MEMBANGUN PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA “ KELOMPOK UPPKS”
Oleh : Kasriyati, S.Pd. Kemiskinan menjadi salah satu masalah di Indonesia sejak dulu hingga sekarang apalagi sejak terhampas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak Tahun 1997. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata-mata
kemiskinan
merupakan
gejala
yang
bersifat
komplek
dan
multi
dimensi..Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan pada hakekatnya merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. Disisi lain pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak dibarengi pemerataan merupakan kesalahan besar yang dilakukan para pemimpin Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, Kebijakan fiscal dan moneter juga tidak pro kaum miskin, perencanaan pembangunan
bersifat
top-down,
pelaksanaan
program
beronrentasi
keproyekan,
industrialisasi, liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan yang memadai untuk melindungi kemungkinan terpinggirnya kelompok-kelompok miskin didalam masyarakat. Kondisi ini semakin memperburuk kondisi masyarakat miskin. ( Dilon : 2001 ) Pentingnya penanggulangan masalah kemiskinan karena kemiskinan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi politik suatu Negara.Menghadapi permasalahan tentang kemiskinan di Indonesia dewasa ini terdapat perkembangan pemikiran yang menarik. Disatu pihak pemerintah dan seluruh bangsa sudah tidak lagi menganggap tabu membahas permasalahan kemiskinan secara terbuka. Berbagai studi tentang masalah kemiskinan menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang tidak saja mencakup aspek ekonomi saja akan tetapi juga dimensi social budaya, dimensi structural atau
1
politik yang menyebabkan masalah kemiskinan kemudian timbul menjadi human problem yang teah mengusik dan menguras tenaga serta pikiran banyak orang. Meskipun kemiskinan telah menjadi subyek penelitian ilmiah sejak lama dengan thema atau label yang beraneka ragam, akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut sebagian besar penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan secara ilmiah lebih banyak ditekankan pada pemahaman, yaitu aspek “what it is “ dari kemiskinan. Sedangkan upaya secara komprehensip dalam penanggulangan kemiskinan masih jarang dilakukan meskipun banyak kebijaksanaa dalam menanggulangi kemiskinan telah dilaksakan. Konsep penanggulangan perlu mendapat perencanaan karena konsep pemahaman berbeda dengan konsep penanggulangan ( Pakpahan, 1996, 1997 ) Kegagalan Pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan Negaranegarta berkembang karena pembanguan yang dilaksanakanya kurang memperhatikan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Korten ( dalam Prijo dan Pranaka, 1996 ) bahwa pembangunan
tersebut kurang memberikan kesempatan kepada
rakyat miskin untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik merupakan hakekat utama dalam penganggulangan kemiskinan. Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan
mengendalikan kemampuan yang dimilikinya
sehingga
pemberdayaan ( empowerment) merupakan jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif . Selama ini, pemberdayaan merupakan the missing ingredient dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu, kaum perempuan pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan, mereka sering menanggung beban hidup
2
yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula anak-anak yang menderita akibat kualitas hidup masa depan mereka terancam, dengan adanya kekurangan giszi, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan serta keterbelakangan dalam banyak hal. Berbagai upaya dan kebijakan pembangunan telah dilakukan pemerintah selama ini terutama untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera yang pelaksanaannya di atur dalam Impres No. 3 Tahun 1996 tentang
Pembangunan keluarga Sejahtera dalam rangka
Peningkatan Penanggulangan kemiskinan. Dalam Impres No 3 Tahun 1996 tersebut menekankan perlunya usaha yang terpadu dan menyeluruh
yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk
memberikan kemampuan pada keluarga terutama keluarga yang masih dalam tahap Pra Sejahtera dan Sejahtera I, agar dapat memanfaatkan berbagai peluang dan dukungan yang ada untuk mengangkat dirinya dari ketertinggalan dalam bidang sosial dan ekonomi. Upaya ini dilakukan antara lain dengan membantu keluarga terutama yang masih berada dalam tahap Pra Sejahtera dan Sejahtera I agar memiliki wawasan yang lebih luas, sikap, perilaku dan nilai-nilai yang menjunjung tinggi sifat hemat, perencanaan kedepan dan mampu mengumpulkan modal kerja secara mandiri untuk mengembangkan usahanya. Orang miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif bisa dipastikan skala usahanya adalah kecil / mikro. Menurut Ismawan ( 2003 : 103 ). Bagi pengusaha Mikro, persoalan permodalan ( keterbatasan terhadap modal ) ternyata merupakan masalah utama.
Oleh karena itu
pemberian permodalan berupa kredit perlu diberikan. Pemberian kredit pada orang miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif adalah penting untuk membantu memanfaatkan
3
tenaga, ketrampilan dan waktu sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dengan demikian, dalam rangka mengembangkan kelompok UPPKS ini telah banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang dimotori oleh BKKBN. Kegiatankegiatan tersebut antara lain (1) pemberikan bantuan fasilitas permodalan kepada kelompok yang meliputi dana bergulir, dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kukesra, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU), dan kredit lainnya; (2) pembinaan dan pengembangan usaha kelompok UPPKS melalui kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan tersebut melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan. (3) membangun kemitraan baik dalam hal permodalan, SDM, produksi, manajemen usaha, penerapan teknologi tepat guna, dan pemasaran; (4) perluasan jaringan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan akses anggota kelompok ini dengan berbagai pihak; (5) pembinaan produksi agar kelompok ini menghasilkan produk, baik kuantitas maupun kualitas, yang sesuai dengan permintaan pasar. Melalui kegiatan-kegiatan yang cukup komprehensip terhadap kelompok ini dalam kaitanya dengan pengembangan usaha ekonomi produktif diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. UPPKS merupakan kelompok kegiatan pendukung proram KB yang anggotanya terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I, dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan wirausaha. Kelompok yang dirintis oleh BKKBN pada tahun 1976 ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga perseta KB agar kehidupanya menjadi lebih sejahtera . Salah satu hal yang mendasarinya adalah bahwa tanpa kondisi yang baik, mustahil keluarga akan dapat meningkatkan kesejahteraanya, dan ini harus dimulai dari memberdayaan keluarga dibidang ekonomi. Dengan demikian UPPKS ini diharapkan menjadi model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk menggerakkan roda
4
ekonomi keluarga melalui pembelajaran ekonomi dengan cara menggugahminat dan semangat keluaga untuk berwirausaha (BKKBN, 2005) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional keluarga Sejahtera berupaya untuk kegiatan kewirausahaan,
melalui program Pembanguan
membantu keluarga miskin dalam mengembangkan
kemitraan usaha, penguasaan tehnologi tepat guna dan cara
pemanfaatan modal usaha yang tersedia, sehingga mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada,
dengan
demikian
akan
meningkatkan
pendapatan
dan
meningkatkan
kesejahteraan.Dalam rangka mengoptimalkan kualitas kegiatan kelompok UPPKS diperlukan upaya pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia dari berbagai sektor.Yang
dapat dipadukan dan didayagunakan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi anggota dan kelompok UPPKS. Adapun upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan Sejahtera I melaluiProgram UPPKS, adalah kerja sama antara BKKBN dengan Departemen Tenaga Kerja yang dituangkan dalam naskah kerja sama Nomor : Kep.102/Men/1997 dan Kep. 132/Hk. 104/H.3/1997 tanggal 3 Juni 1997 tentang pengembangan produktifitas
dan pemberdayaan Keluarga. Sehinggaprogram
UPPKS
merupakan kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga Sejahtera. Program UPPKS pada prinsipnya adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan ibu-ibu/wanita yang antara lain berasal dari keluarga Pra sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan sejahtera III plus baik yang belum, sedang, maupun purna peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Secara khusus program kelompok UPPKS ditujukan kepada pemberdayaan ibu rumah tangga,
melalui program ini ibu melakukan kegiatan usaha
5
produktif / ekonomi dengan kemudahan akses pada modal sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I merupakan sasaran binaan Bidang keluarga Sejahtera Badan PMPDPKB, dimana dari sisi kegitan ekonomi produktif, diharapkan keluarga tersebut menjadi anggota kelompok UPPKS di wilayahnya dan melakukan kegiatan ekonomi produktif skala mikro untuk menambah penghasilan keluarga. Dalam pelaksanaan kegiatannya anggota kelompok-kelompok UPPKS ini merintis kegiatan ekonomi produktif skala mikro/skala rumah tangga dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan `keluarga, diharapkan anggota keluarga dapat berperan aktif dan memanfaatkan waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Sedangkan Tujuan Khusus dibentuknya lembaga UPPKS antar lain : 1. Menumbuhkan dinamika kelompok agar anggota dapat didorong untuk meningkatkan dan memantapkan kesertaan dalam ber KB, terutama kesertaan dalam pemakaian alat kontrasepsi yang efektif. 2. Mengisi kegiatan kelompok peserta KB dengan kegiatan ekonomi produktif, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok tersebut. 3. Mengembangkan kegiatan social ekonomi, khususnya para perempuan peserta KB untuk meningkatkan perananya dalam keluarga maupun masyarakat. 4. Merangsang kelompok untuk dapat mandiri dalam membangun ekonomi keluarga dengan melakukan usaha-usaha produktif. 5. Memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman berorganisasi maupun mengatur administrasi keuangan. 6. Merangsang kelompok lain agar berprestasi seperti kelompok yang mendapatkan bantuan permodalan.
6
Supaya dalam kelompok terdapat kerja sama yang efektif, Floyd Ruch mengemukakan prisip-prisip sebagai berikut : 1. Suasana kelompok ( atmosphere) Adalah situasi yang mengakibatkan tiap anggota kelompok merasa senang tinggal didalam kelompok tersebut . 2. Kepemimpinan bergilir ( distributive leadership ) Adalah pemindahan kekuasaan untuk mengendalikan dan pengawasan terhadap kelompoknya. 3. Perumusan tujuan ( goal formulation ) Adalah merupakan tujuan bersama yang menjadi arah kegiatan bersama, karena tujuan ini merupakan integrasi dari tujuan individumasing-masing. 4. Fleksibilitas ( flexibility ) Adalah segala sesuatu yang menyangkut kelompok seperti suasana, tujuan, kegiatan, struktur dapat mengikuti perubahan yang terjadi tanpa adanya pengorbanan. 5. Mufakat ( consensus ) Dengan mufakat yang ada dalam kelompok, semua perbedaan pendapat dari anggota dapat teratasi sehingga tercapai keputusan yang memuaskan . 6. Kesadaran kelompok ( process awareness ) Adanya peranan, fungsi, dan kegiatan masing-masing anggota dalam kehidupan kelompok. 7. Penilaian yang kontinu ( continual evaluation) Kelompok yang baik seringkali mengadakan penilaian secara kontinu terhadap perencanaan kegiatan, dan pengawaan kelompok, sehingga dapat diketahui tercapai tidaknya tujuan kelompok.
7
Metode atau cara memberdayakan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui berbagai tingkat kelompok sasaran mulai dari tingkat individu samapi dengan tingkat komunitas sebagai berikut : 1.
Pemberdayaan masyarakat miskin bertumpu pada komunitas masyarakat secara umum, pemberdayaan ini tidak dilakukan memisahkan penduduk atau keluarga miskin dari komunitas masyarakat sekitarnya, kemudian diberdayakan secara individual atau kelompok. Disini pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan tanpa melihat penduduk atau keluarga miskin satu persatu, tetapi masyarakat miskin tersebut dilihat sebagai satu kesatuan komunitas dengan masyarakat .
2.
Pemberdayaan masyarakat miskin bertumpu pada komunitas dengan prioritas, pemberdayaan ini adalah pemberdayaan komunitas masyarakat dengan tetap menempatkan penduduk atau keluarga miskin dalam program pembrdayaan pada lingkup komunitas masyarakat tersebut, dengan memberiksn prioritas tertentu (previlage)kepada keluarga miskin sesuai kondisinya.
3.
Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengelompokan masyarakat miskin berdasarkan hubungan sosial, kondisi dan penyebab
4.
kemiskinannya,
dalam
pemberdayaan
ini
dilakukan
program-program
pemberdayaan khusus sesuai dengan kondisi dan penyebab kemiskinan perkelompok. 5.
Pemberdayaan masyarakat miskin yang bertumpu pada keluarga, dalam memberdayakan ini setiap keluarga miskin dilakukan pemberdayaan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dan penyebab kemiskinan masing-masing keluarga. Kasriyati, S.Pd. Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pengasih Kabupaten Kulon Progo. 8
DAFTAR PUSTAKA
BKKBN, 1986, Pedoman Operasional Pelaksanaan Kegiatan UPPKS, Jakarta. BKKBN, 1993, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta. Carolina Nitimihardjo, Jusman Iskandar, 1993. Dinamika Kelompok dan beberapa catatan tentang Organisasi, Kepemimpinan, dan Komunitas dalam Pekerjaan Sosial. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Bandung. Delly Maulana, 2007. Mengungkap Kekuatan Ekonomi Mikro dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Suara Publik. 07 Maret 2007. Emil Salim Alfian,1980. Kemiskinan Struktural. Penerbit Suatu Bunga Rampai. Jakarta. Gunawan Somodiningrat, 1999. Pemberayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Soetrisno,Lukman.1997. Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan. Kanisius, Yogyakarta. Somodiningrat, Gunawan, 1998. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
9
