memadai. upaya
Keberadaan Desa Siaga menjadi salah satu
untuk
mewujudkan
kehidupan
masyarakat
melalui pelayanan dasar kesehatan.
c. Urusan Pekerjaan Umum 1) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kondisi
jaringan
jalan
dapat
dikelompokkan
menjadi 4 (empat) yaitu : a) Jalan Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana
permukaan
perkerasan,
bahu
jalan
dan
saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 %), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. b) Jalan Kondisi Sedang (S) dimana
permukaan
adalah semua ruas jalan
perkerasan,
bahu
jalan
dan
saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6-1 %). Kerusakan yang ada belum menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas. c) Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan
perkerasan,
bahu
jalan
dan
saluran
samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10- 20%). Kerusakan yang ada sudah
sangat
menghambat
kelancaran
arus
pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
II - 119
berjalan
secara
kecepatannya,
perlahan-lahan,
kadangkala
harus
mengurangi
berhenti
akibat
adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan. d) Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana
permukaan
perkerasan,
bahu
jalan
dan
saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah. Tabel 2.103. Jaringan Jalan Dirinci menurut status dan kondisi jalan Tahun 2008 - 2013 PANJANG JALAN (KM)
N O
KONDIS I JALAN
JALAN NASIONAL
2009 1
Baik Persen
2
3
4
2010
2011
JALAN PROVINSI
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
29,53
28,33
28,33
460,5
455.9
446.6
426.3
451.8
509.75
49,8
47,7
47,7
76,1
75,4
73,8
70,5
74,7
69,7
12,6
12,6
115,0 2
74.0
74.5
77.9
50.1
115.24
21,2
21,2
21,33
21,33
21,33
26,33
26,33
28,44
29,53
29,5 3
44,9
46,7
46,7
57,7
57,7
47,9
49,8
49,8
Sedang
24,33
24,33
24,33
19,33
19,33
Persen
55,1
53,3
53,3
42,3
42,3
Rusak
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Persen
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rusak Berat
0.00
0.00
0.00
0.00
Persen
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah
2008
45,66
45,66
45,66
45,66
12,60
12,6
12,6
24,1
21,2
21,2
21,2
10,59
10,20
10,2
10,2
17,8
17,2
17,2
17,2
31,0
0.00
6
7
7
7
0.00
10,1
11,8
11,8
59,33
59,3 3
45,66
14,3
JALAN KABUPATEN
59,33
19,0
12,2
12,3
12,9
8,3
15,8
29,53
75.0
83.8
100.7
99.9
106.49
31,0
4,9
12,4
13,9
16,6
16,5
14,6
0
0
0
0
0
0
3.0
0
11,8
0
0
0
0
0
0,5
0
59,33
59,33
59,33
59,33
605.0
605.
605
731.48
18,4
18,4
0 605.0
Sumber data : DPU Kabupaten Temanggung Tahun 2013
Berdasarkan pada tabel 2.103 diketahui bahwa jalan
nasional
yang
melewati
wilayah
Temanggung adalah sepanjang 45,66 Km.
Kabupaten Pada tahun
2013 dari semua ruas jalan nasional tersebut 26,33 km dalam kondisi baik. Sedangkan yang kondisinya sedang menjadi 19,33 Km. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
II - 120
Untuk ruas-ruas jalan berstatus jalan provinsi yang melewati wilayah Kabupaten Temanggung adalah sepanjang 59,33 Km. Apabila dilihat dari kondisi jalan pada Tahun 2013 maka jalan provinsi dalam kondisi baik 29,53 Km, kondisi sedang 12,6 Km, kondisi rusak 10,2 Km dan kondisi rusak berat 7 Km. Jaringan jalan yang berstatus jalan kabupaten ada 545 ruas jalan dan mencakup 731,4 Km. Data Tahun 2013 menunjukkan bahwa jalan kabupaten dalam kondisi baik ada 509,75 Km, jalan yang kondisinya sedang 115,24 Km dan yang kondisinya rusak masih relatif banyak yaitu 106,49 Km. 2) Kondisi Jaringan Irigasi Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Sedangkan
ditinjau
dari
sisi
kewenangan
jaringan
dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan provinsi dan jaringan irigasi kewenangan kabupaten. Data dan kondisi jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel 2.104. Tabel 2.104. Jaringan Irigasi Ditinjau dari kewenangan, panjang dan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2008 – 2013 No 1.
Jaringan Irigasi
2008 Jaringan Irigasi kewenangan provinsi (Km) saluran primer 21,40
2009 21,40
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
Tahun 2010 2011 21,40
21,40
2012
2013
21,40
21,40 II - 121
No
2.
3.
Jaringan Irigasi
2008 saluran sekunder 27,78 Jumlah 49,18 Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten (Km) saluran primer 0 saluran sekunder 875,50 saluran tersier 56,35 Jumlah 981,03 Persentase kondisi Irigasi kabupaten (%) 47,5% kondisi baik 22% kondisi sedang 30,5% kondisi rusak/rusak berat
2009 27,78 49,18
Tahun 2010 2011 27,78 27,78 49,18 49,18
2012 27,78 49,18
2013 27,78 49,18
0 875,50 56,35 981,03
0 875,50 56,35 981,03
0 875,50 56,35 981,03
0 875,50 56,35 981,03
0 875,50 56,35 981,03
48% 21% 31,%
48% 21% 31%
48% 20% 32%
52% 16% 32%
53% 15% 32%
Sumber : DPU Kabupaten Temanggung Tahun 2013
Dari tabel 2.104 jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Temanggung yang termasuk kewenangan provinsi sepanjang 49,18 Km, terbagi dalam saluran primer 21,40 Km dan saluran sekunder 27,18 Km. Sedangkan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten mencakup jaringan sepanjang 981,03 Km, terdiri dari saluran sekunder sepanjang 875,5 Km dan saluran tersier sepanjang 56,35 Km. Ditinjau
dari
sisi
kondisi
jaringan
terdapat
kondisi baik, kondisi sedang dan kondisi rusak/rusak berat. Pada Tahun 2013 dari seluruh jaringan yang ada 53% termasuk dalam kategori baik, 15% kategori sedang dan 32% rusak/rusak berat. Kondisi jaringan irigasi baik mengalami peningkatan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, dari 52% di tahun 2012 dan 48% di Tahun 2011. Namun demikian yang proporsi jaringan yang kondisinya
rusak/rusak
berat
masih
32%
atau
mengalami peningkatan 1%. Oleh karena hal tersebut ke depan kebijakan daerah
diarahkan
peningkatan
pada
operasional
peningkatan
jaringan,
pemeliharaan,
maupun
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
II - 122
terobosan program-program dibidang pengairan yang bersifat partisipatif, seperti Program WISMP (Water Irigation System Management Participative), yang sampai pada tahun 2013 sudah memasuki Tahap 5 (lima) tahun kedua. 3) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Sarana peribadahan yang tidak ada di Kabupaten Temanggung adalah pura, walaupun ada penduduk yang beragama
Hindu
sejumlah
422
orang.
Rasio
ketersediaan rumah ibadah terhadap satuan pemeluk agama
paling
besar
adalah
ketersediaan
masjid.
Rasionya pada tahun 2013 sebesar 1 : 562, rasio ini akan lebih besar apabila jumlah mushola diikutkan. Jumlah
penduduk
menurut
agama
dan
ketersediaan tempat ibadah di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 tersebut pada tabel 2.105. Tabel 2.105. Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 NO
Jenis Tempat Ibadah
Jumlah Tempat Ibadah
Jumlah Pemeluk
Rasio
1
Mesjid
1.278
718.730
1 :
562
2
Gereja
81
34.785
1 :
429
3
Pura
4
Vihara
156
5
Kelenteng Jumlah
0
422
79
12.335
1 :
2
39
1 :
20
1.440
766.311
1 :
532
Sumber : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2013
4) Persentase rumah tinggal bersanitasi Pelayanan
di
bidang
sanitasi
yang
meliputi
pengelolaan air limbah dan drainase pada tahun 2013
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
II - 123
persentasenya mencapai 74,28%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2011 yang baru mencapai 70%. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel 2.106. Tabel 2.106. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 Tahun NO
Uraian 2009
2010
2011
2012
2013
1. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
124.722
130.193
136.452
138.084
139.138
2. Jumlah rumah tinggal
173.182
177.182
193.685
195.282
196.825
72,01
73,48
70,45
70,71
70,69
3. Persentase
Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2013
5) Rasio
tempat
pembuangan
sampah
per
satuan
penduduk Indikator lainya untuk melihat kinerja di bidang persampahan adalah dengan melihat rasio Tempat Pembuangan Sementara (TPS) per satuan penduduk. Ratio
TPS
adalah
jumlah
TPS
per
1.000
jumlah
penduduk. Dalam data pada tabel 2.107 tampak bahwa ada peningkatan rasio selama enam tahun terakhir, dari 1 : 9.892 menjadi 1 : 8.500 jiwa penduduk. Namun capaian tersebut masih jauh dari angka ideal ratio TPS, sehingga masih
sangat
relevan
untuk
terus
melakukan
pembangunan di bidang persampahan. Data rasio TPS per satuan penduduk tercantum pada tabel 2.107.
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
II - 124
Tabel 2.107. Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 Tahun No
Uraian 2008
2009
2010
Jumlah TPS (unit) 73 73 81 Jumlah Daya Tampung TPS 2. 39.785 39.785 44.166 (m3) 3. Jumlah Penduduk (jiwa) 708.467 715.072 721.679 Rasio Daya Tampung TPS 4. 1 : 9.705 1 : 9.796 1 : 8910 terhadap Jumlah penduduk Sumber : DPU Kabupaten Temanggung tahun 2013
2011
2012
2013
81
83
87
44.166
45.288
47.450
727.184
733.418
739.873
1 : 8978
1 : 8.836
1 : 8.504
1.
d. Urusan Perumahan 1) Jumlah Kebutuhan Rumah Jumlah rumah yang dibutuhkan di Kabupaten Temanggung
adalah
jumlah
kepala
keluarga
(yang
tercatat di Disdukcapil) dikurangi jumlah rumah. Secara rinci tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel 2.108. Kebutuhan Rumah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013
1. Jumlah KK
2008 191.178
2009 241.653
Tahun 2010 2011 243.232 245.760
2012 248.985
2013 241.809
2. Jumlah rumah
170.688
173.677
177.182
193.685
195.282
196.825
Kebutuhan rumah
20.490
67.976
66.050
52.075
53.703
44.984
No
3.
Uraian
Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2013, data diolah.
2) Rumah tangga pengguna air bersih Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, mata air, air sumur dangkal dan air sumur dalam. Data rumah tangga yang menggunakan air bersih per kecamatan sebagaimana tercantum pada tabel 2.109.
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 - Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
II - 125
