MAYORITAS PUBLIK KHAWATIR PEMERINTAHAN LUMPUH DI TAHUN 2014
Lingkaran Survei Indonesia Desember 2013
1
Kata Pengantar Mayoritas Publik Khawatir Pemerintahan Lumpuh Di Tahun 2014 Menjelang berakhirnya Pemerintahan SBY-Boediono, kekhawatiran publik terhadap kinerja pemerintahan justru semakin meningkat. Mayoritas publik khawatir pemerintahan akan lumpuh di tahun 2014 nanti. Sebanyak 60.88 % menyatakan khawatir pemerintahan tidak bisa bekerja lagi karena sibuk Pemilu. Dan sebanyak 31.27 % yang masih meyakini bahwa pemerintah tetap dapat bekerja dengan baik. Publik kebanyakan khawatir bahwa pemerintahan tidak akan berjalan optimal mengurusi rakyat karena sibuk mengurusi kepentingan partai masing-masing menghadapi pemilihan legislatif maupun eksekutif. Kekhawatiran publik ini merata di semua segmen masyarakat Indonesia. Namun mereka yang tinggal di desa, pendidikan rendah, dan kelas ekonomi bawah lebih merasa khawatir bahwa pemerintahan tidak akan bekerja lagi mengurusi rakyat di tahun politik dibanding dengan mereka yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan kelas ekonomi atas. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat yang tinggal di desa dan berpendidikan rendah umumnya tidak bisa membedakan menteri yang berasal dari partai politik dan menteri yang berasal dari profesional. Sehingga ketika media massa menyoroti kinerja para menteri yang berasal dari partai politik, masyarakat yang tinggal di desa dan berpendidikan rendah mempersepsikan masalah kinerja para menteri tersebut sebagai kinerja pemerintahan secara umum. Survey Nasional LSI Desember 2013
2
Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). LSI kembali mengadakan survei khusus mengenai keyakinan publik terhadap pemerintahan menjelang tahun baru 2014. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 18 – 19 Desember 2013. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. Selain kekhawatiran umum mengenai jalannya pemerintahan di tahun politik, mayoritas publik pun khawatir bahwa presiden dan wakil presiden beserta para pembantunya (menteri) tidak akan fokus lagi dengan tugas-tugas pemerintahan. Sebanyak 77.42 % khawatir bahwa para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II tidak akan fokus bekerja karena harus membantu partai dan dirinya (para menteri yang maju sebagai caleg) dalam Pemilu 2014 nanti. Sedangkan mereka yang yakin para menteri masih tetap fokus menjalankan tugasnya hanya sebesar 19.35 %. Seperti diketahui ada 16 menteri atau kurang lebih 50 % dari menteri-menteri KIB II berasal dari partai politik. Para menteri yang berasal dari partai politik ini, diyakini publik tidak akan fokus bekerja menjalankan tugas pemerintahannya karena akan lebih sibuk mengurusi kepentingan partainya.
Survey Nasional LSI Desember 2013
3
Mayoritas publik pun khawatir Presiden dan Wakil Presiden tak akan fokus bekerja menjalankan tugas pemerintahannya karena terganggu dengan penyidikan kasus century. Proses pemeriksaan Boediono sebagai saksi oleh KPK dan keinginan Timwas Century DPR untuk terus meminta keterangan kepada Boediono terkait keputusan bailout Bank Century dipersepsikan akan menganggu fokus pemerintahan. Sebanyak 60.00 % menyatakan khawatir presiden dan wakil presiden tidak fokus bekerja karena kasus ini. Sedangkan 31.76 % menyatakan mereka masih yakin presiden dan wakil presiden tetap dapat menjalankan tugasnya sehari-hari meski proses penyidikan kasus Century yang menyeret nama Wakil Presiden Boediono terus berjalan. Faktor apa sajakah yang menyebabkan munculnya kekhawatiran publik pemerintahan akan lumpuh di 2014? Dari hasil FGD dan indepth interview yang dilakukan oleh LSI, ada 3 jawaban yang bisa menjelaskan. Pertama, sisi buruk pemerintahan koalisi, di setiap tahun menjelang pemilu nasional, partai yang ikut berkoalisi pun mulai bersaing. Dalam praktek sistem multipartai di Indonesia, pemerintahan yang terpilih secara demokratis merasa perlu memperoleh dukungan mayoritas di Parlemen. Meski logika dukungan parlemen biasanya berlaku untuk sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensiil seperti yang dianut Indonesia. Oleh karena itu, presiden yang terpilih melalui pemilu mengajak sejumlah partai untuk berkoalisi (sebelum maupun sesudah Pilpres) dalam pemerintahan termasuk menempatkan menteri partai dalam susunan kabinet. Survey Nasional LSI Desember 2013
4
Dengan koalisi ini diharapkan setiap kebijakan pemerintahan dapat dengan mudah dijalankan karena dukungan mayoritas di Parlemen. Namun demikian, pemerintahan koalisi ini akan menghadapi ujian terberatnya ketika menghadapi pemilu. Karena semua partai yang terlibat dalam koalisi pemerintahan akan fokus dengan kepentingan partainya masing-masing. Persaingan partai politik dalam merebut simpatik dan dukungan publik ini akhirnya mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan tugasnya sehar-hari. Kedua, ketidaktegasan SBY sebagai kepala pemerintahan. Ada dua indikator yang terlihat jelas terkait dengan fokus pemerintahan ini yaitu keputusan SBY mengangkat menteri aktif sebagai ketua harian partai dan SBY pun dianggap membiarkan menterinya menjadi capres konvensi partai Demokrat. Syarifuddin Hasan yang masih aktif menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM diangkat SBY sebagai Ketua Harian Partai Demokrat. SBY pun terlihat tidak tegas dan terkesan membiarkan kedua menterinya yaitu Gita Wiryawan (Menteri Perdagangan) dan Dahlan Iskan (Menteri BUMN) yang saat ini ikut bertarung dengan sembilan kandidat lainnya dalam Konvensi Partai Demokrat. Padahal dalam beberapa kesempatan yang lain, SBY sering meminta para menterinya untuk fokus bekerja menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden.
Survey Nasional LSI Desember 2013
5
Ketiga, lemahnya etik pemerintahan. Menteri yang aktif berpolitik seperti menjadi caleg ataupun capres tidak mau mundur secara sukarela dari jabatannya. Ada 10 menteri yang tercatat sebagai caleg dalam Pemilu 2014 nantinya. Kesepuluh menteri itu adalah lima menteri menjadi caleg Partai Demokrat (Syarif Hasan, Jero Wacik, Syarifuddin Hasan, EE. Mangindaan, dan Roy Suryo), dua menteri dari PKS (Tifatul Sembiring dan Suswono), dua menteri dari PKB (Helmy Faishal Zaini dan Muhaimin Iskandar), dan satu menteri dari PAN (Zulkifli Hasan). Lalu apa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengembalikan keyakinan publik terhadap pemerintahan? Pertama, harus ada upaya sistematis mengurangi jumlah partai politik di parlemen agar partai makin besar (jumlah suara dan kursinya) dan kebutuhan koalisi partai makin berkurang. Misalnya secara berkala menaikan batas parliamentary threshold (PT), sehingga sistem kepartaiaan Indonesia ke depan hanya multipartai sederhana yang terdiri 3 atau 5 partai politik. Kedua, presiden menonaktifkan menteri yang aktif berpolitik atau menjadi pengurus partai politik. Presiden dan wakil presiden juga tidak boleh terlibat mengurusi partai politik. Keterlibatan menteri atau bahkan presiden dan wakil presiden dalam mengurusi partai akan cenderung dipersepsikan mementingkan kepentingan partai dan kelompoknya. Pemerintahan juga akan dinilai tidak fokus bekerja ketika menjelang Pemilu nasional. Survey Nasional LSI Desember 2013
6
Ketiga, menteri yang aktif berpolitik di tahun 2014 sebaiknya mengundurkan diri. Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, para menteri yang saat ini terlibat dalam politik baik sebagai caleg ataupun capres sebaiknya mengundurkan diri untuk alasan etik dan menjaga kredibilitas pemerintahan. Meski para menteri berusaha meyakinkan publik bahwa aktifitas kepartaiannya tidak mengganggu tugasnya dalam pemerintahan, namun publik memiliki logika berbeda. Bagi publik aktivitas politik para menteri akan mengganggu fokus mereka mengurusi rakyat.
Meski tahun politik 2014 segera datang, publik berharap pemerintah tetap fokus mengurusi masalah rakyat.
Lingkaran Survei Indonesia Minggu, 22 Desember 2013 Narasumber : Fitri Hari (0813.8014.0260 / 0878.8925.2888) Moderator : Dewi Arum (0812.8038.2407) Tim Riset LSI (Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum) 7
REKOR MURI Survei Paling Akurat dan Presisi 6 Rekor terbaru MURI ( Museum Rekor Indonesia)
Paling Presisi 1. Quick Count yang diumumkan tercepat (1 jam setelah TPS ditutup) 2. Quick Count akurat secara berturut-turut sebanyak 100 kali 3. Quick Count dengan selisih terkecil dibandingkan hasil KPUD yaitu 0,00 % (Pilkada Sumbawa, November 2010)
Prediksi Paling Akurat 1. Survei prediksi pertama yang akurat mengenai Pilkada yang diiklankan 2. Survei prediksi akurat Pilpres pertama yang diiklankan 3. Survei prediksi akurat Pemilu Legislatif pertama yang diiklankan 8
METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 18 – 19 Desember 2013 • • • •
Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden awal : 1200 responden Wawancara Handset (Quick Poll) Margin of error : 2.9% Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif • FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar • In Depth Interview • Analsis media nasional
9
Mayoritas Publik Khawatir Pemerintahan akan Lumpuh di Tahun Politik 2014 Q : Tahun 2014 mendatang adalah tahun Pemilu. Apakah Anda khawatir atau tidak di tahun 2014 mendatang pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik karena disibukkan dengan Pemilu?
Variabel Cukup khawatir/Sangat Khawatir
Prosentase
60. 88 %
Tidak khawatir/Tidak khawatir sama sekali Tidak Tahu/Tidak Jawab
31. 27 % 7. 85 %
Hanya 31.27 % publik yang masih yakin pemerintahan tetap fokus bekerja
10
Para wong cilik yang tinggal di desa lebih khawatir pemerintah akan lumpuh di tahun 2014 Q : Tahun 2014 mendatang adalah tahun Pemilu. Apakah Anda khawatir atau tidak di tahun 2014 mendatang pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik karena disibukkan dengan Pemilu?
Wilayah
Khawatir
Tidak Khawatir
TT/TJ
Desa
64. 15 %
30. 75 %
5. 10 %
Kota
31. 29 %
45. 06 %
23. 65 %
Tingkat Ekonomi
Khawatir Tidak Khawatir
Menengah bawah
62. 50 %
36. 50 %
1. 00 %
Menengah – menengah 66. 67 %
33. 33 %
0. 00 %
41. 67 %
50. 00 %
8. 33 %
Menengah atas
TT/TJ
11
Mereka yang berpendidikan rendah juga lebih khawatir Q : Tahun 2014 mendatang adalah tahun Pemilu. Apakah Anda khawatir atau tidak di tahun 2014 mendatang pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik karena disibukkan dengan Pemilu?
Kategori
Khawatir Tidak Khawatir
TT/TJ
Tamat SD/Dibawahnya
57. 69 %
38. 46 %
3. 85 %
Tamat SLTP/Dibawahnya
70. 59 %
23. 53 %
5. 88 %
Tamat SLTA/Dibawahnya
60. 00 %
32. 50 %
7. 50 %
Tamat Kuliah/Pernah Kuliah
27. 27 %
54. 55 %
18. 18 %
12
Pemilih SBY Pada Pemilu 2009 Juga Khawatir Pemerintah akan Lumpuh di 2014 Q : Tahun 2014 mendatang adalah tahun Pemilu. Apakah Anda khawatir atau tidak di tahun 2014 mendatang pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik karena disibukkan dengan Pemilu?
Pemilih Capres 20009
Khawatir
Tidak Khawatir
TT/TJ
Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono
57. 94 %
30. 29 %
11. 77
Megawati – Prabowo
63. 33 %
36. 67 %
0. 00 %
Jusuf Kalla - Wiranto
50. 00 %
48. 00 %
2. 00 %
Banyak pemilih Megawati – Prabowo yang khawatir karena mereka “wong cilik”
13
Mayoritas publik juga khawatir dengan kinerja Menteri KIB II Q : Apakah Anda khawatir atau tidak di tahun Pemilu 2014 mendatang, menteri yang beraasal dari partai poltik tidak akan fokus bekerja karena lebih memilih bekerja untuk memenangkan partainya?
Variabel Cukup khawatir/Sangat Khawatir Tidak khawatir/Tidak khawatir sama sekali Tidak Tahu/Tidak Jawab
Prosentase
77. 42 % 19. 35 % 3. 23 %
Hanya 19.35 % publik yang masih yakin para menteri tetap bekerja menjalankan tugas pemerintahan. 14
Mayoritas Publik Menilai Menteri Hanya Bekerja untuk Kepentingan Partai Q : Dalam kabinet saat ini, ada sejumlah menteri yang berasal dari partai politik. Menurut keyakinan Anda, ditahun 2014 mendatang,apakah menteri dari partai tersebut lebih banyak bekerja untuk kepentingan partainya atau pemerintahan?
15
Mayoritas Publik Khawatir Penyidikan Kasus Century Mengganggu Fokus Presiden dan Wakil Presiden Q : KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan kasus korupsi Bank Century. Apakah Anda khawatir atau tidak, di tahun 2014 mendatang Presiden dan Wakil Presiden tidak akan fokus bekerja karena lebih disibukkan dengan penyelidikan kasus Century?
Variabel Ya khawatir karena yakin presiden dan wakil presiden tak akan fokus bekerja Tidak khawatir karena yakin presiden dan wakil presiden tetap akan fokus bekerja Tidak Tahu/Tidak Jawab
Prosentase
60. 00 %
31. 76 % 8. 24 %
16
Apa yang menjadi penyebab tingginya kekhawatiran publik bahwa pemerintah akan lumpuh di 2014? 17
(1) Sisi Buruk Pemerintahan Koalisi Menjelang pemilu nasional, partai yang ikut berkoalisi pun mulai bersaing.
Dalam praktek sistem multipartai di Indonesia, pemerintahan yang terpilih secara demokratis merasa perlu memperoleh dukungan mayoritas di Parlemen.
Persaingan partai politik dalam merebut simpatik dan dukungan publik ini akhirnya mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan tugasnya sehar-hari.
18
(2) Ketidaktegasan SBY sebagai Kepala Pemerintahan Ada dua indikator yang terlihat jelas terkait dengan fokus pemerintahan ini yaitu : Keputusan SBY mengangkat menteri aktif sebagai ketua harian partai (Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM diangkat SBY sebagai Ketua Harian Partai Demokrat)
SBY dianggap membiarkan menterinya menjadi capres konvensi partai Demokrat ( Gita Wiryawan dan Dahlan Iskan ikut konvensi capres Demokrat) Kontradiktif dengan pernyataan SBY yang meminta menterinya untuk fokus bekerja
19
(3) Lemahnya Etik Pemerintahan Menteri yang aktif berpolitik seperti menjadi caleg ataupun capres tidak mau mundur secara sukarela dari jabatannya. Ada 10 menteri yang tercatat sebagai caleg dalam Pemilu 2014 nantinya. Menteri jadi caleg Partai Demokrat : Syarif Hasan, Jero Wacik, Syarifuddin Hasan, EE. Mangindaan, dan Roy Suryo Menteri jadi caleg PKS : Tifatul Sembiring dan Suswono Menteri jadi caleg PKB : Helmy Faishal Zaini dan Muhaimin Iskandar Menteri jadi caleg PAN : Zulkifli Hasan 20
Rekomendasi !!! (1) Menuju Sistem Multipartai Sederhana Harus ada upaya sistematis mengurangi jumlah partai politik di parlemen agar partai makin besar (jumlah suara dan kursinya) dan kebutuhan koalisi partai makin berkurang.
Salah satu solusinya secara berkala menaikan batas parliamentary threshold (PT). Sehingga sistem kepartaiaan Indonesia ke depan hanya multipartai sederhana yang terdiri 3 atau 5 partai politik.
21
(2) Menonaktifkan Menteri yang Berpolitik
Presiden menonaktifkan menteri yang aktif berpolitik atau menjadi pengurus partai politik. Presiden dan wakil presiden juga tidak boleh terlibat mengurusi partai politik.
22
(3) Menteri Aktif Berpolitik Mengundurkan Diri Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, para menteri yang saat ini terlibat dalam politik baik sebagai caleg ataupun capres sebaiknya mengundurkan diri untuk alasan etik dan menjaga kredibilitas pemerintahan. Meski para menteri berusaha meyakinkan publik bahwa aktifitas kepartaiannya tidak mengganggu tugasnya dalam pemerintahan, namun publik memiliki logika berbeda. Bagi publik aktivitas politik para menteri akan mengganggu fokus mereka mengurusi rakyat. 23
Meski tahun politik 2014 segera datang, publik berharap pemerintah tetap fokus mengurusi masalah rakyat.
24
25
