MEKANISME BELANJA PEGAWAI GAJI INDUK DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI
Nama NPM Program Studi Pembimbing
: DANI WIJAYA SAPUTRA : 41212687 : AKUNTANSI KOMPUTER : Dr. Sri Murtiasih
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah belanja pegawai merupakan hal yang sangat sensitif, dan mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu masalah belanja pegawai memerlukan penanganan yang baik, tertib, dan teratur pada setiap bagian yang terkait, baik pada bagian kepegawaian sebagai sumber data maupun pada bagian keuangan di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan sejalan dengan pelimpahan kewenangan administratif sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kesalahan dalam melakukan pembayaran belanja pegawai gaji induk dapat berakibat tuntutan ganti rugi atau perdata oleh pihakpihak yang dirugikan.
Diterimanya Surat Pemerintah Membayar (SPM) dan dukumen pendukung berikut Arsip Data Komputer dari satuan kerja oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi, maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memprosesnya lebih lanjut menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan membenai dana DIPA satuan kerja terkait, ini berarti telah timbul perikat antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan satuan kerja pembuat SPM berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturanperaturan yang terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan), sesuai dengan ketentuan Pasal 132 KUH Perdata.
BAB II TEMPAT KERJA PERAKTIK 2.1 Gambaran Umum Institusi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi diresmikan pada tanggal 1 Agustus 2003 dan pada saat itu masih bernama KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) Bekasi, beralamat di Jl. Letjen Sarbini No. 1-2 Bekasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Anggaran Bandung. Pada bulan Juli 2005 KPKN Bekasi berubah nama menjadi KPPN Bekasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
B.KONDISI GEOGRAFIS • KPPN Bekasi terletak di Pusat Kota Bekasi yang memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2 dengan batas wilayah Kota Bekasi adalah ; • Sebelah utara : Kabupaten Bekasi • Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok • Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta • Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi • Letak geografis Letak geografis : 106o48’28’’ – 107o27’29’’ Bujur Timur dan 6o10’6’’ – 6o30’6’’ Lintang Selatan. • Kondisi Topografi kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m diatas permukaan air laut.
BAB III METODE PERAKTIK • Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan normanorma hukum yang berlaku selanjutnya melihat bagaimana penerapannya di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi. Hal ini disebabkan karena penulis akan meneliti tentang Pertanggungjawaban Perdata Bendahara Gaji dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai Gaji Induk di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi.
• Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi. Sampel yang akan diambil adalah beberapa pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai Gaji Induk di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi. Jenis pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel acak atau random sampling/probability sampling. Probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada teori yaitu bahwa semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.
• Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang pertanggungjawaban perdata bendahara gaji dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai Gaji Induk di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Setelah Kerja Peraktik • Dari hasil penelitian dan kerja peraktik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bekasi kita dapat mengetahui tentang kinerja yang dilaksanakan oleh KPPN Bekasi, penelitian ini diambil dari wawancara kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini dan dilakukan melalui pengamatan yang dilakukan melalui pengamatan yang ada di lapangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bekasi yang mengatur semua kewenangan administratif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara.Kesalahan dalam melakukan pembayaran belanja pegawai gaji induk dapat berakibatkan tuntutan ganti rugi atau perdata oleh pihak-pihak yang dirugikan.
4.2 Mekanisme Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk • Mekanisme pembayaran belanja pegawai khususnya gaji induk/bulanan setelah pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai diarahkan kepada pergeseran kewenangan dan tanggungjawab administrasi dan penggunaan anggaran belanja pegawai dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan anggaran (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
Flowchart Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Mulai
1
Daftar Gaji
Menerima tanda terima SPP dan SPM Gaji
SPM
Melakukan Rekonsiliasi Data Pegawai
Menerbitkan SP2D
Meneliti dan menandatangani cek
Pembayaran Gaji Induk ke Rekening
Menandatangani cek jumlah
SP2D
2
Meneruskan
Mencairkan Cek Tersebut
Membukukan Pembayaran Gaji
Slip Gaji
Stop
Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi
•
1. 2. 3.
4.
4.6 Analisis Dari hasil laporan kerja peraktik yang berjudul “Mekanisme Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk” masih ditemukan kelemahan dalam Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk yaitu : Masih banyak satker yang belum mengetahui tentang tata cara belanja pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi. Masih banyak satker yang belum mengetahui tentang administrasi belanja pegawai. Terbatasnya kumpulan data atau arsip dokumen peraturan terkait pengelolaan belanja pegawai. Setiap satker belum mengerti dengan aplikasi yang digunakan dalam belanja pegawai.
5. Seringnya keterlambatan untuk mengupdate aplikasi GGP. 6. Seringnya keterlambatan dalam penyampaian SK kenaikan pangkat. 7. Satker belum mempunyai sarana kerja yang berkualitas dan bagus. 4.7 Solusi 1. Sebaiknya setiap satker wajib mengikuti diklat tentang belanja pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi. 2. Setiap satker wajib mengikuti sosialisasi peraturan pengolaan administrasi belanja pegawai yang diadakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi harus memfasilitasi tentang data atau arsip peraturan terkait pengelolaan belanja pegawai. 4. Kesadaran Pribadi dari setiap satker agar bekerja lebih teliti dalam menggunakan aplikasi belanja pegawai. 5. Di samping adanya Aplikasi GGP yang digunakan, maka dari itu setiap satker harus mempunyai karwas manual. 6. Setiap instansi masing-masing satker agar menyampaikan SK kenaikan pangkat tepat waktu. 7. Setiap satker harus lebih memperhatikan sarana kerja seperti laptop/computer yang memiliki kualitas yang bagus.
BAB V
PENUTUP 5.1 Simpulan Sesuai dengan permasalahan yang dibahas diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari mekanisme pembayaran belanja pegawai gaji induk yang telah di uraikan yang sebagaimana mestinya, ternyata masih ada beberapa satuan kerja yang kurang memahami mekanisme tersebut. Sehingga menyebabkan terganggunya kelancaran dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja pegawai gaji Induk. 2. Masih banyak kesalahan dalam penerbitan surat pemerintah pencairan dana (SP2D) belanja pegawai induk di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi.
3. Setiap terjadi kelebihan pembayaran gaji atau belanja pegawai lainya, wajib dilakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara. 5.2 Saran Saran yang saya berikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi sebagai berikut : 1. Sebaiknya setiap satker wajib mengikuti diklat tentang belanja pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi. 2. Setiap satker wajib mengikuti sosialisasi peraturan pengolaan administrasi belanja pegawai yang diadakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi harus memfasilitasi tentang data atau arsip peraturan terkait pengelolaan belanja pegawai. 4. Kesadaran Pribadi dari setiap satker agar bekerja lebih teliti. 5. Di samping adanya Aplikasi GGP yang digunakan, maka dari itu setiap satker harus mempunyai karwas manual. 6. Setiap instansi masing-masing satker agar menyampaikan SK kenaikan pangkat tepat waktu. 7. Setiap satker harus lebih memperhatikan sarana kerja seperti laptop/computer yang memiliki kualitas yang bagus.
