MASYARAKAT MISKIN YANG SERING DIKUCILKAN DARI MASYARAKAT

“MASYARAKAT MISKIN YANG SERING DIKUCILKAN DARI MASYARAKAT”

Tugas akhir mata kuliah Pancasila Dosen Pengampu : Tahajudin Sudibyo

Disusun oleh : Adhitya Novebi Rahmawan (11.11.4617) S1 Teknik Informatika Kelompok

:

C

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011

ABSTRAK Di jaman yang modern dan penuh persaingan seperti saat ini, masih banyak orangorang yang tidak mampu dan dikucilkan olah masyarakat. Mereka dikucilkan dari masyarakat karena mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang memadai. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan pengamalan pancasila terumata sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan beradap”. Warga miskin sering dikucilkan dari masyarakat dikarenakan faktor seperti mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tidak mempunyai uang dan mereka dianggap hanya sampah masyarakat. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan pengamalan pancasila terumata sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan beradap”. Yang dimaksud dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah : Kesadaran sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dadsar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagai mana mestinya. Berpedoman pada dasar Negara kita Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya perbedaanperbedaan tadi tidak menjadi suatu permasalahan. Bahwa selayaknya perbedaan-perbedaan itu harus lah dipersatukan oleh rasa kemanusiaan yang tinggi. Pelaksanaan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang diartikan sebagi penghormatan Bangsa dan Negara terhadap Hak Asasi Manusia harus dibagi dalam dua periode yaitu periode sebelum amandemen 2 tahun 2000 dan sesudahnya. Karena penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia secara formal juridis punya kekuatan hukum dalam konstitusi baru mulai tahun 2000. Sesuai dengan UUD’45 Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ini adalah tugas yang sangat berat yang harus dipikul pemerintah sebagai konsekwensi dan tanggung jawab pemerintah sebagai kepercayaan pilihan yang dilakukan oleh rakyat dalam proses demokrasi.

BAB I

Latar Belakang Masalah Indonesia hidup di dalam berbagai macam keberagaman, baik itu suku, bangsa, budaya dan agama. Dari ke semuanya itu, Indonesia berdiri dalam suatu keutuhan. Menjadi kesatuan dan bersatu di dalam persatuan yang kokoh di bawah naungan Pancasila dan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika. Di jaman yang modern dan penuh persaingan seperti saat ini, masih banyak orangorang yang tidak mampu dan dikucilkan olah masyarakat. Mereka dikucilkan dari masyarakat karena mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang memadai. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan pengamalan pancasila terumata sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan beradap”. Di sila ke dua ini terkandung makna : o mengakui persamaan derajat, o persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. o Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. o Bertingkah laku sesuai dengan adap dan norma yang berlakudi masyarakat Maka kita sebagai generasi penerus bangsa yang mengerti akan makna pancasila sebaiknya jangan ikut mengucilkan orang-orang disekeliling kita yang tidak mampu. Tetapi harus kita bantu semampu kita dan seikhlas kita, supaya dapat meringankan beban mereka.

BAB II RUMUSAN MASALAH

1. Apa isi uraian sila kedua Pancasila 2. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila kedua pancasila? 3. Bagaimana Penghayatan Bangsa Indonesia Terhadap Sila Kemanusian Yang Adil dan Beradab?

BAB III PENDEKATAN 

Pendekatan History Warga miskin sering dikucilkan dari masyarakat dikarenakan faktor seperti mereka

dianggap tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tidak mempunyai uang dan mereka dianggap hanya sampah masyarakat. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan pengamalan pancasila terumata sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan beradap”. Kemanusiaan adalah penonjolan dari hak azazi itu; harus didasari oleh corak yang beradap dan adil. Beradap, maksudnya dalam menjadalankan hak-hak kita sebagai manusia Indonesia harus sesuai dengan adab (Tata Tertib). Tidaklah dapat dibenarkan seseorang dengan leluasa menggunakan hak-haknya sehingga menyinggung perasaan orang lain. Disini berarti kemanusiaan yang adil dan beradap adalah sikap yang menghendaki terlaksananya pengakuan martabat manusia. Tiap-tiap orang harus diperlakukan dengan pantas; tidak boleh dikucilkan dari masyarakat, disiksa, dihina dan diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sama-sama makhluk Tuhan dan dengan demikian segala suku dan bangsa dihadapan Tuhan adalah sama (Dhalan Thaib,1994:94)

BAB IV PEMBAHASAN .

A. Uraian sila kedua Pancasila Menurut pendapat Bapak Noor Ms bakry sila kedua dari Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUN 1945 alinea empat berbunyi :....dengan berdasarkan kepada : “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.......”. 

Kemanusiaan Kemanusiaan dari pokok kata manusia, ialah suatu organisme yang berindera dan

berakal, sering juga didefinisikan “Manusia adalah hewan yang berakal”. Definisi ini merupakan analisi logis, yang memasukan manusia dalam kelompok jenis hewa atau organisme berindera, sedang ciri pembeda bagi manusia untuk membedakan hewan yang lain, karena manusia mempunyai akal budi yang dapat mengatasi perjuangan hidupnya. Dari kata manusia disusun suatu istilah Kemanusiaan yang berarti Kesadaran sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai hidup manusiawi secara universal. Nilai-nilai hidup manusiawi disini yang dimaksud ialah pertimbangan baik-buruk secara kodrati berada dalam hati nurani manusia yang sesuai dengan ide kemanusiaan. 

Adil Adil ialah memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib sesuatu hal yang

sudah menjadi haknya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia ataupun kepada Tuhan. Adil terhadap diri sendiri berarti tuntutan diri pribadi secara manusiawi, misalnya : memelihara hak hidup yang ada dalam dirinya, tidak membiarkan tersiksa, dan tidak menghilangkan hidup dengan cara bunuh diri dan sebagainya. Adil terhadap sesama manusia artinya memberikan sesuatu yang telah menjadi hak orang lain itu sebagaimana mestinya. Adil terhadap Tuhan, berarti memenuhi tuntutan atau dengan taat dan taklim.



Beradab Beradab asal kata dari adab yang mengandung pengertian tata kesopanan. Beradap

artinya : bersikap, berkeputusan dan bertindak berdasarkan pertimbangan nilai-nilai moral yang berlaku dalam hidup bersama. Penilaian baik-buruk yang merupakan dasar pertimbangan konsep beradab selalu diikuti oleh budi dan daya manusia dalam hidup yang didasari oleh kehendak. Jika dihubungkan dengan konsep adil akan mempunyai makna yang dinamis, yaitu baik adalah sesuatu yang membangun dan mengembangkan hidup, sedang buruk adalah sesuatu yang meruntuhkan dan merusak hidup. 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dari beberapa uraian di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah : Kesadaran sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dadsar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagai mana mestinya. Perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini, yang perlu diperhatikan dan yang merupakan dasar hubungan sesama ummat manusia. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya. Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepaselira, yaitu : 1. Secara negatif : Janganlah berbuat sesuatu terhadap orang lain apa yang tidak saudara kehendaki orang lain berbuat demikian terhadap saudara. 2. Secara positif : Berbuatlah terhadap orang lain apa yang saudara kehendaki orang lain juga berbuat demikian terhadap saudara.(Noor Ms Bakry,1994:101)

B. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila Isi dari sila ke dua pancasila ini adalah: 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2.

Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Dari beberapa butir isi dari sila ke 2 Pancasila kita dapat merasakan adanya degradasi (kemunduran) prilaku masyarakat Indonesia. Pada butir pertama kita diharapkan dapat mengakui dan memperlakukan sesama sesuai dengan harkat martabatnya sebagai mahluk Tuhan. Pada era sekarang ini hal ini tampak sangat sulit sekali ditemui, banyaknya prilaku chaos di dalam masyarakat membuktikan bahwa butir pertama ini sudah dillupakan. Sama seperti butir pertama, butir-butir dari sila ke dua Pancasila sudah mulai tidak diperhatikan oleh masyarakat dalam kehidupan bernegaranya. Sebagai warga Negara kita memiliki kewajiban untuk hidup bernegara sesuai dengan dasar-dasar Negara kita. Prilaku-prilaku yang menyimpang seperti adanya sikap premanisme yang brutal seperti yang kita lihat dalam kejadian “Kasus siding Blowfish di daerah Pengadilan Negri Jakarta Selatan” menunjukkan bahwa perlunya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat baik itu di jenjang pendidikan formal ataupun pendidikan berwarga Negara di dalam lingkungan masyarakat.

Pendidikan berwarga Negara di jenjang pendidikan formal harus lah dilakukan tidak hanya memberikan teori tetapi dengan praktek langsung. Karena teori cenderung hanya dianggap angin lalu saja, praktek toleransi antara individu satu dengan yang lainnya dapat memberikan gambaran langsung betapa pentingnya nilai-nilai kemanusiaan itu. Praktek langsung dari sebuah teori kewarganegaraan dapat dilakukan dalam interaksi sosial di dalam lingkungan pendidikan ataupun lingkungan tempat tinggal, di dalam lingkungan pendidikan teori ini dapat diperaktekan dengan cara sikap dan prilaku dalam lingkungan pendidikan. Pada era sekarang ini teramat sulit menemukan sikap penghargaan di lingkungan pendidikan, anak didik saat ini terbiasa dengan penggolonggan-penggolonggan berdasarkan status sosial, ada si kaya dan ada si miskin. Sikap seperti itu menjadikan toleransi antara sesama menjadi sangat menyedihkan. Adanya penghargaan (sopan santun) dalam bertutur kata dan bersikap kepada orang lain diharapkan dapat menjadi cermin langsung bahwa sikap toleransi itu menjadi suatu hal yang penting dewasa ini. Bahwa penggolonggan-penggolonggan berdasarkan status sosial itu adalah hal yang merusak sifat-sifat kemanusiaan.

Berpedoman pada dasar Negara kita Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya perbedaanperbedaan tadi tidak menjadi suatu permasalahan. Bahwa selayaknya perbedaan-perbedaan itu harus lah dipersatukan oleh rasa kemanusiaan yang tinggi. Pada butir-butir sila ke dua dapat kita lihat bahwa semua isi butir tersebut mempunyai benang merah bahwa semua interaksi sosial di dalam masyarakat harus didasari sikap toleransi, penghargaan kepada sesama manusia itu adalah hal mutlak. Jadi ada baiknya untuk kita warga Negara Indonesia mempelajari dan memahami sila ke 2 Pancasila secara utuh sehingga tercipta masyarakat yang memiliki toleransi terhadap sesama, sehingga tidak perlu ada lagi berita-berita tentang prilaku-prilaku brutal antar sesama warga. Sila ke dua Pancasila adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk tetap berjalan sesuai dengan dasar-dasar negaranya, untuk membangun masyarakat yang saling menghargai kembali lagi seperti dahulu kala.

C. Penghayatan Bangsa Indonesia Terhadap Sila Kemanusian Yang Adil dan Beradab Pelaksanaan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang diartikan sebagi penghormatan Bangsa dan Negara terhadap Hak Asasi Manusia harus dibagi dalam dua periode yaitu periode sebelum amandemen 2 tahun 2000 dan sesudahnya. Karena penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia secara formal juridis punya kekuatan hukum dalam konstitusi baru mulai tahun 2000. Walaupun esensi Kemanusian Yang Adil dan Beradab memang sudah ada sejak ada pada UUD’45 pada pembukaan UUD’45 dan secara umum di pasal 27 dan 28. Sebagai anggota PBB tentu Indonesia harus juga patuh pada deklarasi hak asasi manusia yang dicanangkan oleh PBB. Tapi realitasnya pada fase pemerintahan Bung Karno dan apalagi pada masa pemerintahan Soeharto banyak sekali peristiwa yang baik pemerintah maupun rakyat Indonesia sama sekali tidak menghiraukan hak asasi manusia. Hal ini disebabkan sosialiasi deklarasi hak asasi manusia versi PBB tidak pernah dilakukan oleh pemerintah saat itu, tidak pernah diwajibkan baik kalangan pemerintah maupun rakyatnya untuk mempelajari atau mentaati deklarasi hak asasi manusia versi PBB, yang mempelajari hanya terbatas sebagian kecil praktisi hukum maupun LSM yang bergerak dibidang perlindungan HAM. Seolah-olah pemerintah saat itu melakukan pembenaran melakukan pelanggaran HAM dikarenakan tidak punya landasan yang kuat yang tercantum di konstitusi atau UUD’45 sebelum amandemen ke 2, tahun 2000.

Sebetulnya setelah amandemen ke-2 UUD’45, tahun 2000, tidak ada alasan lagi bagi para pejabat pemerintah terutama para penegak hukumnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan untuk tidak mempelajari dan mentaati UUD’45 bab XA tentang HAM ditambah juga keharusan untuk mempelajari dan mentaati deklarasi HAM versi PBB. Hal ini sangat diperlukan karena sifat pelanggaran HAM bisa bersifat vertikal yang umumnya terjadi antara pemerintah yang punya kekuasan terhadap rakyat atau sebaliknya dan juga bisa bersifat horizontal yaitu yang terjadi antara sesama anggota masyarakat baik secara organisasi atau bersifat pribadi. Masalahnya apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi secara luas amandemen ke 2 UUD’45, tahun 2000, baik ke kalangan para pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun ke masyarakat luas? Apakah pemerintah pernah punya priorotas melakukan sosialisasi? Kalau tidak, itulah wajah Indonesia, apapun yang ada pada tataran ideal tidak pernah bisa secara nyata terjadi.

Dalam penghayatan Kemanusian Yang Adil dan Beradab yang paling penting dan tidak pernah bisa dijalankan oleh pemerintah adalah supremasi hukum yang tidak pandang bulu seperti diamanatkan oleh UUD ’45 pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Seperti juga sila ini ditarik dari pengalaman bangsa yang dijajah, pelanggaran nilainilai HAM paling sering terjadi antara yang dijajah dengan yang menjajah, yang dikuasai dengan sang penguasa, rakyat dengan dominasi kekuasaan, rakyat dengan dominasi pemerintahnya. Ini yang dinamakan pelanggaran HAM yang bersifat vertical. Dikarenakan pemerintah dilengkapi dengan sarana pengamanan seperti militer lengkap dengan senjatanya ataupun penegak hukum lainya seperti polisi, kejaksaan, kehakiman dll. Sangat mudah terjadi penyimpangan yang disatu sisi pemerintah dengan kekuasaan seharusnya mengayomi atau memberi rasa aman kepada masyarakat justru sebaliknya malahan menjalankan pemerintahan yang represif dan menghantui rakyatnya dengan rasa takut apabila berhadapan dengan penegak hukum yang berlaku sewenang-wenang dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini terjadi sejak jaman kemerdekaan sampai dengan saat ini, sehingga kemerdekaan yang seharusnya memberikan kemerdekaan sepenuhnya buat rakyat tetapi yang terjadi justru penjajahan yang masa lalu dilakukan oleh Belanda, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa sendiri yang kebetulan dipercaya oleh rakyat untuk duduk dalam posisi sebagai pengelola Negara.

Rakyat bisa juga mencoba melakukan intimidasi, pemaksaan kehendak terhadap rakyat yang lain sehingga menimbulkan keterpaksaan lain pihak dalam melakukan sesuatu atau pada banyak hal memberikan sesuatu secara terpaksa kepada pihak lain, apakah itu secara organisasi ataupun secara individu. Yang paling menonjol saat ini di Indonesia adalah praktek premanisme dan mafia pengadilan.

Sangat banyak hal yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan intimidasi kelompok masyarakat yang satu terhadap kelompok mayarakat lainnya. Pada banyak kasus pembebasan tanah sangat sering terjadi intimidasi terhadap pemilik tanah agar menjual tanahnya dengan harga yang dipaksakan oleh pembeli melalui intimidasi. Kemungkinan besar masyarakat Indonesia banyak yang tidak mengetahui bahwa setiap tindak pemerasan dan pemaksaan kehendak terhadap pihak lain adalah salah satu pelanggaran hak azasi manusia. Mungkin pemerintah juga tidak tahu bahwa pemerintah punya kewajiban untuk melindunginya warganegaranya yang dijadikan objek kekerasan dan pemerasan seperti tercermin pada UUD’45 pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Juga pasal Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai dengan UUD’45 Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ini adalah tugas yang sangat berat yang harus dipikul pemerintah sebagai konsekwensi dan tanggung jawab pemerintah sebagai kepercayaan pilihan yang dilakukan oleh rakyat dalam proses demokrasi. Rakyat akan menilai dari waktu ke waktu apakah kewajiban ini betul-betul akan dijalankan oleh pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis. Atau pemilu akhirnya – seperti pada masa orde baru – adalah sekedar formalitas penunjukan pemimpin atau rotasi giliran pergantian kekuasaan tanpa menyentuh esensi kemampuan dalam menyelesaikan masalah bangsa secara komprehensip. Sampai kita bisa menemukan pemimpin yang punya kemampuan seperti ini, kita bangsa Indonesai hanya bisa melihat sila ke 2 dari Pancasila – Kemanusian Yang Adil dan Beradab sebatas formal juridis tanpa mampu menyentuh realitas hidup berbangsa dan bernegara.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  Kesimpulan

Kita sebagi bangsa Indonesia harus mengerti tentang kedudukan Pancasila yaitu sebagai dasar Negara dan merupakan rambu bagi arah suatu pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang dicita citakan. Dan mengerti juga akan fungsi Pancasila yang digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintah dan penyelenggaraan negara. Sila kedua ini mengajak kita untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat dan hak – hak asasi manusia. Menjunjung nilai – nilai kemanusiaan. Kita harus saling membantu. Apabila ada saudara kita yang menderita kesusahan, seperti terkena bencana alam, kita harus memberi bantuan kepada mereka. Membantu meringankan beban mereka. Di Indonesia banyak terdapat organisasi – organisasi untuk saling membantu, diantaranya ada Lembaga HAM yang membela hak asasi kita apabila ada yang bersikap tidak adil kepada kita. Maka kita tidak boleh seenaknya bertindak yang meresahkan orang lain disekeliling kita karena kita diawasi oleh HAM. Dan kita tidak boleh mengucilkan orang-orang miskin yang hidup di masyarakat sekitar kita, kita seharusnya membantu semampu kita untuk meringankan beban mereka.

 Saran

     

Bantulah warga miskin yang ada disekitar kita Jangan berbuat seenak kita kepada siapapun Lebih memahami makna dan isi Pancasila tetutama sila ke dua Menerapkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Patuhi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Janganlah berbuat sesuatu terhadap orang lain apa yang tidak saudara kehendaki orang lain berbuat demikian terhadap saudara  Berbuatlah terhadap orang lain apa yang saudara kehendaki orang lain juga berbuat demikian terhadap saudara.

BAB VI REFERENSI

Kaelani, Drs. M.S., 1996, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta. Moerdiono, 1996, Pancasila Sebagai Dasar Negara, CV. Karyono, Yogyakarta. Noor MS, Bakry., 1994, Orientasi Filsafat Pancasila, Liberty, Yogyakarta Thaib Dahlan, 1993, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, AMK YKPN