selatan

58


tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

nasabah pembiayaan

“Memiliki rumah yang baik dan sehat adalah impian saya. Alhamdulillah impian saya tersebut sudah terwujud, karena saya sekarang paham bagaimana mengelola keuangan usaha dengan baik. Tidak hanya rumah yang baik dan sehat, sekarang saya juga bisa mempekerjakan sekitar 3 orang untuk memenuhi pesanan Sapu lidi saya yang semakin banyak. Cita-cita saya selanjutnya adalah menyekolahkan anak-anak saya setinggi-tingginya”

Ibu Sairoh adalah Nasabah pembiayaan di Sentra Pabuaran Serang Banten. Usaha Sapu Lidi adalah usaha turun temurun keluarganya. Menjadi Nasabah sejak Desember 2010, Ibu Sairoh semula hanya mampu memproduksi sapu sekitar 20 sampai 30 sehari, dan menjualnya di sekitar Serang saja. Kini karena kegigihannya, Ibu Sairoh mampu memproduksi sekitar 150-200 batang sapu sehari, dengan wilayah pemasaran sampai Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya.

Ibu Sairoh, Pengrajin dan pedagang Sapu Lidi, Sentra Benua Kidul 2, Pabuaran, Serang, Banten


59

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

tinjauan usaha hal.60-71

60



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Nasabah Pembiayaan Sentra Jonggat, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.


61

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

Ibu Husniah, Nasabah Pembiayaan, Sentra Gelogor Pusat, Nusa Tenggara Barat.

62



daya


data perusahaan

informasi keuangan

pendahuluan Unique Value Proposition BTPN Syariah terletak pada bisnis model yang fokus memberdayakan keluarga pra-sejahtera produktif dengan membangun 4 perilaku unggul yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS). Kelahiran BTPN Syariah pada Juli 2014 memberikan warna dan harapan baru pada segmen keluarga pra-sejahtera di Indonesia. Dari yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan fokus untuk meningkatkan penetrasi ke segmen keluarga pra-sejahtera dan pemberdayaan nasabah perempuan di pedesaan, BTPN Syariah tidak terlepas dari reputasi dan kredibilitas bank induk yakni PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, yang telah memberi warna pada dinamika perbankan di Indonesia dan telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sejak resmi beroperasi pada Juli 2014.

kepada semua pihak untuk mengakses layanan perbankan, selanjutnya mendorong BTPN Syariah untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan daya saingnya dalam industri perbankan syariah nasional. Unique Value Proposition BTPN Syariah terletak pada bisnis model yang fokus memberdayakan keluarga pra-sejahtera produktif dengan membangun 4 perilaku unggul yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS). Keunikan tersebut sekaligus menjadi pembeda BTPN Syariah dibandingkan bank-bank syariah lainnya. Pada akhirnya perilaku unggul inilah yang menjadikan keluarga pra-sejahtera produktif memiliki kesempatan hidup yang lebih baik.

Sejalan dengan dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan payung hukum untuk penerapan prinsip Keuangan Inklusif yang memberikan kesempatan


63

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

Skema Paket Masa Depan

Paket Keuangan Untuk Usaha Solusi Keuangan dalam satu paket : • Modal Usaha: 25 kali angsuran, 2 mingguan • Gratis Asuransi Jiwa • Tabungan Manfaat Masa Depan • Modal usaha naik maksimal 100% setiap naik siklus • Setelah tahun ke 3: Pembiayaan perbaikan perumahan & pendidikan

Program berkelanjutan Daya • Daya Sehat Sejahtera • Daya Tumbuh Usaha • Daya Tumbuh Komunitas

Paket Keuangan 5 Tahun 4 Perilaku Unggul: Berani Berusaha Disiplin Kerja Keras Saling Bantu

Sistem Keanggotaan

Sistem Keanggotaan • 5 Nasabah per Grup, diseleksi oleh nasabah • Organisasi formal, pertemuan 2 minggu sekali • Tabungan Wajib • Tanggung Renteng

64


Pembina

Pembina • Pembina Bank terlatih, menjadi teladan perilaku -- Jujur -- Sopan -- Disiplin • Menjadi fasilitator untuk program Daya


daya


Pilar pertama yaitu Paket Keuangan untuk kebutuhan pengembangan usaha produktif. Nasabah diberikan solusi keuangan dalam bentuk Modal Usaha sebanyak 25 kali angsuran setiap dua mingguan, gratis asuransi jiwa sekaligus tabungan. Dengan paket ini nasabah diuntungkan karena keluarga tidak perlu menanggung pengembalian pembiayaan jika yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan ketika lebaran dibebaskan sekali angsuran. Pilar kedua yaitu program berkelanjutan dari Daya. Program Daya terdiri dari 3 pilar yaitu Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas. Program Daya merupakan upaya peningkatan kapasitas nasabah. Pilar ketiga yaitu sistem keanggotaan dengan menggunakan konsep Sentra Komunitas Nasabah. Satu Sentra Komunitas terdiri dari beberapa grup dimana rata-rata 1 grup adalah 5 orang yang pemilihan anggotanya diseleksi sendiri oleh nasabah. Hal ini penting dilakukan sehingga Sistem Tanggung Renteng dapat menimbulkan perilaku unggul Saling Bantu. Pilar keempat yaitu pembinaan kepada keluarga pra-sejahtera produktif melalui Pembina Sentra yang terlatih, yang bertugas sebagai teladan yang ditiru oleh nasabah maupun menjadi fasilitator Program Daya kepada keluarga pra-sejahtera produktif. Sebagai teladan bagi nasabah, Pembina Sentra diharapkan senantiasa bersikap jujur, sopan dan disiplin. Pembina Sentra yang menjadi ujung tombak dalam melakukan pembinaan kepada keluarga pra-sejahtera produktif, tidak hanya lulusan S1. Mereka bahkan mayoritas adalah anak-anak bangsa lulusan SMA, D1 sampai D3.

data perusahaan

informasi keuangan

Dengan demikian BTPN Syariah telah membuka lapangan pekerjaan yang luas terhadap lulusan SMA untuk menjadi productive poor banker dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal pendanaan, sumber pendanaan, BTPN Syariah saat ini masih memiliki komposisi pendanaan terbesar berasal dari keluarga sejahtera yang dilayani di kantor cabang BTPN Syariah maupun kantor cabang BTPN Sinaya melalui kerja sama Layanan Syariah Bank (LSB). Dengan filosofi bahwa nasabah pendanaan (keluarga sejahtera) selain mendapatkan imbal hasil yang kompetitif dan pelayanan yang baik juga diberikan kesempatan untuk hidup yang lebih berarti, karena pendanaan seluruhnya disalurkan kepada keluarga prasejahtera produktif. Keunikan dalam melayani pra-sejahtera produktif dan keunikan dalam mencari sumber pendanaan Bank memacu segenap manajemen untuk dapat bersaing di kancah industri perbankan syariah nasional. Dukungan penuh dari pemegang saham menjadi daya energi pendorong yang terus meningkatkan kinerja BTPN Syariah sehingga saat ini sudah menunjukkan pertumbuhan positif walaupun belum genap setahun berdiri. Kami memandang masa depan dengan optimis, pertumbuhan yang signifikan tersebut kelak akan memberikan keyakinan pada seluruh elemen perusahaan sehingga BTPN Syariah dapat menunjukkan kinerja yang semakin positif dan bisa membuktikan eksistensinya sebagai institusi perbankan syariah yang kuat, stabil dan memelihara komitmen untuk memberdayakan nasabahnya.


65

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

kegiatan tahun 2014

Pada Tahun 2014, proses spin-off Unit Usaha Syariah BTPN dan proses konversi Bank Sahabat berjalan dengan lancar karena dukungan seluruh pihak. Penyatuan dua organisasi (eks UUS BTPN dan eks Bank Sahabat) serta melanjutkan bisnis model yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh UUS BTPN menjadi fokus utama manajemen BTPN Syariah. Penguatan infrastruktur bank dan sumber daya manusia menjadi tema strategis BTPN Syariah di tahun 2014, dengan tetap melakukan pengembangan jaringan kantor sehingga pelayanan nasabah pra-sejahtera produktif dapat tersebar hampir diseluruh propinsi di Indonesia.

Produk dan Layanan Dua produk BTPN Syariah yang ditawarkan kepada nasabah adalah pendanaan dan pembiayaan. Khusus keluarga pra-sejahtera, produk tabungan saat ini menggunakan akad Wadiah, dan produk pembiayaannya menggunakan akad Murabahah, yang disebut Paket Masa Depan (PMD) iB. Tabungan dalam skema akad Wadiah adalah terjadi perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dalam hal ini nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pihak yang dipercaya dalam

66



daya


hal ini Bank Syariah. Pembiayaan dilakukan dengan akad Murabahah, yaitu suatu bentuk pembiayaan atau penyediaan dana oleh Bank Syariah kepada nasabah melalui mekanisme jual-beli, dimana Bank Syariah membeli dulu barang yang dibutuhkan nasabah (Shahibul Maal) oleh Bank sebagai pihak yang dipercaya penuh mengelola dana (disebut Mudharib) dengan kesepakatan setiap penghasilan atau keuntungan yang diperoleh Bank akan dibagihasilkan kepada nasabah dengan tingkat nisbah tertentu yang ditetapkan di muka (pada saat penandatanganan akad). Secara lengkap produk di BTPN Syariah sebagai berikut:

Paket Masa Depan (PMD) iB Paket Pembiayaan, Tabungan dan Asuransi yang ditujukan khusus kepada perempuan pra/cukup sejahtera, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad Wakalah Wal Murabahah) untuk pembiayaan dan perjanjian titipan (akad Wadiah) untuk tabungan. Paket Masa Depan memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu.

data perusahaan

informasi keuangan

Tabungan Citra iB Melalui perjanjian bagi hasil (akad Mudharabah Mutlaqah) nasabah mendapat kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang BTPN Syariah dan bebas biaya administrasi bulanan.

Taseto Premium iB Selain mendapatkan imbal hasil optimal, tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad Mudharabah Mutlaqah) ini mendapatkan keleluasaan melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan.

Deposito Berjangka iB Penempatan deposito dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad Mudharabah Mutlaqah) antara Bank (Mudharib) dengan nasabah sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) dengan jangka waktu yang bervariasi mulai dari 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 18 dan 24 bulan.

Giro iB Produk penempatan dana menggunakan akad Wadiah, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/Bilyet Giro.


67

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

pendekatan segmen Tunas Usaha Rakyat Segmen yang saat ini dilayani oleh BTPN Syariah adalah segmen pra-sejahtera produktif atau yang kami sebut segmen Tunas Usaha Rakyat. Dalam melayani segmen Tunas Usaha Rakyat, BTPN Syariah meluncurkan paket produk yang disebut Paket Masa Depan. Peket Masa Depan merupakan paket produk yang terdiri dari produk pembiayaan, tabungan serta asuransi: •

•

68

Pembiayaan diberikan hanya untuk tujuan produktif, baik yang sudah punya usaha ataupun baru berniat untuk memulai usaha. Mitigasi risiko dilakukan dengan cara perbedaan besarnya dan batasan maksimum pembiayaan. Jenis usaha yang dibiayai harus disetujui oleh teman-temannya yang juga merupakan calon nasabah dimana dikelompokan dalam satu kelompok yang kita sebut dengan nama Sentra Nasabah. Tabungan memiliki fitur yang sangat mudah, tidak ada saldo minimum, dan tidak dikenakan biaya administrasi.

•

Asuransi jiwa juga diberikan kepada nasabah secara gratis sehingga jika nasabah meninggal dunia tidak membebani ahli waris. Selain itu Bank juga memberikan asuransi gratis berupa uang santunan jika suami nasabah meninggal dunia.

Nasabah dilayani secara disiplin setiap 2 minggu sekali di Sentra-Sentra nasabah. Paket Masa Depan dirancang agar keluarga pra-sejahtera melatih kebiasaan unggul yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS) sebagai kunci perubahan karakter untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan usaha nasabah maka besarnya pembiayaan di siklus lanjutan bisa ditingkatkan, namun tetap dibatasi maksimum 2 kali lipat dari siklus yang sedang berjalan. Kepada nasabah yang telah melewati siklus ketiga secara baik yang ditandai dengan persentase kehadiran di Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dan tingkat pengembalian pembiayaan yang baik, maka nasabah bisa mengajukan pembiayaan tambahan baik untuk perbaikan rumah/tempat usaha dan pendidikan. Hal ini dirancang agar mimpi nasabah untuk hidup yang lebih baik ditandai salah satunya dengan memiliki rumah yang lebih baik dan pendidikan anak nasabah ke jenjang yang lebih tinggi.



daya


data perusahaan

informasi keuangan

Itulah sebabnya produk ini kami sebut Paket Masa Depan, karena selain memiliki manfaat saat ini untuk pengembangan usaha juga memiliki manfaat masa depan untuk perbaikan rumah ataupun pendidikan.

Setelah itu nasabah harus mengikuti Pertemuan Rutin Sentra (PRS) setiap 2 minggu sekali dimana semua aktifitas pembayaran angsuran pembiayaan, setor dan tarik tabungan dilakukan didalam pertemuan ini.

Prosedur Pembiayaan

Nilai-nilai BDKS

Untuk mendapatkan pembiayaan BTPN Syariah memiliki tahapan mekanisme yang harus dijalankan.

Untuk keberhasilan usaha yang akan dijalankan, BTPN Syariah menanamkan Nilai Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS) kepada para calon nasabah.

Tahap Pertama, ialah Pre Marketing yang merupakan tahapan perkenalan kepada tokohtokoh formal/informal untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta skema pembiayaan yang akan dilakukan kepada nasabah. Tahap Kedua adalah Mini Meeting, yaitu pertemuan dengan nasabah dan memperkenalkan diri dan produk, menggali potensi dan kebutuhan ibu-ibu calon nasabah dengan membangun suasana akrab untuk mencari sumber motivasi untuk mewujudkan mimpi. Tahap Ketiga, Projection Meeting adalah pertemuan formal dengan rata-rata 15 calon nasabah untuk menggali mimpi di rumah salah satu calon nasabah, dan menjelaskan secara lengkap tujuan dan aturan Paket Masa Depan. Tahap Keempat adalah Survei dan Wawancara yang ditujukan untuk menggali lebih mendalam informasi dan karakter ibu-ibu yang akanmenjadi calon nasabah kita. Setelah survei, para calon nasabah mengkuti Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) yang menjelaskan tentang paket masa depan dan bagaimana manajemen pengelolaan keuangan usaha. Tahap terakhir adalah tahap pencairan pembiayaan, dimana nasabah mendapatkan sesuai dengan pengajuan yang di inginkan oleh nasabah.

Dengan memiliki nilai tersebut mereka memiliki orientasi untuk mewujudkan mimpi dengan menjalankan usaha produktif serta menabungkan hasil usaha mereka secara rutin dan disiplin. Disiplin ditunjukkan dengan datang rutin ke Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dan membayar angsuran dengan tepat waktu. Kemampuan melihat peluang usaha yang bisa dimanfaatkan di sekitar mereka juga menjadi kemampuan lain yang harus dimiliki para nasabah, sebagai perwujudan nilai Berani Berusaha dan Kerja Keras. Demi tercapainya indikator Sentra Produktif, kelompok Sentra menjadi penopang keberhasilan usaha ekonomi, sebisa mungkin sesama anggota harus saling membantu jika salah satu anggota mengalami kesulitan dalam pembayaran dengan cara mengumpulkan uang solidaritas sebesar jumlah angsuran yang dibagi jumlah anggota Sentra. Hal ini sebagai perwujudan Saling Bantu. Nilai-nilai BDKS inilah yang pada akhirnya bisa mengantarkan nasabah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.


69

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

tantangan pengembangan segmen Tunas Usaha Rakyat Melayani segmen Tunas Usaha Rakyat sangat berbeda dengan melayani segmen-segmen lainnya karena memiliki tantangan yang juga berbeda. Tantangan terbesar adalah mengembangkan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang sifatnya berskala besar dan massive. Pengembangan tim Mobile Marketing Syariah yang saat ini mencapai lebih dari 1.600 tim yang berarti mengembangkan sekitar 10.820 Melati Putih Bangsa, atau para Pembina Sentra yang tersebar di pelosok tanah air tentunya merupakan tantangan tersendiri. Tantangan tersebut meliputi rekrutmen, pelatihan berkelanjutan pengembangan karir serta manajemen talenta dan sebagainya. Di sisi lain, karyawan kami saat ini yang sudah berjumlah 10.820 orang mayoritas adalah perempuan lulusan SMA yang masih ingin mengembangkan diri dan melihat peluang hidup yang lebih baik lagi. Problem karyawan terkait peran gender juga menjadi tantangan tersendiri, saat mereka sudah menikah dan harus melakukan pekerjaan domestik, maka konflik peran pun terjadi. Akibatnya pilihan yang kemudian diambil adalah berhenti bekerja.

70

Secara agregat kondisi ini menghasilkan tingkat turnover masih tinggi, sekitar 40%. Namun demikian perbandingan tingkat turnover karyawan di bisnis ini di negara-negara lain berada dalam kisaran yang sama. Untuk menyelesaikan masalah itu kami terusmenerus melakukan rekrutmen untuk menduduki posisi yang masih kosong (replacement) agar kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi. Selain itu kami juga meluncurkan program MotorKu, KarirKu, dan SekolahKu sebagai program retensi karyawan. Demikian juga dengan infrastruktur yang harus mampu mengadministrasikan jutaan rekening dengan rapi dan terstruktur. Karakter nasabah yang tidak memiliki jaminan serta tingkat pemahaman produk bank yang relatif masih rendah, juga merupakan tantangan yang besar. Oleh karena itu proses standarisasi yang sederhana sangat diperlukan, baik dalam hal disain produk, pelayanan proses operasional, serta proses kontrol sehingga bisa di replikasi dengan mudah dan cepat. Kebutuhan span of control yang memadai sangat diperlukan melalui sistem dan prosedur yang standar serta organisasi Tim Pembina yang terdiri dari Tim Pembina Bisnis dan Tim Pengawasan. Setiap 10 Tim Mobile Marketing Syariah akan di koordinasikan oleh satu Tim Pembina. Komitmen yang tinggi serta visi yang jelas, pada akhirnya yang bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut diatas.



daya


data perusahaan

informasi keuangan

rencana jangka panjang Pengembangan rencana jangka panjang akan tetap mengacu pada visi dan misi BTPN Syariah yaitu Menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

Pengembangan jaringan kantor juga akan terus dilakukan sehingga dapat melayani potensi keluarga pra-sejahtera di sebagian besar wilayah di Indonesia. Jaringan kantor tersebut meliputi Kantor Cabang Utama dan Kantor Fungsional Operasional (KFO).

BTPN Syariah di tahun 2015 berencana menjadi bank penyelengara LAKU PANDAI sebagai sarana pembuka akses yang lebih luas lagi kepada nasabah Tunas Usaha Rakyat, Komunitas disekitar nasabah Tunas Usaha Rakyat serta komunitas lainnya.

Pengembangan jaringan kantor KFO selain untuk melayani nasabah juga akan di fungsikan sebagai tempat kordinasi Tim Pembina serta sebagai tempat pelatihan berkelanjutan kepada nasabah.

Produk tabungan berupa Basic Saving Account (BSA iB) akan menjadi entry product kepada nasabah untuk melatih kedisplinan menabung. Kerjasama dengan BTPN sebagai bank induk meliputi keagenan, infrastruktur teknologi informasi dan marketing communication akan dilakukan secara efisien dan sinergi dalam koridor kepatuhan yang berlaku.

Melayani segmen mikro berbasis komunitas seperti komunitas pedagang kaki lima juga akan dijajaki di tahun 2015. Selain itu bank juga akan menjajaki segmen bisnis untuk calon nasabah berpenghasilan tetap berupa pembiayaan kepemilikan/renovasi rumah, perjalanan religi, produk tabungan berencana, dan produk tabungan BSA iB. Pelatihan di Sentra-Sentra nasabah juga akan terus dikembangkan melalui Program Daya sejalan dengan semakin efisiennya proses Pertemuan Rutin Sentra. Dengan platform LAKU PANDAI, agen bank bisa berperan membantu bank sebagai cash management atas setor atau tarik tabungan nasabah.


71

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

tinjauan operasional hal.72-89

72



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan


73

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


Karyawan Kantor Cabang Pondok Indah, Jakarta

74


tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

sumber daya manusia

Di BTPN Syariah seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh. Pada akhir Desember 2014, jumlah karyawan BTPN Syariah telah mencapai 10.820 karyawan, yang bekerja di kantor pusat dan cabang di daerah. Setelah pemisahan (spin-off) dari BTPN untuk menjadi sebuah bank umum syariah baru pada bulan Juli 2014, BTPN Syariah masih melanjutkan rencana pengelolaan SDM yang telah dibuat sejak awal tahun. Pada tahun 2014, dengan penambahan sekitar 455 tim Mobile Marketing Syariah (MMS) baru, maka fokus utama adalah pada kegiatan rekrutmen, pelatihan karyawan baru, kegiatan assessment untuk mendapatkan calon-calon pimpinan MMS serta proses integrasi dan penyelarasan organisasi paska spinoff dan konversi yang dilakukan secara bertahap pada tahun 2014 hingga tahun 2015.

Pada tahun 2014 BTPN Syariah merekrut 5.000 lebih karyawan baru, 96% diantaranya untuk mengisi posisi-posisi MMS, baik karena penambahan MMS baru maupun untuk menggantikan karyawan yang keluar. Statistik yang ada menunjukan jumlah karyawan 92% adalah perempuan karena terkait dengan pekerjaan di lapangan dimana seorang Pembina Sentra (PS) harus mendekati dan memberikan layanan kepada sesama perempuan ke rumah-rumah. Kesamaan gender tentunya tidak akan menjadi halangan dalam berinteraksi. Dari sisi usia 73% diantaranya berusia 25 tahun kebawah dengan pendidikan SMA-Sederajat sebanyak 44% serta D1-D3 sebanyak 11%. Hal ini sesuai dengan misi perusahaan memberikan kesempatan kepada yang muda usia dan lulusan SMA untuk berkarir dan mengembangkan diri menjadi banker di BTPN Syariah. Karyawan di BTPN Syariah ini terbagi atas dua kelompok: Pertama, Karyawan yang bertugas dilapangan yaitu tim MMS yang bertugas di lokasilokasi yang berdekatan dengan nasabah. Satu tim MMS menangani beberapa Sentra, yaitu kelompok-


75

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

MMS Pringgarata, Nusa Tenggara Barat.

kelompok yang terdiri dari ibu-ibu nasabah pembiayaan yang dibentuk sesuai aspirasi mereka. Kedua, Karyawan yang bertugas di Kantor Pusat (Head Office). Kedua kelompok pekerjaan ini memiliki jenjang karirnya masing-masing. Untuk menjalankan strategi bisnis Tunas Usaha Rakyat dibutuhkan seorang Pembina yang profesional di bidangnya. Sekarang ini proses yang dilakukan adalah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan on the job training baru kemudian Pembina Sentra ini ditingkatkan kapasitasnya dalam pelatihan internal yang diselenggarakan oleh Divisi Human Capital.

76

Pada pelatihan ini para karyawan Pembina Sentra dapat berdiskusi secara langsung untuk memecahkan masalah yang ditemui di lapangan berdasarkan pengalamannya sendiri. Dalam pelatihan ini seorang Pembina Sentra akan dibimbing untuk dapat menjadi role model dalam mengembangkan teladan perilaku Jujur, Sopan dan Disiplin sekaligus menjadi fasilitator untuk program Daya Seorang Pembina Sentra diharapkan memiliki kemampuan komunikasi dan bernegosiasi yang baik untuk memberikan pemahaman terkait produk layanan kepada semua pihak terkait, dalam hal ini tidak hanya nasabah tetapi



daya


juga tokoh lokal setempat. Kemampuan ini terus menerus dilatih karena mereka selalu menghadapi situasi dan kondisi kasus yang berbeda setiap harinya dalam mendorong tumbuhnya usaha rakyat. Dengan menerapkan nilai Profesional, Integritas, Menghargai Perbedaan dan Kerjasama dalam Sentra semua karyawan akan maju bersama dan dapat mengembangkan karirnya di BTPN Syariah.

Pelatihan

data perusahaan

informasi keuangan

dan SOP sebagai panduan Perusahaan dalam pengelolaan karyawan. Kebijakan SDM disusun dengan mengacu pada kerangka kerja pengembangan organisasi (organization development framework/ODF), yang merupakan siklus perkembangan seorang karyawan dalam organisasi dimulai dari perancangan organisasi dan pekerjaan, pemenuhan karyawan dalam organisasi, pengembangan selama dalam organisasi, hingga terjadinya pengakhiran hubungan kerja.

Untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, BTPN Syariah melakukan berbagai pelatihan yang diselenggarakan secara internal dan eksternal. Pelatihan di BTPN Syariah meliputi program pelatihan wajib (mandatory), seperti Sertifikasi Manajemen Risiko, Pelatihan dasar perbankan syariah, dan Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT); program pelatihan kompetensi teknis; program pelatihan kepemimpinan; serta program pengembangan individu (soft skill). Khusus untuk karyawan baru tim MMS, diselenggarakan pelatihan pengenalan pekerjaan atau Induction Program selama 3 hari kelas pelatihan dengan metode pembelajaran aktif (active learning) menggunakan metode simulasi agar para calon Pembina Sentra (PS) dapat melakukan pekerjaannya secara langsung.

Konsolidasi infrastruktur untuk operasional pengelolaan sumberdaya manusia paska spin-off telah diselesaikan dengan baik. Saat ini BTPN Syariah telah menggunakan sistem tersendiri untuk pengelolaan database karyawan, telah memiliki unit help desk tersendiri untuk menangani keluhan maupun pertanyaan karyawan, serta telah bekerjasama dengan salah satu bank syariah di Indonesia untuk pengelolaan pembiayaan perumahan dan kendaraan bagi karyawan.

Selama tahun 2014 BTPN Syariah menyelenggarakan 33.300 hari pelatihan (mandays), dengan fokus pada kompetensi teknis untuk tim MMS. Melanjutkan tahun sebelumnya, program pelatihan kepemimpinan “Meraih Sukses Manajer Sentra” telah diselenggarakan dan diikuti oleh lebih dari 800 Manajer Sentra di berbagai wilayah. Sebagai sebuah bank baru, pada tahun 2014 divisi SDM juga telah melengkapi kebijakan

Dengan pencapaian finansial BTPN Syariah yang cukup baik pada tahun 2014 serta telah terstrukturnya penyampaian target kerja atau KPI (Key Performance Indicator) bagi tim MMS hingga tingkat paling bawah, maka pencapaian kinerja individu pada tahun 2014 telah cukup mewakili dengan sekitar 90% karyawan mendapatkan nilai baik atau sangat baik. KPI di tim MMS dihitung dari KPI Sentra produktif, yang memiliki ciri-ciri “ADUHAI” yaitu:

Keberhasilan pengelolaan SDM pada dasarnya dapat dilihat dari keselarasan antara pencapaian kinerja individu dengan pencapaian kinerja Perusahaan, ketersediaan suksesor untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan dalam Perusahaan, serta tingkat keterikatan karyawan kepada Perusahaan.


77

ikhtisar utama

A D U H A I

laporan manajemen

profil perusahaan

ngsuran lancar, atang PRS tepat waktu, ang tabungan meningkat, arus saling bantu, ku punya usaha, mpianku terwujud.


tinjauan usaha

Testimoni

Program klasifikasi Talenta yang biasa disebut Talent Pool dijalankan secara periodik sebagai program untuk menemukan kandidat suksesor di tingkat MMS, dan 4.670 karyawan MMS tercatat mengikuti program tersebut selama tahun 2014. Tingkat turnover karyawan MMS yang tinggi masih menjadi tantangan terbesar bagi Perusahaan. Untuk itu telah dirancang beberapa program yang akan diimplementasikan tahun 2015 yang diharapkan dapat menurunkan tingkat turnover tersebut, yaitu model pengembangan karir MMS, fasilitas kepemilikan motor bagi Pembina Sentra (PS), dan program pemberian beasiswa kuliah S1 bagi PS. Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pimpinan Perusahaan. Karena itu Pimpinan Unit Kerja selalu dilibatkan dalam program program pengelolaan karyawan dengan arahan dan koordinasi dari divisi SDM. BTPN Syariah percaya kolaborasi ini merupakan landasan yang kuat untuk membuka kesempatan tumbuh dan menjadi inspirasi kepada seluruh karyawan BTPN Syariah.

78


“Saya sudah bekerja kurang lebih 4 tahun di BTPN Syariah. Waktu itu saya termasuk generasi awal sistem Sentra ini digunakan di BTPN. Alhamdulillah selama disini saya bisa mengembangkan diri saya menjadi lebih baik dan banyak dapat pelajaran hidup. BTPN Syariah juga menawarkan jenjang karir yang jelas. Kita harus sabar, banyak senyum. Kadang suka ketemu nasabah yang kritis soal apa bedanya bank biasa dengan syariah, saya cuma bilang begini aja.”Ibu pilih mana ayam yang disembelih pake Bismillah dengan yang gak pake Bismillah, ia menjawab yang pakai Bismillah. Nah kira-kira begitulah bedanya, kan gampang aja. Akhirnya mereka mau jadi nasabah. Saat yang paling senang itu kalau melihat binaan kita berhasil, usahanya maju dan kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi”. Risa, PM- Pabuaran, Serang


daya


data perusahaan

informasi keuangan

statistik karyawan (dari total 10.820 karyawan per Desember 2014)

gender

area kerja

7%

8%

2%

91%

92%

Kantor Pusat KCS MMS (Mobile Marketing Syariah)

Laki-laki Perempuan

usia

pendidikan 6%

44%

23% 21%

45% 50% 11% ≤ 20 tahun 21 - 25 tahun

26 - 30 tahun > 30 tahun

SMA & Sederajat D1 - D3

S1


79

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

manajemen risiko

BTPN Syariah menerapkan pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh terhadap 10 jenis risiko sesuai Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencakup risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Kerangka dan OrganisaSi Pengelolaan Risiko Manajemen risiko di BTPN Syariah dijalankan atas dasar kerangka penerapan, pengendalian dan pengawasan yang melibatkan organ perusahaan terdiri dari Komite Pemantau Risiko di tingkat Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) di tingkat Direktur dan Karyawan. Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris untuk: •

80

Melakukan kajian terhadap kerangka kerja kebijakan manajemen risiko yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

•

Memantau pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko, menelaah kinerja portofolio Bank secara keseluruhan, membahas berbagai permasalahan terkait risiko, mekanisme mitigasi serta potensi kerugiannya.

Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan beberapa manajemen senior bertanggung jawab untuk: •

Mengawasi pengembangan strategi dan kebijakan manajemen risiko.

•

Memastikan bahwa setiap akitivitas usaha Bank telah sejalan dengan strategi dan kebijakan manajemen risiko.

Pada tingkat pelaksanaan, unit bisnis dan unit yang berhubungan langsung dengan eksposur risiko bertanggung jawab menjalankan fungsi manajemen risiko dari hari ke hari. Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko, SKMR sebagai mitra unit bisnis bertanggung jawab untuk: •

Melakukan kajian terhadap produk dan aktivitas baru maupun modifikasi dan/atau perbaikan bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan.

•

Memberikan rekomendasi mitigasi risiko.

•

Melakukan kajian dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko.

•

Memberikan rekomendasi batasan dan limit untuk aktivitas dan kewenangan bisnis.

•

Memastikan ketersediaan dan pengkinian kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, dan mengendalikan risiko di setiap lini bisnis.



daya


data perusahaan

informasi keuangan

President Director

Business & Human Capital Directorate

Risk & Compliance Directorate

Legal

Compliance

Risk Management

Financing Risk

Legal Business

AML

Liquidity & Market Risk

Secretariat Management

Compliance

Operational Risk

Litigation

Compliance Regulatory Reporting

Portfolio Management & MIS

Fraud Management

BOD/BOC Secretary


81

ikhtisar utama

•

laporan manajemen

profil perusahaan

Mensosialisasikan strategi mitigasi risiko dan kebijakan manajemen risiko ke unit bisnis dan berupaya untuk menciptakan budaya sadar risiko dan pengendalian yang kuat pada seluruh tingkatan organisasi.


tinjauan usaha

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko. d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Kebijakan Manajemen Risiko Penerapan manajemen risiko di BTPN Syariah dijalankan atas dasar Kebijakan Manajemen Risiko dalam hal pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi, dengan tujuan Bank dapat menjaga kinerja keuangan, reputasi dan mendukung penggunaan modal yang efektif dalam kegiatan usahanya. Pengembangan manajemen risiko di Bank berpedoman pada peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Syariah serta dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II. Penerapan Manajemen Risiko tersebut mencakup: a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Berlandaskan prinsip kehati-hatian dengan tujuan menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh stakeholder, BTPN Syariah mengelola risiko yang terjadi dalam menjalankan usaha melalui mekanisme kontrol yang terencana dan terukur. Bank memilih untuk melakukan kegiatan bisnis dimana ekspektasi tingkat pengembalian dapat meliputi risiko yang ada.

Struktur Pengelolaan Risiko Struktur pengelelolaan risiko di BTPN Syariah dapat dilihat dari kerangka kerja pengendalian internal yang terdiri dari 3 lapisan (line) dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan penyediaan laporan yang mencukupi didalam kerangka pengendalian risiko yaitu:

Direktur Kepatuhan dan Risiko

Kepala Manajemen Risiko

Kepala Risiko Likuiditas dan Pasar

82

Kepala Risiko Operasional


Kepala Manajemen Portfolio & MIS


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Risk Monitoring & Audit Committees

Board of Directors

1st Line of Defense

2st Line of Defense

3st Line of Defense

Line Management Control (PUK)

Risk Management

Internal Audit (SKAI)

Quality Assurance (QA)

Compliance

a. 1st line of defense, dimana tim Quality Assurance (QA) memastikan unit bisnis dan unit kerja terkait dalam melakukan aktivitas telah menerapkan kontrol sebagai upaya pengendalian risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Unit bisnis wajib melakukan identifikasi, evaluasi, kontrol, mitigasi risiko yang terjadi pada bisnis. b. 2nd line of defense, yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko operasional dan memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterbikan regulator telah disosialisasikan dan dipatuhi dalam pelaksanaanya oleh unit bisnis dan pihakpihak terkait lainnya diseluruh aktivitas bank dan tingkatan organisasi. c. 3rd line of defense, yaitu Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memastikan secara independen bahwa semua risiko residual

telah dikelola sesuai dengan tingkat toleransi risiko dan memastikan unit bisnis dan pihak-pihak terkait telah melakukan fungsi dan tanggung jawab serta memenuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Penerapan Terhadap 10 Jenis Risiko 1. Risiko Pembiayaan Risiko Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam menyalurkan pembiayaan, Bank menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain dengan melakukan analisa kelayakan prospek bisnis dan kemampuan bayar nasabah.


83

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

2. Risiko Pasar Risiko Pasar adalah risiko dari potensi timbulnya kerugian atas posisi neraca dan rekening administratif, dalam nilai buku atau fluktuasi arus kas di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar, suku bunga atau nilai tukar. Dilihat dari aktivitas saat ini, adapun faktor risiko pasar yang dapat memperngaruhi nilai neraca dan rekening administratif Bank adalah perubahan tingkat imbal hasil pada Portfolio Banking Book. 3. Risiko Operasional Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko operasional di Bank dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/ Mitigasi risiko. Dalam proses ini secara bertahap dilakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem maupun aktivitas/proses Bank yang baru maupun perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrol, serta secara menerus melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol.

84



tinjauan usaha

4. Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank memperhatikan kecukupan likuiditas dengan memiliki aset likuid yang dapat menutupi apabila terjadi penarikan dana oleh para deposan. Bank juga memiliki kontijensi pendanaan likuiditas, sebagai bagian pengendalian risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi krisis. 5. Risiko Hukum Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Dalam setiap perikatan/perjanjian, Bank memastikan bahwa klausul-klausul yang ada cukup mengamankan posisi Bank, Bank juga melakukan pengkinian terhadap perjanjian-perjanjian tersebut dan Bank juga memastikan kecukupan dokumentasi terhadap perjanjian-perjanjian ini. 6. Risiko Stratejik Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank melakukan pemantauan pencapaian yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Bisnis


daya


Bank secara berkala, sehingga apabila dirasakan terdapat suatu target yang mungkin tidak dapat dicapai sebelum akhir tahun, maka Bank dapat segera menentukan strategi agar pencapaian dapat sesuai dengan target. Bank melakukan pemantauan pencapaian yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Bisnis Bank secara berkala, sehingga apabila dirasakan terdapat suatu target yang mungkin tidak dapat dicapai sebelum akhir tahun, maka Bank dapat segera menentukan strategi agar pencapaian dapat sesuai dengan target. 7. Risiko Kepatuhan Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Dalam pembuatan kebijakan dan prosedur yang merupakan dasar bagi Bank dalam menjalankan aktivitas, Bank memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti peraturan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penyampaian laporan kepada regulator, unit kerja Kepatuhan membantu mengingatkan kepada unit kerja yang wajib mengirimkan laporan.

data perusahaan

informasi keuangan

Bank memberikan tanggapan/response yang dapat menjelaskan kepada nasabah apabila terjadi keluhan Nasabah. 9. Risiko Imbal Hasil Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Dalam menentukan tingkat imbal hasil yang akan diberikan kepada nasabah, Bank memperhatikan beberapa faktor seperti imbal hasil yang diperoleh Bank dari kegiatan pembiayaan, tingkat bunga yang diberikan oleh bank umum konvensional dan imbal hasil yang diberikan oleh bank umum syariah. 10. Risiko Investasi Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Untuk saat ini, Bank belum memiliki risiko investasi, karena kegiatan yang dilakukan oleh Bank dalam pembiayaan adalah berdasarkan akad Murabahah.

8. Risiko Reputasi Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.


85

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

operasional Melakukan terobosan proses operasional dengan pendekatan teknologi terkini untuk pelayanan yang berkesinambungan. Sejalan dengan pengembangan usaha BTPN Syariah, peran Tim Operations adalah mendukung organisasi dalam menyediakan pelayanan yang berkesinambungan dengan memperkuat Tim Operations menjadi tim yang kuat (robust) yang mampu menyiapkan upaya-upaya terobosan proses operasional dengan pendekatan teknologi terkini guna mengoptimalkan proses agar lebih efektif dan efisien, sekaligus upaya meminimalisasi potensi risiko operasional.

•

PENCAPAIAN PENTING 2014 •

•

86

BTPN Syariah berperan aktif dalam pembentukan Tim Mobile Marketing Syariah (MMS) baru sebanyak 455 MMS guna mendukung pengembangan layanan kepada nasabah Tunas Usaha Rakyat (TUR). Melakukan proses konversi operasional PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang berbasis perbankan konvensional menjadi BTPN


Syariah yang berbasis perbankan syariah, sekaligus melakukan pemindahan Kantor Pusat Operasional (KPO) dari Semarang ke Jakarta, serta melakukan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (UUS BTPN). Ketiga proses ini dilakukan secara serentak (bersamaan). Untuk mengawasi dan menyempurnakan fungsi dan metodologi proses quality assurance (QA) dilakukan berbagai upaya monitoring rutin atas laporan yang diberikan dari Sentra dan Kantor layanan fungsional. Demi kelancaran proses ini kami melakukan sinergi dengan BTPN selaku bank induk untuk mendapatkan akses layanan bagi BTPN Syariah, meliputi, Layanan


daya


Syariah Bank (LSB) pada 44 Kantor Cabang BTPN, Layanan Call Center, dan Layanan pengelolaan uang tunai untuk kebutuhan Tim MMS. Untuk optimalisasi layanan BTPN Syariah mempersiapkan pengembangan jaringan kantor, yaitu Kantor Cabang (KC) dan Kantor Fungsional Operasional (KFO). Sampai dengan Desember 2014, telah dilaksanakan pembukaan 6 KC baru dan diperoleh izin pembukaan 7 KFO baru dan relokasi 1 KFO.

data perusahaan

informasi keuangan

PRIORITAS 2015 •

Menyempurnakan berbagai proses dan infrastruktur serta mengoptimalkan perbaikan sistem dan prosedur guna mendukung efisiensi dan efektifitas layanan kepada seluruh stakeholder.

•

Meningkatkan produktivitas melalui tinjauan komprehensif terhadap operations dashboard, serta penetapan Service Level Agreement (SLA) yang terukur.

Guna mendukung tercapainya misi dan visi BTPN Syariah, Tim Operations meletakkan 4 fungsi dan peranan operasi yang mendasar, yaitu :

•

Pengembangan infrastruktur jaringan kantor yang selaras dengan rencana bisnis bank dalam memperluas jaringan kantor (KC, KFO, KFNO).

•

Service Delivery, memberikan layanan kepada seluruh stakeholders secara tepat waktu, akurat, handal, dan biaya yang efektif,

•

•

Business Partner, menjadi partner yang aktif dalam mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan,

Bersama-sama dengan bagian lain terkait, melakukan pengembangan produk, meliputi produk pembiayaan, pendanaan, dan layanan electronic channel (ATM, EDC, dan Mobile Banking).

•

Menyiapkan infrastruktur operasional dan kerja sama dengan bank induk dalam mengembangkan layanan tanpa kantor cabang (branchless banking) berbasis agen.

•

Melakukan perbaikan proses pembiayaan dengan mengoptimalkan kehandalan teknologi guna mendukung program efektifitas dan efisiensi proses, sekaligus meminimalisasi potensi risiko operasional.

•

Memperkuat dan melengkapi Sumber Daya Manusia unit Operations melalui program internal development, professional hiring, dan secara berkesinambungan membangun kesadaran atas pentingnya pengeloaan risiko.

•

•

Compliance Agent, melandasi seluruh kegiatan operasional pada ketentuan internal dan eksternal yang ditetapkan,

•

Pepole Management, membangun lingkungan kerja yang challenging & fun berlandaskan nilai-nilai Profesional – Integritas – Saling Menghargai – Kerja Sama (PRISMA).

Rencana ke depan, Tim Operations BTPN Syariah akan terus melanjutkan upaya-upaya pengembangan operasional guna mendukung pengembangan usaha BTPN Syariah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di industri perbankan syariah.


87

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

teknologi informasi Tahun 2014, unit Teknologi Informasi (TI) memprioritaskan penyiapan pondasi infrastruktur teknologi yang handal agar dapat mendukung operasional bisnis sebagai entitas bank yang mandiri. Peran unit TI dalam proses konversi dan spin-off sangat kritikal untuk keberhasilan proses tersebut. Sebagai bank baru hasil penggabungan antara Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (UUS BTPN) dan PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat), di awal berdirinya sudah melayani jumlah nasabah yang cukup besar (1,04 juta nasabah, lebih dari 78.000 Sentra, dan lebih dari 1.000 MMS) di wilayah hampir seluruh penjuru Indonesia. Upaya ini cukup menantang karena proses penyediaan layanan TI, pelayanan transaksi nasabah, pemenuhan aspek kepatuhan, dan pelaporan kepada pihak regulator tidak boleh terganggu saat proses spin-off berjalan maupun sesudahnya. Demikian juga kegiatan pengembangan bisnis baik pengembangan produk maupun roll-out sentra pelayanan juga tetap harus berjalan.

PENCAPAIAN PENTING 2014 Sebagai bank baru yang melayani financial inclusion, BTPN Syariah sangat bergantung pada infrastruktur

88

teknologi yang handal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka BTPN Syariah telah membangun infrastruktur Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), serta menyatukan Data Center eks Bank Sahabat kedalamnya, Standarisasi dan integrasi terhadap infrastruktur jaringan kantor cabang, baik eks UUS BTPN, eks Bank Sahabat, maupun jaringan kantor baru (KCS dan KFO) yang dibuka di tahun 2014 dilakukan agar semua transaksi dapat dikelola dengan baik. Disamping itu unit TI telah berhasil mengimplementasikan Core Banking System baru yang berbasis Syariah (T24 Syariah), sekaligus melakukan proses migrasi data dari dua Legacy Core Banking System (eks UUS BTPN dan eks Bank Sahabat). Unit TI juga telah menyempurnakan sistem Microfinance yang mendukung segmen bisnis Tunas Usaha Rakyat (TUR) sehingga dapat melayani hingga 2.000 MMS Selain sistem transaksi yang melayani nasabah, unit TI juga telah mengimplementasikan sistem pelaporan financial dan regulatory, sistem Human Capital, sistem Data Warehouse, dan sistem pendukung lainnya. Kerjasama dengan bank induk (BTPN) juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang belum dapat dibangun sendiri melalui penggunaan bersama (leveraging) seperti infrastruktur Layanan Syariah Bank (LSB) dan e-mail.



daya


data perusahaan

informasi keuangan

PRIORITAS 2015 •

Menyiapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi 2015-2018, yang diselaraskan dengan rencana pengembangan bisnis bank.

•

Menyiapkan infrastruktur TI berbasis interoperability (SOA, Service Oriented Architecture) dan Mobility Platform.

•

Melanjutkan pengembangan infrastruktur TI yang selaras dengan rencana bisnis bank dalam memperluas jaringan kantor (Kantor Cabang, Kantor Fungsional Operasional, dan Layanan Syariah Bank), melakukan pengembangan produk baru baik pembiayaan maupun pendanaan, dan pengembangan layanan Electronic Channel (ATM dan mobile banking).

•

Melakukan kerjasama dengan bank induk dalam menyiapkan infrastruktur TI untuk layanan LAKU PANDAI Syariah.

•

Melakukan re-engineering proses bisnis financing berbasis teknologi mobile untuk menuju less-cash maupun cashless transaction.

•

Pengembangan infrastruktur pengolahan data untuk kebutuhan analytics.


89

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

daya hal.90-95

90



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Salah satu nasabah pembiayaan, pengrajin tembikar di Sentra Praya Barat, Lombok Tengah.


91

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

Nasabah Pembiayaan, Sentra Praya Barat, Nusa Tenggara Barat.

92



daya


data perusahaan

informasi keuangan

Program Daya selalu ada dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh BTPN Syariah. Dengan demikian nasabah tidak hanya memiliki akses keuangan, tetapi juga akses kepada ilmu pengetahuan dan keterampilan, melalui 3 pilar Daya. Tentang daya Satu hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis BTPN Syariah adalah program Daya. Sebagai bagian dan bank induknya, yakni BTPN, program Daya ini merupakan sinergi ideal antara misi bisnis dan misi sosial yang diterapkan dalam produk, layanan dan kegiatan usaha BTPN Syariah selaku Anak Perusahaan. Daya menjadi Unique Value Proposition yang memiliki peran signifikan dalam melengkapi keistimewaan produk dan layanan yang ada di BTPN Syariah. Daya yang terintegrasi dengan produk dan layanan merupakan wujud implementasi dari komitmen BTPN Syariah untuk membangun kapasitas nasabah keluarga prasejahtera di Indonesia secara berkelanjutan, memberikan kesempatan untuk tumbuh, mewujudkan mimpi, serta membukakan peluang menuju hidup yang lebih baik.

peran daya dalam literasi keuangan Mengacu pada POJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK No. 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, BTPN Syariah menyusun perencanaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar lebih memahami jasa dan produk perbankan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan BTPN Syariah, antara lain: •

Berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perbankan.

•

Meningkatkan kuantitas masyarakat pengguna produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan (finansial inklusif).

•

Mengedukasi masyarakat agar lebih memahami manfaat jasa dan produk perbankan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.


93

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

BTPN Syariah melakukan dua cara pendekatan dalam merealisasikan program Daya tersebut. Pertama, untuk non-nasabah yaitu dengan menggali dan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat. Cara yang dilakukan adalah melalui pembelajaran mengenai perencanaan keuangan yang tepat guna untuk mewujudkan cita-cita keluarga. Kedua, untuk nasabah yaitu dengan mengembangkan program Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) dan Pelatihan Program Daya. Pelatihan ini khusus diberikan kepada seluruh nasabah Tunas Usaha Rakyat (TUR) selama 5 hari berturut-turut. Diharapkan, setelah menempuh pelatihan tersebut, nasabah dapat memahami dan menerapkan cara-cara pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik sehingga tujuan untuk mencapai keluarga yang lebih sejahtera dapat tercapai.

BTPN Syariah memiliki gerakan sosial yang ditujukan kepada para karyawan sebagai sarana untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemberdayaan nasabah, yang dinamakan Sahabat Daya.

94


3 pilar daya Program Daya memiliki tiga pilar utama, yaitu: •

Kesehatan (Daya Sehat Sejahtera)

•

Pengembangan Usaha (Daya tumbuh Usaha), dan

•

Komunitas (Daya Tumbuh Komunitas).

Ketiga pilar utama tersebut dimanifestasikan lebih lanjut dalam 4 modul bahan pembelajaran keuangan program Daya, antara lain: Pengelolaan Keuangan Sederhana, Menggapai Mimpiku, Tabungan Mimpiku dan Wujudkan Mimpiku.


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Nasabah Pembiayaan, Sentra Salam Sukur Damai, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

sahabat daya

Langkah ke Depan

Melengkapi tiga pilar utama program Daya, BTPN Syariah memiliki gerakan sosial yang ditujukan kepada para karyawan sebagai sarana untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemberdayaan nasabah, yang dinamakan Sahabat Daya.

Sejalan dengan rencana pengembangan usaha yang mensinergikan inovasi dan strategi, BTPN Syariah di tahun 2015 berupaya melakukan langkah nyata dalam mengaplikasikan program Daya, antara lain: menjalin kerja sama dengan BTPN dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada, memperkuat kualitas pelaksanaan program edukasi, membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, membuka kesempatan yang luas kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam program Daya, dan menjalin kerja sama dengan organisasi lain yang sama-sama memiliki visi mengenai pemberdayaan.

Dengan demikian, BTPN Syariah memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi dengan nasabah, sehingga turut berperan aktif dalam menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia.


95

ikhtisar utama

96

laporan manajemen

profil perusahaan



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

tata kelola perusahaan hal.96-155


97

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

Nasabah Pembiayaan, Pembuat Kerupuk Kulit, Sentra Gelogor Pusat, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

98



daya


data perusahaan

informasi keuangan

laporan tata kelola perusahaan

Struktur dan infrastruktur tata kelola BTPN Syariah telah ditetapkan dan disusun sesuai ketentuan yang berlaku

Selama tahun 2014, BTPN Syariah telah melaksanakan langkah-langkah inisiasi untuk mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diantaranya penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi, penyusunan SK Hirarki Kebijakan, Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), menyusun dan melaksanakan Induction Program untuk Pejabat Eksekutif dan Karyawan baru terkait GCG, pelaksanaan sosialisasi Kode Etik Perusahaan serta refreshment yang dilaksanakan secara rutin bagi seluruh Karyawan.

Kebijakan Good Corporate Governance (GCG) BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan GCG yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Kebijakan tersebut akan dilakukan pengkinian secara berkala dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun Kebijakan GCG terakhir yang telah disetujui adalah Kebijakan GCG bulan Juni 2014. Kebijakan GCG mencakup: Prinsip GCG Perusahaan 1. Asas. 2. Nilai-Nilai dan Kode Etik. 3. Pelaporan Pelaksanaan GCG.


99

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Strategi 1. Rencana Bisnis. 2. Key Strategic Initiatives. 3. Risk Appetite.

Organ Perseroan 1. Pemegang Saham. 2. Dewan Komisaris. 3. Direksi. 4. Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pengendalian Internal (Internal Control) 1. Manajemen Risiko.


tinjauan usaha

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pelaksanaan RUPST BTPN Syariah melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam RUPST Perseroan tanggal 20 Mei 2014. Selama tahun 2014, BTPN Syariah telah mengadakan 1 (satu) kali Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Keputusan yang diambil dalam RUPST pada tanggal 20 Mei 2014 dan berdasarkan Keputusan Sirkuler diluar RUPST BTPN Syariah diputuskan hal-hal seperti tercantum dalam akta tentang: 1. Laporan Tahunan;

2. Kepatuhan.

2. Penggunaan Laba Bersih;

3. Audit Internal dan Eksternal.

3. Penetapan Gaji dan Tunjangan/Honorarium Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;

Kompensasi Prinsip dan Struktur. Transparansi dan Keterbukaan Informasi Sekretaris Perusahaan 1. Fungsi. 2. Kualifikasi. 3. Tugas dan Tanggung Jawab.

4. Pengangkatan Akuntan Publik. Hasil RUPST tersebut telah tertuang dalam Akta No.729 Tanggal 20 Mei 2014.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTPN Syariah telah menyelenggarakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Keputusan yang diambil dalam RUPSLB sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2014, dengan penjelasan sebagai berikut:

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BTPN Syariah tanggal 20 Mei 2014 Tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah yang tertuang dalam Akta N0.35 tanggal 20 Mei 2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data

100



daya


Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-10324.40.22.2014 tanggal 26 Mei 2014. Hasil keputusan tersebut antara lain: 1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru serta menegaskan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang sebelumnya telah diangkat. 2. Sesuai dengan hasil uji kemampuan dan kepatutan mengangkat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut: Komisaris Utama/Komisaris Independen: Kemal Aziz Stamboel Komisaris Independen: Dewie Pelitawati Komisaris: Taras Wibawa Siregar Direktur Utama: Harry A.S. Sukadis Wakil Direktur Utama: Ratih Rachmawaty Direktur Kepatuhan: Rosi Susanti Direktur: Setiasmo Direktur: Gatot Adhi Prasetyo

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BTPN Syariah tanggal 3 September 2014 Tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat dalam rangka melakukan perubahan kegiatan usaha

data perusahaan

informasi keuangan

Perseroan dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Keputusan tersebut tertuang dalam: a. Warmerking atas Sirkuler Pemegang Saham No.2954/W/2014 tanggal 3 September 2014 (tentang Perubahan Anggaran Dasar); b. Akta No.20 tanggal 9 September 2014, & Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-06242.40.21.20.14 tanggal 16 September 2014 (tentang Perubahan Anggaran Dasar); c. Warmerking atas Sirkuler Pemegang Saham No.2955/W/2014 tanggal 3 September 2014 (tentang Pengesahan Perbuatan Direksi dan Dewan Komisaris Lama).

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BTPN Syariah tanggal 3 September 2014 Tentang Ratifikasi Pengurus Lama dan Penegasan Susunan Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah, yang tertuang dalam Akta sebagai berikut: 1. Warmerking atas Sirkuler Pemegang Saham No.2954/W/2014 tanggal 3 September 2014 (tentang Perubahan Anggaran Dasar); 2. Akta No.21 tanggal 9 September 2014 & Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-30739.40.22.20.14 tanggal 18 September 2014 (tentang Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah). 3. Keputusan yang dimuat dalam akta ini mencakup beberapa hal berikut ini, antara lain:


101

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

a. Cakupan kerja dan tujuan pelaksanaan BTPN Syariah dalam rangka menghimpun dana dan menyalurkan dana nasabah. b. Rasio Permodalan. c. Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham. d. Rapat Dewan Komisaris. e. Dewan Pengawas Syariah terkait kewenangan, rapat. f. Laporan Tahunan. g. Penggunaan Laba. h. Perubahan Anggaran Dasar. i.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.

j.

Pembubaran dan Likuidasi.

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BTPN Syariah tanggal 1 Desember 2014 Tentang Perubahan Komposisi Pemegang Saham (berupa pengalihan saham milik Yayasan Purba Danarta kepada PT Triputra Persada Rahmat) yang tertuang dalam Akta No.01 tanggal 1 Desember 2014 dan Penerimaan Pemberitahuan Menkumham: AHU-45327.40.22.20.14 tanggal 05 Desember 2014.

Dewan Komisaris, DEWAN pengawas syariah dan Direksi Posisi per 31 Desember 2014 semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test/F&PT).

102



tinjauan usaha

Dewan Komisaris Berdasarkan Kebijakan GCG BTPN Syariah bahwa Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola Bank sesuai prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi; 4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:


daya


a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Bank Umum; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank; 6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya; 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: a. Pelanggaran Peraturan perundangundangan dibidang keuangan dan perbankan dan; b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

data perusahaan

informasi keuangan

Pembentukan Komite-Komite Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah, maka dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya: 1. Komite Audit; 2. Komite Pemantau Risiko; 3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Komite wajib menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Dewan Komisaris senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian secara berkala dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dengan No.01/PedomanKerja/LG/IX/2014 pada tanggal 15 September 2014.

9. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi KRN untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS.


103

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mencakup: 1. Organisasi. 2. Independensi. 3. Tugas dan Tanggung Jawab. 4. Pembentukan Komite-Komite. 5. Fungsi Komisaris Utama. 6. Etika Kerja. 7. Rapat. 8. Transparansi/Keterbukaan. 9. Masa Jabatan. 10. Lain-Lain.

Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris Komposisi dan Kriteria Anggota Komisaris serta Organisasi seperti terdapat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah adalah: 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi; 2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris berhalangan tetap sehingga menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Dewan Komisaris segera mengusulkan penggantinya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harus diselenggarakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;

104



tinjauan usaha

3. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia; 4. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal penentuan Komisaris Utama, harus diutamakan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen; 5. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi dan audit; 6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; 7. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 8. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia (OJK/BI) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan;


daya


9. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Bank; c. Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank; d. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan bukan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank; atau e. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba. 10. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

data perusahaan

informasi keuangan

Independensi Dewan Komisaris Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah Independensi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; 2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; 3. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan (Referensi PBI 11/33/PBI/2009); 4. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.


105

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

Susunan Anggota Dewan Komisaris Susunan Anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Nama

Jabatan

Tanggal Pengangkatan

Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama (Komisaris Independen)

22 Mei 2014

Dewie Pelitawati

Komisaris Independen

22 Mei 2014


Komisaris

22 Mei 2014

Seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan yang berlaku, antara lain UU PT No.40 tahun 2007, PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.14//6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Terkait pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Dewan Komisaris BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Keterangan adalah sebagai berikut:

Nama

Jabatan

Nama Perusahaan

Tahun

Kemal Azis Stamboel

Komisaris Independen

PT Holcim Indonesia Tbk

2013 - Sekarang

Dewie Pelitawati

GM Governance &

PT XL- Axiata Tbk

2004 - Sekarang

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

2011- Sekarang

Compliance Taras Wibawa Siregar

Deputy Risk Management Head

Rapat Dewan Komisaris Selama tahun 2014, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama

106

Kehadiran dalam Rapat BOC

Kemal Azis Stamboel

6 kali dari 6 Rapat

Dewie Pelitawati

6 kali dari 6 Rapat


4 kali dari 6 Rapat



daya


Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja BTPN Syariah bahwa rapat internal Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 2 (dua) bulan sekali yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Pengaturan Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Sehingga dengan demikian, frekuensi dan quorum rapat yang telah dihadiri Dewan Komisaris selama tahun 2014 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

data perusahaan

informasi keuangan

terlaksananya penerapan GCG dan kepatuhan kepada Prinsip Syariah. Dewan Komisaris telah secara langsung melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi kepada Direksi maupun melalui Komite-Komite setingkat Dewan Komisaris. Selama tahun 2014, Dewan Komisaris telah melakukan langkah pengawasan terhadap aspek-aspek antara lain:

Pelatihan untuk Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memberikan penegasan atas keputusan penerimaan pemisahan UUS BTPN kepada BTPN Syariah;

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, anggota Dewan Komisaris turut hadir dalam pelatihan, konferensi dan seminar strategis selama tahun 2014, antara lain:

2. Dewan Komisaris melakukan kajian dan menyetujui Kebiijakan GCG, Kebijakan Pembiayaan Syariah, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pengelolaan dan Pengamanan Informasi Bank;

1. Understanding ICAAP in Relation to Bank’s Capital Requirement yang diselenggarakan oleh Banker Association for Risk Management (BARa), bulan Mei 2014 di Jakarta; 2. Leadership Development Program (LDP) yang diselenggarakan oleh Center for Creative Leadership (CCL), bulan November 2014 di Singapura; 3. Tantangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam Roadmap GCG OJK untuk menyongsong MEA 2015 yang diselenggarakan LKDI (Lembaga Komisaris & Direksi Indonesia), bulan Desember 2014 di Jakarta.

Laporan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Dewan Komisaris telah melakukan tanggung jawab pengawasan atas pengelolaan dan operasional BTPN Syariah serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan

3. Dewan Komisaris melakuan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip Syariah atas Kinerja Keuangan berupa kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), Penyaluran Pembiayaan yang diberikan dengan tingkat Non Perfoming Financing (NPF) jauh dibawah ketentuan maksimal yang ditentukan BI, Pengawasan atas penghimpunan Dana Pihak Ketiga; 4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip Syariah atas Kinerja Non Keuangan berupa pelaksanaan proses Konversi BTPN Syariah dan pemisahan UUS BTPN pada tanggal 14 Juli 2014 sehingga BTPN Syariah resmi menjadi Bank Umum Syariah ke 12 di Indonesia. Dewan Komisaris memastikan bahwa tata kelola Bank menggunakan prinsip kehati-hatian berupa pemenuhan infrastruktur dan alokasi


107

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Sumber Daya Manusia, mempertahankan seluruh jaringan kantor eks Bank Sahabat di tahun 2014, pengawasan atas perkembangan jaringan kantor di Semester II 2014, pengawasan atas pengembangan layanan MMS hingga akhir tahun 2014, serta pengawasan beberapa produk dan layanan baru di Semester II tahun 2014 yaitu Pembiayaan Karyawan, Giro iB, Implementasi Paket Masa Depan Lanjutan serta Saving Plan iB; 5. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengembangan produk, layanan ataupun aktivitas baru berdasarkan prinsip syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk dan layanan yang sudah berjalan. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi juga direncanakan akan dilakukan melalui pertemuan koordinasi dengan DPS untuk menyelaraskan pemikiran dan rekomendasi strategis sejalan dengan Prinsip Syariah yang akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2015; 6. Secara berkala, melalui Rapat Dewan Komisaris, melakukan pemantauan kinerja keuangan Bank; 7. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dalam pencalonan Anggota Dewan Komisaris Bank dan Nominasi Pihak Independen sebagai Anggota Komite setingkat Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 8. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dalam pelaksanaan RUPS sesuai usulan Direksi;

108



tinjauan usaha

9. Dewan Komisaris memastikan Direksi telah melaksanakan tindak lanjut temuan internal dan eksternal audit dan rekomendasi Internal Audit melalui Komite Audit; 10. Dewan Komisaris melakukan penerapan tata kelola dan kepatuhan atas rasio keuangan, tingkat kesehatan bank (Risk Based Bank Rating-RBBR), penerapan APU/ PPT dan pelaksanaan dan pengelolaan risiko kepatuhan; 11. Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan transaksi Bank berjalan sesuai tata kelola yang baik melalui penetapan pengaturan pemberian limit transaksi Direksi; 12. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan perubahan komposisi pemegang saham Bank untuk memastikan proses aksi korporasi sesuai dengan prinsip kepatuhan seperti tertuang dalam RBB Bank; 13. Atas GCG dan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk turut memastikan terdapat 9 (sembilan) jenis risiko Bank yang saat ini melekat dilakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian secara ketat dan terus menerus yang dibuktikan dengan dilakukannya self-assessment atas risikorisiko tersebut secara triwulan dilaporkan kepada otoritas terkait. Saat ini BTPN Syariah terpapar oleh 9 dari 10 risiko yang ada dimana Risiko Investasi belum masuk dalam pembahasan; 14. Dewan Komisaris secara rutin melakukan pre-meeting untuk memastikan persiapan rapat komite setingkat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan maksimal dengan melakukan kajian awal secara rutin merumuskan rekomendasi atas Internal Audit, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal.


daya


Dewan Komisaris yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham melalui RUPS untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham antara lain: 1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PwC global network) sebagai Auditor Eksternal berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit; 2. Remunerasi dan Tunjangan bagi anggota Direksi, honorarium DPS, Pihak Independen Komite setingkat Dewan Komisaris serta besar honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Berdasarkan hasil pengawasan tahunan Dewan Komisaris kepada OJK periode semester II (Juli-Desember 2014). Perkembangan usaha menunjukan trend yang positif yang ditandai oleh terealisasinya bisnis yang melebihi dari target yang ditetapkan. Aspek yang dipantau meliputi: 1. Kinerja Keuangan a. Kecukupan pemenuhan penyediaan modal minimum akhir tahun 2014 sebesar 33,9%, melampaui syarat minimal 8% NPF sebesar 1,3% jauh dibawah ketentuan maksimum.

data perusahaan

informasi keuangan

2. Kinerja Non Keuangan a. Proses konversi Bank Sahabat menjadi BTPN Syariah dan spin-off UUS BTPN telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 14 juli 2014. b. Proses perpindahan kantor pusat bank yang sebelumnya berkedudukan di Semarang berpindah ke Jakarta. c. Mempertahankan seluruh jaringan kantor eks Bank Sahabat di tahun 2014. d. Mengembangkan jaringan kantor di semester II tahun 2014 yang meliputi: Kantor Cabang Syariah, kantor Fungsional Operasional dan Kantor Fungsional Non Operasional. e. Mengembangkan Layanan Tim MMS hingga akhir tahun 2014 yang berjumlah 1.627 MMS f. Mengembangkan produk dan layanan baru di semester II 2014. 3. Penerapan Kepatuhan Syariah. 4. Komitmen Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Kelancaran proses Konversi dan Spin Off. 6. Mempertahankan bisnis model yang sebelumnya dikembangkan di UUS BTPN. 7. Tata kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko yang baik.

b. Penyaluran dana/pembiayaan mencapai Rp2.499 miliar mencapai 116% dari target sebesar Rp2.240 miliar. Tingkat Non Performing Financing (NPF) Gross akhir 2014 terealisasi sebesar 1,3% jauh dari ketentuan BI sebesar 5%. c. Penghimpunan Dana pihak ketiga mencapai Rp2.708 miliar atau mencapai 115% dari target sebesar Rp2.352 miliar. d. Pencapaian laba bersih setelah pajak sebesar Rp99 miliar.


109

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tugas dan Tanggung Jawab DPS Berdasarkan Kebijakan GCG BTPN Syariah bahwa DPS merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan kepada Direksi secara umum dan/ atau khusus sesuai Anggaran Dasar berdasarkan Prinsip Syariah. Mengacu kepada tanggung jawab fungsi kepatuhan sesuai PBI No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Unit Kepatuhan senantiasa berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi: a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk/layanan yang dikeluarkan dan berlaku bagi Bank; b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI); c. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

110



tinjauan usaha

d. Melakukan kajian secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Direktur Kepatuhan dan atau Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; f. Memastikan tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal; g. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan berakhir. Dalam rangka memastikan bahwa produk dan layanan Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah, maka DPS telah memberikan opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara periodik. DPS telah meminta penjelasan dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan mereview atas kesesuaian dengan prinsip syariah maupun fatwa DSN-MUI. Selain itu, DPS bersama Unit Kepatuhan telah melakukan peninjauan ke cabang secara periodik, guna memastikan bahwa pelaksanaan operasional cabang telah sesuai Prinsip Syariah.


daya


Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota DPS senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian secara berkala dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja adalah Nomor 12/PedomanKerja/ LG/VII/2014 pada tanggal 16 Juli 2014. Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS mencangkup:

data perusahaan

informasi keuangan

3. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS; 4. Anggota DPS tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan Bank lainnya yang berlaku; 5. Ketua DPS bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPS dan memastikan anggota DPS memperoleh informasi yang diperlukannya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; 6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan Bank.

•

Organisasi.

Independensi DPS

•

Independensi.

•

Tugas dan Tanggung Jawab.

•

Rapat.

•

Transparansi/Keterbukaan.

•

Etika Kerja.

•

Lain-lain

Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota DPS tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Komposisi dan Kriteria Anggota DPS 1. DPS diangkat oleh RUPS. Kedudukan DPS setara dengan Dewan Komisaris dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada OJK;

Terkait pengungkapan rangkap jabatan bahwa DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, maka perangkapan jabatan DPS BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Organisasi DPS disusun dengan mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya beranggotakan 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Direksi;


111

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

Rangkap Jabatan DPS Nama

KH. Drs. Amidhan


Jabatan

Nama Perusahaan

Tahun

Ketua DPS

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

2014 – Sekarang

Ketua DPS

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Unit Usaha Syariah)

2008-2014

Anggota DPS

Adira Insurance

2004 - Sekarang

Anggota DPS

Tokyo Marine Insurance (d/h MAA)

2006- Sekarang

Ketua DPS

PT K.Link Nusantara (PLBS)/ MLM

2013 - Sekarang

Anggota DPS

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

2014 – Sekarang

Anggota DPS

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Unit Usaha Syariah)

2008-2014

Susunan Anggota DPS Nama KH. Drs. Amidhan KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc

Jabatan


Ketua DPS

22 Mei 2014

Anggota DPS

22 Mei 2014

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.14/6/ PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/ PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rapat DPS Selama tahun 2014, telah dilakukan rapat DPS sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama

Total Rapat tahun 2014

Total Kehadiran pada Rapat tahun 2014

KH. Drs. Amidhan

6 kali

6 kali dari 6 rapat

KH. Ahmad Cholil Ridwan, LC

6 kali

6 kali dari 6 rapat

Sesuai ketentuan internal BTPN Syariah bahwa rapat internal DPS diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS sehingga dengan demikian, frekuensi rapat yang telah dihadiri DPS selama tahun 2014 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

112



daya


Pelatihan untuk Anggota DPS tahun 2014 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, anggota DPS turut hadir dalam seminar strategis selama tahun 2014 yaitu Pertemuan Tahunan Ijtima’ Sanawi/Annual Meeting DPS X Tahun 2014 pada tanggal 16-18 Desember 2014.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun 2014, secara umum telah menjalankan fungsinya dalam memberikan nasihat dan saran melalui Opini dan Persetujuan DPS antara lain: 1. Mekanisme Penggunaan Dana Sosial 2. Pembaharuan Opini dan Persetujuan atas produk diantaranya: a. Tabungan. b. Deposito iB. c. Giro iB. d. Produk Pembiayaan Darurat Karyawan BTPN Syariah. e. Produk Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah. 3. Proses Pengalihan Pembiayaan Micro Group Loan (MGL) Bank Sahabat. 4. Produk SIMA. 5. Program hadiah PMD - Rajin Menabung. 6. Opini Mengenai Jenis Usaha yang Dihindari/ Tidak Dapat di Biayai. 7. Melakukan Perubahan Nisbah Deposito Berjangka iB Terhadap Nasabah Existing (Belum Jatuh Tempo). 8. Opini atas Layanan Electronic Channel iB (E-Channel iB).

data perusahaan

informasi keuangan

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Sesuai penyampaian oleh DPS melalui laporan Pengawasan Semester II tahun 2014 dimana dalam menjalankan usaha kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank telah menjalankan sesuai dengan Prinsip Syariah. Atas produk dan layanan tersebut, DPS telah mendapatkan penjelasan dari Product Management dan akad yang digunakan dari produk dan layanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Seluruh usulan Bank dinilai baik dari sisi syariah dan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang ada, sehingga opini DPS dapat dijadikan pedoman pelaksanaan operasional Bank.

Direksi Berdasarkan Kebijakan GCG BTPN Syariah bahwa Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bahwa berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah: 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;


113

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

2. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), DPS, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya; 3. Dalam rangka melaksanakan prinsipprinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk: a. Satuan Kerja Audit Intern; b. Satuan Kerja Manajemen Risiko; c. Komite Manajemen Risiko; d. Satuan Kerja Kepatuhan. 4. Memastikan penyediaan data serta informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 5. Memastikan transparansi atas informasi material terkait dengan keadaan usaha Bank; 6. Membuat kebijakan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang di dalam organisasi; 7. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS atau dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ditentukan berdasarkan keputusan Direksi; 8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS; 9. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 10. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Proyek bersifat khusus; b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang

114



tinjauan usaha

sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas. 11. Tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang Lingkup dan Pembagian Bidang Tugas Anggota Direksi Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi telah diatur secara khusus dan telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi terakhir tanggal 14 Juli 2014.

Direktur Utama 1. Mengkoordinasikan tugas-tugas diantara Anggota Direksi dan bertanggung jawab langsung atas Fungsi Audit Internal dan Manajemen Risiko; 2. Bersama-sama Wakil Direktur Utama mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan Direktur bidang agar pelaksanaan tugas berjalan baik dan efektif; 3. Memastikan pelaksanaan GCG diseluruh jenjang organisasi.


daya


Wakil Direktur Utama 1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang Bisnis Pembiayaan dan Pendanaan serta mengkoordinasikan Pengembangan Bisnis Baru (Business Incubation). 2. Mengkoordinasikan kebijakan dan strategi dalam bidang Sumber Daya Manusia. 3. Membantu fungsi Direktur Utama dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan strategis kepada Direktur dibawah koordinasinya.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 1. Mengkoordinasikan dan memimpin strategi dalam bidang Kepatuhan, Hukum dan Manajemen Risiko. 2. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Memastikan terlaksananya penerapan GCG di Bank.

data perusahaan

informasi keuangan

2. Memimpin pengembangan dan inovasi bidang operasional untuk mendukung proses bisnis dan pengembangan bisnis Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Direksi senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian secara berkala dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dengan Nomor 05/PedomanKerja/LG/VII/2014 pada tanggal 14 Juli 2014. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup: 1. Organisasi. 2. Independensi. 3. Tugas dan Tanggung Jawab. 4. Fungsi Direktur Utama. 5. Rapat. 6. Transparansi/Keterbukaan.

Direktur Teknologi Informasi

7. Masa Jabatan.

1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang Teknologi dan Informasi.

8. Hubungan dengan Stakeholder.

2. Mengkoordinasikan pengembangan dan perencanaan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan bisnis Bank.

9. Etika Kerja. 10. Lain-Lain.

Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi Organisasi

Direktur Operasional

1. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;

1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang operasional.

2. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia;


115

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; 4. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang-kurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit: a. Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan OJK/ BI dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan; b. Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional; c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/ atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah. 5. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 6. Mayoritas Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya; 7. Setiap Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku;

116



tinjauan usaha

8. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali: a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank Umum Syariah; dan/atau b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba. 9. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain; 10. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Independensi Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Terkait pengungkapan rangkap jabatan Direksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Anggota Direksi BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Susunan Anggota Direksi Susunan Anggota Direksi posisi tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Nama

Jabatan


Harry A.S. Sukadis

Direktur Utama

22 Mei 2014

Ratih Rachmawaty

Wakil Direktur Utama

14 Juli 2014

Direktur Kepatuhan

22 Mei 2014

Setiasmo

Direktur

14 Juli 2014

Gatot Adhi Prasetyo

Direktur

22 Mei 2014

Rosi Susanti

Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dengan ketentuan yang berlaku, antara lain UU PT No. 40 tahun 2007, PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.14//6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rapat Direksi Selama tahun 2014 telah dilakukan Rapat Direksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:

Nama

Total Jumlah Rapat Direksi tahun 2014

Total Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi tahun 2014

Harry A.S. Sukadis

20 Kali dari 22 Rapat

Ratih Rachmawaty


Rosi Susanti

22 Kali


Setiasmo


Gatot Adhi Prasetyo


Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BTPN Syariah terkini bahwa Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dibutuhkan dan Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Sehingga dengan demikian, frekuensi dan kuorum Rapat Direksi yang telah dihadiri Anggota Direksi selama tahun 2014 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.


117

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Pelatihan untuk Anggota Direksi tahun 2014 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Anggota Direksi turut hadir dalam pelatihan, konferensi dan seminar strategis selama tahun 2014, antara lain: 1. BARA Risk Forum–Risk Management Certification Refreshment Program tanggal 7-28 November 2014 di di Bali; 2. Indonesia International Conference on Islamic Finance tanggal 3-4 November 2014 di Surabaya; 3. The 3 Islamic Banking Seminar tanggal 2 November 2014 di Bandung; rd

4. Seminar Asbisindo – IBEX 2014 tanggal 28 Agustus 2014 di Jakarta; 5. Indonesia International Conference on Islamic Finance tanggal 3-4 November 2014 di Surabaya; 6. Seminar Internasional “Finance Literacy for Women and SME’s” tanggal 25-26 November 2014 di Bali; 7. Seminar “Penerapan Peraturan OJK No.1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan khususnya yang terkait dengan Perbankan tanggal 11 September 2014 di Jakarta; 8. Risk Management Certification Refreshment Program yang diadakan oleh BARA Risk Forum pada tanggal 27-28 November 2014 di Bali.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2014 antara lain:

118


tinjauan usaha

1. Direksi telah melaksanakan proses Konversi BTPN Syariah, Pemindahan Kantor Pusat dan Spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang ditandai dengan beroperasinya BTPN Syariah pada tanggal 14 Juli 2014; 2. Direksi menyetujui Kebijakan dan Prosedur di Bank, termasuk didalammya Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi; 3. Direksi telah menyusun dan menyetujui Rencana Bisnis Bank dan merumuskan Key Strategic Initiative; 4. Secara rutin Direksi melakukan pengawasan atas realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Key Strategic Initiative melalui Rapat Direksi, Rapat Koordinasi dan Rapat Strategis yang dilaporkan secara rutin kepada Dewan Komisaris dan khusus realisasi RBB dilaporkan secara rutin kepada otoritas terkait; 5. Direksi telah melaksanakan pelaksanaan GCG dengan melakukan proses sesuai tata kelola perusahaan diantaranya mengusulkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris, mengusulkan Nominasi Pihak Independen sebagai Anggota setingkat Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Komisaris, mengajukan usulan pencalonan Anggota Komisaris atas rekomendasi salah satu Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, penetapan, melaksanakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham atas



daya


pengalihan saham milik Yayasan Purba Danarta yang berada di Perseroan kepada PT Triputra Persada Rahmat; 6. Direksi melakukan pemantauan atas operasional, penerapan manajemen risiko, internal audit; 7. Dalam rangka pemantauan dan pengawasan internal, Direksi melakukan kajian dan evaluasi secara rutin atas proses anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris melalui (APU/PPT), anti fraud melalui JAGA; 8. Direksi melakukan evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan program Daya bagi pemberdayaan Nasabah; 9. Direksi menerapkan prinsip kehati-hatian atas pemantauan operasional transaksi Bank dengan pengaturan internal terkait Liquidity Risk Management Framework dan Treshold; 10. Direksi menyetujui performance bonus dan penyesuaian gaji Karyawan; 11. Direksi menyetujui program pelatihan bagi Karyawan dan upaya tindak lanjut untuk pengembangannya.

Direksi telah menerima kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham antara lain penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PwC global network) sebagai Auditor Eksternal untuk diusulkan kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

data perusahaan

informasi keuangan

Penilaian Kinerja Direksi 1. Direksi wajib melakukan review atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi selama masa tahun buku dan melaporkan kepada pemegang saham, sekurangnya sekali setahun; 2. Direksi memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi mengenai efektivitas fungsi Direksi serta mempertimbangkan rekomendasi dan masukan Dewan Komisaris; 3. Evaluasi kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tertuang dalam Laporan Tahunan; 4. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi berdasarkan pertimbangan dan masukan Direktur Utama; 5. Bahwa pedoman penetapan remunerasi dan nominasi Direksi berdasarkan hasil evaluasi dan kinerja Direksi yang bersangkutan.

Kebijakan Remunerasi Penetapan remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Bahwa berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terkini Nomor: 03/PedomanKerja/LG/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, alur proses remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS di BTPN Syariah adalah sebagai berikut:


119

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

USULAN & REKOMENDASI

Kajian

1. Survei untuk mendapatkan data benchmark remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di beberapa Bank di Indonesia. Apabila diperlukan, Komite dapat menunjuk/bekerja sama dengan Konsultan/ Pihak Independen sehingga diperoleh data yang lebih valid.

tinjauan usaha

KEPUTUSAN

Berdasarkan data benchmark (Eksternal) dan data kinerja Perusahaan (Internal), Komite membuat usulan/rekomendasi remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. 2. Persetujuan RUPS terhadap total remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

2. Komite melakukan kajian terhadap hasil survei/ data benchmark yang telah diperoleh. 3. Komite melakukan review atas kinerja Perusahaan yang dapat merefleksikan juga kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain

Dewan Komisaris

Direksi

Orang

Jutaan Rupiah

Orang

Jutaan Rupiah

Orang

Jutaan Rupiah

2

805

5

6,705

2

225

Remunerasi & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura Fasilitas lain dalam bentuk natura *)

a. Dapat dimiliki

2

146

5

1,407

-

0

b. Tidak dapat dimiliki

2

24

5

120

-

0

2

976

5

8,232

2

225

Total *) dinilai dalam ekuivalen rupiah

120

DPS



daya


data perusahaan

informasi keuangan

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan,

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah Direksi

Jumlah DPS

Diatas Rp2 miliar

-

2

-

Diatas Rp1 miliar sd Rp2 miliar

-

-

-

Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar

1

3

-

Rp500 juta kebawah

1

-

2

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) Tahun*)

*) yang diterima secara tunai

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Deskripsi

Rasio

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

55,8

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

1,4

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

1,9

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

2,5

Pengungkapan Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi Per tanggal posisi 31 Desember 2014, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham mencapai 5% di BTPN Syariah dan di bank-bank lain, lembaga keuangan lain atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota lain dari Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BTPN Syariah. Seluruh Komisaris Independen dan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali.

AUDIT EKSTERNAL Dalam menyusun laporan keuangan yang diaudit tahun 2014, BTPN Syariah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member of PwC global network). Penunjukan Akuntan Publik dan KAP tersebut adalah berdasarkan kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang


121

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Penunjukan Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member of PwC global network) sebagai auditor eksternal dilakukan mulai tahun buku 2014. Akuntan Publik dan KAP tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman strandar profesi akuntan publik, serta telah sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Berikut adalah Akuntan Publik dan KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah tahun buku 2014: Tahun Buku Kantor Akuntan Publik Periode KAP Akuntan Periode Akuntan

2014 Tanudiredja, Wibisana & Rekan 1 Albidin, S.E., Ak., CPA 1


tinjauan usaha

pengawasan dan monitoring, sehingga proses perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. 2. Melakukan pemantauan transaksi dan profil karyawan serta pelaporan indikasi mencurigakan dengan bantuan sistem Anti Money Laundering (AML). 3. BTPN Syariah telah melakukan program sosialisasi Kebijakan Strategi Anti Fraud dan saluran pengaduan/Whistle Blowing System (‘JAGA”) secara bertahap melalui in-class training termasuk sosialisasi saluran pengaduan melalui media email, telpon dan SMS yang telah dijalankan pada bulan September 2014. Program sosialisasi tersebut juga didukung dengan kampanye Anti Fraud dan Whistle Blowing System melalui “Jalankan, Awasi, & Amati, Gali, Ajukan, Laporkan (“JAGA”) melalui media internal Bank seperti wallpaper desktop dan e-Newsletter. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan kepedulian terhadap budaya kepatuhan dan Anti Fraud di BTPN Syariah semakin meningkat.

WHISTLE BLOWING INTERNAL FRAUD BTPN Syariah selalu berupaya dalam meningkatkan efektifitas dari penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, deteksi investigasi dan juga pelaporan dan evaluasi dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi Anti Fraud Bank BTPN Syariah diantaranya sebagai berikut: 1. Peningkatan efektifitas dari Penyelenggaraan Pengendalian Internal dengan melakukan perbaikan koordinasi dari praktik pengendalian internal,

122


BTPN Syariah menyediakan media JAGA, yaitu saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiannya dalam upaya menghimbau karyawan untuk menyampaikan ide perbaikan, maupun permasalahan yang terkait dengan perilaku yang tidak baik (misconduct) dan kejadian Fraud, termasuk kecurigaan atas tindakan tersebut. BTPN Syariah juga telah memiliki pedoman dan prosedur oprasional pengelolaan Whistle Blowing JAGA. Penyampaian laporan pelanggan dapat dilakukan melalui email, hotline surat serta SMS.



daya

data perusahaan

informasi keuangan

PROSES ESKALASI JAGA

Ditujukan Kepada?

Media

Langsung ke Fraud Management Unit

Investigasi/ Tindak Lanjut

Terkait Fraud QA/Internal Audit

Telepon FMU ke: 021 3002 6200 ext. 6470

Surat ke FMU, Menara cyber 2 lt. 34

Fraud Management Unit (FMU)

Komite Fraud (jika ada indikasi fraud)

Pelapor Email: [email protected]

SMS ke: 087 88 999 7494

Non Fraud

• HC • Unit terkait

KODE ETIK Kode Etik bertindak sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan. Pesan Inti yang tercantum dalam Kode Etik merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Kode Etik Karyawan yang meliputi: 1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik; 2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 3. Benturan Kepentingan; 4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial); 5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi; 6. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi,


123

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang);

tinjauan usaha

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

7. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Upaya Penegakkan Kode Etik

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

BTPN Syariah terus berupaya dalam proses penegakkan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku Karyawan yang sesuai standar etika. Langkah-langkah upaya antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui email blast kepada seluruh karyawan dan karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaikbaiknya. Penyampaian Kode Etik juga dilakukan pada saat Induction Program bagi Karyawan Eksekutif dan Karyawan baru terkait Kode Etik dan sosialisasi pengkinian akan terus dilakukan secara berkala. BTPN Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik.

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah)

4. Profesional (Professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Syariah. 5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, BTPN Syariah melakukan penilaian sendiri (Self Assessment), yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure, governance process dan governance outcome, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

BTPN Syariah senantiasa melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip GCG, dimana pelaksanaan GCG pada industri perbankan secara prinsip berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:

Self assessment yang dilakukan Bank terhadap penerapan GCG merujuk pada Surat Edaran Otorotas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana hasil self assessment tersebut wajib disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR).

1. Transparansi (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta

Bahwa hasil self assessment yang dilakukan BTPN Syariah menggambarkan GCG BTPN Syariah dalam keadaan stabil dan berada

Analisis mengenai penerapan GCG

124




daya


pada kondisi Baik, dengan Peringkat 2. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. BTPNS Syariah akan senantiasa menerapkan budaya kepatuhan dan peningkatan di bidang manajemen risiko, penyempurnaan terhadap aspek syariah dan pengelolaan informasi produk dan layanan, serta pengendalian internal BTPN Syariah sejalan dengan keselarasan visi, misi dan nilainilai BTPN Syariah dalam setiap lini organisasi sehingga proses yang dijalankan maupun hasil yang diraih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi BTPN Syariah. Pengendalian GCG selalu menjadi perhatian manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yaitu sesuai prinsip-prinsip GCG, Syariah dan risiko bisnis yang dapat dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima.

Penerapan GCG Bank secara umum ditinjau dari aspek-aspek governance Governance Structure Struktur dan infrastruktur tata kelola BTPN Syariah telah ditetapkan dan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam mendukung pelaksanaan prinsip GCG di BTPN Syariah. Untuk struktur tata kelola BTPN Syariah yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite Setingkat Direksi, Komite Setingkat Komisaris dan DPS telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Demikian pula untuk pembentukan Satuan Kerja dalam rangka pengembangan Bisnis BTPN Syariah, pelaksanaan operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal telah dilakukan. Satuan kerja tersebut antara lain Tim Bisnis, Tim Operasional,

data perusahaan

informasi keuangan

Tim Teknologi Informasi, Tim Sumber Daya Manusia, SKAI, SKMR, serta Satuan Kerja Kepatuhan. Sesuai dengan fungsinya, maka telah ditetapkan bahwa masing-masing satuan kerja memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melalui Rapat Anggota Direksi dan Rapat Komite Setingkat Direksi yang telah dibentuk yaitu Komite ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pengarah Sumber Daya Manusia maupun Rapat Dewan Komisaris dan Komite Setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk yaitu Komite Audit, Komite Renumerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko. Adapun untuk infrastruktur tata kelola bank, telah disiapkan dengan baik pula. Hal ini terbukti dengan telah diterbitkannya Kebijakan BTPN Syariah antara lain Kebijakan GCG, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Kebijakan Operasional, Kebijakan Kepatuhan, dan kebijakan serta prosedur lainnya. Demikian juga untuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Komite Setingkat Dewan Komisaris dan Komite Setingkat Direksi telah disusun dengan memadai. Dengan didukung penggunaan sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi yang jelas, maka diharapkan tata kelola BTPN Syariah dapat dilakukan dengan baik. Untuk memeriksa kinerja keuangan Bank dengan obyektif, maka BTPN Syariah juga telah menunjuk audit eksternal kepada Akuntan Publik (KAP) dimana penunjukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan GCG selalu menjadi perhatian manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya guna menyelaraskan Kinerja BTPN Syariah dengan tetap menerapkan


125

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

prinsip pengendalian risiko sehingga bisnis BTPN Syariah tumbuh dengan baik dan sehat. Untuk itu kajian terhadap ketersediaan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank secara berkala terus dilakukan untuk dapat segera diadakan perbaikan dan pemenuhannya sejalan dengan visi dan misi BTPN Syariah.

Governance Process Struktur Tata Kelola BTPN Syariah yang telah dibentuk sudah menjalankan tugasnya dengan baik, melalui proses yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris yang telah berjalan melalui proses penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Komite Setingkat Dewan Komisaris secara rutin. Pengambilan keputusan diluar rapat Dewan Komisaris dan Komite Setingkat Dewan Komisaris (dilakukan secara Sirkuler) senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar BTPN Syariah. Dewan Komisaris telah melaksanakan kunjungan ke Cabang guna memastikan proses GCG di BTPN Syariah secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Demikian pula Komite Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, antara lain Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern; Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; Komite Renumerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk disampaikan kepada RUPS maupun Dewan Direksi. Fungsi dan Tanggung Jawab Direksi telah berjalan baik melalui proses penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite Setingkat Direksi yang telah diadakan secara rutin. Pengambilan

126



tinjauan usaha

keputusan Direksi diluar rapat Direksi (dilakukan secara Sirkuler) senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar BTPN Syariah. Anggota Direksi telah melaksanakan kunjungan ke Cabang secara rutin guna memastikan proses GCG di Bank secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG maupun Prinsip Syariah dalam setiap kegiatan usaha BTPN Syariah melalui penerapan budaya kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat serta pemenuhan aspek transparansi berupa laporan rutin dan laporan insidentil dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi. Proses pelaksanaan GCG juga meliputi bidang manajemen risiko dimana Direksi telah melaksanakan penerapan budaya risiko antara lain dengan menetapkan Limit Kewenangan Pemberian Pembiayaan dan Counterparty, menambahan karyawan berkualitas guna menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif serta senantiasa memenuhi persyaratan sertifikasi yang memadai bagi Karyawan sesuai dengan bidang yang ditangani, pemenuhan kebijakan dan prosedur yang diperlukan, menetapkan produk dan aktifitas baru dalam Rencana Bisnis Bank. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, sehingga implementasi RBB menjadi dasar dan tanggung jawab semua lini organisasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Sejalan dengan perkembangan Bisnis BTPN Syariah, maka pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mendukung penerapan GCG dalam setiap kegiatan usaha BTPN Syariah. Untuk itu BTPN


daya


Syariah secara berkelanjutan melaksanakan program pelatihan, sertifikasi dan peningkatan budaya kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Fungsi dan Tanggung Jawab DPS dilaksanakan melalui ketersediaan Agenda Rapat, pelaksanaan Rapat Rutin Bulanan yang menghasilkan Opini dan Persetujuan DPS atas setiap Produk dan Layanan Baru yang dikeluarkan Bank. DPS telah melaksanakan transparansi tentang rangkap jabatan, remunerasi dan tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi dan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan. DPS telah melaksanakan pengawasan langsung terhadap kegiatan usaha bank dengan melakukan kunjungan kerja ke Cabang secara rutin. Penerapan GCG yang dilakukan melalui proses kerja SKAI yang independen terhadap satuan kerja operasional dimana SKAI telah menerapkan proses risk base audit dengan ruang lingkup governance process, risk management dan internal control, Satuan Kerja Kepatuhan untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terus melakukan sosalisasi kepedulian terhadap risiko, sangat membantu Direksi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tata kelola bank senantiasa dalam jalur yang ditentukan. Laporan Keuangan sebagai cerminan kinerja keuangan bank telah dilaporkan kepada otoritas terkait maupun dalam Laporan Publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga kepuasan konsumen, maka telah dilakukan proses pengelolaan pengaduan nasabah dengan baik, yang mencakup jenjang jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

data perusahaan

informasi keuangan

Proses koordinasi antar Satuan Kerja sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, menjamin terselenggaranya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang perlu diketahui oleh stakeholders dan otoritas terkait. Bank terus berupaya meningkatkan kualitas penyediaan informasi melalui website dan pengembangan sistem pengelolaan informasi yang akurat dan transparansi informasi mengenai produk dan layanan BTPN Syariah.

Governance outcome Proses pelaksanaan prinsip GCG yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, menghasilkan pertumbuhan bisnis Bank yang memenuhi harapan stakeholders Bank. Kinerja Bank yang baik tercermin dari kondisi keuangan maupun kondisi non-keuangan. Selama pelaksanaan tata kelola BTPN Syariah pada semester ke 2 tahun 2014 ini, berbagai aspek yang menjadi perhatian Manajemen bank senantiasa terjaga dalam kondisi baik sesuai ketentuan yang berlaku, baik untuk kinerja keuangan, seperti rentabilitas, NPF, BMPK, GWM maupun aspek non-keuangan lainnya seperti terkait dengan laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, kecukupan transparansi laporan, perlindungan konsumen, obyektivitas dalam melakukan self assesment/audit selalu terjaga dalam kondisi baik. BTPN Syariah telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan bank. Pencapaian Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan BTPN Syariah yang berkesinambungan.


127

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Pertumbuhan BTPN Syariah telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders terutama pangsa pasar yang dilayani bank, didukung dengan layanan program Daya yang memberikan pelatihan dan layanan bernilai tambah lainnya. Sebagai upaya konkret untuk merealisasikan tujuan tanggung jawab sosial, BTPN Syariah telah menyiapkan berbagai program dan aktivitas yang akan dilakukan sepanjang tahun 2015 mendatang yaitu mengintegrasikan misi bisnis dan misi sosial yang diterapkan dalam produk, layanan dan kegiatan sehari-hari yang bertujuan melayani Keluarga Prasejahtera di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan BTPN Syariah yang sangat baik akan berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi bank, maka BTPN Syariah akan senantiasa menumbuhkan budaya kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dijalankan dengan baik, dan bersama-sama dengan DPS akan tetap memastikan bahwa aspek-aspek syariah bank berjalan dengan baik. BTPN Syariah senantiasa berupaya melakukan penyempurnaan di bidang manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta penyelarasan visi, misi dan nilainilai bank dalam setiap lini organisasi agar proses yang dijalankan maupun outcome sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi BTPN Syariah.

128



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

laporan internal audit INDEPENDENSI INTERNAL AUDIT, DAN EFEKTIVITASNYA DALAM MEMERANKAN THIRD LINE OF DEFENSE

VISI MISI INTERNAL AUDIT

Audit Internal merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal yaitu sebagai third line of defense yang memiliki peran penting untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank, serta bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian visi dan misi bank. Audit Intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematik dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas Governance process, Risk Management, dan Compliance (GRC).

Menjadi Partner Strategis bagi Bank dalam pengawasan Governance Process, Risk Management, dan Compliance (GRC) oleh auditor yang kompeten dan profesional dengan menerapkan audit standards sesuai best practices.

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Internal Audit dinyatakan secara formal dalam Internal Audit Charter sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal (SPFAIB). Internal Audit Charter tersebut disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Pada Internal Audit Charter ditetapkan bahwa Internal Audit berkedudukan dan menjalankan fungsinya secara independen untuk dapat memastikan terwujudnya Bank yang sehat dan berkembang secara wajar. Hal ini tercermin pada visi dan misi Internal Audit.

Visi:

Misi: Membantu mewujudkan tercapainya misi Bank yaitu “Bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup lebih berarti” melalui kegiatan assurance dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah Bank, sehingga terwujud Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan menunjang perekonomian nasional.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT Sebagai satuan kerja yang independen, Internal Audit BTPN Syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dengan demikian, Internal Audit BTPN Syariah tidak mempunyai tanggung jawab dan hubungan pelaporan dengan manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan operasional bank yang dapat mempengaruhi dalam mengungkapkan hasil audit. Selain dari pada itu, independensi Internal Audit tampak pada pengangkatan dan pemberhentian Internal Audit Head dilaksanakan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.


129

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

Posisi Internal Audit dalam struktur organisasi Bank RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris

Komite Audit Direktur Utama Internal Audit


Direktur Teknologi & Informasi


Keterangan:

Direktur Bisnis & SDM

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Garis komunikasi/Penyampaian informasi

RUANG LINGKUP AUDIT INTERN Ruang lingkup Audit Intern mencakup analisa dan evaluasi atas kecukupan serta efektifitas Governance Process, Risk Management dan Internal Control (GRC).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT 1. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan menganalisa dan mengevaluasi efektivitas GRC guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran bank secara optimal; 2. Mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya;

130



daya


data perusahaan

informasi keuangan

3. Menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan; 4. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, termasuk tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 5. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; 6. Bekerjasama dengan auditor ekstern agar dicapai hasil audit yang komprehensif; 7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukan.

STRUKTUR ORGANISASI INTERNAL AUDIT Terdapat tiga fungsi dalam Organisasi Internal Audit BTPN Syariah. 1. Fungsi Business Audit Bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap bidang bisnis dan proses operasional bisnis yang meliputi pembiayaan dan pendanaan. 2. Fungsi Head Office & IT Audit Bertanggung jawab melaksanakan audit internal terhadap fungsi-fungsi support di kantor pusat dan Teknologi Informasi. 3. Fungsi Audit Development & Quality Assurance Bertanggung jawab mengembangkan metodologi audit dan memastikan pelaksanaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Internal Audit Internal Audit Head

Business Audit

Head Office & IT Audit

Business Audit 1

Business Audit 2

HO Audit

Business Auditor

Business Auditor

HO Auditor

Audit Development & QA

IT Audit


131

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2014 Internal Audit melaksanakan audit menggunakan pendekatan Risk Based Audit (RBA). Seluruh perencanaan dan pelaksanaan audit selaras dengan Program Kerja dan Prioritas Utama Bank tahun 2014. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Internal Audit telah melaksanakan audit mandatory maupun audit tematik, sebagai berikut: 1. Mandatory Audit Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). 2. Tematik a. Post Implementation Review (PIR) terhadap proses konversi Bank Sahabat Purba Danarta menjadi BTPN Syariah dan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN ke BTPN Syariah (merupakan joint audit dengan Internal Audit BTPN). b. Audit Operasional Pendanaan dan Manajemen Layanan. c. Audit Regulatory Reporting. d. Audit Pengelolaan Legacy Portfolio. e. Audit Pengelolaan Fungsi Quality Assurance.

Hasil audit telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Internal Audit memantau seluruh tindak lanjut hasil audit untuk memastikan setiap permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah

132



tinjauan usaha

dikendalikan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap hasil audit dan progres tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sampai dengan akihr tahun 2014, tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Internal Audit, pada tahun 2014 telah dilakukan peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan SDM Internal Audit. Peningkatan kapasitas organisasi dilakukan dengan melakukan recruitment baik untuk senior auditor maupun auditor yang telah memiliki pengalaman audit di bidang Perbankan. Pengembangan SDM Internal Audit, dilakukan dengan meningkatkan skill dan kompetensi auditor melalui program pelatihan dan sertifikasi profesional. Pada tahun 2014 telah dilakukan pelatihan kepada auditor mengenai perbankan syariah, manajemen risiko, pengetahuan perbankan secara umum, dan presentation skill. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan audit telah diimplementasikan alat bantu audit (Computer Assisted Audit Techniques/CAAT) untuk membantu auditor dalam mengolah dan menganalisa data.


daya


data perusahaan

informasi keuangan

laporan kepatuhan Fungsi Kepatuhan Bank Mengacu kepada PBI no. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Fungsi Kepatuhan telah berjalan dengan baik terbukti dengan telah adanya serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex ante (preventif) untuk memastikan bahwa Budaya Kapatuhan telah dilaksanakan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan Bank, Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank telah dikelola dengan baik, kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah serta telah ada mekanisme untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Fungsi Kepatuhan diterapkan di BTPN Syariah dengan komitmen dan standar yang tinggi untuk mencegah terjadinya Risiko Kepatuhan yaitu risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan BTPN Syariah mempunyai Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang memenuhi persyaratan indenpendensi. Hal ini dibuktikan dengan pemberian tanggung jawab dalam struktur organisasi bahwa Direktur Kepatuhan tidak membawahi unit kerja bisnis

dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, audit internal maupun manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan Guna membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka BTPN Syariah mempunyai Unit Kerja Kepatuhan yang juga membawahi fungsi penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Unit Kerja Kepatuhan independen terhadap aktifitas bisnis, operasional maupun aktifitas lainnya, sehingga bisa melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan dengan baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Unit Kerja Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur Kepatuhan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; 2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank Umum;


133

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

3. Melakukan kajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank agar sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah; 4. Memantau dan menjaga agar kegiatan Bank sesuai ketentuan yang berlaku secara umum dan Prinsip Syariah; 5. Memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas Fungsi Kapatuhan yang disampaikan ke Bank Indonesia setiap semester, laporan berkala Fungsi Kepatuhan untuk Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris serta laporan lainnya kepada pihak internal maupun; 7. Berkoordinasi dengan DPS dalam rangka memastikan terlaksananya Fungsi Kapatuhan secara Prinsip Syariah; 8. Memastikan dan mengawasi pelaksanaan Kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan selama tahun 2014 Selama tahun 2014, penerapan Fungsi Kapatuhan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan monitoring terhadap parameter keuangan yang wajib dipenuhi oleh Bank

134



tinjauan usaha

seperti Permodalan (Capital Adequacy Ratio/ CAR), Batas Maksimum Penyaluran Dana (PMPD), Kualitas Aktiva Produktif (Non performing Financing/NPF) dan Giro Wajib Minimum (GWM); 2. Pencegahan penyimpangan terhadap peraturan dan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan Kebijakan, Product Program dan Standar Operating Procedur (SOP); 3. Melakukan fungsi konsultatif untuk berbagai aktifitas pembahasan rancangan pengembangan produk/kebijakan/ prosedur baru maupun revisi serta proses penambahan/perluasan jaringan kantor baik melalui rapat koordinasi maupun media elektronik email dalam mencari referensi ketentuan yang mendukung pelaksanaan produk baru/kebijakan/prosedur tersebut; 4. Melakukan Sosialisasi ketentuan baru dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke unit kerja terkait dan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam rangka pemenuhan aturan baru tersebut; 5. Melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas pengawas lainnya. Pelaporan yang disampaikan baik secara insidentil maupun berkala dan keseluruhan laporan telah dikirim sesuai batas waktu yang ditetapkan; 6. Memastikan kelengkapan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) antara lain memastikan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank;


daya


7. Melakukan pengelolaan risiko Kepatuhan, guna memastikan bahwa Bank berada pada tingkat risiko Kepatuhan yang rendah. Dari hasil self assesment Risiko Kepatuhan maka Bank menilai bahwa Risiko Kepatuhan adalah 2 (Low to Moderate); 8. Melakukan monitoring pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu sesuai dengan target date, baik komitmen yang bersifat jawaban temuan hasil pemeriksaan maupun rencana yang tertera dalam Rencana Bisnis Bank; 9. Menyampaikan Laporan Kepatuhan semester II tahun 2014 kepada Direktorat Pengawasan Bank Syariah melalui surat nomor S.041/DIR/COMP/I/2015 dan laporan pelaksanaa Fungsi Kepatuhan periodik lainnya baik bulanan maupun tri wulanan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris; 10. Satuan Kerja Kepatuhan juga berkoordinasi dengan Learning Center untuk melakukan pelatihan Compliance Awareness dan sertifikasi manajemen risiko, yang diwajibkan oleh Bank Indonesia guna menumbuhkan budaya kepatuhan.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Terkait dengan pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU dan PPT) hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

data perusahaan

informasi keuangan

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Pelaksanaan aktifitas APU dan PPT dilaporkan kepada Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi baik dalam laporan tertulis maupun mekanisme rapat Dewan. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi memberikan concern dan arahan untuk perbaikan penerapan APU dan PPT di Bank. Selain dalam rapat periodik, Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi mengikuti pelatihan atau seminar yang terkait dengan APU dan PPT untuk melengkapi pemahaman mengenai APU dan PPT; 2. Pelatihan dan sosialisasi Sejalan dengan strategi Bank dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Bank telah melakukan program pelatihan serta sosialisasi berkelanjutan terkait ketentuan APU dan PPT sesuai PBI no 14/27/PBI/2012. Sebanyak 95% dari total seluruh karyawan telah mengikuti pelatihan APU dan PPT; 3. Kebijakan dan Prosedur Guna meningkatkan kualitas penerapan program APU & PPT, Bank telah melakukan penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis APU & PPT, serta prosedur operasional terkait APU & PPT meliputi antara lain Prosedur Customer Infomation File (CIF) yang memuat ketentuan mengenai Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), pemantauan transaksi, pengkinian data serta laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Mencurigakan dll;


135

ikhtisar utama

laporan manajemen

4. Pengkinian Data Nasabah Sejalan dengan peraturan Bank Indonesia tentang penerapan APU & PPT khususnya terkait kewajiban pengkinian data nasabah, Bank secara berkelanjutan melakukan upaya pengkinian data nasabah. Data awal jumlah data nasabah yang akan dilakukan pengkinian disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan di Desember 2014, bersamaan dengan Laporan Direktur Kepatuhan Bank, dan proses pengkinian data nasabah akan dilakukan mulai akhir Januari 2015. Mekanisme proses pengkinian data yang dilakukan adalah: •

Bank akan melakukan pengkinian data secara berkala terhadap nasabah yang memenuhi kriteria pengkinian data.

•

Kriteria pengkinian data nasabah dilakukan Bank dengan prioritas utama terhadap data nasabah yang “Blank” dan “Invalid”. Blank adalah data nasabah yang kosong/belum lengkap informasinya. Invalid adalah data identitas nasabah yang telah jatuh tempo dan/atau berisi data yang tidak benar/tidak sesuai.

•

Metode pengkinian data akan dilakukan melalui pertemuan langsung dengan nasabah atau melalui telepon.

5. Kajian Kepatuhan dan Penerapan APU dan PPT Guna memantau, memastikan serta memberikan umpan balik terhadap penerapan APU & PPT di kantor cabang, di semester II tahun 2014 dalam pelaksanaannya review kepatuhan penerapan APU & PPT melibatkan peran serta unit internal control Bank yaitu Satuan Kerja Audit Internal Control (SKAI) yang tertuang pada kertas kerja SKAI;

136


profil perusahaan


tinjauan usaha

6. Pelaporan Guna memenuhi kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai PBI no PBI NO. 14/27/PBI/2012 pada periode semester II tahun 2014, Bank telah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) serta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait transaksi yang menyimpang dari profil nasabah; 7. Sistem Teknologi Informasi Guna mendukung penerapan program APU & PPT, Bank terus berupaya melakukan penyempurnaan terhadap sistem Core Banking khususnya yang berfungsi untuk memantau dan mengidentifikasi transaksi nasabah yang menyimpang dari profilnya dengan pendekatan berbasiskan risiko (Risk Based Approach), termasuk menyediakan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai sesuai parameter yang ditentukan oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyempurnaan sistem ini terus dilakukan karena hal ini sangat bermanfaat untuk membantu penerapan program APU & PPT terutama dalam proses pemantauan dan analisa transaksi keuangan nasabah.


daya


data perusahaan

informasi keuangan

laporan komite Komite SETINGKAT Dewan Komisaris Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, dalam membantu tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko Susunan Komite Pemantau Risiko Bahwa sesuai SK Direksi terkini No.022/DIR/LG/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah maka Susunan Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah:

Nama

Jabatan

Tanggal Penunjukan

Ketua Komite merangkap Anggota

13 Juni 2014

Taras Wibawa Siregar (Anggota Komisaris)

Anggota Komite

13 Juni 2014


Anggota Komite

15 September 2014


Anggota Komite

15 September 2014

Dewie Pelitawati (Anggota Komisaris/ Komisaris Independen)

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Bahwa berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.04/PedomanKerja/LG/IX/2014 tanggal 15 September 2014 adalah bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi: 1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan; 2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;


137

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

3. Melakukan evaluasi terhadap risk appetite dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris; 4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite manajemen risiko; 5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya; 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; 7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; 8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan; 9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank; 10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait; 11. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite;

138



tinjauan usaha

12. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Wewenang Komite Pemantau Risiko 1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 2. Dalam melaksanaan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Sejak BTPN Syariah resmi beroperasi pada tanggal 14 Juli 2014, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Rekomendasi analisa lebih lanjut terhadap kualitas portfolio dengan meningkatkan kualitas sistem dari sisi kecepatan ketersediaan data dan tingkat pengawasan; 2. Rekomendasi untuk memperhatikan komposisi top 3 (institusi dan individual) dengan tujuan mempertahankan depositor agar tetap loyal sebagai nasabah Bank; 3. Rekomendasi untuk memberikan informasi yang lebih baik pada saat proses inisiasi awal mengenai model bisnis Bank dan peningkatan kesiapan SDM dengan membuka in-house training di Bank;


daya


data perusahaan

informasi keuangan

4. Rekomendasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan penghapusbukuan (write off ) sesuai rencana yang telah disusun; 5. Rekomendasi untuk melakukan kajian lebih lanjut potensi membangun kerjasama Bank dengan bank lain terkait penyaluran dana kepada bisnis UMKM sebesar 20% (dua puluh persen) dari portfolio; 6. Rekomendasi pemenuhan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Karyawan dengan pemilahan data antara Karyawan existing dan Karyawan baru; 7. Rekomendasi bahwa Fraud Awareness disertakan dalam Program Sertifikasi Syariah, termasuk refreshment training; 8. Rekomendasi bahwa Medical Check Up tidak dilakukan dalam tahap seleksi (sebagai selection factor) melainkan dilakukan setelah Karyawan mulai bekerja selama periode tertentu atau setelah melewati masa probation.

Komite Audit Susunan Komite Audit Bahwa sesuai SK Direksi terkini No.020/DIR/LG/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Susunan Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah:

Nama

Jabatan

Tanggal Penunjukan


13 Juni 2014


Anggota Komite

13 Juni 2014

Azis Budi Setiawa (Pihak Independen)

Anggota Komite

15 September 2014


Anggota Komite

15 September 2014

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen)

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.02/PedomanKerja/LG/ IX/2014 tanggal 15 September 2014 bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.


139

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Komite bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi: 1. Memantau dan melaksanakan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; 2. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; 3. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangundangan yang berlaku; 4. Memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik kepada Dewan Komisaris, serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku; 5. Menganalisa obyektifitas Kantor Akuntan Publik (KAP) serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; 6. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan;

140



tinjauan usaha

7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI, KAP dan hasil pengawasan OJK/BI guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; 8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank; 9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya; 10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan; 11. Menganalisa efektifitas fungsi satuan kerja internal audit dan akuntan publik; 12. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau anggota pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

Wewenang Komite Audit 1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan SKAI dan Unit-Unit lainnya yang dipandang perlu.


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Rekomendasi Komite Audit 1. Rekomendasi bahwa Struktur Organisasi Internal Audit yang menyeluruh; 2. Rekomendasi bahwa hasil Internal Audit Satisfaction Survey tidak menjadi bagian dari KPI Internal Audit; 3. Rekomendasi bahwa Review Quality Assurance (QA) ditambahkan pada Rencana Audit 2015; 4. Rekomendasi bahwa SKAI mengevaluasi Struktur QA dan langkah-langkah untuk memperkuat efektivitas QA, 5. Rekomendasi bahwa SKAI memastikan SOP payroll telah mencangkup aktifitas pengawasan untuk menghindari terjadinya pembayaran gaji bagi Karyawan yang telah mengundurkan diri; 6. Rekomendasi bahwa SKAI mempelajari Laporan Hasil Audit (Management Letter) dari Internal Audit, OJK/BI dan KAP terkait Bank sebelum Konversi dan Spin-off untuk disampaikan kepada Komite Audit; 7. Rekomendasi untuk memasukan kegiatan tinjauan Laporan Keuangan Triwulan pada Rencana Audit Tahunan; 8. Rekomendasi bahwa SKAI menyampaikan rencana konsep Audit Grading.

Komite Remunerasi dan Nominasi Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bahwa sesuai SK Direksi terkini No. 019/DIR/CLC/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah:

Nama

Jabatan

Tanggal Penunjukan

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama) (Komisaris Independen)


13 Juni 2014

Dewie Pelitawati (Anggota Komisaris) (Komisaris Independen)

Anggota Komite

13 Juni 2014

Taras Wibawa Siregar (Anggota Komisaris)

Anggota Komite

13 Juni 2014

Dewi Nuzulianti (PE Bidang Sumber Daya Manusia)

Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite

12 Agustus 2014

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.


141

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terkini No. 03/PedomanKerja/LG/ VI/2014 tanggal 16 Juni 2014. Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi: 1. Terkait dengan kebijakan remunerasi: a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. 2. Terkait dengan kebijakan nominasi: a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

142



tinjauan usaha

c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris; d. Memberikan rekomendasi mengenai anggota DPS untuk disampaikan kepada RUPS. 3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; b. Prestasi kerja individual; c. Kewajaran dengan peer group di dalam dan di luar Bank; dan d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. 4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank; 5. Tugas-tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan unit-unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan.



daya

data perusahaan

informasi keuangan

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Sejak BTPN Syariah resmi beroperasi pada tanggal 14 Juli 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 3 (tiga) buah Pengambilan Keputusan Sirkuler Komite Remunerasi dan Nominasi diluar Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Keputusan Sirkuler Komite Remunerasi dan Nominasi perihal Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dan Nominasi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah; 2. Keputusan Sirkuler Komite Remunerasi dan Nominasi perihal Nominasi Pihak Independen sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah; 3. Keputusan Sirkuler Komite Remunerasi dan Nominasi perihal Nominasi Calon Anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah (Bp. Mahdi Syahbuddin).

Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris Sejak BTPN Syariah resmi beroperasi pada tanggal 14 Juli 2014, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite setingkat Dewan Komisaris disampaikan sebagai berikut:

Komite Audit

Komite Pemantau Risiko

Komite Remunerasi dan Nominasi

Kemal Azis Stamboel

3

-

3*

Dewie Pelitawati

-

3

3*


3

3

3*

PT Basuki Hadiprajitno 1)

1

1

-

1

1

-

2

2

-

Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen) 4)

2

2

-

Ahmad Said Agus Suprayitno (Pejabat Eksekutif Bidang SDM) 5)

-

-

1*

Dewi Nuzulianti (Pejabat Eksekutif Bidang SDM) 6)

-

-

2*

Nama

Buyung Syamsudin 2) Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)

3)

Catatan: 1) dan 2) Masa Jabatan PT Basuki Hadiprajitno dan Buyung Nasution sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko berakhir pada tanggal 15 September 2014; 3) dan 4) Azis Budi Setiawan dan Muhammad Faisal Muchtar diangkat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko efektif pada tanggal 15 September 2014; 5) Masa Jabatan Ahmad Said Agus Suprayitno sebagai Anggota Komte Remunerasi dan Nominasi berakhir pada tanggal 12 Agustus 2014; 6) Dewi Nuzulianti diangkat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi efektif pada tanggal 12 Agustus 2014. * dilakukan secara sirkuler.


143

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

Komite setingkat Direksi Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, dalam membantu tugasnya, Direksi membentuk komite-komite sebagai berikut:

Asset and Liabilities Committee (ALCO) Sesuai SK Direksi terkini No.006/DIR/CCS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Susunan Anggota ALCO adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang terdiri dari:

Susunan Komite

Keanggotaan bersifat ex officio

Ketua Komite

Direktur yang membidangi Treasury dan FI

Anggota Komite

Direktur Utama

Anggota Komite


Anggota Komite

Direktur yang membidangi Bisnis

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Financing

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Funding

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Finance

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Treasury dan DI atau Pejabat bidang Treasury & FI yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Treasury & FI (Sekretaris)

Pembentukan ALCO telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang ALCO Tugas dan wewenang ALCO berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.06/ PedomanKerja/LG/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 adalah: 1. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan Asset Liability Management (ALMA); 2. Memantau secara berkala posisi likuiditas bank melalui perkembangan primary dan secondary reserves; 3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi dana pihak ketiga serta Financing; 4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan; 5. Menetapkan rambu-rambu/batas dan petunjuk pengelolaan serta pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (Liquidity Management) dan Risiko Pasar (Market Risk);

144



daya


data perusahaan

informasi keuangan

6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga (pricing) Tingkat Imbalan Pembiayaan dan Pendanaan dan Funds Transfer Price (FTP) atau insentif rekening antar kantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank; 7. Melakukan evaluasi posisi risiko tingkat imbalan Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko tingkat imbalan; 8. Meninjau kembali performance dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan Komite sebelumnya terhadap tujuan Bank; 9. Melakukan evaluasi atas hasil aktual dengan proyeksi anggaran atau rencana bisnis Bank; 10. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Selama tahun 2014 telah dilaksanakan rapat komite ALCO sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana rapat dilakukan secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya. Bilamana dibutuhkan, rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota Komite. Setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai kondisi makro ekonomi, pricing pendanaan dan pembiayaan, indicator liquiditas, menetapkan gross yield, pengelolaan secondary reserve dan pengembangan pasar uang.

Komite Pengarah Teknologi Informasi Sesuai SK Direksi terkini No.007/DIR/IT/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang terdiri dari:

Susunan Komite


Ketua Komite

Direktur yang membidangi Teknologi Informasi

Anggota Komite

Direktur Utama

Anggota Komite


Anggota Komite

Direktur yang membidangi Operasional

Anggota Komite

Direktur Kepatuhan

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Operasional

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Teknologi Informasi (Sekretaris)

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.


145

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

Tugas dan Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi Tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.07/PedomanKerja/LG/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 adalah Komite bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan: 1. Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank; 2. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, kebutuhan sistem informasi manajemen, dan kebutuhan kegiatan usaha Bank; 3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter); 4. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank; 5. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; 6. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu. Selama tahun 2014, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak sebanyak 4 (empat) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pembangunan infrastruktur berbasiskan Service Oriented Architecture (SOA) dengan membangun Enterprise Service Bus (ESB/ Midleware), untuk mendukung layanan electronic channel seperti ATM, BTPN Syariah WOW iB dan Mobile Banking.

Komite Human Capital Sesuai SK Direksi terkini No. 008/DIR/HC/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Susunan Anggota Komite Human Capital adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio yang paling kurang terdiri dari:

Susunan Komite


Ketua Komite

Direktur yang membidangi Human Capital

Anggota Komite

Direktur Utama

Anggota Komite


Anggota Komite

Direktur yang membidangi Keuangan

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Human Capital yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Human Capital (Sekretaris)

146



daya


data perusahaan

informasi keuangan

Pembentukan Komite Human Capital telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang Komite Human Capital Tugas dan wewenang Komite Human Capital berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Human Capital terkini No. 08/PedomanKerja/LG/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran yang bersifat strategis dalam bidang Human Capital; 2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi Human Capital; 3. Menyetujui usulan-usulan yang melebihi kewenangan kepala Divisi dan/atau Direktur yang membidangi Human Capital.

Selama tahun 2014, Komite Human Capital telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan membahas antara lain: 1. Skema konversi grade karyawan BTPN Syariah dari eks legacy Bank Sahabat; 2. Implementasi konversi grade dan benefit. 3. Penambahan jumlah manpower di tengah tahun 2014. 4. Skema fasilitas penugasan keluar homebase.

Komite Manajemen Risiko Sesuai SK Direksi terkini No.009/DIR/CS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko BTPN Syariah maka Susunan Komite Manajemen Risiko adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

Susunan Komite


Ketua Komite

Direktur yang membidangi Manajemen Risiko

Anggota Komite

Direktur Utama

Anggota Komite

Direktur Kepatuhan

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Bisnis

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Human Capital

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Operasional dan Teknologi Informasi

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

Undangan Tetap

Kepala Satuan Kerja Internal Audit (SKAI)


147

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

tinjauan usaha

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsipprinsip GCG.

c. Penanganan nasabah bermasalah yang dilakukan oleh Tim Remedial yang ada di divisi Financing Risk.

Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

e. Untuk disiapkan sebuah proses untuk prosedur pelaksanaan write off dan recovery write off.

Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko terkini No.09/ PedomanKerja/LG/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 adalah sebagai berikut: 1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaannya; 2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya; 3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi; 4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

Selama tahun 2014, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak sebanyak 5 (lima) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi Direksi mengenai: 1. Risiko Pembiayaan a. Pembahasan terhadap konsolidasi performance untuk portfolio bisnis TUR dan Legacy portfolio; b. Tracking and Monitoring terkait portfolio Legacy untuk di rundown sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

148



d. Materi diskusi berupa pengukuran Risiko Imbal Hasil.

2. Risiko Operasional 2.1 People a. Resignation Rate; b. Penentuan Risk Matrix yang digunakan disesuaikan dengan BTPN Syariah dengan dilihat full year (forecast); c. Melakukan penyesuaian definisi dan perubahan terhadap slide mengenai kriteria yang termasuk ke dalam vacant position; d. Pembagian vacant position berdasarkan struktur organisasi BTPN Syariah; e. Pemenuhan Man Power Planning (MPP). •

Target penentuan MPP mengacu pada struktur BUS.

•

Pembagian current assesment risk metric bardasarkan kategori (Kantor Pusat, MMS dan Support non HO+KCS).

f. Penjelasan terhadap kasus – kasus fraud. g. Pembahasan terhadap Wisma yang mempunyai Nilai Hasil Pemeriksaan (NHP) buruk.


daya


data perusahaan

informasi keuangan

2.2 Teknologi Informasi a. Menggunakan ukuran Risk Tracking and Monitoring terhadap System Availability. b. Keputusan yang ditetapkan untuk menentukan rasional dan variable yang digunakan didalam menetapkan batasan ukuran. 2.3 Proses Bahwa QA TUR Assessment diharapkan dapat memberikan keterangan terhadap NHP khususnya MMS yang mempunyai Consecutive Unsatisfied. 3. Risiko Imbal Hasil Memberikan rekomendasi mengenai pendekatan rasio imbal hasil agar dibandingkan dengan BTPN. 4. Penjelasan terhadap risiko lainnya seperti kepatuhan, hukum, reputasi, stretegis dan imbal hasil. Saat ini BTPN Syariah terpapar oleh 9 dari 10 Risiko yang ada dimana Risiko Investasi belum masuk dalam pembahasan.


149

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

tanggung jawab sosial, lingkungan dan sistem manajemen (Daya) SISTEM SOSIAL, LINGKUNGAN DAN MANAJEMEN Daya adalah misi sosial BTPN Syariah, yang merupakan Unique Value Proposition dari Bank ini dan merupakan program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta terukur. Fokus program Daya terletak pada Kesehatan, Pengembangan Usaha dan Komunitas yang diwujudkan melalui tiga pilar daya yaitu Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas Pada tahun 2014 nasabah BTPN Syariah yang telah menerima manfaat pelatihan program Daya sebanyak 1.099.114 partisipan melalui pilar Daya Sehat Sejahtera dan Daya Tumbuh Usaha. Dan untuk pilar Daya Tumbuh Komunitas ada 102 nasabah yang telah mendapatkan pendampingan dalam komunitas.

Daya Sehat Sejahtera Daya Sehat Sejahtera adalah program yang mendorong pola hidup yang sehat bagi seluruh nasabah BTPN Syariah. Selama tahun 2014 program Daya Sehat Sejahtera yang telah dijalankan di BTPN Syariah adalah: 1. Informasi dan penyuluhan Kesehatan di mana Nasabah BTPN Syariah mendapatkan kiat praktis hidup bersih dan sehat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup.

150


2. Bekerja sama dengan Yayasan Grand Aides dari Amerika Serikat, PDUI, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan bantuan dana dari Allianz Indonesia, Daya Sehat Sejahtera mengembangkan program Kader Kesehatannya dengan mengajak para nasabah menjadi tenaga kesehatan terlatih untuk memotivasi para nasabah lain dan masyarakat untuk hidup lebih sehat:


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Nasabah Pembiayaan, Pembuat Kerupuk Kulit, Sentra Gelogor Pusat, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

a. Para Kader Kesehatan mengikuti pelatihan di dalam kelas selama 140 jam dan di lapangan selama 20 jam di Klinik Kesehatan, yang mencakup pengetahuan kesehatan dasar dan prosedur pemeriksaan kesehatan sederhana (seperti cek tekanan darah dan detak jantung)

c. Program ini telah dilaksanakan di 8 area di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur, diikuti oleh 29 Kader Kesehatan. Total sebanyak 3.090 kegiatan telah dilaksanakan tahun 2014, dengan 28.563 penerima manfaat dari Tunas Usaha Rakyat.

b. Kader Kesehatan bekerja di bawah pengawasan para dokter dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau PDUI di sentra BTPN Syariah–Tunas Usaha Rakyat.


151

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

Daya Tumbuh Usaha Daya Tumbuh Usaha adalah program yang bertujuan membantu nasabah membangun dan mengembangkan usahanya melalui kegiatan pelatihan usaha praktis, informasi bisnis dan peluang usaha baru. Untuk dapat melayani makin beragamnya kebutuhan nasabah BTPN Syariah, 4 modul dasar Pelatihan Praktis Wirausaha telah diberikan kepada nasabah Tunas Usaha Rakyat dimana modul ini difokuskan kepada bidang pola pikir dan pengelolaan keuangan agar menjadi nasabah dapat menjadi wirausaha yang berhasil.

Daya Tumbuh Komunitas Daya Tumbuh Komunitas bertujuan untuk memberdayakan komunitas nasabah dengan kebutuhan, minat dan komitmen yang sama untuk bekerjasama menjangkau pasar potensial dan mendorong pola hidup yang lebih sehat. Selama tahun 2014, kegiatan Daya Tumbuh Komunitas fokus pada pembukaan kesempatan bagi komunitas-komunitas potensial agar dapat terus bertumbuh. Daya Tumbuh Komunitas merupakan program adopsi komunitas untuk meningkatkan keterampilan, keberhasilan usaha dan kesehatan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan berkelanjutan, pembukaan akses pasar dan informasi. Di bawah kegiatan Daya Tumbuh Komunitas, berbagai inisiatif kegiatan telah dilaksanakan untuk membantu keluarga pra-sejahtera mengembangkan usahanya dan mencapai hidup yang lebih baik. Di tahun 2014, telah dilaksanakan program pemberdayaan

152



tinjauan usaha

komunitas melalui program uji coba bagi para pengrajin rotan di Plumbon-Cirebon, pengrajin Batik di Tengah Tani-Cirebon dan kelompok wirausaha penjahit pakaian di Sukun-Malang serta Pakis-Malang.

Sahabat Daya Sahabat Daya merupakan program relawan yang mengajak semua pemangku kepentingan BTPN Syariah, termasuk para karyawan Bank untuk berpartisipasi dalam program Daya. Melalui program relawan Sahabat Daya, karyawan dapat berbagi kiat-kiat sukses dan kesehatan untuk memberi inspirasi kepada masyarakat untuk hidup yang lebih baik.



daya

data perusahaan

informasi keuangan

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN KONDISI NON KEUANGAN Daftar konsultan dan penasehat Nama Konsultan Bambang Kuswijayanto

Tujuan Sebagai Project Management Office (PMO) dalam rangka Konversi.

Mengkoordinasikan Project Pemisahan (Spin-off) UUS BTPN yang didahului dengan Project Konversi Bank yang akan diakuisisi BTPN sebagai modal pemisahan (Spinoff) UUS BTPN;

Periode Kontrak Mei 2013 – 23 Mei 2014

Juni 2013 – 14 Juli 2014

Ruang Lingkup Pekerjaaan 1.

Sebagai Project Management Office (PMO) yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan memastikan proses Konversi Bank target menjadi Bank Umum Syariah dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat pada Kebijakan Konversi (Conversion Manual);

2.

Melakukan koordinasi dengan semua unit/bagian/divisi di BTPN yang terkait dengan proses Konversi;

3.

Mengkoordinir kegiatan konsultan pendamping lainnya yang terdiri dari konsulan hukum, konsultan keuangan, konsultan penilai yang dipilih oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dan sesuai dengan keperluan Konversi sehingga pelaksanaan transfer asset dapat terlaksana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan menjalankan peran co-arranger dari Tim Proyek dalam proses pengadaan konsultan pendamping dimaksud;

4.

Memberikan masukan/opini terkait proses Konversi.

1.

Melakukan Pendampingan dalam pelaksanaan Spinoff Unit Usaha Syariah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (UUS BTPN) yang meliputi:

2.

a.

Persiapan pelaksanaan penyusunan berbagai dokumen-dokumen untuk pengajuan Ijin Spin Off;

b.

Persiapan Migrasi (phase out) transfer aset dari UUS ke Bank Umum Syariah (BUS) dan diakhiri dengan pendampingan awal pelaksanaan transfer aset;

c.

Melakukan koordinasi dengan semua unit/bagian/ divisi di PT Bank BTPN Tbk terkait proses Spin-off;

d.

Melakukan koordinasi kegiatan dengan konsultan pendamping lainnya yang terdiri dari konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan penilai dan notaris;

e.

Turut menghadiri rapat dengan otoritas dalam rangka Spin-off.

Memberikan masukan/opini terkait dengan proses Spin-off.


153

ikhtisar utama

laporan manajemen

Nama Konsultan Grameen Foundation

1.

2.

3.

profil perusahaan

Tujuan

Periode Kontrak

Melakukan kajian atas Produktivitas Bisnis;

1 September 2014 – 30 Juni 2015

Melakukan kajian atas rancangan Produk Pembiayaan; Melakukan kajian atas strategi bisnis secara umum


tinjauan usaha

Ruang Lingkup Pekerjaaan 1.

Memberikan dan menyediakan jasa konsultasi kepada Bank terhadap potensi pasar.

2.

Memberikan jasa konsultasi dalam hal Bank menjajaki dan menjangkau nasabah pra-sejahtera;

3.

Memberikan jasa konsultasi kepada Bank dalam hal penyediaan produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah;

4.

Memberikan jasa konsultasi kepada Bank dalam mengembangkan layanan microfinance kepada nasabah pra sejahtera di Asia.

JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Selama tahun 2014 tidak terdapat internal fraud yang mempengaruhi kondisi keuangan BTPN Syariah secara signifikan.

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Selama tahun 2014, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang signifikan di BTPN Syariah.

KASUS LITIGASI Kasus litigasi adalah kasus perdata dan pidana yang ditindaklanjuti dengan proses hukum. Selama tahun 2014, tidak terdapat kasus litigasi yang signifikan di BTPN Syariah.

BENTURAN KEPENTINGAN Benturan kepentingan adalah keadaan dimana konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama. Selama tahun 2014, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah.

154




daya

data perusahaan

informasi keuangan

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN PENDAPATAN DANA HALAL DAN NON HALAL

Selama tahun 2014, penyaluran dana kebajikan sebesar Rp48 juta dilakukan ketika Unit Usaha Syariah masih tergabung dalam BTPN.

Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BTPN Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam Bank Syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG.

Sejak tanggal Bank beroperasi sebagai bank umum syariah, Bank belum menunjuk suatu lembaga untuk mengelola sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan.

Pendapatan non halal yang menjadi sumber dana sosial BTPN Syariah terdiri dari: 1. Pendapatan yang berasal dari jasa giro yang diterima oleh Bank dari giro pada Bank Konvensional;

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial kebajikan.

2. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

PENDAPATAN NON HALAL, ZAKAT DAN INFAQ (dalam jutaan rupiah) Sumber Dana Kebajikan pada awal periode

176

Sumber Dana Kebajikan Pendapatan non-halal Infaq dan shadaqah Denda

34 15 19

Penggunaan Dana Kebajikan

(48)

Kenaikan Sumber Dana Kebajikan

(14)

Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode

162


155

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


data perusahaan hal.156-161

156


tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan

Nasabah Pembiayaan, Sentra Praya Barat, Nusa Tenggara Barat.


157

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

pejabat eksekutif Nama

Jabatan

Internal Audit Sri Wulan Purnomo Lestari

Internal Audit Head

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di Bank Permata.

Dewo Triatmoko

Operations Strategy & Development Head

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di Bank BCA Syariah, Bank UIB dan Bank NISP.

Mohamad Rizal

Operation Services Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di Bank Mega dan Bank Danamon.

Pasu Donnaria

HC Operations & Quality Assurance Head

Bergabung sejak 2012. Sebelumnya di Bank OCBC NISP dan Bank Danamon.

Budi Yunawan Saleh

Corporate Service Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di Bank Danamon dan AIG Life

Dewi Nuzulianti

Corporate HC Head

Begabung sejak 2009. Sebelumnya di Bank Permata.

Ign Widyo Supratignyo

Legacy Portfolio (Care Taker)

Bergabung sejak 1993.

Jodi Ng

IT PMO & Business Alliance Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di GE Money.

Her Purwoko

IT Operation, Infrastructure & Service Delivery Head

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di Asuransi Astra Buana dan Bank Permata.

Her Purwoko (Pjs)

IT Planning and Governance Head

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di Asuransi Astra Buana dan Bank Permata.

Ahmad Yani

IT Application Development Head

Bergabung sejak 2014.Sebelumnya di Bank Permata.

Operasional

Teknologi Informasi

158



daya

Nama


data perusahaan

informasi keuangan

Jabatan

Bisnis Roy Iskandar

Corporate & Business Planning Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di HSBC dan Bank Danamon.

Shita Satyawati Priandani

Funding Sales Head

Bergabung sejak 2009. Sebelumnya di Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri

Johanes Hermawan Sugianto

Sales & Distribution Head 1

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di Bank Danamon.

Abianti Riana

Sales & Distribution Head 2

Bergabung sejak 2012.Sebelumnya di CIMB Auto Finance dan CIMB Niaga

Ade Fauzan

Product Development Head

Bergabung sejak 2013. Sebelumnya di Bank Permata dan Bank Maybank Syariah.

Adriani Surono

HC BP Management Head

Bergabung sejak 2009. Sebelumnya di Bank Permata, TASS Consulting dan Bank Danamon.

Dharma Putera

Financing Risk Head

Bergabung sejak 2014. Sebelumnya di Adira Kredit dan Citibank.

Muhammad Syarif Surbakti

Research & Partnership Development

Bergabung sejak 2012. Sebelumnya di Bank CIMB Niaga, PT Musys Cemerlang dan Bank Mualamat Indonesia.

Dwiyono Bayu Winantio

Business Support & Development Head

Bergabung sejak 2014. Sebelumnya di Bank UOB dan Bank CIMB Niaga.

Kepatuhan & Manajemen Risiko Rena Mutia Indriani

Compliance Head

Bergabung sejak 2014. Sebelumnya di Bank BRI Syariah dan Bank Permata.

Hari Pudjo Santoso

Risk Management Head

Bergabung sejak 2009. Sebelumnya di Bank ABN Amro dan Citibank

Yunita Cahaya Haerani

Legal Head

Bergabung sejak 2013. Sebelumnya di Citibank dan AIA Financial.


159

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

produk dan layanan pembiayaan

“tidak hanya memberikan akses dan kebutuhan modal usaha (keuangan inklusif), pembiayaan btpn Syariah memberikan program pemberdayaan bagi jutaan nasabahnya”. Paket Masa Depan (PMD) menjadi produk unggulan kami di program pembiayaan. Seiring dengan pertumbuhan dan kebutuhan nasabah pembiayaan, BTPN Syariah akan terus melahirkan inovasi baru demi memperbaiki kehidupan nasabah dan keluarganya. Info Produk: PMD merupakan pembiayaan senilai Rp1-3 juta yang dibayarkan melalui cicilan setiap dua minggu dalam waktu satu tahun. Di akhir periode, nasabah dapat menerima pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar 100% dari plafon semula. PMD mencakup empat elemen yakni: memberikan solusi keuangan, perencanaan keuangan sederhana, partisipasi kelompok dan melibatkan karyawan BTPN Syariah untuk bertindak sebagai fasilitator dan menjadi teladan bagi nasabah BTPN Syariah.

pendanaan Tabungan Citra iB Melalui perjanjian bagi hasil (akad Mudharabah Mutlaqah) nasabah mendapat kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang BTPN Syariah dan bebas biaya administrasi bulanan. Taseto Premium iB Selain mendapatkan imbal hasil optimal, tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad Mudharabah Mutlaqah) ini mendapatkan keleluasaan melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan*) Deposito Berjangka iB Penempatan deposito dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad Mudharabah Mutlaqah) antara Bank (Mudharib) dengan nasabah sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) dengan jangka waktu yang bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 dan 24 bulan. Paket Masa Depan (PMD) iB Paket Pembiayaan, Tabungan dan Asuransi yang ditujukan khusus kepada perempuan pra/cukup sejahtera, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad Wakalah Wal Murabahah) untuk pembiayaan dan perjanjian titipan (akad Wadiah)untuk tabungan. Paket masa depan memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaankebiasaan baik nasabah yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling bantu. Giro iB Produk penempatan dana menggunakan akad Wadiah, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/Bilyet Giro.

*) Syarat dan Ketentuan Berlaku

160



daya


data perusahaan

informasi keuangan

jaringan kantor KANTOR PUSAT Menara Cyber 2, Lt. 34 JL H.R. Rasuna Said Kav. X-5 No 13 - 12950 Telp. 021 30026400 KANTOR CABANG JAKARTA Rukan Plaza 5 Pondok Indah Kav A.12 - 12420 Telp. 021 29428280 Jl. Casablanca Kav. 18 Wisma Staco Lt.7 - 12870 Telp. 021 8355599 BANDUNG JL. Sunda No 27 D Bandung - 40112 Telp. 022 4234241 SEMARANG Jl. Pamularsih No. 17 Semarang - 50149 Telp. 024 7622280 JL. Veteran No 7 Semarang - 50231 Telp. 024 8413914

SURABAYA JL. Darmahusada No. 136 Kota Surabaya - 60132 Telp. 031 5956259

MATARAM JL. Panca Usaha No 31, Cakranegara Barat - 83231 Telp. 0370 639409

BANDA ACEH JL. Sri Ratu Safiatuddin, Gampong Peunayong 23121 Telp. 0651 21276

BANJARMASIN JL. Ahmad Yani Km. 3,5 No 69, Banjarmasin - 70235 Telp. 0511 327662

MEDAN JL. Setiabudi, Komplek Setiabudi Blok B. 1A 20132 Telp. 0618 225528 PADANG JL. Pemuda No 24, Olo Padang Barat, Padang 25117 Telp. 0751 21001 PEKANBARU JL. Tuanku Tambusai No 320 Pekanbaru, Riau 28000 Telp. 0761 31422

JL. Majapahit No 330 A, Palebon Pedurungan - 50199 Telp. 0247 6584656

PALEMBANG JL. Kapten A.Rivai No 403 D Ilir Barat I 30136 Telp. 0711 373596

TEGAL Jl. Mayjen Sutoyo Barat 31 Kagok Slawi wetan - 52411 Telp. 0283 6198554

PALANGKARAYA JL. Ahmad Yani No. 2 Palangkaraya - 73112 Telp. 0536 4200409

YOGYAKARTA Jl. Bugisan No.37, Patangpuluh Wirobrajan - 55251 Telp. 0274 389881

LAMPUNG JL. Wolter Monginsidi No 15 Bandar Lampung 35119 Telp. 0721 242941

Komp Seturan Plaza Hall Utara, Seturan Raya - 55281 Telp. 0274 4332615

KUPANG JL. Irian Jaya, Kel Fatubesi Kelapa Lima - 85226 Telp. 0380 821487

PONTIANAK JL. Ahmad Yani No. 38 B Pontianak - 78122 Telp. 0561 571444 SAMARINDA JL. Dr. Sutomo No. 8A, Kota Samarinda - 75125 Telp. 0541 739193 MAKASSAR JL. Hertasning 88 C Makassar - 90222 Telp. 0411 885572 KENDARI JL. Sao-Sao No. 207 Kota Kendari - 93118 Telp. 0401 3193746 KANTOR CABANG PEMBANTU UNGARAN Jl. Raya Karangjati No.31 Karangjati-Bergas 50661 Telp. 0298 521309 PEKALONGAN Jl. KHM Mansyur No 111 Bendan, Pekalongan 51119 Telp. 0285 429756 BANTUL Jl. Wahid Hasim,Gose Ringinharjo, Kec. Bantul 55711 Telp. 0274 367626 SLEMAN Jl.Raya Magelang 37 Mulungan Wetan, Sendangadi 55285 Telp. 0274 865595

Catatan: Tidak termasuk Kantor Fungsional Operasional (KFO) dan Layanan Syariah Bank.


161

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2014 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dewan Komisaris

Kemal Azis Stamboel Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Dewie Pelitawati


Komisaris/ Komisaris Independen

Komisaris

Direksi


162

Ratih Rachmawaty

Rosi Susanti


Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Setiasmo

Gatot Adhi Prasetyo

Direktur Teknologi Informasi




daya


data perusahaan

informasi keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan.


163

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan

informasi keuangan hal.164-283

164



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan


165

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER/DECEMBER 2014 DAN/AND 2013

166



daya


data perusahaan

informasi keuangan


167

ikhtisar utama

168

laporan manajemen

profil perusahaan



tinjauan usaha


daya


data perusahaan

informasi keuangan


169

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2014

2013

ASET Kas Giro dan penempatan pada Bank Indonesia Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia

ASSETS 6

53,603

1,106

2f,7

466,373

11,854

1,346

-

467,719

11,854

Current accounts and placements with Bank Indonesia Accrued income of placement with Bank Indonesia

Giro pada bank lain

2g,8

9,698

5,407

Current accounts with other banks

Penempatan pada bank lain Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

2h,9

374,000

70,500

Placements with other banks Less: Allowance for impairment losses

Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan margin tangguhan sebesar Rp 581.449 (2013: Nihil) Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

Pinjaman yang diberikan Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

2e

2i,10

(3,740)

-

370,260

70,500

-

10

32,392

-

2e

(33,092)

-

2,498,387

-

2j,11

-

183,245

2e

-

(5,026)

-

178,219

-

4,936

Marketable securities Available-for-sale Prepayments

Biaya dibayar dimuka

2k,12

35,740

3,961

Aset tetap Dikurangi: Akumulasi penyusutan

2l,13

163,037 (28,341)

16,640 (5,174)

134,696

11,466

19,953 (4,969)

5,898 (2,370)

14,984

3,528

Aset tak berwujud Dikurangi: Akumulasi amortisasi

Murabahah receivables net of deferred margin income of Rp 581,449 (2013: Rp Nil) Accrued income of murabahah receivables Less: Allowance for impairment losses

2,499,087

Efek-efek Tersedia untuk dijual

14

Loans Less: Allowance for impairment losses

Property, plant and equipment Less: Accumulated depreciation

Intangible assets Less: Accumulated amortisation

Aset pajak tangguhan

2u,19c

9,126

1,580

Deferred tax assets

Aset lain-lain Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

2m,15

139,822

7,905

Other assets Less: Allowance for impairment losses

Aset atas operasi yang dihentikan

2e

(50)

(24)

139,772

7,881

46,513

-

Assets on discontinued operations

3,780,498

300,438

TOTAL ASSETS

2w,34

JUMLAH ASET

170

Cash

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. LAPORAN TAHUNAN 2014 . PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

Halaman 1/1 Page

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.


daya


data perusahaan

informasi keuangan



2014

2013 LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera

LIABILITIES 2n,16

5,363

1,142

Liabilities due immediately

Bagi hasil yang belum dibagikan

17

10,039

-

Undistributed revenue sharing

Simpanan nasabah Giro wadiah - Pihak ketiga

2o 18a

20,000

-

Deposits from customers Wadiah demand deposits Third parties -

493,240

-

Wadiah saving deposits Third parties -

-

3,794

Demand deposits Third parties -

-

468 36,066

Saving deposits Related parties Third parties -

-

81,946

Time deposits Third parties -

513,240

122,274

2u,19a

24,405

562

20

97,294

310

Other liabilities

23,531 292

6,317

Employee benefits Bonus and tantiem Post employment benefit -

23,823

6,317

6,641

-

680,805

130,605

Tabungan wadiah - Pihak ketiga

18b

Giro - Pihak ketiga

18c

Tabungan - Pihak berelasi - Pihak ketiga Deposito berjangka - Pihak ketiga

Utang pajak Liabilitas lain-lain Imbalan kerja karyawan - Bonus dan tantiem - Imbalan pasca kerja

Liabilitas atas operasi yang dihentikan

2d,18d

18e

2t, 36

2w,34

JUMLAH LIABILITAS DANA SYIRKAH TEMPORER

2p

Bukan bank Tabungan mudharabah Deposito mudharabah

21 22

Taxes payable

Liabilities on discontinued operations TOTAL LIABILITIES TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER

17,440 2,176,824

-

Non-bank Mudharabah saving deposits Mudharabah time deposits

2,194,264

-

TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. LAPORAN TAHUNAN 2014 . PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

Halaman 1/2 Page

171

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



2014

2013

EKUITAS Modal Saham Nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per saham, Modal dasar – 640.000 saham (2013: 250.000 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh – 533.333 saham (2013: 160.000 saham)

SHAREHOLDERS’ EQUITY

23

Tambahan modal disetor Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual-setelah pajak tangguhan

34

160,000

263,320

-

Additional paid-in capital

-

(2)

Unrealised losses on available for sale investment securities net of deferred tax

Saldo laba

108,776

9,835

Retained earnings

JUMLAH EKUITAS

905,429

169,833

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY

300,438

TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

172

533,333

Capital Stock Nominal value Rp 1,000,000 (full amount) per share, Authorized – 640,000 shares, (2013: 250,000 shares) Issued and fully paid capital 533,333 shares (2013: 160,000 shares)

3,780,498


Halaman 1/3 Page



daya


data perusahaan

informasi keuangan

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Notes

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2014

2013

OPERASI YANG DILANJUTKAN KEGIATAN SYARIAH Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib Pendapatan dari jual beli Pendapatan usaha utama lainnya Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana Syirkah temporer

CONTINUING OPERATIONS

1,007,366 30,367

SHARIA BUSINESS Income from fund management by the Bank as Mudharib Income from sales and purchases Other main operating income

1,037,733

-

(168,814)

-

Third parties’ shares on return of temporary Syirkah funds

868,919

-

Bank shares’ in profit sharing

7,264

-

OTHER OPERATING INCOME

2s 29 30

(427,625) (262,093)

-

2e,31 32

(19,618) (42,286)

-

124,561

-

NET OPERATING INCOME

(128)

-

Non-operating expense - net

124,433

-

(40,464) 7,076

-

(33,388)

-

91,045

-

INCOME FOR THE YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS

173

DISCONTINUED OPERATION Income for the year from discountinued operation

2q 25 26

2r, 27

Hak bagi hasil milik bank PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif Beban operasional lainnya

2s,28

PENDAPATAN OPERASIONAL-BERSIH Beban non-operasional - bersih

33

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK - Kini - Tangguhan

19b 19c

LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN OPERASI YANG DIHENTIKAN Laba tahun berjalan dari operasi yang dihentikan Beban komprehensif lain-lain

2w,34

7,897

34

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK

OTHER OPERATING EXPENSE Salaries and benefits General and administrative Provision for allowance for impairment losses on earning and non earning assets Other operating expenses

INCOME BEFORE TAX TAX EXPENSE Current Deffered -

-

(2)

Other comprehensive expense

98,942

171

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX



Halaman 2/1 Page

173

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and Catatan/ fullyNotes paid capital Saldo per 1 Januari 2013 Total pendapatan komprehensif tahun berjalan Saldo per 31 Desember 2013 Total pendapatan komprehensif tahun berjalan Dampak penerapan PSAK 38 - Selisih antara nilai bersih dengan nilai pengalihan - Total pendapatan komprehensif periode berjalan sejak tanggal sepengendalian sampai dengan tanggal Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah Saldo per 31 Desember 2014

174

34

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital

Kerugian yang belum direalisasi atas efekefek dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan/ Unrealised losses on available for sale investment securities - net of deferred tax

Cadangan umum dan wajib/ General and legal reserves

150,000

10,000

10,000

(10,000)

2,206

-

Saldo laba/ Retained earnings

Ekuitas bersih/ Shareholders’ equity - net

7,456

169,662

Balance as at 1 January 2013

-

(2)

173

171

Total comprehensive income for the year

(2)

7,629

169,833

Balance as at 31 Desember 2013

660,732

160,000

-

2,206

373,333

226,667

-

2

60,730

-

-

-

-

-

-

36,653

-

-

-

-

-

-

-

38,211

533,333

263,320

2,206

-

106,570


Halaman 3/1 Page

Total comprehensive income for the year Impact of the application of SFAS 38 Difference between net book value and 36,653 transfer value Total comprehensive income for the period starting from the date of under common control until the date of the Bank operate as sharia 38,211 commercial bank

905,429

Balance as at 31 Desember 2014



daya


data perusahaan

informasi keuangan

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Notes ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan pendapatan dari pengelolaan dana Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer Penerimaan pendapatan administrasi Penerimaan dari piutang yang dihapusbukukan Pembayaran imbalan kerja Pembayaran beban usaha lainnya Pembayaran beban non-operasional - bersih

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2014

1,017,839

10g

Pembayaran pajak Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi: Penurunan/(kenaikan) aset operasi: Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Piutang murabahah Pinjaman yang diberikan Aset lain-lain Aset atas operasi yang dihentikan Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi: Liabilitas segera Simpanan nasabah Liabilitas lain-lain Liabilitas atas operasi yang dihentikan Kenaikan dana syirkah temporer

2013

(160,507) 7,645

(8,925) 2,355

436 (412,710) (267,867)

(38,814) (16,412)

(128)

(524)

184,708

6,303

(2,227)

(1,024)

Payment of tax

5,279

Cash flows before changes in operating assets and liabilities

182,481

(50,000) 4,936 (2,499,087) (144,673) 131,892

10 11 15 34 16 18

4,221 513,240 103,936

34

(115,633) 2,194,264

Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi

68,623

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Receipt of income from fund management Payment of profit sharing for temporary syirkah funds Receipt of administrative income Receipts from recovery of receivable written off Payment of employee benefit Payment of other operating expense Payment of non-operational expense - net

325,577

Changes in operating assets and liabilities: Decrease/(increase) in operating assets: Placements with bank Indonesia and other bank 2,400 Marketable securities Murabahah receivables (19,290) Loans (2,626) Other assets - Assets on discontinued operations Increase/(decrease) in operating liabilities: 724 Liabilities due immediately (48,309) Deposits from customer (187) Other liabilities Liabilities on discontinued operations - Increase in temporary syirkah funds (62,009)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Net cash flow provided from/ (used in) operating activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Efek-efek untuk tujuan investasi

-

Hasil penjualan aset tetap

-

(2,500)

Pembelian aset tetap Pembelian aset tak berwujud

(146,715) (14,055)

(558) (1,275)

Investment securities Proceeds from sale of property, plant and equipment Purchase of property, plant and equipment Purchase of intangible assets

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

(160,770)

(4,332)

Net cash flow used in investing activities

1

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Penerimaan dari imbalan kas atas akuisisi

600,000

-

Proceeds from cash consideration in relation to acquisition

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

600,000

-

Net cash flow provided from investing activities



Halaman 4/1 Page

175

ikhtisar utama

laporan manajemen

profil perusahaan


tinjauan usaha

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Notes

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2014

KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

764,807

(66,341)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

88,867

155,208

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

853,674

88,867

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari: Kas Giro dan penempatan pada Bank Indonesia jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan

6

53,603

1,106

7 8

146,373 9,698

11,854 5,407

9

644,000

70,500

Cash and cash equivalents at end of the year consist of: Cash Current accounts and placements with Bank Indonesia matured within threemonths or less since placement date Current accounts with other banks Placements with other banks matured within three months or less since placement date

853,674

88,867

Total

Jumlah

176

2013


Halaman 4/2 Page



daya


data perusahaan

informasi keuangan

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Notes Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib Pendapatan dari jual beli Pendapatan usaha utama lainnya

Pengurang Pendapatan periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima: Pendapatan keuntungan murabahah Pendapatan usaha utama lainnya

Penambah Pendapatan periode sebelumnya yang kas diterima pada periode berjalan: Penerimaan pelunasan pendapatan keuntungan murabahah Pendapatan usaha utama lainnya

STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2014

25 26

Dirinci atas: Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan

1,007,366 30,367

-

1,037,733

-

Income from fund management by the bank as mudharib Income from sales and purchases Other main operating income

Deductions Current period income in which the cash and cash equivalents were not received: 25 25

15 15

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana

2013

2r, 27

17

(4,675) (1,346)

-

(6,021)

-

12,724 922

-

13,646

-

1,045,358

-

876,544

-

168,814

-

158,775

-

10,039

-

168,814

-


Murabahah margin income Other main operating income

Additions Prior period income in which the cash were received during the current period: Receipt of settlement from murabahah margin income Other main operating income

Available income for revenue sharing Sharia Bank’s share from revenue sharing Fund owners’ share from revenue sharing Details of: Fund owners’ share on distributed revenue sharing Fund owners’ share on undistributed revenue sharing


Halaman 5/1 Page

177

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Notes Sumber Dana Zakat pada awal periode

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2014

-

-

Sources of Zakat Funds at beginning of the period

-

-

Sources of Zakat Funds Zakat from Banks Zakat from non-bank parties

-

-

-

-

Uses of Zakat Funds

Kenaikan Dana Zakat

-

-

Increase in Zakat Funds

Sumber Dana Zakat pada akhir periode

-

-

Sources of Zakat Funds at end of the period

2v

Sumber Dana Zakat Zakat dari Bank Zakat dari pihak luar bank

Penggunaan Dana Zakat

178

2013

2v


Halaman 6/1 Page



daya


data perusahaan

informasi keuangan

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Notes Sumber Dana Kebajikan pada awal periode

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2014

2013 176

-

Source of Qardhul Hasan Funds at beginning of the period

Sumber Dana Kebajikan Pendapatan non-halal Denda

15 19

-

Source of Qardhul Hasan Funds Non-halal income Penalty

Jumlah

34

-

Total

(48)

-

Use of Qardhul Hasan Funds

Kenaikan Sumber Dana Kebajikan

(14)

-

Increase in Qardhul Hasan Funds

Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode

162

-

Source of Qardhul Hasan Funds at end of the period

Penggunaan Dana Kebajikan

2v

2v



Halaman 7/1 Page

179

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

INFORMASI UMUM a.

180

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 1.

Pendirian bank dan informasi umum

GENERAL INFORMATION a.

Bank establishment information

and

general

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah” atau “Bank”) awalnya didirikan dengan nama PT Bank Sahabat Purba Danarta (“BSPD”). Perubahan nama tersebut didasarkan pada perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) Republik Indonesia (“RI”) dalam Surat Keputusan (“SK”) No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah” or the “Bank”) was initially established under the name of PT Bank Sahabat Purba Danarta (“BSPD”). The change in name was based on the changes to the entire Articles of Association as set forth in Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 juncto Notarial Deed No. 30 dated 25 September 2013 of Notary Hadijah, S.H., M.Kn. and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU50529.AH.01.02 year 2013 dated 1 October 2013 regarding Approval of Amendment to the Articles of Association and has been published in the State Gazette No.94 year 2013, in supplement of the State Gazette No. 124084 dated 22 November 2013.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“UUS BTPN”) dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“BTPN”) yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 dari Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

On 20 January 2014, the Shareholders’ Extraordinary General Meeting of BTPN approved the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") which was notarised by Notarial Deed No. 8 of Notary Hadijah, S.H., M.Kn. The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 which has been amended by PBI No. 15/14/PBI/2013 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, the approval of the conversion permit and spin-off permit.

Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.Kep-49/D-03/2014.

On 22 May 2014, the Bank has received its permit from Bank Indonesia regarding conversion of PT Bank Sahabat Purba Danarta based on the Decision Letter of Board of Commissioner of Financial Services Authority (“FSA”) No.Kep-49/D-03/2014.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Bank memperoleh izin pemisahan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berdasarkan Surat OJK No: S17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia (“BI”) dengan surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

On 23 June 2014, the Bank has received its spin-off permit from Financial Services Authority (“FSA”) based on the Letter of OJK No: S-17/PB.1/2014. The spin-off of UUS BTPN was made under Spin-off Deed No. 8 dated 4 July 2014 and was notarised by Hadijah, S.H., M.Kn. Notary in Jakarta. Furthermore, the spin-off became effective on 14 July 2014 and started its operational activity based on sharia principles, as reported to Bank Indonesia (“BI”) through its letter No. S.031/DIR/LG/VII/2014 dated 17 July 2014 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Commercial Sharia Bank Resulting from the Spin-Off.


Halaman 8/1 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan


NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

INFORMASI UMUM (lanjutan) a.

Pendirian (lanjutan)

bank

dan

1. informasi

umum

GENERAL INFORMATION (continued) a.

and

general

The Bank’s head office is located at Menara Cyber 2 34th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Block X-5 No.13, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Cyber 2 Lantai 34, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Kuningan, Jakarta Selatan 12950. b.

Bank establishment information (continued)

Akuisisi Bank

b.

Bank Acquisition

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia (”BI”) menyetujui rencana BTPN untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta (”BSPD”) melalui suratnya No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum syariah.

On 19 July 2013, Bank Indonesia (“BI”) approved the plan of BTPN to acquire 70% shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta (“BSPD”) through its letter No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia which subject to the changes of BSPD business activities from a conventional bank into a sharia bank.

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 yang keduanya dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., dimana BSPD mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (”BTPNS”). Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (”Menhumkan”) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02 Tahun 2013 tertanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Bank dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

Based on Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 juncto Notarial Deed No. 30 dated 25 September 2013, both were made by Hadijah, S.H., M.Kn., where BSPD changed its name to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPNS”). The change above was subsequently approved by the Minister of Law and Human rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-50529.AH.01.02 Year 2013 dated 1 October 2013 regarding Approval of Amendment to the Bank’s Articles of Association and has been published in the the State Gazette No. 94 Year 2013, Supplement No. 124084 dated 22 November 2013.

Berdasarkan akta notaris dari Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., No. 26 dan No. 27 tanggal 30 Januari 2014, BTPN telah melakukan akuisisi atas BTPNS dan menjadi pemegang saham mayoritas dari BTPNS. Hal ini telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.10-04338 tertanggal 12 Februari 2014.

Based on notarial deed of Notary Hadijah S.H., M.Kn., No. 26 and No. 27 dated 30 January 2014, BTPN has acquired BTPNS and has become majority Shareholders of BTPNS. It was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.10-04338 dated 12 February 2014.

Pada tanggal 4 Februari 2014, BTPN telah melakukan pembayaran terkait akuisisi sebesar Rp 600.000 yang terdiri dari modal dasar dan agio saham masing-masing sebesar Rp 373.333 dan Rp 266.667.

On 4 February 2014, BTPN has paid the total consideration of the acquisition amounting to Rp 600,000 in the form of authorised capital and paid in capital amounting to Rp 373,333 and Rp 266,667, respectively.


Halaman 8/2 Page

181

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



INFORMASI UMUM (lanjutan) c.

1.

GENERAL INFORMATION (continued)

Perubahan Kegiatan Usaha

c.

Based on Decision Letter of Board of Commissioner Financial Services Authority No. Kep-49/D-03/2014 dated 22 May 2014, the Bank obtained approval to change its business activities from conventional commercial bank to commercial bank which conduct business activities based on sharia principle. During 60 (sixty) days after the decision, the Bank must conduct its business activity based on sharia principle and at the latest 1 (one) year after the decision, the Bank must settle all of its loans and obligations to customers from conventional activities. The Bank started to operate as sharia commercial bank on 14 July 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep49/D-03/2014 tanggal 22 Mei 2014, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah keputusan, Bank wajib menyelesaikan seluruh pinjaman yang diberikan dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 14 Juli 2014. d.

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan dan Komite Audit

d.

Boards of Commissioners, Board of Directors, Board of Sharia Supervisory Committees and Audit Committe The compositions of the Boards Commissioners and Directors as at December 2014 and 2013 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2014

2013

Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris

Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati Taras Wibawa Siregar

Ida Purwaningsih Dwi Poetra Sedjati -

Direksi Direktur Utama Direktur Bisnis Direktur Kepatuhan Direktur Direktur

Harry A.S. Sukadis Ratih Rachmawaty Rosi Susanti Gatot Adhi Prasetyo Setiasmo

Gatot Adhi Prasetyo Mohamad Rizal Sigit Suryanto -

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2014 Dewan Pengawas Syariah Ketua Anggota

Drs. H. Amidhan KH. Ahmad Cholil Ridwan,Lc

Susunan Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 2014 Komite Audit Ketua Anggota Anggota Anggota


Halaman 8/3 Page

of 31

Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Commissioner Board of Directors President Director Business Director Compliance Director Director Director

The composition of the Sharia Supervisory Board as at 31 December 2014 and 2013 are as follows: 2013 -

Board of Sharia Supervisory Committees Chairman Member

The composition of Audit Committee established by the Board of Commissioners are as follows: 2013

Kemal Aziz Stamboel Ida Purwaningsih Taras Wibawa Siregar P. Theodorus Basuki Hadiprajitno Aziz Budi Setiawan Buyung Syamsudin Muhammad Faisal Muchtar -

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah 10.828 dan 689 orang (tidak diaudit).

182

Changes in Business Activities

Audit Committee Chairman Member Member Member

As at 31 December 2014 and 2013, the Bank has 10,828 and 689 permanent employees, respectively (unaudited).


daya


data perusahaan

informasi keuangan



KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.

ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (”BTPNS”) ini disusun oleh Direksi dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 6 April 2015.

The financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syaraiah (“BTPNS”) were prepared by Board of Directors and authorised for issuance by the Board of Directors on 6 April 2015.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank’s financial statements are set out below:

a.

a.

Dasar penyusunan laporan keuangan

Basis of financial statements preparation

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”). Selain itu, Bank juga menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

The financial statements have been prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”). Furthermore, the Bank also applied generally accepted accounting principles issued by The Indonesian Institute of Accountants (IAI), as long as it is not contradictory with sharia principle.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Syariah yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan termasuk PSAK No. 101 (Revisi 2011) tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 (Revisi 2013) tentang “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 105 tentang “Akuntansi Mudharabah”, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

The Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) Sharia used for the presentation of the financial statements, include: SFAS No. 101 (Revised 2011), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2013), "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah”, and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI).

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2011), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

Based on SFAS No. 101 (Revised 2011), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Laporan posisi keuangan; Laporan laba rugi komprehensif; Laporan arus kas; Laporan perubahan ekuitas; Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; (vi) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (viii) Catatan atas laporan keuangan.

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Statements of financial position; Statements of comprehensive income; Statements of cash flows; Statements of changes in equity; Statements of reconciliation of income and revenue sharing; (vi) Statements of sources and uses of zakat funds; (vii) Statements of sources and uses of qardhul hasan funds; and (viii) Notes to the financial statements.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Statements of financial positions, statements of comprehensive income, statements of cash flow, and statements of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

The financial statements are presented on the historical cost basis unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except for the statement of cash flow.


Halaman 8/4 Page

183

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha


KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) a.

184


Dasar penyusunan (lanjutan)

laporan

2. keuangan

ACCOUNTING POLICIES (continued) a.

Basis of financial statements preparation (continued)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (accrual basis) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (cash basis).

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Statements of sources and uses of zakat funds and qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank’s role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber penggunaan dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Statements of sources and uses of zakat funds show the sources and uses of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds in a particular date.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak, dan shadaqah berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Zakat is some of the wealth that must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq, and shadaqah funds are from Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Statements of sources and uses of qardhul hasan funds shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance in a particular date.

Dana kebajikan atas usaha telah didistribusikan ketika usaha syariah masih tergabung dalam unit usaha syariah di tahun 2014. Sejak tanggal terjadinya pemisahan unit secara legal dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, Bank belum menunjuk pengelola dana kebajikan.

Qardhul hasan funds has been distributed when the sharia business was under the sharia business unit in 2014. Since the legal spin-off date and stated its operational activity based on sharia principal, Bank has not appointed an organisation to manage its qardhul hasan funds.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan kecuali dinyatakan lain, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.


Halaman 8/5 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b.

2.

Perubahan kebijakan akuntansi

ACCOUNTING POLICIES (continued) b.

Changes in accounting policies The followings are new interpretations of accounting standards that became effective starting 1 January 2014:

Berikut ini adalah interpretasi standar akuntansi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014: -

ISAK 27 “Pengalihan aset dari pelanggan”

-

-

ISAK 28 “Pengakhiran liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas” ISAK 29 “Biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi pada tambang terbuka”.

-

-

-

IFAS 27 “Transfer of assets from customer” IFAS 28 “Extinguishing financial liabilities with equity instrument” IFAS 29 “Stripping cost in the production phase of open surface mine”.

Pada saat ini, tidak ada dampak atas perubahan dan pencabutan standar akuntansi di atas yang relevan dan signifikan terhadap Bank.

At this time, there is no impact of the revision and withdrawal of accounting standard above which relevant and significant to the Bank.

Penerapan PSAK 50, Pembiayaan Murabahah

atas

SFAS 50, 55 and 60 implementation for Murabahah Financing

Pada tanggal 13 November 2013, DSAS-IAI mengesahkan PSAK 102 (Revisi 2013): Akuntansi Murabahah yang merupakan revisi PSAK 102 (2007): Akuntansi Murabahah. PSAK 102 (Revisi 2013) merupakan penyempurnaan dari pengaturan akuntansi murabahah yang mencakup murabahah transaksi pembiayaan. Penyempurnaan perlakuan akuntansi ini berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No. 84/DSNMUI/XII.2012 tentang Metode Pengakuran Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah.

On 13 November, 2013, DSAS-IAI authorises SFAS 102 (Revised 2013): Murabahah Accounting which is a revision of SFAS 102 (2007): Murabahah Accounting. SFAS No. 102 (Revised 2013) is a refinement of the accounting arrangements that include murabahah financing transactions. Refinement of this accounting treatment is based on the DSN-MUI fatwa No. 84/DSNMUI/XII.2012 regarding Revenue Recognition Method in Islamic Financial Institutions.

Berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2013) tersebut, penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang terkait aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.

Based on SFAS No. 102 (Revised 2013), the sellers who do not have significant risks associated with the ownership of the inventory for a murabahah transaction are sellers who implement murabahah financing transactions. The treatment of these transactions refer to SFAS 50: Financial Instruments: Presentation, SFAS 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, and SFAS 60: Financial Instruments: Disclosures, related to financial assets in the category of loans and receivables, which in the implementation is adapted to the principle, characteristics, and the term of sharia transaction.

Dalam akad murabahah, Bank juga dapat menanggung beban yang terkait langsung dengan pembiayaan yaitu biaya pemasaran.

In murabahah agreement, Bank could also incur direct expenses related to financing which is marketing expenses.

Biaya ini diatribusikan secara langsung dan harus diamortisasi selama masa akad sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011).

This expense directly attributable and should be amortised during the term of agreement as required by SFAS No. 55 (Revised 2011).

55

dan

60


Halaman 8/6 Page

185

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b.

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

b.

Changes in accounting policies (continued) SFAS 50, 55 and 60 implementation for Murabahah Financing (continued)

Penerapan PSAK 50, 55 dan 60 atas piutang murabahah untuk perhitungan imbal hasil efektif dilakukan secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2014, dengan mengikuti ketentuan transisi yang dijelaskan pada PSAK 102 (Revisi 2013).

Implementation SFAS 50, 55 and 60 on murabahah receivables for calculation of effective rate of return are conducted prospectively from January 1, 2014, following transitional provisions described in SFAS No. 102 (Revised 2013).

Perhitungan imbal hasil efektif untuk piutang murabahah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada tanggal 1 Januari 2014 ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan akhir akad.

The effective rate of return for murabahah receivables measured at amortised cost that were acquired prior to and still have remaining balance as of 1 January 2014 is calculated by referring to the future cash flows that will be generated from 1 January 2014 up to the maturity of the agreement.

Penerapan PSAK 102 (Revisi 2013) terkait penurunan nilai aset keuangan yang seharusnya berlaku sejak 1 Januari 2014 telah ditunda sampai 1 Januari 2015, berdasarkan surat dari OJK No.S-159/PB.13/2014 tanggal 3 Desember 2014.

The implementation of SFAS 102 (Revised 2013) regarding impairment of financial assets which would previously have been mandatorily applied as at 1 January 2014, have been postponed until 1 January 2015, based on Letter from OJK No. S-159/PB.13/2014 dated 3 December 2014.

60

Instrumen keuangan

c.

Financial instruments

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang, serta aset keuangan tersedia untuk dijual. Bank tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen Bank menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

The Bank classifies its financial assets into two categories of loans and receivables and available-for-sale financial assets. The Bank does not have financial asset classified as financial assets at fair value through profit and loss and held-to-maturity financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Bank management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(a) Pinjaman yang diberikan dan piutang

(a) Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: ) yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; ) yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau ) dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

186

ACCOUNTING POLICIES (continued)

atas

Penerapan PSAK 50, 55 dan Pembiayaan Murabahah (lanjutan)

c.

2.


Halaman 8/7 Page

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, except:

)

those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Bank upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;

)

those that the Bank upon initial recognition designates as availablefor-sale; or those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of non-performing loans and receivables.

)


daya


data perusahaan

informasi keuangan



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Instrumen keuangan (lanjutan) (a) Pinjaman (lanjutan)

yang

diberikan

ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

dan

Financial instruments (continued) (a) Loans and receivables (continued)

piutang

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif/imbal hasil efektif. Pendapatan bunga/marjin dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai “Pendapatan bunga/marjin”.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate/effective rate return method. Interest/margin income on financial assets classified as loans and receivables is included in the profit or loss and is reported as “Interest/margin income”.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai “Cadangan kerugian penurunan nilai”.

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the profit or loss as “Allowance for impairment losses”. (b) Available-for-sale financial assets

(b) Aset keuangan tersedia untuk dijual Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu yang mungkin akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Available-for-sale investments are financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity financial assets or financial assets at fair value through profit or loss.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lainnya, diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Available-for-sale financial assets are initially recognised at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with gains and losses being recognised in the statement of comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognised. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is recognised in profit or loss. Interest income is calculated using the effective interest rate method.


Halaman 8/8 Page

187

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha




2.

Instrumen keuangan (lanjutan)

c.

Financial instruments (continued) (c) Recognition

(c) Pengakuan Bank menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim (normal).

188


The Bank uses trade date accounting for regular way contracts when recording all financial asset transactions.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

The Bank classifies its financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortised cost.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif/imbal bagi hasil. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai “Beban bunga/bagi hasil”.

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit and loss is categorised into financial liabilities measured at amortised cost. Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value less transaction costs. After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rates method. Effective interest rate/effective rate return amortisation is recognised as “Interest expense/profit sharing”.

Penentuan nilai wajar

Determination of fair value

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dipertukarkan atau liabilitas diselesaikan, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm’s length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.


Halaman 8/9 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan




2.



Financial instruments (continued)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Determination of fair value (continued)

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih atas instrumen keuangan tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments.

Bank tidak memiliki instrumen keuangan yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia.

The Bank has no financial instrument where a quoted market price is not available.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas pengendalian yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Bank evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Reklasifikasi aset keuangan

Reclassification of financial assets

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada saat pengakuan awal) dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Financial assets at fair value through profit or loss (if had not been required to be classified as held for trading at initial recognition) could be reclassified as loans and receivables if it met the definition of loans and receivables and entity has the intention and ability to hold the financial assets for foreseable future or until maturity date.

Bank tidak diperkenankan mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

The Bank shall not classify any financial assets as held-to-maturity if the Group has, during the current financial year or during the two preceding financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that:


Halaman 8/10 Page

189

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



190





Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reclassification (continued)

(a) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; (b) terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau (c) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

(a) are so close to maturity or the financial asset's call date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Reclassification of financial assets from heldto-maturity classification to available-for-sale is recorded at fair value. Unrealised gains or losses are recorded as part of equity component until the financial assets is derecognised, at which time the cumulative gain or loss previously recognised in equity shall be recognised in profit or loss.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification is recorded at carrying amount. The unrealised gains or losses are amortised by using effective interest rate method up to the maturity date of that instrument.

Klasifikasi atas instrumen keuangan

Classification of financial instrument

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The Bank classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:


Halaman 8/11 Page

of

financial

assets

(b) occur after the Bank has collected substantially all of the financial asset's original principal through scheduled payments or prepayments; or (c) are attributable to an isolated event that is beyond the Bank control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Bank.


daya


data perusahaan

informasi keuangan




2.

Instrumen keuangan (lanjutan) Klasifikasi (lanjutan)

atas

instrumen


keuangan

Financial instruments (continued) Classification (continued)

Kategori/ Category

of

financial

Golongan/ Class

instrument

Subgolongan/ Subclasses

Kas/Cash Giro pada Bank Indonesia/Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain/Current accounts with other banks Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/Placements with Bank Indonesia and other banks Aset keuangan/ Financial assets

Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables

Piutang murabahah/Murabahah receivables Pinjaman yang diberikan/Loans Efek-efek tersedia untuk dijual/Marketable securities available-for-sale Pendapatan bunga yang masih akan diterima/Accrued Interest income Aset lain-lain/Other assets

Uang muka/Advance payment Lain-lain/Others

Liabilitas segera/Liabilities due immediately Bagi hasil yang belum dibagikan/Undistributed revenue sharing Liabilitas keuangan/ Financial liabilities

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortised cost

Simpanan nasabah/Deposits from customers Beban bunga yang masih harus dibayar/Accrued interest expenses Liabilitas lain-lain/Other liabilities

Komitmen dan kontinjensi instrumen keuangan/ Commitment and contingency financial instruments

Utang kepada pihak ketiga/Payable to third parties Lainnya/Others

Fasilitas pinjaman yang diberikan yang belum digunakan/Unused loan facilities granted


Halaman 8/12 Page

191

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



d.

e.

192





Saling hapus instrumen keuangan

Off-setting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d.

Transactions with related parties

Bank menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

The Bank implemented the SFAS No. 7 (Revised 2010), “Related Party Disclosure” which requires the diclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

A party is considered as related party of Bank if:

a. perusahaan di bawah pengendalian Bank; b. perusahaan asosiasi; c. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan; d. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam poin c di atas; e. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan; f. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

a. entities under the control of the Bank; b. associated companies; c. investors with voting rights that give them significant influence;

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 37.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in Note 37.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

d. entities controlled by investors under point c above; e. key employees and family members and; f.

e.

entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

Allowance for financial assets

impairment

losses

on

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif

Allowance for possible losses on earning and non-earning assets

Saldo aset produktif terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, piutang murabahah, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit/pembiayaan.

Earning assets consist of placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, murabahah receivables, and commitments and contingencies which carry credit/financing risk.


Halaman 8/13 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) e.

2.


Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

e.

Allowance for impairment financial assets (continued)

losses

on

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih. Agunan yang diambil alih (“AYDA”) adalah aset yang diperoleh Bank dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA yang dimiliki oleh Bank adalah terkait dengan pinjaman konvensional.

Non-earning assets represent assets other than earning assets, which have potential loss, such as foreclosed asset. Foreclosed assets (“AYDA”) represent assets acquired by the Bank in the event that the debtor does not meet its obligations to the Bank. Foreclosed assets held by the Bank are associated with conventional loan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (“PBI”), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset nonproduktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (performing) diklasifikasikan sebagai “Lancar” dan “Dalam Perhatian Khusus”, sedangkan aset produktif bermasalah (non-performing) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”. Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari “Lancar”, “Kurang Lancar”, “Diragukan”, dan “Macet”.

In accordance with Bank Indonesia Regulations (“PBI”), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets are categorized as “Current” and “Special Mention”, while nonperforming earning assets are categorized into three categories: “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”. Non-Earning assets are divided into “Current”, “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”.

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentunya telah diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007, PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008. PBI tersebut di atas telah dicabut dan diganti dengan PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang “Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia principle is regulated by Bank Indonesia Regulation (“PBI”) No. 8/21/PBI/2006 dated 5 October 2006 whereby certain articles are amended with PBI No. 9/9/PBI/2007 dated 18 June 2007, PBI No. 10/24/PBI 2008 dated 16 October 2008. The above mentioned PBI has been revoked and replaced by PBI No.13/13/PBI/2011 dated 24 March 2011 regarding “Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit”.

Pedoman pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

The guidelines in determining the allowance for impairment losses on earning assets based on Bank Indonesia regulations are as follows:

a.

a.

Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito berjangka, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.

General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding Bank Indonesia Syariah Certificates and securities issued by the government based on sharia principles, and part of earning assets guaranteed by government and cash collateral in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged accompanied with the power of attorney to liquidate.


Halaman 8/14 Page

193

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha




2.



e.


on



b.

b.

Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar: 1) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan; dan 2) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan; dan 3) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan 4) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Special reserve, shall be at least: 1) 2) 3) 4)

5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value; and 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value; and 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

Kualitas surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

The rating quality of securities and placements with other banks are determined in 3 (three) groups, namely:

a.

a.

Lancar, apabila: 1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Pembayaran bagi hasil/marjin/fee yang berkala atau kewajiban lain yang sejenis dilakukan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai dengan akad;

b.

3)

Kurang Lancar, apabila: 1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/fee berkala atau kewajiban lain yang sejenis;

b.

3)

Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas.

Cadangan penghapusan aset untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi.


Halaman 8/15 Page

c.

Payment for profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations were made in the amount and the right time, in accordance with the contract; Not yet mature.

Substandard, if: 1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognised by Bank Indonesia and published in the past one year; 2)

3) Belum jatuh tempo. c.

Current, if: 1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognised by Bank Indonesia and was published in the past one year; 2)

3) Belum jatuh tempo.

194

losses

There is postponement on the payment of profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations; Not yet mature.

Loss, if the securities do not meet the criteria referred to above.

Allowance for losses on commitments and contingencies is recorded as liability in the statements of financial position under the account Estimated Losses on Commitments and Contingencies.


daya


data perusahaan

informasi keuangan




2.



e.


losses

on



Persentase cadangan penghapusan aset di atas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai, dimana persentase cadangan penghapusan aset diterapkan terhadap saldo aset produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.

The above allowance percentages are applied to earning assets after deducting the collateral value, in accordance with Bank Indonesia Regulations, except for earning assets categorized as current and not secured by cash collateral, where the rate is applied directly to the outstanding balance of earning assets, commitments and contingencies.

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan cadangan penghapusan aset di atas tidak dapat dilakukan untuk aset non-produktif.

The use of collateral as deduction factor in computing the allowance for impairment losses is not applicable in the case of non-earning assets.

Bank dalam melakukan perhitungan cadangan penghapusan belum memperhitungkan seluruh agunan yang ada antara lain karena jangka waktu penilaian agunan yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau telah terjadi penurunan nilai agunan.

In computing the allowance for losses, the Bank does not consider all the existing collaterals because among other reasons the appraisal date of such assets had exceeded the 24 (twenty-four) months period or the collateral value is already impaired.

Saldo aset produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan cadangan penghapusan asetnya pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian peurunan nilai aset produktif selama tahun berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan marjin.

The outstanding balances of earning assets classified as loss is written off against the respective allowance for losses when management believes that recovery is no longer possible. Recovery of earning assets previously written off is recorded as an addition to allowance for impairment losses on earning assets during the year of recovery. If recovery exceeds the principal amount, the excess is recognised as margin income.

Cadangan kerugian penghapusan untuk aset non-produktif berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 adalah sebagai berikut:

Allowance for impairment losses on nonearning assets based on PBI No.13/13/PBI/2011 is as follows:

Klasifikasi Agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ≤ 1 tahun > 1 tahun Rekening antar kantor dan suspense account ≤ 6 bulan > 6 bulan

Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses Percentage

Classification

1% 100%

Foreclosed assets and abandoned properties ≤ 1 year > 1 year

1% 100%

Inter-office accounts and suspense accounts ≤ 6 months > 6 months


Halaman 8/16 Page

195

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha




2.




losses

on

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Financial assets carried at amortised cost

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

The Bank assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (“peristiwa yang merugikan”), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

A financial asset or a group of financial assets is impaired and the impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a “loss event”) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah: a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan; d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of an impairment loss include: a) significant financial difficulty of the issuer or obligor; b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments; c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower’s financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;

f)

f)

data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

Estimasi kerugian periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

196

e.


Halaman 8/17 Page

d) e)

it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation; the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows.

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by the management for each identified portfolio.


daya


data perusahaan

informasi keuangan




2.



e.


losses

on

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Financial assets carried at amortised cost (continued)

Pada awalnya, Bank menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti tersebut di atas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Initially, the Bank assesses whether objective evidence of impairment for financial asset exists as described above. An individual assessment is performed on the significant impaired financial asset. The impaired financial assets which are not classified as individually significant are included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assessed.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (kecuali kerugian yang timbul di masa depan dari pinjaman yang diberikan) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future losses from loans and receivables that have not been incurred) discounted at the financial asset’s original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralised financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biayabiaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan.

For the purpose of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics such as considering credit segmentation and past due status.

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Individual impairment calculation

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual jika pinjaman yang diberikan secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

The Bank determines that financing should be evaluated for impairment individually for loan which individually have significant value and objective evidence of impairment.


Halaman 8/18 Page

197

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



198




e.


losses

on

Perhitungan penurunan nilai secara individu (lanjutan)

Individual impairment calculation (continued)

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara individual dengan nilai nominal lebih 20.000.000 (nilai penuh) per kolektibilitas kurang lancar, macet.

Bank melakukan untuk pinjaman besar dari Rp nasabah dengan diragukan, dan

Based on the criteria above, the Bank performs individual assessment for loan with minimum amount of Rp 20,000,000 (full amount) per debtor with collectibility classification as substandard, doubtful, and loss.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas pinjaman dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biayabiaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of collateralised loans reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Collective impairment calculation

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau

1. Loans which individually have insignificant value; or

2. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

2. Loans which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Pinjaman yang diberikan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Calculation of allowance for impairment lossess on loans are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Loans are classified on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

Bank menggunakan metode analisis model statistik seperti, migration analysis method untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

The Bank applies statistical model analysis method, which is migration analysis method, to assess the allowance for impairment losses.

Bank menerapkan migration analysis method dengan menggunakan data historis dalam menghitung PD dan LGD.

The Bank applies migration analysis method to compute the PD and LGD.


Halaman 8/19 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan




f.

2.



e.

on

Collective impairment calculation (continued)

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: 1. Kredit bersifat collateral dependent, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau 2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met: 1. Loans is collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral; or 2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Impairment losses on financial assets carried at amortised cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets' original effective interest rate.

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

f.

Current accounts and placements with Bank Indonesia Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

Giro pada bank lain

g.

Current accounts with other banks Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognised as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognised as the Bank’s income but are used as part of the qardhul hasan funds.

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan). h.

losses

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan. g.


Penempatan pada bank lain

h.

Placements with other banks Placements with other banks represent placement in other Sharia Bank, Sharia Bussiness Unit and/or rural Sharia Bank in the form of current account, saving account, deposits, financing and/or other placements based on Sharia principles. Placement with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPR Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.


Halaman 8/20 Page

199

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) i.

2.


Piutang murabahah

i.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurangi cadangan kerugian. Keuntungan murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. j.

k.

Pinjaman yang diberikan

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller. Murabahah receivables are stated at net realizable value, that is, balance of the receivables less allowance for impairment losses. Deferred murabahah margin is presented as a contra account of murabahah receivables. j.

200

Loans

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Loans represent disbursement of cash or cash equivalent based on agreements with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Loans are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of loans and receivables.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pinjaman yang diberikan berkaitan dengan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan diakui bila nilai kini dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan pinjaman yang diberikan yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognised only if the present value of total future cash receipt specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.

Biaya dibayar di muka

k.

Aset tetap dan aset tak berwujud

Prepayments Prepayments are expenses which have been incurred but have not been recognised as an expense in the related period. Prepayments are recognised as expenses in the profit or loss when it is amortised in accordance with the expected period of benefi by using straightline method.

Biaya dibayar di muka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. l.

Murabahah receivables

l.

Property, plant intangible assets

and

equipment

and

Aset tetap

Property, plant and equipment

Perlakuan akuntansi atas aset tetap Bank sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2011) – Aset Tetap.

Accounting treatment for property, plant and equipment of the Bank is in accordance with SFAS 16 (revised 2011) – Property, plant and equipment.


Halaman 8/21 Page


daya


informasi keuangan

data perusahaan



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) l.

2.


Aset tetap dan aset tak berwujud (lanjutan)

l.

Property, plant and equipment intangible assets (continued)

and

Aset tetap (lanjutan)

Property, plant and equipment (continued)

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan, (jika ada). Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). Acquisition cost includes the cost of replacing parts of property, plant and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the property, plant and equipment as a replacement, if the recognition criteria are fullfiled (if any). All other repairs and maintenance cost that do not meet the recognition criteria are recognised in the statements of comprehensive income as incurred. At end of the period, the residual value, useful lives, and depreciation method are reviewed and if appropriate with the condition, adjusted prospectively.

Tanah tidak disusutkan. Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Land is not depreciated. Property, plant and equipment, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at cost less accumulated depreciation.

Gedung Golongan I: Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Golongan II: Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Kendaraan bermotor - program kepemilikan kendaraan bermotor karyawan Leasehold improvement

Tahun/Years

Tarif/Rates

20

5%

4 4

25% 25%

5-8 5-8

20% - 12.5% 20% - 12.5%

5 sesuai masa sewa/ during lease period

20% sesuai masa sewa/ during lease period

Buildings Class I: Vehicles Office equipment Class II: Vehicles Office equipment Vehicles - employees car ownership program Leasehold improvement

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Office equipments consist of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan ke dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property, plant and equipment (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the assets) is included in the profit or loss in the period when the assets are derecognised. LAPORAN TAHUNAN 2014 . PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

Halaman 8/22 Page

201

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha


KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) l.

202



Aset tetap dan aset tak berwujud (lanjutan)

l.

Property, plant and equipment intangible assets (continued)

and

Aset tetap (lanjutan)

Property, plant and equipment (continued)

Bank menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Bank mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.

The Bank reviews whether there are indications of impairment on the statements of financial position date. If there are any indications of impairment, the Bank estimates the recoverable amount of the asset. Impairment losses are charged to profit or loss.

Aset tak berwujud

Intangible assets

Piranti lunak diakui sebesar harga perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Software is recognised at acquisition cost and subsequently carried at cost less accumulated amortisation.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi oleh Bank diakui sebagai aset tak berwujud.

Costs associated with maintaining software programs are recognised as expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable by the Bank is recognised as intangible assets.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Biaya pengembangan piranti lunak diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun atau tidak lebih dari tarif amortisasi 25% dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed four years or does not exceed 25% amortisation rate and calculated using the straight-line method.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Intangible assets shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.


Halaman 8/23 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.


m. Aset lain-lain

n.

m. Other assets

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, biaya pendirian, setoran jaminan, aset yang diambil alih dan lain-lain.

Other assets consist of advances, establishment cost, deposits, foreclosed asset and others.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan di laporan laba rugi pada saat terjadinya.

The Bank recognises impairment of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At the statements of financial position date, the Bank evaluates the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. Reversal of the recoverable amount of assets is recognised as gain in the profit or loss when incurred.

Liabilitas segera

n.

Liabilities due immediately represent the Bank’s liabilities to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Liabilities due immediately are stated at the amounts of Bank liabilities to the trustor.

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada pemberi amanat. o.

Liabilities due immediately

Simpanan nasabah

o.

Deposits from customers

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk di dalamnya adalah giro wadiah, tabungan wadiah, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank based on fund deposits agreements. Included in these accounts are wadiah demand deposits, wadiah saving deposits, demand deposits, savings, and time deposits.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Deposits from customers are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Incremental costs directly attributable to the acquistion of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of deposits from customers and deposits from other banks. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial liabilities measured at amortised cost.

Simpanan dari bank lain disajikan sebesar jumlah liabilitas terhadap bank lain.

Deposits from other banks are stated at the amounts due to other banks.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan bank. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on the Bank’s policy. Wadiah deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (‘Athaya) sukarela dari pihak bank.

Wadiah saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of bonus ('Athaya) voluntary on the part of banks.


Halaman 8/24 Page

203

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) p.

q.

2.


Dana syirkah temporer

p.

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving accounts and mudharabah time deposits.

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (on call) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving deposits are stated based on the customer’s savings deposit balance.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk menjamin pengembalian jumlah dana awal dari pemilik dana bila Bank merugi kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (current and other non-investment accounts).

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners if the Bank experience a loss, except for losses due to the Bank’s management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders’ equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders’ such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other noninvestment accounts.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah dan pendapatan bagi hasil.

204

Temporary syirkah funds


Halaman 8/25 Page

q.

Revenue from fund management by the bank as mudharib Revenues from fund management by Bank as mudharib consist of income from sales and purchases murabahah transactions and profit sharing.


daya


data perusahaan

informasi keuangan



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) q.

r.

2.


Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib (lanjutan)

q.

Revenue from fund management by the bank as mudharib (continued)

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai non-performing. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai non-performing dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima nonlancar pada laporan komitmen dan kontinjensi.

The Bank prescribes the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortisation of deferred income at the time its financing is classified as nonperforming. The Bank’s income from business transactions that are classified as nonperforming is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Profit sharing revenue for mudharabah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed profit sharing ratio.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

r.

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (cash basis).

Third parties’ share on returns of temporary syirkah funds represent customer’s share on the Bank’s income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank’s gross profit.

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi bank berbasis imbalan.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.


Halaman 8/26 Page

205

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha


KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) s.

t.

206



Pendapatan dan beban operasional lainnya

s.

Other operating income and expenses

Beban operasional lainnya terutama beban umum dan administrasi serta beban tenaga kerja karyawan merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank, serta beban yang berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan, dan pelatihan.

Other operating expenses mostly consist of general and administrative expenses and salaries and benefits expense represent expenses related to Bank’s office and operational activities, including personnel expense includes salaries for employees, bonuses, overtime, allowances, and training.

Seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

All of these income and expenses are recorded in the profit or loss when incurred.

Imbalan kerja karyawan

t.

Employee benefits

Imbalan kerja karyawan dicatat sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2010) – Imbalan Kerja.

Employee benefit is recorded in accordance with SFAS 24 (revised 2010) – Employee Benefits.

Imbalan pensiun

Pension benefits

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

The Bank is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under Labor Law represent defined benefit plans.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on some factors such as age, years of service or compensation.

Liabilitas imbalan pasti yang diakui di necara adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode projected unit credit.

The liability recognised in the statements of financial position is the present value of the defined benefit liabilities at the statements of financial position date less the fair value of the plan assets, adjusted by unrecognised actuarial gains or losses and past service costs. The present value of the defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for highquality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.


Halaman 8/27 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) t.

u.

2.


Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

t.

Employee benefits (continued)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Pension benefits (continued)

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial. Apabila jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial ini melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program maka kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions when exceeding 10% of the defined benefit obligations or 10% of the fair value of the program's assets are charged or credited to the profit or loss over the average remaining period of service of the related employees.

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap. Iuran dana pensiun ditanggung bersama oleh karyawan dan Bank.

The Bank has implemented a defined contribution retirement program for its permanent employees. Contribution to the retirement funds are paid by the employees and the Bank.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Termination Benefits

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode dimana Bank menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah karyawan yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan karyawan tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Termination costs and curtailment gain/loss are recognised in the period when the Bank is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan, or amends the term of defined benefit plan such that a material element of future service by current employee will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

Program bagi laba dan bonus

Profit sharing and bonus plans

Jumlah program bagi laba dan bonus yang diprovisikan dan akan dibayarkan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan, disajikan di laporan posisi keuangan sebagai bagian dari “Liabilitias imbalan kerja karyawan”.

Provision amount of profit-sharing and bonus plans which will be paid within 12 months from reporting date is presented in statements of financial position as part of “Employee benefit liabilities”.

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan jubilee dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit dan didiskontokan ke nilai kini.

Other long-term employee benefits such as long service leave and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

Pajak penghasilan

u.

Income tax expense Income tax expense comprises of current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.


Halaman 8/28 Page

207

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha


KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) u.

208



Pajak penghasilan (lanjutan)

u.

Income tax expense (continued)

Manajemen Bank mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Bank’s management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Furthermore, where appropriate management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Bank menerapkan metode liabilitas laporan posisi keuangan (balance sheet liability method) untuk menentukan beban pajak penghasilan. Menurut metode liabilitas laporan posisi keuangan, aset dan utang pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aset dan liabilitas yang tercatat di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mensyaratkan adanya pengakuan manfaat pajak di masa datang yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

The balance sheet liability method is applied to determine Bank’s income tax expense. Under the balance sheet liability method, deferred tax assets and liabilities are recognised for all temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount in the statement of financial position at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial diberlakukan pada periode dimana aset tersebut direalisasi atau liabilitas tersebut diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. The changes to the carrying value of deferred tax assets and liabilities due to the changes of tax rates are charged in the current year, except for transactions which previously have been directly charged or credited to shareholders’ equity.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined. Management provides provision for future tax liability at the amount that will be payable to the tax office on probable tax exposure, based on assessment as at the date of statement of financial position. Assumptions and estimation used in the provisioning calculation may involve element of uncertainty.

Utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya Bank disajikan sebagai “Utang pajak” di laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan disajikan bersih setelah dikurangi dengan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan.

Corporate tax payables and other tax payables of Bank are presented as “Taxes payable” in the statement of financial position. Deferred tax assets are presented net of deferred tax liabilities in the statements of financial position.


Halaman 8/29 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.


v. Sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan

v.

Sources and uses of zakat and qardhul hasan funds

Selama tahun 2014, Unit Usaha Syariah telah menyalurkan dana kebajikan sebesar Rp 48. Penyaluran ini dilakukan ketika Unit Usaha Syariah masih tergabung dalam BTPN.

During 2014, Sharia Business Unit has been distributed the qardhul hasan funds amounting to Rp 48. This distribution are done when the Sharia Business Unit was still in BTPN.

Sejak tanggal Bank beroperasi sebagai bank umum syariah, Bank belum menunjuk suatu lembaga untuk mengelola sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan.

Since the date of the Bank operates as Sharia commercial banks, Bank has not appointed an institution to manage sources and uses of zakat and qardhul hasan funds

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

Penalties/sanctions were charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/qardhul hasan funds.

w. Aset dan dihentikan

liabilitas

atas

operasi

yang

w.

Assets and liabilities on discontinued operations

Aset dan liabilitas diklasifasikan sebagai aset dan liabilitas atas operasi yang dihentikan ketika nilai tercatatnya tidak akan dipulihkan melalui pemakaian berlanjut. Aset dan liabilitas ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk aset pajak tangguhan, aset yang terkait dengan imbalan kerja, aset keuangan dan properti investasi yang dicatat pada nilai wajar yang secara khusus dikecualikan dari persyaratan ini.

Assets and liabilities are classified as assets and liabilities on discontinued operations when their carrying amount is not to be recovered principally through continuing use. These assets and liabilites are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell, except for deferred tax assets, assets arising from employee benefits, financial assets and investment property that are carried at fair value, which are specifically exempts from this requirement.

Kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya diakui atas penurunan nilai aset ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

An impairment loss is recognised for any initial or subsequent write down of the asset to fair value less costs to sell. A gain is recognised for any subsequent increases in fair value less costs to sell, but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognised.

Aset dan liabilitas atas operasi yang dihentikan tidak boleh disusutkan atau diamortisasi selama diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan.

Assets and liabilities are not depreciated or amortised while they are classified as discontinued operations.

Aset dan liabilitias atas operasi yang dihentikan disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Assets and liabilities on discontinued operations are presented separately in the statements of financial position.

Hasil dari operasi yang dihentikan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif.

The results of discontinued operations are presented separately the statements of comprehensive income.


Halaman 8/30 Page

209

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



PENGGABUNGAN USAHA

3.

BUSINESS COMBINATION

Menindaklanjuti penyelesaian atas proses akuisisi BTPNS, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (”BTPN”) telah melakukan pemisahan unit usaha syariah (spin-off) pada tanggal 4 Februari 2014 dan mengakibatkan:

Following the completion of the acquisition of BTPNS, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (”BTPN”) has spin-off its sharia business unit on 4 February 2014, which resulting:

a.

Seluruh aset dan liabilitas yang terkait dengan Unit Usaha Syariah (‘UUS’) BTPN secara hukum yang berlaku telah dipindahkan dan menjadi hak, liabilitas, atau tanggungan dari BTPNS sebagai entitas penerima.

a. All assets and liabilities relates to (Sharia Business Unit) UUS BTPN in possession of BTPN by operation of law were transferred and become the rights, liabilities or expenditures to be operated under BTPNS responsibility as the receiver entity.

b.

Seluruh operasi, bisnis, dan kegiatan UUS BTPN secara hukum telah berpindah tangan untuk dioperasikan dibawah keuntungan, kerugian dan tanggung jawab BTPNS.

b. All of the UUS BTPNS operation, business and office activities by operation of law were transferred to and for operated under BTPNS benefit, loss and responsibility.

c.

Seluruh hak, klaim, otorisasi dan liabilitas UUS BTPN secara perjanjian, tindakan atau hal apapun yang dibuat, dilakukan atau terjadi pada tanggal atau sebelum tanggal efektif dari pemisahaan unit usaha (spin-off), termasuk dan tidak sebatas pada daftar aset dan kewajiban UUS BTPN yang telah ditetapkan serta seluruh hubungan legal antara UUS BTPN dan pihak lain secara hukum telah dipindah tangan untuk dioperasikan dibawah keuntungan, kerugian dan tanggung jawab BTPNS.

c. All of the UUS BTPN’s rights, claims, authorities and liabilities based on any agreements, achieve or existing which were made, performed or which occurred on or before the effective date of the spin-off including but not limited to the stated list of assets and liabilities of UUS BTPN and all legal relations between UUS BTPN and other parties by operation of law, have been transferred to and or operated under BTPNS benefit, loss and responsibility.

Sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” tentang penggunaan nilai buku dalam rangka kombinasi bisnis entitas sepengendali, pemisahan unit usaha syariah dilakukan dengan nilai buku dari aset dan liabilitas UUS BTPN yang tercantum dalam laporan posisi keuangan penutupan UUS BTPN pada tanggal efektif pemisahan.

In accordance to SFAS No. 38 (Revised 2012), “Business Combinations on Entities Under Common Control” regarding the use of book value in relation to business combination under common control, this spin-off process was performed using book value of the assets and liabilites of BTPN’s UUS as recorded in its statement of financial position on the effective date.

Laporan posisi keuangan penggabungan usaha antara UUS BTPN dan Bank pada tanggal 4 Februari 2014 merupakan penjumlahan laporan posisi keuangan pada awal hari tanggal 4 Februari 2014. Laporan posisi keuangan awal tersebut berasal dari laporan posisi keuangan UUS BTPN dan Bank tanggal 4 Februari 2014.

The statement of financial position after combination of BTPN’s UUS and the Bank on 4 February 2014 represents combination of Statement of Financial Position on the beginning of the day on 4 February 2014. The statement of financial position was combined between BTPN’s UUS and the Bank on 4 February 2014.

Terkait dengan penggabungan usaha, berikut adalah rangkuman nilai buku bersih atas jumlah aset dan kewajiban yang diserahkan UUS BTPN kepada Bank:

In relation with the business combination, the summary of net book value of assets and liabilities transferred by BTPN’s UUS to the Bank are as follows:

4 Februari/ February 2014 Jumlah aset Jumlah kewajiban Jumlah dana syirkah temporer Nilai buku - bersih Nilai pengalihan

1,888,758 (379,881) (1,069,464) 439,413 402,760

Tambahan modal disetor

210

36,653


Halaman 8/31 Page

Total assets Total liabilities Total temporary syirkah fund Net - book value Transfer value Additional paid in capital


daya


data perusahaan

informasi keuangan


4.


PENGGABUNGAN USAHA (lanjutan)

3.

BUSINESS COMBINATION (continued)

Laporan keuangan disusun dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 38 (Revisi 2012) tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” sehubungan dengan pemisahan unit usaha syariah. Transaksi tersebut diperlakukan menurut metode penyatuan kepemilikan dimana unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian yaitu tanggal 4 Februari 2014.

The financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) No. 38 (Revised 2012) regarding “Business Combination Under Common Control” in relation to the spin-off of sharia business unit. These transaction are conducted based on pooling-interest method which the element of the combined financial statements are presented as if it had been combined since the date of beginning period under common control dated 4 February 2014.

Transaksi tersebut diperlakukan menurut metode penyatuan kepemilikan dimana unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian yaitu tanggal 4 Februari 2014.

These transaction are conducted based on poolinginterest method which the element of the combined financial statements are presented as if it had been combined since the date of beginning period under common control dated 4 February 2014.

Hal ini mengakibatkan perubahan dalam saldo akhir jumlah aset, saldo laba dan ekuitas Bank pada tanggal 31 Desember 2014 masing-masing menjadi sebesar Rp 3.780.498, Rp 108.776 dan Rp 905.429.

This matter resulting a changes in ending balance of total assets, retained earning and equity as at 31 December 2014 to Rp 3,780,498, Rp 108,776 and Rp 905,429, respectively.

Apabila laporan keuangan Bank disusun berdasarkan ketentuan PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank umum syariah, hal ini mengakibatkan jumlah aset, saldo laba dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 3.707.874, Rp 70.565 dan Rp 830.565.

If the Bank's financial statements are prepared based on PBI. No. 11/10/ PBI/2009 dated 29 April 2009 in relation to the conversion of business activities from conventional bank to sharia bank, it resulted total assets, retained earning and equity as at 31 December 2014 amounting to Rp 3,707,874, Rp 70,565 and Rp 830,565.

Untuk kepentingan perpajakan, Bank menggunakan informasi sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 29 April 2009, yaitu sejak tanggal Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah.

For tax purposes, the Bank use the information reffering to the financial statements which was prepared based on PBI. No. 11/10/PBI/2009 dated 29 April 2009 which is the date of Bank started to operate as sharia commercial bank.

KEBIJAKAN KONVERSI KONVENSIONAL

PRODUK

BANK

4.

CONVERSION POLICY OF CONVENTIONAL BANK PRODUCT Based on Decision Letter of Commisioner OJK No. KEP-49/D-03/2014 dated 22 May 2014, the Bank obtained approval to change its business activities from conventional commercial bank into commercial bank which conduct business activity based on sharia principle. During 60 (sixty) days after the decision, the Bank must conduct its business activity based on sharia principle and at the latest 1 (one) year after the decision, the Bank must settle all of its loans and obligations to customers from conventional activities.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-49/D-03/2014 tanggal 22 Mei 2014 Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah keputusan, Bank wajib menyelesaikan seluruh pinjaman yang diberikan dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional.


Halaman 8/32 Page

211

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha


KEBIJAKAN KONVERSI KONVENSIONAL (lanjutan)

PRODUK

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BANK

4.

The conversion policies of Bank’s financing product from conventional bank to sharia bank are as follows: 1. Conversion period of financing product allowed by Bank Indonesia is 1 (one) year since the conversion’s the effective date of the Bank obtain the approval from Bank Indonesia become a sharia bank. 2. Inform the written conversion plan to all of its debtors. 3. Corporate loans should be converted into sharia financing with profit sharing scheme under sale-purchase murabahah principle depends on the appropriateness of the product. 4. Unconverted current account should be settled by customer at maturity date within the 1 (one) year. 5. As long as has not yet converted, loans will continue to be considered as conventional loan until transition maximum time limit 1 (one) year since the effective date of Bank’s conversion permit.

Kebijakan konversi produk pembiayaan bank konvensional ke bank syariah adalah sebagai berikut: 1. Masa konversi produk pembiayaan yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal efektif konversi bank menjadi bank syariah. 2. 3.

4. 5.

Memberitahukan rencana konversi secara tertulis kepada seluruh debitur. Pinjaman yang diberikan komersial dikonversi menjadi pembiayaan syariah dengan skim bagi hasil jual beli murabahah tergantung kesesuaian produknya. Pinjaman rekening koran yang tidak dikonversi akan dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selama belum dikonversi, pinjaman yang diberikan akan dilanjutkan sebagai pinjaman konvensional sampai batas waktu transisi maksimum 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif ijin konversi Bank.

Conversion policies for third party funds from conventional bank into sharia bank products are as follows: 1. Inform the written plan of conversion and conversion steps to the entire customers.

Sedangkan kebijakan konversi dana pihak ketiga dari produk bank konvensional ke bank syariah adalah sebagai berikut: 1. Memberitahukan rencana konversi dan tahapan-tahapan konversi secara tertulis kepada seluruh nasabah. 2. Giro dikelola berdasarkan prinsip wadiah.

2. 3.

3. Tabungan dan deposito berjangka dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. 4. Memberikan nisbah/bagi hasil pada masa-masa awal setelah konversi kepada seluruh nasabah.

4.

ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

5.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

212


Current accounts is managed based on wadiah principle. Saving deposits and time deposits are managed based on mudharabah principle. Provide the profit sharing ratio to entire customer in earlier period after the conversion.

For depositors and debtors who do not agree with the conversion, there will be immediate or gradual settlement. Based on opinion of the Bank’s Sharia Supervisory Board, assets and portfolio which still use the agreements that do not comply with sharia principle and have not yet converted due to unavoidable things, it will be recognised as an emergency situation.

Bagi nasabah dan debitur yang tidak setuju dikonversi akan dilakukan penyelesaian seketika atau secara bertahap. Berdasarkan opini Dewan Pengawas Syariah Bank, terhadap aset dan portofolio yang masih menggunakan perjanjian yang tidak sesuai dengan syariah dan belum dapat dikonversikan karena adanya hal-hal yang tidak dapat dihindari, maka kondisi tersebut dianggap darurat. 5.

CONVERSION POLICY OF CONVENTIONAL BANK PRODUCT (continued)

Halaman 8/33 Page

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS

ESTIMATES

AND

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.


daya


data perusahaan

informasi keuangan



ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

5.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS (continued)

ESTIMATES

AND

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although these estimates are based on management’s best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

Key sources of estimation uncertainty:

1.

aset

1. Allowances for impairment losses of financial assets

Kondisi spesifik counterparty yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan counterparty dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima yang disetujui secara independen oleh Manajemen Risiko.

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to financial assets evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by Risk Management.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pinjaman yang diberikan yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas pinjaman yang diberikan dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan cadangan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

Cadangan keuangan

kerugian

penurunan

nilai


Halaman 8/34 Page

213

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha


214


ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

5.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS (continued)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

Key sources (continued)

2.

2.

Liabilitas imbalan pasca kerja

of

ESTIMATES

estimation

AND

uncertainty:

Post employment benefit liabilities

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja karyawan tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsiasumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat atas liabilitas imbalan pasca kerja.

The present value of the post-employment benefit liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post employment benefit liabilities.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) untuk liabilitas imbalan pasca kerja karyawan antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji di masa datang, usia pensiun normal, tingkat mortalita dan lainlain. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas keluar masa depan yang diestimasi dan akan digunakan untuk membayar liabilitas imbalan pasca kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang mempunyai jangka waktu yang menyerupai jangka waktu liabilitas imbalan pasca kerja.

The assumptions used in determining the net cost/(income) for post employment benefit liabilities includes the discount rate, salary increment rate, normal pension age, mortality rate and others. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post employment benefit liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of government bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related post employment benefit liabilities.

Tingkat kenaikan gaji per tahun didasarkan pada informasi historis atas tingkat kenaikan gaji sebelumnya, tingkat inflasi dan masa kerja.

Annual salary increment rate determined based on historical information of previous salary increment rate, inflation rate and length of service.

Asumsi tingkat mortalita telah didasarkan pada tabel mortalita terbaru yang dihitung dengan menggunakan metode aktuaria yang diterima secara umum.

Mortality rate assumption is based on the latest mortality table which is calculated using actuarial method which is generally accepted.

Perubahan pada asumsi-asumsi tersebut di atas pada tahun-tahun buku berikutnya mungkin dapat menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja.

Change on the assumptions above on the following years may require adjustments to the carrying amount of the post employment benefit liabilities and the post employment benefit expenses.

Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuarial. Perhitungan aktuaria mengunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain (lihat Catatan 36).

Employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuary valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others (refer to Note 36).


Halaman 8/35 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan



KAS

6.

Cash on hand were all denominated in Rupiah currency. As at 31 December 2014 and 2013, the Bank has cash amounting to Rp 53,603 and Rp 1,106, respectively.

Kas yang dimiliki seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Bank memiliki kas masing-masing sebesar Rp 53.603 dan Rp 1.106. 7.

GIRO DAN INDONESIA

PENEMPATAN

PADA

BANK

7.

2014 Giro pada Bank Indonesia Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia

CASH

CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

AND

PLACEMENTS

2013 146,373

11,854

270,000

-

50,000

-

466,373

11,854

1,346

-

467,719

11,854

Accrued income of placement with Bank Indonesia

The ratio of the Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM) for its Rupiah as at 31 December 2014 and 2013 are as follows:

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) untuk rekening Rupiah pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2014 Rupiah

Current accounts with Bank Indonesia Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) Certificate of Bank Indonesia Sharia (SBIS)

2013 5.5%

13.87%

Rupiah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang “Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, dan terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, setiap Bank diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Based on Bank Indonesia Regulation No.6/21/PBI/2004 dated 3 August 2004 regarding “Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Commercial Banks under Sharia Principle” as amended, by Bank Indonesia Regulation No. 8/23/PBI/2006 dated 5 October 2006, No. 10/23/PBI/2008 dated 16 October 2008, and the lastest amendment No. 15/16/PBI/2013 dated 24 December 2014, each bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah and foreign currencies equivalent to 5% and 1% of its third party funds denominated in Rupiah and foreign currencies, respectively.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to meet GWM from Bank Indonesia.

Bank menempatkan dana pada fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dengan rata-rata tingkat bonus tahunan sebesar 5,75% untuk tahun 2014.

The Bank placed its fund in Bank Indonesia Sharia’s Deposit Facility (FASBIS) with average annual bonus rate at 5.75%, for the year 2014.


Halaman 8/36 Page

215

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



GIRO PADA BANK LAIN

8.

CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS All current accounts with other banks were in Rupiah and were placed at third parties and related parties, consist of:

Seluruh giro pada bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga dan pihak berelasi, yang terdiri atas: 2014

2013

Pihak ketiga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia Syariah Pihak berelasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

9.

1,308

5,407

388 50 5

-

1,751

5,407

7,947

-

9,698

5,407

Related parties PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tidak terdapat giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2014 and 2013, there was no impaired current accounts with other banks.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

PENEMPATAN PADA BANK LAIN

9.

PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

Seluruh penempatan pada bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga, yang terdiri atas:

All placements with other banks were in Rupiah and were placed at third parties, consist of:

a.

a.

Berdasarkan jenis

2014 Pihak ketiga Deposito mudharabah PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah) PT Bank Negara Indonesia Syariah PT Bank Bukopin Syariah Indonesia PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Mega Syariah PT Bank Victoria Syariah PT Bank Yudha Bhakti PT Bank Windu Kentjana International Tbk PT Prima Master Bank PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Panin Syariah Tbk Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

By type Placements with other banks (sharia)

Penempatan pada bank lain (syariah)

2013

120,000 70,000

-

50,000 50,000 50,000 34,000 -

5,000 11,500 11,500

-

11,500 11,000

-

11,000 6,000 3,000

374,000

70,500

(3,740) 370,260

216

Third parties PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia Syariah


Halaman 8/37 Page

70,500

Third parties Mudharabah time deposits PT Bank OCBC NISP Tbk (Syariah Unit) PT Bank Negara Indonesia Syariah PT Bank Bukopin Syariah Indonesia PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Mega Syariah PT Bank Victoria Syariah PT Bank Yudha Bhakti PT Bank Windu Kentjana International Tbk PT Prima Master Bank PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Panin Syariah Tbk Less : Allowance for impairment losses


daya


data perusahaan

informasi keuangan



PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan) b.

9.

Berdasarkan jangka waktu

PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued) b.

All placement with other banks have a period ranging from 1 to 3 months.

Seluruh penempatan pada bank lain memiliki jangka waktu berkisar pada 1 - 3 bulan. c.

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

c. 2014

≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

By time period

By remaining period to maturity 2013

367,000 7,000

53,000 17,500

374,000

70,500

(3,740)

-

370,260

d.

Less: Allowance for impairment losses

70,500

Tingkat imbal hasil

d.

Rate of returns The annual rate of profit sharing for mudharabah time deposits and financing ranged from 6.90% to 9.25% in 2014. Average interest rate for the year 2013 amounting to 6.56%.

Tingkat imbal hasil per tahun untuk deposito mudharabah yang diterima Bank berkisar antara 6,90% sampai dengan 9,25% pada tahun 2014. Suku bunga rata-rata untuk tahun 2013 adalah sebesar 6,56%. e.

≤ 1 month > 1 - 3 months

Cadangan kerugian penurunan nilai

e.

Allowance for impairment losses The movements of allowance for impairment losses on placements with other banks are as follows:

Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut: 2014

2013

Saldo awal Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)

-

-

3,740

-

Beginning balance Provisions during the year (Note 31)

Saldo akhir

3,740

-

Ending balance

10. PIUTANG MURABAHAH

10. MURABAHAH RECEIVABLES

Semua piutang murabahah yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All murabahah receivable were denominated in Rupiah, with details as follows:

2014 Pembiayaan murabahah Pendapatan yang akan diterima dari pembiayaan murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

2013

2,499,087

-

32,392

-

(33,092)

-

2,498,387

Murabahah financing Accrued income of murabahah financing Less : Allowance for impairment losses

-


Halaman 8/38 Page

217

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


10. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) b.

Berdasarkan kolektibilitas Indonesia

Perdagangan, restoran dan hotel Perindustrian Pertanian Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Sosial/masyarakat Jasa usaha Pertambangan Lainnya Pendapatan yang akan diterima dari pembiayaan murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

sektor sesuai

ekonomi Peraturan

Lancar/ Current

Dalam perhatian khusus/ Special mention

dan Bank

a.

By economic sector and Bank Indonesia Regulation collectibility

2014 Kurang lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

17,979 1,726 1,417

9,538 918 768

5,191 316 358

1,913 41 96

1,954,620 170,390 164,321

138,900 58,719 4,637 2,116 651

1,898 574 46 19 31

1,036 293 28 1 22

366 207 4 6

82 110 4 6

142,282 59,903 4,719 2,136 716

2,454,093

23,690

12,604

6,448

2,252

2,499,087

30,944

1,448

-

-

-

32,392

(24,541)

(1,184)

(1,891)

(3,224)

23,954

10,713

3,224


c. 2014

≤ 1 tahun > 1 - 5 tahun Pendapatan yang akan diterima dari pembiayaan murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

-

2,499,087

-

32,392

-

(33,092)

-


2,498,387

≤ 1 year > 1 - 5 years Accrued income of murabahah financing Less : Allowance for impairment losses

-

d.


36,462 153,361 2,295,465 13,799

-

2,499,087

-

32,392

-

(33,092)

-

2,498,387

218

Accrued income of murabahah financing

By time period

2,365,381 133,706

2014

Pendapatan yang akan diterima dari pembiayaan murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(33,092)

Trading, restaurant and hotel Manufacturing Agriculture Transportation, warehousing and telecommunication Social/public Business services Mining Others

2013


≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan > 3 - 12 bulan > 1 - 5 tahun

(2,252) -

2,498,387

d.

Jumlah/ Total

1,919,999 167,389 161,682

2,460,496

c.

10. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)


Halaman 8/39 Page

-

≤ 1 month > 1 - 3 months > 3 - 12 months > 1 - 5 years Accrued income of murabahah financing Less : Allowance for impairment losses


daya


data perusahaan

informasi keuangan



10. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) e.

Berdasarkan ketiga

pihak

berelasi

10. MURABAHAH RECEIVABLES (continued) dan

pihak

e.

As at 31 December 2014, all murabahah receivables are given to the third party. There is no murabahah receivables given to related party.

Sampai dengan 31 Desember 2014, seluruh piutang murabahah diberikan kepada pihak ketiga. Tidak ada piutang murabahah yang diberikan kepada pihak berelasi. f.

Berdasarkan tingkat margin rata-rata

f. 2014 30%

Informasi lainnya 1)

Average interest rate per annum

Other information 1)

Perubahan cadangan kerugian piutang murabahah adalah sebagai berikut:

Saldo awal Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31) Penghapusbukuan selama tahun berjalan Penerimaan kembali hapus buku

3)

-

g.

2014

2)

By average margin rate 2013

Tingkat margin rata-rata per tahun

g.

By related and third party

The movements of allowance for impairment losses on murabahah receivables are as follows:

2013 24,021

-

15,878

-

Beginning balance Provision during the year (Note 31)

(7,161)

-

Written off during the year

354

-

Recovery of write-offs

33,092

-

Piutang murabahah yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

Murabahah receivables which were written off by the Bank are recorded as extra-comtable in the administrative account.

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2014 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

2) The minimum amount of allowance for impairment losses on receivables that should be provided as at 31 December 2014 is in compliance with Bank Indonesia regulations.

Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang dibentuk telah memadai.

Bank Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Rasio Non-Performing Financing (NPF) piutang murabahah pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

3)

2014

The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of murabahah receivables as at 31 December 2014 are as follows:

2013

NPF - Kotor Persentase

0.85%

-

NPF - Gross Percentage

NPF - Bersih Persentase

0.56%

-

NPF - Net Percentage


Halaman 8/40 Page

219

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



10. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) g.

10. MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

Informasi lainnya (lanjutan)

g.

4)

Jumlah piutang murabahah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 191. Restrukturisasi piutang murabahah dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon piutang bagi debitur.

4)

Total restructured murabahah receivables as at 31 December 2014 amounted to Rp 191. Murabahah receivables were restructured by providing period extension, rescheduling and additional receivable plafond for debtors.

5)

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (”BMPK”) Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2014 tidak terdapat pelanggaran atau pun pelampauan BMPK kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

5)

Based on the Legal Lending Limit (“LLL”) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2014, there are no murabahah receivables which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

11. LOANS

Seluruh pinjaman yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All loans disbursed by the Bank were denominated in Rupiah, with details as follows:

a.

a.

Berdasarkan jenis dan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia

Lancar/ Current

By type and Bank Indonesia Regulation collectibility

2013

Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention

Kurang Lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

Umum Usaha Mikro Kecil

86,723 46,621

1,158 661

316 182

418 210

2,718 1,125

91,333 48,799

Usaha kecil menengah Pinjaman karyawan

37,704 2,259

2,713 -

158 -

94 -

185 -

40,854 2,259

173,307

4,532

656

722

4,028

183,245

(273)

(315)

(3,962)

383

407

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(127) 173,180

(349) 4,183

Pada tanggal 31 Desember 2013, tidak ada pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai.

220

Other information (continued)


Halaman 8/41 Page

66

(5,026)

General-purpose Micro Small medium enterprise Employee loan


178,219

As at 31 December 2013, there were no loans secured by cash collateral.


daya


data perusahaan

informasi keuangan



11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) b.

Berdasarkan sektor ekonomi

Perdagangan Rumah tangga Jasa lainnya Perindustrian

By economic sector

2013 Kurang Lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

86,572 45,967 33,434 3,416

3,171 60 743 52

505 46 69 31

521 98 93 7

2,892 165 865 74

93,661 46,336 35,204 3,580

3,278 617

49 457

5 -

3 -

28 4

3,363 1,078

23

-

-

-

-

23

173,307

4,532

656

722

4,028

183,245

(273)

(315)

(3,962)

383

407

Jasa akomodasi Pertanian Transportasi & komunikasi Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

b. Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention

Lancar/ Current

(127) 173,180

c.

11. LOANS (continued)

(349) 4,183

Berdasarkan jangka waktu dan sisa umur jatuh tempo

c.

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

66

(5,026)

Trading Household Other services Manufacturing Accomodation services Agriculture Transportation & communication Less: Allowance for impairment losses

178,219

By time period and remaining period to maturity By time period:

Berdasarkan jangka waktu: 2013 Sampai dengan 1 tahun 1 - 2 tahun 2 - 5 tahun Lebih dari 5 tahun

63,773 68,989 28,970 21,513

Up to 1 year 1 - 2 years 2 - 5 years More than 5 years

183,245 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(5,026)


178,219 By remaining period to maturity:

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: 2013 Kurang dari 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan

5,544 7,344 170,357

Less than 1 month 1 - 3 months 3 - 6 months

183,245 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(5,026)


178,219


Halaman 8/42 Page

221

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) d.

Berdasarkan ketiga

pihak

berelasi

11. LOANS (continued)

dan

pihak

d.


2013

Pihak ketiga Modal Kerja Konsumsi

Third parties Working Capital Consumer

150,429 31,826 182,255

Pihak berelasi Konsumsi

Related parties Consumer

990 183,245



(5,026) 178,219

e.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

e.


2013 Suku bunga rata-rata per tahun

35.03%

12. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

12. PREPAYMENTS 2014

Sewa gedung Pemeliharaan & perbaikan IT Lainnya

2013 30,292 5,025 423

1,194 218 2,549

35,740

3,961

13. ASET TETAP

Akumulasi penyusutan Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Leasehold improvement

Nilai buku bersih

222

Building rental IT maintenance and renewal Others

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Saldo awal/ Beginning balance

Biaya Perolehan Tanah Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Leasehold improvement Aset dalam penyelesaian


2014 Penambahan/ Addition

Pengurangan/ Deduction

Reklasifikasi/ Reclassification

Jumlah/ Total

3,987 7,698 320 4,635 -

67,668 59,526 28,816 11,964

(532) (1,020) (22) (1,010)

(972) (9,322) 1,415 (4,723) (5,391)

3,987 6,726 58,134 64,556 24,071 5,563

16,640

167,974

(2,584)

(18,993)

163,037

(2,006) (204) (2,964) -

(360) (18,097) (15,323) (10,996)

576 2,020 20

456 8,878 4,229 5,430

(1,910) (8,847) (12,038) (5,546)

(5,174)

(44,776)

2,616

18,993

(28,341)

11,466

134,696


Halaman 8/43 Page

Cost Land Buildings Motor vehicles Office equipment Leasehold improvement Construction in progress

Accumulated depreciation Buildings Motor vehicles Office equipment Leasehold improvement

Net book value


daya


data perusahaan

informasi keuangan



13. ASET TETAP (lanjutan)

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)


Biaya Perolehan Tanah Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor

Akumulasi amortisasi Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor

Nilai buku bersih




Jumlah/ Total

3,987 7,698 320 4,078

558

(1)

-

3,987 7,698 320 4,635

16,083

558

(1)

-

16,640

(1,525) (172) (2,117)

(481) (32) (847)

-

-

(2,006) (204) (2,964)

(3,814)

(1,360)

-

-

(5,174)

12,269

11,466

Cost Land Buildings Motor vehicles Office equipment

Accumulated depreciation Buildings Motor vehicles Office equipment

Net book value

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lainnya.

The Bank has insured its property, plant and equipment (except for landrights) to cover possible losses against fire, theft, and other risks.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Based on management review, there is no indication of impairment in the value of property, plant and equipment.

14. ASET TAK BERWUJUD

14. INTANGIBLE ASSETS Saldo awal/ Beginning balance

Biaya Perolehan Piranti lunak Pengembangan piranti lunak

Akumulasi amortisasi Piranti lunak

Nilai buku bersih




Jumlah/ Total

5,548

9,946

-

(112)

15,382

Cost Software

350

4,571

-

(350)

4,571

Software development

5,898

14,517

-

(462)

19,953

(2,370)

(3,061)

-

462

(4,969)

(2,370)

(3,061)

-

462

(4,969)

3,528

14,984

Accumulated amortisation Software

Net book value


Halaman 8/44 Page

223

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



14. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)

14. INTANGIBLE ASSETS (continued) 2013


Biaya Perolehan Piranti lunak Pengembangan piranti lunak

Akumulasi penyusutan Piranti lunak

Nilai buku bersih

Penambahan/ Addition



4,624

924

-

-

5,548

Cost Software

-

350

-

-

350

Software development

4,624

1,274

-

-

5,898

(1,020)

(1,350)

-

-

(2,370)

(1,020)

(1,350)

-

-

(2,370)

3,604

3,528

Accumulated amortisation Software

Net book value

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tidak berwujud.

Management believes that there is no impairment in the value of intangible assets.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat aset tak berwujud yang digunakan sebagai jaminan dan semua aset tak berwujud.

As at 31 December 2014 and 2013, there are no intangible assets pledged as collateral and no limitation of ownership of the intangible assets.

15. ASET LAIN-LAIN

15. OTHER ASSETS 2014

Pihak ketiga Uang muka Biaya pendirian ditangguhkan Setoran jaminan Agunan yang diambil alih Piutang bunga Lain-lain

2013 30,462 15,918 8,834 4,063 1,869

41 2,975 3,690 1,199

61,146

7,905

Cadangan kerugian penurunan nilai Pihak terkait Tagihan kepada perusahaan induk

224

Jumlah/ Total

(50)

(24)

61,096

7,881

78,676

-

139,772

7,881

Third parties Advances Deferred establishment fees Deposits Foreclosed collateral Interest receivable Others Allowance for impairment losses Related parties Receivables to parent company

Lain-lain terdiri dari aset yang masih dalam tahap penyelesaian dan pembayarannya dilakukan secara termin.

Others mostly consist of assets that are still in the stage of completion and the payment is made in installments.

Tagihan kepada perusahaan induk terutama merupakan tagihan atas transfer aset bersih dan kelebihan pembayaran sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

Receivables to parent company mainly consists of receivables of net assets transfer and excess payment in relation to the implementation of “SFAS No. 38 (Revised 2012) regarding “Business Combination Under Common Control”.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain.

Management believes that the allowance for losses is adequate to cover impairment losses for other assets.

Lihat Catatan 37 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 37 for detail of related parties balances and transactions


Halaman 8/45 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan



16. LIABILITAS SEGERA

16. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY 2014

2013

Simpanan sementara Kiriman uang Lainnya

5,224 52 87

442 700

5,363

1,142

Temporary deposit transactions Remittances Others

Temporary deposit is a deposit to record the transactions that result from products and services provided by the Bank that cannot be processed further waiting for the fulfilment of the conditions (terms and conditions) for each product and service.

Simpanan sementara merupakan simpanan untuk membukukan transaksi-transaksi yang berasal dari produk dan jasa yang disediakan Bank yang belum dapat diproses lebih lanjut menunggu berlakunya kondisi (syarat dan ketentuan) untuk masing-masing produk dan jasa tersebut. 17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

This account represents the undistributed share of the customer (shahibul maal) on the distribution of income generated by Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2014 adalah bagi hasil untuk deposito mudharabah sebesar Rp 10.039 (2013: Nihil).

Undistributed revenue sharing which has not been distributed by the Bank as at 31 December 2014 for mudharabah time deposits amounted to Rp 10,039 (2013: Nil).

18. SIMPANAN NASABAH

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS 2014

Giro Wadiah Tabungan Wadiah Giro Tabungan Deposito berjangka

a.

b.

2013 20,000 493,240 -

3,794 36,534 81,946

513,240

122,274

Giro Wadiah

a.

Wadiah demand deposits Wadiah saving accounts Demand deposits Savings accounts Time deposits

Wadiah demand deposits

Giro wadiah merupakan giro wadiah yaddhamanah yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Sampai dengan 31 Desember 2014, Bank belum membagikan bonus untuk produk giro wadiah.

Wadiah demand deposits represent wadiah yaddhamanah in which depositors are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank’s policy. As at 31 December 2014, Bank has not distributed bonuses for wadiah demand deposits.

Sampai dengan 31 Desember 2014, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk giro wadiah.

As at 31 December 2014, there is no related party transaction for wadiah demand deposits.

Tabungan Wadiah

b.

Wadiah savings deposits

Tabungan wadiah merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah savings deposits represent deposits in Rupiah currency which can be distributed with bonus with the Bank’s policy.

Sampai dengan 31 Desember 2014, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk tabungan wadiah.

As at 31 December 2014, there is no related party transaction for wadiah savings deposits.


Halaman 8/46 Page

225

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) c.

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

Giro

c.

Demand deposits

Sampai dengan 31 Desember 2013, terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk giro adalah sebesar Rp 24.

As at 31 December 2013, there is related party transaction for savings deposits amounting to Rp 24.

Berdasarkan jenis nasabah:

By type of customer: 2013

Yayasan Perusahaan Asuransi Perorangan

2,978 672 89 55

Foundation Corporate Insurance Individual

3,794

d.

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah 1,00%.

The average interest rate per annum for demand deposits for the years ended 31 December 2013 is 1.00%, respectively.

Tidak ada saldo giro yang diblokir atau dijadikan jaminan pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2013.

There are no demand deposits blocked or pledged for loans as at 31 December 2013.

Tabungan

d.

Berdasarkan pihak berelasi dan ketiga

Savings deposits By related and third party

2013 Pihak ketiga Pihak berelasi

36,066 468

Third parties Related parties

36,534 Berdasarkan jenis

By type 2013

Tabungan “PPK” Tabungan “Taruta” Tabungan “PUP 2” Tabungan “Bina Anggaran” Tabungan “PU Agunan” Tabungan “PUP”

20,010 11,594 3,402 895 621 12

“PPK” Savings “Taruta” Savings “PUP 2” Savings “Bina Anggaran” Savings “PU Agunan” Savings “PUP” Savings

36,534 The annual average interest rate for saving deposits for the year ended 31 December 2013 is 2.87%, respectively.

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah 2,87%. e.

Deposito berjangka

e.

Sampai dengan 31 Desember 2013, terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk deposito berjangka adalah sebesar Rp 2.668.

226


Halaman 8/47 Page

Time deposits As at 31 December 2013, there is related party transaction for time deposits amounting to Rp 2,668.


daya


data perusahaan

informasi keuangan



18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) e.

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

Deposito berjangka (lanjutan)

e.

Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

Time deposits (continued) By remaining period to maturity:

2013 Sampai dengan 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan

52,268 25,437 4,241

Up to 1 month 1 - 3 months 3 - 6 months

81,946 Berdasarkan tingkat suku bunga

By interest rates 2013

<7% 7% - 8% 8% - 9%

997 14,410 66,539

<7% 7% - 8% 8% - 9%

81,946 Tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah 7,27%.

The annual average interest rate for time deposits for the years ended 31 December 2013 is 7.27%, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 14.

As at 31 December 2013, there are time deposits blocked or pledged for loans amounting to Rp 14.

19. PERPAJAKAN a.

19. TAXATION

Utang pajak

a. 2014

Pajak penghasilan badan - Pasal 25 - Pasal 29 Pajak lainnya - Pasal 21 - Pasal 23 dan 4(2) - Pajak pertambahan nilai

b.

2013 4,665 12,535 17,200

227 227

3,765 3,376 64

199 136 -

24,405

562

Beban pajak penghasilan

b. 2014

Pajak penghasilan badan - Kini - Tangguhan

Taxes payable

Corporate income tax Article 25 Article 29 Other taxes Article 21 Article 23 and 4(2) Value added tax -

Income tax expense 2013

(43,338) 7,546

(278) 95

(35,792)

(183)

Corporate income tax Current Deferred -


Halaman 8/48 Page

227

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



19. PERPAJAKAN (lanjutan) b.

19. TAXATION (continued)

Beban pajak penghasilan (lanjutan)

b.

The reconciliation between the Bank’s income tax expense with the calculation of the accounting income before income tax expense and the prevailing tax rate is as follows:

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 2014 Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan Pengaruh pajak atas perbedaan tetap

2013 134,734

Beban pajak penghasilan

Income before tax

33,683

89

2,109

94

35,792

183

Income tax expense

The reconciliation between income before income tax as stated in the statement of comprehensive income with taxable income for the year ended 31 December 2014 and 2013 are as follows:

2014

2013 134,734

356

Income before income tax

Perbedaan tetap Kenikmatan karyawan Lain-lain

5,871 2,565

375

Permanent differences Benefit in kind Others

Perbedaan temporer Imbalan kerja

(4,141)

882

Penyusutan aset tetap Akrual bonus dan tantiem Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan Murabahah dan pinjaman yang diberikan Lainnya Penghasilan kena pajak

9,329 23,531

1,471 (3)

279

Current income tax expense before considering the impact of the application of SFAS 38 and 58

-

Tax impact of the application of SFAS 38 and SFAS 58

26,440

279

Current income tax expense

(13,905)

(52)

12,535

227

Dampak pajak atas penerapan PSAK 38 dan 58

(16,898)

Utang pajak penghasilan

(500)

Allowance for impairment losses on murabahah financing and loans Others Taxable income

43,338

Dikurangi: pajak dibayar dimuka

-

Temporary differences Employee benefits Depreciation of property plant, and equipment Accrued bonus and tantiem

1,113

173,357

Beban pajak penghasilan kini sebelum memperhitungkan dampak penerapan PSAK 38 dan 58

Beban pajak penghasilan kini

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2014.

228

356

Income tax expense calculated from income before income tax expense Effect of tax on permanent differences

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: Laba sebelum pajak penghasilan

Income tax expense (continued)


Halaman 8/49 Page

Less: Prepaid tax Income taxes payable

The calculation of income tax for the year ended 31 Desember 2014 above is a preliminary estimate made for accounting purposes and are subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the year 2014.


daya


data perusahaan

informasi keuangan



19. PERPAJAKAN (lanjutan) c.

19. TAXATION (continued)

Aset pajak tangguhan – bersih

c. 2014 Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba/rugi/ Credited/ (charged) to profit/loss

1 Januari/ January Aset pajak tangguhan Imbalan kerja karyawan Penyusutan aset tetap Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan Murabahah dan pinjaman yang diberikan Lainnya Dampak atas penerapan PSAK 38 dan 58

Deferred tax asset – net

31 Desember/ December

1,579

4,848

6,427

-

2,332

2,332

1

367 (1)

367 -

1,580

7,546

9,126

Deferred tax assets Employee benefits Depreciation of property, plant, and equipment Allowance for impairment losses on Murabahah financing and loans Others Impact of the application of SFAS 38 and 58

(63) 9,063

1 Januari/ January Aset pajak tangguhan Imbalan kerja karyawan Lainnya

2013 Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba/rugi/ Credited/ (charged) to profit/loss

1,484 -

95 1

1,579 1

1,484

96

1,580

Administrasi

d. Administration Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (“DGT”) stipulates that for the year 2008 and subsequent years, DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") menyatakan bahwa untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak. 20. LIABILITAS LAIN-LAIN

20. OTHER LIABILITIES 2014

Cadangan pembiayaan murabahah Asuransi Lain-lain

Deferred tax assets Employee benefits Others

The Bank’s management believes that deferred tax assets can be recovered in future taxable years.

Manajemen Bank berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya di masa pajak yang akan datang. d.

31 Desember/ December

2013 91,904 2,408 2,982

310

97,294

310

Provision for murabahah financing Insurance Others


Halaman 8/50 Page

229

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



20. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

20. OTHER LIABILITIES (continued) Others mostly consist of accrual for payment insurance premium to BPJS.

Lain-lain terdiri dari cadangan pembayaran premi asuransi ke BPJS. 21. TABUNGAN MUDHARABAH

21. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS

a. Berdasarkan jenis produk

a. 2014

Bukan Bank Tabungan Taseto Premium IB Tabungan Citra IB

2013 10,934 6,506

-

17,440

-

b. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

b.

2014 Bukan Bank Pihak ketiga Pihak berelasi

Non-Bank Taseto Premium IB Savings Citra IB Savings

Based on related and third parties 2013

17,187 253

-

17,440

-

Non-Bank Third parties Related parties

Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2014 are as follows: 2014

Nisbah (%)/ Ratio (%) Tabungan mudharabah

230

By product

Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)

2.32%


Halaman 8/51 Page

3.23%

Mudharabah savings deposits


daya


data perusahaan

informasi keuangan



22. DEPOSITO MUDHARABAH a.

22. MUDHARABAH TIME DEPOSITS

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

a.

2014 Bukan Bank Pihak ketiga Pihak berelasi

b.

2013

2,172,916 3,908

-

2,176,824

-


b. 2014

Bukan Bank 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 9 bulan 9 - 12 bulan >12 bulan

c.

Non-Bank Third parties Related parties

By time period 2013

1,239,361 814,354 9,437 103,870 9,802

-

2,176,824

-


c. 2014

Bukan Bank 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 9 bulan 9 - 12 bulan >12 bulan


Non-Bank 1 - 3 months 3 - 6 months 6 - 9 months 9 - 12 months >12 months


1,631,394 353,962 92,096 89,570 9,802

-

2,176,824

-

Non-Bank 1 - 3 months 3 - 6 months 6 - 9 months 9 - 12 months >12 months

Pada tanggal 31 Desember 2014, tidak ada deposito mudharabah yang dijadikan jaminan atas pembiayaan murabahah dan pinjaman yang diberikan oleh Bank.

As at 31 December 2014, there are no Mudharabah deposits that were used as collateral for the Bank’s murabahah financing and loans.

Deposito mudharabah merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the years ended 31 December 2014, are as follows: 2014

Nisbah (%)/ Ratio (%) 1 bulan 3 bulan 6 bulan

Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)

12.76% 13.29% 14.26%

8.58% 8.93% 8.12%

1 month 3 months 6 months


Halaman 8/52 Page

231

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



23. MODAL SAHAM

23. CAPITAL STOCK

Berdasarkan Akta Pendirian No. 25 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H. pengganti Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., tanggal 27 Agustus 2013, modal dasar Bank adalah sebesar Rp 640.000.000.000 (nilai penuh) yang terdiri atas 640.000 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri atas 533.333 (nilai penuh) lembar saham dengan rincian sebesar Rp 373.333.000.000 (nilai penuh) merupakan setoran tunai PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Based on the Deed of Establishment No.25, notarised by Hadijah, S.H., substitute of Notary Winarti Lukman Widjaja, S.H. dated 27 August 2013, Bank’s authorised capital amounted to Rp 640,000,000,000 (full amount) consisting of 640,000 (full amount) shares with a nominal value of Rp 1,000,000 (full amount) per share. The capital issued and fully paid consists of 533,333 (full amount) shares consisting of Rp 373,333,000,000 (full amount) in the form of transfer of cash of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank’s shareholders as of 31 December 2014 and 2013 are as follows:

Pemegang saham

Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid stock

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk PT Triputra Persada Rahmat

Pemegang saham

Persentase kepemilikan/ Ownership percentage 70% 30%

373,333 160,000

533,333

100%

533,333

Shareholders PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk PT Triputra Persada Rahmat

2013 Persentase kepemilikan/ Ownership percentage

Jumlah modal/ Amount of capital

152,500 7,500

95.31% 4.69%

152,500 7,500

160,000

100%

160,000

24. CADANGAN UMUM DAN WAJIB

232

Jumlah modal/ Amount of capital

373,333 160,000

Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid stock

PT Triputra Persada Rahmat Yayasan Purba Danarta

2014

24.

Shareholders PT Triputra Persada Rahmat Yayasan Purba Danarta

GENERAL AND LEGAL RESERVES

Cadangan umum dan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membentuk cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan tersebut.

The general and legal reserves are originally provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) (later superseeded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jumlah cadangan yang telah dibukukan bank adalah sebesar Rp 2.206.

As at 31 December 2014 and 2013, total reserves provided by the Bank amounting to Rp 2,206.


Halaman 8/53 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan



25. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

25. 2014

Pendapatan murabahah

2013

1,007,366

26. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA

-

26. 2014

Pendapatan bonus FASBIS Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain Pendapatan bagi hasil investasi pada SBIS

OTHER MAIN OPERATING INCOME

15,416

-

12,422

-

Income bonus from FASBIS Profit sharing income from placements with other banks

2,529

-

Profit sharing income from investments in SBIS

30,367

-

27. THIRD PARTIES’ SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

2014 Deposito mudharabah Tabungan mudharabah

Income from murabahah

2013

27. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

2013 168,434 380

-

168,814

-

28. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Mudharabah time deposits Mudharabah savings deposits

28. OTHER OPERATING INCOME 2014

Pemulihan biaya promosi Jasa administrasi layanan bank Lain-lain

2013 5,981 105 1,178

-

7,264

-

29. GAJI DAN TUNJANGAN

Reversal of promotion Bank service administration fees Others

29. SALARIES AND BENEFITS 2014

Gaji dan upah Tunjangan karyawan Pendidikan dan pelatihan

INCOME FROM SALES AND PURCHASES

2013 244,046 172,280 11,299

-

427,625

-

Salaries and wages Employee allowances Education and training


Halaman 8/54 Page

233

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 2014

Promosi Penyusutan Sewa Keperluan kantor Perjalanan dinas Asuransi Pajak Transportasi Honorarium tenaga ahli Peralatan dan keperluan MMS Outsourcing Pemeliharaan dan perbaikan Listrik, air, dan gas Komunikasi Lain-lain

2013 72,981 46,396 46,157 19,818 14,453 14,158 10,577 8,615 7,009 6,342 5,154 4,624 4,044 1,122 643

-

262,093

-

Lain-lain terdiri dari biaya pekerjaan dan pelayanan kantor dan beban operasional lainnya.

Others consists of operating expenses, office services and other operational expenses.

31. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF

31. PROVISION FOR ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON EARNING ASSETS

2014 Penempatan pada bank lain (Catatan 9) Piutang murabahah (Catatan 10)

2013 (3,740) (15,878)

-

(19,618)

-

32. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Placements with other banks (Note 9) Murabahah receivables (Note10)

32. OTHER OPERATING EXPENSES 2014

Operasional Mobile Marketing Syariah Rekruitmen Retribusi Lain-lain

2013 39,423 2,401 166 296

-

42,286

-

33. (BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL BERSIH

Pendapatan non-operasional Beban non-operasional

Operational of Mobile Marketing Syariah Recruitment Retribution Others

33. NON-OPERATING (EXPENSE)/INCOME - NET

2014

234

Promotion Depreciation Rent Office supplies Business travel Insurance Tax Transportation Expert fees MMS supplies and equipment Outsourcing Service and maintenance Electricity, water and gas Communication Others

2013 109 (237)

-

(128)

-

Non-operating income Non-operating expenses

Pendapatan non-operasional terdiri dari kelebihan pembayaran piutang.

Non-operational income mostly consists of excess payment of receivables.

Beban non-operasional terdiri dari sumbangan, iuran keanggotaan, dan lain-lain.

Non-operational expenses mostly consist contribution, membership fees, and others.


Halaman 8/55 Page

of


daya


data perusahaan

informasi keuangan



34. ASET DAN LIABILITAS ATAS OPERASI YANG DIHENTIKAN

34. ASSETS AND LIABILITIES ON DISCONTINUED OPERATIONS

a) Aset atas operasi yang dihentikan

a) Assets on discontinued operations 2014

Pinjaman yang diberikan

2013 46,513

-

Loans

Pinjaman yang diberikan terkait BSPD diklasifikasikan sebagai aset atas operasi yang dihentikan sehubungan dengan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Loans related to BSPD are classified as assets on discontinued operations in relation to the convertion of the Bank from coventional commercial bank to sharia commercial bank.

Seluruh pinjaman yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All loans disbursed by the Bank were denominated in Rupiah, with details as follows:

a.Berdasarkan jenis dan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia

a.By type and Bank Indonesia Regulation collectibility

Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention

Lancar/ Current Usaha Mikro Kecil Usaha kecil menengah Umum Karyawan Pendapatan bunga yang masih akan diterima Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

2014 Kurang Lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

4,180

1,123

2,202

164

26,368

8,009 1,528 2,057

1,746 3,645 -

1,500 1,569 -

344 1,742 -

2,092 753 -

13,691 9,237 2,057

30,293

9,571

4,192

4,288

3,009

51,353

467

587

-

-

-

1,054

(517)

(2,061)

(793)

8,097

3,399

b.Berdasarkan sektor ekonomi

Pendapatan bunga yang masih akan diterima Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(1,019)

(5,894)

2,784

1,990

46,513

Kurang Lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

7,324 1,586 314 -

3,651 422 84 -

3,080 845 209 -

2,857 48 102 -

35,016 10,655 2,087 2,057

931 59

239 108

35 -

132 22

2 -

1,339 189

10

-

-

-

-

10

30,293

9,571

4,192

4,288

3,009

51,353

467

587

-

-

-

1,054

30,243


2014

18,104 7,754 1,378 2,057

(517)

Accrued interest income

b. By economic sector Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention

Lancar/ Current

(1,504)

Micro Small medium enterprise General-purpose Employee loan

As at 31 December 2014 there was no loans secured by cash collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2014, tidak ada pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai.

Jasa akomodasi Pertanian Transportasi & komunikasi

Jumlah/ Total

18,699

30,243

Perdagangan Jasa lainnya Perindustrian Rumah tangga

Macet/ Loss

( 2,061) 8,097

(793) 3,399

(1,504)

(1,019)

( 5,894)

2,784

1,990

46,513

Trading Other services Manufacturing Household Accomodation services Agriculture Transportation & communication

Accrued interest income Less: Allowance for impairment losses


Halaman 8/56 Page

235

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



34. ASET DAN LIABILITAS ATAS OPERASI YANG DIHENTIKAN (lanjutan)

34. ASSETS AND LIABILITIES ON DISCONTINUED OPERATIONS (continued)

a) Aset atas operasi yang dihentikan (lanjutan)

a) Assets on (continued)

c.Berdasarkan jangka waktu dan sisa umur jatuh tempo

discontinued

operations

c. By time period and remaining period to maturity By time period

Berdasarkan jangka waktu 2014 Sampai dengan 1 tahun 1 - 2 tahun 2 - 5 tahun Lebih dari 5 tahun

1,447 18,564 18,512 12,830

Up to 1 year 1 - 2 years 2 - 5 years More than 5 years

51,353 Pendapatan bunga yang masih akan diterima


1,054


(5,894)


46,513 By remaining period to maturity

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo 2014 Kurang dari 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan

3,914 3,757 43,682

Less than 1 month 1 - 3 months 3 - 6 months



1,054


(5,894)


46,513 d.Berdasarkan ketiga

pihak

berelasi

dan

pihak

d. By related and third party 2014

Pihak berelasi Konsumsi Pihak ketiga Modal Kerja Konsumsi

275

Related parties Consumer

49,296 1,782

Third parties Working Capital Consumer


1,054


(5,894) 46,513

236


Halaman 8/57 Page

Accrued interest income Less: Allowance for impairment losses


daya


data perusahaan

informasi keuangan





a) Aset atas operasi yang dihentikan (lanjutan)

a) Assets on (continued)

e.Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

discontinued

operations

e. Average interest rate per annum 2014

Suku bunga rata-rata per tahun

31.50%

b) Liabilitas atas operasi yang dihentikan


b) Liabilities on discontinued operations 2014

Dana pihak ketiga

2013 6,641

-

Third party fund

Dana pihak ketiga terkait BSPD diklasifikasikan sebagai liabilitas atas operasi yang dihentikan sehubungan dengan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Third party fund related to BSPD are classified as liabilities on discontinued operations in relation to the convertion of the Bank from conventional commercial bank to sharia commercial bank.

a.Giro

a. Demand deposits

Sampai dengan 31 Desember 2014, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk giro.

As at 31 December 2014, there is no related party transaction for savings deposits.

Berdasarkan jenis nasabah

By type of customer 2014

Yayasan Asuransi Perusahaan Perorangan

1,994 113 46 4

Foundation Insurance Corporate Individual

2,157 Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah 1,02%.

The average interest rate per annum for demand deposits for the years ended 31 December 2014 is 1.02%.

Tidak ada saldo giro yang diblokir atau dijadikan jaminan pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2014.

There are no demand deposits blocked or pledged for loans as at 31 December 2014.

b.Tabungan

b. Savings deposits


By related and third party 2014

Pihak ketiga Pihak berelasi

4,422 3

Third parties Related parties

4,425


Halaman 8/58 Page

237

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



34. ASET DAN LIABILITAS ATAS OPERASI YANG DIHENTIKAN (lanjutan) b) Liabilitas (lanjutan)

atas

operasi

yang


dihentikan

b) Liabilities (continued)

b.Tabungan (lanjutan)

on

discontinued

operations

b. Savings deposits (continued)

Berdasarkan jenis

By type 2014

Tabungan “PUP 2” Tabungan “Taruta” Tabungan “PPK” Tabungan “PU Agunan” Tabungan “PUP”

1,877 1,211 1,200 130 7

“PUP 2” Savings “Taruta” Savings “PPK” Savings “PU Agunan” Savings “PUP” Savings

4,425 The annual average interest rate for saving deposits for the year ended 31 December 2014 is 3.47%, respectively.

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah 3,47%. c.Deposito berjangka

c. Time deposits



Sampai dengan 31 Desember 2014, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk deposito berjangka.

As at 31 December 2014, there is no related party transaction for time deposits.

Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo


Sampai dengan 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan

56 3

Up to 1 month 1 - 3 months 3 - 6 months

59 Berdasarkan tingkat suku bunga

By interest rates 2014

<7% 7% - 8% 8% - 9%

3 56

<7% 7% - 8% 8% - 9%

59

238

Tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah 10,18%.

The annual average interest rate for time deposits for the years ended 31 December 2014 is 10.18%.

Pada tanggal 31 Desember 2014, tidak ada saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan pinjaman yang diberikan.

As at 31 December 2014, there are no time deposits blocked or pledged for loans.


Halaman 8/59 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan





Pada tanggal 31 Desember 2014, aset dan liabilitas atas operasi yang dihentikan telah mencerminkan nilai wajarnya.

As at 31 December 2014, assets and liabilities on discounted operations has reflected their fair value.

Tabel berikut memberikan informasi yang terkait dengan arus kas atas operasi yang dihentikan:

The following table gives cash flow information relating to discontinued operations:

2014 Arus kas operasi Arus kas investasi Arus kas pendanaan

2013

159,632 (115,633)

(13,700) (4,332) (48,309)

43,999

(66,341)

The following table gives information about result of discontinued operations:

Tabel berikut memberikan informasi yang terkait dengan hasil operasi yang dihentikan: 2014 Pendapatan bunga Beban bunga PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif Beban operasional lainnya PENDAPATAN OPERASIONAL-BERSIH

Operating cash flow Investing cash flow Financing cash flow

2013 62,939 (7,665) 55,274

69,893 (8,892) 61,001

Interest income Interest expense

1,261

2,354

OTHER OPERATING INCOME

(27,526) (7,966)

(39,147) (18,444)

(9,645) (684)

(5,016) -

OTHER OPERATING EXPENSE Salaries and benefits General and administrative Provision for allowance for impairment losses on earning and non earning asset Other operating expenses

748

NET OPERATING INCOME

(413)

(392)

Non-operating expense - net

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

10,301

356

BEBAN PAJAK - Kini - Tangguhan

(2,874) 470

(278) 95

(2,404)

(183)

7,897

173

INCOME FOR THE YEAR FROM DISCONTINUED OPERATIONS

-

(2)

Other comprehensive expense

Beban non-operasional - bersih

LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN Beban komprehensif lain JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN

10,714

7,897

171

INCOME BEFORE TAX TAX EXPENSE Current Deffered -

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OFF TAX FROM DISCONTINUED OPERATIONS


Halaman 8/60 Page

239

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35. INFORMASI MENGENAI KONTINJENSI a.


KOMITMEN

DAN

35. COMMITMENTS INFORMATION

Bank memiliki tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

KOMITMEN Fasilitas kredit kepada nasabah belum digunakan

a.

2014 -

1,807

COMMITMENTS Unused loans commitment granted to customers

-

1,807

Commitments liabilities

Pendapatan dari piutang/pembiayaan dalam kategori NPL

1,300

760

Income from non-performing receivables/financing

Tagihan kontinjensi

1,300

760

Contingencies receivable

Kasus hukum

b.

36. LIABILITAS IMBALAN KERJA

36. EMPLOYEE BENEFITS 2014

Imbalan kerja jangka pendek Imbalan pasca kerja

2013 23,531 292

6,317

23,823

6,317

Imbalan kerja jangka pendek

Short-tem employee benefits Post employment benefit

Short-term employee benefits 2014

Bonus, tantiem dan insentif yang masih harus dibayar

Litigation case There are a number of unresolved legal cases with several customers until the date of these financial statements. Since those legal cases are still in the process, therefore the Bank has not been able to determine possible losses that might arose. However, the Bank believes that there are no significant losses that might arise from these legal cases.

Terdapat sejumlah perkara hukum dengan beberapa nasabah yang belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan ini. Mengingat bahwa proses hukum masih berlangsung, maka sampai saat ini belum dapat ditentukan jumlah kerugian yang mungkin timbul. Namun, Bank berkeyakinan bahwa tidak terdapat kerugian signifikan yang mungkin timbul dari sejumlah perkara hukum tersebut.

240

CONTINGENCIES

The Bank has receivables and liabilities on commitments and contingencies as follows: 2013

Liabilitas komitmen

b.

AND

2013

23,531

-

Accrued bonus, tantiem and incentives

Program pensiun iuran pasti

Defined contribution pension plan

Bank menerapkan kebijakan imbalan pasca-kerja sebagai berikut:

Bank implemented a policy on post-employment benefit as follows:

Dalam manfaat imbalan pasca-kerja, karyawan akan menerima manfaat mana yang lebih tinggi antara manfaat sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja (“UUTK”) No. 13/2013 atau manfaat dari program pensiun iuran pasti untuk karyawan yang mengikuti program pensiun iuran pasti. Bila manfaat dari UUTK No. 13/2013 lebih tinggi dari manfaat program pensiun iuran pasti, maka manfaat program pensiun iuran pasti porsi Bank akan digunakan untuk mengurangi liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan UUTK No. 13/2013.

With this post-employment benefit, the employee will receive benefits based on Labor Law (“UUTK”) No. 13/2013 or from defined contribution plan, for those who joined defined contribution plan benefits, whichever benefit is higher. If benefits from UUTK No. 13/2013 are higher than the defined contribution plan benefits, then the defined contribution plan benefits will be used to reduce post-employment benefit liabilities based on UUTK No. 13/2013.


Halaman 8/61 Page


daya


informasi keuangan

data perusahaan



36. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

36. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Defined contribution pension plan (continued)

Dasar perhitungan manfaat UUTK No. 13/2013 ini menggunakan gaji pokok terkini. Program Pensiun Iuran Pasti dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Program pensiun didanai oleh kontribusi bank sebesar 10%.

The calculation basis of this UUTK No. 13/2013 benefit is the current basic salary. The Bank’s Defined Contribution Pension Plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia. The pension plan is funded by contribution from the Bank at 10%.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jumlah karyawan yang memiliki hak atas manfaat ini masing-masing adalah sebanyak 4.999 dan 689 karyawan.

As at 31 December 2014 and 2013, the total number of employees eligible for this benefit are 4,999 and 689 employees, respectively.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pisah, dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan kompensasi lainnya.

The Liability for other long-term employee benefits consist of service pay, severance, and severance pay in accordance with the Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing, dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Biro Pusat Aktuaria dan PT Prima Bhaksana Lestari, aktuaris independen, dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit” sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 11 Februari 2015 dan 24 Januari 2014.

The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the year ended 31 December 2014 and 2013 was performed by registered actuarial consulting firm, PT Biro Pusat Aktuaria and PT Prima Bhaksana Lestari, respectively, independent actuarial using the “Projected Unit Credit” method as stated in its reports dated 11 February 2015 and 24 January 2014, respectively.

Karyawan tetap memiliki hak atas Program Pensiun Iuran Pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan UUTK No. 13/2003 mana yang lebih tinggi.

The permanent employees have the right to defined contribution pension plans or benefits provided under the UUTK No. 13/2003, whichever is higher.

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan metode “Projected Unit Credit” dengan asumsiasumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations used “Projected Unit Credit” method with underlying assumptions are as follows:

Tingkat diskonto per tahun Tingkat kenaikan gaji per tahun Tabel mortalita

Usia pensiun

2014

2013

7.8%

9.1%

11% 10% TMI (Tabel Mortalita TMI (Tabel Mortalita Indonesia) III 2011/ Indonesia) I 2011/ TMI (Indonesia Mortality TMI (Indonesia Mortality Table) III 2011 Table) I 2011 55 tahun/years 55 tahun/years

Annual discount rate Annual salary increasing rate Mortality table

Retirement age


Halaman 8/62 Page

241

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



36. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) a.

36. EMPLOYEE BENEFITS (continued) a.

Liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja terdiri dari: Nilai kini liabilitas Imbalan manfaat pasti Nilai wajar aset program

2014

Estimated liabilities on employee benefits consists of: 2013

79,708 (70,842)

(Kerugian)/keuntungan aktuaria yang belum diakui

4,699 -

8,866

4,699

(8,574)

1,618

292

b.

2014 Liabilitas neto pada awal tahun Beban bersih yang diakui dalam laporan laba rugi Pengalihan PBO atas transaksi spin-off Pengalihan plan aset Pembayaran imbalan

c.

6,317

5,435

29,483

1,451

37,035 (37,035) (35,508)

(569)

292

6,317

c.

2014

d.

242

Net expense recognised in profit or loss Transfer PBO over spin-off transaction Transfer plan asset Actual benefit payment

Employee benefit expenses recognised in profit or loss:

12,879 2,223 (1,293)

712 251 -

2,954

488

12,720

-

29,483

1,451

d.

2014

Defisit Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program

Net liabilities at the beginning of the year

2013

Nilai kini liabilitas imbalan pasti, nilai wajar aset program dan surplus/(defisit) pada program serta keuntungan/(kerugian) aktuaria atas penyesuaian historis per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti Nilai wajar aset program

The movement of liabilities on employee benefits are as follows: 2013

Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi:

Biaya jasa kini Biaya bunga Pendapatan dari nilai wajar aset Keuntungan aktuaria bersih yang diakui pada periode berjalan Amortisasi biaya jasa masa lalu - vested

Unrecognised actuarial (losses)/ gains

6,317

b.

Perubahan imbalan kerja yang diakui adalah sebagai berikut:

Present value defined of benefits obligation Fair value of plan asset

Current service cost Interest cost Expected return on plan assets Net actuarial gains recognised in the current period Amortisation of past service cost - vested

Present value of defined benefit obligation, fair value of plan assets and surplus/(deficit) of program and actuarial gains/(losses) on historical adjustments for 31 December 2014 and 2013 are as follows: 2013

79,708 (70,842)

4,699 -

Present value of defined benefit obligation Fair value of plan assets

8,866

4,699

Deficit

-

-

Experience adjustments on plan liabilities


Halaman 8/63 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan



37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

37. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Dalam kegiatan usahanya, Bank mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

In the normal course of business, the Bank engages in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

Dibawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following is a summary of related parties who have transactions with the Bank, and includes the nature of the relationship and transaction:

Personil manajemen kunci

Key management personnel

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris dan pejabat eksekutif dari Bank sesuai dengan peraturan BI.

Key management personnel are those people who have the authority and responsibility to plan, lead, and control activities of the Bank, directly or indirectly. Key management personnel are the Directors and Commissioners and executive employees of the Bank according to BI regulation.

Transaksi antara Bank dengan personil manajemen kunci meliputi pemberian pinjaman; penempatan dana oleh personil manajemen kunci pada Bank berupa rekening tabungan, giro dan/atau deposito berjangka; pembayaran kompensasi dan remunerasi berupa gaji pokok, honorarium, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya; serta imbalan pasca kerja.

Transactions between Bank and key management personnel include loans; placement from key management personnel to the Bank in form of saving account, current account and/or time deposit; payment of compensation and remuneration in form of basic salary, honorarium, bonus, tantiem and other allowances; and also post-employment benefits.

a.

a.

Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi Pihak-pihak berelasi/ Related parties

Jenis hubungan/ Type of relationships

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Induk perusahaan/ Parent company

PT Triputra Persada Rahmat


Yayasan Purba Danarta


Shareholder dan Pejabat Eksekutif

Type of relationships and related parties transactions

Karyawan kunci/ Key management personnel

Unsur transaksi pihak berelasi/ Related parties transactions Aset lain-lain, giro pada bank lain, liabilitas lain-lain, beban lain-lain/Other assets, current accounts with other banks, other liabilities, other expense Tidak ada transaksi dengan induk perusahaan/No transaction in relation with parent company Tidak ada transaksi dengan induk perusahaan/No transaction in relation with parent company Giro wadiah, bank garansi yang diterbitkan, liabilitas lain-lain, deposito mudharabah, kewajiban kontinjensi/Wadiah demand deposits, bank guarantees issued, other liabilities, time deposit mudharabah, contingent liabilities


Halaman 8/64 Page

243

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 37. TRANSAKSI (lanjutan) b.

DENGAN

PIHAK

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BERELASI

37. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi

b.

The outstanding balances and detail transactions with related parties are as follows:

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: 2014 Aset Giro pada bank lain (Catatan 8) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) (Catatan 11 dan 34) Lain-lain (Catatan 15)

2013 Assets Current accounts with other banks (Note 8) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Loans (assets on discontinued operations) (Note 11 and 34) Others (Note 15)

7,947

-

275 78,626

990 -

86,848

990

2.30%

0.33%

Percentage to total assets

Liabilitas Simpanan nasabah

3

3,160

Liabilities Deposit from customers

Jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi

3

3,160

Total liabilities from related parties

2.42%

Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities

Persentase terhadap jumlah aset

Persentase jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas

0.0%

Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah (Catatan 21) Karyawan kunci

253

Temporary Syirkah Funds Mudharabah savings deposits (Note 21) Key employees

Deposito mudharabah (Catatan 22) Karyawan kunci

3,908

-

Mudharabah time deposits (Note 22) Key employees

Jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak berelasi

4,161

-

Total temporary syirkah funds from related parties

0.19%

-

Percentage to total temporary syirkah funds

Beban bunga Giro Tabungan Deposito berjangka Jumlah

-

1 10 93 104

Interest expense Current accounts Saving accounts Time deposits Total

Persentase terhadap jumlah beban bunga

-

1.17%

Percentage to total interest expense

Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer

244

Related party transactions

Beban umum dan administrasi Sewa

-

502

General and administrative expense Rent

Persentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi

-

2.72%

Percentage to total general and administrative expense


Halaman 8/65 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 37. TRANSAKSI (lanjutan) b.

DENGAN

PIHAK

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BERELASI

37. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b.

Related party transactions (continued) The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut: 2014

%*)

Dewan Direksi/ Board of Directors Rp

Dewan Komisaris/ Board of Commisioners %*) Rp

Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management %*) Rp

Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel %*) Rp

Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya 3.37%

9,097

0.74%

2,007

-

-

4.81%

12,954

Salaries and other short-term employee benefits

Jumlah

9,097

0.74%

2,007

-

-

4.81%

12,954

Total

3.37%

*) % terhadap beban tenaga kerja

*) % to total salary expense

2013 Beban tenaga kerja dan tunjangan Komisaris, Direksi, dan personil manajemen kunci/ Salaries and employee benefit of Commissioners, Directors and key management personnel Imbalan jangka pendek Imbalan jangka panjang lainnya Imbalan pasca-kerja

5,749 86 702

Short term employee benefits Other long term employee benefits Post employment benefits

6,537 Persentase terhadap jumlah beban tenaga kerja

16.70%

Percentage to total personnel expenses


Halaman 8/66 Page

245

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



38. ANALISIS JATUH TEMPO

38. MATURITY ANALYSIS The maturity of assets and liabilities as at 31 December 2014 and 2013 based on the remaining period to maturity are as follows:

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months

Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month Aset Kas

Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year

Sesuai permintaan/ On demand

Jumlah/ Total

-

-

-

-

53,603

53,603


270,000

-

51,346

-

146,373

467,719

Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain Piutang murabahah-bersih Biaya dibayar dimuka

363,330 62,352 -

6,930 150,898 -

2,271,476 -

13,661 -

9,698 35,740

9,698 370,260 2,498,387 35,740

-

-

-

-

134,696 14,984 9,126 139,772

134,696 14,984 9,126 139,772

Assets Cash Current accounts and placements with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with other banks Murabahah receivables - net Prepayments Property, plant, and equipment-net Intangible assets-net Deferred tax asset Other assets - net

4,046

3,050

39,417

-

-

46,513

Loans (assets on discontinued operations)

699,728

160,878

2,362,239

13,661

543,992

3,780,498

Total Assets

5,363 10,039 7,205 -

4,665 -

12,535 94,312 -

-

513,240 2,982 23,823

5,363 10,039 513,240 24,405 97,294 23,823

56

-

3

-

6,582

6,641

22,663

4,665

106,850

-

546,627

680,805

Total Liabilities

Aset tetap - bersih Aset tak berwujud - bersih Aset pajak tangguhan Aset lain-lain - bersih Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) Jumlah Aset Liabilitas Liabilitas segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan nasabah Utang pajak Liabilitas lain- lain Imbalan kerja Simpanan nasabah (liabilitas atas operasi yang dihentikan) Jumlah Liabilitas

246

2014

Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year

Liabilities Liabilities due immediately Undistributed revenue sharing Deposits from customers Taxes payable Other liabilities Employee benefit Deposits from customers (liabilities on discontinued operations)

Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah Deposito mudharabah

1,277,429

353,965

535,628

9,802

17,440 -

17,440 2,176,824

Temporary Syirkah Funds Mudharabah saving deposits Mudharabah time deposits

Jumlah Dana Syirkah Temporer

1,277,429

353,965

535,628

9,802

17,440

2,194,264

Total Temporary Syirkah Funds

Perbedaan Jatuh Tempo

(600,364)

(197,752)

1,719,761

3,859

(20,075)

905,429

Maturity Gap


Halaman 8/67 Page


daya


informasi keuangan

data perusahaan



38. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan)

38. MATURITY ANALYSIS (continued)

Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months

Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month

2013

Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year

Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year

Aset Kas

-

-

-


-

-

53,000 2,060 -

17,500 7,050 -

Biaya dibayar dimuka

-

Aset tetap - bersih Aset tak berwujud - bersih Aset pajak tangguhan Aset lain-lain - bersih

-

Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain Pinjaman yang diberikan Efek-efek untuk tujuan investasi

Jumlah Aset Liabilitas Liabilitas segera Simpanan nasabah Utang pajak Liabilitas lain-lain Imbalan kerja Jumlah Liabilitas Perbedaan Jatuh Tempo


Jumlah/ Total

-

1,106

1,106

-

-

11,854

11,854

106,514 -

62,595 -

5,407 4,936

5,407 70,500 178,219 4,936

-

-

-

3,961

3,961

-

-

-

11,466 3,528 1,580 7,881

11,466 3,528 1,580 7,881

Assets Cash Current accounts and placements with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with other banks Loans Investment securities Available-for-sale Prepayments Property, plant, and equipment-net Intangible assets-net Deferred tax asset Other assets - net

55,060

24,550

106,514

62,595

51,719

300,438

Total Assets

1,142 52,268 335

25,437 -

4,241 227

-

1,142 122,274 562 310 6,317

Liabilities Liabilities due immediately Deposits from customers Taxes payable Other liabilities Employee benefit

-

-

-

-

40,328 310 6,317

53,745

25,437

4,468

-

46,955

130,605

Total Liabilities

1,315

(887)

102,046

62,595

4,764

169,833

Maturity Gap

39. MANAJEMEN RISIKO

39. RISK MANAGEMENT

Kerangka Manajemen Risiko 2014

Risk Management Framework 2014

Kerangka manajemen risiko berikut mencakup kerangka manajemen risiko Bank untuk tahun yang berakhir 2014.

The below risiko management framework covers risk management framework of the Bank for the year ended 2014.

Pinjaman yang diberikan dan dana pihak ketiga konvensional diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitias atas operasi yang dihentikan. Namun, Bank masih memonitor manajemen risiko atas akunakun tersebut sampai penghentian operasi itu terjadi sehubungan dengan konversi bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Loan and third party fund - conventional are classified as assets and liabilities on discontinued operation. However, the Bank are still monitor the risk management of those accounts until it is being discontinued in relation to the conversion of the Bank from conventional commercial Bank into sharia commercial bank.

Pengembangan manajemen risiko keuangan di Bank berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II.

Financial Risk management development in the Bank is guided by Bank Indonesia regulations which govern risk management implementation by banks operating in Indonesia, as well as Basel Accord II documentation issued by the Basel Committee of Banking Supervision.

Kerangka manajemen risiko Bank diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis, strategi dan sistem informasi manajemen.

The Bank risk management framework is implemented through policies, procedures, transaction and authorisation limits, risk tolerance as well as risk management tools. The Group carries out continuous risk management development in line with the increasing business complexity and the development organization, strategy and management information systems.


Halaman 8/68 Page

247

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Kerangka Manajemen Risiko 2014 (lanjutan)

Risk Management Framework 2014 (continued)

Penerapan manajemen risiko mencakup:  Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Implementation of risk management covers:  Board of Commissioner and Board of Director active supervision  Sufficient policy, procedure and sets limit

  

248

39. RISK MANAGEMENT (continued)

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko Pengendalian internal yang menyeluruh

 

Sufficient process of identification, measurement, risk oversight and control and risk management information Overall internal control system

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, control unit yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank.

The organization of the Bank risk management involves the oversight from the Board of Commissioners and Directors. The Group has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level. At the director level a Risk Management Committee has been established which constitutes a crucial element in risk control, a control unit to monitor all of the risks in the Bank operating activities.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Divisi Internal Audit.

The Bank’s Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Group risk management policies and procedures and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Group. The Bank’s Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit.

Risiko yang berasal dari instrumen keuangan Bank adalah risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko pembiayaan dan kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional.

The risks arising from financial instruments to which the Bank is exposed are financial risks, which include financing and credit risk, liquidity risk, market risk, and operational risk.

Risiko pembiayaan dan kredit

Financing and credit risk

Risiko pembiayaan dan kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Bank gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Bank. Risiko pembiayaan dan kredit terutama berasal dari pembiayaan/piutang syariah dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan).

Financing and credit risk is the risk of financial loss, should any of the Bank customers, clients or market counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Bank. Financing and credit risk arises mainly from shariah financing/receivable and loans (assets on discontinued operations).

Piutang Murabahah

Murabahah Receivables

Tujuan pengelolaan risiko pembiayaan Bank selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia, juga untuk mengelola risiko pembiayaan itu sendiri sehingga diharapkan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

The objectives of managing the Bank’s financing risk instead of meeting the requirements set by Bank Indonesia regulation, and also to manage risk financing itself so that the possibility of losses from unpaid financing facilities and other financial contracts is at a minimum level, both on an individual and entire financing portfolio level.


Halaman 8/69 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan



39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)


Risiko pembiayaan dan kredit (lanjutan)

Financing and credit risk (continued)

Piutang murabahah (lanjutan)

Murabahah receivables (continued)

Pengelolaan pembiayaan Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi pembiayaan dan mengelola kualitas setiap pembiayaan sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah pembiayaan tersebut menjadi Non-Performing Financing (“NPF”). Pengelolaan pembiayaan yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko pembiayaan.

The management of the Bank’s financing is directed for the expansion of financing and managing the quality of its financing service since grant date until payment to prevent it from becoming Non-Performing Financing (“NPF”). Effective management of the fund can minimize losses and optimize the using of capital allocated to risk financing.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan tertulis. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, BTPN Syariah melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

The Bank has written financing policies and procedures. This policy provides comprehensive and detailed guidance regarding the financing of management activities from the financing proposal, analysis process, approval, monitoring, documentation, control, and rescue/restructuring. In order to support the financing process more carefully, BTPN Syariah conducts the review and improvement of financing policies periodically in accordance with current business developments.

Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan)


Bank menggunakan model incurred loss untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian, kerugian hanya diakui jika terdapat bukti obyektif atas peristiwa kerugian spesifik.

The Bank uses an incurred loss model for the recognition of impairment losses of financial assets for accounting purposes. These mean that losses can only be recognised when there is objective evidence of a spesific loss event.

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode, yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

The main considerations for the loan (assets on discontinued operations) impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties or non-compliance of the original term of the contract. The Bank evaluates impairments assessment using two method, individual and collective impairment assessment.

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang signifikan. Bank melakukan penilaian secara individual untuk pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dengan plafon di atas Rp 20.000.000 (nilai penuh).

The Banks determines the allowances for impairment losses for each significant loan (assets on discontinued operations) on an individual basis. The Bank assesses individually for loans (assets on discontinued operations) with principal above Rp 20,000,000 (full amount).

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai, antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty is arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realisability of collateral, and the timing of expected cash flows. LAPORAN TAHUNAN 2014 . PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

Halaman 8/70 Page

249

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha




250




Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) (lanjutan)

Loans (assets (continued)

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang tidak signifikan secara individual.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses is based on collective evaluation is made for the loans (assets on discontinued operations) which are not individually significant.

(i)

(i)

Manajemen risiko pembiayaan dan kredit

on

discontinued

operations)

Financing and credit risk management

Melakukan kaji ulang atas kebijakan pembiayaan dan kredit secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Review of the financing and credit policies periodically especially if there is changing in market conditions, changes in regulations and/or business approach.

Batas pemberian pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) ditetapkan dan ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Telaahan pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dilakukan melalui komite persetujuan pembiayaan dan kredit.

Lending limits for financing and loans (assets on discontinued operations) are set and reviewed in the light of changing market and economic conditions. Periodic financing and credit (assets on discontinued operations) reviews and assessments of probability of default are also conducted. Approval process using financing and credit (assets on discontinued operations) approval committee.

Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

The Bank also closely monitors the development of its financing and loan (assets on discontinued operations) portfolios to enable the Bank to initiate a preventive action in a timely manner when there is a deterioration in financing and credit (assets on discontinued operations) quality by conducting early warning detection and disciplined monitoring.

Bank terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko pembiayaan dan kredit secara efektif, penyempurnaan prosedur, dan pengembangan sistem.

Bank continued to actively manage and monitor the financing and loan (assets on discontinued operations) portfolio quality by improving financing and credit risk management policies effectively, improving procedures, and systems development.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas pembiayaan dan pinjaman yang diberikan atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Management Information Systems (MIS) are in place and cover a sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract for any possible deterioration in financing and credit quality or to minimize credit losses.


Halaman 8/71 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan







(i)

(i)

(ii)

(iii)

Manajemen risiko pembiayan dan kredit (lanjutan)

Financing and credit risk management (continued)

Agunan

Collateral

Bank menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit, khususnya untuk mikro bisnis konvensional. Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas pinjaman yang diberikan antara lain adalah:

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk especially for micro business - conventional. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral or credit risk mitigation. The principal collateral types for loans are as follows:

• • •

• • •

Tanah dan/atau Bangunan; Kendaraan; dan Mesin

Cadangan kerugian penurunan kebijakan pencadangan

nilai

(ii)

dan

Land and/or Building; Vehicles; and Machine

Impairment and provisioning policies

Penurunan nilai adalah kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal pembiayaan dan pinjaman yang diberikan tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Impairment is a condition where there is objective evidence of adverse events as a result of one or more events occurring after the initial recognition of these financing and credits and these adverse events impact on the estimated future cash flows of financial assets or groups financial assets that can be reliably estimated.

Cadangan kerugian dihitung dengan menggunakan pendekatan PPAP sesuai dengan peraturan Bank Indonesia sehubungan dengan pembiayaan serta pendekatan kolektif sehubungan dengan pinjaman konvensional.

Impairment allowances calculated based on PPAP in accordance with regulation of Bank Indonesia for financing and collective approach for conventional loans.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan berdasarkan bukti obyektif.

Impairment allowances are recognised for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position based on objective evidence. (iii)

Eksposur maksimum risiko pembiayaan dan kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya.

Maximum exposure to financing and credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements. Financing and credit risk exposures relating to statements of financial position assets as at 31 December 2014 is as follows:

Eksposur risiko pembiayaan dan kredit terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:


Halaman 8/72 Page

251

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha







(iii)

(iii)

Eksposur maksimum risiko pembiayaan dan kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya. (lanjutan)

Maximum exposure to financing and credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements. (continued)

Eksposur maksimum/ Maximum exposure 2014 Giro pada bank lain Piutang murabahah - bersih Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan)

9,693 2,498,387 46,513 2,554,593

Pada tanggal 31 Desember 2014, tidak ada fasilitas piutang murabahah dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) kepada nasabah yang belum ditarik – committed. Sebagai akibatnya, tidak terdapat risiko kredit terhadap rekening administratif.

As at 31 December 2014, there are no unused murabahah receivables and loan (assets on discontinued operations) facilities granted – committed. As such, there are no credit risk exposures related to off-balance sheet items.

Risiko konsentrasi pembiayaan dan kredit

Concentration of financing and credit risk

Bank mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko pembiayaan dan kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis yang disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai.

The Bank manages and controls concentrations of financing and credit risk wherever they are identified - in particular, to individual and group counterparties, and to industries and geographical sectors that are presented net after allowance for impairment losses.

Bank menentukan tingkat risiko pembiayaan dan kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau beberapa kelompok debitur.

The Bank structures the levels of financing and credit risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one borrower or more borrowers.

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko pembiayaan dan kredit

Concentration of risks of financial assets with financing and credit risk exposure

a) Sektor geografis

a) Geographical sectors

Giro pada bank lain Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan piutang murabahah - bersih

2014

Bali & Nusa Tenggara

Jawa/Java

252

Current accounts with other banks Murabahah receivables - net Loans (assets on discontinued operations)

9,693

2,131,746 2,141,439

-

84,171 84,171


Kalimantan & Sulawesi

Sumatera -

328,983 328,983

Halaman 8/73 Page

Jumlah/ Total -

-

9,693

Current accounts with other banks

Loans (assets on discontinued operations) and murabahah 2,544,900 receivables - net 2,554,593


daya


data perusahaan

informasi keuangan







(iii)

(iii)

Eksposur maksimum risiko pembiayaan dan kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya (lanjutan)

Maximum exposure to financing and credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko pembiayaan dan kredit (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with financing and credit risk exposure (continued)

b) Sektor industri

b) Industry sectors The following table breaks down the Bank financing and credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by the industry sectors.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur pembiayaan dan kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri. 2014 Pemerintah/ Government

Lembaga keuangan/ Financial institution

Perdagangan/ Trading

-

9,693

-

-

-

-

9,693

-

-

1,985,434

157,907

172,325

229,234

2,544,900

-

9,693

1,985,434

157,907

172,325

229,234

2,554,593

Giro pada bank lain Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan piutang murabahah bersih

Jasa/ Business Services

Jumlah/ Total

Loans (assets operations) financing/receivables mostly consist of financing/receivables industry sector.

Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan pembiayaan/piutang syariah pada sektor ”Lain-lain” terutama terdiri dari pembiayaan dan kredit untuk sektor pertanian.

Current accounts with other banks Loans (asset on discontinued operations) and murabahah receivables - net

on discontinued and sharia in sector “Others” loans and sharia to agriculture

c) Financing and credit quality of financial assets

c) Kualitas pembiayaan dan kredit dari aset keuangan

As at 31 December 2014, quality of financial assets are divided as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2014, kualitas kredit atas aset keuangan terbagi atas: Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired

Perindustrian/ Lain-lain/ Manufacturing Others

Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired

2014

Mengalami penurunan nilai/ Impaired

Jumlah/ Total

Giro pada bank lain Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan piutang murabahah - bersih - Pihak ketiga - Pihak berelasi

9,693

-

-

2,490,464 275

32,051 -

22,110 -

Current accounts with other banks Loans (assets on discontinued operations) and murabahah receivables - net 2,544,625 Third parties 275 Related parties -

Jumlah

2,500,432

32,051

22,110

2,554,593

9,693

Total


Halaman 8/74 Page

253

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha







(iii)

(iii)

Eksposur maksimum risiko pembiayaan dan kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko pembiayaan dan kredit (lanjutan)


c) Kualitas pembiayaan dan kredit dari aset keuangan (lanjutan)

c) Financing and credit quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2014, rincian kualitas pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan rating internal adalah sebagai berikut:

The credit quality of financing and loans (assets on discontinued operations) that are “neither past due nor impaired” as at 31 December 2014 can be assessed by reference to the internal rating system as follows:

Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan piutang murabahah

Lancar/ Current

2014 Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience

Jumlah/ Total

Loans (assets on discontinued operations) and murabahah receivables

- Modal kerja

2,478,692

3,638

2,482,330

Working capital -

- Konsumsi

2,057 2,480,749

3,638

2,057 2,484,387

Consumer -

31,354

56

31,410

Accrued interest margin/income

(25,058)

Allowance for impairment losses

Pendapatan marjin/bunga masih akan diterima

yang

Cadangan kerugian penurunan nilai

(25,024 ) 2,487,079

254

Maximum exposure to financing and credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other credit enhancements (continued)

(34 ) 3,660

2,490,739

Penjelasan pembagian kualitas pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang “belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai” adalah:

Details for financing and credit quality of loans (assets on discontinued operations) that are “neither past due nor impaired” are as follow:

- Lancar Pembiayaan dan pinjaman dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar marjin dan pokok piutang murabahah bunga atau pokok pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) oleh Bank.

- Current This category is considered as very strong capacity to pay margin and principal of murabahah receivables or interest and principal of loan (assets on discontinued operations) back to the Bank.

- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran Pembiayaan dan pinjaman dalam kategori ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar marjin dan pokok piutangnya atau bunga dan pokoknya. Namun terdapat pertimbangan terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

- Has an overdue experience


Halaman 8/75 Page

This category is considered to have adequate capacity to pay margin and principal receivables or interest and principal. However, there is a concern over the debtor’s ability to make payments when due.


daya


informasi keuangan

data perusahaan







(iii)

(iii)

Eksposur maksimum risiko pembiayaan dan kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Maximum exposure to financing and credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko pembiayaan dan kredit (lanjutan)


c) Kualitas pembiayaan dan kredit dari aset keuangan (lanjutan)

c) Financing and credit quality of financial assets (continued)

Analisa umur pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang “telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai” pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

An aging analysis of financing and loans (assets on discontinued operations) that are “past due but not impaired” on 31 December of 2014 is set out below:

Modal Kerja/ Working Capital 1 – 30 hari 31 – 60 hari 61 – 90 hari Pendapatan bunga/marjin yang masih harus diterima Cadangan kerugian penurunan nilai

2014 Syariah/ Sharia

Jumlah/ Total

4,237 2,520 2,814 9,571

10,347 6,973 6,370 23,690

14,584 9,493 9,184 33,261

1 – 30 days 31 – 60 days 61 – 90 days

587

1,448

2,035

Accrued interest income Allowance for impairment losses

(2,061)

(1,184)

8,097

23,954

Movements of the allowance impairment losses are as follows:

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: Modal Kerja/ Working Capital Saldo awal Penambahan Penerimaan kembali Penghapusan piutang Saldo akhir

(3,245) 32,051

2014 Syariah/ Sharia

5,026 9,619 82 (8,833)

Jumlah/ Total 24,022 15,877 354 (7,161)

5,894

for

33,092

29,048 25,496 436 (15,994) 38,986

Beginning balance Additions Recoveries Write-off Ending balance

Other financial assets are placed by the Bank in various financial instrument issued by Bank Indonesia, such as FASBIS and SBIS.

Bank menempatkan aset keuangan lainnya pada berbagai instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa FASBIS dan SBIS.


Halaman 8/76 Page

255

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha





Risiko Pasar

Market Risk

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau fluktuasi arus kas di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

Market risk is the potential loss in book value or future cash flows fluctuation due to changes in interest rates or exchange rates.

Dilihat dari aktivitas Bank saat ini, adapun faktor risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai laporan posisi keuangan dan rekening administratif Bank adalah perubahan tingkat suku bunga pada portfolio buku Bank.

In current Bank’s activities, the market risk factors that may affect the value of statement of financial position and administrative accounts of the Bank is the changes in rate of return in portfolio of the Bank.

(i)

(i)

Risiko tingkat bunga

Interest rate risk

Pendapatan Bank atas kegiatan konvensional berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aset dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan Bank.

The Bank derives its conventional income from the difference between the interest generated on the asset side and the interest paid to third party funds. If not anticipated, changes in interest rates can result in a decrease in the Bank’s income.

Manajemen risiko tingkat bunga

Interest rate risk management

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga: a) Melakukan pemantauan risiko suku bunga. b) Melakukan simulasi perhitungan net interest income terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga. c) Melakukan pemantauan terhadap Repricing Gap Profile Asset & Liability secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan tren suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian.

Policies adopted by the Bank in managing its interest rate risk include: a) Monitoring of interest rate risk. b) To simulate net interest income calculation on all possible interest rate changes.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga.

The tables below summarise exposure to interest rate risks.

c) Monitoring of overall Repricing Gap Profile Assets and Liabilities in order to anticipate adverse movement of interest rate.

2014 Bunga tetap/Fixed rate Bunga mengambang/ Floating rate Aset Kas

>1-3 Bulan/ Months

≤ 1 Bulan/ Month

>3-6 Bulan/ Months

> 6 - 12 Bulan/ Months

Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing

> 12 Bulan/ Months

Bank

Jumlah/ Total

Giro pada bank lain Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan)

-

873

2,303

35,164

-

-

8,173

46,513

Assets Cash Current accounts with other banks Loans (assets on discontinued operations)

Jumlah aset keuangan

-

873

2,303

35,164

-

-

71,469

109,809

Total financial assets

-

-

-

-

-

-

53,603

53,603

-

-

-

-

-

9,693

9,693

Liabilitas

256

the

Liabilities

Liabilitas segera Simpanan nasabah (liabilitas atas operasi yang dihentikan) Liabilitas lain-lain

-

5,363

-

-

-

-

-

5,363

-

56 -

-

3 2,408

91,904

-

6,582 2,982

6,641 97,294

Liabilities due immediately Deposits from customers (liabilities on discontinued operations) Other liabilities

Jumlah liabilitas keuangan

-

5,419

-

2,411

91,904

-

9,564

109,298

Total financial liabilities

Jumlah gap repricing suku bunga

-

(4,546)

2,303

32,753

(91,904)

-

61,905

511

Total interest rate repricing gap


Halaman 8/77 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan





Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

(i)

(i)

Risiko tingkat bunga (lanjutan)

Interest rate risk (continued) The tables below summarise the average interest rates per annum for significant assets and liabilities conventional for the years ended 31 December 2014:

Tabel di bawah ini merupakan tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas konvensional yang penting untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014: 2014 %

ASET

ASSETS

Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan)


31.50%

LIABILITAS

LIABILITIES

Simpanan nasabah (liabilitas atas operasi yang dihentikan) - Giro - Tabungan - Deposito berjangka

Deposits from customers (liabilities on discontinued operations) Demand deposits Saving deposits Time deposits -

1.02% 3.47% 10.18%

Sensitivitas terhadap pendapatan bunga bersih

Sensitivity to net interest income

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas pendapatan bunga bersih Bank pada tanggal 31 Desember 2014 atas perubahan tingkat suku bunga:

The table below shows the sensitivity of the Bank’s net interest income to movement of interest rates on 31 December 2014:

Peningkatan/ Increased by 100 bps Pengaruh terhadap pendapatan bunga bersih

2014

Penurunan/ Decreased by 100 bps

(32)

32

Impact to net interest income

The above projection assumes that the interest rates changes in parallel with all assets and liabilities products. The projection also assumes that all other variable are held constant to maturity.

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa tingkat suku bunga berubah secara paralel pada semua produk aset dan liabilitas. Proyeksi juga mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya dianggap konstan hingga jatuh tempo.

(ii) Currency risk

(ii) Risiko mata uang

The Bank is not exposed to currency risk as none of its transactions are conducted in currencies other than Rupiah.

Bank tidak terpengaruh risiko mata uang karena tidak ada transaksi yang dilakukan dalam mata uang selain Rupiah. Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Hal ini disebabkan adanya mismatch jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana Bank.

Liquidity risk is the risk due to inability of Bank to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or high quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. This is due to a mismatch between the period of funding and disbursement of Bank funds.


Halaman 8/78 Page

257

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, BTPN Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko likuiditas, antara lain ketersediaan alat likuid, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, dan profil maturitas.

In carrying out the liquidity risk management process, BTPN Syariah identify, measure, monitor, and control of liquidity risk factors, among others the availability of liquid assets, liquidity ratio, cash flow projections and maturity profile.

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat risiko likuiditas, yang dilakukan dengan mengambil langkah strategi pada setiap traffic light SR. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan dan pengelolaan posisi likuiditas di bawah fungsi pengawasan dari Asset and Liability Committee (ALCO).

Liquidity risk management is done in order to prevent greater losses due to liquidity risk, which is done by taking steps in the strategy of each traffic light SR. Liquidity risk management is done through funding strategy and liquidity position under the management oversight function of Asset and Liability Committee (ALCO).

Profil maturitas diproyeksikan atas jangka waktu yang tersisa berdasarkan tanggal kontraktualnya. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo yang dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan tingkat kepercayaan terhadap Bank. Untuk mengelola risiko likuiditas atas kondisi tersebut, maka Bank menetapkan strategi yang sesuai dan jumlah kas dan aset likuid yang perlu dimiliki, yang dapat dicairkan atau dijadikan jaminan jika ada kebutuhan likuiditas yang mendesak.

This maturity profile is projected based on the remaining period to the contractual maturity date. Historically, a significant portion of deposits are rolled-over on the maturity date which is affected by customer behaviour and confidence level in the Bank. To manage the liquidity risk of the condition, the Bank establish appropriate strategies and the amount of cash and liquid assets that can be liquidated or used as collateral if there is an urgent need for liquidity.

Jumlah/ Total Aset Kas


2014 ≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month

> 1-3 Bulan/ > 1-3 Months



> 12 Bulan/ > 12 Months

Giro pada bank lain Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan piutang murabahahbersih

2,583,886

-

73,827

157,112

615,509

1,723,639

Assets Cash Current accounts with other banks Loans (assets on discontinued operations) and murabahah 13,799 receivables - net

Jumlah aset

2,647,182

63,296

73,827

157,112

615,509

1,723,639

13,799

Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah Liabilitas Liabilitas segera Simpanan nasabah (liabilitas atas operasi yang dihentikan) Liabilitas lain-lain Jumlah liabilitas

258


53,603

53,603

-

-

-

-

9,693

9,693

-

-

-

-

-

Total assets Allowance for impairment losses

(38,986) 2,608,196

Total

5,363

-

5,363

-

-

-

6,641 97,294

6,582 2,982

56 -

-

3 2,408

91,904

Liabilities - Liabilities due immediately Deposits from customers (liabilities on discontinued operations) Other liabilities

109,298

9,564

5,419

-

2,411

91,904

-

Total liabilities

Aset bersih

2,537,884

53,732

68,408

157,112

613,098

1,631,735

13,799

Net assets

Aset bersih setelah cadangan kerugian penurunan nilai

2,498,898

Net assets net of allowance for impairment losses


Halaman 8/79 Page


daya


informasi keuangan

data perusahaan





Risiko Likuiditas (lanjutan)


Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas sesuai kontrak menjadi arus kas yang undiscounted pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, sesuai dengan kriteria PSAK 60.

The maturity table below provides information about estimated maturities based on contractual undiscounted cash flows of financial liabilities as of 31 December 2014 and 2013, in accordance with SFAS 60 criteria.

Jumlah/ Total Liabilitas segera Simpanan nasabah (liabilitas atas operasi yang dihentikan) Liabilitas lain-lain

Kurang dari/ 1 bulan Less than/ 1 month

-

-

-

-

1-3 bulan/ month

3-6 bulan/ months

6-12 bulan/ months

1-2 tahun/ years

2-5 tahun/ years

5,363

5,363

-

-

-

-

-

6,641 97,294

6,638 2,982

-

3 2,408

91,904

-

-

109,298

14,983

-

2,411

91,904

-

-

Kebijakan yang dijalankan Bank mengendalikan risiko likuiditas adalah: -

2014

Liabilities due immediately Deposits from customers (liabilities on discontinued operations) Other liabilities

Policies adopted by the Bank in managing its liquidity risk include:

dalam

-

Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia, dan risk appetite Bank. Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai, dan cukup mudah ditelusuri. Membentuk satuan kerja pengendali risiko likuiditas dan melaksanakan pengendalian risiko likuiditas yang dilaksanakan secara konsisten dan independen. Melaksanakan fungsi ALCO (Asset & Liability Committee) untuk mengatur tingkat bunga dalam usaha meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu. Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor secara bulanan oleh ALCO dan Risk Management Committee (RMC). Menetapkan prosedur dan tim kontijensi pendanaan likuiditas, sebagai bagian dari pengedalian risiko likuiditas, khususnya pada saat kondisi krisis.

-

-

-

-

Pada tanggal 31 Desember 2014, persentase Loan to Deposit Ratio adalah sebesar 93,97%.

Application of a liquidity risk control policy that is suited to the Bank mission, business strategy, capital adequacy, human resources, and appetite for risk. Application of a liquidity risk limit policies and procedures that are written, complete, adequate and easy to follow. Forming a liquidity risk control work unit and performing consistent and independent liquidity risk control. Implementing the ALCO (Asset & Liability Committee) function to manage interest rates in an effort to increase/decrease certain sources of funds. Managing its funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. It’s monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC). Establish procedures and team for funding liquidity contigency, as part of the liquidity risk control, especially in crisis condition.

As at 31 December 2014 the Loan to Deposit Ratio is 93.97%.


Halaman 8/80 Page

259

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha







Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

Fair value estimation of financial instruments

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak disajikan di laporan posisi keuangan Bank pada nilai wajarnya:

The table below summarises the carrying amounts and fair values of those financial instruments not presented in the Bank’s statements of financial position at their fair values:

2014 Nilai tercatat/ Carrying value Aset Kas Giro pada bank lain Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan piutang murabahah - bersih Liabilitas Liabilitas segera Simpanan nasabah (liabilitas atas operasi yang dihentikan) - Giro - Tabungan - Deposito berjangka Liabilitas lain-lain

(i)

Nilai wajar/ Fair value

53,603

53,603

9,693

9,693

2,583,886

2,561,618

5,363

5,363

2,157 4,425 59 97,294

2,157 4,425 59 97,294

Giro pada bank lain, pinjaman yang diberikan dan piutang murabahah-bersih, liabilitas segera, simpanan nasabah, dan liabilitas lain-lain

(i)

Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai tercatat dari pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) mencerminkan estimasi nilai wajarnya dikarenakan pinjaman tersebut berumur di bawah 1 tahun dikarenakan pinjaman ini harus diselesaikan paling lambat tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK (Catatan 1). (iii) Piutang murabahah

Current accounts with other bank, loans and murabahah receivables-net, liabilities due immediately, deposits from customers, and other liabilities

(ii)

Loans (assets on discontinued operations) As at 31 December 2014, carrying value of loans (assets on discontinued operations) represent the estimated fair value since the maturity is below 1 year due to this loans us subject to be settled in 2015 in accordance with Decision Letter of Commissioner OJK (Note 1).

(iii) Murabahah receivables

Estimasi nilai wajar dari piutang murabahah mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan pada tingkat marjin terkini untuk menentukan nilai wajar.

260

Liabilities Liabilities due immediately Deposits from customers (liabilities on discontinued operations) Demand deposits Saving deposits Time deposits Other liabilities

Since the accounts above has maturity below 1 year, the carrying amount of current accounts with other banks, loans and murabahah receivables-net, liabilities due immediately, deposits from customers and other liabilities are reasonable approximation of fair value.

Dikarenakan jatuh tempo di bawah 1 tahun, nilai tercatat dari giro pada bank lain, pinjaman yang diberikan dan piutang murabah-bersih, liabilitas segera, simpanan nasabah, dan liabilitas lainlain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar. (ii) Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan)

Assets Cash Current accounts with other bank Loans (assets on discontinued operations) and murabahah receivables - net


Halaman 8/81 Page

The estimated fair value of murabahah receivables represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current margin rate to determine fair value.


daya


data perusahaan

informasi keuangan







Estimasi nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Fair value estimation of financial instruments (continued)

(iv) Simpanan nasabah (liabilitas atas operasi yang dihentikan)

(iv) Deposits from customers discontinued operations)

(liabilities

on

The estimated fair value of deposits with no stated maturity, which includes non-interest bearing deposits is the amount repayable on demand.

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan. Risiko Operasional

Operational Risk

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidak-cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadiankejadian eksternal.

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional

Operational Risk Management Framework

1.

1.

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional Bank dilakukan dengan pembagian akuntabilitas dan peran yang jelas. Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka-kerja pengelolaan resiko operasional secara menyeluruh maupun pada pelaksanaannya.

The Bank operational risk management framework is executed with clear accountabilities of all parties involved. The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution.

Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis, dimana Sistem Pengendalian Internal (“QA”) berperan membantu Risk Taking Unit (“RTU”) dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian berikutnya, Divisi Operational Risk Management (“ORM”) bersama-sama dengan Divisi Compliance berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan, dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan, dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator/fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional.

Layered of defenses was formed at the operational levels, whereas System of Internal Controls (“QA”) is assisting the Risk Taking Units (“RTUs”) in day-to-day enforcement of operational risk management practices. While in the next layer, Operational Risk Management (“ORM”) Division together with Compliance Division act in defining, refining, and maintaining the operational risk framework, ensuring the adequacy of risk mitigation, policies, and procedures, and act as the coordinator/facilitator of the overall operational risk management activities.

Berikutnya, Auditor Internal (“SKAI”) secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa (residual risks) masih berada dalam batasan yang dapat diterima (risk appetite).

The Internal Auditors (“SKAI”) are then independently performing the assurance that all residual risks are within the agreed risk appetite.

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait praktik pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui forumforum periodik dan fasilitasi rutin.

Continuous alignment between all parties related to internal control practices in the Bank is conducted through regular forums and facilitations.


Halaman 8/82 Page

261

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha





Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

Operational (continued)

2.

2.

Pelaksanaan Kerangka Kerja ORM di Bank dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/Mitigasi Risiko.

Management

Framework

Practices of ORM Framework in Bank are conducted through an integrated processes consists of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Controlling/Mitigating. The stages of its processes involve comprehensive risk reviews over new and/or changes to Bank’s products, system and activities/processes, development of risk registration, definition of mitigations/control mechanisms as well as continuous measurement over residual risk exposures and the level of the units’ discipline in deploying control mechanisms.

Dalam proses ini secara bertahap dilakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem maupun aktivitas/proses Bank yang baru maupun perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrol, serta secara menerus melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol.

262

Risk

3.

Otomasi dari proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari dilakukan melalui ORMS (Operational Risk Management System) yang merupakan aplikasi online real-time untuk memudahkan pencatatan, analisis, dan pelaporan dari data risiko operasional, dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan, dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.

3.

Automation of day-to-day ORM processes is enabled by the ORMS (Operational Risk Management System), an internally designed online-real time application which is implemented to strengthen the capture, analysis and reporting of operational risk data by enabling risk identification, assessment/measurement, monitoring and controlling/mitigating to be conducted in an integrated manner, thereby enhance the effectiveness of operational risk management.

4.

Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Bank dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan jadwal Bank Indonesia. Sementara persiapan untuk langkah selanjutnya dengan menggunakan Pendekatan Standar maupun Advance Measurement Approach terus dilakukan dan disesuaikan dengan jadwal Regulator.

4.

Bank have performed the capital charges calculation for operational risk by using Basic Indicator Approach as per Bank Indonesia timeline. Whilst, preparation towards the adoption of the next stage Internal Capital Adequacy Assessment Process (“ICAAP”) by using Standardised Approach and Advance Measurement Approach are continuously exercised and will concur to Regulator timetable.

5.

Bank telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem pasokan listrik, hingga situasi bisnis yang kurang menguntungkan, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

5.

Bank have developed a comprehensive Business Continuity Management (“BCM”) guidelines to anticipate operational risks which might arise from critical situations such as natural disasters e.g. flood, earthquake, and other factors e.g. fire, major system disruption, power failure, as well as non-conducive business environment to ensure continuous services to customer.


Halaman 8/83 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan





Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

Operational (continued)

6.

6.

Beberapa inisiatif pokok telah dilaksanakan guna terus menyempurnakan praktek pengelolaan risiko operasional, yaitu : - Menyempurnakan kemampuan sistem ORMS. - Perluasan proses identifikasi risiko melalui registrasi risiko dengan basis produk, kejadian berisiko, dan aset informasi. - Melakukan pendefinisian ulang fungsi QA sebagai bagian lini pertama pada kerangka kerja pengendalian internal bank. - Perluasan proses penilaian risiko melalui kajian risiko operasional secara berkelanjutan terhadap inisiatif yang disampaikan oleh Unitunit Bisnis. - Penyelarasan praktek pengelolaan Pengelolaan Kelangsungan Usaha (“BCM”) dengan standard baku GPG dari BCI dan ISO-22301. - Perluasan aktivitas Penilaian Kontrol Secara Mandiri (KCSA) hingga ke RTUs. - Keikut-sertaan pada Konsorsium Data Kerugian Ekternal (“KDKE”) untuk lebih memperkaya kualitas dari basis data kerugian internal Bank yang sudah ada.

Risk

Management

Framework

Some major initiatives have been put into effect to continuously improve ORM practices such as: - Revamping the enabling system (“ORMS”) capabilities. - Extension of risk identification process through risk register based on product, risk events, and information asset. - Redefining Quality Assurance Function as part of first line at Bank’s internal control framework. - Extension of risk assessment process through continuous operational risk assessment into intiatives which were initiated by Business Units. - Re-alignment of Business Continuity Management (“BCM”) with GPG standards from BCI and ISO-22301. - Extension of quaterly Key Control SelfAssessment (“KCSA”) practices to the RTUs. - Enggagement with the Indonesian KDKE (External Loss Data Consortium) to better enrich the internal loss database comprehensiveness.

Risiko non keuangan lainnya

Other non financial risk

Bank juga memonitor risiko non keuangan sebagai berikut: (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, contohnya yang disebabkan oleh lemahnya perikatan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan proses litigasi; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko strategi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang gagal mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank.

The Bank also monitors non financial risk as follows: (i) legal risks to minimise possible losses from lawsuits and/or weaknesses in juridical matters, for example caused by the weak legal arrangements, an absence and/or change of regulations, which causes a transaction to become illegal and litigation process;

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

Initiatives taken to manage legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks as described above, include the following:

(ii) reputation risks to minimise possible losses from negative publicity relating to the business activities of the Bank or negative perception about the Bank; (iii) strategic risks to minimise possible losses arising from wrong decision and/or carrying out a strategic decision that fails to anticipate changes in the business environment; and (iv) compliance risks to minimise possible loss from non-compliance or failure to implement prevailing laws and regulations, including sharia principles for the Bank.


Halaman 8/84 Page

263

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha





Risiko non keuangan lainnya (lanjutan) -

-

-

264

Other non financial risk (continued)

Risiko hukum dikelola dengan cara: (i) Membentuk unit kerja khusus bidang hukum; (ii) Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali; (iii) Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah; (iv) Mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional; (v) Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif.

-

Risiko reputasi dikelola dengan cara: (i) Membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan pemangku kepentingan; (ii) Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya; (iii) Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional; (iv) Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif.

-

Risiko strategis dikelola dengan cara: (i) Menyusun rencana korporasi dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Bank yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan review minimal semesteran; (ii) Membangun Sistem Informasi Manajemen dengan pengukuran kinerja yang tepat dan melakukan pemantauan berkala atas key initiatives yang dilaksanakan oleh unit-unit untuk mencapai rencana kerja sesuai dengan tenggat waktunya; dan (iii) Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk rencana korporasi dan rencana bisnis.

-


Halaman 8/85 Page

Legal risks are managed by: (i) Forming a legal division; (ii) Establishing policies of legal risk controls particularly risks affecting functional activities. Those policies are evaluated annually; (iii) Identifying and controlling legal risks that were inherent to products and new activities before launching; (iv) Identifying legal risks functional activities; (v) Quantifying legal risks.

affecting

all

Reputation risks are managed by: (i) Forming a unit that is authorised and responsible to provide comprehensive information to customers and stakeholders; (ii) Establishing communication policies to anticipate any negative publication or its prevention; (iii) Identifying reputation risks in all functional activities; (iv) Quantifying reputation risks. Strategic risks are managed by: (i) Setting up 3 (three) years period corporate and business plan in accordance with the Bank’s objectives and strategies that have been approved by Board of Commissioners and Directors by considering the impact to capital, and reviewed at least semi-annually; (ii) Setting up a Management Information System with an accurate performance measurement that periodically monitors key initiatives initiated by Banks’ units to achieve business plan goal within the prescribed time; and (iii) Establishing guidance to set up and monitor the implementation of strategies including corporate and business plan.


daya


data perusahaan

informasi keuangan





Risiko non keuangan lainnya (lanjutan) -

Other non financial risk (continued) -

Risiko kepatuhan dikelola dengan cara: (i) Membentuk unit kerja kepatuhan independen dalam struktur organisasi yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja secara periodik; (ii) Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab, dan review kepatuhan secara berkala; (iii) Menetapkan prosedur identifikasi dan pengukuran untuk risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional; (iv) Memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan;

Compliance risks are managed by: (i) Forming an independent compliance division which performs active monitoring to other divisions periodically; (ii) Establishing procedure of compliance risk control, policies of responsibilty, and compliance review periodically;

Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi.

(iii) Establishing procedures to identify and assess compliance risks in all functional activities; (iv) Establishing risk compliance report system periodically at the minimum once a month; (v) Setting up a clear segregation of duties between operational, risk control and risk monitoring unit in the organisation structure.

Berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan New Basel II Capital Accord yang memasukkan risiko operasional dalam perhitungan regulatory capital, BTPN Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko operasional, namun demikian belum diperhitungkan dalam penilaian perhitungan kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio).

Following Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 and the New Basel II Capital Accord, which adds operational risk in the calculation of regulatory capital, BTPN Syariah has applied the principles of operational risk management, however, has not been taken into account in the assessment of capital adequacy calculation (Capital Adequacy Ratio).

Proses pengelolaan risiko operasional BTPN Syariah dilakukan oleh setiap unit kerja Bank (risk owner). Untuk membantu proses tersebut, BTPN Syariah dengan dukungan BTPN sebagai induk perusahaan mengembangkan perangkat manajemen risiko operasional, yaitu PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). Sistem ini mengintegrasikan unit-unit kerja di kantor pusat dan kantor-kantor cabang dengan unit manajemen risiko sehingga proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko operasional menjadi lebih akurat dan cepat.

Process of managed operational risk BTPN Syariah was performed by each unit of the Bank (risk owner). To assist this process, BTPN Syariah with the support of BTPN as the parent company, develops operational risk management tools, namely PERISKOP (Operational Risk Tool). This system integrates units at head quarters and branch offices with risk management unit, so that the process of identification, assessment, measurement, monitoring, and control of operational risk is more accurate and faster.

PERISKOP mempunyai beberapa modul seperti Self Assesment, Loss Event Data Base, dan Action Plan, yang memungkinkan proses identifikasi risiko dilakukan sendiri oleh unit kerja, peristiwa kejadian di 8 (delapan) lini bisnis dan tindak lanjut untuk memitigasi risiko operasional lebih termonitor.

PERISKOP has several modules such as Self Assessment, Loss Event Data Base and Action Plan, which enables the risk identification process being carried out solely by the working unit, the incidence of events in 8 (eight) business lines and follow-up are monitored to mitigate the operational risks.

Untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang dapat mengganggu operasional Bank, sebagai akibat faktor internal seperti gangguan pada sistem teknologi informasi dan faktor eksternal seperti bencana alam, kerusuhan, dan kebakaran, BTPN Syariah mengembangkan Business Continuity Management dan Disaster Recovery Plan.

To anticipate events that can disrupt the operations of the Bank, as a result of internal factors such as disturbances in information technology systems and external factors such as natural disasters, riots, and fires, BTPN Syariah has developed the Business Continuity Management and Disaster Recovery Plan.

(v)


Halaman 8/86 Page

265

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Risiko non keuangan lainnya (lanjutan)

Other non financial risk (continued)

Kesiapan dalam penerapan manajemen risiko operasional, di seluruh jenjang organisasi Bank akan mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kinerja Bank sehingga menghasilkan nilai tambah bagi para stakeholder.

Readiness in the implementation of operational risk management, at all levels of the organisation in the Bank will promote business growth and improve the performance of the Bank, thus to generate added value for its stakeholders.

Kerangka Manajemen Risiko 2013

Risk Management Framework 2013

Kerangka manajemen risiko berikut mencakup kerangka manajemen risiko Bank untuk tahun yang berakhir 2013 sebelum terjadinya pemisahan unit usaha syariah. Terdapat manajemen risiko yang dimuat dalam catatan laporan keuangan ini yang tidak menjadi cakupan audit yaitu risiko pasar.

The below risk management framework covers the risk management framework of the Bank for the year ended 2013 before spin-off of sharia business unit. There was a risk management mentioned in this notes of financial statement that was not subject to audit which is market risk.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan risiko diwujudkan melalui penyusunan buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup kebijakan dan prosedur mengenai:

Risk management is not merely related to monitoring, reporting and evaluating the risks, but also detecting and to anticipate the possible risks. Management's commitment to enhance the quality of risk management is implemented by formulating the manual of Guidelines for Application of Risk Management which shall cover the policies and procedures as follows:

-

-

266


Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauanan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

-

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

-

-

Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors; Adequacy of policies, procedures and establishment of limits; Adequacy of processes of identification, measurement, monitoring and control of risks and the Risk Management information system; and Comprehensive internal control system.

Selain itu, manajemen telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan Divisi Manajemen Risiko, dengan harapan pengelolaan risiko secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, terkoordinir dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usaha Bank.

In addition, the management has been establishing the Risk Monitoring Committee and Risk Management Division, where, the overall risk management will be integrated, coordinated and continuously practice to improve operational performance.

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategik dan risiko reputasi.

In accordance with the complexity of business, the Bank has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.

Setiap triwulan, Bank telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Bank.

In quarterly, the Bank has prepared the risks profile globally which reflected the Bank's risk rate.


Halaman 8/87 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan





Kerangka Manajemen Risiko 2013 (lanjutan)

Risk Management Framework 2013 (continued)

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank.

The organisation of the Bank’s risk management involves oversight from the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Board of Commissioners’ level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of the Bank. Board of Commissioners delegate authority to the President Director and Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank.

Kebijakan manajemen risiko Bank ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Bank, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

The Bank’s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

The Bank’s Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank’s risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank’s Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank’s Audit Committee.

Risiko kredit

Credit risk

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan nasabah atau counterparty gagal memenuhi kewajibannya.

Credit risk is defined as the risk of losses associated with the possibility that a customer or counterparty fail to meet its obligation.

Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan.

In accordance with the loan characteristics, the Bank's loan portfolio is classified into productive loans and consumer loans. In order to manage the risk, the Bank measures credit risk arising form the existing portfolio quantitatively and qualitatively to ensure that the potential losses from default loans are minimised, both for invidual borrowers and the overall portfolio.


Halaman 8/88 Page

267

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha





Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

Sistem dan prosedur kredit Bank telah dibakukan untuk menjamin diterapkannya kebijakan dan pelaksanaan pemberian pinjaman secara konsisten.

The Bank's loan system and procedures have been formalised to ensure consistent implementation and policy in credit approval.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank menerapkan prinsip Four Eyes (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap kantor cabang dengan memisahkan fungsi analisis pemasaran dan analisis risiko kredit.

To implement a healthy credit granting process, the Bank applies the Four Eyes Principle (credit decision-making by two persons or more) at each branch office by separating the function of marketing and credit analysis.

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah/nonperforming loan dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 31 Desember 2013.

The following are the non-performing loans (NPL) ratio and the earnings asset quality ratio of the Bank as of 31December 2013. 2013

Rasio NPL - bruto Rasio NPL - bersih Rasio kualitas aset produktif

268

2.94% 0.46% 2.26%

NPL Ratio - gross NPL Ratio - net Earning assets quality ratio

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Pedoman Perusahaan (PP) dan dikaji secara periodic.

Bank credit risk management system has been standardised in a Company's Guideline (PP) and reviewed periodically.

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya

(i) The maximum credit risk exposure without calculating the collateral and other credit

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk liabilitas kontinjensi, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus Bank bayarkan dalam hal timbul kewajiban atas instrumen yang diterbitkan. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belum ditarik dari nilai penuh fasilitas kredit yang telah disepakati (committed) kepada nasabah.

For financial assets recognised on the statement of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amount. For contingent liabilities, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the instruments issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the undrawn committed credit facilities granted to customers.


Halaman 8/89 Page


daya


data perusahaan

informasi keuangan







(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya (lanjutan)

(i) The maximum credit risk exposure without calculating the collateral and other credit (continued)

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure to assets in the statements of financial position as of 31 December 2013 as follow:

Keterangan

Exposur maksimum/ Maximum exposure

Description

2013 Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Pinjaman yang diberikan

11,854 5,407 70,500 183,245

Tersedia untuk dijual Jumlah – bruto Penyisihan kerugian perurunan nilai

4,936 275,942 (5,026)

Available-for-sale Total-gross Allowance for impairment lossess

Jumlah – bersih

270,916

Total - net

1,807

Unsued commitments granted to customers

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan

Current accounts with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with Bank Indonesia and other banks Loans

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2013, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

The above table shows the maximum exposure to credit risk for the Bank as of 31 December 2013 without calculating the collateral or other credit support. For the statement of financial position of assets, the exposure is determined based on net carrying amount as disclosed in the financial statements.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Management believes on the Bank's ability to control and maintain its credit risk exposure arising form loans based on the following:

-

-

Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut. Bank telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "early warning system" dan pemantauan yang disiplin.

-

The Bank has written guidelines regarding credit policies and processes that cover all aspects of loans granted. Each granting of credit should always refer to such policy.

-

The Bank has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.


Halaman 8/90 Page

269

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha







(ii) Konsentrasi risiko aset eksposur risiko kredit

keuangan

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure.

dengan

2013

Jawa Tengah/ Central Java

DI Yogyakarta

Giro pada Bank Indonesia

-

-

-

11,854

-

11,854

Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek untuk tujuan investasi Kredit yang diberikan

-

-

-

5,407

-

5,407

-

-

11,000

48,500

11,000

70,500

100,780

44,109

12,202

4,936 11,711

14,443

4,936 183,245

Investment securities Loan

100,780

44,109

23,202

82,408

25,443

275,942 (5,026)

Total - gross Allowance for impairment losses

270,916

Total - net

1,807

Unused loans commitments granted to customer

Jumlah - kotor Penyisihan kerugian penurunan nilai

Jawa Timur/ East Java

Lain-lain/ Others

DKI Jakarta

Jumlah/ Total

Jumlah - bersih Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan

1,217

Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek untuk tujuan investasi Kredit yang diberikan Jumlah - kotor Penyisihan kerugian penurunan nilai

-

433

-

Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions

Bank/ Banks

11,854

Perusahaan lainnya/ Other companies

Perseorangan/ Individual

270

Jumlah/ Total 11,854

Current accounts with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with Bank Indonesia and other banks

-

-

-

-

-

5,407

-

-

-

5,407

-

70,500

-

-

-

70,500

4,936 -

-

8,529

945

173,771

4,936 183,245

Investment securities Loan

16,790

75,907

8,529

945

173,771

275,942 (5,026)


270,916

Total - net

Jumlah - bersih Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan

Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with Bank Indonesia and other banks

2013

Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Governement (including Bank Indonesia) Giro pada Bank Indonesia

157

Current accounts with

-

-


433

Halaman 8/91 Page

1,059

315

1,807

Unused loans commitments granted to customer


daya


data perusahaan

informasi keuangan







(iii) Evaluasi penurunan nilai

(iii) Impairment assessment

Bank telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia.

The Bank has a policy that has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with the Bank Indonesia's rating guidance.

Bank menggunakan model incurred loss untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian, kerugian hanya diakui jika terdapat bukti obyektif atas peristiwa kerugian spesifik.

The Bank uses an incurred loss model for the recognition of impairment losses of financial assets for accounting purposes. These mean that losses can only be recognised when there is objective evidence of a spesific loss event.

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode, yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties or non-compliance of the original term of the contract. The Bank evaluates impairments assessment using two method, individual and collective impairment assessment.

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masingmasing kredit yang diberikan yang signifikan. Bank melakukan penilaian secara individual untuk kredit dengan plafon di atas Rp 20.000.000 (nilai penuh).

The Banks determines the allowances for impairment losses for each significant loans on an individual basis. The Bank assesses individually for loans with principal above Rp 20,000,000 (full amount).

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai, antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty is arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realisability of collateral, and the timing of expected cash flows.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses is based on collective evaluation is made for the loans which are not individually significant.


Halaman 8/92 Page

271

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha







(iii) Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

(iii) Impairment assessment (continued) Below are financial asset risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of 31 December 2013:

Berikut ini adalah risiko aset keuangan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2013: Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired

2013 Mengalami penurunan nilai/ Impaired Individual Koletif/ Individual Collective

Giro pada Bank Indonesia

11,854

-

-

11,854

Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Kredit yang diberikan Efek-efek untuk tujuan investasi

5,407

-

-

5,407

70,500 177,850

652

4,743

70,500 183,245

Current accounts with other banks Current accounts with other banks Placement with Bank Indonesia and other banks Loans

4,936

-

-

4,936

Investment securities

Jumlah - kotor Penyisihan kerugian penurunan nilai

270,547

652

4,743

275,942

(480)

(460)

(4,086)

(5,026)


Jumlah - bersih

270,067

192

657

270,916

Total - net

(iv) Below are financial asset risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of 31 December 2013:

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrument keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian nilai): Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired Tingkat standar/ Tingkat tinggi/ Standard High grade grade Kredit yang diberikan dan piutang Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Kredit yang diberikan Efek-efek untuk tujuan investasi Jumlah - kotor Penyisihan kerugian penurunan nilai Jumlah - bersih

272

Jumlah/ Total

2013 Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired

Mengalami penurunan nilai/ Impaired

Jumlah/ Total

11,854

-

-

-

11,854

5,407

-

-

-

5,407

173,307

70,500 4,387

155

5,396

70,500 183,245

4,936 195,504

74,887

155

5,396

4,936 275,942

(35)

(4,547)

(128) 195,376

(316) 74,571


Halaman 8/93 Page

120

849

(5,026) 270,916

Loans and receivable Current account with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placemet with Bank Indonesia and other banks Loans Investment security Total - gross Allowance for impairment losses Total - net


daya


data perusahaan

informasi keuangan







Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

The credit quality are defined as follows:

(a) Tingkat tinggi

(a) High grade

-

Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.

-

Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks which are current accounts or placements with the Government, transaction with reputable banks with low probability of insolvency.

-

Kredit yang diberikan, bunga yang masih akan diterima dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik, dan tidak pernah menunggak sepanjang waktu kredit; debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio neraca yang konservatif.

-

Loans, interest receivables and third party receivables are borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not trun past due during the term of the loan; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise susbstansial amounts of funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative balance sheet ratios.

(b) Standard grade

(b) Tingkat standar -

Giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.

-

-

Kredit yang diberikan, bunga yang masih akan diterima dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih; memiliki akses terbatas ke pasar modal atau pasar keuangan lainnya; tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil; memiliki kemampuan membayar yang cukup.

-

(c) Jatuh tempo penurunan nilai

dan

tidak

Current accounts with other banks, placements with other banks which are current accounts or placement with the local banks not listed in the stock exchange Loans, interest receivables and third party receivables are borrowers who have and average track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due for 90 days and over; smaller corporations with limited access to public capital market or to alternative financial market; volatility of earnings and overall performance; debt service capacity is adequate.

(c) Past due but not impared

mengalami

Exposures which third party are borrowers is in the early stages of deliquency and has failed to make a payment, or partial payment, in accordance with the contractual terms of the loan agreement. This is typically where a loan is up to 90 days past due and there is no others indicators of impairment.

Eksposure dimana pihak ketiga yaitu debitur dalam tahap awal dari keterlambatan pembayaran dan telah gagal untuk melakukan pembayaran atau pembayaran tidak penuh, sesuai dengan persyaratan kontraktual dalam perjanjian kredit. Hal ini pada umumnya dimana suatu kredit telah lewat jatuh tempo sampai dengan 90 hari dan tidak terdapat indikasi penurunan nilai lainnya.


Halaman 8/94 Page

273

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha






Credit risk (continued) (d) Impaired

(d) Mengalami penurunan nilai Eksposure telah mengalami penurunan nilai. Bank mempertimbangkan bahwa pihak ketiga yaitu debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya secara menyeluruh, atau pemulihannya akan bertumpu pada realisasi agunan apabila ada atau debitur telah menunggak kewajiban kredit selama lebih dari 90 hari dan terdapat indikasi penurunan nilai.

274

Exposures have been assessed as impared. The Bank considers that either the third party are borrowers is unlikely to pay its credit obligation in full, or the recovery will be relied on realising collateral if held, or borrowers has been past due more than 90 days and there is others indicators of impairment.

Risiko likuditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada bank umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan. Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Divisi Treasury.

Liquidity risk is the risk due to in inablity of Bank to meet its obligation associated with financial liabilities at due date and close the position in the market. The Bank's liquidity policies are aimed at ensuring that fund requirement can be fulfilled, either to pay deposits at maturity or to fulfill additional loans on request. Liquidity risk is the most important risk to a commercial bank and as such needs to be managed on an ongoing basis. Maintaining and monitoring the Bank's liquidity position is the responsibility of the Treasury Division.

Bank mengelola risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dipantau secara harian berdasarkan kerangka kerja limit risiko likuiditas. Kerangka kerja digunakan untuk mengelola situasi likuiditas Bank pada kondisi normal (business-as-usual) dan kejadian kondisi stres. Rencana pendanaan darurat likuiditas (liquidity contingency plan) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

The Bank manages liquidity risk through liquidity gap analysis and liquidity ratios. Liquidity risk is measured and monitored on a daily basis based on liquidity risk limit framework. The framework manages the liquidity situation of the Bank under both a businessas-usual and stress event. Liquidity contingency plan is in place to prepare the Bank in the case of a liquidity crisis.

Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang idle dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Sources of funds and maturity dates of deposits are managed to avoid idle funds and determine the appropriate liquidity level and liquid asset instrument to ensure a sustainable liquidity level.


Halaman 8/95 Page


daya


informasi keuangan

data perusahaan





Risiko likuditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

The following table illustrates the maturity profile analysis of the Bank's assets and liabilities according to their remaining maturity period at the statements of financial position date:

Nilai Tercatat/ Carrying Value

Aset Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek untuk tujuan investasi Kredit yang diberikan Aset tetap – bersih Aset tak berwujud – bersih Aset pajak tangguhan-bersih Aset lain-lain Jumlah Penyisihan kerugian Penurunan niilai Liabilitas Liabilitas segera Simpanan nasabah Utang pajak Liabilitas lain-lain Jumlah Perbedaan jatuh tempo Posisi neto setelah penyisihan kerugian penurunan nilai

Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo/ No Contractual maturity

2013 Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month

Lebih dari 1 sampai 3 bulan/ More than 1 to 3 months



Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months

Assets Cash Current accounts with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with Bank Indonesia and other banks

1,106

1,106

-

-

-

-

-

11,854

-

11.854

-

-

-

-

5,407

-

5.407

-

-

-

-

70,500

-

53.000

17.500

-

-

-

11,466 3,528 1,580 8,176 25,856

2,440 3.690 98,391

2,474 36.530 56.504

2.462 43.426 45.888

42.805 42.805

36.044 36.044

Investment securities Loans Fixed asset - net Intangible asset - net Deferred tax assets - net Other assets Total Allowance for impairment losses

1,142 122,274 562 6,627 130,605

6,317 6,317

1,142 92,595 336 310 94,383

8,904 8,904

16,534 227 16,761

4,240 4,240

-

Liabilities immediately Deposits from customer Taxes payable Other liabilities Total

174,883

19,539

4,008

47,600

29,127

38,565

36,044

Maturity gap Net position, net of allowance for impairmennt losses

4,936 183,245 11,466 3,528 1,580 11,866 305,488 (5.050)

169,833

Risiko pasar

Market risk

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (adverse movement). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga dan nilai tukar.

Market risk is the risk arising from movement in market variables in portfolios held by the Bank that could incur losses for the Bank (adverse movement). Market variables are defined as interest rates and exchange rates.

Bank melakukan pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan metodologi yang dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank.

The Bank perform interest rate risk measurement by utillising a methodology which can identify the risk of the interest rate on the assets portfolio and liabilities that are sensitive to interest rate fluctuation and determine the risk exposure of the Bank.


Halaman 8/96 Page

275

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha





Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013:

The table below summarises the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended 31 December 2013: 2013 %

Aset Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - FASBI - Deposito berjangka Kredit yang diberikan Efek-efek untuk tujuan investasi Liabilitas Simpanan nasabah - Giro - Tabungan - Deposito berjangka

276

Assets 0.50% - 2.00% 8.50% - 9.25% 0.00% - 56.84% 5.10% - 5.25%

Current accounts with other banks Placement with Bank Indonesia and other banks FASBI Time deposits Loans Investment securities

1.00% 1.00% - 7.50% 4.00% - 10.25%

Liabilities Deposit from customers Demand deposits Savings deposits Time deposits -

Risiko pasar terdapat pada aktivitas fungsional Bank dan kegiatan treasuri. Aktivitas ini mencakup penempatan dalam bentuk surat berharga dan pasar uang serta penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis lainnya).

Market risk exists in both bankwide and treasury activities. These activities include placement in securities and money market and provisions of funds (loans and other similar forms).

Pemantauan atas eksposur Bank terhadap risiko pasar dilakukan oleh Asset and Liability Committee (ALCO) yang melakukan pengelolaan aset dan liabilitas (ALMA). Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan melakukan kontrol atas eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian atas risiko.

Monitoring of the Bank's exposure to market risk is performed by the Asset and Liability Committee (ALCO) which manages the assets and liabilities (ALMA). The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the return on risk.

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit):

The following tables summarises the Bank’s exposure to the interest rate risk (gross) (unaudited):


Halaman 8/97 Page


daya


informasi keuangan

data perusahaan





Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued) 2013

1 bulan atau kurang/ Less than 1 month

Bunga mengambang/Floating rate Lebih dari Lebih dari 1 3 bulan bulan tapi tapi tidak Lebih dari 1 tidak lebih tahun tapi lebih dari 1 dari 3 bulan/ tidak lebih tahun/ More than 1 More than dari 2 tahun/ month but More than 1 3 months not more year but not but not than 3 more than 2 more than months year 1 year

Bunga tetap/ Fixed interest rate Lebih dari 1 bulan Lebih dari 3 tapi tidak bulan tapi lebih dari 3 tidak lebih dari 1 bulan/ tahun/ More than 1 month More than 3 1 bulan atau but not months but kurang /less more than not more than 1 month 3 months than 1 year

Lebih dari 2 tahun/ Over than 2 years

Lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 2 tahun/ More than 1 year but not more than 2 year

Lebih dari 2 tahun/ Over than 2 years

Jumlah/ Total

Aset keuangan Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek – efek untuk tujuan investasi Kredit yang diberikan Jumlah aset keuangan

11,854

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,854

5,407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,407

-

-

-

-

53,000

17,500

-

-

-

-

70,500

9,701

-

-

-

-

2,474 -

2,462 95,763

35,144

42,637

-

4,936 183,245

Financial assets Cash and cash Current accounts with Bank Indonesia Current accounts with other bank Placement with Bank Indonesia other bank Investment securities Loan

26,962

-

-

-

53,000

19,974

98,225

35,144

42,637

-

275,942

Total financial assets

LIABILITAS Simpanan nasabah Jumlah liabilitas keuangan Jumlah gap repricing bunga

LIABILITIES 40,328

-

-

-

52,269

8,903

20,774

-

-

-

122,274

40,328

-

-

-

52,269

8,903

20,774

-

-

-

122,274

Deposits customers Total financial liabilities

(13,366)

-

-

-

731

11,071

77,451

35,144

42,637

-

153,668

Total interest repricing gap

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel di bawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2013.

Sensitivity analysis for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are in the following tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the floating rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of 31 December 2013.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi komprehensif Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2013:

The table below demonstrates the sensitivity of the Bank's statement of comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of 31 December 2013: 2013

Perubahan basis pain/ Change in basis point

Dampak ke laporan laba rugi komprehensif/ Impact to Statement of Comprehensive Income (dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

+1.00% -1.00%

759 (759)


Halaman 8/98 Page

277

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha




278


Risiko operasional

Operational risk

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational risk is defined as the risk which causes the malfunction or inadequacy and internal processes, human error, system failures and/or external problems affecting the operations of the Bank.

Kegagalan dalam mengidentifikasi secara baik pengelolaan sumber-sumber risiko operasional tersebut, dapat mempengaruhi kemampuan Bank untuk mencapai tujuan usahanya. Karena itu, Bank secara terus-menerus meningkatkan kualitas proses pengelolaan risiko operasional, mengkaji, dan meningkatkan praktek unggul dalam pengendalian internal atas aktivitas operasional pada kantor pusat dan jaringan kantor.

Failures in identifying the good management of operational risk sources, can affect the ability of the Bank to achieve its business objectives. Therefore, the Bank is continuously improving the quality of operational risk management processes, assess, and improve the practice of excellence in internal control over operational activities at headquarters and branch network.

Risiko kepatuhan

Compliance risk

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

Compliance risk is the risk due to the Bank did not comply and/ do not implement legislation and regulations.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik adalah adanya kepastian dan efektivitas dari pelaksanaan terhadap ketentuan atau ketetapan yang berlaku oleh hampir setiap lini di Bank, serta memastikan bahwa seluruh kewajiban dan komitmen telah dipenuhi.

Compliance risk management is both rigor and effectiveness of the implementation of the provisions or the provisions in force by almost every line in the bank, and ensuring that all obligations and commitments have been met.

Risiko hukum

Legal risk

Risiko hukum adalah risiko dari ketidakpastian tindakan, atau adanya tuntutan hukum (legal action), atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan.

Legal risk is the risk of uncertainty of action, or of a lawsuit (legal action), or the uncertainty of implementation or interpretation of contracts, laws or regulations.

Aspek hukum melekat dalam setiap kegiatan Bank, sehingga harus dipastikan kecukupan ketentuan, kelengkapan perangkat hukum dan dokumentasi yang memadai.

Legal aspects inherent in every activity of the Bank, so it must be ensure the adequacy of provisions, the completeness of the law, and adequate documentation.

Risiko reputasi

Reputational risk

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Reputational risk is the risk due to declining levels of trust among all stakeholders which originate from a negative perception towards the Bank.

Setiap publikasi negatif terhadap Bank dan tanggapan atau pengaduan dari nasabah harus disikapi secara memadai agar tidak menimbulkan persepsi kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan isu negatif bagi Bank.

Any negative publicity against the Bank and comments or complaints from customers should be adequately addressed to avoid the perception to the public, so as to avoid negative issues for the Bank.


Halaman 8/99 Page


daya


informasi keuangan

data perusahaan





Risiko reputasi (lanjutan)

Reputational risk (continued)

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Strategic risk is the risk due to inaccuracies in the decision making and or implementation of a strategic decision, and the failure to anticipate changes in business environment.

Manajemen dalam risiko strategis adalah pengelolaan terkait strategi bisnis bank terhadap visi dan misinya, serta tahapan-tahapan untuk pencapaian strategi dengan detil dan jelas.

Management of strategic risk is related to the management of the bank's business strategy towards its vision and mission, as well as the stages for achieving the strategy with a detailed and clear.

40. MANAJEMEN MODAL

40. CAPITAL MANAGEMENT

Manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Capital management 31 December 2014

for

the

year

ended

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

The Bank capital management objective is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Pada tanggal 31 Desember 2014, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2014, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is calculated based on Bank Indonesia Circular Letter No. 8/10/DPbS dated 7 March 2006. Such CAR is as follows: 2014

Modal inti Modal disetor Agio Saham Cadangan umum dan tujuan Laba bersih periode berjalan Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak Jumlah modal inti

533,333 263,320 2,206 45,078 6,048 849,985

Core capital Paid-in capital Agio General and appropriated reserve Net income in the current period Prior income after tax Total core capital

Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti) Cadangan umum kerugian penurunan nilai (maksimum 1,25% dari ATMR)

28,798

General reserve on allowance for impairment losses of earning assets (maximum at 1.25% of ATMR)

Jumlah modal pelengkap

28,798

Total supplementary capital

878,783

Total capital

Jumlah modal Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dan Risiko Operasional

Supplementary capital (maximum at 100% over core capital)

Risk Weighted Assets (RWA) 2,594,143

Credit Risk and Operational Risk

Rasio KPMM Bank

33.88%

Bank’s CAR

Rasio KPMM yang diwajibkan

8%

Minimum CAR


Halaman 8/100 Page

279

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha



40. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

280

40. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (lanjutan)

Capital management for the 31 December 2014 (continued)

Pada tanggal 10 Juni 2005, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 7/13/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006 tentang ”Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah”. Berdasarkan peraturan tersebut Bank Umum Syariah wajib menyediakan rasio KPMM sebesar 8%. Pada tanggal 31 Desember 2014, Bank telah memenuhi persyaratan KPMM.

As at 10 June 2005, Bank Indonesia issued Regulation No. 7/13/PBI/2005 as amended by Bank Indonesia regulation No. 8/7/PBI/2006 regarding “Minimum Required Capital Adequacy for Commercial Banks Based on Sharia Principles”. Under the regulation, a Sharia Commercial Bank is required to provide CAR of at least 8%. The Bank has complied with the CAR requirement as at 31 December 2014.

Manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2013

Capital management 31 December 2013

Bank Indonesia (BI) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan BI yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank Indonesia (BI) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing BI regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan peraturan BI yang berlaku dimana modal yang diwajibkan regulator Bank dianalisa dalam 2 (dua) tier: Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba periode berjalan. Modal tier 2, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

The Bank calculates its capital requirements using the prevailing BI regulation where the Bank's regulatory capital is analysed into 2 (two) tiers: Tier 1 capital, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period. Tier 2 capital, which includes the amount of allowance collectible impairment losses.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing BI regulation.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagianbagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal tier 1; hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal tier 1; dan modal tier 2 tidak boleh melebihi modal tier 1. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; only 50 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan BI, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

The Bank's risk weighted assets ("ATMR") are determined according to spesified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognised in the statement of financial position. Based on BI regulations, the Bank needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.


Halaman 8/101 Page

for

the

year

year

ended

ended


daya


informasi keuangan

data perusahaan





Manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2013 (lanjutan)


year

ended

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan gearing yang lebih besar serta keuntungankeuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

The Bank's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognised and the Banks also recognise the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position. 2013

Modal inti Modal pelengkap

165,874 2,420

Core capital Supplementary capital

Jumlah modal

168,294

Total capital

Aset Tertimbang Menurut risiko Risiko kredit Risiko pasar Risiko perasional

193,632 93,209

Risk Weighted Assets Credit risk Market risk Operational risk

Rasio kecupukan modal Dengan memperhitungkan risiko kredit tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar dan risiko operasional Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar tetapi tanpa memperhitungkan risiko operasional Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar Dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia

Capital adequacy ration 86.91%

Calculating the credit risk but without market without operational risk

86.91%

Calculating the credit risk and market risk but without operational risk

58.67%

Calculating the credit risk and operaational risk but without market risk Calculating the credit risk, market risk and operational risk

8.00%

Minimum Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia

58.67%

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 mengenai Kewajiban Modal Minimum Bank Umum, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risikonya yang ditetapkan dengan skema berikut ini:

In accordance with Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 dated 28 November 2012 regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks, a bank is required to provide a minimum capital based on its risk profile as stipulated under the following schemes:

a.

Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko

a.

For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;

b.

Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;

b.

For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;

c.

Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;

c.

For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset;

d.

Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

d.

For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.


Halaman 8/102 Page

281

ikhtisar utama

laporan manajemen


profil perusahaan

tinjauan usaha





Manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2013 (lanjutan)


Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal Bank Indonesia menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Bank Indonesia is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of Bank Indonesia assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Berdasarkan self-assessment Bank, profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat 3. Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 10% sampai dengan kurang dari 11%. Pada tanggal 31 Desember 2013, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 58,67%.

Based on its self-assessment, the Bank risk profile is assessed to be in rating 3. Therefore, the Bank is required to provide a minimum capital of 10% to less than 11%. As of 31 December 2013, the Bank Capital Adequate Ratio was 58.67%, which was higher than the required minimum provision of capital.

41. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

41. OPINION BOARD

Berdasarkan surat No. S.001/DPS/2015 tanggal 20 Januari 2015, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) BTPN Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. 42. STANDAR AKUNTANSI BARU

THE

SHARIA

ended

SUPERVISORY

Based on Letter No. S.001/DPS/2015 dated 20 January 2015 for the years ended 31 December 2014, the Sharia Supervisory Board (“DPS”) of BTPN Syariah stated that in general the sharia aspects in the operation of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah have complied with sharia principles and values. 42. NEW PROSPECTIVE STANDARDS

ACCOUNTING

Standar baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year ended 31 December 2014 are as follows:

-

PSAK 1 (revisi 2013) ”Penyajian laporan keuangan” PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja” PSAK 46 (revisi 2013) “Pajak penghasilan” PSAK 48 (revisi 2013) “Penurunan nilai” PSAK 50 (revisi 2013) “Instrumen Keuangan: Penyajian” PSAK 55 (revisi 2013) “Instrumen Keuangan: Pengukuran dan Pengakuan” PSAK 60 (revisi 2013) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” ISAK 26 (revisi 2013) “Penilaian ulang derivatif melekat” Pencabutan PSAK 12 (revisi 2009) “Bagian partisipasi ventura bersama” Pencabutan ISAK 12 “Pengendalian bersama entitas: Kontribusi non moneter oleh venturer”

-

Pencabutan ISAK bertujuan khusus”

-

-

282

OF

year

7

“Konsolidasi

entitas


-

Halaman 8/103 Page

PSAK 1 (revised 2013) “Presentation of financial statements” PSAK 24 (revised 2013) “Employee benefits” PSAK 46 (revised 2013) “Income taxes” PSAK 48 (revised 2013) “Impairment” PSAK 50 (revised 2013) “Financial Instruments: Presentation” PSAK 55 (revised 2013) “ Financial Instruments: Recognition and Measurement ” PSAK 60 (revised 2013) “ Financial Instruments: Disclosure” ISAK 26 (revised 2013) “Revaluation of embedded derivative” Withdrawal of PSAK 12 (revised 2009) “Interest in joint venture” Withdrawal of ISAK 12 “Jointly controlled entities: Non monetery contribution by ventures” Withdrawal of ISAK 7 “Consolidation - special purpose entities”


daya


data perusahaan

informasi keuangan



42. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

42. NEW PROSPECTIVE STANDARDS (continued)

ACCOUNTING

Revisi, standar baru dan pencabutan atas standar di atas akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015 dan penerapan dini tidak diperkenankan.

The revised, new standards and withdrawal of standards above will become effective for the annual period beginning 1 January 2015 and early implementation is prohibited.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

As at the authorisation date of this financial statements, management is still evaluating the potential impact of these new and revised SFAS to financial statements of the Bank.


Halaman 8/104 Page

283

Halaman ini sengaja dikosongkan.

laporan tahunan 2014

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Menara Cyber 2, lantai 34 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950 Tel. 021 300 26 400 Fax. 021 290 21 699

www.btpnsyariah.com

memberi kesempatan tumbuh laporan tahunan 2014

Recommend Documents