oleh WAKIL BUPATI LEMBATA Disampaikan pada Seminar Nasional MAMPU Jakarta, 11 Mei 2016
MANGGARAI BARAT
MANGGARAI
SIKKA
FLORES TIMUR
LEMBATA
ALOR
MANGGARAI TIMUR
BELU
SUMBA BARAT
NAGEKEO
NGADA
ENDE
TIMOR TENGAH UTARA TIMOR TENGAH SELATAN
SUMBA TENGAH
KUPANG
SABU RAIJUA
SUMBA BARAT DAYA
SUMBA TIMUR
ROTE NDAO
KOTA KUPANG
Akibatnya
GEOGRAFI KEPULAUAN, BERIKLIM TROPIS, KOMODITAS TERBATAS
Akibatnya
ISOLASI FISIK ISOLASI SOSIAL ISOLASI EKONOMI
KEMISKINAN BENCANA ALAM KELAPARAN SERANGAN HAMA
PROFIL KABUPATEN LEMBATA Letak Geografis : 08°,04’ - 08°,40’ LS dan 122°,38’ – 123°,57’ BT
Jumlah Pulau : 3 buah (Lembata, Comba dan Suanggi) Pulau yang bernama 3 buah (Lembata, Comba dan Suanggi
Pulau yang berpenghuni : 1 buah Iklim : 8 bulan kemarau/kering 4 bulan hujan/basah
Luas Wilayah : ± 1.266,39 km² (27,41%) Daratan ± 3.353,915 km² (72,59%) Lautan
Wilayah administratif : Kecamatan : 9 buah Desa / Kel. : 144/7 buah
DATA DEMOGRAFI Kab Lembata Tahun 2015
Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan
: 134.931 jiwa : 70.727 : 64.204
Kepala Keluarga Laki-laki Perempuan
: 32.297 KK : 59.813 : 62.306
Angkatan Kerja Laki-laki Perempuan
: 69.208 jiwa : 37.266 : 31.942
Bukan Angkatan Kerja : 28.173 jiwa Laki-laki : 11.208 Perempuan : 16.965
Lanjutan… Jumlah Pengangguran Laki-laki Perempuan
: 4.263 jiwa : 1.570 : 2.693
Jumlah Perantau (TKI ) Dalam Negeri L P Total Luar Negeri L P Total
: : : : : : :
9.729 jiwa 2.938 2.150 5.088 3.103 1.538 4.641
TPAK JumlahAK/JumlahPUK x 100% Laki-laki : 76,9 Perempuan : 65,3 TPP
: 71 %
JmlPengangguranTerbuka/Jml AK x 100% : 6,2% Laki-laki : 4,21 Perempuan : 8,43
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lembata Tahun 2011-2014
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara Sumber : BPS Kab. Lembata Tahun 2015, data terolah Bappeda
Peranan PDRB Kabupaten Lembata menurut Lapangan Usaha Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan
2011
2012
2013*)
2014**)
36,53
35,36
34,12
32.92
0,46
0,44
0,45
0,47
0,21
0,21
0,20
0,20
0,06
0,05
0,04
0,05
2011
2012
2013*)
2014**)
0,04
0,04
0,04
0,03
6,26
6,44
6,59
6,76
6,56
6,54
6,62
6,60
2,75
2,69
2,59
2,57
Lanjutan… Lapangan Usaha
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya Produk Domestik Regional Bruto
2011
2012
2013*)
2014**)
0,21
0,20
0,21
0,20
8,03
7,76
7,60
7,50
0,37
0,38
0,39
0,39
1,57 0,07
1,55 0,07
1,54 0,07
1,54 0,06
27,54
29,03
30,30
31,18
6,50
6,50
6,69
7,07
1,62
1,54
1,44
1,38
1,22
1,18
1,13
1,06
100,00
100,00
100,00
100,00
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara Sumber Data : BPS Kab. Lembata Tahun 2015, data terolah Bappeda
1. Terbatasnya informasi pasar kerja
2. Penyediaan lapangan kerja yang
6. Rendahnya perlindungan
tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan angkatan kerja
terhadap tenaga kerja
5. Belum optimalnya koordinasi
3. Rendahnya kualitas dan
ketenagakerjaan antar pemerintah Kab/Kota,Provinsi dan Pusat
4. Rendahnya keterampilan/skill pencari kerja
produktifitas tenaga kerja akibat dari banyaknya angkatan kerja yang berpendidikan rendah ( Lulus SD/SMP/ Tidak Tamat SD)
Problematika……
PEKERJA MIGRANT NTT PENEMPATAN TKI ASAL NTT KE LUAR NEGERI KEADAAN Tahun 2014*) No
Negara Tujuan
1
2
1.
Malaysia
2.
Jumlah Laki-laki
Perempuan
Total
3
4
5
1.086
1.883
2.969
Singapura
-
255
255
3.
Hongkong
-
29
29
4.
Brunei Darussalam
1
5
6
5.
Arab Saudi
1
2
3
6.
Taiwan
-
3
3
7.
Oman
-
8
8
8.
Italia
1
-
1
9.
Bahrain
-
1
1
10.
Papua New Guinea
1
-
1
1.091
2.186
3.276
J u m l a h
Sumber data : Dinas NAKERTRANS Provinsi NTT Tahun 2015
DATA PEKERJA MIGRANT KAB. LEMBATA TAHUN 2015 BURUH MIGRAN Kecamatan
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
L
L
P
PENCARI KERJA/ PENGANGGURAN
P
L
P
Buyasuri
659
536
770
399
289
639
Omesuri
463
406
484
258
182
357
Lebatukan
297
198
289
158
74
259
113
52
144
2
17
-
Ile Ape
691
440
588
376
20
12
Wulandoni
199
230
301
145
11
7
Nagawutung
40
11
173
25
-
414
Atadei
275
119
201
96
222
173
Nubatukan
201
158
153
55
755
832
2.938
2.150
3.103
1.538
1.570
2.693
Ile Ape Timur
Jumlah
Sumber : Dinsos Nakertran Kab. Lembata
PT. CITRA BINA TENAGA MANDIRI (aktif)
PT. TISNAMA ARGAYANA PT. SUKSES MANDIRI UTAMA PT. ANUGERAH USAHA JAYA PT. LENTERA BUNGA BANGSA SEJATI
PT. MADREL MITRA GLOBAL PT. MITRA SINERGI SUKSES PT. QAFCO
CTK
HULU
MASALAH
USER
REGULASI
MASALAH TK
HILIR MASALAH
MUARA MASALAH
• • • • •
PENDIDIKAN RENDAH HAK & KEWAJIBAN TDK JELAS MEMANIPULASI DOKUMEN TERBATASNYA DANA BUDAYA
• BERLAKU SEBAGAI CALO • UPAH TDK SESUAI ATURAN • PERJANJIAN KERJA TDK JELAS • TIDAK TAAT AZAS
• ASPEK HUKUM REKRUITMEN • UU. PTKLN
KURANG SINKRON DAN INTEGRASI PELAKSANAAN PENGIRIMAN CTKI ANTARA PEMERINTAH, BP3TKI, PPTKIS DAN IMIGRASI
TINGGINYA MOBILITAS TK NON PROSEDURAL ASAL NTT KE LUAR DAERAH DAN LUAR NEGERI
Human traficking, Lambannya Penanganan Kasus
Kemiskinan, Penganggran
KASUS Penyelundupan (TKI non prosedural) Pemalsuan dokumen
Penyekapan dan Pembunuhan TKI
Kekerasan rumah tangga
PRA KEBERANGKATAN Informasi
Rekruitmen Training
Penampungan Penerbitan Dokumen Perjanjian Kerja
Biaya Penempatan
SELAMA BEKERJA Pemenuhan Hak2 Buruh Migran Penanganan Masalah yang muncul
PULANG dan PURNA KERJA Pungutan Liar Keselamatan Pemenuhan Hak (termasuk Asuransi)
Penangan Masalah Pemanfaatan Remitasi Rehabilitasi Korban
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pekerja Migrant Perempuan PRA KEBERANGKATAN: Desa dan perangkat BLK Pemerintah RSUD Imigrasi Bandara
SELAMA BEKERJA : Keluarga
KEPULANGAN : Otoritas Bandara Aparat Penegak Hukum
Pemdes
Pemda
PURNA KERJA :
Perwakilan RI
Gubernur
Bupati Kepala Desa dan Perangkatnya
DASAR HUKUM • • • • • • • • • • • • •
UU No 3/1951 ttg Pengawasan KK. UU No 1/1970 ttg Keselamatan dan kesehatan kerja UU No 13/2003 ttg Ketenagakerjaan. UU No 39/2004 ttg Penempatan perlindungan TKI di LN UU No 6/2012 ttg Ratifikasi Konvensi Internasional ttg Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluargaya PP No 3/2013 ttg Perlindungan TKI di Luar Negeri Permen Nakertrans No. Per.07/MEN/IV/2008 ttg Penempatan Tenaga Kerja Permen Nakertrans No. Per.14/MEN/X/2010 ttg Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di LN Perda NTT No 14/2008 ttg Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Perda Kab Lbt. No 20/2015 ttg Perlindungan TKI Lembata Kep. Gub NTT No. 347/Kep/HK/2009 ttg UMP Provinsi NTT tahun 2010. Pergub NTT No.15/2010 ttg Pedoman Pelaksanaan Prog Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan PKWT pd Sektor Jasa Konst. di Wilayah NTT dll peraturan pelaksanaannya.
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar baik lokal, regional maupun pasar kerja luar Negeri, maka Disnakertrans Kabupaten Lembata (juga kerjasama dengan Lembaga Sosial Kemasyarakatan) telah melaksanakan program Peningkatan ketrampilan melalui Pelatihan bagi Angkatan Kerja antara lain:
1)
Pelatihan menjahit
2)
Pelatihan Tenun Ikat
3)
Manajemen Usaha
4)
Pelatihan Pelayan restoran
5)
Pelatihan Pengolahan Hasil Laut
6)
Pelatihan Listrik/Elektro
7)
Pelatihan Las Karbid/Listrik
8)
Pelatihan Meubelair
9)
Pelatihan Bangunan kayu/batu
10) Pengembangan manajemen dan produktivitas 11) Pemasyarakatan Teknologi Padat Karya
12) Pelatihan Kewirausahaan
Dasar Pijak…..
Desa TKI/ (Desbumi)
BLK Intervnsi anggaran APBD
Rumah Pelayanan Perlindungan RPP di Lembata Centre Pelayanan dan perlindungan Buruh Migrant
Perda Kab Lbt No 20/2015 Hak fundamental BMI berbasis HAM
Peran Pemerinthn (besar) Migrasi kultural dan migrasi kontraktual
Rumah Pelayanan Perlindungan RPP di Lembata Rumah singgah di Nunukan
dorong Perda TKI Kab Lbt fasilitasi BLK dan intervensi anggaran
PEMKAB -YKS Program/kegiatan Sosialisasi Hak Fundamental Buruh Migrant berbasis HAM
Penanganan masalah Pendampingan korban
Fasilitasi, Sosialisasi Desa Peduli Buruh Migrant (DESBUMI Lbt)
Ds Lamatokan Ds Lamawolo Ds. Baolaliduli Pendampingan buat PERDES Perlindungan Buruh Migrant/TKI
bentuk Rumah Pelayanan dan Perlindungan Perempuan (RPP) di Lembata
1.
TINGGINYA BEBAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT;
2.
RENDAHNYA KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS SDM;
3.
MASIH RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM SETIAP PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL;
4.
MENURUNNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH KARENA BANYAK JANJI POLITIK YANG TIDAK TEREALISASI;
5.
BELUM TERSEDIANYA LEMBAGA / UNIT PENGELOLA KEGIATAN DI TINGKAT KECAMATAN (YANG BERTUGAS MEMFASILITASI PARA PMKS DAN MASYARAKAT, SERTA MEMANTAU DAN MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL).
6.
BELUM DIBERDAYAKANNYA SECARA OPTIMAL TKSM TERLATIH ATAU SDM TERLATIH LAINNYA UNTUK MELAKUKAN PENDAMPINGAN/FASILITASI BAGI KELUARGA MISKIN DI TINGKAT KECAMATAN/DESA/KELURAHAN, SEHINGGA SULIT MENGETAHUI TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN KEGIATAN, SERTA BERBAGAI PERKEMBANGAN LAINNYA DI MASYARAKAT TERMASUK DATA.
–
6.
SULITNYA MEMPEROLEH PERMODALAN BAGI KELOMPOK KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK PENGEMBANGAN USAHA.
7.
BELUM TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG SINERGIS ANTARA PUSAT DAN DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA), SERTA MONEV DAN PELAPORAN YANG TERPADU ANTAR SKPD TERKAIT BAIK DI PROVINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTA.
8.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG MASIH BERNUANSA FORMALITAS DAN SARAT KEPENTINGAN OLEH KELOMPOK / GOLONGAN TERTENTU, MENGAKIBATKAN BANYAK USULAN KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DI AKOMODIR DALAM PENGANGGARAN BAHKAN HARUS MEMANGKAS TAHAPAN HIRARKI DARI SUATU PROSES KEGIATAN. SELAIN ITU POLA PERENCANAAN MASIH LEBIH MENITIKBERATKAN PADA PRINSIP PEMERATAAN, SEHINGGA MENGESAMPINGKAN KESINAMBUNGAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM, HAL INI TENTUNYA SANGAT SULIT UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PMKS.
kecuali KONFLIK NIHIL
Meningkatkan produktivitas
25
