RINGKASAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANSUS DESA DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2012/2013 KE NEGARA BRASIL TANGGAL 26 AGUSTUS- 1 SEPTEMBER 2012
Membangun dari Bawah: Pemberdayaan Komunitas Perdesaan dalam Sistem Ketatanegaraan Brasil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah melakukan kunjungan kerja ke Brasil pada tanggal 26 Agustus -1 September 2012. Anggota Dewan telah melihat secara langsung mengenai pengelolaan desa dan perdesaan di Brasil yang dinilai lebih baik sehingga ada pelajaran untuk diaplikasikan di Indonesia. Selama di Brasil, delegasi DPR RI telah mengadakan kunjungan ke : 1. Parlemen Brasil (Dengan Komisi Pemerintahan Daerah) 2. Kementerian Perkotaan 3. Kantor Sekretariat Kepresidenan (yang menangani isu hubungan antara Pemerintah Federal dengan negara bagian), bertemu dan berdiskusi dengan Paula Losada Ravanelli dari Divisi Hubungan Antarlembaga, dan Ana Carolina Lorena dari International Advisor of SAF/SRI, dan IPEA (Lembaga Penelitian Ekonomi Terapan). 4. Municipal Foz Do Iguazu, bertemu pejabat-pejabat Municipal Foz Do Iguazu. 5. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasil. Adapun hasil-hasil/temuan-temuan menarik selama kunjungan kerja di Brasil antara lain adalah : 1. Komunitas-komunitas di bawah Kota di Brasil yang mencakup perkotaan dan perdesaan diorganisir sebagai dewan-dewan kelas sosial dan fungsional. Relevansi untuk Undang-Undang tentang Desa di Indonesia adalah bahwa pengaturan tentang desa di Indonesia bisa mengadaptasi seperti di Brasil yaitu dalam pembentukan semacam Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa (MPRDes) dengan mengkomodasi kelompok-kelompok kepentingan masyarakat desa dan adat (petani, nelayan, buruh perkebunan, perempuan, pengrajin, pemuda, pemuka adat, dll) ke dalam dewan-dewan tingkat desa yang dipilih secara demokratis, 1
dengan mekanisme musyawarah (di luar mekanisme pemilihan kepala desa). Di mana pimpinan dewan tadi membentuk MPRDes yg akan menjalankan kekuasaan secara bersama-sama dengan Kepala Desa. 2. Di Brasil kota itu mencakup wilayah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural), serta adanya interest groups, sebagai contoh daerah Iguacu di Brasil tidak ada misalnya si X mewakili konstituen di Kecamatan A, B, dan C tetapi berkampanye untuk seluruh wilayah Iguasu. Jadi berkampanye untuk semua interest groups yang ada di kota itu, sasarannya adalah interest group seperti petani, nelayan, tour guide, jadi sektoral bukan teritorial. Teritorial berhenti pada level kota. 3. Ada dua jenis pemilu di Brasil: pemilu eksekutif dan legislatif yang hukumnya wajib, jadi tidak boleh ada golput. Pemilu yang merupakan hak, adalah pemilu untuk memilih dewan-dewan dari unit-unit yang bersifat sektoral, seperti sektor tani, nelayan, sektor-sektor dari fungsi sosial dan kelas sosial. Jabatan Presiden, gubernur, walikota, DPR, DPRD dan Senat pemilihannya bersifat wajib. Sementara itu jabatan dewan-dewan yang pemilihannya bersifat hak adalah 2 tahun. 4. Tidak ada dana publik untuk mendanai pemilu eksekutif dan legislative. Partai mendanai sendiri dari dana yang dihimpun dari anggotanya, kemudian dana kampanye itu diuji oleh akuntan publik. Sedangkan donasi dari perusahaan hanya diijinkan maksimal sebesar 10% dari profit selama periode tertentu (setahun). 5. Para kandidat 3 bulan sebelum pemilihan mempresentasikan terkait dana kampanye yang akan dihabiskan menjelang pemilihan. Kalau kurang dari yang sudah dipresentasikan tidak masalah tapi apabila lebih dari yg sudah dipresentasikan maka akan dikenakan diskualifikasi. 6. Bagaimana interaksi antara legislatif dengan rakyat, serta berbagai dewandewan sektoral, sektor fungsi dan kelas sosial untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Dewan-dewan itu mempunyai hubungan dengan eksekutif dan legislatif. 7. Dewan yang ada di Brasil dipilih dari bawah (tingkat kota/municipal) langsung oleh rakyat kemudian mereka memilih (di antara anggota yang terpilih) untuk tingkat Negara Bagian dan tingkat negara Federal. Di Indonesia pemilihan Dewan-dewan tersebut sama dengan memilih utusan golongan di MPR pada waktu lalu. Jadi keberadaan dewan di tingkat kota sama dengan keberadaaan MPR. Yang berbeda adalah proses pemilihan anggotanya bersifat langsung dalam areal golongan/kelas sosial dan fungsional, mulai dari tingkat kota. 8. Walikota dan dewan-dewan menunjuk orang untuk bertemu di suatu forum tertentu untuk memilih wakil ketua dan sekretaris dewan dan sekretaris. Akan tetapi presiden/ketua dewannya dipilih oleh rakyat secara langsung. Keberadaan anggota dewan tidak digaji oleh Negara.
2
9. Pemilihan gubernur dan walikota dilakukan pada hari yang sama dan 4 jam setelah pemilihan hasilnya sudah diketahui hasilnya. 10. Dari hasil diskusi dengan IPEA, delegasi mendapatkan data klasifikasi dewan-dewan di Brasil berdasarkan Area Tematik kebijakan Publik tercantum dalam tabel: Nama
Dewan
Jumlah Anggota Dewan
Proporsi Anggota Dewan
Social Politik
Dewan Nasional Perlindungan Sosial Dewan Nasional Kebijakan Budaya Dewan Nasional Bantuan Sosial Dewan Nasional Kesehatan Dewan Nasional Penyandang Cacad Komisi Nasional Pemberantasan Pekerja Anak Dewan Nasional Hak Anak dan Remaja Dewan Nasional Keamanan Publik Dewan Nasional Pemuda Dewan Nasional Lanjut Usia Dewan Nasional Keamanan Pangan dan Gizi Dewan Nasional Hak Asasi Manusia
331
43,2
Jaminan Hak
Dewan Nasional Pemberantasan Diskriminasi, dan Promosi Hak Lesbian, Gay, Waria, dan Transeksual Dewan Nasional Hak Perempuan Komisi Nasional Masyarakat Tradisional Dewan Nasional Kebijakan Penduduk Asli Dewan Nasional Kesetaraan Ras
115
15
Pembangunan ekonomi
140
18,3
Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Dewan Kota Dewan Nasional Sumber Daya Air Dewan Nasional Lingkungan Hidup
181
23,6
767
100
TOTAL
Dewan Nasional Solidaritas Ekonomi Dewan Nasional Pariwisata Dewan Nasional Perikanan Dewan Nasional Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan (DNPB)
11. Pemberdayaan dan pembangunan perdesaan d Brasil dikelola oleh Dewan Nasional Pembanguan perdesaan Berkelanjutan di Brasil (DNPPB) . DNPPB adalah salah satu dari dewan-dewan yang disebutkan di atas yang keanggotaannya dipilih dua tahun sekali mulai dari tingkat kota dan diseleksi hingga tingkat nasional. 3
12. Dewan Nasional Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan (DNPPB) merupakan badan kolegial, yang merupakan anggota dari struktur dasar dari Departemen Pembangunan Agraria. Dewan ini bertujuan untuk mengusulkan pedoman perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara aktif. Tujuan dewan ini untuk mendorong pembangunan perdesaan berkelanjutan, reforma agraria dan pertanian berbasis keluarga. 13. Bentuk Partisipasi DNPPB adalah badan kolektif yang berintegrasi dengan Kementerian Pembangunan Agraria, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden. Surat keputusan Presiden tersebut melegitimasi struktur komposisi dan kompetensi keanggotaan. 14. DNPPB mengacu pada Pembangunan Perdesaan, Reforma Agraria dan Pertanian Berbasis Keluarga. Tugas penting DNPPB membuat pedoman perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui konsultasi dan koordinasi dengan berbagai tingkatan pemerintahan dan organisasiorganisasi masyarakat sipil yang bergerak di wilayah perdesaan. 15. Tujuan utama dari DNPPB adalah membantu menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan pendapatan, gender, generasi, dan etnis. Melakukan kegiatan ekonomi dan mempromosikan penerapan instrumen partisipasi sosial, juga kontrol dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan. 16. Perwakilan Dewan Nasional Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan (DNPPB), terdiri dari : PERWAKILAN PEMERINTAH Kementerian Pembangunan Agraria
Departemen Pertanian, Peternakan dan Pasokan Kementerian Urusan Kota Kementerian Pembangunan Sosial dan Pemberantasan Kelaparan Departemen Pendidikan
Departemen Keuangan
Departemen Integrasi Nasional
PERWAKILAN NON-PEMERINTAH Perwakilan petani keluarga dan pemukim reformasi agraria (Konfederasi Nasional Pekerja Pertanian, Federasi Pekerja Pertanian Keluarga Brasil, Dewan Nasional Masyarakat Sektor Ekstraktif) Konferensi Waligereja se-Brasil Perwakilan pekerja upahan perdesaan (Konfederasi Nasional Pekerja Anak Pertanian) Perwakilan pekerja perempuan perdesaan (Konfederasi Nasional Pekerja Pertanian, Gerakan Perempuan Bekerja Pedesaan) Perwakilan masyarakat keturunan budak di daerah pedalaman (Koordinasi Artikulasi Nasional bagi Masyarakat Kulit Hitam Pedalaman) Perwakilan masyarakat adat (Koordinasi Organisasi Pribumi Indian Amazon Brasil) Perwakilan nelayan mandiri (Gerakan Nelayan Nasional)
4
PERWAKILAN PEMERINTAH Kementerian Lingkungan Hidup
Perikanan dan Akuakultur
Kementerian Perencanaan, Anggaran dan Manajemen Departemen Kesehatan Kementerian Tenaga Kerja dan Pekerjaan Sekretariat Khusus untuk Kebijakan Perempuan Asosiasi Brasil bagi Bantuan Teknis Negara dan Penyuluhan Pedesaan
Konfederasi Nasional Kota Badan Layanan Brasil untuk Mendukung Usaha Kecil dan Menengah
PERWAKILAN NON-PEMERINTAH Perwakilan Ornop dari Wilayah Timur Laut Brasil (Induk Asosiasi Koperasi Wilayah Timur Laut) Lembaga Perwakilan Organisasi Swadaya Masyarakat Wilayah Selatan (Lembaga Studi Sosial dan Ekonomi Perdesaan) Perwakilan Ornop di Wilayah Tenggara (Badan Penasehat untuk Proyek Pertanian Alternatif) Perwakilan Ornop di Wilayah Utara (Kelompok Kerja Wilayah Amazon) Perwakilan Ornop Wilayah Tengah dan Timur Brasil (Jaringan Cerrado) Perwakilan Pusat Pelatihan untuk Keluarga (Jaringan CEFFAs) Perwakilan jaringan koperasi kredit untuk peternakan keluarga (Persatuan Koperasi Nasional Pertanian Keluarga dan Solidaritas Ekonomi) Perwakilan dari jaringan agroekologi (Articulação do Semi-árido) Perwakilan pekerja penyuluhan perdesaan (Federasi Nasional Pekerja Bantuan Teknis dan Penyuluhan Perdesaan serta Sektor Publik Pertanian di Brasil)
17. Dewan Nasional untuk Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan (DNPPB) bersifat permanen dan berhak untuk memantau, menganalisa, mengajukan dan bertindak atas program yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pembangunan Agraria. 18. Saat ini BNPPB memiliki delapan Komite Tetap: 1) Komite Tetap Agroekologi Komite Tetap Agroekologi, didirikan tahun 2007 melalui Resolusi Nomor 64 BNPPB. Komite ini memiliki tanggung jawab sebagai berikut: Mengusulkan, memonitor dan mengevaluasi kebijakan publik serta instrumen untuk mendukung promosi pembangunan perdesaan berkelanjutan dan transisi dari model produksi konvensional untuk sistem yang berkelanjutan; Menyarankan sumber daya anggaran dan bentuk pengelolaan anggaran untuk mendukung promosi pembangunan perdesaan berkelanjutan dan transisi dari model produksi konvensional menuju metode yang berkelanjutan; Menganalisis dan mengusulkan strategi berdasarkan prinsip-prinsip agroekologi, sesuai dengan kekhasan daerah perdesaan;
5
Permintaan informasi yang dianggap perlu untuk melaksanaan tugas kepada badan yang mengatur kebijakan. Ditujukan untuk promosi pembangunan perdesaan berkelanjutan dan agroekologi; Komite melakukan kajian terkait promosi pembangunan perdesaan berkelanjutan. 2) Komite Bantuan Teknis dan Penyuluhan Perdesaan Komite Tetap Bantuan Teknis dan Penyuluhan Perdesaan, didirikan pada tahun 2004 melalui Resolusi No 40 DNPPB, komite ini memiliki tanggung jawab sebagai berikut: Mendukung pelaksanaan Bantuan Teknis Nasional Perdesaan; Merumuskan dan mengusulkan pedoman Bantuan Teknis Nasional Perdesaan; Mengusulkan kebijakan pelengkap lain untuk kegiatan pembangunan perdesaan berkelanjutan, serta pelatihan teknisi, petani, masyarakat tradisional dan rakyat pemukim; Menetapkan pedoman kualifikasi dan standarisasi dari keluarga petani dan kelompok sosial lain yang didukung oleh kebijakan pemerintah; Menyusun dan mengusulkan strategi untuk mengatur dan mengkonsolidasikan layanan jaringan dan pengetahuan di lapangan; Mengkaji dan mengusulkan perubahan kebijakan federal yang ditujukan untuk memperkuat sektor publik dan swasta, serta meningkatan layanan di tingkat nasional, dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan; Mendukung inisiatif serta tindakan-tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan hidup yang berbeda bagi masyarakat pribumi (Indian), nelayan, pesisir, penyadap karet, pemukim dan juga mendorong land reform serta program restrukturisasi agraria; Menganalisis dan mengusulkan strategi yang tepat sesuai kekhasan wilayah yang didukung oleh DNPPB; Mengusulkan Dana Nasional untuk kegiatan Bantuan Teknis dan Penyuluhan Perdesaan; Meminta pelaksanaan tugas kepada badan pengelola lembaga untuk melaksanakan program nasional dan dibiayai oleh Dana Nasional; DNPPB mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan hasil komite melalui laporan berkala. 3) Komite Urusan Internasional Komite Tetap Urusan Internasional, didirikan pada tahun 2011 melalui Resolusi Nomor 82 DNPPB, memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 6
Membahas dan menganalisis negosiasi, perjanjian dan konvensi internasional terkait dengan pembangunan pedesaan berkelanjutan; Menyarankan pedoman integrasi kewilayahan dan kerjasama internasional yang melibatkan tema pembangunan pedesaan berkelanjutan; Menganalisis isu-isu perdagangan yang melibatkan produk pertanian keluarga dan mengusulkan strategi untuk mempromosikan perdagangan sekala internasional; DNPPB mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan hasil komite melalui laporan berkala. 4) Komite Pembangunan Wilayah Komite Pembangunan Wilayah, didirikan pada tahun 2005 melalui Resolusi Nomor 54 DNPPB, memiliki tanggung jawab sebagai berikut): Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi pembangunan berkelanjutan dari daerah perdesaan; Merumuskan dan mengusulkan pedoman untuk mendukung dinamika wilayah; Melakukan koordinasi dengan pemerintah lainnya dan membuat program yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah, terutama Kebijakan Integrasi Nasional dan Pembangunan Daerah; Mengusulkan kebijakan yang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan; Membuat strategi untuk memperkuat jaringan daerah pada perdesaan; Mengkaji dan mengusulkan pedoman manajemen wilayah dan kontrol sosial melalui program; Mengkaji alokasi pendanaan untuk melaksanaan pembangunan di daerah perdesaan; Menganalisis tujuan keseluruhan program, monitoring proyek, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan yang telah direncanakan; Meminta informasi yang dianggap perlu untuk pelaksanaan program; Mengusulkan kepada Dewan Negara dan Kota untuk memantau pengembangan perdesaan; DNPPB mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan hasil komite melalui laporan berkala. 5)
Komite Pembangunan Masyarakat Adat Komite Pengembangan Masyarakat Adat, didirikan pada tahun 2011 melalui Resolusi Nomor 83 DNPPB, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
7
Mengusulkan, memonitor dan menganalisa kebijakan publik khususnya pada pengembangan Masyarakat Adat dengan menekankan pada kebijakan pertanian, sosial, budaya, dan ekstraktif; Mengusulkan alternatif sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat; Mengkaji pelaksanaan dan hasil dari kegiatan strategis dan proyek pembangunan berbasis etnis; Mengidentifikasi kebutuhan dan mengusulkan instrumen pelaksanaan kebijakan yang relevan untuk pembangunan masyarakat tradisional; DNPPB mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan hasil komite melalui laporan berkala.
6) Komite Pertanahan dan Reorganisasi Agraria Komite Pertanahan dan Reorganisasi Agraria, didirikan pada tahun 2003 melalui Resolusi No 34 DNPPB, memiliki tanggung jawab sebagai berikut: Merumuskan dan mengusulkan kebijakan nasional reorganisasi agraria, khususnya, mekanisme pelengkap akses terhadap lahan, kredit dan regulasi kepemilikan lahan; Secara teknis menegosiasikan klaim entitas yang sesuai dengan kebijakan land reform; Mengkaji dan mengusulkan alternatif sumber pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut; Melacak dan memonitor program-program yang dibiayai oleh Dana Pertanahan dan Reforma Agraria; 7) Komite Kebijakan untuk Pemuda Perdesaan Komite untuk Promosi Kebijakan Pemuda Perdesaan, didirikan pada tahun 2011 melalui Resolusi DNPPB No 79, memiliki tanggung jawab sebagai berikut: Mengusulkan, memantau dan meninjau kebijakan terhadap pemuda perdesaan, kebijakan pertanian, pertanian, sosial, budaya dan pertambangan; Mengusulkan alternatif sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pemuda perdesaan; Mengkaji kebijakan dan hasil strategis untuk pengembangan pemuda perdesaan; Melibatkan pemuda perdesaan untuk mengkaji isu-isu perdesaan yang akan dibahas di Dewan Nasional Pemuda, dan DNPPB mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan hasil komite melalui laporan berkala.
8
8) Komite Kebijakan untuk Perempuan Perdesaan Komite Kebijakan untuk Perempuan Perdesaan, didirikan pada tahun 2011 melalui Resolusi No 80 DNPPB, memiliki tanggung jawab sebagai berikut: Mengusulkan, memantau dan meninjau kebijakan yang ditujukan untuk perempuan, untuk terlibat dalam pengembangan perdesaan, kebijakan pertanian, pertanian, sosial, budaya, nelayan dan pertambangan; Mengkaji dan mengusulkan alternatif sumber pendanaan untuk kegiatan perempuan perdesaan; Memberikan Saran kepada dewan pada tingkat negara federal, wilayah dan pemerintah kota untuk mendirikan komite serupa untuk mengikuti aksi mensosialisasikan kebijakan bagi kegiatan perempuan perdesaan; DNPPB mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan hasil komite melalui laporan berkala 19. Di Brasil partisipasi sosial dinilai sebagai inti dari proses demokratisasi setelah tahun 1988 dengan tujuan untuk memperkuat dan menggerakan masyarakat sipil. 20. Dewan-Dewan Kebijakan Publik di Brasil bekerja bersama untuk menyelesaikan dan mempromosikan dialog antara masyarakat sipil dan negara untuk mengelola dan mengontrol kebijakan-kebijakan. Kendati terkait langsung dengan lembaga eksekutif, institusi ini merupakan gabungan antara masyarakat sipil dan negara. Dengan demikian ia menjadi saluran partisipasi, musyawarah dan juga sebagai bukti dari kebijakan institusionalisasi oleh pemerintah. 21. Hasil survey IPEA menunjukkan adanya indikasi bahwa institusi-institusi yang terkonsolidasikan sebagai saluran partisipasi, memperbolehkan adanya pelibatan kebijakan dari aktor politik yang seringkali terisihkan dari proses pengambilan keputusan. 22. Mempertimbangkan variabel gender. Dewan Nasional terdiri dari dari komposisi yang didominasi oleh laki-laki sekitar 63% dan perempuan 37%. Namun demikian, proporsi ini bervariasi berdasarkan fokus utama tiap dewan. Pada Dewan Jaminan Hak, perempuan merupakan mayoritas, yaitu 54,4%. Anggota dewan yang fokus pada Kebijakan Sosial dan Jaminan Hak cukup seimbang, dimana jumlah laki-laki dan perempuan bervariasi dari 40% sampai 60%. Sementara pada beberapa dewan yang lain, jumlah laki-laki mencapai 70%. Sedangkan jumlah perempuan yang menempati menduduki Dewan Nasional cukup relevan jika dibanding dengan jumlah representasi pada tingkatan lain. Sebagai ilustrasi, hanya 56 perempuan (9,4%) menduduki jabatan anggota kongres atau Senator,sementara laki-laki yang menduduki posisi tersebut mencapai 583 orang ( 90,6%). Mungkin dapat dikatakan bahwa Dewan Nasional, yang merupakan sebuah lembaga partisipasi demokrasi, lebih mudah ditembus dan diakses oleh perempuan daripada Kongres, yang merupakan ikon demokrasi. 9
23. Distribusi anggota dewan nasional berdasarkan gender dan tipe dewan ( dalam%) Gender Tipe Dewan Total Laki-laki Perempuan Kebijakan Sosial 58,3 41,7 100 Jaminan Hak 45,6 54,4 100 Pembangunan 73,9 26,1 100 Ekonomi Infrastruktur dan 73,7 37,1 100 Lingkungan hidup 24. Pajak Federal yang utama di Brasil adalah: a. Pajak pendapatan: b. Pajak Penghasilan Badan (IRPJ), dan Kontribusi Sosial pada Laba (CSLL); dan c. IPI: Pajak Federal atas Barang Industri Maju. 25. Pajak Negara yang utama di Brasil adalah: a. ICMS Pajak pada Sirkulasi Merchandise dan Jasa - transfer dengan jumlah 75% ke negara-negara, 25% untuk kota, ¾ berdasarkan nilai tambah,¼ Kriteria diputuskan oleh masing-masing negara b. Pajak Kendaraan Otomotif terdiri dari 50% States/50% kota di mana mobil itu terdaftar. 26. Pajak kota yang utama di Brasil terdiri dari pajak properti perkotaan (IPTU) dan pajak atas setiap Jasa Alam (ISS). 27. Penyerahan secara vertikal dari pemerintah Federal ke Negara Bagian: a. Negara dan Distrik Federal Bagi Hasil Dana (FPE): 21,5% dari IR dan IPI; b. Regional Dana: 3% dari IR dan IPI ke negara yang terletak di wilayah termiskin. Sedangkan dari pemerintah Federal untuk kota terdiri dari Pendapatan Kota Sharing Dana (FPM): 21,5% dari IR dan IPI. Kemudian penyerahan secara hukum terdiri dari royalti dll. 28. Sistem pemerintahan di brasil berdasarkan Konstitusi Brasil Tahun 1988. Ada kesamaan dengan Indonesia yaitu bentuk negara Republik dengan sistem Presidensial 29. Perbedaan antara Indonesia dan Brasil dalam hal mengorganisir negara bagian, Brasil adalah negara federal, dengan 4 tingkatan pemerintah yaitu Pusat adalah Federal, Negara Bagian, dan Municipal/Kota, dan Distrik. Distrik di Brasil adalah ibukota negara Brasil yaitu Brasilia. 30. Setiap entitas di Brasil tersebut (Federal, Estadual, Municipal, dan distrik federal memiliki otonomi sendiri dalam hal administrasi pemerintahan, kekuasaan legislative (perundang-undangan), maupun tributarias (perpajakan). Di tingkat Federal dan Estadual (negara bagian) terdapat 10
pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sementara tingkat municipal/kota hanya terdapat kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sengketa hukum di Municipal/kota diselesaikan melalui Pengadilan Tingkat Estadual/ negara bagian. 31. Karateristik lain dari ketatapemerintahan di Brasil adalah adanya dewandewan di tingkat municipal yang dipilih untuk mengakomodir aspirasi masyarakat di tingkat municipal dalam isu-isu tertentu yang menjadi kepentingan masyarakat setempat. 32. Salah satu karasteristik sistem pemerintahan di Brasil adalah pembagian kompetensi /kewenangan. Setiap pemerintahan di Brasil mempunyai otonomi masing-masing diantaranya kompetensi bidang administrasi, perpajakan dan perundang-undangan. Dalam Pasal 22 Konstitusi Brasil Tahun 1988 menyatakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam membuat Undangundang tentang civil, perdagangan, kejahatan, prosedural, pemilihan, agraria, maritim, aeronautical, ruang, dan hukum perburuhan dll. 33. Di Brasil, pemerintah bisa mengambil daerah tertentu menjadi milik pemerintah, serta ada program kolonisasi dan reformasi agraria yaitu penguasaan dan pengaturan dari suatu wilayah tertentu. 34. Di Brasil mengakui desa tetapi memangkas birokrat desa dalam struktur. Ini berbeda dengan Indonesia yang tetap meletakkan desa dalam struktur. Di Brasil pengakuan terhadap desa ada dan fungsi itu dijalankan melalui dewan-dewan.
Demikian ringkasan laporan kunjungan kerja Tim Pansus RUU tentang Desa DPR-RI ke Brasil. Ringkasan laporan ini memuat point-point penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam membahas RUU tentang Desa.
Jakarta, 12 September 2012 Ketua Delegasi,
BUDIMAN SUDJATMIKO, MSc, MPhil A -367 (Disampaikan dalam Rapat Internal Pansus RUU tentang Desa pada tanggal 12 September 2012)
11
