MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

MATA KULIAH

ETIKA BERWARGA NEGARA

BAGIAN 5 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Oleh:

DADAN ANUGRAH, M.Si.

UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2008

1

BAGIAN 5 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. PENGANTAR Hak dan kewajiban adalah dua hal yang selalu berbarengan. Ketika seseorang menunaikan kewajiban, maka selanjutnya akan diikuti oleh hak. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Save M. Dagum, 1997), kewajiban adalah sesuatu yang mengikat orang. Dalam konteks filsafat diartikan sebagai ikatan moral yang biasanya disertai sanksi jika tidak dipenuhi; tugas; kehausan berbuat sesuai cara tertentu seperti hukum, nilai moral, prinsip etika, komitmen sosial dan lain-lain. Masih dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Save M. Dagum, 1997), hak dalam konteks filsafat sesuatu yang harus dimilki seseorang. Tuntutan yang wajar seseirang atas sesuatu hal. Kebebasan atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau ada pada seseorang dan mendapat pengakuan dari pihak otoritas, entah dari Allah, raja, hukum, kelompok sosial, kebiasaan, tradis. Dalam lingkup politik, hak adalah tuntutan terhadap kondisi-kondisi yang diperlukan orang yang memunkinkan orang dapat hidup sampai pada tingkat yang paling sempurna. Hak dikaitkan dengan kewajian. Kalau Si A mempunyai hak besuara, maka ia pun berkewajiban menghormati suara orang lain. Dalam sisi kehidupan manusia betapa banyak hak yang perlu diketahui, baik pada bidang ekonomi. sosia, budaya, politk, hukum, dan lan-lain. Untk memperkaya wawasan, berikut ini ada beragam hak yang perlu diketahui: 1. Hak adiraja (Hukum), yaitu hak melakukan kekuasaan tertinggi. 2. Hak amandemen (hukum): hak untuk mengusulkan perubahan undangundang. 3. Hak asasi (hukum): hak-hak dasar pada manusia seperti hak hidup, hak perlakuan yang sama, dan hak mendapat perlindungan. 4. Hak bertanya (hukum): hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada presiden atau pemerintah terhadap persoalan-persoalan dalam pemerintah.

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR - UMB

Dadan Anugrah S.Sos, MSi Pendidikan Kewarganegaraan

2

5. Hak budget (hukum): hak DPR untuk turut serta menentukan Angran Pendapatan dan Belaja Negara temasuk mengadakan pengarahan dan pengawasan terhadap pemerintah. 6. Hak cipta (hukum): hak seseorang terhadap hasil peneuannya, yang dilindungi oleh undang-undang seperti hak cipta dalam mengarang, menguah musik, lukisan, aung, relief, potret, gubahan lagu, nyanyian atau seni suara, koreografi tari, skenaio drama, film, dan lain-lain. 7. Hak hukum (hukum): hak menyankut hak-kak dan kewaiban. 8. Hak guna usaha (hukum): hak untuk mengusahakan tanah negara untuk waktu tertentu. 9. Hak imunitas (hukum): hak anggota DPR dan para menteri untuk membicarakan atau menatakan secara vtertulis segala hal lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadlan. Hak kebebesan bagi kepala negara perwakilan diplomatik yang dilalui atau negara tempat mereka bertugas. 10. Hak individu (hukum): hak yang dimiliki seseorang tehadap berbagai hak dan kewajiban. 11. Hak inisiatif (hukum): hak DPR untuk mengajukan undang-undang mengenai masalah tertentu kepada pemerintah. 12. Hak interpelasi (hukum):

hak DPR untuk meminta keterangan atau

pertenggungjawaban kepada pemerinah mengani kebijaksanaan di suatu bidang. 13. Hak kodrati (right, natural): hak menyangkut: (1) hak untuk hidup, (2) hak untuk bebas, (3) hak menuntut kesamaan, (4) hak untuk mencari kebahagiaan, (5) hak untuk memiliki harta, (6) hak untuk bekerja , (7) hak untuk memperoleh kesamaan kesempatan, (8) hak untuk memperoleh kesamaan dalam perlakuan hukum. 14. Hak kolektif (hukum): hak yang dimiliki sekumpulan orang terhadap benda atau kekayaan. 15. Hak milik (ownership): dimaksudkan (1) pemilikan objek-objek oleh subjek. Subjek ini berupa individu, kelompok, negara, masyarakat; pemilika da[pat bersifat pribadi, swasta, bersama dan sosial (2) hak untuk memeang atau megambil keuntunga dari suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, seolah-lah benda itu milik sendiri.



3

16. Hak milik pribadi (hukum): hak mengail keuntungan dari satu benda dengan bebas serta menguasainya sepenuh-penuhnya. Biasanyan dibedakan dengan tegas hak milik dan hak pegang. 17. Hak paten (hukum): hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas permohonannya untuk menikmati sendiri hasil penemuannya serta perlindungan terhadap kemungkinan peniruan atas hasil ciptaan atau penemuannya itu. 18. Hak politik (right, political): diartikan (1) berhak mencalonka diri menempati kedudukan wakil rakyat 2) berhak memberikan suara, (3) berhak mengadakan komunikasi an mengeritik petugas negara, (4) membela keyakinan sendiri, (5) berhak melindungi harta milik sendiri. 19. Hak prerogratif (hukum): hak istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, misalya memberi tanda jasa, gelar, grasi, amnesti.

B. HAK RAKYAT VS KEWAJIBAN WARGA NEGARA Siapakah warga negara itu.....? Berdasarkan UUD 1945, pasal 26: warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undangundang sebagai sebagai warga negara. Pada dasarnya, yang disebut warga negara eksistensinya dilegalkan secara hukum oleh undang-undang yang berlaku. Dalam undang-undang itulah mekanisme atau tata cara menjadi warga negara dijelaskan denga lengkap. Secara sederhana, hak warga negara adalah sesuatu yang mesti didaptkan dari negara. Sedangkan kewajiban warga negara terhadap negara adalah sesuatu yang harus ditunaikan oleh warga negara untuk negara yang bersifat mengikat. Yang acapkali menjadi polemik pada masyarakat adalah sejauhmana warga negara (kita) telah mendapatkan hak dari negara. Siapa pun dapat melihat dengan mata telanjang, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia (menurut ekonom Rizal Ramli sekitar 80 %) belum mendapatkan haknya dari negara. Kemiskina, keterbelakagam, pendidikan gratis, lapanga kerja, pendapatan yang layak masih jauh dari yang ideal.



4

Rizal Ramli ketika didaulat menjadi bintang tamu dalam acara perspektif Wimar (di ANTV) berkata, bahwa negara saat ini tidak memiliki basis ekonomi yang jelas, terarah dan kuat. Pilihan pemerintah dalam mendongkrak APBN selalu saja memeras rakyat, seperti menaikan BBM. Padahal menurutnya masih banyak sektor dan strategi lain yang dapat ditempuh tanpa mengorbankan rakyat. Dari situ kita bisa memberikan interpretasi (tafsiran) bahwa hak kesejahteraan yang semestinya dapat dinikmati rakyat belum dapat diwujudkan, dan itu adalah utang negara kepada rakyat. Dalam kenyataanya, negara acapkali “menjadi dominan” atas rakyat (civil), terutama pada negara yang dalam jangka waktu panjang menerapkan rezim otoriter. Kasus ini misalnya dapat dilihat di Indonsia. Sebagai sebuah bangsa yang terlalu lama dalam cengekaraman rezim otoriter, "hak masyarakat" “bak kata ajaib” yang memiliki nilai ideologis; berupa ajakan atau dorongan untuk melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk, dari mulai perlawanan berbasis kognisi (pikiran) atau unjuk pikiran, sampai kepada perlawanan dalam bentuk fisik (demonstrasi). Seperti halnya dengan kosa kata demokrasi, hampir tidak ada rezim d duni ini yang secara “jantan” mengaku rezim otoriter atau diktator. Dalam ungkapan lain, semua rezim menyatakan diri sebagai rezim demokratis, meskipun dalam prakteknya jauh dari nilai-nilai demokratis. Lalu, istilah demokrasi menjadi istilah yang diperebutkan oleh berbagai pihak yang menginginkan tegaknya demokrasi maupun oleh pihak-pihak yang tak berkepentingan dengan demokrasi. Secara tersembunyi, ada juga pihak-pihak yang berkepentingan yang justeru “anti demokrasi”, biasanya mereka yang duduk dalam status qou. Membicarakan hak masyarakat secara implisit mengandaikan pula adanya hak-hak lain di luar masyarakat; hak individu dan hak negara (state). Dalam sejarahnya yang panjang, hubungan antara ketiga hak tersebut lebih banyak didominasi oleh negara, daripada oleh individu dan masyarakat. Adakalanya memang, hak individu bisa melampaui hak negara maupun masyarakat, tetapi individu-individu ini terbatas hanya di kaangan raja-raja diktator, penguasa (presiden), atau ketua-ketua partai yang berkuasa, yang kemudian menjadikan negara sebagai alat kekuasaan untuk mendominasi rakyatnya. Oleh karena itu, berbicara mengenai hak rakyat/masyarakat sebenarnya adalah kisah kekalahan; kekalahan rakyat oleh negara. Lebih ironis, justeru pada saat demokrasi



MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

Recommend Documents