MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

MATA KULIAH

ETIKA BERWARGA NEGARA

BAGIAN 1 NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Oleh:

DADAN ANUGRAH, M.Si.

UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2008

BAGIAN 1 NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

I.

PENGANTAR Kajian mengenai negara selalu saja menarik perhatian, bahkan

cenderung perenis (abadi). Betapa tidak, negara telah menjadi diskursus ribuan tahun yang lalu, menjadi bahasan puluhan bahkan ratusan pemikir di senatero dunia, dan tema negara itu tetap aktual hingga saat ini. Tidak kurang para pemikir sekelas Plato, Aristoteles, John Locke, Rousseau, Max Weber, Harold J. Laski. Roger H. Soltau dan lain-lain ikut memberikan pikirannya dalam merumuskan negara. Nampaknya, meskipun secara definisi negara telah diangap selesai, namun negara dalam prakteknya masih terus menunjukkan jalan pajang dan berliku. Justeru pada tataran realitas negara acapkali menunjukkan kontroversi, anomali, dan lain sebagainya. Sejatinya, peran penting negara terletak pada fungsi pengayoman terhadap masyarakat/penduduknya. Pengayoman yang dimaksud tidak saja pada aspek fisik tetapi psikologis. Negara harus mengayomi setiap individu dari serangan yang membayakan dari pihak asing, dan negara pun harus mengayomi penduduknya dari tindakan teror, intimidasi, dan lain-lain yang sifatnya psikis. Dengan demikian, alangkah ironisnya apabila justeru negara merampas hak-hak masyarakat, apalagi sampai menindasnya. Menurut Miriam Budiardjo (1992:46), fungsi negara meliputi melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Dilihat dari sudut fungsi, pengelola negara memiliki tugas yang berat namun mulia. Pemerintah dari mulai presiden hingga ke aparat yang paling rendah di tingkat desa wajib berkonsentrasi dan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat UnadangUnadang dasar 1945.

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR - UMB

Dadan Anugrah S.Sos, MSi Pendidikan Kewarganegaraan

II. DEFINISI NEGARA Negara didefinisikan secara beragam, dari berbagai sudut pandang, di antaranya: a. Aristoteles menyatakan negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. b. Cicero pemikir Roma menegaskan negara adalah timbulnya pemikiran sehat masyarakat banyak bersatu untuk keadilan, dan berpartisipasi bersama dalam keuntungan. c. Francis Jean Bodin mengatakan negara adalah asosiasi beberapa keluarga dengan kesejahteraan yang layak, dengan alasan yang sehat setuju untuk dipimpin oleh penguasa tertinggi. d. Harold J. Laski mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang

diintegrasikan

karena

mempunyai

wewenang

yang

bersifat

memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

Nampaknya, definisi di atas terdapat beberapa kerusakan: 1. Tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri. 2. Tidak ada kesempurnaan/keuntungan hidup secara mutlak terdapat dalam negara. 3. Tidaklah mungkin semua masyarakat di dalam negara bisa menyantuni kesejahteraan rakyatnya.

Definisi orang moderat Phillimore menyatakan negara adalah orangorang yang secara permanen mendiami suatu wilayah tertentu, dijilid (dibungkus) dengan hukum- hukum kebersamaan, kebiasaan dan adat- istiadat d idalam satu kebijaksanaan. Bluntschli mengatakan negara adalah organisasi kebijaksanaan orangorang diwilayah tertentu. Gettell menegaskan negara adalah komunitas oknum- oknum, secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan, dengan menciptakan dan menjalankan hukum secara menyeluruh di dalam lingkungan. Definisi Gattel lebih mengena dari pada definisi yang lainnya, wilayah



yang dihuni oleh komunitas masyarakat, karna merasa tertindas, maka merdeka menjadi hak mereka menentukan hidup mereka sendiri

III. SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan dalam Inggris (system of governmential) adalah sistem yang dimiliki suatu negara pada umumnya.Setiap negara mempunyai sistem pemerintahannya sendiri-sendiri seperti sesuai dengan situasi dan kondisi suatu negara itu. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Namun pada negara-negara yang sudah establish, desakan kaum minoritas akan tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatan negara yang dominan.

Sistem Pemerintahan secara luas Sistem pemerintahan secara luas ditujukan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi

pemerintahan,

menjaga

kekuatan

politik,

pertahanan,

ekonomi,

keamanan sehingga menjadi sistem pemerintihan yang kontinyu, Quo dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktekkan sistem pemerintahan itu. Negara-negara

yang menyandarkan pemerintahannya secara demokratis kemungkinan besar bisa menerapkan sistem pemerintahan secara luas. Di mana hakhak warga negara dihormati dan dijunjung tinggi untuk mencapai tujuan bersama.



Sistem Pemerintahan Secara Sempit secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Sebab, perilaku reaksioner maupun radikal pada gilirannya akan memperlemah sendi-sendi negara, bahkan cepat atau lambat negara terancam disintegrasi.

IV. KONSEP NERGARA KESATUAN Telah menjadi suatu konsensus yang kokoh, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan menurut C.F. Amstrong adalah bentuk negara dimana wewenag legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislative nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerinrtah daerah. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menterahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan pemerintah pusat. Lebih jauh, hakekat negara klesatuan adalah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan perkataan lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, oleh karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain legislatif pusat. Apabila demikian, adanya kewenangan bagi derah dalam membuat peraturan tidak serta-merta daerah berdaulat (berdiri sendiri) sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat. Secara eksplisit, C.F. Amstrong menyimpulkan dua ciri mutlak dari negara kesatuan, yaitu: 1. Adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat 2. Tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat.

Bagi sebagian para politisi, konsep negara kesatuan dianggap sesuatu yang telah final. Artinya, Indonesia tidak akan lagi mengubah bentuk negara ini menjadi bentuk negara lain, misalnya federasi meskipun hal itu bisa saja dilakukan dengan konsensus nasional. Oleh karena itu, ketika beberapa waktu yang lalu Amin Rais melemparkan gagasan bentuk negara federasi hasilnya



MATA KULIAH CIRI UNIVERSITAS (MKCU)

Recommend Documents