MODEL PENGELOLAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DALAM UPAYA PENINGKATAN AKSEPTOR KB

MODEL PENGELOLAAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DALAM UPAYA PENINGKATAN AKSEPTOR KB Model Development Prosperous Family Income Improvement Effort (PFIIE) in an effort to improvement of family planning acceptors Mardiyono [email protected] Peneliti Madya Pada Perwakilan BKKBN Prov Jawa Timur ABSTRACT Government in an effort to increase family income in poor families implemented PFIIE program (Prosperous Family Income Improvement Effort), which will then improve welfare. With the improvement of the welfare, Membership expected family planning participants and members of the group can be indirectly sustainability can be improved. The general objective of this research is the development of the business model of a prosperous family income increase in efforts to improve family planning acceptors. The specific purpose of this study is to identify policy PFIIE, identify the process of group formation of PFIIE, identify access and continuity to capital resources of PFFIE, identify the perceptions of the community to the program of PFIIE, analyze the feasibility of the type of assistance associated with capital resources of PFFIE and improvement of family planning acceptors. Analytical methods that are used are the data collection was done qualitatively and quantitatively. Qualitative data collection is done by in-depth interviews in groups (FGD), individual in-depth interview on the provider. While quantitative data collection using questionnaires, interviews were conducted with respondents EFA Gakin women. In addition it also collected secondary data. The result showed that the members PFIIE still preferred are women, because women are the main target in the acceptors, in addition there is a presumption that women are more trustworthy in the management of money and repay the loan funds group. Key Word: Model Development, PFIIE, KB acceptors. ABSTRAK Pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga pada kelompok keluarga miskin dilaksanakan program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan. Dengan peningkatan kesejahteraan tersebut, diharapkan kepesertaan keluarga peserta KB maupun anggota kelompoknya dapat kesinambungan secara tidak langsung dapat ditingkatkan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah pengembangan model usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dalam upaya peningkatan akseptor KB. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kebijakan UPPKS, mengidentifikasi proses pembentukan kelompok UPPKS, mengidentifikasi akses dan kesinambungan terhadap sumber modal UPPKS, mengidentifikasi persepsi kelompok masyarakat terhadap program UPPKS, menganalisis fisibilitas jenis bantuan dikaitkan dengan sumber modal UPPKS dan peningkatan akseptor KB. Metode analisis yg digunakan adalah Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam secara berkelompok (FGD), wawancara mendalam perorangan pada provider. Sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap responden PUS wanita Gakin. Selain itu dikumpulkan juga data sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa anggota UPPKS masih diutamakan adalah perempuan, karena perempuan merupakan sasaran utama dalam akseptor KB, disamping itu ada anggapan perempuan lebih dapat dipercaya dalam pengelolaan uang dan mengangsur dana pinjaman kelompok. Kata Kunci: Model Pengelolaan, UPPKS, Akseptor KB

36

miskin secara tepat sasaran, sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat fertilitas di kalangan penduduk miskin (BKKBN, 2004). Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Susanti Irma et al dimuat di jurnal UPI no 350 tahun 2001 menunjukkan bahwa “UPPKS untuk meningkatkan pendapatan keluarga ; yang berkaitan dengan kemampuan sikap, yaitu merasa lebih adil dalam pembagian sisa hasil usaha; yang berkaitan dengan kemampuan keterampilan, yaitu mengevaluasi kesalahan dan memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan ekonomi keluarga pada saat musyawarah keluarga. Selanjutnya dalam jurnal Kebijakan Publik Vol. 1 No. 1 tahun 2010, hasil penelitian dari Adianto sebagai berikut Pola pemberdayaan masyarakat yang terkonsep, sistematis, terukur dan tepat sasaran merupakan upaya yang tepat dan efektif mendorong kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya. Inisiatif dan keterlibatan dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta akses terhadap sumber-sumber informasi dan pendanaan adalah merupakan upaya terobosan untuk memecah ”lingkaran setan” kemiskinan dan ketertinggalan serta sekaligus mendorong kemampuan agar secara mandiri mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidupnya. Sedang dalam jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7 No. 28, hasil penelitian dari Jamaris J. sebagai berikut : Model pembinaan menciptakan saling terbuka, saling percaya, saling menjaga, dan seiya sekata dengan pola tanggung renteng dalam mengembangkan usaha keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Model pemberdayaan tersebut berproses secara kooperatif dan bina terpadu yang melibatkan kelompok idealis dan pragmatis berdasarkan kondisi objektif. Dengan model pemberdayaan ini sangat memungkinkan menerangi jalan kelompok keluarga miskin menuju sejahtera. Landasan Hukum mengenai pengelolaan UPPKS adalah Peraturan BKKBN Nomor: 332/HK.010/F3/2008 tentang petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Bantuan Modal Usaha kelompok UPPKS. Melalui sumberdana sebagai sumber modal melalui PNPM mandiri, Kredit BRI dll.

PENDAHULUAN Selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, Program KB (Keluarga Berencana) juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera merupakan turunan dari program KB. UPPKS adalah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga peserta program KB. Melalui program UPPKS, pemerintah memberikan bantuan penguatan modal yang bersifat pinjaman kepada masyarakat tersebut. Dengan pinjaman tersebut harapannya masyarakat penerima bantuan dapat menggunakan untuk menciptakan usaha baru maupun memperbesar modal atas usaha yang dimilikinya agar kesejahterannya meningkat. Bagi wilayah dengan tingkat kesertaan KB yang masih rendah, UPPKS juga memiliki daya ungkit terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesertaan dalam program KB. Pemerintah mengakui sosialisasi program KB kurang berhasil utamanya pada kelompok masyarakat miskin, jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok penduduk miskin mencapai 4,2 anak, untuk kelompok yang lebih mampu jumlah rata-rata anak bisa ditekan menjadi hanya 3,0 anak. Hasil SDKI 2007 mencatat, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berpendidikan rendah mencapai 4,1 anak, sedangkan kelompok berpendidikan tinggi hanya 2,7 anak per keluarga. Angka unmetneed pada penduduk miskin dilaporkan 12,2, menunjukkan bahwa masih adanya demand terhadap pelayanan KB yang tidak terlayani. Salah satu upaya untuk menekan tingkat unmet need pada penduduk miskin pemerintah memberikan pelayanan KB dan KR secara, dengan harapan dapat menurunkan tingkat fertilitas di kalangan penduduk miskin. Dengan demikian penduduk miskin di-harapkan memiliki derajat kesehatan reproduksi yang optimal., kebutuhan akan pelayanan KB/KR tetap dapat terlindungi (BKKBN, 2006). Salah satu program KB adalah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi semua masyarakat termasuk keluarga miskin dan memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan. Dengan masih tingginya unmetneed KB, kebijakan pemerintah untuk menekan tingkat unmetneed dengan memberikan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi gratis kepada penduduk 37

Di era desentralisasi, masalah pelaksanaan program KB belum menjadi prioritas pembangunan pemerintah kabupaten/kota, dengan alasan program KB tidak langsung memberikan kontribusi bagi pembangunan. Dengan adanya kegiatan Beyond Family Planning diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemakaian kontrasepsi yang mempunyai dampak terhadap penurunan TFR. Dari beberapa uraian diatas, maka penelitian yang akan dilaksanakan adalah mengidentifikasi model intervensi dengan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan program KB sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akseptor KB dan utamanya penurunan TFR.

ekonomi, pembinaan peningkatan akseptor KB, jenis bantuan bidang ekonomi : sumber modal, sarana, prasarana, kesinambungan, hubungan dengan program peningkatan Akseptor KB, persepsi masyarakat tentang program bantuan bidang ekonomi: Terhadap peningkatan ekonomi, persepsi tentang program KB. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah PUS (Pasangan Usia Subur) adalah Pasangan yang istrinya berusia 15 – 49 tahun atau pasangan suami istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid (datang bulan) (BKKBN, 2009), keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I, Keluarga Pra Sejahtera adalah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan ibadah, pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkunagn tempat tinggal dan transportasi, Bantuan Bidang Ekonomi : UPPKS ( Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) adalah sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga Sejahtera, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum Ber KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan KKBS, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi Produktif, UPPKS berjalan baik adalah UPPKS yang dapat berjalan secara berkesinambungan hal tersebut dapat dilihat jika pengorganisasisn terstruktur dengan baik, tersedianya sumber dana yang dapat menjamin kesinambungan program UPPKS, pembinaan program KB berjalan. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam secara berkelompok (FGD), wawancara mendalam peroranganpada provider. Sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap responden PUS wanita Gakin. Selain itu dikumpulkan juga data sekunder. Setelah terkumpulnya data di atas, maka data kuantitatif analisis dilakukan secara diskriptif. Sedangkan untuk hasil Dept Interview

METODE PENELITIAN Penelitian ini berdasarkan Baseline survei dan Pengembangan Model Intervensi. Dengan menggunakan Rancangan Deskriptif dengan melakukan eksplorasi dalam rangka pengembangan model. Penelitian dilakukan di wilayah yang program UPPKS berjalan dengan baik kegiatannya maupun modal secara kontinue dan kelompok UPPKS kurang berjalan yaitu di Kabupaten Magetan, Mojokerto dan Malang. Sasaran penelitiaan ini adalah pemegang kebijakan pada daerah penelitian, utamanya yang berhubungan langsung dengan Keluarga miskin, program Keluarga Berencana (Pendamping, pengelola SKPD-KB Kabupaten/Kota, Koordinator KB kecamatan dan PLKB), pengelola Program dan Provider di lokasi intervensi mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, anggota dan pengurus kelompok UPPKS, Pasangan Usia Subur usia 15 – 49 tahun sebanyak 64 orang. Penentuan populasi dan besar sampel dilakukan secara purposif. Unit analisisnya adalah keluarga. Sampel dipilih secara purposif. Pertama dipilih 3 kabupaten kemudian dari kabupaten/kota dipilih masing-masing yang mempunyai program UPPKS berjalan baik dan kurang berjalan. Sampel setiap kabupaten/kota adalah anggota dan pengurus UPPKS dipilih sesuai dengan kriteria dengan total sampel 63 orang. Terdapat variabel penelitian yakni kebijakan berkaitan Bantuan Bidang Ekonomi : UU, PP, dan Perda, proses pembentukan kelompok program bantuan bidang ekonomi: Pengelolaan kelompok, pengelolaan keuangan kelompok, pengelolaan usaha kelompok, monitoring dan evaluasi, pembinaan bidang 38

dilakukan secara content analysis, dengan menganalisis transkrip hasil diskusi dan mendeskripsikannya dalam bentuk naratif.

Dalam uraian selanjutnya informan menyatakan bahwa saat ini BKKBN Propinsi mengalami kesulitan untuk memperoleh data tunggakan dari SKPDKB Kabupaten/ Kota. Ikatan antara SKPDKB kabupaten/kota dengan BKKBN Propinsi seolah telah putus. Ikatan tersebut akan terlihat normal kembali apabila BKKBN Propinsi mempunyai akses kepada pihak pemberi bantuan pinjaman modal usaha untuk UPPKS. SKPDKB Kabupaten/kota biasanya menyiapkan data yang sering diminta oleh BKKBN Propinsi dari masing-masing kelompok. Apabila hal ini berjalan lancar maka ikatan antara BKKBN Propinsi dan SKPDKB Kabupaten/Kota semakin baik termasuk kegiatan pelaporan berjalan lancar. Fakta membuktikan sejak dihentikannya bantuan pinjaman modal dari APBN untuk kelompok UPPKS, laporan dari Kabupaten/Kota pun tidak akurat lagi. Situasi ini membuat BKKBN Propinsi mengalami kesulitan dan dialami sejak bantuan pinjaman modal bagi kelompok UPPKS mulai dihentikan. Kebijakan yang ditempuh dalam UPPKS melalui empat kegiatan diantaranya menumbuhkan komitmen dan kepedulian swasta, maupun institusi/lembaga swadaya masyarakat yang ada disemua tingkatan, menumbuhkan sikap mental yang positif dan semangat kewirausahaan dan kemitraan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi produktif, menumbuhkan peluang usaha yang beorientasi pasar untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif, meningkatkan kepedulian dan peranserta berbagai pihak dalam membina dan mengembangkan kewirausahaan keluarga. Kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kebijakan dari BKKBN Pusat yaitu dari segi pengelolaannya, bahwa kelompok UPPKS ini diutamakan dari keluarga yang pra KS dan KS I yang alasan ekonomi sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok tersebut juga untuk memberdayakan keluarga yang kurang mampu untuk bisa berusaha dan meningkatkan cakupan keluarga yang belum ikut KB menjadi peserta KB. Kebijakan yang dilaksanakan dari segi modal bahwa kelompok UPPKS yang sudah ada langsung dimasukkkan dalam daftar direktori online sehingga nanti kalau ingin mendapatkan/mengakses modal dari perbankan b isa dipermudah, tapi kenyataan dilapangan antara yang terdaftar di diderektori dengan yang tidak sama saja itu yang menjadi beban dan harus difasilitasi pendekatan kepada pemberi modal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pemberdayaan ekonomi yang dalam hal ini adalah pemberian bantuan ekonomi yang berkaitan dengan upaya peningkatan akseptor KB terdapat dalam program BKKBN yaitu Usaha Peningkatan Pendapat keluarga Sejahtera (UPPKS). Oleh karena itu dalam pengumpulan data dalam penelitian entry point melalui BKKBN ke kelompok UPPKS. Dalam pengumpulan data pada penelitian dilakukan di 3 kabupaten di Jawa Timur yaitu: Kabupaten Malang, Mojokerto, dan Magetan. Hasil wawancara dengan informan BKKBN Propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa anggota Kelompok UPPKS yang melakukan pinjaman melalui APBN berjumlah 3.689 keluarga. Tahun 2013 tercatat dalam Direktori BKKBN Propinsi Jawa Timur sebanyak 12.140 kelompok dengan jumlah anggota sebesar 161.858 orang. Dari 161.858 anggota keluarga yang tercatat dalam Direktori BKKBN tersebut terdiri dari keluarga prasejahtera sebanyak 81.935 anggota, Keluarga Sejahtera I 61.861 anggota, serta keluarga sejahtera II ke atas sebesar 18.062 anggota. Dari 3.689 anggota kelompok yang memperoleh bantuan pinjaman dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat 396 keluarga yang mendapatkan bantuan pinjaman dari BKKBN Pusat, selain itu terdapat pula bantuan dari BKKBN Propinsi Jawa Timur sebanyak 1.345 keluarga serta bantuan pinjaman lain-lain sebesar 1.948 keluarga. Lebih lanjut informan menyatakan bahwa kelompok UPPKS yang ada di Propinsi Jawa Timur dan selama ini tercatat dalam Direktori BKKBN, saat ini sulit untuk dimonitor karena ada SKPDKB Kabupaten/Kota yang tidak melaporkan kegiatannya secara rutin. Dengan demikian kegiatan UPPKS yang ada di Kabupaten/kota sebagian tidak kelihatan dalam laporan. Menyangkut mengenai tunggakan untuk kelompok UPPKS datanya pun ada di kantor SKPDKB Kabupaten/kota. Yang ada di BKKBN Propinsi hanyalah laporan secara keseluruhan. Secara rinci, menyangkut kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok UPPKS, perkembangan usaha termasuk perkembangan pinjaman dari anggota kelompok menurut informan bahwa semua tercatat di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana (SKPDKB) Kabupaten/kota. 39

Dari hasil Hasil wawancara dengan informan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera kabupaten Malang menyatakan bahwa anggota Kelompok UPPKS yang ada di Kabupaten Malang ada 482 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 7.303 anggota dan jumlah anggota kelompok UPPKS yang dari keluarga pra sejahtera dan KS I sejumlah 4.326 anggota, jadi ada sekitar 59,24% anggota UPPKS dari keluarga pra KS dan KSI. Sedangkan jumlah anggota kelompok UPPKS yang masih berstatus PUS (Pasangan Usia Subur) sebesar 5.973 anggota dari anggota kelompok UPPKS tersebut yang berstatus ikut KB ada 4.958 anggota, jadi sudah 83,01% yang sudah ikut KB. Selanjutnya menurut penuturan informan bahwa tujuan utama UPPKS itu jelas yaitu pertama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota, di Kabupaten Malang diutamakan yang menjadi anggota kelompok UPPKS adalah sudah ber-KB serta meningkatkan kelestarian ber-KBnya. Kedua, untuk meningkatkan kesadaran ber-KB di lingkungan dan anggota keluarganya, sebagai goal yang terakhir Terus yaitu pengentasan kemiskinan dengan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kebijakan dalam pengelolan kelompok UPPKS yang ada di Kabupaten Malang itu mengacu aturan yang sudah baku dari pusat, di Kabupaten ini tinggal melaksanakan saja seperti Mou semua berasal dari pusat. Mekanisme pengorganisasian, pendayagunaan modal bergulir melalui UPPKS adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan hasil produk kelompok UPPKS melalui pembinaan usaha, peningkatan kualitas hasil produksi dengan tidak melupakan tujuan awal yaitu peningkatan cakupan akseptor KB. Proses pembentukan kelompok UPPKS diawali dari pendataan keluarga kurang mampu dan memiliki usaha dilakukan oleh petugas PLKB, dari pendataan tersebut diseleksi dan dlakukan survey kelapangan dengan melihat kondisi kelompok yang sebenarnya yang akan mendapat pinjaman. Setelah petugas PLKB melakukan seleksi terhadap anggota kelompok yang akan pinjam baru pengurus AKU ikut melakukan seleksi kelayakan misalnya pinjam Rp 1 juta dengan melihat penghasilannya agar besarnya pinjaman jangan sampai memberatkan anggota yang akan pinjam, jika ternyata pinjaman tersebut memberatkan maka pinjaman yang sebesar Rp 1.000.000,- diturunkan menjadi Rp 500.000,-. Jenis Usaha UPPKS di Kabupaten Malang antara lain makanan kecil, tas/dompet,

bahan dasar dari enceng gondok, pertanian, mracangan, bengkel, barang bekas/pemulung, peternakan dll. Dana outstanding di kelompok itu sekitar 3 milyar di kelompok pada awalnya dari TakesraKukesra (tahun 2003), kemudian diangsur melalui kantor pos. Sedangkan sisa dana outstanding yang berhasil ditarik kembali oleh BKKBN sekitar 400 juta. Dana tersebut digulirkan kembali kepada kelompok UPPKS yang masih aktif. Adapun modal yang sudah diakses oleh kelompok UPPKS sejumlah Rp 2.731.400.000,- berasal dari AKU Provinsi, AKU Kabupaten dan Koperasi. Jasa pinjaman sebesar 15% , dari dana tersebut 50% digunakan untuk pemupukan modal, 10% untuk operasional (survey kelompok baru) , 20% untuk fee lapangan dan 20% untuk fee tingkat kabupaten, pengurus tingkat kabupaten, sejumlah 20 orang. Dana yang sekarang terkumpul 500 juta , hal ini disebabkan banyaknya dana yang macet sejak tahun 2003. Selain dana APBN juga terdapat dana dari Provinsi Jawa Timur juga digulirkan di kelompok dengan bunga 6% yang pengelolaannya terpisah tidak dikelola AKU. Faktor bunga tidak menjadi masalah, karena dana yang digulirkan melalui AKU dengan bunga 15% kelompok masyarakat yang mengantri untuk mendapat pinjaman untuk usaha cukup banyak. Di Kecamatan Gondang legi Kabupaten Malang pertemuan anggota dan pengurus UPPKS satu bulan sekali, namun ada juga yang pertemuauan sebulan 2 (dua) kali yaitu tgl 13 dan 30, hal tersebut dikarenakan anggota UPPKS mengangsur sebulan 2 kali.. Kegiatannya terdiri dari kegiatan pemberdayaann ekonomi berupa pelatihan untuk menembah ketrampilan , pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh BKKBN, Deperidag, Disnaker, PKK. Apapun jenis ketrampilan misalnya kain perca di jadikan keset, atau tas. Terdapat kendala pada anggota yang usaha pencari barang bekas. kesulitan untuk mencari keterampilan yang khusus. Pelatihan juga dapat diberikan oleh salah satu anggota UPPKS, misalnya salah satu menghias kado untuk lamaran, membuat kue, opak gulung dari ketan. Anggota UPPKS sasarannya utamanya adalah para peserta KB. Dalam memberikan dana pada kelompok kriterianya adalak kelompok yang peserta KBnya minimal 70% sampai 90% ikut KB. Supaya yang sudah menjadi akseptor tidak drop out dan kelestariannya terjamin, ibu yang punya usaha ekonomi produktif bisa mengajukan pinjaman, modal usaha, sedangkan yang belum 40

punya usaha produktif, atau belum ikut KB tapi mereka berkeinginan nanti segera ingin ikut KB diperhatikan juga untuk dipertimbangkan. Dan mereka sudah ikut KB harus jadi motivator bagi masyarakat lingkungannya dan keluarganya dan masyarakat. Setiap bulan, 3 bulan dan 6 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi. Selain diharapkan peningkatan jumlah akseptor KB juga diharapkan terjadi peningkatan kulaitas dari kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik) menjadi kontrasepsi jangka panjang. Adapun pola pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

juga menambah ilmu pengetahuan para anggota kelompok UPPKS. Penanggung jawab program di tingkat kelompok adalah ketua kelompok UPPKS, jika ada kemacetan dalam pengembalian dana akan ditanggung renteng oleh anggotanya. Pada tingkat desa sebagai penanggung jawab untuk kegiatan adalah PLKB/PKB apabila terjadi kemacetan dalam angsuran dari anggota kelompok UPPKS PLKB/PKB ikut membantu menagihkan ke para anggota kelompok UPPKS, sedangkan di tingkat kecamatan sebagai penanggung jawabnya adalah KUPTB/Pengawas PLKB karena bila terjadi kemacetan di tingkat desa dan anggota KUPTB. Pengawas PLKB juga ikut mengurusi sampai angsuran para anggota bisa dilunasi, di tingkat kabupaten Mojokerto yang menjadi penanggung jawabnya adalah kasie/kabid di bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) pada Badan PP dan KB di Kabupaten Mojokerto karena kasie/kabid ini yang menfasilitasi sampai dana bisa dikucurkan di tingkat anggota kelompok UPPKS dan bila terjadi kemacetan ikut bertanggung jawab sampai angsuran bisa dilunasi oleh anggota kelompok UPPKS juga ini sangat menentukan apabila angsuran lancar dana bisa dikucurkan kembali. Mekanisme pemberian bantuan modal, pada awalnya PLKB melakukan pendataan survei pada seluruh keluarga di seluruh Kabupaten Mojokerto, kemudian dipilah-pilah keluarga yang kurang mampu (pra sejahtera dan sejahtera I) yang berusaha dan telah ikut KB. Setelah data terkumpul PLKB melakukan observasi kepada warga yang kurang mampu tersebut dan diberi blangko untuk diisi. Kemudian PLKB membentuk kelompok berdasarkan klasifikasi usaha dari para anggota dalam wilayah tersebut, setiap kelompok terdiri dari 5 anggota kelompok UPPKS untuk meminjamam di pegadaian. PLKB menentukan apakah anggota kelompok itu layak mendapatkan kredit atau tidak berdasarkan hasil observasi tersebut. Adpun prosedur adalah mengisi formulir dan ditandatangani oleh ketua kelompok, PLKB, lurah kemudian disetorkan ke Kantor PP dan KB Kabupaten Mojokerto melalui pengawas PLKB/KUPTB kecamatan, setelah formulir masuk ke kantor PP dan KB Kabupaten Mojokerto oleh kantor PP dan KB Kabupaten Mojokerto difasilitasi ke kantor pegadaian kabupaten Mojokerto, baru setelah berkas lengkap dana bisa cair ke masing-masing kelompok UPPKS.

Sumber : Data Primer 2015, diolah

Kebijakan dalam pengelolan kelompok UPPKS yang ada di Kabupaten Mojokerto itu mengacu aturan yang sudah baku dari pusat, di Kabupaten ini tinggal melaksanakan saja seperti Mou semua berasal dari pusat. Demikian juga dasar yang digunakan untuk menfasilitasi pengambilan dana misalnya “Krista” dari Pegadaian adalah MOU dari pusat dan Kabupaten Mojokerto tidak membuat MOU di tingkat kabupaten. Tujuan program bantuan bidang ekonomi (UPPKS) adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang kurang mampu (pra sejatera dan sejahtera I) menjadi sejahtera. Manfaatnya bisa menambah pendapatan ekonomi keluarga dan

41

Pengawasan dilakukan secara berjenjang terdiri dari tingkat Kabupaten Mojokerto pengawasan dipimpin langsung oleh kepala Badan PP dan KB Kabupaten Mojokerto, tingkat kecamatan pengawasan dilakukan oleh KUPTB/Pengawas PLKB, tingkat kelurahan pengawasan dilakukan oleh PLKB wilayah setempat. Monitoring dilakukan setiap bulan 1 (satu) sekali yaitu pada waktu ada pembinaan di tingkat Kabupaten dimana seluruh KUPTB maupun PLKB seluruh Kabupaten Mojokerto hadir pada waktu pembinaan tersebut. Jenis Usaha UPPKS di kabupaten Mojokerto antara lain Makanan kecil, Souvenir, telur asin, bengkel, sablon, bordir dll. Bentuk program pemberdayaan masyarakat miskin di kabupaten Mojokerto yang saat ini bisa di akses kelompok UPPKS adalah berupa pinjaman diberi nama program pinjaman “Krista” melalui Pegadaian, besar bantuan yang diberikan yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- untuk per kelompok dengan anggota kelompoknya 5 orang dan suku bunganya 1 % per bulan atau 12 % per tahun.Adapun cara pemberian dana bantuan modal adalah dengan jalan bahwa pihak pegadaian langsung mencairkan dananya lewat ketua kelompok UPPKS masing-masing. Program UPPKS sampai saat ini jumlah anggotanya ada 176 kelompok UPPKS , hanya 16 kelompok UPPKS yang sudah mendapatkan akses modal dari penggadaian. Namun sejak tahun 2010 akses modal dari penggadaian itu macet dengan alasan pengembalian modal macet sebesar Rp. 400 juta. Hal tersebut berimbas pada kelompok UPPKS walaupun kelompok UPPKS itu tidak pernah menunggak angsurannya, sehingga yang seharusnya kelompok UPPKS bisa mencairkan pada tahapan II tidak bisa dicairkan menunggu angsuran yang menunggak seluruhnya menyetorkan kembali ke pegadaian, baru setelah itu dana bisa dicairkan. Dalam waktu dekat akan di akses modal dari BRI dengan nama KUR (Kredit Usaha Rakyat), tapi modal sulit di akses karena terlalu persyaratan menyulitkan. Selain itu dana bantuan dari PNPM Mandiri dengan besar pinjaman per orang 1 juta, dana bantuan modal dari P3EL yang diberikan per kelompok usaha sebesar Rp 25.000.000,-. Namun demikian kesinambungan keberadaan sumberdana pemberdayaan ekonomi untuk masyararakat kurang mampu/miskin di kabupaten Mojokerto tidak ada. Pembinaan kadang-kadang dilakukan 3 bulan sekali, namun ada program berkunjung

sebulan bisa dilakukan 3-4 kali. Materi pembinaan tentang UPPKS, misalnya membahas tentang dana yang belum cair. Anggota juga terkadang menanyakan tentang KB, pelaporan KB. Setiap bulan selalu koordinasi dengan subsub KBD yang ada di desa. Pelatihan mengenai pemasaran dirasakan kurang, pernah dilakukan pelatihan tersebut oleh Disperindag tapi hanya formalitas/ sosialisasi saja. Pembinaan dalam upaya peningkatan KB dilakukan oleh PLKB, yang dilakuan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sebenarnya bisa saja diisi oleh petugas kesehatan untuk sosialisasi program atau menembah wawasan pengetahuan kesehatan, tapi selama ini belumdilaksanakan. Anggota kelompok sangat mengharapkan sosialisasi atau penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tidak hanya tentang KB tapi juga mengenai kesehatan secara umum. Di kabupaten Mojokerto masyarakat miskin yang ikut dalam kelompok UPPKS tidak ada persayaratan tentang KB apa yang dipakai saat ini, Bagi anggota kelompok UPPKS yang belum menjadi akseptor KB di motifasi untuk menjadi akseptor KB, kemudian yang sudah menjadi akseptor KB yang belum menggunakan KB efektif di arahkan menjadi akseptor efektif. Bagi anggota UPPKS dampak dari segi ekonomi meningkatkan penghasilan bagi anggota yang kurang mampu/miskin. Tetapi dari sisi pemberdayaan ekonomi pada masyarakat miskin masih belum memenuhi harapan karena belum bisa memberikan akses modal yang dibutuhkan oleh kelompok UPPKS secara lebih luas. Indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berhasil apabila sudah bisa meningkat penghasilannya, bisa mendapatkan akses modal, angsurannya lancar dan usahanya jalan terus, pemasaran produknya berjalan lancar.Dampak bagi program KB terlihat dengan meningkatnya pencapaian program KB baik itu KB baru maupun KB konversi dimana setiap PLKB, KUPTB/ Pengawas PLKB dan Badan PP dan KB Kabupaten Mojokerto dibebani KKP (Kontrak Kinerja Program) yang setiap bulan akan dievaluasi pencapaian kinerjanya dan diakhir tahun KKP tersebut harus tercapai. Dari sisi program KB dalam meningkatkan akseptor KB diharapkan dapat memenuhi sasaran karena anggota kelompok UPPKS yang belum ikut KB diharapkan untuk ikut KB.Namun demikian menurut responden anggota kelompok UPPKS , 56,0% menyatakan keikutsertaan dalam kelompok UPPKS tidak berdampak terhadap keikutsertaan KB. 42

dari program UPPKS pada kelompok adalah tanggung jawab bersama atau tanggung renteng, apabila salah satu dari kelompok tersebut ada yang tidak bayar maka kelompok secara bersamasama menanggung dari anggota yang tidak bayar tersebut. Kemudian yang menjadi penanggung jawab di level kelurahan adalah PLKB/PKB, untuk level kecamatan adalah KUPTB/Pengawas PLKB sedangkan untuk penanggung jawab di level Kabupaten adalah Kasie dan Kabid ketahanan keluarga sejahtera. Mekanisme pemberian bantuan modal awalnya PLKB melakukan pendataaan survei pada seluruh keluarga di seluruh Kabupaten. Dari data tersebut kemudian oleh PLKB dipilah-pilah keluarga yang kurang mampu (pra sejahtera dan sejahtera I) yang berusaha dan telah ikut KB. Setelah data terkumpul PLKB melakukan observasi kepada warga yang kurang mampu tersebut dan diberi blangko untuk diisi. Kemudian PLKB membentuk kelompok berdasarkan klasifikasi usaha dari para anggota dalam wilayah tersebut, setiap kelompok terdiri dari maksimal 10 anggota PLKB menetukan apakah anggota kelompok itu layak mendapatkan kredit atau tidak berdasarkan hasil observasi tersebut. Kemudian calon anggota mengisi formulir dan ditandatangani oleh ketua kelompok, PLKB, lurah kemudian disetorkan ke Kantor PP dan KB Kabupaten Magetan melalui pengawas PLKB/KUPTB kecamatan.Setelah formulir masuk ke kantor PP dan KB Kabupaten Magetan oleh kantor PP dan KB Kabupaten Magetan diserahkan ke BPD Jatim di Kabupaten Magetan, baru setelah berkas lengkap dana bisa cair melalui ke kantor PP dan KB Kabupaten Magetan diberikan ke masing-masing kelompok dengan sepengetahuan PLKB, KUPTB. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dengan dibentuknya Tim Pokjanal di masingmasing tingkatan. Tim Pokjanal tersebut di tingkat Kabupaten Magetan sebagai ketua adalah kepala Badan PP dan KB Kabupaten Magetan, wakilnya adalah kepala bidang keluargra sejahtera, dan sekretaris adalah sub bidang ketahanan keluarga. Di tingkat kecamatan sebagai ketua KUPTB/Pengawas PLKB dan di tingkat kelurahan sebagai ketua adalah PLKB wilayah setempat. Jenis Usaha UPPKS Kabupaten Magetan antara lain makanan kecil, pertanian, peternakan, mracangan dll. Program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) program ini berawal dari takesra, kukesra. Program UPPKS ini dimulai pada tahun 2002 dengan bunga 12 %

Adapun pola pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Mojokerto adalah sebagi berikut : Sumber : Data Primer 2015, diolah

Kebijakan dalam pengelolan kelompok UPPKS yang ada di Kabupaten Magetan itu mengacu aturan yang sudah baku dari pusat, yang ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten Magetan dengan dilakukan MOU antara pemda Kabupettten Magetan dengan Kantor PP dan KB dimana telah dikeluarhan Peraturan Bupati No.37 tahun 2010 tentang sumber dana kelopok UPPKS atau Kelompok Usaha Kecil dan Menegah (KUKM) . BKKBN Pusat telah melakukan MOU kerjasama dengan penggadaian, BRI, Askes, dll tapi kerjasama (MOU) tersebut tidak dilaksanakan oleh Kantor PP dan KB Kabupaten Magetan karena dana dari APBD Kabupaten Magetan telah mencukupi tanpa harus mencari sumber dana yang lain. Keberadaan sumber dana pemberdayaan masyarakat terjaga kesinambungannya karena tertuang dalam Peraturan Bupati No. 37 tahun 2010 dimana dalam peraturan tersebut harus dibentuk Pokja dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga di tingkat Kelurahan yang telah mempunyai topoksi masing-masing untuk menjaga kesinambungan dari dana UPPKS/KUKM tersebut. Tujuan dan manfaat dari UPPKS adalah untuk memberdayakan para keluarga yang dulunya ikut akseptor KB utamanya dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera I diberdayakan tahapannya menjadi keluarga sejahtera II dan sejahtera III.Yang menjadi penanggung jawab 43

per tahun. Pada perjalanan memberdayakan masyarakat sangat berhasil yang dulu pada awal program dananya sebesar Rp 400.000.000,- tapi setelah dievaluasi pada tahun 2008 sebesar Rp 2,5 milyat. Bersamaan dengan pemilihan Bupati yang baru pada tahun 2010 melihat keberhasilan program tersebut dan bahkan bisa menyumbangkan PAD Kab. Magetan maka Bupati yang baru berani menambah modal UPPKS lagi sebesar 2,5 milyad, jadi modal keseluruhan berjumlah 5 milyad dan diubah namanya menjadi KUKM. Selain dirubah namanya bunganya juga diturunkan yang dulu 12 % per tahun menjadi 6 % per tahun. Bentuk dari program bantuan modal berupa uang tunai yang diberikan pada kelompok usaha yang anggotanya dari para keluarga kurang mampu pra sejahtera dan sejahtera I dan di syaratkan yang telah mengikuti KB. Dana tersebut diberikan pada tahap awal sebesar Rp 5 juta per kelompok, tahan II Rp 10 juta, tahap III Rp. 15 juta, tahap IV Rp 20 juta dan tahap V sebesar Rp. 25 juta.Prosedur pelaksanaan mendapatkan dana dari UPPKS adalah pada awalnya PLKB melakukan pendataan kepada seluruh warga, dari data tersebut kemudian oleh PLKB dipilah-pilah keluarga yang kurang mampu (pra sejahtera dan sejahtera I) yang berusaha dan telah ikut KB. Setelah data terkumpul PLKB melakukan observasi kepada warga yang kurang mampu tersebut dan diberi blangko untuk diisi. Kemudian PLKB membentuk kelompok berdasarkan klasifikasi usaha dari para anggota dalam wilayah tersebut, setiap kelompok terdiri dari maksimal 10 anggota, setelah dibentuk kelompok dan para anggota sudah mengisi blangko yang telah disediakan oleh Kantor PP dan KB kabupaten Magetan lalu data tersebut ditanda tangani oleh ketua kelompok masing-masing, lurah setempat dan ditanda tangani pula oleh PLKB lalu data tersebut melalui KUPTB/pengawas PLKB kecamatan menyetorkan ke kantor PP dan KB Kabupaten Magetan. Jenis sumber dana/modal pemberdayaan masyarakat yang ada di kabupatem Magetan yaitu selain dari kantor PP dan KB Kabupaten Magetan ada yang dari koperasi wanita ini harus membentuk koperasi terlebih dahulu baru bisa mengajukan dana sebesar Rp 25 juta per kelompok koperasi. Dana dari PNPM Mandiri bentuknya berupa pembangunan fasilitas umum (jalan) yang ada diwilayah masyarakat yang kurang mampu.Yang memfasilitasi ketersediaan dana tersebut adalah dari pusat awalnya berupa bantuan dana untuk kelompok takesra dan

kukesra, kemudian dana tersebut diputar digulirkan kekelompok UPPKS hingga dananya mencapai Rp. 2,5 milyad.Kemudian ada dana lagi dari APBN yang setiap kelompok mendapatkan kucuran dana Rp. 5 juta dan pada tahun 2009 dihentikan. Keberhasilan program tersebut belum sesuai dengan tujuan dan sasaran yaitu meningkatkan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).Dalam pelaksanaannya belum seluruh keluarga yang kurang mampu bergabung dalam kelompok UPPKS/KUKM sehingga pemanfatan modal masih jauh dari harapan. Monitoring dilakukan setiap bulan 1 (satu) sekali yaitu pada waktu ada pembinaan di tingkat Kabupaten dimana seluruh KUPTB maupun PLKB seluruh Kabupaten Magetan hadir pada waktu pembinaan tersebut.Setiap ketua pokja di level kecamatan maupun kelurahan ditanya tentang permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Bagi anggota kelompok UPPKS yang belum menjadi akseptor KB di motivasi untuk menjadi akseptor KB, kemudian yang sudah menjadi akseptor KB yang belum menggunakan KB efektif di arahkan menjadi akseptor efektif. Selain memotivasi menjadi akseptor KB para anggota juga dimotivasi untuk memeriksakan kandungannya melalui pemeriksaan pap smear. Dampak dari segi ekonomi adalah dapat memberdayakan masyarakat yang ikut program UPPKS/KUKM dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dengan alasan ekonomi akan meningkat tahapannya menjadi sejahtera II atau III. Juga mendidik masyarakat untuk mandiri dan medidik masyarakat untuk tertib administrasi.Dampak bagi program KB dapat meningkatkan pencapaian program KB baru maupun KB konversi dimana setiap PLKB, KUPTB/ Pengawas PLKB dan Badan PP dan KB Kabupaten Magetan dibebani KKP (Kontrak Kinerja Program) yang setiap bulan akan dievaluasi pencapaian kinerjanya dan diakhir tahun KKP tersebut harus tercapai. Pelaksanaan program UPPKS/KUKM di Kabupaten Magetan diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga/ masyarakat secara maksimal utamanya keluarga/masyarakat yang kurang mampu (keluarga pra sejahtera dan sejahtera I alasan ekonomi) berdasarkan usahnya masing-masing. Partisipasi dari lintas sektorar/ Dinas lain untuk ikut membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga/masyarakat 44

sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Masih ada 15% dari responden anggota kelompok UPPKS menyatakan keikutsertaan dalam kelompok UPPKS tidak berdampak terhadap kesejahteraan keluarga dan 25% menyatakan tidak ada dampak keikutsertaan ber KB. Adapun pola pengelolaan usaha pendapatan keluarga sejahtera di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga pada kelompok keluarga miskin melalui BKKBN melaksanakan program UPPKS yaitu sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum Ber KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan KKBS, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi Produktif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa anggota UPPKS masih diutamakan adalah perempuan, karena perempuan merupakan sasaran utama dalam akseptor KB, disamping itu ada anggapan perempuan lebih dapat dipercaya dalam pengelolaan uang dan mengangsur dana pinjaman kelompok. Keanggotaan dari kelompok UPPKS adalah Pasangan Usaha Subur (PUS) yang terbanyak adalah dari keluarga miskin (Pra KS dan KS1), tapi juga terdapat anggota kelompok dari mampu (KS3) . Kelompok yang terdiri gabungan dari keluarga miskin dan mampu di lapangan terlihat lebih bisa bertahan dan berkembang di bandingkan dengan yang seluruh anggotanya adalah keluarga miskin. Hal ini disebabkan untuk pembayaran angsuran adalah tanggung renteng, dimana jika ada kemacetan pembayaran angsuran di kelompok maka anggota kelompok lainnya akan ikut menanggungnya. Prasyarat lain untuk menjadi anggota kelompok adalah harus mempunyai usaha, dengan harapan jika sebelum menjadi anggota kelompok sudah mempunyai usaha, maka kesinabungan untuk pengembangan usaha dan kelancaran dalam mengangsur dana lebih mudah terlaksana. Karena pembentukan pada bebrapa kelompok sebenarnya bukan benar-benar bentukan baru, tapi dari kelompok usaha yang sudah ada. Banyak keluarga miskin tidak mempunyai usaha, jika melihat salah satu syarat menjadi anggota adalah mempunyai usaha mereka menjadi tidak terjangkau pada program ini. Ke depan mungkin perlu dipikirkan program UPPKS untuk lebih banyak terjangkau pada keluarga miskin, kenaggotaan kelompok mugkin tidak pelu semuanya sudah mempunyai usaha di awal . Sasaran kelompok UPPKS adalah PUS, Keluarga miskin diutamakan adalah perempuan, mempunyai usaha dan mendapat rekomendasi dari kepala desa. Dalam kriteria anggota kelompok UPPKS perlu dipertimbangkan adanya keluarga miskin yang belum mempunyai usaha

Sumber : Data Primer 2015, diolah

Program-program penanggulangan kemiskinan cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin sebagai program kompensasi atas pencabutan subsidi. Program pembangunan yang dijalankan pemerintah terdapat kelemahan yang fundamental dalam mengentaskan kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat miskin harus dirancang berdasarkan analisa yang mendalam tentang kemiskinan dan faktor sosial ekonomi lainnya. Masyarakat menjadi miskin bukan karena malas, melainkan karena produktifitasnya rendah. Produktivitas yang rendah itu diakibatkan oleh kurangnya akses dalam bidang ekonomi (modal), kesehatan dan pendidikan. salah satu jalan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Dan salah satu caranya adalah dengan membuka akses modal kepada masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mengakumulasi modalnya hingga semakin meningkat sehingga kesejahteraan akan meningkat. 45

untuk bisa akses terhadap program ini misalnya dengan perbandingan 80% untuk yang mempunyai usaha dan 20% gakin yang belum mempunyai usaha. Dalam kelompok UPPKS perbandingan antara keluarga miskin dan mampu sekitar 70% - 30%. Dari diskusi pengalaman kelompok yang anggotanya terdiri keluarga miskin saja cenderung kurang dapat berjalan dibandingkan de ngan kelompok yang anggotanya gabungan antara keluarga miskin dan mampu. Kelompok dikelola oleh pengurus minimal 4 (empat) orang kader, yang terdiri dari Ketua dan 3 ( tiga) atau disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, sedangkan masing-masing kelompok rata-rata terdiri 10-20 anggota kelompok. APBD propinsi seperti di Jawa Timur dimana dana tersebut di kelola oleh Koperasi Wanita. Kabupaten lain yang belum mendapatkan dana APBD Kabupaten /Kota atau Propinsi, mengupayakan berbagai dana dari seperti Perbankan, Pegadaian dengan “Krista”, PNPM , Alokasi Dana Desa (ADD), PKK, Dari hasil FGD ada sumberdana yang belum dimanfatkan secara maksimal misalnya dana Coorporate Social Responability (CSR), sumberdana lain dari Dinas atau lintas sektor misalnya Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Lain-lain. Dalam pendanaan, untuk kelompok UPPKS dengan peminjaman tahap 1 dimana usaha masih tahap awal dan anggota kelompok biasanya dari Pra KS dan KS-1 pendanaan yang memungkinkan berasal dari APBD dikarenakan persyaratan mudah untuk di akses pada kelompok tersebut. Sedangkan pendanaan dari Perbankan, Pegadaian biasanya diakses oleh kelompok UPPKS pada tahap selanjutnya ( Tahap III dan selanjutnya), karena pada tahap ini usaha dan kondisi keluarga anggota kelompok sudah lebih mapan, sehingga dapat akses terhadap sumber modal. Persyaratan dari Perbankan dan Pegadaian salah satunya adalah adanya Agunan, dimana persyaratan ini sulit dipenuhi oleh kelompok UPPKS yang tahap BPD Jawa Timur wilayah Kabupaten Malang menjelaskan dalam FGD, khusus untuk pendanaan UPPKS dimana ditujukan pada keluarga miskin, agunan bisa dari 1/3 dana yang dipinjam yang kemudian akan dikembalikan pada saat angsuran pinjamam sudah selesai. Walau ini baru taraf wacana dan belum dilaksanakan, tapi wacana ini memungkinkan untuk ditindaklanjut sebagai upaya untuk mendapatkan modal.

Dalam pembentukan kelompok sistem yang sudah dibentuk oleh BKKBN sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa kabupaten tidak dapat melaksaakan dengan baik karena persoalan diantaranya keterbatasan jumlah PLKB saat ini. Kelompok yang terbentuk tidak selalu adalah kelompok yang benar-benar baru, banyak juga kelompok usaha ini sudah berjalan terlebih dahulu baru kemudian menjadi kelompok UPPKS. Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok adalah keterkaitan pembentukan kelompok dengan program KB mengingat saat ini anggkota kelompok tidak harus sudah ber KB. Nampak dibeberapa daerah diutamakan pemberdayaan ekonominya sehingga untuk program KB sering terabaikan. Misalnya PP dan KB Magetan untuk sumber modal cukup karena adanya dana APBD yang cukup besar, hanya saja pengolalaan dilakukan oleh PP dan KB kabupaten menyebabkan waktu provider banyak tersita untuk mengurusi proses pendanaan kelompok UPPKS sehingga kurang bisa fokus ada program KB yang menjasi Tupoksinya. Tapi saat ini sedang diupayakan untuk ditunjuk Lembaga lain sebagai pengelola permodalan. Untuk dapat menjangkau kelompok yang berada di tingkat akar rumput (grass root level) diperlukan sualu lembaga yang dapat menjadi penghubung dan menjembatani kebutuhan kelompok. Selain menyediakan jasa pendampingan lembaga ini harus mampu mengakomodasi dan menfasilitasi kebutuhan kelompok akan modal yang cepat, ringan dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Lembaga yang dianggap mampu untuk melakukan tugas tersebut, sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat yang telah dilembagakan dengan budaya keuangan. Wujud dari transformasi tersebut adalah terbentuknya lembaga yang khusus menangani jasa keuangan untuk kredit mikro. Keberadaan dan peran dari lembaga keuangan mikro tersebut belum banyak dikenal dan banyak berarti bagi masyarakat, namun LKM mempunyai prospek yang sangat bermanfaat dan dari pengalaman di negara lain membuktikan bahwa LKM sangat cocok sebagai motivator dan fasilitator jalannya usaha mikro. Dengan adanya LKM, kepentingan kelompok akan lebih terayomi, namun keberadaan LKM harus terus ditumbuhkan dan dikembangkan. LKM juga harus diberikan daya, baik dari sisi capacity building , maupun sarana dan prasarana yang menunjang menunjang sehingga dapat menjadi mitra pendamping keuangan bukan bank. 46

Pada mulanya sebelum adanya program UPPKS di awali dengan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) dimana cakupan anggotanya adalah PUS yang merupakan akseptor KB ,tapi diawal tahun 1990 diubah menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera dengan cakupan yang lebih luas, antara lain dengan melibatkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber KB, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan keluarga lain yang peduli menjadi anggota kelompok UPPKS. Dari hasil penelitian UPPKS yang berjalan dengan baik terdapat tersebar di kabupaten daerah penelitian. Sebagian besar kelompok yang ada berjalan dengan baik terutama pemberdayaan ekonominya. Untuk Upaya dalam rangka peningkatan cakupan KB terlihat kurang optimal. Dalam Struktur organisasi BKKBN / PP dan KB di kabupaten sudah melibatkan lintas sektor seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Perbankan, Koperasi dll. Tapi pada kenyataan lapangan BKKBN / PP dan KB kabupaten/ Kota terkesan lebih banyak berperan sendiri, belum terlihat koordinasi diantara Dinas terkait dalam pengelolaan UPPKS. Kalaupun Dinas terkait misalnya Disperindag melakukan pembinaan pada kelompok UPPKS lebih karena kelmpok tersebut juga merupakan binaan Dinas tersebut. Satu kelompok pemberdayaan ekonomi (UPPKS) dapat menjadi kelompok binaan dari beberapa instansi. Pengorganisasian sebaiknya dengan melibatkan lintas sektor terkait misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Pertanian,Sosial Perbankan dan Dinas Kesehatan dll. Bentuknya dapat nota kesepakatan yang dituangkan dalam SK Bupati. Sedangkan bentuk MOU ada konsekuensi pada pembiayaan pada institusi dalam hal ini BKKBN, sehingga perlu pemikiran lebih lanjut. Sebagai “leader” disepakati tetap BKKBN dan jajarannya seperti hasil FGD dengan lintas sektor di tingkat kabupaten di daerah penelitian. Pengorganisasian dimulai level Pusat, Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa. Pembinaan dibagi menjadi 2 yaitu pembinaan dalam pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan di bidang KB dalam rangka peningkatan akseptor KB. Pemberdayaan ekonomi terlihat menjadi fokus dalam kegiatan kelompok UPPKS seperti pembinaan dalam meningkatan ketrampilan dalam melakukan usaha sesuai dengan jenis usaha, pelatihan manajemen

keuangan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Perbankan. Sedangkan pelatihan untuk pemasaran hasil produksi kelompok UPPKS walaupun ada di beberapa kelompok tapi masih dirasakan sangat kurang oleh kelompok.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Di Kabupaten / Kota Program Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berdasarkan kebijakan Pusat yaitu RPJMN 2004 – 2009 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 332/HK.010/F3/2008. Tidak semua kabupaten/ kota menindaklanjuti peraturan pusat dengan peraturan di tingkat daerah. Proses pembentukan kelompok UPPKS dilakukan oleh PLKB dengan melakukan surnei dan seleksi berdasarkan kriteria secara umum sasaran adalah Keluarga miskin (Gakin) dan Pasangan Usia Subur (PUS.) dengan kriteria: Diutamakan wanita, Mempunyai usaha (80% 20%), Keluarga miskin –mampu (70% - 30%), Komitmen untuk menjadi akseptor KB atau motivator KB. Untuk kesinambungan kelompok sagat dipengaruhi adanya sumber modal. Sumber modal yang dapat diakses untuk pemberdayaan ekonomi: pemerintah: APBN, APBD, perbankan : BRI, BPD dll, perum Pegadaian : Krista, Lain-lain : Coorporate Social Responability (CSR ), PNPM Mandiri, Alokasi Dana Desa (ADD) dll. Untuk kemudahan mendapat modal untuk UPPKS adalah sumber modal dari APBN dan APBD karena persyaratan yang lebih memungkinkan untuk Gakin dan kesinambungan lebih bisa diharapkan. Dana CSR belum dimanfaatkan secara optimal. Persepsi masyarakat terhadap tujuan bantuan bidang ekonomi (UPPKS) adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberi modal kerja dan melatih kewirausahaan. Masyarakat (anggota UPPKS) termasuk petugas kesehatan (bidan, dokter puskesmas) kurang tersosialisasi dengan tujuan UPPKS terkait dengan program KB. Untuk fisibilitas pelaksanaan program UPPKS, jika melihat kondisi dilapangan program pemberdayaan ekonomi sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya Gakin dan melihat kelompok UPPKS yang ada program ini sangat memungkinkan untuk di implementasikan. Sebagai Leader dalam program UPPKS sebaiknya tetap BKKBN. Proses pembentukan kelompok sebagian besar sudah berjalan dengan 47

sistem yang berlaku yaitu melalui PLKB dengan kriteria yang ditentukan. Untuk pembiayaan banyak sumber modal dapat diakses untuk pemberdayaan ekonomi antara lain dari APBN, APBD, Perbankan, Perum pegadaian, PNPM, CSR, ADD dll. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa untuk Gakin pembiayaan dari APBN atau APBD paling mudah di akses karena persyaratan yang relatif mudah dan ringan. Untuk pembinaan BKKBN dapat melakukan dengan kerjasama lintas sektor, khusus pembinaan kelmpok di bidang KB dan kesehatan dapat dilakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Jajarannya. UPPKS memberikan dampak pada peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan anggotanya, sedangkan dampak terhadap program KB khususnya peningkatan akseptor KB belum optimal. Perlu adanya Indikator untuk menilai keberhasilan suatu kelompok UPPKS. Usulan indikator keberhasilan adalah : peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan cakupan akseptor KB, peningkatan kualitas akseptor KB dan tingkat drop out akseptor KB.

UPPKS. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Emil. 2010. Sosialisasi KB di Gakin Masih Kurang.Situs Resmi, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Irma Susanti at al. 2001. Manfaat Hasil Penyuluhan Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) Dalam Upaya pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 350. Jamaris J. 2001. Pengembangan Model Pembinaan Kelompok UPPKS. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Volume 7 No. 28 Halaman 111-124. Oesman, Hadriah 2009. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB bagi Keluarga. Maharani C. 2001. Peran Modal Sosial Dalam pemberdayaan Masyarakat Melalui UPPKS. Jurnal Sosial Vol.6 No.3.. Patta Johnny et al. 2008. Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus: Kota Bandung. Policy Planning and Development Management, School of Architecture, Planning and Policy Development, Labtek IXA Institut Teknologi Bandung. Sabrur. Soenardi R. 2009. Program KB dan Masa Depan Bangsa Sri Warsono. Trisna M. 2011. Model Peningkatan Kemampuan Berwirausaha Pada Masayarakat Miskin Melalui Revitalisasi Kelompok Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Jurnal E- Journal Vol. 21 No. 3 Published : 2011-12

Saran Kebijakan Pusat untuk UPPKS ditindak lanjuti ditingkat Kabupaten / Kota. Dalam Pengorganisasian melibatkan lintas sektoral terkait ( Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas sosial dll) dengan nota kesepakatan. Pembinaan KB melibatkan Dinas Kesehatan agar dapat dimanfaatkan lebih optimal tidak hanya pembinaan Keluarga Berencana, tapi juga dengan pembinaan Kesehatan lain yang berkaitan ( Sertifiat PIRT, penyuluhan PHBS, zat pewarna makanan berbahaya, survellance) atau Kesehatan secara umum (Sosialiasi Program Kesehatan). Pendampingan oleh pendamping (PKK, LSM atau lembaga lain) setelah kelompok terbentuk. Perlu adanya indikator untuk menilai keberhasilan suatu kelompok. DAFTAR PUSTAKA Adianto. 2010. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program UPPKS di Kota Pekanbaru. Jurnal Kebijakan Publik Vol. 1 No. 1 BKKBN.2004 KB dan Kesehatan Reproduksi. BKKN. 2006. Buku Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok 48