PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR Sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa Kedudukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah: A. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan komunikasi dan informatika. B. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh kepala dinas C. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Datar. I.
Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas, Tugas pokok adalah :
Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
diatas, Dinas Perhubungan
a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, dan komunikasi, informatika dan telematika;
b.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalulintas, dan komunikasi , informatika dan telematika;
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang, teknik keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas, dan komunikasi, informatika dan telematika,; dan
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II. Visi dan Misi Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menetapkan visi sebagai berikut : Terwujudnya Kenyamanan Transportasi dan terwujudnya Masyarakat Informasi di Kabupaten Tanah Datar Sedangkan Misi yang ditetapkan dalam rangka mencapai Visi adalah: 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Instrumnen III. Daftar Jabatan dan Jumlah Pegawai Transportasi Serta Pelayanan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan tugas pokok dinas, 2. Meningkatkan Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar didukung berlalulintas oleh organisasikontribusi yang terdiri dari pemerintah : 1 Sekretariat, 3 Bidang Bidang Teknik 3. unsur Meningkatkan nyata dalam bidangyaitu: komunikasi dan Keselamatan Sarana dan Prasaran; Bidang Lalu Lintas; Bidang Komunikasi, Informasi dan informasi 4. Meningkatkan akses pelayanan telekomunikasi dan informatika
Telematika; dan satu Unit Pelaksana Teknis LPP Luhak Nan Tuo 102,5 FM dengan urusan kewenangan yang telah diserahkan, sebagai berikut : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAHAN DAEERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO 1 1
RUANG LINGKUP TUGAS SEKRETARIAT / SUB BAGIAN / BIDANG SEKSI 2 3 BIDANG TEKNIK 1. Seksi KESELAMATAN Terminal dan DAN PRASARANA Parkir
URUSAN PADA PP 38 TAHUN 2007
1.
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
4 Pemberian izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk Umum Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten. Penyusunan dan Penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten. Penetapan Lokasi terminal penumpang tipe C. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota).
Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi : a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Kabupaten yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten; b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Kabupaten .
2
3
1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
BIDANG LALU LINTAS
Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
2. Seksi Sarana dan Prasarana
1. Pengadaan kapal SDP. 2. Pembangunan pelabuhan SDP. 3. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. 4. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Kabupaten.. 5. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api. 6. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 7. Penetapan Lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dab alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas Kabupaten 8. Pemberian Rekomendasi dalam penertiban izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kabupaten. 9. Penentuan lokasi, penggandaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pebgamanan pemakai jalan dan fasilitas pendukung di jalan Kabupaten. 10 Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 11 Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Kabupaten. 12 Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.
1. Seksi Angkutan dan Pengaturan Jaringan
1. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten. 2. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan/angkutan Kota 3. Pemberian izin operasi angkutan taxi yang melayani wilayah Kabupaten. 4. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa
5. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 6. Pemberian izin usaha angkutan barang . 7. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten.. 8. Penyelenggaraan manajemen dan rrekayasa lalulintas di jalan Kabupaten. 9. Penyelenggaraan andalalin di jalan Kabupaten. 10. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dijalan Kabupaten. 11. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten. 12. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 13. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten. 14. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Kabupaten.. 15. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Kabupaten. 16. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten. 17. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Kabupaten.. 18. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah Kabupaten . 19. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu Kabupaten.. 20. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam Kabupaten. 21. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah Kabupaten. 22. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kabupaten. 23. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal. 24. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten. 25. Izin usaha ekspedisi / Freight Forwarder 26. Penyusunan dan penetapan kelas jalan
pada jaringan jalan Kabupaten. 27. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten. 28. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraaan untuk angkutan taxi yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten. 29. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Kabupaten.. 30. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten. 31. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten. 32. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 33. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. 34. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten 35. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi.
2. Seksi Pengendalian dan penertiban
1. Pengawasan dan Pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas dijalan Kabupaten. 2. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten. 3. Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau. 4. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten. 5. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kabupaten.
4
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. Seksi Keselamatan Transportasi
1. Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Mengemudi . 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dijalan Kabupaten. 3. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadikan isu Kabupaten. 4. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. 7. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau). 8. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau). 9. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 10. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 11. Izin usaha tally di pelabuhan. 12. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
1. Seksi Pembinaan Media Cetak dan Telematika
1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten. 3. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten.
2. Seksi Desiminasi dan Informatika 3. Seksi Telematika dan Pos Telekomunikasi
Pelaksanaan Nasional
desiminasi
Informasi
1. Penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen
4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen 5. Pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya 6. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi 7. Pemberian Izin Instalasi Genset 8. Penaggung jawab panggilan darurat telekomunikasi 9. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten sepanjang tidak menggunakan frekuensi Radio. 10. Fasilitas Pelaksana koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pengunaan ferkuensi radio didaerah perbatasan dengan negara tetangga 11. Pemberian Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan Radio 12. Pemberian Rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 13. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar Radio dan / televisi 14. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tertutup lokal wireline ( end to end ) cakupan Kabupaten.. 15. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomonukasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten. 16. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 17. Pemberian Izin Hinder Ordonantie ( Ordonansi Gangguan) 18. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 19. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Kabupaten.
Adapun pengklasifikasian Pegawai menurut statusnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Menurut status kepegawaiannya a. Pegawai Negeri Sipil
:
61 orang
a. Golongan IV
:
4 orang
b. Golongan III
:
24 orang
c. Golongan II
:
28 orang
d. Golongan I
:
5 orang
2. Menurut Golongannya:
3. Menurut tingkat pendidikannya: a. Pasca Sarjana
:
4 orang
b. Sarjana (S1)
:
23 orang
c. D3
:
3 orang
d. SMA
:
25 orang
e. SLTP
:
4 orang
f.
:
1 orang
SD
(S2)
4. Menurut Jabatan a. Pejabat Struktural terdiri dari:
Eselon II
:
1 orang
Eselon III
:
4 orang
Eselon IV
: 12 orang
b. Pejabat fungsional umum sebanyak 44 orang 5. Menurut Diklat Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil : a. Spamen
: - orang
b. Spama
: 2 orang
c. PIM III
: - orang
d. ADUM
: 8 orang
IV. Struktur Organisasi Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhuubngan Komunikasi dan Informatika adalah seperti terlihat pada Gambar 1.
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBAG KEUANGAN
BIDANG LALU LINTAS
BIDANG TEKNIK KESELAMATAN SARANA DAN PRASARANA
SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
SEKSI TERINAL DAN PENGATURAN PARKIR
SUBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKSI PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
SEKSI PEMBINAAN MEDIA DAN TELEMATIKA
SEKSI ANGKUTAN DAN PENGATURAN JARINGAN
SEKSI DISEMINASI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKSI KESELAMATAN TRANSPORTASI
SEKSI TELEMATIKA POS DAN TELEMATIKA
UPT RADIO LUHAK NAN TUO 102.5 FM
