TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

OLEH : ALI RAHMAN, S.H. NIM : 031414153032

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016

TESIS

DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

ALI RAHMAN


DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh : ALI RAHMAN, S.H NIM. 031414153032

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

i TESIS


ALI RAHMAN


ii TESIS


ALI RAHMAN


PENGESAHAN PENGUJI TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh : ALI RAHMAN, S.H. NIM. 031414153032

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Pada : Hari

: Rabu

Tanggal : 24 Februari 2016

PANITIA PENGUJI

Ketua

: Endang Sayekti, S.H.,M.Hum

Anggota

: 1. Dr. Sukardi, S.H., M.H. 2. Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H.,LL.M. 3. Dri Utari Christina R, S.H.,LL.M.

iii TESIS


ALI RAHMAN


MOTTO Hanya manusia yang dapat mendidik dan membimbing seseorang menjadi manusia. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul ( Arianto Ahmad ) Keberhasilan yang paling manis adalah mencapai yang dikatakan oleh orang lain sebagai tidak mungkin ( Krisna Saraswati )

iv TESIS


ALI RAHMAN


UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur Alhamdul lillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat saya selesaikan. Salam dan salawat tak lupa penulis sampaikan kepada manusia sempurna penutup para Nabi kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci, semoga syafa’at mu engkau curahkan kepada kami. Saya merasa pada mulanya penyusunan tesis ini terasa sangat berat untuk memulai dan mengerjakan, namun berkat bimbingan dan petunjuk-Nya akhirnya tesis ini dapat juga saya selesaikan. Dan terimah kasih yang tak terhingga buat kedua orang tua saya Abdul Rahman dan Hj. Samsiah dan kedua kakak saya Abdul Aziz, S.E., dan Muhammad Kahar, S.E. atas dukungan dan doa nya sehingga saya mampu mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Saya sadar bahwa dari segi kualitas, tesis ini masih belum sempurna mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, dengan senang hati dan tangan terbuka saya menerima kritikan dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga rasa hormat dan terima kasih kepada : 1.

Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh Nasih MT Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Airlangga;

2.

Prof. Eman, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

v TESIS


ALI RAHMAN


3.

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga;

4.

Dr. Sukardi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis saya, yang telah membimbing dengan sepenuh hati dan memberikan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.

5.

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H.,LL.M., selaku pembimbing MKPT I dan Dri Utari Christina R, S.H.,LL.M., dan Endang Sayekti, S.H.,M.Hum selaku dosen penguji yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran dan bijaksana dalam

meluangkan banyak waktu untuk memberikan

pengarahan agar tesis ini dapat terselesaikan dengan baik; 6.

Para Dosen Magister Hukum Universitas Airlangga Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airangga, Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, S.H.,M.S.,LL.M., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.H., Dr. Sukardi, S.H.,M.H., Dr. Emmanuel Sudjatmoko, S.H.,M.S., Dr. Suparto Widjoyo, S.H.,M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum., Dr. Lilik Putjiastuti, S.H.,M.H., Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.H., Dr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H.,M.H., Radian Salman, S.H.,LL.M. Terimakasih atas bimbingan serta pengetahuan baru yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

7.

Seluruh Pegawai Magister Ilmu Hukum dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga

vi TESIS


ALI RAHMAN


8.

Kepada yang maha guru Arianto Ahmad terima kasih atas keilmuan yang engkau ajarkan, semoga keberkahan dan kesehatan tetap dilimpahkan oleh Allah SWT

9.

Kepada keluarga besar “Warung Mamake” yang telah menjadi keluarga penulis

di

Surabaya,

terima

kasih

atas

masakannya

yang

telah

mengenyangkan penulis selama tinggal di surabaya 10. A. Ryza Fardiansyah, S.H., terima kasih atas pengetahuan yang diberikan dalam penemuan isu hukum yang akhirnya penulis jadikan sebagai tesis penulis 11. Muhammad Rizal Rustam, S.H.,M.H., Sayid Muh. Faldy, S.H., Muhammad Irwan, S.H.,M.H., Raju Aphandi, S.H., A. Adriyanti Akbar, S.H.,M.H., Muhammad Firmansyah, S.H., Wiryawan Batara Kencana, S.H., Azrina Darwis, S.H., Yuda Sudawan, S.H., Suriadi, S.H., Aqmal Firdaus, S.H., Mariani Tamma, S.H., Khaerulnisa, S.H., A. Dewi Sahnun, S.H., Rahman, S.Kom., Nurul Hani Pratiwi, S.H. A. Rinanti Batari, S.H., Haedar Arbit, S.H., Ernawati, S.H., A. Sulastri, S.H., Gina MHP, S.H., dan Krisna Saraswati, S.E. terima kasih telah menjadi keluarga ideologis penulis. 12. Budi, Imam Munandar, Zulqiyam, Muh. Sahlan, Nur Afiat, Salman Al-Farisi, Ambar, A. Fatimah Sahra, Muhammad Adli Ikram Arif terima kasih untuk kalian yang masih setia membangun wacana peradaban 13. Seluruh Dewan Pembina, Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah serta seluruh anggota Organisasi Human Illumination (HI), terimakasih atas semangat

vii TESIS


ALI RAHMAN


kalian sebagai pelayan dalam organisasi kemasyarakatan ini. Salam Peradaban. 14. Kepada Mas As’ari dan mas Tajus terimah kasih atas bantuan dan bimbingannya 15. Haerul, S.E., a.k., M. A.k., Muhammad Nur Hidayat, S.IP., Suwahyu,S.H., dan Bambang, S.H. terima kasih atas bantuannnya selama penulis di Surabaya 16. Kawan-kawan Magister Hukum Universitas Airlangga, Muhtadin, S.H., Arthur Steven Indey, S.H., Wilda Prihatiningtyas, S.H.,M.H., Anisha Tiana, S.H., M. Yasin, S.H.,M.H., Ferdinan Tambunan, S.H., Maulana A. Haris, S.H.,M.H., M. Ridwan, S.H., Julius Maloringan, S.H., Wiltor Lamataro, S.H., Ayu Sitorus, S.H.,M.H., Jemmi Putra Pratama Simanjuntak, S.H.,M.H., Thomas Akwino Rumwarin, S.H.,M.H., Diah Ratri Oktavriana, S.H.,M.H., Juliana Hasian Panjaitan, S.H., Eky Larasati, S.H., Rizki Ridha Damayanti, S.H. 17. Kanda Aswan, S.H.,M.H., A. Haris Katoe, S.IP., Al Furqan, S.H., Marie Muhammad, S.H., Dimas Tegar, S.H., Asriadi, S.T.,M.T., dan Amy Azizah terimakasih buat kalian yang telah mengisi waktu penulis selama berada di Surabaya.

viii TESIS


ALI RAHMAN


18. Serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya Surabaya, 10 Maret 2016 Hormat saya, Ali Rahman, S.H.

ix TESIS


ALI RAHMAN


x TESIS


ALI RAHMAN


DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ABSTRAK Ali Rahman (031414153032). Dekrit Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dibimbing oleh Sukardi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang presiden dalam mengeluarkan dekrit dan menjelaskan keberlakuan dekrit yang dikeluarkan presiden Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pengumpulan bahan melalui metode studi literature, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Dekrit merupakan norma hukum yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala negara bertujuan untuk menormalisasikan keadaaan darurat yang terjadi dalam negara. Kewenangan Presiden untuk menetapkan suatu keadaan darurat yang di dalamnya bertentangan dengan undang-undang bahkan undang-undang dasar tidaklah bisa dipisahkan dari akar prinsip kedaulatan rakyat serta kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Presiden diberikan wewenang untuk menetapkan suatau keadaan bahaya/darurat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang”. 2). Keberlakuan Dekrit Presiden dilihat sejauh manakah Presiden mampu mempertahankan langkah yang diambilnya, sebagai bentuk penyelamatan terhadap rakyat dan negara. Dekrit akan diterima keberlakuannya apabila mendapatkan legitimasi dari parlemen sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga Presiden dan parlemen sama-sama merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, adanya legitimasi dari parlemen tidak terlepas dari pengaruh kuat figur seorang Presiden. Berdasarkan hasil penelitian penulis merumuskan saran sebagai berikut : 1). memberikan baju hukum terhadap dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden agar sebuah dekrit mendapatkan bentuk yuridisnya. 2) menegaskan jenis keadaan darurat untuk penggunaan dekrit oleh presiden dengan merevisi Undang-undang Nomor 23 tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya. Kata Kunci : Keadaan Darurat, Dekrit, Presiden, legitimasi.

xi TESIS


ALI RAHMAN


DECREE IN THE STATE SYSTEM OF INDONESIA

ABSTRACT Ali Rahman (031414153032). Decree In The State System Of Indonesia, Advised by Sukardi This research aimed to analyze the president authority in issuing decrees and explain applicability of Presidential Decree This research of normative juridical law by using the legislative approach, the conceptual approach, and the historical approach. The collecting of materials were done through by using the method of literature study with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials were studied and analyzed by using the approaches used in this study to answer the legal issues in this study. The results showed: 1). a decree of legal norms issued by the President as the head of state aims to normalize emergency situations that occur within the country. The authority of President to establish a state of emergency in which contrary to the laws and even the constitution cannot be separated from the root principle of popular sovereignty and the state's obligation to protect its citizens. From this context of the implementation of government power, if there is an emergency that threatens the safety of citizens, the President is authorized to set an emergency state, as stated in Article 12 of the Constitution 1945, "the President declares a state of emergency. The terms and consequencies of this situations are stipulated by the Constitution". 2) Applicability of Presidential Decree is seen by the extent to whether the President is able to maintain the measures taken, as a form of redemption for his people and country. Decree will be accepted if it is validated by the parliament as representatives of the people in the government elected directly by the people. Thus, both the president and parliament become the embodiment of people’s sovereignty. The legitimacy of the parliament is affected by the strong influence of the figure of a President. Based on the results of the study authors formulate suggestions as follows: 1). provide legal suit against the decree issued by the President in order to obtain a decree juridical form. 2) confirms the types of emergencies for use by presidential decree by revising Law No. 23 of 1959 concerning the establishment of a state of danger. Keywords: Emergency, Decree, President, legitimacy.

xii TESIS


ALI RAHMAN


DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1950 ). Konstitusi Republik Indonesia Serikat ( Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 48 Tahun 1950, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1950 ). Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPR NO.1/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya" (LembaranNegara Tahun 1957 Nomor 160).

xiii TESIS


ALI RAHMAN


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tentang Pemberlakuan Kembali UUD 1945 ( Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 ). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Fatwa Mahkamah Agung Nomor KMA/419/VII/2001.

xiv TESIS


ALI RAHMAN


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.

: Kekuasaan Presiden Berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945 Tabel 2.2.

..............

22

…………….

23

..............

27

Undang Dasar Negara Republik Indonesia ..............

29

: Kekuasaan Presiden Berdasarkan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tabel 2.3.


Undang Dasar Sementara 1950 Tabel 2.4.


1945

xv TESIS


ALI RAHMAN


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................

I

LEMBAR PENGESAHAN....................................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ...................................................................

iii

MOTTO...................................................................................................................... iv UCAPAN TERIMA KASIH .................................................................................... v PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS..............................................................

x

ABSTRAK.................................................................................................................. xi ABSTRACK............................................................................................................... xii DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.......................................

xii

DAFTAR TABEL...................................................................................................... xv DAFTAR ISI .................................................. .......................................................... BAB I

PENDAHULUAN ...............................................................................

1

1.1.Latar Belakang ..........................................................................

1

1.2.Rumusan Masalah......................................................................

10

1.3.Tujuan Penelitian ......................................................................

10

1.4.Manfaat Penelitian ....................................................................

10

1.5.Metode Penelitian .....................................................................

10

1.5.1. Tipe Penelitian ..............................................................

10

1.5.2. Pendekatan Penelitian ...................................................

11

1.5.3. Bahan Hukum................................................................

12

1.5.4. Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum.............

13

xvi TESIS

xvi


ALI RAHMAN


1.5.5. Sistematika Penulisan.....................................................

BAB II

BAB III

14

WEWENANG PRESIDEN MENGELUARKAN DEKRIT...........

16

2.1. Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan ...........

18

2.2. Kekuasaan Presiden Dalam Keadaan Darurat..........................

34

2.3. Norma Hukum Dalam Keadaan Darurat..................................

49

KEBERLAKUAN DEKRIT YANG DIKELUARKAN PRESIDEN

63

3.1. Keberlakuan

Dekrit

Presiden

Sukarno

5

Juli

Tahun

1959.........................................................................................

68

3.2. Keberlakuan Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid 22 Juli

BAB IV

Tahun 2001..............................................................................

78

3.3. Keberlakuan Dekrit Kedepannya ............................................

79

PENUTUP.............................................................................................

92

4.1.

Kesimpulan..............................................................................

92

4.2.

Saran........................................................................................

93

DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

xvii TESIS


ALI RAHMAN

TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Recommend Documents