Meeting Tim POKJA TNC dengan Wakil Bupati Berau

Volume 5

November—Desember 2009

Meeting Tim POKJA—TNC dengan Wakil Bupati Berau

Edisi kali ini: Meeting Tim POKJA—TNC dengan Wakil Bupati Berau

1

Workshop New Ap2 proaches for Measuring and Monitoring Carbon Stock and Forest Cover in the Tropics

3 Pelatihan Penginderaan Jauh dan Analisis Data Spatial dengan Perangkat Lunak Envi 4.x Lokakarya Nasional : Inisiatif Daerah dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim

4

Rumusan Hasil Lokakarya

5

Indonesia Siapkan Langkah Konkret Setelah KTT Iklim

6

Sebagai salah satu upaya koordinasi pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau, TNC bersama Tim POKJA REDD Berau melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Berau. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Berau bapak Ir. H. Achmad Rifai dan dilaksanakan di ruang pertemuan SETDA Berau pada tanggal 10 Desember 2009 dipaparkan program karbon hutan Berau sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau bekerja sama dengan The Nature Conservancy dalam menjawab tantangan global yang saat ini sudah di depan mata yaitu perlunya upaya dalam mengantisipasi pemanasan global dan mitigasi perubahan iklim.

Bapak Wahyudi Wardojo menyampaikan apreasiasi yang tinggi atas dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam program ini dengan membentuk Kelompok Kerja REDD yang merupakan gabungan dari berbagai institusi untuk mempersiapkan program ini. Program ini akan menjadi sangat penting dan berguna memberikan masukan ke dalam pengembangan program di skala yang lebih besar baik pada tingkat provinsi, tingkat nasional maupun tingkat internasional. Terutama bagi kabupaten, kegiatankegiatan ini akan menunjukkan upaya penerapan pemerintahan yang baik (good governance). Perlu diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini masuk kedalam tahap persiapan atau yang dikenal dengan readiness phase.

tingkat provinsi dan nasional. Terkait dengan program karbon hutan Berau, beliau meminta untuk lebih jauh dibahas tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya diantara institusi pemerintah tetapi juga dengan pihak swasta seperti HPH, perkebunan dan pertambangan serta tentunya juga dengan masyarakat. Selain itu juga harus jelas pembagian kontribusi dari para pihak yang terlibat. Kontribusi ini bukan hanya terkait dengan keuangan tetapi juga aspek legalisasinya. Kedua hal tersebut harus dibahas secara jelas dan transparan bersama semua pihak. Menjawab hal ini, bapak Basri Sahrin yang juga wakil ketua POKJA REDD berjanji akan membahasnya bersama dengan tim POKJA REDD lainnya dengan memperhatikan aturan yang ada. Di akhir diskusi, bapak Wahyudi sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Berau yang dengan serius menunjukkan mengembangkan pengelolaan sumber daya alam dengan lestari. Dengan komitmen tersebut pula banyak pihak yang akan memberikan dukungan untuk membantu Berau dalam upaya menurunkan emisi melalui desain dan implementasi strategi-strategi. Beliau juga menegaskan bahwa melalui program karbon hutan Berau ini mencoba menangkap peluang pendanaan yang ada dalam tahap persiapan bukan langsung dari dana perdagangan karbon. Karena dimungkinkan pendanaan dari perdagangan karbon baru akan bisa tersedia pada 3-4 tahun mendatang. Yang coba ditangkap dalam tahap ini adalah dana-dana dari kerjasama bilateral, multilateral dan philanthropic yang disediakan untuk melaksanakan demonstration activities dengan menyiapkan Berau agar siap untuk memasuki tahap implementasi. Hal ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Berau dimana belum ada kabupaten lain yang memulai tahap REDD demonstration yang lebih detail sebagaimana yang diterapkan oleh Berau. Oleh karenanya ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan dukungan bukan hanya dari provinsi dan nasional tetapi juga dari institusi internasional.

Bapak Achmad Rifai juga menyampaikan bahwa Kabupaten Berau telah berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan sumberdaya alam di Kabupaten Berau terutama pada kawasan hulu sungai Kelai dan sungai Segah. Perlindungan pada kawasan ini dilakukan dengan melindungi kawasan hutan dan lingkungan yang ada karena kedua DAS ini merupakan DAS yang penting bagi Kabupaten Berau. Berau juga berkomitmen dalam perencanaan ruangnya yang disusun dengan memperhatikan kondisi dilapangan langsung dan juga berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hingga saat ini Berau telah mengalokasikan + 30 % kawasannya menjadi kawasan lindung. Namun (Disarikan dari catatan pertesayangnya proses penyusunan tata ruang ini masih terhambat di muan rapat)(Iwied)

Volume 5

Halaman 2

Workshop New Approaches for Measuring and Monitoring Carbon Stock and Forest Cover in the Tropics Kemampuan dalam pendugaan penyebaran dan jumlah karbon tersimpan dalam biomassa kayu menjadi sangat penting dalam mekanisme yang dikembangkan dalam kerangka Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) atau yang biasa disebut dengan pengurangan emisi karbon melalui penghindaran terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Kesalahan dalam estimasi biomassa pada hutan tropis lebih banyak disebabkan oleh adanya kekurangan dalam survey yang sistematis terhadap keragaman data-data spatial dan jenis pohon yang juga sangat beragam (Clark et al. 2001). Ada banyak metode yang dikembangkan dalam pendugaan (estimasi) kepadatan biomassa, seperti (i) pengklasifikasian tipe tutupan lahan, dimana masing-masing klasifikasi memperkirakan nilai rata-rata kepadatan biomass berdasarkan pada pendugaan yang telah disusun dari literatur penelitian dan atau survei-survey kehutanan yang ada; (ii) pengukuran kepadatan biomassa dengan menggunakan system regresi berdasarkan pada faktor-faktor lingkungan seperti rataan temperatur dan curah hujan pada satu wilayah; (iii) penentuan hubungan antara kepadatan biomassa dengan penginderaan jauh yang kemudian dipetakan dalam skala yang lebih besar (Baccini et Al. 2008, Houghton et Al. 2009).

tode ini menggunakan radar dalam pendugaan kepadatan biomassa yang terkandung pada tegakan dengan luasan tertentu. Workshop ini dilaksanakan di Taman Nasional Cat Tien, Vietnam pada 9 – 12 November 2009 dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Negara seperti Malaysia, Cambodia, Laos, Thailand, USA, Italy, Vietnam, Papua New Guinea dan tentunya Indonesia. Peserta dari Indonesia diikuti oleh Sekretariat POKJA REDD Berau dan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Tujuan utama dari workshop ini adalah sebagai sarana shared learning program-program karbon hutan serta penggunaan penginderaan jauh dalam mendukung program oleh berbagai Negara. Juga memperkenalkan metode yang dikembangkan oleh WHRC dalam pendugaan stok karbon di hutan tropis. Dan membangun kemitraan pengembangan program karbon antara Negara-negara tropis.

Dalam kesempatan ini, Sekretariat POKJA REDD Berau menyampaikan program karbon hutan Berau yang saat ini sedang dikembangkan berkerjasama dengan The Nature Conservancy termasuk metode yang dikembangkan dalam pendugaan stok karbon di Kabupaten Berau yang juga dilakukan bersama SEKALA. Pertukaran informasi terkait metode pendugaan stok Dalam workshop yang digagas oleh Wood Holes Research Cen- karbon dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan ketelitian ter (WHRC), disampaikan metode baru dalam pengukuran dan dan juga monitoring stok karbon itu sendiri. (Iwied) estimasi biomassa pada tegakan di dalam kawasan hutan. Me-

vegetation carbon stocks to satellite observations. WHRC initiA series of forest canopy ated an effort to collect field structure metrics were dedata co-located with the GLAS rived using data from the shot (footprint) over a broad Geoscience Laser Altimeter range of conditions across the System (GLAS) on the Ice, pantropical region. This effort Cloud, and Land Elevation was facilitated by cooperative Satellite (ICESat), launched in January 2003. GLAS is a light agreements with host institutions in many tropical countries, detection and ranging (lidar) instrument that, like any lidar, which to date include Brazil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Dehas the capability of measuring the three-dimensional vertical mocratic Republic of the Congo, Tanzania, Uganda, Laos, Vietstructure of vegetation in great detail, sometimes with hunnam and Indonesia (Papua). A protocol was established to dreds of measurements in the vertical dimension (creating a standardize collection in field campaigns focused primarily on “waveform”) (Figure 1) for many locations across the pantropi- the measurement of stem diameters (diameter at breast cal region. Additional such instruments are being designed by height; DBH) occurring within and centered on the GLAS shots, NASA for launch in the near future (Houghton and Goetz using a satellite geographic positioning system (GPS). We used 2009). The quality of each GLAS lidar “shot” varies depending allometric relationships that allowed the estimation of tree on several factors, including atmospheric conditions and the biomass density from our field measured properties (after ground surface slope and roughness (Lefsky 2005). We reChave et al. 2005). A statistical relationship between the field moved shots that did not produce adequate waveforms for biomass estimates and the GLAS metrics was then established, characterizing vegetation structure from this analysis. The effectively allowing extension of the field measurements to screening procedure was intentionally conservative in regards thousands of locations across the tropics. to quality, while still retaining as many data points as possible. Sumber : http://whrc.org/policy/CopenhagenReports/assets/ Field measurements are an essential part of any effort to link Biomass_COP15.pdf LIDAR Measurements

Volume 5

Halaman 3

Pelatihan Penginderaan Jauh dan Analisis Data Spatial dengan Perangkat Lunak Envi 4.x Informasi mengenai muka bumi banyak diperlukan dan digunakan untuk berbagai keg iatan p er en c an aan wilayah, kesehatan, dan politik. Pada berbagai kasus bahkan diperlukan informasi yang bersifat cepat, akurat, up to date, dan mencakup area yang luas. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan penginderaan jauh. Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Namun hasil penginderaan jauh tidak serta-merta dapat langsung digunakan, karena objek muka bumi yang terekam dengan penginderaan jauh adalah semua yang dapat tertangkap oleh sensor sistem penginderaan jauh, sehingga diperlukan kegiatan pengolahan untuk menterjemahan data menjadi informasiinformasi yang lebih spesifik, untuk memenuhi kebutuhan data, yang biasanya disajikan dalam bentuk peta.

yang terlibat dalam Program Karbon Hutan Berau sebanyak 14 orang peserta diantaranya dari Dinas Kehutanan (3 orang), Dinas Perikanan dan Kelautan (1 orang), Dinas Perumahan dan Tata Ruang (1 orang), Dinas Pertambangan dan Energi (2 orang), Dinas Perkebunan (1 orang), Yayasan BESTARI (1 orang), TNC (1 orang), PT Amindo WP (1 orang), Dinas Badan Lingkungan Hidup (1 orang) dan Sekertariat POKJA REDD (2 orang). Sedangkan Pemateri dari Yayasan Serasi Kelola Alam (SEKALA) Sebastian Bagas dan Cicik Madusari. Seringnya terjadi pemadaman listrik membuat kami harus berpindah-pindah lokasi, tetapi itu tidak menyurutkan semangat peserta untuk ikut dalam pelatihan ini.

Materi yg diberikan diantaranya pemahaman dasar penginderaan jauh, instalasi perangkat lunak ENVI 4.3, metode perolehan data citra, pemrosesan awal data citra dilakukan dalam berbagai Perkembangan teknologi penginderaan jauh juga materi yaitu layer didukung dengan bermunculannya berbagai pers t a c k i n g angkat lunak yang berfungsi sebagai perangkat (penggabungan pengolahannya. Salah satu perangkat lunak penband-band citra), golahan citra digital adalah Envi, yang banyak compute statistic dipakai karena memiliki sifat antar muka yang (untuk melihat user friendly. apakah citra ini sudah terkoreksi atau belum), koreksi radiometrik dan geoKegiatan pelatihan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 7-11 metric, komposit citra, subset citra, mozaik citra, fill gap dan Desember 2009 yang dilaksanakan ruang pertemuan Kantor kemudian materi processing yaitu klasifikasi citra, penajaman Badan Lingkungan Hidup, Kantor Dinas Perikanan dan Kelau- citra, hingga post processing. tan dan Sekretariat POKJA REDD Berau. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Basri Syahrin sebagai Wakil Ketua Pokja Secara umum materi yang disampaikan bisa diikuti oleh semua Berau sekaligus Kepala Badan Lingkungan Hidup. Pelatihan ini peserta karena proses penyampaiannya yang sangat baik dan diikuti peserta dari berbagai instansi pemerintah dan LSM telah dibuat buku panduan setelah kegiatan selesai. Dengan adanya pelatihan ini pengetahuan tentang penginderaan jauh dan keahlian terkait dengan pengolahan citra digital akan sangat membantu bagi Anggota Kelompok Kerja REDD Kabupaten Berau yang diharapkan nantinya akan dapat dipergunakan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan implementasi program karbon hutan Berau pada khususnya, serta pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumberdaya alam Berau pada umumnya. Penguasaan terhadap konsep dan pengolahannya diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai operator, pengambil manfaat, dan pembuat kebijakan. (Adji)

Volume 5

Halaman 4

Lokakarya Nasional : Inisiatif Daerah dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia menyadari bahwa upaya mengurangi dampak perubahan iklim merupakan tanggung jawab global yang menuntut upaya sungguh-sungguh dan tanggung jawab serta komitmen yang dalam dari semua pihak. Oleh karena itu, di tingkat nasional Presiden Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan 26% emisi nasional dengan anggaran mandiri dan dapat meningkat hingga 41% jika kemudian terdapat bantuan-bantuan dari pihak luar. Daerah (sub nasional) memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan ujung tombak dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu sangat dibutuhkan komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur berinisiatif menggalang upaya-upaya daerah dalam proses pengurangan dampak perubahan iklim. Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggagas kegiatan “Lokakarya Nasional: Inisiatif Daerah dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim” yang dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan pada tanggal 1 Desember 2009. Lokakarya ini dihadiri oleh setidaknya 200 orang peserta terdiri dari Bupati/Walikota se Kalimantan Timur, unsur Muspida Provinsi Kalimantan Timur, Ketua dan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Kepala Badan Lingkungan dan Dinas Kehutanan Se Kalimantan Timur, Organisasi Masyarakat, LSM, Lembaga Internasional dan Swasta. Dalam lokakarya ini dibahas tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam menjawab tantangan global mengatasi akibat dari pemanasan global dan perubahan iklim. Upayaupaya tersebut disampaikan dalam bentuk pemaparan dan presentasi dari berbagai pihak baik unsur pemerintah daerah, pemerintah pusat, kalangan swasta, lembaga non pemerintah yang bergerak di

bidang kehutanan dan konservasi. Pemaparan ini disampaikan dalam empat sesi berbeda dimana pada sesi pertama disampaikan pemaparan tentang kondisi terkini pembahasan upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat internasional dan nasional oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia bapak Ir. Sarwono Kusuma Admaja dan Ibu Amanda Katili dari Dewan Nasional Perubahan Iklim Nasional serta ibu Marinah Embiricos dari BTRF. Dalam sesi kedua yang dipandu oleh Bapak Prof. Daddy Ruchiyat dibahas tentang pandangan dan strategi dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh beberapa pemerintah provinsi. Pemaparan disampaikan oleh pemerintah provinsi Kalimatan Barat, Nangroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur yang disampaikan langsung oleh Gubernur Awang Farouk Ishak. Kemudian dilanjutkan dengan sesi ketiga yang dipandu oleh Prof. Mustofa Agung Sardjono dengan membahas pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Berau yang diwakili oleh Bapak Suparno Kasim mendapatkan kesempatan pertama dalam menyampaikan upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Berau yang tertuang dalam program karbon hutan Berau. Kemudian dilanjutkan oleh Pemkab Malinau, Kutai Timur, Balikpapan, dan Paser yang juga memaparkan programprogram konservasi dalam mengantisipasi pemanasan global dan mitigasi perubahan iklim. Pada sesi ketiga dipandu oleh bapak Syafei Sidik membahas inisiatif dan kemajuan untuk sektor energi dan transportasi yang disampaikan oleh PT Total Indonesia, PT Berau Coal dan PT Kaltim Prima Coal. Begitu banyaknya upaya dan inisiatif yang dilakukan oleh daerah ini harus mendapatkan apresiasi yang baik dari semua pihak dalam mengantisipasi pemanasan global dan mitigasi perubahan iklim. Melalui lokakarya nasional ini juga dihasilkan rumusan yang kemudian disebut dengan Deklarasi Balikpapan (lihat halaman ….). Gubernur Kaltim akan membawa Deklarasi Balikpapan ini kepada Presiden RI untuk dijadikan bahan masukan kepada tim delegasi RI yang akan mengikuti pertemuan COP 15 di Copenhagen. (Iwied)

Volume 5

Halaman 5

Rumusan Hasil Lokakarya Inisiatif Daerah Dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia menyadari bahwa upaya mengurangi dampak perubahan iklim merupakan tanggung jawab global yang menuntut upaya sungguh-sungguh dan tanggung jawab serta komitmen yang dalam dari semua pihak. Oleh karena itu, di tingkat nasional Presiden Republik Indonesa telah berkomitmen untuk menurunkan 26% emisi nasional dengan anggaran mandiri dan dapat meningkat hingga 41% jika kemudian terdapat bantuan-bantuan dari pihak luar. Daerah (sub nasional) memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan ujung tombak dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu sangat dibutuhkan komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur berinisiatif menggalang upaya-upaya daerah dalam proses pengurangan dampak perubahan iklim. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami – Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang hadir pada acara “Lokakarya Nasional Inisiatif Daerah dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim” di Balikpapan, menyadari adanya urgensi tindakan-tindakan integratif, sistematis dan terukur dalam upaya mengurangi laju perubahan iklim, bersepakat untuk: 1. Melaksanakan pembangunan rendah emisi melalui: a. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lingkungan melalui kegiatan di sektor kehutanan, penggunaan lahan dan penataan ruang b. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan seraya secara bertahap mengurangi ketergantungan pada energi tak terbarukan c. Perencanaan keruangan yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan termasuk masalah perubahan iklim d. Peningkatan tutupan kawasan hutan melalui upaya-upaya penanaman dan penghutanan kembali e. Pengembangan sistem transportasi masal yang rendah emisi f. Pengembangan strategi mitigasi dan adaptasi di sektor kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil g. Secara bertahap dan terstruktur berupaya mengurangi emisi dari sektor industri termasuk sektor migas dan pertambangan h. Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan para pihak terkait i. Program penanaman pohon j. Program Kalimantan Timur Hijau k. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan mempertimbangkan emisi GRK l. Pemulihan DAS-DAS yang kritis. m. Pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan sebagai pengejawantahan program Heart of Borneo (HoB) 2. Mengintegrasikan target-target pembangunan berkelanjutan di daerah melalui: a. penyusunan rencana strategis adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat daerah b. perencanaan pembangunan daerah yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan termasuk masalah perubahan iklim c. mendorong kerjasama lintas sektor dan lintas daerah dalam kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 3. Pemerintah daerah akan melakukan analisis dan penyesuaian atas kebijakan pembangunan yang sedang berjalan 4. Memanfaatkan dan mengembangkan penelitian-penelitian terkait dalam rangka mensikapi persoalan perubahan iklim secara proporsional dan profesional termasuk pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerja perguruan tinggi (kususnya untuk bidang kehutanan ) 5. Mendukung upaya-upaya mitigasi yang saat ini sudah sedang digagas dalam kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga internasional seperti Inisiatif REDD di Berau, Pengelolaan Hutan Lindung Wehea, Program REDD Mainau dan upaya-upaya lainnya. Menyadari bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah kegiatan yang menuntut kerja keras dan tanggung jawab para pihak, maka kami juga menuntut: 1. Agar negara-negara industri/ maju (Annex I) untuk menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dalam pengurangan laju perubahan iklim global termasuk memperlihatkan kepemimpinannya 2. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus berjalan seiring dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 3. Harus dibangun mekanisme yang memberikan insentif yang jelas kepada daerah yang telah mengupayakan kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara transparan dan bertanggung jawab 4. Seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam upaya-upaya pengurangan emisi maupun dampak perubahan iklim 5. Dukungan bagi peningkatan kapasitas dalam mengarus-utamakan/melembagakan kegiatan mitigasi perubahan iklim di daerah serta alih pengetahuan dalam mengembangkan ekonomi ber emisi rendah. 6. Terbangunnya mekanisme kebijakan untuk mobilisasi pendanaan mitigasi pada tingkat nasional dan lokal 7. Mitigasi perubahan iklim harus mempertimbangkan kesetaraan antara kepentingan daerah, nasional dan internasional 8. Mitigasi perubahan iklim perlu berada dalam keseimbangan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 9. Terlibatnya daerah secara aktif dalam dialog-dialog kebijakan nasional dan internasional terkait penanganan perubahan iklim Demikian kesimpulan, komitmen, harapan ini kami sampaikan sebagai bentuk rasa tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap persoalanpersoalan global yang kita hadapi bersama. Balikpapan, 1 Desember 2009 Prof. Dr. Daddy Ruchiyat Ketua Steering Committee H. Tuparman Sekretaris Organizing Committee

Mengetahui, H. Awang Faroek Ishak Gubernur Kalimantan Timur

Indonesia Siapkan Langkah Konkret Setelah KTT Iklim JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan menyiapkan sejumlah langkah konkret setelah pertemuan iklim di Kopenhagen Denmark sebagai upaya aktif tanpa menunggu sempurnanya protokol yang akan menggantikan Protokol Kyoto. Demikian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam perjalanan kembali ke Jakarta setelah lawatannya ke Eropa dan menghadiri KTT Perubahan Iklim.

Informasi lebih lanjut mengenai REDD Program, kontak : Iwied Wahyulianto Koordinator Sekretariat POKJA REDD Kab. Berau Jln. Anggur No 265 Tanjung Redeb, Berau Telp/Fax. 0554 - 21232 email: [email protected] ; [email protected] Hamzah As-Saied Dinas Kehutanan Kab. Berau Jl. Pulau Sambit No 1 Tanjung Redeb Email: [email protected] Fakhrizal Nashr Berau Program Leader The Nature Conservancy JL. Cempaka No. 7 - RT 07/ RW 07 Berau 77311 Tel. +62 - 554 23388 Hp.: +62-812-5408141 Email : [email protected] Alfan Subekti REDD Field Manager The Nature Conservancy Jalan Polantas No. 5, Markoni, Balikpapan, 76112, Telp.: +62-542-442896 Fax.: +62-542-745730 Email : [email protected]

"Indonesia melangkah terus agar peluang tidak hilang. Kita telah berjuang dan berupaya, hasilnya seperti itu, pandailah kita dapat peluang dan melangkah untuk lingkungan kita, agar mendorong perkembangan ekonomi kita," kata Presiden saat transit di Dubai, Minggu (20/12/2009). Presiden mengatakan naskah kesepakatan yang disebut dengan Copenhagen Accord, dalam perkembangan terakhir telah disepakati oleh sidang yang berlangsung Sabtu pagi waktu Kopenhagen dan diikuti 194 negara. Sebagai tindaklanjut dari perkembangan itu, Presiden mengatakan pada 2010 mendatang Indonesia mengharapkan ada penajamanpenajaman kesepakatan dan bisa dibawa dalam konferensi serupa yang akan berlangsung di Meksiko akhir 2010 mendatang. "Di samping rencana aksi nasional yang sudah dimutakhirkan, maka kita pastikan dilampiri oleh rencana aksi daerah-daerah. Dengan demikian tidak perlu menunggu sempurna protokol baru," paparnya. Salah satu hal yang membuat Indonesia menilai positif Kopenhagen Accord adalah diadopsinya usulan Indonesia tentang pengelolaan hutan. "Tentang hutan yang tadinya kurang balance (seimbang) seolah hanya memberikan kewajiban pada negara yang miliki hutan tropis dan tidak ada klausul insentif apa yang diberikan negara maju, atas perjuangan kita masuk gamblang sekali, mekanisme pendanaan dan sebagainya," kata Presiden. Presiden mengaku sedikit kecewa karena usulan atas peningkatan dana bantuan negara maju bagi negara-negara berkembang untuk asistensi pencegahan perubahan iklim dan mitigasi sebesar 25 miliar dolar AS hingga 35 miliar dolar AS dari 2010 hingga 2012 hanya berada di angka 10 miliar dolar. Walau demikian, Presiden mengatakan Indonesia harus tetap bekerja selain bagi kebaikan global, khususnya bagi kebaikan Indonesia sendiri. (kompas.com). Sumber: http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/44045

Agenda bulan Januari — Februari 2010 1. Pelatihan Program Karbon Hutan Berau di Tanjung Redeb, Minggu I Januari 2010 2. Program Training dan Magang dengan SEKALA, Denpasar, Minggu II Januari 2010 3. Joint Working Group Meeting 3, Minggu II Februari 2010 Pokja REDD Updates merupakan lembar informasi internal bagi seluruh anggota Pokja REDD Kabupaten Berau yang diterbitkan oleh Sekretariat Pokja REDD Kabupaten Berau setiap akhir bulan untuk memberikan berbagai perkembangan program REDD di Kabupaten Berau Sekretariat POKJA REDD menerima tulisan dari semua pihak yang ingin terlibat aktif dalam program REDD di Kabupaten Berau. Foto-foto: Adji R, (halaman 1 dan 3); Iwied (halaman 4);