EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Analisis Tentang Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Masa yang Akan Datang)
SKRIPSI Oleh : DESNIATY RAHAYU EIA008250
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Analisis Tentang Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Masa yang Akan Datang)
Oleh: DESNIATY RAHAYU EIA008250
SKRIPSI Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013 ii
SKRIPSI EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Analisis Tentang Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Masa yang Akan Datang)
Oleh: DESNIATY RAHAYU EIA008250
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Diterima dan disahkan Pada tanggal,
February 2013
Para penguji/pembimbing/ Penguji I/ Pembimbing I
Penguji II/ Pembimbing II
Dr. Muhammad Fauzan,S.H.,M.Hum NIP. 19650520 199003 1 003
Penguji III/ Penilai
Satrio Saptohadi,S.H.,M.H Tenang Haryanto,S.H.,M.H1 NIP. 19541018 198303 1 002 NIP. 19620622 198702 1 001 INIPPNIp001N Mengetahui, Dekan
Dr. Angkasa,S.H.,M.Hum. NIP. 19640923 198901 1 001 iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: DESNIATY RAHAYU
NIM
: EIA008250
Program Studi : Ilmu Hukum Judul Skripsi
: EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Analisis
Tentang
Kedudukan
dan
Kewenangan
Dewan
Perwakilan Daerah Pada Masa yang Akan Datang)
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang tersebut di dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, atas perbuatan tersebut maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Purwokerto, February 2013 Yang membuat pernyataan
DESNIATY RAHAYU NIM. EIA008250
iv
ABSTRAK EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Analisis Tentang Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Masa yang Akan Datang) Oleh: DESNIATY RAHAYU EIA008250
Kewenangan DPD sangat terbatas dan menampakkan kelemahan fungsi DPD karena tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah sebagai lembaga bargaining terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak ditindaklanjuti oleh DPR. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengkaji tentang kedudukan DPD dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan kewenangan DPD dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa yang akan datang. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adala yuridis normatif dan pendekatan perundangundangan (statute approach), dengan spesifikasi penelitian deskriptif, bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber bahan hukum, yang diperoleh dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan yang ada relevansinya dengan obyek penelitian, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa DPD berkedudukan sebagai sebagai lembaga negara. DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang merupakan lembaga perwakilan daerah, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, seperti MPR dan DPR. Namun demikian, dari kedudukan tersebut, DPD tidak fungsional, karena dalam hubungannya dengan DPR, kedudukan DPD tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan DPD. Kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa yang akan datang perlu penegasan, yaitu penguatan wewenang DPD, meskipun ruang lingkupnya tetap terbatas pada bidang-bidang yang sekarang sudah tercantum dalam UUD 1945, kewenangan DPD tidak hanya mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR, namun juga membahas serta menyetujui, sehingga perlu dirumuskan mekanisme antarkamar DPR-DPD dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang, dalam hal fungsi pengawasan, DPD memiliki kewenangan yang sama dengan DPR, dan pada tingkat kinerja kelembagaan, DPD perlu membangun model komunikasi dan penjaringan aspirasi teratur untuk menjembatani proses pengambilan kebijakan yang berorientasi pada persoalan daerah. Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, kedudukan, kewenangan
v
ABSTRACT EXISTENCE OF LOCAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF REPUBILC INDONESIA IN CONSTITUTIONAL SYSTEM (Analysis of Position and Authority of Local Council in the Future) By: DESNIATY RAHAYU EIA008250 The authority of Local Representative Council is very limited and weak due to unability of struggling local importance as Bargaining Council toward consideration and follow up action by House of Representative. Thus, this research analys Local Representative Council postition and authority in cunstitutional system of Republic Indonesia in the future. This research methods are juridical approach and statute approach, with descriptive research specification, primary and secondary legal material gathered by doing statute and literature inventory, analysed qualitativly normative. Based on the result and discussion, it can be concluded that Local Representative Council is held the position as state agencies. Local Representative Council as state agencies is a regional representative which is equal with other state agencies such as People Consultative Assembly and House of Representative. However, Local Representative Council is not functional considered in its relationship House of Representative due to inapproriateness of its original purpose. Local Representative Council authority in Republic of Indonesia Constitutuional System, in the future, needs to be bold in certain fields mentioned in UUD 1945. Local Representative Council authority is not only in creating bill, but also discussing, and approving bill, so that it is necessary to formulate mechanism bentween Local Representative Council and House of Representative in discussing and approving. Local Representative Council has the same authority with the House of Representative, in the level of agencies performance, Local Council needs to create communication system to convey policy decesion proces which is oriented to regional problems. Keywords: Local Representative Council, position, authority.
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji dan syukur Penyusun panjatkan kehadirat Tuhan yang Esa, Maha Segalanya, Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah, Inayah, serta Karunia-Nya kepada Penyusun sehingga dapat menyelesaikan sepenggal episode panjang kehidupan yang sangat melelahkan, namun begitu indah, memaknai hidup ini lebih berwarna. Dengan segala keterbatasan, dan berbekal kedangkalan pengetahuan, ilmu, informasi, pengalaman, serta referensi, Penyusun dapat menyelesaikan
penyusunan
skripsi
yang
berjudul
“EKSISTENSI
DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Analisis Tentang Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Masa yang Akan Datang)”, sebagai sebuah karya kecil, sepenggal pengalaman hidup. Penyusun ingin memberikan yang terbaik kepada para pembaca, namun Penyusun menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna, banyak kesalahan serta kekurangan. Untuk itu Penyusun berharap agar para pembaca berkenan untuk memberikan saran serta kritik terhadap karya ini. Penyusun mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila karya ini dirasa kurang mendalam. Teriring kerendahan hati, Penyusun menyampaikan rasa hormat serta tak lupa pula ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 1. Bapak Dr. Angkasa, S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 2. Bapak Dr. Muhammad Fauzan, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I/Penguji I, yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta selalu memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk kepada penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan.
vii
3. Bapak Satrio Saptohadi, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing II/Penguji II, dengan begitu arif, bijak serta sabarnya memberikan arahan, dorongan, semangat serta harapan kepada penulis untuk segera menyelesaikan karya ini. 4. Bapak Tenang Haryanto, S.H.M.H., selaku Dosen Penguji III, terima kasih atas bantuan, arahan, serta bimbingannya. 5. Ibu Krisnhoe Kartika W, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbik Akademik 6. Para Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Hukum, atas ilmu, bimbingan, serta bantuannya kepada penulis; 7. Rasa terima kasih yang tulus tak terhingga untuk Bapak Darmoyanto dan Ibu Resmaida Sipayung atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang, semangat yang diberikan setiap hari dan nasehat-nasehat untuk aku selama penyusunan skripsi ini serta kiriman tiap bulannya selama 4 tahun lebih. 8. Abang Riyanto Biman Toko,S.st, Kaka Desti Sundari, Ade M.Bram G.M, Ade Rido Krismanto dan Ade M.Panca Rona N., beserta segenap keluarga besar, untuk setiap doa tulus, perhatian, pengertian, kasih sayang, serta dukungannya yang selalu menguatkan Penyusun menghadapi kesulitan. 9. Mbah Ust.H.Efendi dan Keluarga atas dukungan dan doa yang dipanjatkan untuk penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. 10. Bapak H.A.R.Hadi Prayitno dan isteri selaku orangtua saya selama di Purwokerto yang sudah menyediakan kamar dan memberi masukan yang positif buat saya selama penyusunan skripsi ini. 11. Teman seperjuangan nike dan lana akhirnya kita bisa bareng di graha bareng cong, afri dan uta teman yang udah lulus duluan terimakasih buat semangat yang kalian berikan
viii
walaupun kita sekarang udah beda pulau dan terimakasi buat dea teman pertama aku di purwokerto, semangat ya buat skripsinya nanti. Terimakasi juga buat bella teman main salon-salonan selama di purwokerto, semangat juga buat nyusun skripsinya. Aku pasti kangen sama kalian semua. 12. Terimakasi buat teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman yang gak bisa penyusun ucapin satu persatu. 13. Terimakasi buat keluarga alfika kost. Arum dan Dika ottoke yang sudah ada di kosan dan menemani penyusun selama ini, ita reman makasii banget buat mibluenya yang sangat berjasa, Yanda paong dan Mey alit yang sangat sulit mudeng buat di ajak ngobrol dan sungguh sulit buat memahami pikiran kalian, mami Riska yang udah lulus duluan kangen banget mau curhat mi. Bakalan kangen bangets sama kalian. 14. Kalirancang Team (Ka fris,Umi,Ajeng,Butir,Aba,Adit,Aa,Bayu dan Engkong), aku bakal kangen menggila bareng kalian. Next time kita harus main ke posko lagi ya guys dan semoga aku gak bakal disosor soang lagi dan bisa mandi dengan air posko,hehe. 15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang mampu menumbuhkan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Penulis sangat berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memperkaya khasanah bacaan hukum sebagai warna baru.
Purwokerto, Februari 2013
Penyusun
ix
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN .............................................................................
i
HALAMAN JUDUL ..............................................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................
iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................................................
iv
ABSTRAK ..............................................................................................................
v
ABSTRACT............................................................................................................
vi
KATA PENGANTAR ............................................................................................
vii
DAFTAR ISI ..........................................................................................................
x
BAB I.
PENDAHULUAN ................................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah .................................................................
1
B. Perumusan Masalah .......................................................................
7
C. Tujuan Penelitian ...........................................................................
7
D. Kegunasan Penelitian .....................................................................
7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................
8
A. Konsep Lembaga Perwakilan .........................................................
8
1. Konsep Lembaga Perwakilan Pada Waktu Negara Berdiri ........
8
2. Konsep Lembaga Perwakilan Rakyat Setelah Negara Berdiri ....................................................................................
11
3. Konsep Lembaga Perwakilan di Negara Modern ......................
11
a. Teori Kedaulatan ................................................................
12
1) Kedaulatan Tuhan .........................................................
14
2) Kedaulatan Raja ...........................................................
15
3) Kedaulatan Negara .......................................................
16
4) Teori Kedaulatan Hukum ..............................................
18
x
5) Kedaulatan Rakyat .......................................................
20
b. Konsep Lembaga Perwakilan Setelah adanya Kontrak Sosial .................................................................................
23
c. Konsep Lembaga Perwakilan Rakyat di Negara Modern ....
25
d. Sistem Lembaga Perwakilan Rakyat ...................................
26
1) Sistem Satu Kamar .......................................................
26
2) Sistem Dua Kamar ........................................................
26
e. Sistem Parlemen Amerika Serikat dan Republik Indonesia .
27
B. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan ...........................................
33
C. Konsepsi tentang Organ Negara .....................................................
35
D. Pemahaman tentang Lembaga Negara ............................................
42
E. Dewan Perwakilan Daerah .............................................................
52
BAB III. METODE PENELITIAN .....................................................................
54
A. Metode Pendekatan ........................................................................
54
B. Spesifikasi Penelitian .....................................................................
54
C. Sumber Bahan Hukum ...................................................................
55
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .............................................
55
E. Metode Analisis Bahan Hukum ......................................................
56
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....................................
57
A. Hasil Penelitian ..............................................................................
57
1. Kedudukan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ................................................................................
57
2. Kewenangan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ..................................................................................
58
B. Pembahasan ...................................................................................
65
1. Kedudukan DPD dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .................................................................................
69
xi
2. Kewenangan DPD dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa yang akan datang .................................... BAB V. PENUTUP ...........................................................................................
83 102
A. Kesimpulan .....................................................................................
102
B. Saran ...............................................................................................
103
DAFTAR PUSTAKA
xii
