MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

MATA KULIAH

ETIKA BERWARGA NEGARA

BAGIAN 4 DEMOKRASI: ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

Oleh:

DADAN ANUGRAH, M.Si.

UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2008

1

BAGIAN 4 DEMOKRASI

I. PENGANTAR Demokrasi telah menjadi kata kunci dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia. Saat ini, negara yang dikatakan modern adalah negara yang menerapkan demokrasi. Sampai detik ini kita masih mencari format demokrasi yang ideal, yang di dalamnya mampu memberikan arah serta pegangan dalam menuju Indonesia baru (sejahtera). Namun sejarah membuktikan meskipun kita telah melewati Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan entah orde apa lagi, tandatanda ke arah Indonesia baru masih jauh dari kenyataan. Memang perlu disadari bahwa menerapkan demokrasi tidak bisa secara instan.

Demokrasi

membutuhkan

waktu,

membutuhkan

kesadaran,

membutuhkan kerja keras dan membutuhka para pendekar demokrasi sejati. Selama ini banyak orang tampil dengan “pedang” demokrasi ditangan, tetapi ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi, partai atau hanya demi kekuasaan semata. Pada zaman Orde Lama kita dibawa ke samudra demokrasi liberal dan terpimpin. Akhir dari semua itu kita gagal menata Indonesdia menjadi lebih baik. Selanjunya kita di bawa mengaungi samudra demokrasi Pancasila dengan nakhoda Orde Baru selama 32 tahun. Pada awalnya muncul optimisme dengan pertumbuhan ekonomi dan stabiliotas nasional yang menjanjikan. Namun pelan tapi pasti demokrasi Pancasuila Orde Baru pun gagal menjadikan kita negara sejahtera. Justeru ada Orde Baru itulah berbagai kecurangan, kelicikan, intimidasi, pelanggaran HAM, KKN merajalela. Akhirnya kita pun tenggelam dalam dan tak berdaya. Berikutnya tahun 1998 kita masuk ke Orde Reformasi. Seperti yang telah lalu, awalnya kita menumpukan harapan akan adanya perbaikan, namun lagi-lagi harapan tinggal harapan. sapai detik ini pula apa yang menjadi impian indah belum manjadi mewujud. Akankah....? Siapa pun nampaknya harus tetap optimis. Demokrasi masih memerlukan perjuangan tanpa mengenal lelah. Nila-nilai demokrasi yang begitu “agung”

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR - UMB

Dadan Anugrah S.Sos, MSi Pendidikan Kewarganegaraan

2

memerlukan pembumian sehingga Indonesia yang kita cita-citakan: subur makmur gemah ripah loh jinawi menjadi kenyataan.

II. DEMOKRASI: Riwayatmeo Doeloe... Dalam sejarahnya, isitilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.



3

III. MEKANISME DEMOKRASI Demokrasi tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan hidup dalam kompleksitas kekuasaan negara yang cenderung terus bergejolak. Banyak negara yang dalam waktu relatif singkat berhasil menjadi neara demokrasi. Tetapi tidak sedikit pula negara yang harus menempuh waktu lama untuk menjadikan demokrasi di negaranya. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan

eksekutif,

lembaga-lembaga

pengadilan

yang

berwenang

menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara



4

demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

IV. DEMOKRASI DALAM LINTASAN SEJARAH INDONESIA Salah seorang tokoh demokrasi kita Bung Hatta penah berujar: “Supaya tercapai suatu masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, haruslah rakyat insyaf akan haknya dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul” Diskursus demokrasi di Indonesia tak dapat dipungkiri, telah melewati perjalanan sejarah yang demikian panjangnya. Berbagai ide dan cara telah coba dilontarkan dan dilakukan guna memenuhi tuntutan demokratisasi di negara kepulauan ini. Usaha untuk memenuhi tuntutan mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut misalnya dapat dilihat dari hadirnya rumusan model demokrasi Indonesia di dua zaman pemerintahan Indonesia, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Di zaman pemerintahan Soekarno dikenal yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Demokrasi pada dua masa itu tidak meberikan “nilai plus” bagi perkembangan demokrasi Indonesia, yang ada hanya luka-luka sebagai akibat dari demokrasi yang tanpa arah dan tak terkendali.



MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

Recommend Documents