Suara Masyarakat Miskin:

Suara Masyarakat Miskin: Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia

Nilanjana Mukherjee

INDOPOV

THE WORLD BANK OFFICE JAKARTA

Jakarta Stock Exchange Building Tower II/12th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12910 Tel: (6221) 5299-3000 Fax: (6221) 5299-3111 Website: www.worldbank.or.id

THE WORLD BANK

1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. Tel: (202) 458-1876 Fax: (202) 522-1557/1560 Email: [email protected] Website: www.worldbank.org

Printed in 2006.

This paper has not undergone the review accorded to official World Bank publications. The findings, interpretations, and conclusions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank and its affiliated organizations, or those of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent.

The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgement on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.

Suara Masyarakat Miskin Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi Nilanjana Mukherjee

Bank Dunia | The World Bank East Asia and Pacific Region

Ucapan Terimakasih Suara Masyarakat Miskin berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Nyoman Oka dan Ratna Indrawati Josodipoero, Ketua Tim; Wiji J. Santoso, Idul Fitriatun, Ketut Suarken, Nur Khamid (Tim Jawa Timur); Purnama Sidi, Laksmini Sita, Herry Septiadi, Ririn Fajri (Tim Jawa Barat); Titik Soeprijati, Irwan, Mochamad Rifai, Ariatim (Tim Nusa Tenggara Barat); Husnuzzoni, Khusairi, Nazmi Rakhman, Indraningsih (Tim Kalimantan Selatan).

Penelitian lapangan dan analisis yang didukung oleh Indonesia Poverty Analysis Program (INDOPOV), sebuah program kemitraan Bank Dunia Indonesia yang dipimpin Jehan Arulpragasan. Studi Kualitatif ini ditujukan untuk melengkapi analisis kuantitatif “Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia”.

Penelitian ini banyak menerima manfaat dari berbagai usulan, diskusi dan kritik dari anggota INDOPOV, terutama Menno Pradhan, Vincente Paqueo, Peter Heywood, dan Ellen Tan. Suzanne Charles dan Ellen Tan memberikan dukungan yang sangat berharga berupa penyuntingan naskah. Claudia Surjadjaya menyediakan perangkat penilaian layanan kesehatan serta memberikan pengarahan kepada para peneliti. Konsultasi dengan masyarakat miskin dilakukan oleh peneliti berasal dari berbagai LSM dan lembaga pendidikan di Indonesia.

Terimakasih yang sebesar-besarnya juga ditujukan kepada masyarakat miskin — perempuan dan laki-laki — yang berada di Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka telah bersedia membagi penilaian, pengalaman, pandangan serta pengetahuan mereka untuk memberikan citra dan suara kemanusiaan pada penelitian ini. Besar harapan mereka agar suaranya bisa didengar oleh para pembuat kebijakan.

Penulis sangat berterima kasih atas dukungan manajemen dari program Air dan Sanitasi Bank Dunia (WSP), yang memungkinkan penulis melakukan penelitian ini. Khususnya, ucapan terima kasih kepada Richard Pollard, ketua tim regional untuk WSP - Asia Timur dan Pasifik, dan Ede Jorge Ijjasz-vasquez, manajer program global.

Penulis bertangung jawab sepenuhnya terhadap ini laporan penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

iv

DAFTAR ISI

v

DAFTAR KOTAK, GAMBAR, TABEL

vi

DAFTAR ISTILAH

viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

x

1. KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN INSTITUSI LOKAL DI LOKASI PENELITIAN

1

1.1 Lokasi, Sampel, Alat Penelitian

1

1.2 Metodologi: Pengenalan dan Keterlibatan Penduduk Miskin

2

1.3 Profil Kesejahteraan dan Kemiskinan Setempat

3

2. LAYANAN PENDIDIKAN YANG DIMANFAATKAN OLEH PENDUDUK MISKIN

5

2.1. Sekolah-Sekolah Dasar: Tidak Sepenuhnya Gratis – Meskipun Ada Bantuan Pemerintah

5

2.2. Layanan Pendidikan Sekolah Menengah

8

2.3. Mutu Layanan – Pandangan Pengelola

9

2.4. Hasil Pengamatan dan Kesimpulan

11

3. LAYANAN KESEHATAN: PRA-PERSALINAN, PERSALINAN, DAN LAYANAN KESEHATAN ANAK

16

3.1. Layanan Pra-Persalinan: Pilihan Berbeda Untuk Lokasi Geografis Yang Berbeda

16

3.2. Layanan Bantuan Persalinan: Dukun Beranak Tetap Pilihan Utama

18

3.3. Layanan Kesehatan bagi Bayi di Bawah Usia Lima Tahun (Balita): Layanan Umum Lebih Disukai

19

3.4. Mutu Layanan Kesehatan bagi MAsyarakat miskin

21

3.5. Pengamatan Independen dan Kesimpulan

25

4. LAYANAN AIR “BERSIH” UNTUK PENDUDUK MISKIN

28

4.1. Penduduk miskin Kekurangan Akses Penuh untuk Mendapatkan Air Minum

28

4.2. Penggunaan Air dan Bahaya Kesehatan

30

4.3. Warga Paling Miskin Membayar Harga Air Paling Tinggi

31

4.4. Hasil Pengamatan: Layanan Air “Bersih”

33

4.5. Mutu Layanan : Pandangan Masyarakat Miskin

34

5. FASILITAS SANITASI YANG DIMANFAATKAN OLEH PENDUDUK MISKIN

36

5.1. Hasil Pengamatan: Layanan Sanitasi

37

5.2. Mutu Layanan: Beberapa Pandangan

39

6. PENDUDUK MISKIN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN SEBAGAI PEMAKAI JASA– NAMUN MEREKA MENGINGINKANNYA

40

6.1. Kurangnya Informasi- “Kami Tidak Tahu”

41

6.2. “Siapa Yang Akan Mendengar Kami?”

43

6.3. Perlakuan Buruk oleh Penyedia dan Petugas terhadap Masyarakat miskin

44

6.4. Tidak Ada Suara Penduduk miskin dalam Keputusan Masyarakat dan Penyediaan Layanan Publik

45

6.5. Masalah dalam Proses Partisipasi – “Kami Adalah Anak Tiri”

45

7. REKOMENDASI UNTUK KEBIJAKAN DAN STRATEGI

47

7.1. Untuk Layanan Dasar Secara Umum

47

7.2. Untuk Layanan Kesehatan

49

7.3. Untuk Layanan Pendidikan

49

7.4. Untuk Layanan Air Bersih dan Sanitasi

51

Suara Masyarakat Miskin

Daftar Isi

Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia

v


Daftar Kotak Kotak 1: Tidak Ada Penjelasan tentang Biaya-biaya

7

Kotak 2: Menikah pada usia 13 tahun, melahirkan di usia 14 tahun – satu-satunya pilihan setelah tamat

9

sekolah dasar Kotak 3: Tidak ada air bersih dama dengan tidak ada guru sekolah dan petugas kesehatan

11

Kotak 4: 92 Terdaftar tapi hanya 29 yang hadir

12

Kotak 5: Tanda-tanda bahaya kehamilan yang tidak dikenali

19

Kotak 6: Persalinan prematur berulang-ualng, tidak ada pemeriksaan pra-persalinan

25

Kotak 7: Tidak lagi kesurupan

26

Kotak 8: Empat hari terlambat

27

Kotak 9: Bagaimana bisa menyusui anak bila air susu ibu tidak keluar?

28

Kotak 10: Bayi meninggal karena diare di kota besar, dekat pelayanan kesehatan

28

Kotak 11: Penduduk miskin membayar 30 kali lebih besar daripada tarif PDAM untuk air – tapi tidak menyadarinya

30

Kotak 12: Terjebak monopoli layanan air

34

Kotak 13: “Mereka tidak memberikan pilihan kepada kami”

41

Kotak 14: “Karena saya miskin, dengan demikian saya juga bodoh”

44

Kotak 15: Pengguna kartu sehat membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri

45

Daftar Gambar Gambar 1: Proporsi suara bagi pilihan penyedia layanan pendidikan dasar

7

Gambar 2: Proporsi suara bagi pilihan penyedia layanan pra-persalinan

17

Gambar 3: Proporsi suara bagi pilihan layanan air yang digunakan

29

Gambar 4: Proporsi suara bagi pilihan fasilitas sanitasi yang digunakan

36

Daftar Tabel Tabel 1. Lokasi penelitian

1

Tabel 2. Hasil pengamatan sekolah lanjutan di lokasi yang berbeda

14

Tabel 3. Biaya layanan air bersih dan air bersih yang digunakan oleh masyarakat miskin di delapan lokasi

32

penelitian

Daftar Tabel Lampiran Tabel 2.1. Paminggir – Komunitas Pedesaan, Terpencil, yang Hidup dari Hasil Hutan, di Kalimantan

5

Selatan Tabel 2.2. Bajo Pulau – Komunitas Nelayan Laut di Nusa Tenggara Barat (NTB)

6

Tabel 2.3. Alas Kokon – Komunitas Pedesaan Petani Ladang di Madura Jawa Timur

6

Tabel 2.4. Kertajaya – Komunitas Pedesaan Petani Sawah di Jawa Barat

7

Tabel 2.5. Antasari – Kelurahan Urban di Kalimantan Selatan

8

Tabel 2.6. Jatibaru – Kelurahan Miskin di Pinggiran Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

9


vi

Tabel 2.7 Simokerto – Pemukiman Pemulung dan Warga Berpenghasilan rendah di Surabaya, Jawa

10

Tabel 2.8. Soklat – Kelurahan Miskin di Subang, Jawa Barat

11

Tabel 3.1 Pilihan dan Biaya Layanan Pendidikan Dasar, yang di Laporkan oleh Masyarakat Miskin di 8

12

Lokasi Penelitian Tabel 3.2. Biaya Pendidikan Sekolah Lanjutan, yang di Laporkan oleh Masyarakat Miskin di 8 Lokasi

15

Penelitian Tabel 3.3. Pilihan dan Biaya Pasca Persalinan yang di gunakan oleh Masyarakat Miskin di 8 Lokasi

19

Penelitian Tabel 3.4. Biaya Layanan Persalinan yang digunakan oleh Masyarakat Miskin di 8 Lokasi Penelitian

22

Tabel 3.5. Biaya Satu Kali Layanan Kuratif Yang Harus Dibayar Oleh Masyarakat Miskin Untuk Perawatan

26


Timur

Balita-nya.

Daftar Gambar Lampiran Diagram 3.1. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan Penyedia Layanan Pendidikan

13

Dasar Diagram 3.2. Tingkat Kepuasan terhadap Penyedia Layanan Pendidikan Dasar

14

Diagram 3.3. Proporsi Pemilihan Penyedia Layanan Pendidikan Sekolah Lanjutan

16

Diagram 3.4. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan Penyedia Layanan Pendidikan

17

Lanjutan Diagram 3.5. Tingkat Kepuasan terhadap Penyedia Layanan Pendidikan Lanjutan

18

Diagram 3.6. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan Penyedia Layanan Perawatan

20

Pasca Persalinan Diagram 3.7. Proporsi Pemilihan Penyedia Layanan Persalinan

21

Diagram 3.8. Tingkat Kepuasan Terhadap Penyedia Layanan Persalinan

23

Diagram 3.9. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan Penyedia Layanan Persalinan

24

Diagram 3.10. Proporsi Pemilihan Penyedia Layanan Perawatan Balita

25

Diagram 3.11. Proporsi Pemilihan Penyedia Layanan Perawatan Batita (0–2 tahun)

25

Diagram 3.12. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan Penyedia Layanan Kuratif

27

untuk Batita (Usia 0-2 tahun) Diagram 3.13. Tingkat Kepuasan untuk Pelayanan Kuratif bagi Batita

28

Diagram 3.14. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan oleh Sarana Air Bersih yang

29

Digunakan Diagram 3.15. Tingkat Kepuasan untuk Pilihan Sarana Air Bersih

30

Diagram 3.16. Persepsi mengenai Keuntungan dan Nilai yang ditawarkan oleh Fasilitas Sanitasi

31

Diagram 3.17. Tingkat Kepuasan untuk Fasilitas Sanitasi

32


vii


Daftar Istilah ANC

(Antenatal Care) Perawatan Pasca Melahirkan

Arisan

Kelompok Dana Bergulir Informal

Bidan di Desa

Bidan Terlatih yang ditempatkan di Desa

BKKBN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

BOS

Biaya Operasional Sekolah

BPS

Biro Pusat Statistik

Dukun

Penyedia Layanan Persalinan Tradisional

Dusun

Tingkat pemerintahan di bawah Desa

GDS

(Governance and Desentralization Survey) Survai Mengenai Layanan Publik pasca desentralisasi

IDT

(Inpres Desa Tertinggal) Program Pemerintah Pusat untuk wilayah Desa yang termasuk kategori tertinggal

Imunisasi TT

Imunisasi Tetanus Toxoid

Kangkung

Tumbuhan Rawa yang bisa diolah menjadi lauk

Kantor Kelurahan

Kantor tempat Pejabat Kelurahan menjalankan fungsinya

Kapuk

Buah pohon Kapuk yang biasa digunakan untuk mengisi kasur

Kartu Sehat

Kartu jaminan kesehatan yang memungkinkan pemegangnya mendapat pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kec./Kecamatan

Tingkat pemerintahan yang berada dibawah Kabupaten/kota

Kelurahan

Tingkat pemerintahan yang berada dibawah kecamatan yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Setingkat dengan desa, namun khusus untuk wilayah perkotaan)

Kantor Desa

Kantor tempat pejabat Desa menyelenggarakan fungsinya

Kepala Desa

Unsur pemerintahan yang mengepalai pemerintahan tingkat desa dan dipilih langsung oleh warganya.

Kepala Dusun

Orang yang dipilih oleh masyarakat suatu dusun untuk menjalankan fungsi sebagai pemimpin wilayah dusun tersebut

Ketua RT

Orang yang dipilih langsung oleh warga RT

Madrasah

Sekolah yang sebagian besar mata pelajaran dan sistem pendidikannya berdasarkan agama Islam

Madrasah

Sekolah dasar agama Islam setingkat SD

Ibtidaiyah Madrasah

Sekolah menengah agama Islam setingkat SMP

Tsanawiyah Mantri

Petugas kesehatan yang bertugas di puskesmas

MOE

Ministry of Education (Departemen Pendidikan Nasional)

NGO

Non Government Organization (Lembaga Swadaya Masyarakat)


viii

Penyedia Air Independen Skala Kecil

PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum

Pesantren

Sekolah asrama agama Islam yang kurikulumnya lebih banyak mengenai agama

PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

PLN

Perusahaan Listrik Negara

Polindes

Pondok Bersalin Desa

POSYANDU

Pos Layanan Terpadu

Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pustu

Puskesmas pembantu

Raskin

Beras Miskin

SANIMAS

Sanitasi Berbasis Masyarakat; sebuah program sanitasi berbasis masyarakat untuk


PISK

masyarakat di daerah perkotaan SD

Sekolah Dasar

SDN

Sekolah Dasar Negeri

SLTP

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

SMP

Sekolah Menengah Pertama

SSIP

Small Scale Independent Water Provider (Penyedia Air Independen Skala Kecil)

TBA

Traditional Birth Attendance (Dukun Beranak)

UKS

Unit Kesehatan Sekolah


ix

Ringkasan Eksekutif Suara Masyarakat Miskin

Pada Januari 2001 Indonesia mulai menerapkan desentralisasi pada sebagian besar layanan publik di tingkat kabupaten. Sejak saat itu, titik pusat inovasi bergeser ke tingkat kabupaten, sehingga dengan demikian pemerintahan daerah memiliki otonomi yang sangat kuat untuk melakukan perubahan (baik positif maupun negatif ). Di Negara yang berpenduduk sekitar 2201 juta jiwa dan terdiri dari 4402 kabuten dan Kotamadya, pergeseran orientasi kebijakan ini telah menciptakan potensi yang sangat besar bagi pendekatan inovatif lokal dalam menyediakan layanan sektor publik.

Inisiatif mengefektifkan ( Layanan bagi Masyarakat miskin di Indonesia ) bertujuan untuk memberikan dukungan analisis bagi pemerintah Indonesia agar bisa meningkatkan akses dan mutu layanan dasar bagi masyarakat miskin dalam era desentralisasi. Sasarannya, selain untuk merangkum kondisi layanan mendasar bagi masyarakat miskin, juga menentukan dan menganalisis faktor-faktor kunci yang berpengaruh terhadap kondisi saat ini, dan selain itu mengusulkan kerangka kerja analisis serta langkah-langkah praktis untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat miskin.3

Sampai sekarang, tidak satu pun literatur, yang tergolong cukup lengkap, tentang desentralisasi menyertakan juga analisis tentang pandangan masyarakat miskin mengenai pemberian layanan publik; laporan ini berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut. Di samping itu, laporan ini juga berusaha untuk memahami hambatan yang dihadapi masyarakat miskin, serta memahami alasan yang mendasari pilihan yang diambil masyarakat miskin di daerah pedesaan dan perkotaan tentang layanan kesehatan dasar, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi yang mereka butuhkan. Laporan ini juga memberikan rekomendasi tentang kebijakan untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat miskin berdasarkan analisis dan saran dari masyarakat miskin, dan penyedia layanan publik yang mampu meningkatkan akuntabilitas serta penguatan hubungan antara pengguna layanan, penyedia layanan, dan pembuat kebijakan. Ada delapan layanan kunci yang menjadi fokus penelitian ini sbb: 4 •

layanan pra persalinan

•

bantuan persalinan

•

layanan kuratif untuk bayi usia 0-2 bulan

•

layanan kuratif bayi >2 bulan hingga 5 tahun

•

pendidikan dasar

•

peralihan menuju sekolah menengah

•

layanan air bersih

•

fasilitas sanitasi (pembuangan tinja)

1

Biro Pusat Statistik (BPS), “Proyeksi Penduduk Indonesia, 2000-2005”, 2005

2

Departemen Dalam Negeri

3

Untuk laporan secara lengkap, lihat situs Bank Dunia, www.worldbank.or.id

4

Untuk keperluan laporan ini, analisis telah digabungkan dengan layanan kuratif. Untuk hasil yang spesifik untuk Kelompok umur 0 - 2 bulan dan <2 bulan - 5 tahun, lihat Lampiran. Mengefektifkan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia Konsultasi kualitatif dengan masyarakat miskin di delapan lokasi yang ada di Indonesia

x

Layanan ini merupakan unsur penting dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Tingginya tingkat gizi buruk, tingginya angka kematian ibu dan bayi, dan rendahnya tingkat pendidikan secara langsung dapat

Sintesis yang memadukan persamaan dan perbedaan antara delapan lokasi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada lembaga donor dan pemerintah Indonesia serta pemerintah negara-negara lain yang berminat mengadopsi gagasan-gagasan praktis untuk meningkatkan penyediaan layanan publik oleh pemerintah.

Peran aktif masyarakat miskin dalam penyediaan layanan rakyat masyarakat dengan memberikan tekanan pembuat kebijakan dan penyedia layanan, berpotensi untuk meningkatkan mutu layanan yang akan mereka terima. Penelitian


ditelusuri dari penyediaan dan pemberian layanan ini.

ini berupaya menggali sejauh mana masyarakat miskin mampu dan mau melakukan hal tersebut dan mampukah mereka melihat apakah peran serta yang mereka mainkan itu efektif atau tidak. Penelitian ini juga berusaha mencermati bagaimana pandangan masyarakat miskin mampu menarik perhatian para pembuat kebijakan agar mereka memperhatikan aspirasi masyarakat miskin, serta bagaimana pandangan dari mereka bisa membuat para pembuat kebijakan mampu meningkatkan akuntabilitas penyedia layanan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kelompok tersebut.

Tanggapan kebijakan di Indonesia terhadap minimnya layanan mendasar bagi masyarakat miskin atau terhadap layanan yang mengecewakan, pada umumnya berupa penentuan jumlah pemberian subsidi untuk menyediakan layanan publik, seperti program kartu sehat dan pemberian beasiswa. Kebijakan ini memberikan asumsi bahwa sektor publik merupakan lembaga yang paling efisien yang mampu memberikan layanan kepada masyarakat miskin. Asumsi lain adalah bahwa masyarakat miskin tidak memanfaatkan layanan tersebut karena harganya yang terlalu mahal bagi mereka. Penelitian ini dirancang untuk meninjau kembali hipotesis yang telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan di Indonesia dan memberikan saran-saran untuk menghasilkan kebijakan alternatif yang secara lebih langsung terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat miskin.

Temuan-temuan yang diuraikan berikut ini mencerminkan suara masyarakat miskin yang berasal dari delapan kabupaten yang terpilih di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti kalau suara mereka mewakili seluruh masyarakat miskin di seluruh negeri ini.

Beberapa pesan penting yang muncul secara berulang-ulang selama proses Konsultasi dengan masyarakat miskin

1. Pandangan masyarakat miskin terhadap mutu layanan sering kali berbeda dengan pandangan para ahli : •

Masyarakat miskin menganggap mutu layanan dukun beranak lebih baik daripada yang diberikan oleh bidan yang terlatih.

•

Air sumur dianggap bersih, sementara air sungai kotor. Walaupun anggapan yang kedua memang benar adanya, anggapan yang pertama bahwa air sumur bersih, juga tidak benar.


XI

2. Hambatan utama dalam meningkatkan jumlah kelahiran yang dibantu oleh bidan terlatih tampaknya lebih disebabkan karena kurangnya permintaan (atas bidan terlatih) dan bukan karena kurangnya akses. Masyarakat miskin tidak memerlukan layanan bidan terlatih karena ongkos membayar bidan lebih mahal sementara waktu Suara Masyarakat Miskin

bidan melayani pasien lebih singkat daripada dukun beranak. Banyak pasien miskin tidak sepenuhnya menyadari keuntungan lebih yang diperoleh dari bantuan persalinan profesional. Mereka yang sadar tidak yakin bahwa keuntungan tambahan tersebut sepadan dengan biaya tambahan yang tinggi.

3. Program untuk masyarakat miskin, seperti kartu sehat, sangat dihargai, namun para peneliti menemukan bahwa; informasi tentang hal itu (tentang kebijakan untuk masyarakat miskin) biasanya tidak tersedia. Seringkali petugas layanan publik atau pejabat pemerintah, yang merupakan satu-satunya sumber informasi tentang layanan bagi masyarakat miskin, gagal memberikan informasi lengkap kepada masyarakat miskin, dan kadang-kadang mereka bahkan menyalahgunakan kekuasaan mereka, dan menghalangi akses layanan ini bagi masyarakat miskin.

4. Para elit masyarakat – para petugas atau pejabat pemerintah – jarang mendengarkan masyarakat miskin ketika rakyat seperti ini menyampaikan kebutuhan, keprihatinan, dan pendapat mereka untuk meningkatkan layanan bagi rakyat. Masyarakat miskin memandang diri mereka sebagai “anak tiri”; para elit menganggap masyarakat miskin “bodoh” dan tidak mau berinteraksi serta memberikan informasi bagi mereka. Satu-satunya cara agar masukan masyarakat miskin dapat dihargai adalah melalui mitra perantara pihak ketiga.

5. Biaya di luar SPP (Sumbangan Pembangunan Pendidikan) untuk sekolah dasar (seperti seragam, buku, dan sebagainya) merupakan beban berat bagi masyarakat miskin. Kebijakan baru untuk menghapus SPP bagi masyarakat miskin tidak menuntaskan masalah biaya di luar SPP yang masih sangat besar.

6. Adanya persepsi publik bahwa masyarakat miskin tidak akan mampu membayar sarana air bersih dan sanitasi yang bermutu adalah tidak benar. Masyarakat miskin perkotaan membeli air dari penjual swasta dengan harga 15 sampai 30 kali tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Meskipun mampu membeli air dari PDAM dengan tarif yang berlaku, masyarakat miskin tetap sulit mendapatkan sambungan karena mereka tidak memiliki hak sewa atau hak milik yang jelas atas tanah yang mereka tinggali, masalah lainnya adalah tingginya biaya pemasangan yang harus dibayar tunai. Ketika sebagian besar masyarakat miskin perkotaan mampu menanggung biaya pembangunan WC umum yang murah, tetapi sekali lagi tidak adanya hak kepemilikan atau hak sewa lahan pemukiman menjadi penghalang. Juga, kebanyakan dari mereka tidak menyadari adanya pilihan WC umum berbiaya rendah, baik di pedesaan maupun perkotaan.

7. Di daerah kepulauan, masyarakat miskin sulit mendapatkan akses air bersih, sering kali karena sistem monopoli yang dikuasai oleh penjual air. Hal ini juga terjadi di daerah perkotaan yang berpenduduk padat.

8. Ada perbedaan mutu yang besar antara penyedia layanan di perkotaan yang melayani daerah kumuh dan


XII

penyedia layanan di pedesaan yang melayani daerah miskin. Petugas di pedesaan memiliki mutu yang jauh

9. Khususnya di daerah pedesaan, banyak anak yang sudah terdaftar di sebuah sekolah tidak mengikuti pelajaran mereka secara teratur. Guru-guru mereka sering mangkir. Walaupun jumlah anak yang terdaftar di sekolah cukup tinggi, hal ini tidak mampu menarik mereka yang tidak masuk sekolah.

10. Ketidakhadiran guru di sekolah-sekolah serta tidak tersedianya petugas kesehatan di puskesmas pembantu (pustu) di pedesaan seringkali berkaitan dengan kurangnya fasilitas infrastruktur dasar seperti sumber air dan sanitasi di sekolah-sekolah dan pos-pos kesehatan. Para guru tidak bersedia bekerja dalam kondisi seperti itu


lebih buruk.

(walaupun mereka bersedia jika dibayar).

11. Jika tidak terdapat sekolah menengah di desa, gadis-gadis di Madura menikah segera setelah lulus sekolah dasar dan hamil. Apabila ada kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama, pernikahan dini bisa dicegah. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan akses sekolah menengah bagi anak perempuan untuk alasan-alasan yang lebih dari sekedar soal prestasi akademis.


XIII



XIV

1. Karakteristik Kemiskinan dan Lembaga Setempat di Lokasi Penelitian Suara Masyarakat Miskin

1.1. Lokasi, Sampel, Alat Penelitian Delapan lokasi dipilih berdasarkan kriteria kemiskinan menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), tercantum di dalam Governance and Decentralization Survey (GDS) peta kemiskinan dan geografi/lokasi Biro Pusat Statistik. Komunitas yang terpilih, baik di pedesaan maupun perkotaan, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi (30 – 80 persen). Pemetaan sosial digunakan lebih lanjut pada setiap lokasi untuk identifikasi lingkungan termiskin yang akan diwawancara. Separuh dari lokasi dipilih di Pulau Jawa, tempat tinggal masyarakat miskin terbesar di negeri ini. Dua lokasi lainnya, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan diikutsertakan untuk mencerminkan kondisi di luar Jawa. Hasil GDS tahun 2003 menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap layanan publik dan persepsi masyarakat bahwa terjadi peningkatan mutu layanan publik pasca desentralisasi. Hasil kuantitatif GDS tidak menjelaskan alasan di balik tingkat kepuasan yang tinggi tersebut, juga tidak menjelaskan apakah pandangan masyarakat miskin berbeda dengan pandangan mereka yang tidak termasuk kategori miskin. Pandangan masyarakat miskin yang terlibat dalam penelitian ini tidak sama dengan hasil yang dikeluarkan GDS, kemungkinan penelitian ini memang mencerminkan pengalaman segmen yang termiskin.

Kriteria pemilihan lokasi di daerah pedesaan meliputi mata pencaharian utama (petani sawah di Jawa Barat, nelayan kepulauan Nusa Tenggara Barat, penduduk dataran tinggi yang bergantung pada hasil hutan di Kalimantan Selatan, dan rakyat petani lahan kering di Madura), lihat Tabel 1.

Tabel 1. Lokasi Penelitian JAWA Pedesaan

LUAR JAWA Perkotaan

Pedesaan

Mata pencaharian

Rakyat daerah padat di

Mata pencaharian

berdasarkan pertanian

kota besar

pertanian hutan dan

irigasi

Perkotaan Komunitas kota kecil

dataran tinggi

Desa Kertajaya,

Kelurahan Simokerto,

Desa Paminggir,

Kelurahan Antasari,

Kabupaten Subang, Jawa

Kecamatan Simokerto,

Kecamatan Danau

Kecamatan Amuntai

Barat

Kabupaten Surabaya,

Panggang, Kabupaten

Tenggah, Kalimantan

Jawa Timur

Hulu Sungai Utara,

Selatan

Kalimantan Selatan


1

Mata pencaharian

Masyarakat miskin

Penduduk yang bekerja

pertanian lahan kering

perkotaan

sebagai nelayan di daerah

Rakyat kota kecil


pantai

Desa Alaskokon,

Kelurahan Soklat,

Desa Bajopulau,

Kelurahan Jatibaru,

Kecamatan Modung,

Kecamatan/Kota Subang,

Kabupaten Sabe, Nusa

Kota Bima, Nusa Tenggara

Kabupaten Bangkalan,

Jawa Barat

Tenggara Barat

Barat

Madura Penelitian didasarkan pada kerangka analisis partisipatif, diskusi kelompok terfokus (focus group discussions atau FGD) baik untuk laki-laki maupun perempuan. Diskusi ini juga disertai dengan wawancara mendalam dengan individu terpilih untuk studi kasus, yang berjumlah sekitar 450 masyarakat miskin. Temuan ini juga mencantumkan pandangan para dokter dari puskesmas di empat kecamatan, bidan di enam desa, dua petugas kesehatan, empat dukun beranak, tujuh guru sekolah dasar, dan tiga guru sekolah menengah. Daftar mengenai mutu layanan meliputi layanan yang diberikan di 16 kelas sekolah dasar, delapan kelas sekolah menengah, rumah empat dukun beranak dan dua bidan di desa, enam puskesmas dan puskesmas pembantu di kecamatan. Pengamatan juga dilakukan terhadap dua Penyedia Air Independen Skala Kecil (PISK) untuk fasilitas pengisian dan penyediaan, 16 fasilitas sanitasi sekolah dan 23 fasilitas sanitasi rumah tangga. Seluruh tim bekerja di lapangan selama 42 hari antara bulan Oktober dan November 2005.

1.2. Metodologi: Identifikasi dan Pelibatan Masyarakat Miskin Dalam setiap musyawarah masyarakat miskin sangat mudah terabaikan. Mereka yang berada pada tangga sosial terendah, jarang menghadiri pertemuan warga: mereka tidak bisa menyisihkan waktu kerja mereka dan sering tidak diundang dalam acara tersebut. Pengalaman masa lalu membuat masyarakat miskin sulit untuk percaya pada pihak luar. Mereka dapat berbicara dengan leluasa tentang pengalaman mereka — pengalaman yang sering kali sangat berbeda dengan versi yang sudah “dipermak” dan dikumandangkan para pemimpin. Para peneliti dilengkapi dengan perangkat analisis partisipatif dan penelitian kualitatif (digambarkan pada Lampiran 1, hal. 1-4) yang dirancang untuk mengatasi hambatan komunikasi seperti yang digambarkan di atas dan mengumpulkan pandangan, penilaian, dan pengalaman masyarakat miskin.

Empat tim peneliti yang masing-masing terdiri dari empat orang, melakukan penelitian selama empat hingga lima hari di tiap komunitas. Setiap tim terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau kelompok akademis, setiap tim melakukan pembahasan dengan kelompok laki-laki dan perempuan. Mereka menjelaskan tujuan penelitian, pertama kepada para pemimpin formal dan kemudian kepada masyarakat miskin.

Minat warga di setiap lokasi sangat tinggi. Sebelumnya tidak pernah ada yang menanyakan kepada masyarakat miskin tentang pendapat mereka mengenai layanan publik. Pada awalnya mereka heran, tapi kemudian lebih ekspresif dalam memberikan penilaian dan penjelasan. Ketika penelitian berkembang, perangkat analisis visual


2

menarik perhatian peserta dan jumlah kehadiran mereka meningkat. Tidak ada insentif yang ditawarkan kepada peserta dan juga tidak ada yang membutuhkan. Pembahasan grup mirip kegiatan sosial biasa yang menyenangkan


dan berlangsung hingga larut malam.

1.3. Profil Kesejahteraan dan Kemiskinan Setempat Untuk informasi rinci tentang lokasi dan kemiskinan, lihat Lampiran 2, hal. 5-11. Yang menarik untuk dicatat adalah perbedaan antara derajat kemiskinan yang dibuat penduduk setempat lokal dengan standar resmi.

PAMINGGIR: Paminggir, sebuah desa terpencil yang terdiri dari 333 rumah tangga di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, diklasifikasikan sebagai “desa tertinggal” oleh program pemerintah Inpres Desa Tertinggal. Setengah dari jumlah rumah tangga tersebut tergolong miskin, menurut standar lokal. Tingkat kesejahteraan diukur atas dasar kepemilikan, seperti kapal, peralatan menangkap ikan, kolam ikan, dan jumlah kerbau. Sebaliknya, masyarakat miskin didefinisikan berdasarkan apa yang mereka tidak miliki. Desa ini hanya bisa dicapai dengan kapal selama dua hingga enam jam dari ibukota kabupaten. Masyarakat sangat bergantung pada sungai baik untuk mata pencaharian – menangkap ikan – maupun sebagai transportasi. Kondisi tanah berawa, tidak cocok untuk pertanian. Curah hujan tinggi dan sering dilanda banjir. Penduduk di desa ini memiliki: satu sekolah dasar negeri, satu sekolah menengah, dan satu puskesmas pembantu yang buka dua atau tiga hari dalam seminggu. Bidan di desa terdekat berjarak enam kilometer, puskesmas terdekat 14 kilometer dan sulit dijangkau. Desa ini tidak memiliki sumber air bersih dan fasilitas sanitasi. Paminggir baru menerima sambungan listrik PLN pada tahun 1999.

BAJO PULAU: Bajo Pulau merupakan sebuah desa kecil dengan 380 rumah tangga di sebuah pulau seluas 91 hektar, jauh dari tepi pantai Sumbawa, Kecamatan Sape, Nusa Tenggara Barat. Kebanyakan rumah tangga bergantung pada mata pencaharian menangkap ikan. Pada dua dekade lalu, mereka menggunakan bahan peledak dan potasium sianida untuk menangkap ikan. Sejak tahun 1987, mereka fokus pada budidaya lobster dan mutiara, yang memberikan penghasilan lebih baik. Di sini hanya ada sedikit infrastruktur; tidak ada puskesmas atau praktik dokter swasta di pulau ini. Air bersih harus dibawa dari pulau lain. Ada tiga sekolah dasar yang terlantar, yang hanya berfungsi dua sampai tiga jam sehari. Guru-guru sekolah dan bidan di desa tidak tinggal di pulau ini sehingga mereka jarang ada ketika diperlukan.

ALAS KOKON: Desa ini terdiri dari 508 rumah tangga di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Modung, di Pulau Madura. Desa ini memiliki tingkat kemiskinan 46% menurut peta kemiskinan BPS, dan 80% menurut kriteria BKKBN. Berdasarkan standar lokal, mereka merasa berada pada tingkat kemiskinan 67%. Rumah tangga bergantung pada pertanian musiman lahan kering (jagung, kacang kedelai, cabai, kacang polong, dan tanaman musiman seperti mangga, pisang dan kapuk). Alas Kokon memiliki satu sekolah dasar negeri dan satu sekolah dasar swasta. Ada sebuah puskesmas pembantu dan polindes yang berjarak tujuh kilometer. Air bersih yang tersedia di dalam sumur terbatas secara kuantitas dan sanitasi rendah.


3

KERTAJAYA: Para petani menanam padi lima ton perhektar di lahan subur Jawa Barat desa Kertajaya, Kabupaten Subang, Kecamatan Binong. Dari 1.159 rumah tangga, hanya 197 rumah tangga yang memiliki tanah; tidak satu pun masyarakat miskin (63 persen dari populasi) yang memiliki tanah. Desa ini memiliki akses yang bagus terhadap Suara Masyarakat Miskin

pasar. Mereka dapat dengan mudah pergi ke Subang, kota kabupaten, dengan bus atau ojek. Rumah orang kaya di jalan utama memiliki sambungan air PDAM, sisanya termasuk masyarakat miskin menggunakan sumur galian. Puskesmas berjarak lima kilometer; dan terdapat seorang bidan di desa. Kertajaya memiliki dua sekolah dasar negeri dan satu sekolah dasar swasta.

ANTASARI: Kelurahan di perkotaan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 30 persen (BKKBN). Penduduknya merupakan campuran dari berbagai suku dari Kalimantan dan Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Kelurahan ini memiliki 1.243 rumah tangga yang terlibat dalam berbagai perdagangan dan bidang jasa. Masyarakat miskin di Antasari kebanyakan bekerja sebagai buruh upahan di pasar, bidang konstruksi, dan nelayan musiman di sungai. Desa ini memiliki dua sekolah dasar negeri, satu sekolah menengah negeri, dan satu puskesmas. Walaupun PDAM menyediakan saluran pipa air ke rumah warga yang tergolong mampu, masyarakat yang miskin tidak mendapatkan sambungan.

JATIBARU: Kelurahan ini terletak di kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sering mengalami banjir. Mata pencaharian penduduk yang berjumlah 1.886 rumah tangga perkotaan/pedesaan beragam. Pada musim tanam, masyarakat miskin menjadi buruh tani di sawah di sekitar kota Bima. Pada musim lainnya mereka mengumpulkan dan menjual kayu bakar atau bekerja sebagai penjual atau buruh harian di tempat pembakaran batu bata dan pabrik. Jatibaru memiliki lima sekolah dasar negeri, dua sekolah menengah negeri, dan satu Puskesmas Pembantu dengan tiga orang petugas kesehatan; sebuah Puskesmas dan sebuah rumah sakit umum yang berjarak dua kilometer. Masyarakat miskin memperoleh air dari sumur galian tanpa penutup dan sumur galian dangkal. Ada sistem pipa air yang dibangun oleh CARE perlu diperbaiki: “Penduduk tidak punya dana untuk memperbaikinya” adalah alasan yang dilaporkan.

SIMOKERTO: Simokerto, sebuah kelurahan di Kecamatan Simokerto, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan ini, 10 kilometer dari Surabaya, terletak di tengah daerah komersial dan industrial, memiliki tingkat kemiskinan 90% (BKKBN). Ada sedikit kesamaan sosial dari penduduknya yang berjumlah sekitar 3.500 rumah tangga. Beberapa tinggal sebagai penghuni liar di tanah samping rel kereta api. Masyarakat miskin berjuang untuk bertahan hidup dengan melakukan berbagai pekerjaan. Tidak ada layanan kesehatan di Simokerto, tetapi di wilayah ini ada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Simokerto memiliki delapan sekolah dasar negeri, dua sekolah dasar swasta dan sebuah sekolah menengah atas swasta. Sekolah menengah pertama terdekat berjarak tiga kilometer. Tidak banyak penduduk mampu yang memiliki sambungan PDAM. Sisanya membeli air bersih dari penjual. Masyarakat miskin kebanyakan menggunakan air sumur galian. Beberapa rumah memiliki fasilitas sanitasi yang tidak baik yang pembuangannya langsung ke selokan dengan air mengalir hitam. Masyarakat miskin yang menjadi penghuni liar tidak memiliki akses sanitasi selain satu WC umum.


4

SOKLAT: Soklat adalah sebuah kelurahan yang terdiri dari 2.881 rumah tangga, 54 persen dari rumah tangga tersebut miskin (kriteria lokal) di Kecamatan dan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tiga kilometer dari ibu kota kecamatan. Walaupun diklasifikasikan sebagai perkotaan, daerah ini memiliki sawah irigasi dan sekitar 40 persen dari Suara Masyarakat Miskin

pendapatan rumah tangga miskin diperoleh dari upah buruh tani. Yang lainnya bekerja di bidang pembangunan (konstruksi), toko atau penjual dengan gerobak. Banyak rumah tangga miskin yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Agen-agen secara teratur mengunjungi desa ini untuk merekrut orang dan memberikan pinjaman untuk biaya perjalanan, dengan demikian mengikat mereka pada perjanjian yang eksploitatif.

2. Layanan Pendidikan yang Diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin 2.1. Sekolah Dasar: Tidak Sepenuhnya Gratis – Walaupun Ada Bantuan Pemerintah Kurangnya pendidikan merupakan fakta adanya masyarakat miskin di Indonesia. Enam dari delapan lokasi, masyarakat miskin mempunyai karakteristik kemiskinan sebagai: “Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering tidak terdaftar di sekolah dasar/tidak menyelesaikan sekolah dasar/hanya berhasil menyelesaikan sekolah dasar.”

Di bulan Juli 2005, pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun untuk semua anak-anak usia sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun demikian, masyarakat miskin tetap harus membayar uang pangkal sekolah yang besar (kadang disebut sebagai biaya gedung), terutama di Jawa (lihat Lampiran 3, Tabel 3.1).

Walaupun murid-murid dilaporkan tidak lagi membayar uang sekolah bulanan (yang berkisar antara Rp.2.000 dan Rp.17.000 sebulan), biaya untuk pembelian uang buku, seragam, pelajaran komputer, ujian, dan ijazah bisa mencapai Rp.100.000 – Rp.150.000 per anak per tahun. Biaya tambahan yang “terselubung” meliputi sepatu (diharuskan oleh beberapa sekolah), tas sekolah, makanan ringan, dan sebagainya (lihat Lampiran 3, Tabel 3.1).

Pilihan Utama: SDN Masyarakat miskin lebih menyukai sekolah negeri. Sebagian besar lokasi, ada beberapa pilihan antara sekolah dasar yang dikelola pemerintah (Sekolah Dasar Negeri atau SDN), dan ada juga sekolah Islam yang dikelola penduduk (Madrasah Ibtidaiyah). Di tujuh lokasi, sekolah dasar yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat miskin adalah SDN. Alasan yang diberikan oleh masyarakat miskin dalam membuat pilihan ini adalah:


5

•

SDN berada dekat rumah; tidak ada biaya transportasi; anak-anak bisa pergi sendiri; tidak perlu menyeberang


jalan utama. •

SDN gratis bagi masyarakat miskin.

•

Guru-gurunya bagus; anak-anak bisa belajar banyak hal di SDN. Di Madrasah mereka hanya mendapat pelajaran agama.

•

Anak-anak yang menyelesaikan SDN menerima ijazah.

Penduduk Alas Kokon di Madura lebih menyukai Madrasah daripada SD Negeri. Alasan orang tua untuk pilihan ini adalah: •

Madrasah tidak mengharuskan seragam yang mahal.

•

Guru-guru lebih disiplin dan menetap di Madrasah. Guru SDN sering kali absen/tidak disiplin.

•

SDN hanya mengajarkan anak-anak untuk membaca, menulis dan berhitung. Di Madrasah mereka juga belajar agama dan membaca Al Qur’an.

Laki-laki dan perempuan masyarakat miskin umumnya menganggap bahwa manfaat pendidikan dasar di sekolah umum melebihi biaya yang harus dikeluarkan (lihat Gambar 1 dan Lampiran 3, Gambar 3.1 dan 3.2). Selanjutnya, biaya pendidikan itu merupakan hambatan besar terutama jika memiliki beberapa anak.

Tingkat kepuasan bergantung pada mutu guru dan derajat keterbukaan masalah keuangan antara sekolah dengan orang tua (lihat Kotak 1).

Beban Biaya Tambahan Masyarakat miskin merasa dibebani oleh biaya sekolah, (“Mengapa buku harus diganti setiap semester?”), (“Mengapa tidak menggunakan buku yang bisa dipakai sepanjang tahun?”), (“Mengapa buku sekolah harganya mahal?”), (“Mengapa kami dikenakan biaya untuk ijazah?”) adalah pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan. Biaya masuk dan ijazah yang belum dibayar menumpuk. Ijazah yang ditahan oleh sekolah menjadi beban tambahan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kewajiban. Hal ini lalu menimbulkan kekecewaan dan pertentangan di antara para orang tua dan pengelola sekolah. Bahkan, kepala dusun di Simokerto juga memiliki kesulitan membayar uang pendaftaran (biasanya para kepala dusun lebih mampu secara finansial dibanding anggota masyarakat lainnya). Hanya satu dari tiga anaknya yang telah menerima ijazah sekolah setelah melunasi pembayaran biaya sebesar Rp.750.000, yang kirakira setara dengan penghasilan keluarga miskin di sana selama tiga setengah bulan.


6

Gambar 1. Proporsi pilihan pada layanan pendidikan dasar

Pandangan Laki-laki Suara Masyarakat Miskin

Pandangan Perempuan 14%

22%

78%

86%

SD Negeri

Madrasah Ibtidaiyah

Biaya pendidikan di SDN sangat beragam pada lokasi penelitian (lihat Lampiran 3, Tabel 3.1). Di Paminggir (Kalimantan Selatan), sekolah hampir gratis kecuali untuk biaya pendaftaran dan ijazah lulus sekolah; di perkampungan kumuh Surabaya, biaya pendaftaran dan buku mencapai Rp.830.000.5 Di lokasi di Jawa Barat, para orang tua membayar 10 - 15 kali lebih besar daripada di tempat lain untuk mendapatkan ijazah lulus sekolah dasar. Di Soklat, responden laki-laki mengeluhkan bahwa walaupun telah membayar Rp.68.000, mereka tetap tidak menerima ijazah. (Sebagai perbandingan, Madrasah Ibtidaiyah yang dikelola swasta mengenakan biaya hanya Rp.5.000 – Rp.10.000 per bulan).

Kotak 1. Biaya-biaya Tanpa Penjelasan Kami dengar di SD Cibarola, ketika akan membagikan Ijazah, semua orang tua diundang ke sekolah dan diinformasikan bahwa biaya untuk menebus ijazah adalah Rp. 60.000 para orang tua itu juga mendapat rincian untuk apa saja uang sebesar Rp. 60.000 itu. Namun, di SDN Desa Samsi kami, orang tua murid, tidak pernah mendapat informasi ataupun diundang ke pertemuan apapun, Saya sudah menyumbang beberapa kali, dan jumlahnya sekitar Rp. 68.000. Ketika saya bertanya kepada kepala sekolah “kenapa jumlahnya lebih besar dari SD Cibarola?” saya diabaikan. Kemudian, hingga saat in ijazah anak saya juga masih ditahan. Setiap kali saya tanya, beliau selalu menjawab “nanti, nanti….” Ayah seorang anak yang hanya menyelesaikan sekolah dasar, Soklat, Jawa Barat

5

Biaya pendaftaran dan biaya gedung berkisar dari Rp.50.000 – Rp.100.000 per anak di lokasi perkotaan NTB dan pedesaan Jawa Barat. Biaya-biaya ini, yang dapat dibayar dengan cicilan, dilaporkan menyebabkan banyak murid yang keluar. Sebagai tambahan, pengulangan biaya-biaya selain uang sekolah (buku-buku, uang komputer, seragam, tas dan sepatu, dan sebagainya) berkisar Rp.100.000 – 150.000 per tahun.


7

2.2. Layanan Pendidikan Sekolah Menengah “Gratis? Apanya yang gratis? Memang kami tidak perlu membayar iuran bulanan sekarang, namun kami harus Suara Masyarakat Miskin

mengeluarkan uang untuk membeli buku dan seragam, dan membayar uang gedung. Sebelumnya kami hanya membayar Rp.10.000 – Rp.20.000 setiap bulan. Sekarang kami harus membayar Rp.200.000 pada awal tahun.” Penjual sayuran, ibu dari dua anak sekolah di Jakarta, The Jakarta Post, 17 Juli 2005

Sekali Lagi, Biaya Tambahan Menjadi Masalah Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan beban utama secara finansial bagi keluarga miskin. Rumah tangga miskin berusaha untuk mengirim setidaknya satu anak ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) — namun jarang bisa menanggung biaya untuk menyekolahkan semua anak.

Hanya tiga anak dari desa Kertajaya yang melanjutkan pendidikan hingga ke sekolah menengah – dan itu adalah sekolah pesantren di luar desa. Bajo Pulau tidak memiliki sekolah menengah dan tidak ada anak yang dikirim untuk bersekolah di luar desa.

Di daerah perkotaan Jatibaru, Simokerto dan Soklat, para responden mendaftarkan paling tidak satu anak di SMP atau Madrasah – mana saja yang ada dan tidak terlalu jauh dari rumah. Mereka lebih menyukai Madrasah karena tidak ada uang pangkal atau biaya gedung. Biaya masuk, pendaftaran, dan gedung tidak tetap, berkisar antara Rp.200.000 – Rp.600.000 (lihat Lampiran 3, Tabel 2). Sekolah mengenakan biaya sesukanya, tergantung pada reputasi dan popularitas mereka — dengan alasan, biaya tersebut digunakan untuk pelajaran tambahan atau fasilitas yang ditawarkan. Dilaporkan, pengenaan biaya tersebut tidak memiliki dasar hukum.6 Ada pernyataan warga Kertajaya yang membuat putus asa orang tua murid: “Untuk masuk SMP Negeri memerlukan setidaknya Rp.1,5 juta. Selain itu, masih ada biaya transportasi, makan, dan sebagainya. Siapa yang sanggup?”

Sekolah Umum Paling Populer, tetapi Sekolah Islam juga Penting Pesantren atau sekolah Islam lainnya (Madrasah Tsanawiyah) lebih banyak dipilih dibanding SMP, oleh 37 persen laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini, dan merupakan pilihan populer di dua lokasi, Alas Kokon dan Antasari (lihat Lampiran 3, Gambar 3.3). Kertajaya dan Bajo Pulau tidak memiliki sekolah menengah pertama dan sisanya, empat lokasi memilih SMP yang ada di daerah tersebut.

Di Alas Kokon dan Antasari, para orang tua yang menyekolahkan anak mereka di Madrasah Tsanawiyah (sekolahsekolah agama yang dikelola Departemen Agama) tampaknya cukup puas. Di Alas Kokon, sekolah mengenakan biaya Rp.1.500 perbulan; di Antasari, biaya tahunan Rp.100.000, tetapi tahun ini semua anak menerima bantuan 6

Menurut Direktur Pusat Reformasi Pendidikan Universitas Paramadina, Hutomo Danangjaya, sekolah-sekolah negeri tidak memerlukan dana tambahan untuk pemeliharaan gedung karena mereka sudah memiliki gedung yang terawat baik. Jakarta Post, 17 Juli 2005.


8

finansial. Ini adalah sebuah “sekolah” percontohan. Sekolah tersebut menawarkan fasilitas yang lengkap sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.


SMP di Paminggir (Kalimantan Selatan) gratis, namun mutu fasilitas dan pendidikan sekolah rendah. Biaya SMP di Jawa dan NTB jauh lebih tinggi (Rp.400.000 – 600.000) (lihat Lampiran 3, Tabel 3.2).

Jika harus membayar uang sekolah, masyarakat miskin menganggap bahwa SMP Negeri tidak menawarkan layanan yang sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan, tidak seperti Madrasah Tsanawiyah. Warga perempuan khususnya, merasa tidak puas karena (lihat Lampiran 3, Gambar 3.4 dan 3.5): •

SMP berada jauh dari rumah – biaya transport tinggi/tidak berada di jalur kendaraan umum.

•

SMP biayanya mahal. Selain itu, selain itu juga dikenakan biaya lain sebesar Rp.450.000 untuk mendapatkan ijazah lulus (Simokerto).

•

Ruang kelas dibagi dengan sekolah dasar (Jatibaru).

Kurangnya Sekolah Menengah Berarti Anak-anak Perempuan Harus Menikah Kehidupan anak perempuan berubah drastis jika sekolah menengah tidak dapat dijangkau, baik karena jarak yang jauh maupun karena biaya. Dalam keadaan demikian, anak perempuan akan segera menikah setelah lulus sekolah dasar dan hamil pada saat mereka baru saja memasuki masa puber (lihat Kotak 2). Kematian ibu dan bayi, serta bayi lahir cacat, biasa terjadi pada kehamilan seperti itu.

Kotak 2. Menikah pada usia 13 tahun, melahirkan di usia 14 tahun — satu-satunya pilihan setelah sekolah dasar Pada 15 September 2005, di desa Alas Kokon di Madura, para peneliti bertemu dengan Nurhayati yang berusia 14 tahun. Dia baru saja melahirkan anak pertamanya, setelah tiga hari tiga malam mengalami kesulitan persalinan. Awalnya dia dibantu oleh dukun beranak setempat, namun kemudian bidan di desa harus dipanggil untuk menolong. Untung kali ini nyawanya tertolong. Karena tidak ada sekolah menengah di desa ini, setiap anak perempuan langsung menikah setelah lulus sekolah dasar. Kehamilan di usia muda tidak dapat dihindari, ini berarti kemungkinan angka kematian akan semakin tinggi. Bagaimana Nurhayati dan anak-anak perempuan muda lainnya bisa diberdayakan untuk mendapatkan kontrol atas badan dan hidup mereka? Laporan Lokasi, Alas Kokon, Madura

2.3. Mutu Layanan – Pandangan Pelaksana Layananan Pandangan Guru Sekolah Dasar Di tujuh lokasi, para peneliti menemui dan mewawancarai guru di sekolah dasar negeri. Di Paminggir, penjaga malam menggantikan posisi guru yang sering absen.

Guru di sekolah dasar di daerah pedesaan menyatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan pendidikan yang bermutu. Sekolah hanya memiliki dua atau tiga ruang kelas untuk dipakai oleh enam kelas. Gedung sekolah dalam kondisi buruk, namun laporan ke Departemen Pendidikan tidak membawa hasil apapun. Sekolah pedesaan di


9

daerah terpencil, seperti Paminggir dan Bajo Pulau, sulit mempertahankan guru karena kurangnya layanan yang mendasar seperti air bersih dan sanitasi.


Para guru mengatakan bahwa anak-anak cenderung putus sekolah dan bekerja, begitu mereka mendapat keterampilan dasar baca tulis dan berhitung. Orang tua tidak melihat keuntungan dari pendidikan lebih lanjut bagi anak-anak mereka. Kadang sekolah menyediakan insentif, seperti biaya untuk transportasi atau seragam bekas untuk mendorong anak-anak dari keluarga miskin agar tetap datang ke sekolah.

Pandangan guru sekolah dasar di perkotaan jauh lebih baik. Mereka percaya bisa memberikan layanan yang baik untuk murid dari keluarga miskin, sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Mereka menceritakan bahwa banyak murid miskin di sekolah mereka, dan sekolah memberikan beasiswa serta menggalang dana untuk membayar seragam, alat tulis, dan kegiatan ekstra kurikuler untuk murid miskin. Di Antasari dan Jatibaru, mereka mengatakan bahwa para orang tua mengetahui mutu sekolah dan upayanya mendukung masyarakat miskin. Guru di dua sekolah dasar di perkotaan mengatakan untuk murid miskin yang tidak memiliki buku pelajaran, menyarankan sekolah agar meminjamkan buku kepada murid miskin.

Penilaian para pendidik dan orang tua kadang jauh berbeda. Kepala sekolah dasar di Soklat memuji mutu pendidikan di sekolahnya “200 persen.” Dia menjelaskan bahwa pengelola sekolah sering berinteraksi dengan para orang tua, menjaga transparansi dana, dan mengijinkan orang tua miskin membayar uang sekolah dengan mencicil. Orang tua murid yang miskin tidak setuju, dan mengeluh bahwa ijazah lulus sekolah ditahan serta informasi tentang pencabutan uang sekolah tidak pernah dipublikasikan.

Pandangan Guru Sekolah Menengah Peneliti mewawancarai guru-guru sekolah menengah negeri di Soklat, Jawa Barat dan Antasari Kalimantan Selatan. Di Paminggir, kepala desa menjadi guru sukarela, menggantikan guru pegawai negeri yang absen.

Guru di Soklat berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat sepenuhnya gratis. Sekolahpun menyadari kemampuan ekonomi orang tua murid, untuk itu sekolah mengijinkan mereka membayar uang pendaftaran/biaya gedung dengan cara mencicil. Menurutnya, masalah biaya pendidikan terlalu dibesarkan: “Jika saja mereka mengurangi satu batang rokok sehari, kemungkinan dapat menyimpan uang untuk membayar biaya pendidikan sebesar Rp.15.000 perbulan.”

Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah, sekolah percontohan di Antasari, mengatakan dana pemerintah cukup untuk menutup semua biaya keperluan sekolah termasuk materi pelajaran lain dan ekstrakurikuler bagi murid yang dikategorikan miskin. Orang tua miskin memberi nilai tinggi untuk mutu sekolah yang besar ini, yang memiliki tujuh dari delapan kelas untuk setiap jenjang kelas, dengan total 23 ruang kelas. Sekolah ini dibiayai oleh Departemen Agama.


10

2.4.

Hasil Pengamatan dan Kesimpulan

Hanya sekolah dasar negeri yang diamati Sekolah di pedesaan dinilai dalam kondisi buruk, sehingga mutu layanan secara signifikan lebih rendah daripada sekolah di perkotaan.

Walaupun semua sekolah dasar dirancang untuk Kelas 1 sampai dengan 6, sekolah di pedesaan hanya memiliki dua atau tiga ruang kelas, sehingga beberapa kelas harus dikelompokkan bersama. Tidak satupun sekolah dasar pedesaan yang memiliki air bersih. Separuh sekolah tidak memiliki fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi di sekolah lain


Sekolah Dasar – Kualitas Pelayanan

tidak dapat digunakan. Tidak satu sekolahpun memiliki sambungan listrik atau perpustakaan. Tiga sekolah memiliki atap yang rusak.

Tingkat kehadiran dalam satu hari pengamatan di empat sekolah pedesaan berkisar antara 28 hingga 92 persen. Ruang kelas berdebu dan kotor, dengan lantai rusak, namun ada cukup banyak kursi, ventilasi, dan cahaya matahari. Papan tulis merupakan satu-satunya perangkat mengajar di ruang kelas. Tidak ada hasil karya murid yang dipajang di dinding. Sering kali, murid ditinggalkan sendirian di ruang kelas tanpa guru. Tingkat disiplin rendah.

Guru tidak tinggal di desa melainkan datang dan pergi dari daerah perkotaan, dan sering terlambat atau tidak hadir. Alasan mereka: kurangnya air bersih dan layanan sanitasi (Bajo Pulau, Paminggir, Alas Kokon), lihat juga Kotak 3.

Pada murid di kelas yang diamati hanya kurang dari seperempat yang memiliki buku pelajaran dan alat tulis; pengajar menunjukkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang terbatas dan tidak melakukan interaksi dengan murid-murid, selain itu, tidak ada murid yang bertanya di kelas manapun. Para guru menunjukkan tidak ada bias jender dalam menghadapi murid-murid, dan menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah.

Kotak 3: Tidak ada air bersih sama dengan tidak ada guru sekolah dan petugas kesehatan Pak Sahrul, penjaga sekolah/guru pengganti sekolah dasar negeri di Paminggir mengatakan guru negeri sering kali absen. Lihat hasil wawancara “Saya masuk kelas dan mengajar apa saja yang saya bisa ketika guru yang resmi tidak hadir,” tukasnya. “ Ini lebih baik daripada membiarkan murid-murid membuang waktu mereka.” Sahrul mengatakan guru tinggal di kota, jauh dari desa, walaupun mereka ada penginapan gratis. Paminggir tidak memiliki persediaan air bersih dan setiap orang harus menggunakan air sungai untuk segala keperluan – masak, minum, cuci, mandi, demikian juga buang air besar. Guru PNS dari kota tidak terbiasa dengan hal tersebut. Mereka kembali ke kota untuk mencuci dan sering terlambat memberitahukan kapan bekerja kembali. Laporan lokasi, Paminggir, Kalimantan Selatan


11

Kotak 4, menggambarkan mengapa murid dan orang tua tidak menghargai pendidikan sekolah dasar yang disediakan di pedesaan di NTB.

Kotak 4: 92 Terdaftar tapi hanya 29 yang hadir Suara Masyarakat Miskin

Tison berhenti dari sekolah dasar saat kelas lima untuk membantu keluarganya dengan bekerja sebagai operator kapal feri. Sekarang dia mendapat sekitar Rp.100.000 sebulan, dan memberikan sebagian besar pendapatannya kepada ayahnya. Saat ditanya mengapa dia lebih menyukai bekerja daripada tetap berada di sekolah, Tison mengatakan, dia sudah belajar membaca, menulis dan berhitung dan tidak mempelajari banyak hal lainnya. Guru datang dari daratan, tiba terlambat pada pukul 9 dan menyuruh anak-anak pulang pada pukul 11. Sekolah bubar pada pukul 11. Kelas 2, 3, 4 dan 5, 6 digabung menjadi satu. Akibatnya, mereka susah diatur dan terlalu banyak jumlahnya untuk dikendalikan. Sekeliling sekolah tampak suram: tidak ada fasilitas air atau sanitasi, tidak cukup kursi, dan atap bocor. Bukan itu saja, Tison bosan. Di pulau ini, anak lelaki umumnya berhenti sekolah antara kelas tiga dan lima, selebihnya anak perempuan yang terdaftar di sekolah. Pada hari para peneliti mengunjungi sekolah, hanya 29 dari 92 anak yang hadir. Laporan Lokasi, Bajo Pulau, NTB

Sekolah Dasar Perkotaan: Sebaliknya, sekolah di perkotaan secara signifikan lebih baik daripada rekan mereka di pedesaan dalam hal fasilitas, dan proses mengajar.

Ilustrasi 1 : Perbedaan Perkotaan/Pedesaan: Keadaannyai baik di sekolah dasar negeri perkotaan, seperti yang ditunjukkan oleh kelas di Soklat, Jawa Barat (kiri) dan di Simokerto, Jawa Timur (kanan), sekolah ini memiliki perpustakaan.

Empat sekolah dasar perkotaan (SDN) semuanya memiliki air bersih yang dapat diandalkan. Fasilitas sanitasi, meskipun ada dan berfungsi, sangatlah minim, dengan hanya satu atau dua WC untuk digunakan hingga 200 anak. Seluruh sekolah memiliki sambungan listrik dan ruang kelas yang cukup, namun hanya dua yang memiliki perpustakaan dan lapangan olah raga. Dua sekolah memberikan kelas komputer. Ruangan kelas yang diamati dalam keadaan bersih, memiliki ventilasi yang bagus, dan dalam kondisi yang baik. Terdapat pelbagai perangkat ruang kelas seperti papan tulis dan peta dinding, dan perangkat ini digunakan, kursi dan meja tersedia cukup untuk murid dan guru.

Tingkat kehadiran murid pada hari pengamatan tinggi, 87-100 persen di dua lokasi, secara signifikan anak perempuan lebih sedikit daripada anak laki-laki.


12

Kurang dari seperempat murid pada kelas-kelas yang diamati memiliki buku pelajaran, buku catatan dan bahan pelajaran tertulis. Satu pengecualian untuk SDN Murungsari 2 di Antasari, Kalimantan Selatan, yang lebih dari tiga

Guru hadir di setiap kelas, mereka memiliki persiapan yang baik dan terampil dalam menyampaikan pelajaran dan menarik perhatian murid. Akan tetapi, murid yang berani bertanya hanya terdapat di dua sekolah. Bahasa pengantar adalah bahasa daerah dikombinasikan dengan Bahasa Indonesia. Mereka juga melakukan langkah-langkah untuk memastikan pemahaman murid, tidak menunjukkan adanya bias jender. Di samping itu, guru mampu mengelola kelas dengan baik.

Sekolah Menengah: Pengamatan


perempat muridnya memiliki dan menggunakan alat-alat belajar.

Secara umum, fasilitas yang tersedia dan proses pendidikan sekolah-sekolah menengah negeri mutunya jauh lebih baik daripada di sekolah dasar negeri.

Pilihan sekolah menengah tersedia dan diamati di seluruh empat lokasi perkotaan, namun hanya satu terdapat di lokasi pedesaan (SMP Negeri di Soklat, Simokerto, Jatibaru, Paminggir, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model di Antasari).

Gedung sekolah merupakan bangunan permanen; ruang kelas berada dalam keadaan bagus, sirkulasi udara baik, dan cukup terang dengan sinar matahari. Seluruh sekolah di perkotaan memiliki sambungan listrik dan persediaan air bersih. Sekolah di pedesaan terpencil Paminggir memiliki air sungai yang dipompa ke sekolah dan listrik yang diperoleh dengan menggunakan generator. Dua dari lima sekolah terlihat memiliki perpustakaan.

Ilustrasi 2 : Ruang kelas di sekolah dasar negeri di pede-

Di tiga sekolah, dua WC digunakan untuk 200-300 anak sehingga

saan Bajo Pulau yang hancur karena badai dan banjir

keduanya cepat rusak. Di dua sekolah lainnya, enam sampai delapan WC terpelihara dengan baik. WC murid terpisah dengan

WC guru bagi guru-guru.


13

Sekolah menengah memiliki 6-23 ruang kelas di lokasi yang berbeda. Kecuali di Jatibaru (Bima), mereka memiliki kelas yang bersih dan dalam keadaan baik. Pada hari pengamatan, kelas Suara Masyarakat Miskin

memiliki tingkat kehadiran di atas 92% di seluruh sekolah. Kehadiran anak perempuan secara signifikan lebih banyak hadir daripada anak laki-laki (lihat Tabel 2, di bawah). Alasannya tidak jelas dan perlu pengamatan lebih jauh dari pihak yang Ilustrasi 3 : Keadaan kelas di pedesaan yang tidak kondusif

berwenang.

untuk belajar. Pada sekolah dasar negeri di Alas Kokon, kelas 2, 3, dan 4 digabung dalam satu ruang. Anak-anak menghibur diri mereka sendiri – kadang-kadang mereka bertengkar – karena tidak ada guru.

Ilustrasi 4 : Sekolah menengah negeri di perkotaan, Subang, Jawa Barat

Tabel 2. Pengamatan sekolah menengah di lokasi berbeda Tingkat kehadiran di kelas yang diamati Perempuan

Laki-laki

Paminggir (Kalimantan Selatan)

23

15

Antasari (Kalimantan Selatan)

29

11

Jatibaru (NTB)

21

16

Simokerto (Jawa Timur)

35

8

Soklat (Jawa Barat)

21

23

Lebih dari tiga perempat murid memiliki buku catatan, pena atau pensil, kurang dari seperempat yang memiliki buku paket. Guru kelas memiliki persiapan mengajar yang baik. Di dua lokasi, guru mengajar hanya dalam Bahasa Indonesia. Di lokasi lain mengajar hanya dalam Bahasa Indonesia dan bahasa daerah


14

Kesimpulan 1. Mutu layanan pendidikan dasar di daerah pedesaan yang diamati sangat buruk. Kondisi infrastruktur sekolah

2. Menyediakan insentif untuk rumah tangga miskin agar melanjutkan pendidikan anak perempuan mereka ke tingkat sekolah menengah, atau memudahkan anak perempuan melanjutkan ke sekolah menengah, merupakan investasi penting untuk menunda kehamilan dini dan memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk menentukan kehidupan mereka, serta meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

3. Ketidakhadiran guru merupakan masalah utama di daerah pedesaan yang kekurangan air bersih dan sanitasi.


tidak menunjang kegiatan untuk belajar.

Ini merupakan salah satu sebab guru dari daerah perkotaan tidak bersedia tinggal di desa. Bila mereka tidak hadir, anak-anak dibiarkan keluar sekolah, tinggal di dalam kelas tanpa guru, atau diajar oleh guru pengganti yang tidak terlatih dengan metode mengajar yang sangat buruk, dan tingkat pengetahuan yang tidak lebih dari lulusan sekolah menengah.

4. Kurangnya sarana air bersih dan fasilitas sanitasi di sekolah dasar di pedesaan juga menyebabkan upaya mengajarkan kebersihan di tingkat dasar menjadi sesuatu tidak mungkin. Anak-anak yang diamati memiliki kebersihan yang rendah.

5. Sekolah dasar negeri di perkotaan lebih baik daripada sekolah dasar di pedesaan dalam hal infrastruktur, kecuali untuk sanitasi. Sekolah dasar di perkotaan memiliki guru dengan keterampilan mengajar yang cukup memuaskan. Kebanyakan murid kekurangan buku pelajaran.

6. Mutu infrastruktur dan pendidikan, sebagaimana mutu pengajaran pada sekolah menengah, jauh lebih baik dibandingkan pada sekolah dasar. Namun hal ini memberi sedikit perbedaan bagi masyarakat miskin, karena menurut penelitian, anak dari keluarga miskin jarang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah dasar.

7. Dari seluruh sekolah yang diamati, SDN Murung Sari 2 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Sungai Malang, keduanya di Antasari, tampaknya lebih menonjol dibanding sekolah lain, diikuti oleh SMP di Paminggir. Yang menarik adalah sekolah tersebut ternyata memungut biaya paling rendah dan memberikan kesempatan beasiswa kepada murid dari keluarga miskin. Ketiga sekolah ini berada di Kalimantan Selatan. Orang tua sangat puas dengan sekolah tersebut, kemungkinan karena pemerintah setempat memiliki dedikasi yang lebih besar dalam mendanai pendidikan bermutu bagi masyarakat miskin dibanding pemerintah dari daerah lainnya.


15

3. Layanan Kesehatan: Pra-persalinan, Persalinan, dan


Layanan untuk Bayi Tersedianya berbagai jenis layanan publik serta persepsi tentang nilai dan mutu layanan tersebut merupakan faktor penentu apakah rakyat akan memilih terhadap kesehatan atau tidak. Biasanya, perempuan memilih berdasarkan penyedia layanan tersebut, sementara pilihan laki-laki menentukan pilihan bereka berdasarkan besarnya-kecilnya biaya (rata-rata Rp.10.000,-). Setiap pilihan sangat rasional, berdasarkan pertimbangan keuntungan dan biaya sejauh dijangkau oleh masyarakat miskin. Kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada rakyat hanya dapat efektif jika pembuat kebijakan semacam itu mampu memahami cara berpikir dan hal-hal yang melandasi pengambilan keputusan mereka.

Selama tahun 1990-an, bidan di desa yang sudah terlatih diperkenalkan di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian ibu yang tinggi. Satu dekade kemudian, bidan di desa tampaknya tidak mengubah kecenderungan masyarakat miskin untuk memilih menggunakan jasa dukun beranak yang juga memberikan layanan pra-persalinan dan persalinan.

3.1. Layanan Pra-persalinan: Pilihan berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda Sekitar 65 persen dari seluruh masyarakat miskin yang diteliti menggunakan penyedia layanan kesehatan rakyat seperti bidan di desa, Puskesmas atau Puskesmas pembantu (Pustu), sementara 35 persen sisanya menggunakan dukun beranak tradisional yang dikenal dengan pelbagai macam sebutan seperti dukun bayi, dukun beranak, sando, paraji, bidan kampung (lihat gambar 2).

Dukun beranak merupakan pilihan paling populer di seluruh lokasi di luar Jawa. Di Jawa, baik pedesaan maupun perkotaan, bidan desa atau Puskesmas/Pustu merupakan pilihan yang lebih disukai, kecuali di desa Alas Kokon di Madura.

Pada umumnya, perempuan hamil atau anggota keluarga perempuan yang lebih tua memilih penyedia layanan kesehatan pra-persalinan. Jumlah biaya yang dikeluarkan dan perbandingan biaya kedua layanan ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini (lihat Lampiran 3, Tabel 3.3).


16

Gambar 2. Proporsi pilihan untuk penyedia layanan pra-persalinan Pandangan Perempuan

Pandangan Laki-laki

1%

1% 34%

29%

10%

35%

26% 14%

Sando/Bidan Kampung/Paraji/Dukun Bayi

Pustu

Bidan desa/Polindes

Puskesmas


23%

26%

Posyandu

Masyarakat miskin yang menggunakan jasa dukun beranak untuk layanan pra-persalinan menyadari bahwa dukun beranak tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mendeteksi atau menangani kehamilan yang berisiko tinggi; juga tidak memberikan vitamin tambahan atau imunisasi TT. Meskipun demikian, mereka memilih untuk menggunakan jasa dukun beranak dengan alasan berikut: •

Dukun beranak selalu ada di tempat, sementara bidan jarang ada di Polindes atau Pustu setempat.

•

Dukun beranak tinggal dekat dengan rumah mereka, sementara Puskesmas berada jauh dan membutuhkan biaya transportasi.

•

Dukun beranak mengenakan biaya Rp.1.000 sampai Rp.5.000 per kunjungan, kadang-kadang hanya dibayar dengan beras atau kelapa; biaya bidan tiga sampai lima kalinya (Alas Kokon).

•

Dukun beranak tahu bagaimana mengubah posisi janin ”jika kepalanya tidak berada di posisi yang benar”.

•

Berpengalaman, telah banyak membantu persalinan bayi sehat sebelumnya.

•

Terpercaya dan terkenal.

Di Jawa Puskesmas dan Pustu lebih mudah dijangkau, tetapi masyarakat miskin lebih suka menggunakan layanan kesehatan yang tidak mahal. Dengan biaya sebesar Rp.2.500 – Rp.5.000, mereka bisa mendapatkan pertolongan bidan, suplemen zat besi serta imunisasi TT, dan dapat mengetahui apakah kehamilan mereka berisiko atau tidak. Perempuan lebih suka menghubungi bidan di desa di rumahnya pada sore hari untuk mendapatkan layanan perawatan pra-persalinan, karena layanan dilakukan dengan lebih penuh perhatian dan tidak perlu menunggu. Bagaimanapun, biaya lima kali lebih besar daripada layanan Puskesmas kalau biaya transportasi ditambahkan. Di sisi lain, perjalanan ke bidan di desa biasanya tidak memerlukan transportasi. (Sekalipun di Jawa, masyarakat miskin mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp.6.000 – Rp.12.000 untuk memperoleh layanan perawatan prapersalinan)yang besarnya Rp. 3000 - Rp. 5000 di Puskesmas atau Rp. 10.000 - Rp. 15.000 di rumah bidan desa.

Secara umum, layanan perawatan pra-persalinan dari dukun beranak bagi masyarakat miskin tampaknya sepadan


17

dengan biaya yang dikeluarkan. Puskesmas berada di urutan kedua kemudian bidan desa, yang bekerja di rumah, berada di urutan ketiga. (Lampiran 3, Gambar 3.5 menunjukkan bagaimana masyarakat miskin mengurutkan pilihan mereka sesuai dengan harapan mereka dan tingkat keuntungan yang sepadan dengan biaya ).7 Layanan Suara Masyarakat Miskin

dukun beranak disadari oleh warga perempuan bernilai lebih daripada biaya yang dikeluarkan (Bajo Pulau, Alas Kokon, Jatibaru). Namun demikian, di seluruh lokasi Pulau Jawa, masyarakat miskin memilih Puskesmas atau bidan desa untuk layanan perawatan pra-persalinan daripada dukun beranak. Tindakan ini untuk meminimalkan risiko persalinan yang sulit serta besarnya biaya tak terduga selama persalinan – melalui deteksi berkala untuk melihat kemungkinan kehamilan berisiko tinggi.

3.2. Layanan Bantuan Persalinan: Dukun beranak Tetap Terpenting Biaya per Kelahiran yang dibantu :

Proses persalinan diharapkan berjalan normal, dan untuk

SOKLAT/Jawa Barat

melakukan hal ini dukun beranak hampir selalu merupakan

Paraji (Dukun beranak):

pilihan pertama. Kecuali daerah perkotaan yang berpenduduk

Rp.50.000 – Rp.100.000 atau

pada seperti Simokerto, di seluruh lokasi dukun beranak

Rp.50.000 + 5 kg beras

merupakan pilihan pertama di antara para perempuan (76%)

bidan desa:

dan laki-laki (64%) ( lihat Lampiran 3, Diagram 3.7). Walaupun

Rp.300.000 – Rp.400.000

biaya merupakan alasan yang menentukan pilihan masyarakat miskin, ada sejumlah faktor yang membuat mereka lebih memilih

layanan yang diberikan oleh dukun beranak. Biaya layanan yang diberikan oleh bidan di desa untuk membantu persalinan lebih besar daripada penghasilan rata-rata rumah tangga miskin dalam satu bulan. Di samping itu, biaya tersebut pun harus dibayar tunai. Sebaliknya, pembayaran terhadap dukun beranak lebih lunak – secara uang tunai dan ditambah barang. Besarnya tarif dukun hanya sepersepuluh atau seperlima dari tarif bidan desa. Dukun beranak juga bersedia pembayaran mereka ditunda atau dicicil – tergantung kapan keluarga memiliki uang untuk membayarnya (lihat Soklat dan Lampiran 3, Tabel 3.4).

Yang lebih penting, masyarakat miskin puas dengan layanan dukun beranak dan mereka merasa mendapatkan layananan yang sepadan dengan uang yang dibayarkan (lihat Lampiran 3, Gambar 3.8 dan 3.9). Menurut mereka dukun beranak lebih perhatian dan sabar daripada bidan, baik selama persalinan maupun sesudahnya. Perempuan miskin mengatakan bahwa dukun beranak dapat melanjutkan layanan untuk 10-14 hari pasca melahirkan, dengan sabar memanjakan ibu baru dan bayinya. Dia mencuci dan membersihkan ibu setelah melahirkan, menemani anggota keluarga agar ibu bisa beristirahat dan memulihkan diri. Sebaliknya, bidan seringkali tidak tersedia saat dibutuhkan atau bahkan tidak mau datang saat dipanggil (Bajo Pulau, Paminggir, Alas Kokon, Jatibaru). Saat akhirnya dia datang, dia hanya membantu sampai melahirkan bayi dan plasentanya.

Masyarakat miskin menyadari bahwa bidan lebih terlatih dalam menangani persalinan yang sulit. Namun enam 7

Keuntungan dan Nilai untuk Biaya yang Dikenakan (Benefits and Value for Cost) merupakan sebuah perangkat dari metodologi penilaian partisatoris (Methodology for Participatory Assessment). Untuk penjelasan, lihat Sustainability Planning and Monitoring in Community Water Supply and Sanitation. Mukherjee dan Van wijk, WSP-IRC-World Bank. 2003.


18

dari delapan lokasi menyatakan bahwa mereka baru memanggil bidan bila dukun beranak tidak bisa membantu persalinan, terjadi komplikasi saat persalinan atau keterlambatan dalam penanganan yang berakibat fatal.

bahwa bidan di desa sering tidak bersedia membantu jika sebelumnya mereka telah menggunakan jasa dukun beranak, bahkan mengatakan agar mereka pergi ke Puskesmas atau rumah sakit umum. Di Jawa Barat, bidan desa mengkondisikan jika seseorang menginginkan pertolongannya, mereka harus memanggil dukun beranak dan bidan untuk menghadiri persalinan sehingga bidan dapat mengendalikan proses dari awal, akibatnya keluarga harus mengeluarkan biaya dua kali.

Masyarakat miskin jarang menyadari masalah yang muncul selama kehamilan atau persalinan (lihat Kotak 5).


Kecemburuan profesional lebih lanjut mengancam kesehatan ibu dan bayi. Masyarakat miskin melaporkan

Mereka bergantung pada penyedia layanan kesehatan pilihan mereka (kebanyakan memilih dukun beranak) untuk mengambil tindakan atau merujuk perempuan hamil ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Sistem perawatan kesehatan ternyata belum berhasil membuat masyarakat miskin menjadi lebih waspada terhadap tanda-tanda kehamilan atau persalinan yang berisiko dan tindakan apa yang harus diambil.

Rumah sakit umum di Jawa dan Puskesmas dianggap menyediakan layanan yang paling memuaskan (lihat Lampiran 3, Gambar 3.8) namun biaya yang tinggi membuat orang menjauh. Puskesmas dan rumah sakit umum digunakan hanya bila terjadi keadaan darurat yang mengancam jiwa.

Kotak 5. Tanda-tanda bahaya kehamilan yang tidak dikenali Tasiah, 36 tahun, terjatuh pada saat kehamilan usia enam bulan anak ketiga. Dia sudah mengunjungi Posyandu secara berkala dan dukun beranak untuk pemeriksaan pra-persalinan, namun tidak melaporkan peristiwa saat dia terjatuh dan tidak ada yang bertanya atau menceritakan risikonya. Bayinya tetap dilahirkan, kering dan cacat saat lahir dan dukun beranak mengatakan bahwa tidak ada air ketuban dalam rahim. Saat terjatuh mungkin kantung ketuban pecah jauh sebelum melahirkan, tanpa disadari oleh sang ibu. Laporan Lokasi, Paminggir, Kalimantan Selatan

3.3. Layanan Kesehatan bagi Anak di bawah Usia 5 tahun (Balita): Layanan Publik Lebih Disukai Di seluruh lokasi masyarakat miskin cenderung menyukai layanan sektor publik untuk layanan kesehatan bayi dan anak di bawah lima tahun. Mereka mengatakan: pemeriksaan yang lebih baik, pemulihan lebih cepat, dan kesanggupan membayar. Dari 80 hingga 85 persen memilih penyedia layanan dari sektor publik untuk perawatan kesehatan anak, khususnya bidan di desa dan Puskesmas (lihat Lampiran 3, Gambar 3.10 dan 3.11). Di lokasi pedesaan, Puskesmas atau Pustu merupakan pilihan pertama. Lokasi perkotaan, bidan desa atau Pustu. Walaupun dokter swasta disadari menyediakan layanan yang lebih baik namun biayanya mahal (Soklat, Bajo Pulau).

Hanya rakyat di Bajo Pulau, NTB, yang lebih menyukai dukun beranak. Alasannya sederhana: bidan desa “tidak pernah ada di desa”. Hal lain berkaitan dengan kepercayaan: menurut tradisi setempat, bayi-bayi yang dibantu persalinannya


19

oleh Sando (dukun beranak) dianggap menjadi miliknya selama 44 hari pertama hidupnya dan ia merawat mereka tanpa memungut bayaran.


Dalam memilih penyedia layanan kesehatan untuk anak-anak mereka yang berusia di bawah 5 tahun (balita), masyarakat miskin memiliki beberapa pertimbangan. Persyaratan yang paling penting yaitu menggemakan kepedulian mereka terhadap layanan pra-persalinan dan persalinan. Penyedia layanan harus: •

Ada saat diperlukan.

•

Berada dekat rumah/biaya transportasi tidak ada atau rendah.

•

Menunjukkan layanan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan (terutama Puskesmas, karena bidan desa atau Mantri tidak menerima Kartu Sehat di luar Puskesmas).

•

Memeriksa anak sakit dengan seksama. Pada saat orang tuanya sudah berusaha membawa anaknya ke Puskesmas, mereka harus dapat menemui dokter, bukan mantri.

•

Hanya memberikan obat-obatan yang manjur dan menjelaskan berapa lama pengobatan diperlukan sebelum hasilnya dapat terlihat.

•

Menjelaskan kepada orang tua penyebab penyakit dan memberi nasihat bagaimana cara merawat anak tersebut (pemeriksaan, resep, obat-obatan, imunisasi, suplemen, dan sebagainya).

Masyarakat miskin mempertimbangkan pilihan yang ada, dan cenderung menentukan pilihan mereka berdasarkan tingkat kesulitan masalah: Mereka tahu bahwa mutu dukun beranak tidak cukup, tetapi hanya untuk konsultasi penyakit ringan. Salah seorang berujar: “(Dukun hanya dapat berdoa, menawarkan pijatan, memberi jamu-jamuan, dan jarang memberikan jaminan penyembuhan dalam waktu cepat).”

Masyarakat miskin mengatakan biaya konsultasi dengan dukun dan Pustu atau Puskesmas sebanding dengan layanan, akan tetapi mereka mencatat biaya transportasi ke Pustu dan Puskesmas secara signifikan dapat menaikkan biaya berobat ke Pustu atau Puskesmas (lihat Lampiran 3, Tabel 5, hal. 14).

Di desa, masyarakat miskin dengan Kartu Sehat tertarik dengan Puskesmas atau Pustu, dengan uang “pendaftaran” senilai Rp.2.500 – Rp.3.000 untuk memperoleh layanan dan obat gratis. Di Simokerto, biaya “pendaftaran” Pustu menurut masyarakat miskin, sebesar Rp.5.000, tetapi menurut penyedia layanan kesehatan biaya pendaftaran sebesar Rp.3.000 ,-.

Hal ini menunjukkan masalah besar dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin: Secara hukum, masyarakat miskin dengan Kartu Sehat harusnya menerima layanan dan obat-obatan di Puskesmas secara gratis. Dengan memungut biaya “pendaftaran”, Puskesmas mengumpulkan uang secara ilegal. Karena kurangnya informasi tentang pengaturan biaya, masyarakat miskin selalu harus membayar lebih.

Layanan dari bidan di desa pada jam praktik dirumahnya dinilai tinggi, walaupun biaya umumnya dua kali lipat, Rp.15.000, namun: “(Tidak perlu menunggu dalam antrian panjang dan obat-obatan lebih manjur).”


20

Jika anak masih tetap tidak sembuh, orang tua kemudian memeriksakan anaknya ke mantri yang mengenakan biaya sebesar Rp.25.000 – Rp.50.000, atau dokter swasta dengan biaya rata-rata Rp.40.000 – Rp.70.000 per kunjungan, termasuk biaya menulis resep obat. Dokter swasta merupakan pilihan yang paling memuaskan: “Dia memberikan

(Gambar 12, dalam Lampiran 3.12, menunjukkan bagaimana pilihan utama di antara provider layanan publik di setiap lokasi diukur dalam hal keuntungan versus biaya, dalam persepsi masyarakat miskin).

3. 4. Mutu layanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin Pengamatan oleh Masyarakat Miskin


obat yang membuat bayi cepat sembuh. Satu kali saja kunjungan ke dokter swasta cukup untuk menyembuhkan bayi.”

Seperti yang sudah diduga sebelumnya, fakta bahwa perempuan lebih terlibat daripada laki-laki dalam merawat bayi yang sakit, menyebabkan ada perbedaan jender dalam hal tingkat kepuasan terhadap berbagai penyedia layanan kesehatan (lihat Lampiran 3, Gambar 13, hal. 27). Perempuan kurang puas dibandingkan laki-laki mengenai layanan bidan (Soklat, Kertajaya, Bajo Pulau), Pustu (Paminggir), dan Puskesmas (Soklat). Ketika responden laki-laki cenderung tidak menjelaskan penilaian mereka, responden perempuan miskin justru memiliki banyak masukan mengenai pengalaman mereka.

Penilaian tentang bidan: •

“Mengapa membayar lebih di rumah bidan, padahal layanannya sama saja dengan layanan yang disediakan di Puskesmas (yang biayanya hanya Rp.3.000)?”

•

“Biayanya dua sampai tiga kali lebih mahal daripada Puskesmas.”

•

“Ibu bidan tidak pernah tersedia saat kami memerlukannya.”

Alasan ketidakpuasan responden perempuan terhadap Pustu: •

“Para pekerja sering kali tidak ada, tanpa memberitahu sebelumnya.”

•

“Obat-obatan yang diberikan tidak manjur.”

•

“Kami harus mengantri panjang, bahkan ketika bayi kami parah sakitnya.”

•

“Para pekerja hanya menuliskan resep dan tidak menjelaskan bagaimana aturan pakai obat-obatan tersebut.”

•

“Mereka tidak memberitahu orang tua penyakit apa yang diderita bayi dan bagaimana cara merawat bayi itu di rumah. Mereka selalu terburu-buru menyelesaikan satu pasien dan lanjut ke pasien berikutnya.”

•

“Paramedis sering kali hanya melakukan pemeriksaan sepintas lalu yang tidak lebih dari lima menit. Kadangkadang, mereka sama sekali tidak memeriksa anak dan hanya menuliskan resep obat setelah menanyakan kepada orang tua gejala-gejala penyakitnya.”

Ketidakpuasan terhadap Puskesmas: •

“Di Puskesmas, yang memeriksa bayi bukanlah dokter, melainkan, bidan atau mantri. Tidak ada dokter spesialis


21

apapun di Puskesmas.” •

“Untuk semua penyakit mereka memberikan obat yang sama. Sering kali untuk bayi, mereka hanya memberikan puyer. Saya bertanya, “Dokter, demam apa yang diderita bayi saya?” Dia menjawab, “Banyak, campur-campur.”


•

“Mereka tidak pernah menjelaskan penyakit yang diderita, atau obat-obatan yang diberikan kepada pasien. “Jika tidak membaik, datang lagi minggu depan.” Tapi jika saya kembali lagi – obat-obatan yang diberikan akan sama saja.”

Pengamatan Dukun Beranak tentang Mutu Layanan Layanan Dukun beranak diwawancarai di pedesaan Paminggir, Alas Kokon, Kertajaya, dan daerah perkotaan Soklat, mengenai pendapat mereka tentang mutu layanan yang mereka sediakan.

Dukun beranak merasa mereka telah menyediakan layanan pra-persalinan dan pertolongan persalinan bermutu tinggi dengan harga terjangkau. Mereka mengatakan bahwa pasien miskin sangat puas, dan tidak melihat perlunya peningkatan layanan mereka. Paraji di Kertajaya menambahkan: “Bagi kami, membantu persalinan merupakan tugas kemanusiaan yang mulia. Mereka membayar kami dengan apa saja dan kapan saja mereka bisa – beras, kelapa, gula, uang. Kami menyediakan layanan selama 40 hari pasca persalinan, siang dan malam. Itulah sebabnya mengapa masyarakat miskin begitu senang dengan layanan kami.” Para responden yang memilih pra-persalinan dan bantuan persalinan dalam penelitian ini tentu saja memperkuat kebenaran pernyataan itu. (Lihat hasil wawancara)

Dua dari empat dukun beranak yang diwawancarai telah menerima pelatihan dari dokter-dokter Puskesmas pada tahun 1990-91. Mereka merasa pelatihan dan peralatan persalinan yang diberikan saat pelatihan, sangat bermanfaat.

Indikasi menunjukkan bagaimana ketatnya dana: Para dukun beranak masih menggunakan peralatan yang sama – sebut saja sepasang gunting operasi untuk menggunting tali pusat. Mereka sendiri heran mengapa pelatihan tidak tersedia lagi, dan menyarankan pemerintah seharusnya menyediakan peralatan persalinan baru dan timbangan untuk menimbang bayi yang baru lahir.

Dua dukun beranak lainnya (di NTB dan Madura) menolak pelatihan dan peralatan persalinan. “Saya terlalu tua untuk belajar hal-hal baru dan saya tidak mau membawa buku dan tas,” ujar dukun beranak dari Madura. “Pengalaman dan pengetahuan tradisional saya sudah cukup untuk pekerjaan saya.”

Situasi ini mencerminkan hubungan yang tidak nyaman antara dukun beranak yang sudah tua dan dihormati, dengan bidan di desa yang merupakan pegawai negeri terlatih dari luar rakyat. Idealnya, keduanya harus bekerja sama. Namun kenyataannya, dukun beranak enggan mengakui bahwa bidan di desa lebih mampu menangani persalinan sulit. Akibatnya, rujukan kadang tertunda dengan konsekuensi yang tragis.

Tetap, dukun beranak melihat kebutuhan peningkatan pada sektor kesehatan publik. Dukun beranak di Paminggir


22

mengatakan: “Kami memerlukan petugas kesehatan, bidan dan dokter yang bersedia untuk tinggal di desa, atau paling tidak mengunjungi desa dengan jadwal mingguan yang jelas.”

Bidan desa di enam lokasi diminta pandangannya tentang masalah ini. Mereka mengatakan bahwa mereka melakukan sebaik mungkin, namun menurutnya hanya sedikit permintaan oleh bidan desa untuk layanan mereka di antara masyarakat miskin. Bidan Liliek di Kertajaya menjelaskan: “Beberapa masyarakat miskin memilih saya karena saya mampu memberikan layanan yang lengkap. Saya dapat mendeteksi masalah-masalah kehamilan, menyediakan imunisasi TT dan vitamin. Layanan pra-persalinan saya memenuhi standar.”


Bidan Desa tentang Mutu Bantuan

Menurut bidan desa, besarnya biaya yang ia kutip sepadan dengan layanan yang diberikan. Mereka mengatakan bahwa masyarakat miskin tidak realistis menganggap mereka mengenakan biaya terlalu tinggi: “Masyarakat miskin mengharapkan keajaiban jika mereka membayar,” kata Bidan Windarti dari Alas Kokon. Bidan mengatakan mereka sudah menyesuaikan biaya dengan kemampuan pasien untuk membayar.

Bidan desa memiliki beberapa saran untuk meningkatkan layanan yang dapat dilakukan oleh pemerintah: •

Lebih banyak lagi masyarakat miskin yang membutuhkan Kartu Sehat atau kartu jaminan Kesehatan. Sering kali, saat bidan merujuk masyarakat miskin ke rumah sakit dalam keadaan darurat, pasien tidak memiliki Kartu Sehat.

•

Menambah jumlah dan mutu persediaan obat-obatan di Puskesmas atau Pustu, agar masyarakat miskin bisa memperolehnya dengan menggunakan Kartu Sehat.

Bidan Puskesmas/ Pustu dan Petugas Paramedis tentang Mutu Bantuan Pustu perkotaan agaknya mulai kehilangan pasien. Bidan di Simokerto mengatakan hanya masyarakat miskin yang datang ke Pustu, bahkan kehadiran mereka berkurang. Dia menunjuk keterbatasan jam buka Pustu: “Mungkin jam buka Pustu bersamaan dengan jam kerja mereka..... Kami biasanya melayani hingga 70 pasien per hari di Pustu ini. Sekarang hanya 20-30 pasien per hari.”

Daerah terpencil lebih bermasalah: mantri melakukan kunjungan mingguan ke Bajo Pulau untuk menemui pasien; rakyat tidak mengunjungi Pustu di daratan tetapi mereka memanggilnya melalui telepon selular hanya jika ada seseorang yang sakit parah.

Masyarakat miskin jarang bisa menemui bidan atau mantri di Pustu di Paminggir. Seorang mantri berkata, “Saya tidak bisa tinggal di desa karena saya memiliki banyak tugas di kota.” Bidan di desa, penggantinya, juga tidak tinggal di desa, karena dia dilaporkan sedang bersiap-siap naik haji. Penduduk desa tidak bisa menerima alasan tersebut sebagai pembenaran atas ketidakhadiran mereka.


23

Pandangan Dokter Puskesmas tentang Mutu Layanan Tiga dokter Puskesmas diwawancarai di Jawa Barat dan Jawa Timur (Madura) dan NTB mengenai layanan yang ada Suara Masyarakat Miskin

dan mutunya.

Para dokter setuju bahwa Puskesmas sangat penting bagi masyarakat miskin, terutama sebagai wadah untuk mendapat obat-obatan gratis dan layanan kesehatan yang murah. Mereka mengatakan bahwa di masa lalu, obatobatan tidak banyak tersedia, namun sekarang Puskesmas berwenang membeli persediaan obat-obatan dengan menggunakan dana yang tersisa dari anggaran tahunan. Mereka khawatir masyarakat miskin memiliki kesan bahwa obat-obatan generik, yang dijual atau didistribusikan tanpa merek, kurang efektif daripada yang obat yang bermerek.

Pendapat mereka berbeda tentang mutu layanan yang disediakan oleh para petugas kesehatan terhadap masyarakat miskin. Di kedua lokasi di Jawa Barat, mereka mengatakan para petugas kesehatan menyediakan layanan yang baik di Puskesmas; berinteraksi dengan pasien miskin di Posyandu; dan terlatih dengan “prosedur jaminan kualitas.” Menurut mereka, satu alasan mengapa masyarakat miskin tidak sepenuhnya puas dengan klinik adalah karena letaknya jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga biaya transportasi menjadi mahal.

Semua dokter mengatakan bahwa Kartu Sehat tidak secara tepat tertuju kepada masyarakat miskin. Banyak yang memiliki dan menggunakannya adalah orang mampu, sementara banyak orang yang benar-benar miskin tetap tidak memiliki Kartu Sehat atau Asuransi Kesehatan. Pencatatan dan pendaftaran untuk Askes dimulai pada bulan Januari 2005 dan tidak selesai pada saat penelitian ini berlangsung (Oktober 2005). Dengan kuota yang tetap dan tidak memadai, kartu Askes tidak akan dapat diberikan kepada semua yang membutuhkan.

Dokter umum di Puskesmas sekitar perkotaan di NTB mengatakan kebanyakan petugas kesehatan yang menjangkau rakyat tidak memberikan layanan dengan baik. Untuk meningkatkan mutu layanan, dia menyarankan Depkes harus: •

Menentukan indikator kinerja yang praktis bagi para petugas kesehatan, yang dapat dengan mudah dimengerti dan diuji oleh mereka dan para pasiennya.

•

Memberi penghargaan tetapi juga sanksi oleh yang berwenang kepada para petugas kesehatan seperti yang sudah dilakukan di sektor swasta. Menentukan standar seperti jumlah pasien yang dilayani per hari.

•

Mengurangi gaji para petugas kesehatan ketika mereka absen.

•

Mengumumkan hak masyarakat miskin tentang layanan-layanan kesehatan melalui media massa.


24

3. 5. Pengamatan dan Kesimpulan Studi ini termasuk tinjauan independen tentang kualias layanan yang dibandingkan dengan norma-norma yang sudah ada. Kesimpulan berikut ini berdasarkan pada tinjauan oleh masyarakat miskin, tinjauan oleh penyedia

Perawatan Pra-persalinan Penelitian ini menunjukkan banyaknya penggunaan jasa dukun beranak untuk pra-persalinan dan persalinan. Bukan hanya biaya dukun beranak lebih rendah dan mudah dijangkau, tapi juga masyarakat miskin menyadari tingginya mutu layanan mereka.


layanan dan tinjauan independen dengan menggunakan pengamatan sesuai dengan daftar pertanyaan.

Masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan memiliki sedikit pemahaman tentang kriteria layanan prapersalinan yang baik, dan wanita hamil tidak melihat perawatan berkala pra-persalinan sebagai hal penting. Dukun beranak mereka umumnya tidak mengenali keadaan patologis yang mungkin berkembang selama kehamilan. Sehingga tidak ada pengenalan dan penanganan adanya komplikasi pada ibu dan serta faktor risiko lainnya karena tidak memperoleh layanan perlindungan seperti imunisasi TT dan suplemen zat besi. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko-risiko kematian ibu, kematian bayi saat dilahirkan, dan kematian pasca persalinan (Kotak 6).

Kotak 6: Berulangnya persalinan prematur, tidak ada pemeriksaan pra-persalinan Sri Wahyuni mengalami persalinan dan melahirkan anak pertamanya saat usia kandungan baru tujuh bulan. Dia melahirkan di rumah dibantu oleh dukun beranak setempat. Berat badan bayi hanya 2 kilogram, mengalami kesulitan bernapas, dan dukun beranak tidak bisa membersihkan jalan napasnya. Bayi itu hidup hanya selama dua jam. Sri Wahyuni dan suaminya tidak mempunyai uang untuk pemeriksaan kehamilan dan tidak pernah pergi ke Puskesmas untuk pemeriksaan pra-persalinan. Tahun berikutnya, Sri hamil lagi, dia tidak memeriksakan kehamilannya, dan ia menderita rasa mual yang hebat selama kehamilan dan lagi-lagi melahirkan pada usia kandungan 7 bulan. Bayi keduanya ini lahir selamat, beratnya hanya 1,4 kilogram dan juga tidak dapat bertahan. Sri dan suaminya menyerah dari usaha memiliki anak. Mereka tidak punya uang untuk perawatan kehamilan, dan takut kecelakaan yang sama terulang kembali. Sri menggunakan kontrasepsi suntik setiap tiga bulan. Laporan Lokasi, Simokerto, Jawa Timur

Perawatan pra-persalinan oleh dukun beranak hanya meliputi penentuan posisi janin (dengan pemijatan untuk memperbaiki posisi janin). Beberapa kematian janin yang tidak dapat dideteksi, kematian ibu, dan kematian bayi saat dilahirkan, selain disebabkan oleh praktik tersebut, juga karena terlambat merujuk mereka kepada petugas kesehatan yang profesional. Dukun beranak kurang dilengkapi dengan keterampilan profesional. Sebagai contoh, tingkat pelatihan mereka tidak memungkinkan mereka mampu membuat prediksi persalinan yang handal. Kegagalan mengikuti standar perawatan, misalnya dengan tidak memberikan imunisasi TT, bisa mengakibatkan kematian bayi (Kotak 7).


25

Kotak 7: Tidak lagi kesurupan Antara tahun 1990 dan 1996, 16 bayi meninggal di desa Rancajaya. Orang-orang percaya bahwa mereka kesurupan. Semuanya memiliki gejala-gejala yang sama – kejang-kejang, demam tinggi, tubuh mereka menjadi kaku dan meringkuk. Semuanya dilahirkan dengan bantuan dukun beranak setempat, yang menggunakan pisau dari bambu untuk memotong tali pusat. Tidak seorang ibu pun yang mendapatkan suntikan TT atau membiar-


kan bayinya diimunisasi. Saat bayinya sakit, ibu mereka membawanya ke dukun yang memijat anak-anak dan berdoa untuk kesembuhannya. Ibu Rusmini kehilangan 3 anaknya dengan cara seperti ini, ketiga anaknya meninggal ketika berusia 9 bulan, 1 bulan dan 2 minggu. Hari ini, di tahun 2005, orang-orang mengetahui tetanus dan berusaha mendapatkan imunisasi TT untuk para ibu hamil. Namun mereka masih tetap menggunakan layanan dukun beranak dalam persalinan. Dukun beranak tetap memotong tali pusat dengan sebilah bambu, yang sekarang ini direbus sebelum digunakan. Laporan Lokasi, Kertajaya, Jawa Barat

Secara positif, hampir dua pertiga dari warga perempuan dan laki-laki yang diwawancarai menggunakan satu dari tiga jenis penyedia layanan kesehatan seperti Puskesmas, Pustu atau bidan di desa. Kebutuhan untuk mendapatkan imunisasi tetanus toksoid bagi ibu hamil merupakan salah satu alasan untuk mengunjungi penyedia layanan kesehatan.

Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa, layanan yang diberikan oleh bidan di desa terlatih pada umumnya baik karena mereka mampu memenuhi standar minimum. Namun, mereka cenderung mengabaikan pentingnya peningkatan kesehatan/pendidikan. Selama pemeriksaan awal terhadap pasien, mereka cenderung tidak menanyakan riwayat pasien, status kandungan dan riwayat kesehatan, serta status sosial ekonomi mereka. Hal ini terjadi mungkin karena antara petugas dan pasien sudah saling kenal. Yang mengejutkan, tidak satu pun dari para penyedia layanan kesehatan ini yang mencuci tangan mereka sebelum memeriksa pasien. Pemeriksaan fisik oleh bidan hanya mengukur tinggi rahim dan berat ibu. Mereka tidak memeriksa payudara, tangan, kaki, kepala dan leher. Para bidan biasanya memberikan imunisasi tetanus toksoid dan tablet zat besi. Tetapi mereka mengenakan biaya ini kepada pasien, sehingga biaya yang dikenakan lebih tinggi daripada dukun beranak.

Selama pemeriksaan pra-persalinan oleh bidan desa baik di dalam atau di luar pusat kesehatan, tidak ada perempuan yang mendapat informasi tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan yang seharusnya mendorong mereka untuk segera mencari pertolongan dari petugas kesehatan yang terlatih.

Pertolongan Persalinan Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan dukun beranak. Sementara itu, definisi mereka tentang mutu layanan berbeda dari definisi standar medis. Kelemahan utama dari mutu layanan adalah tidak dipenuhinya standar minimal medis oleh para dukun beranak, seperti dengan praktik yang tidak steril (memotong tali pusat dengan sebilah bambu dan meniup lubang hidung bayi yang baru lahir dengan mulut).

Riwayat kasus kematian ibu dan janin dalam penelitian ini menggambarkan apa yang terjadi jika dukun beranak gagal mengetahui tanda bahaya pada masa kehamilan dan persalinan serta rujukan yang terlambat (lihat Kotak 8).


26

Kotak 8: Empat hari terlambat Di Bajo Pulau di pesisir pantai Sumbawa, Zubaedah mengandung anak keduanya saat dia mengalami sakit di bagian perut dan pendarahan di trimester ketiga. Menurut Sando (dukun beranak), masih terlalu dini untuk melahirkan dan pendarahan itu “tidak perlu terlalu dikhawatirkan.” Istri kepala Dusun, seorang bidan, berpikir bahwa bayi itu sudah meninggal dan mendesak keluarga untuk membawa Zubaedah ke rumah sakit, namun ini tiba sehari kemudian dan, setelah memeriksa Zubaedah, bidan merujuk Zubaedah ke rumah sakit. Setelah melalui perjalanan ke Sape dengan perahu dan menyewa kereta kuda, Zubaedah diperiksa dokter, yang memutuskan untuk melakukan operasi agar bisa mengeluarkan bayi yang sudah meninggal karena tali pusar menghalangi jalan keluar janin. Sebelum operasi dimulai, Zubaedah yang kelelahan karena empat hari pendarahan akhirnya meninggal. Laporan Lokasi, Bajo Pulau, NTB.

Perawatan Kuratif untuk Anak-anak di bawah Usia 5 tahun


mereka menolak. Setelah Zubaedah terus mengalami pendarahan selama dua hari, keluarga memutuskan untuk menghubungi bidan di desa. Bidan

Puskesmas merupakan penyedia kesehatan yang lebih disukai. Rakyat menganggapnya tidak mahal dan dapat dipercaya. Namun karena lebih mudah, mereka membawa anak-anak mereka terlebih dahulu ke bidan atau mantri desa. Bila warga miskin mau menghabiskan banyak waktu dan mengeluarkan biaya untuk pergi ke puskesmas, mereka berharap agar anak mereka diperiksa oleh dokter atau bahkan oleh dokter spesialis, dan bukan oleh mantri dan bidan. Pemeriksaan dianggap terlalu cepat (hal ini diperkuat selama pengamatan oleh peneliti dengan melihat daftar yang dibuat oleh seorang dokter).

Pemeriksaan dan penggolongan: Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa sangat sedikit anak sakit yang dibawa ke puskesmas, benar-benar diperiksa dan dirawat dengan baik oleh bidan atau mantri. Tidak satu pun dari para petugas ini yang mencuci tangan mereka sebelum memeriksa pasien. Bahkan mutu pemeriksaan dan cara mereka menentukan penyakit pasien sangat rendah, bila diukur menurut dengan standar IMCI. Hanya ada satu petugas kesehatan yang mampu menyampaikan tiga hal yang menunjukkan keadaan berbahaya (satu-satunya pusat kesehatan yang memiliki seorang dokter hanya mampu mendeteksi dua dari tiga hal tersebut).

Perawatan: Tidak adanya pemeriksaan yang tepat untuk menentukan mutu perawatan, data tidak bisa mengukur ketepatan perawatan.

Saran dan penyuluhan yang diberikan: Penelitian menunjukkan, kurangnya pendidikan tentang layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu baru, perawat bayi, dan pasien anak-anak. Para petugas kesehatan tidak menjelaskan hasil pemeriksaan mereka, juga tidak menasihati orang tua/wali tentang bagaimana cara merawat anak yang sakit. Mereka memberi penjelasan dengan cepat dan pasien tidak boleh bertanya (komunikasi satu arah). Sebelum beralih ke pasien berikutnya, dengan cepat mereka menjelaskan cara pemakaian obat yang akan diberikan, tetapi tidak memeriksa ulang apakah penjelasan itu sudah dimengerti dan apakah orang tua memahami berapa lama obat tersebut harus diberikan. Saat petugas kesehatan tidak berhasil memberikan penyuluhan kepada masyarakat miskin tentang nutrisi (gizi) anak mereka, dan perlunya penanganan segera terhadap dehidrasi akibat diare, nyawa anak-anak berada dalam risiko (Kotak 9 dan 10).


27

Kotak 9: Bagaimana bisa menyusui anak bila air susu ibu tidak keluar? Parhan lahir dengan sehat seberat 3,5 kilogram, anak kelima dari ibu berusia 38 tahun, Hoiriyah. Parhan sekarang berusia 20 bulan, dengan berat badan terlalu ringan, hanya 6 kilogram, sering sakit, dan tidak dapat berdiri atau berjalan.


Hoiriyah berhenti memproduksi air susu ibu tujuh hari setelah Parhan lahir. Sejak itu, dia hanya diberi air sampai usia satu bulan, saat dia juga diberikan nasi. Orang tuanya sudah membawanya ke bidan desa, sering kali untuk menyembuhkan diare. Untuk ini, bidan memberikan Oralit dan bukannya nasihat tentang perbaikan gizi. Keluarga Parhan tetap tidak tahu bagaimana harus memberi makan bayi ini. Para petugas kesehatan di pusat kesehatan terdekat menyebutkan bahwa hal ini merupakan pola yang sering terjadi di wilayah ini, namun mereka tidak memikirkan pendekatan untuk pendekatan perbaikan atau upaya pencegahan. Laporan Lokasi, Alas Kokon

Kotak 10: Bayi meninggal karena diare di kota besar, dekat pelayanan kesehatan Keni yang berumur 6 bulan menderita diare tiba-tiba dan muntah-muntah. Orang tuanya membawanya ke Puskesmas terdekat yang tidak mempunyai cukup staf dikarenakan hari libur nasional. Keni menunggu lam untuk diperiksa, ini menyebabkan dia menderita dehidrasi parah. Dia dirujukkan ke rumah sakit kota. Tak seorangpun memberitahu orang tua Keni bahwa dengan menunda membawa Keni ke rumah sakit bisa berakibat fatal. Ayah Keni tidak mempunyai kartu kesehatan. Karena khawatir biaya rumah sakit akan banyak, ayah Keni menunda membawa Keni ke rumah sakit. Dia justru pulang dan menghubungi Kepala RT untuk mendapatkan surat keterangan miskin yang memberikan dia perawatan rumah sakit gratis. Pada saat dia mendapatkan surat itu dan Keni sampai di rumah sakit, kondisinya sudah kritis. setelah dua hari diinfus Keni meninggal dunia.

Tidak satu pun dari responden masyarakat miskin dalam penelitian ini mengetahui tentang kebijakan resmi dari Departemen Kesehatan (Danareksa), yang memungkinkan bidan desa untuk menyediakan layanan publik kepada warga yang sangat miskin yang memerlukan pertolongan dalam keadaan darurat, dan mendapat penggantian biaya layanan dari Puskesmas. Jika mereka mendapatkan informasi tersebut, banyak masyarakat miskin yang akan terdorong untuk menghubungi bidan desa lebih awal; banyak kematian dalam proses persalinan akan bisa dihindari.

4. Sarana Air “Bersih” yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat miskin Masyarakat miskin di Indonesia tidak memiliki akses terhadap sarana air yang disediakan pemerintah tetapi mereka membeli air dengan harga 15 sampai 30 kali tarif penggunaan air PDAM.

4.1. Masyarakat Miskin Kekurangan Akses Air Bersih Layak Minum Di daerah pedesaan, 40 persen masyarakat miskin menggunakan sumber air yang tidak memadai (sumur galian tanpa penutup dan sungai) untuk minum dan masak (lihat Gambar 3,). Sementara 22 hingga 25% lainnya membeli air dari para penjual dengan metode pengangkutan yang tidak higienis. Di Bajo Pulau, misalnya, seorang penjual mengangkut air sumur galian dari pulau lain dengan menggunakan drum-drum terbuka yang disimpan di dalam lambung kapal dan ditutupi dengan terpal kotor. Di Simokerto, air dijual dalam jerigen plastik yang sudah lama dan kotor.


28

Gambar 3: Proporsi untuk pilihan Layanan Air yang digunakan Pandangan Perempuan 13%

Pandangan Laki-laki 8%

11%

14%

8%

10%

32%

22%

5%

11%

26%

4%

25%

Sungai (tanpa sumber air bersih)

Sumur galian tidak terlindungi

Sumur pompa (milik tetangga) Pompa tangan umum

Penjual air Beli air leding dari tetangga


12%

Sumur galian terlindungi

Di daerah pedesaan, tidak ada satu rumah tangga miskin terhubung dengan jaringan layanan air bersih. Warga miskin membeli air PDAM dari tetangga yang memiliki saluran air atau dari penjual dan membayar 15 hingga 30 kali tarif yang dikenakan PDAM untuk pelanggan berpenghasilan rendah. Karena mereka harus membeli melalui pihak ketiga untuk mendapatkan air, masyarakat miskin membayar enam hingga delapan kali lebih banyak daripada yang dibayar oleh kebanyakan rumah tangga mampu di kota-kota Indonesia.

Masyarakat miskin biasanya tidak menyadari bahwa mereka membayar tarif melebihi harga normal karena mereka membeli dalam jumlah yang sedikit namun sering. Masyarakat miskin sering kali percaya bahwa mereka tidak mampu membayar untuk sambungan air ledeng – mungkin benar mengingat besarnya biaya pemasangan dan kenyataan bahwa mereka tinggal jauh dari jaringan penyaluran air. Akan tetapi, masyarakat miskin dapat menanggung biaya konsumsi air dengan tarif PDAM, karena mereka sudah membayar berlipat-lipat melebihi tarif tersebut (lihat Kotak 11).


29

Kotak 11: Masyarakat miskin Membayar 30 Kali Tarif PDAM untuk Air – Tapi Tidak Menyadarinya

Persepsi: “Pak Ketua RT mengatakan bahwa kita tidak mampu membayar biaya pemasangan sambungan pipa PDAM karena biaya sebesar Rp. 750,000 ($75) terlalu mahal untuk kami. Apalagi, Sekarang tarif PDAM naik dari Rp. 300 menjadi Rp. 700 per kubik meter, kami juga tidak akan mampu membayar


harga air sebulan. Sedangkan saat ini, kami hanya menghabiskan Rp. 300 untuk 30 liter air yang digunakan untuk minum dan memasak. Kami mambeli air tersebut dari tetangga kami yang lebih kaya, dan kami membayar Rp 100 untuk 10 liter Peserta FGD Perempuan, Antasari, Kalimantan Selatan “Kami tidak akan bisa mengharapakan sambungan rumah dari PDAM. Hal tersebut akan menelan biaya sekitar Rp.3 hingga 5 juta, karena jalur pipanya harus melintasi rel kereta api, jalan tol, dan pasar, sebelum bisa mencapai Simokerto tempat kami tinggal. Siapa yang mampu membayar sebanyak itu? Apalagi, kami bukan pemilik tanah, kami hanya tinggal di lahan ini, oleh karena itu kami tidak bisa meminta sambungan pipa. Tanah ini adalah milik PT KA(Kereta Api)” Peserta FGD Kelompok Laki-laki, Simokerto, Surabaya

Kenyataannya: Masyarakat miskin di Antasari membayar tetangga mereka Rp.100 untuk 10 liter air PDAM. Hal ini berarti tarifnya Rp.10.000/ meter kubik – sekitar 13 kali lebih mahal daripada tarif PDAM, yaitu Rp.700/ meter kubik. Masyarakat miskin di Simokerto membeli air PDAM yang dijual kembali oleh penjual dengan harga Rp.1.400 per hari untuk 50 liter air yang diantar ke rumah (atau Rp.700 per hari untuk 50 liter jika diambil sendiri dari toko penjual). Hal ini berarti tarifnya Rp.28.000 per meter kubik untuk air yang diantar ke rumah. Tarif umum PDAM untuk saluran rumah tangga di Surabaya hanya Rp.850 per meter kubik.

4.2.

Penggunaan Air dan Bahaya Kesehatan

Air yang dapat diminum merupakan komoditas berharga bagi masyarakat miskin yang mereka gunakan untuk masak dan minum. Mencuci dan mandi dengan air bersih adalah sebuah kemewahan yang tidak sanggup mereka nikmati. Di semua lokasi, masyarakat miskin mandi dan mencuci pakaian mereka di sungai, sumur galian tanpa penutup atau bahkan dengan air laut.

Hal ini membawa dampak kesehatan yang cukup berarti. Budaya yang kuat untuk membuang air besar di air yang mengalir menyebabkan kebiasaan yang tertanam kuat untuk membuang air besar di sumber air alami. Proses penilaian beberapa partisipan tentang air dan proyek sanitasi8 dan survei baseline untuk proyek WSLIC yang dikelola oleh Universitas Indonesia pada tahun 2003 menemukan bahwa: “Hampir semua orang mencuci pakaian, mandi, dan buang air besar di sungai walaupun mereka memiliki sumur. Buang air besar di sungai dianggap ‘bersih’, karena tidak menyebabkan bau, seperti buang air besar di WC yang ventilasinya buruk.” Orang-orang juga sering kali membuang sampah di sungai dan menggunakan sungai yang sama untuk memandikan ternak, mencuci pakaian dan sepeda motor – sebagaimana juga mereka sendiri mandi.

Mereka yang tidak mencuci dan mandi di sungai dan kali, menggunakan air dari sumur galian tanpa penutup, tanpa direbus terlebih dahulu. Di daerah padat di Surabaya, air yang dikonsumsi “kemerah-merahan, payau, dan berbau”. Di Soklat, sumur tidak memiliki pelindung dari semen dan dikelilingi oleh kubangan lumpur. Di Jatibaru, dinding sumur galian terbuat dari drum-drum besi tua yang dipakai untuk menyimpan bahan-bahan kimia industri. Sumursumur ditempatkan di sebelah kandang kuda dan tidak memiliki dinding dari semen untuk mencegah terserapnya 8

WSP-EAP , 1997, 1999, 2000


30

zat pencemar lingkungan. Sampah padat menghalangi saluran pembuangan yang ada sehingga air buangan berkubang di sekitar sumur.

menggunakan air sumur untuk mencuci dan mandi menganggap diri mereka beruntung, tanpa peduli kondisi sumur. Tingkat kepuasan penggunaan air sumur cenderung lebih tinggi, kecuali airnya kelihatan berwarna, memiliki bau yang tidak sedap atau payau. (Lihat Lampiran 3, Gambar 3.14 dan 3.15).

4.3. Warga Paling Miskin Membayar Harga Paling Tinggi untuk Air


Dalam benak masyarakat miskin, air sumur “bersih”, sementara air sungai tidak. Oleh karena itu, mereka yang bisa

Air itu mahal. Rumah tangga termiskin – yang terdiri dari 51-73% rumah tangga penduduk di lokasi sampel – menghabiskan biaya murah antara Rp.5.000 (Jatibaru), hingga yang mahal yakni Rp.60.000 (Bajo Pulau, Antasari, Simokerto) perbulan untuk air (lihat Tabel 3). Ini berarti masyarakat miskin menghabiskan 15 persen dari penghasilan mereka untuk air minum dan masak (Bajo Pulau).

Air yang paling mahal dibeli dari penjual. Cara paling murah bagi masyarakat miskin untuk memperoleh air bersih adalah dengan mengambilnya dari mesjid atau sumur tetangga. Di daerah pedesaan, biasanya warga miskin membayar sekitar Rp.5.000 perbulan untuk air sumur bor; membayar biaya listrik untuk memompanya dari sumur, di kota, mereka membeli air PDAM dari rumah tetangga, dan membayar sekitar Rp.30.000 sebulan. Di Soklat dan Kertajaya, warga miskin menghabiskan sekitar 30 jam sebulan untuk mengambil air sumur galian dari sumur tetangga atau sumur umum. Rumah-rumah tangga di Alas Kokon menghabiskan 150 hingga 200 jam sebulan mengangkut air untuk mencuci, mandi, dan ternak. Warga perempuan di desa itu mengatakan mereka butuh “dua sampai tiga kali perjalanan ke sungai untuk membawa air dari sungai sejauh 1,5 kilometer,” sambil mengambil air, mereka juga mencuci dan mandi, ketiga kegiatan ini “menghabiskan lebih dari tiga jam sehari.”


31

Table 3. Biaya layanan air bersih dan air bersih yang digunakan oleh masyarakat miskin di delaoan lokasi penelitian


Lokasi-lokasi Pedesaan Paminggir/Kalimantan Selatan

Bajo Pulau/NTB

Alas Kokon/Madura

Kertajaya/Jawa Barat

(Sungai. Tidak ada akses air

(Air sumur galian dari pulau

(Sumur galian umum yang

(Pompa tangan umum)

bersih)

lain, dibawa dengan kapal

dilindungi)

oleh penjual) •

Minum air sungai, setelah

•

diendapkan dan dididihkan. •

•

Rp.30.000 + 30 jam/ orang/

•

Kuota 20 liter/ hari/rumah

•

30 jam/orang/ bulan dan

bulan untuk 35 liter/hari

tangga, hanya untuk masak

Rp.5.000 untuk membeli air

Membeli air hanya untuk

dan minum, waktu yang

untuk masak dan minum dari

sungai

masak dan minum

dikeluarkan 8 – 10 jam/orang/

mesjid

Buang air besar di sungai

(Rp.30.000/bulan)

rumah/bulan

•

Mandi + mencuci di sungai

•

Kebanyakan juga buang air

Mandi dan mencuci di

yang sama

•

•

Mandi dan mencuci di laut

•

Tidak ada bayaran

•

Buang air besar di pantai

•

Mengambil air sungai untuk

besar di sungai yang sama

keperluan lain, menghabiskan 210 jam/ rumah/bulan •

Menggunakan lubang jamban sederhana di/dekat rumah

Lokasi-lokasi Perkotaan Antasari/Kalimantan Selatan

Jatibaru/NTB

Simokerto/Jawa Timur

Soklat/Jawa Barat

(membeli air PDAM dari

(membeli air dari sumur galian

(membeli air PDAM dari

(sumur galian tetangga – tidak

tetangga) •

tetangga dengan pompa)

dilindungi)

Rp.5.000/bulan untuk berbagi •

Rp.42.000/bulan untuk 50 •

30 jam/orang /bulan untuk

liter/hari dengan Rp.100/10

biaya listrik. Mengumpulkan

liter air yang diantar ke rumah

mengumpulkan air untuk

liter hanya untuk masak dan

sekitar 120 liter air sumur

setiap hari, untuk minum dan

masak

minum(> 13 kali tarif PDAM

galian/hari untuk masak dan

masak (> 30 kali tarif PDAM)

matang untuk minum

di kota kecil*)

minum

Mandi + mencuci di sumur •

Mandi + mencuci di sumur

galian umum

Setengah

•

Mandi + mencuci di sungai

•

Menggunakan

•

lubang

jamban yang tidak diperbaiki •

penjual)

Rp.30.000/bulan untuk 100 •

Persentasi yang besar buang air besar di sungai yang sama

•

Mandi

• +

mencuci

di

•

dan

minum.

menggunakan

sumur tetangga yang tidak •

Buang air besar di lubang

jamban bersih yang dipakai

dilindungi (tidak ada biaya)

jamban di rumah/di pinggir

bersama dengan beberapa

Kebanyakan buang air besar

rel kereta api/WC umum

rumah tangga

di sungai

•

Setengah lainnya buang air besar di sungai atau kolam

• •

Tarif terendah PDAM untuk saluran rumah di Antasari = Rp.700/meter kubik air. Tarif terendah PDAM untuk saluran rumah di Surabaya = Rp.850/meter kubik air.


32

Air

4.4.

Hasil Pengamatan: Layanan Air “Bersih”

Masyarakat miskin mendapat mutu terendah dengan harga tertinggi. Penelitian ini tidak memiliki kewenangan

dasar sumber air yang digunakan, yaitu sumber yang layak atau tidak menurut definisi global yang dipakai dalam pemantauan MDG9 , b) kondisi sumber air, dan c) kemungkinan terjadinya pencemaran. Dengan kriteria ini, masyarakat miskin pada setengah lokasi tidak memiliki akses air bersih. Mereka minum dan masak dengan air dari sumber yang tidak layak, yang rentan


untuk melakukan tes bakteriologi dari sampel air di lokasi penelitian. Pengamatan termasuk: a) memeriksa sifat

terhadap berbagai bentuk pencemaran organik dan kimia. Di lokasi lain, air dari sumber yang layak tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas, baik dalam kapasitas sumber, maupun harga.

Tingginya tarif air yang harus dibeli Illustrasi 5: Masyarakat miskin di perkotaan padat membeli air PDAM yang di-

masyarakat miskin mencapai 15 hingga 30

jual kembali beberapa kali – setiap kali harganya naik. Dengan air PDAM yang

kali harga yang dikenakan oleh PDAM. Karena

disimpan di drum, penjual air bersekala lebih besar mengisi jerigen ukuran kecil milik pembeli penjual bersekala lebih kecil.

biaya yang mahal, tidak satu pun masyarakat miskin dapat mencuci dan mandi dengan air

bersih. Sungai, danau, dan laut digunakan untuk mencuci dan mandi; air bersih digunakan untuk sedikit bilasan akhir. Para penjual air tidak diatur dan sangat memonopoli. Penjual air mengambil air dari sumber yang seharusnya bersih, seperti saluran PDAM atau sumur bor. Namun, air berpindah tangan dari penjual berskala besar dan menengah ke penjual berskala kecil dengan menggunakan berbagai peralatan yang tidak bersih (menggunakan drum tempat menyimpan bahan kimia atau minyak, selang karet, corong, dan sebagainya). Tidak ada peraturan yang mengharuskan mereka membersihkan tempat air tersebut secara teratur dan menggantinya secara berkala. Ilustrasi 6: Sumur galian yang tidak layak di pedesaan Jatibaru, NTB, berdinding dengan

Tingkat pencemaran air yang akhirnya sampai pada konsumen miskin

drum industri,. Air dari sumur ini digunakan

melalui para penjual, kemungkinan jauh lebih tinggi daripada batas

untuk segala keperluan.

yang bisa diterima. Untuk mengetahui hal ini secara pasti dibutuhkan ujian bakteriologi yang akurat. Para penjual memiliki kepentingan untuk

9

Program pengawasan bersama WHO-Unicef mengklasifikasikan sumber-sumber air yang layak sebagai sumur-sumur galian dengan penutup, mata air dengan penutup, sumur bor; penampungan air hujan; keran umum; air yang dialirkan melalui pipa ke rumah/halaman/sebidang tanah kecil; dan air dalam botol hanya saat terdapat sumber kedua yang juga layak.


33

mempertahankan cengkeraman monopoli atas pelanggan miskin dan dikenal sering menghalangi munculnya pilihan penyediaan air lainnya. Kotak 12 memaparkan contoh kasus ini.


Masyarakat miskin menganggap air sumur galian bersih. Melihat kondisi fisik sumur galian dan lingkungan sekelilingnya, kemungkinan air di hampir semua sumur galian tersebut sangat tercemar. Hanya Alas Kokon yang memiliki sumur galian dengan penutup, namun kapasitasnya terbatas. Masyarakat miskin yang menjadi pengguna diberi jatah hanya 20 liter per hari per rumah tangga, untuk diambil dan disimpan seminggu sekali. Air ini hanya digunakan untuk masak dan minum.

Kotak 12: Terjebak oleh monopoli layanan air Bajo Pulau hanya memiliki satu sumber air bersih – sumur bor milik pribadi yang terletak tiga kilometer dari dusun miskin di pedesaan di tepi laut. Karena tanahnya berbukit-bukit, masyarakat miskin tidak bisa memperoleh akses terhadap sumber tersebut. Mereka bertahan dengan membeli air untuk masak dan minum dari penjual yang mengangkut air sumur bor dari pulau lain. Mereka menjual air seharga Rp.1.000 per jerigen yang berisi 35 liter (Rp.28.600 per meter kubik). Orang yang kaya dapat membeli tiga sampai lima jerigen per hari. Masyarakat miskin membeli satu jerigen sehari, berisi 35 liter untuk sebuah keluarga dengan enam sampai delapan orang. Mereka mandi dan mencuci di laut, menggunakan air jerigen yang berharga hanya untuk bilasan akhir yang sedikit. Air diangkut secara tidak higienis dan diletakkan dalam lambung kapal, ditutupi dengan terpal kotor dan ditampung dalam drum-drum terbuka. Air tercemar debu dan bekas minyak. Prioritas pertama penjual air adalah menjual air ke kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan, dan melayani masyarakat miskin hanya dengan air yang masih tersisa. Warga perempuan sering kali menghabiskan dua jam di pantai menunggu kedatangan penjual. Mereka hanya bisa berputus asa dan mengumpat jika penjual tidak muncul atau kehabisan air. Mereka menduga bahwa penjual sengaja merusak pipa air yang dibangun di bawah laut oleh pemerintah. Karena Dinas Pekerjaan Umum merencanakan pembangunan pipa ini tanpa melibatkan rakyat, tidak ada organisasi setempat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaganya. Akhirnya, pipa itu pun rusak. Laporan Lokasi, Bajo Pulau, NTB

4.5.

Mutu Layanan : Pandangan Masyarakat Miskin

Air bersih merupakan faktor penentu utama mutu kehidupan. Ketergantungan pada penjual air yang tidak menentu menimbulkan rasa frustasi dan kemarahan warga perempuan miskin di Bajo Pulau: “Kami menunggu kapal penjual di pantai. Kadang-kadang kami menunggu dari pagi dan dia datang atau baru pada pukul 2 siang. Jika persediaannya habis terjual untuk kapal-kapal besar di pelabuhan, kami tidak mendapatkan apa-apa. Tunggu saja suatu hari saat mereka membutuhkan pertolongan kami – kami akan balas dia!!”


34

Masyarakat miskin perkotaan yang membeli air dari perusahaan air yang disediakan oleh penjual atau tetangga (walaupun dengan harga yang jauh lebih

dan harga air. Menurut masyarakat miskin di Simokerto dan Antasari: “Air PDAM jernih, tidak berbau atau berwarna, dapat digunakan tanpa dididihkan, tidak perlu ditimba (dari sumur), dan kami sanggup membayar.” Ilustrasi 7: Air diangkut dalam lambung kapal ke Bajo Pulau, sebuah pulau pedesaan di pesisir pantai Sumbawa, NTB

Komentar ini mengejutkan, mengingat masyarakat


tinggi di atas tarif fasilitas) cukup puas dengan mutu

miskin membayar jauh lebih mahal dari tarif PDAM per meter kubik air. Hal ini benar-benar membuktikan mitos yang salah yang sering dinyatakan oleh PDAM bahwa masyarakat miskin bukanlah pelanggan yang menguntungkan karena “mereka tidak mampu membayar tarif yang cukup untuk menutup biaya produksi.”

Kenyataannya, banyak masyarakat miskin lokal yang bekerja sebagai penjual air untuk kartel (perusahaan monopoli) yang melayani daerah padat yang ditunjuk. Kartel tersebut yang menentukan harga jual air dan tidak mengizinkan persaingan yang dapat menurunkan harga. Tempat pengisian sudah ditentukan di setiap Kelurahan dan disuplai oleh saluran PDAM; pelanggan dapat membeli air mereka di tempat pengisian air atau minta penjual mengantarnya ke rumah mereka dengan harga dua kali lipat.

Karena harga yang tinggi, masyarakat miskin hanya membeli air bersih dalam jumlah terbatas – hanya cukup untuk masak dan minum. Mereka menerima nasib untuk menggunakan air yang tidak aman dari sumur-sumur yang tercemar dan sumber air tanah untuk segala keperluan. Itulah sebabnya mereka tidak mengeluh soal air sungai yang tercemar karena mereka peroleh dengan mudah dan cuma-cuma.

Ilustrasi 8: Kapal penjual air, Bajo Pulau, NTB

Meskipun demikian, ada pihak lain yang mengenali dampak dari air “gratis” terhadap

kesehatan seseorang. Seorang mantri dari pos kesehatan di Paminggir berkomentar: “Desa ini lebih memerlukan persediaan air bersih daripada layanan kesehatan lainnya. Setiap tahun ada banyak kasus diare dan penyakit kulit karena orang-orang menggunakan sungai untuk minum dan masak, selain untuk mandi, cuci dan buang air besar.”


35

5. Fasilitas Sanitasi yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat miskin Suara Masyarakat Miskin

Ketersediaan air, praktik pemanfaatan air, dan praktik sanitasi pada hakekatnya saling berhubungan, seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Praktik sanitasi mencerminkan apa yang rakyat anggap bersih, cocok, nyaman – dan apa yang tersedia. Gambar 4 menunjukkan bahwa , kecuali minoritas kecil di Soklat (Jawa Barat), warga laki-laki dan perempuan miskin di delapan lokasi tidak memiliki akses terhadap “fasilitas sanitasi yang layak” apa pun.10

Gambar 4: Proporsi untuk pilihan Fasilitas Sanitasi yang digunakan Pandangan Perempuan

Pandangan Laki-laki

4% 14%

25% 44%

11%

41%

16%

10%

9%

8%

17%

Sungai (buang air besar terbuka)terbuka)

Lapangan (buang air terbuka)

Pantai (buang air besar terbuka)

Lubang tanpa perbaikan di luar rumah

Jamban rumah tangga – lubang tanpa perbaikan

Jamban rumah tangga bersama

Rakyat Bajo Pulau di pesisir pantai buang air besar di pantai pada malam hari atau sebelum gelap, sehingga pasang naik dapat menghanyutkan tinja. Pada enam lokasi lainnya, rakyat lebih suka untuk buang air besar di sungai, di tempat mereka mencuci, mandi dan sikat gigi (lihat Tabel 3.6, Lampiran 3). Buang air besar di air tidak meninggalkan kotoran yang kelihatan atau bau yang jelas, dan dengan demikian dianggap “bersih” dan bahkan merupakan “pilihan yang lebih sehat” daripada menggunakan jamban yang bau, WC umum sederhana yang tersedia bagi mereka — terlepas dari usaha pihak berwenang untuk memperkenalkan manfaat penggunaan jamban untuk kesehatan.

10

“Fasilitas sanitasi yang layak” didefinisikan oleh Program Monitoring bersama WHO-Unicef (dipakai untuk monitoring global target-target MDG) sebagai: kakus cemplung yang layak dan berventilasi, jamban sistem leher angsa, jamban cemplung tertutup, atau koneksi ke sistem atau pipa pembuangan air kotor. Definisi ini tidak termasuk kakus jongkok, kakus cemplung, kakus umum atau bersama, dan kakus yang dibuang langsung ke sumber air.


36

Penduduk perempuan (61%) dan laki-laki (74%) mengatakan bahwa mereka buang air besar di alam terbuka, di sungai, pantai, kolam, sawah dan semak-semak. Sumber air alami ini gratis, sedangkan WC umum di pemukiman padat di daerah perkotaan Jawa, harus antri panjang dan membayar Rp. 200. Jamban lubang terbuka rumah tangga

Jatibaru), langsung di bawah rumah panggung di daerah rawa (di Antasari), atau di tepi rel kereta api di pemukiman padat di daerah perkotaan (Simokerto).

Ada perbedaan jender dalam perilaku penggunaan sanitasi (lihat Lampiran 3, Gambar 16 dan 17, hal. 30-31). Privasi dilaporkan sebagai alasan utama yang paling penting untuk perilaku sanitasi, berhubungan dengan kenyamanan dan “kebersihan” (air yang mengalir alami). Tanpa memandang mutu fasilitas jamban, fasilitas yang ada di rumah lebih disukai daripada keluar untuk buang air besar – terutama di rumah-rumah yang jauh dari sungai atau laut (Alas


yang tidak aman digunakan oleh 25 hingga 35% lainnya. Terdapat sekadar galian lubang di halaman (Alas Kokon,

Kokon, Antasari, Soklat, Simokerto). Dibandingkan laki-laki, warga perempuan lebih suka menggunakan fasilitas sanitasi di dalam rumah tangga daripada harus keluar rumah.

Halangan utama lainnya bagi warga miskin dalam mencapai akses sanitasi yang layak adalah kesalahpahaman yang tersebar luas tentang sanitasi menggunakan jamban dalam rumah yang masih dianggap sebuah kemewahan yang mahal. Masyarakat miskin mempunyai kesan bahwa membuat jamban menghabiskan banyak uang (Rp.750.000 – Rp.2.000.000). Biaya ini tidak terjangkau oleh rumah tangga miskin. Untuk negara yang separuh rakyatnya hidup dengan penghasilan kurang dari Rp.20.000 sehari, pandangan seperti itu masuk akal. Kesalahpahaman lahir di kalangan masyarakat miskin karena mereka hanya melihat toilet mahal yang dibangun oleh rumah tangga kelas atas. Dinas Pekerjaan Umum tidak membantu, karena mereka hanya menawarkan model standar yang bersertifikat “higienis” dan mahal harganya.

5.1 Hasil Pengamatan: Layanan Sanitasi Masyarakat miskin tidak mendapat layanan sanitasi dasar. Penelitian ini mendapat hambatan dalam upaya meningkatkan fasilitas sanitasi umum, antara lain mencakup: 1) Persepsi publik yang lebih suka buang air besar di air yang mengalir; 2) Ketidaktahuan mengenai fasilitas sanitasi altenatif yang murah, dan adanya kesalahpahaman bahwa sanitasi adalah suatu kemewahan yang tidak terjangkau; 3) kurangnya mekanisme untuk mempromosikan fasilitas sanitasi yang lebih baik, selain itu juga kegiatan untuk meningkatkan kebersihan dan opsi peningkatan fasilitas sanitasi yang lebih baik.

Baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, masyarakat lebih suka menggunakan sumber air alami yang tersedia untuk sarana buang air besar; beberapa orang tetap memilih jalan demikian walaupun sudah memiliki jamban yang dibangun di dalam rumahnya, melalui program bantuan, maupun subsidi, dengan alasan jamban yang tersedia berbau tidak sedap dan kondisinya dinilai tidak sehat. Tindakan masyarakat tersebut berakibat pada timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak disadari, dan sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup masyarakat, baik yang miskin maupun yang tidak.


37

Warga hanya mau menggunakan jamban yang bersih. Di sebuah daerah pinggiran kota di Jawa, sekelompok kecil warga mendapat akses jamban rumahan, satu jamban untuk empat sampai lima keluarga, dengan kondisi sangat baik dan terawat. Fasilitas ini merupakan hasil dari sebuah proyek bantuan, sedangkan untuk fasilitas jamban Suara Masyarakat Miskin

yang dibangun oleh sebuah LSM, yang baik kondisi maupun jumlahnya tidak memadai (kondisinya tidak terawat walaupun sudah ditarik iuran perawatan sebesar Rp. 200), masyarakat cenderung enggan menggunakannya, terlebih lagi dengan adanya antrian pengguna yang panjang di pagi hari.

Terlepas dari kedua contoh diatas, berbagai jenis jamban, yang dibangun oleh masyarakat miskin, banyak ditemui hampir diseparuh lokasi penelitian. Di wilayah pedesaan, kebanyakan berupa bilah bambu atau kayu yang didirikan diatas sungai atau empang, kadang ditutupi selembar kain atau bahan lain yang direntang di antara bilah bambu, atau kadang hanya berupa lubang yang digali di halaman belakang rumah warga.

Ilustrasi 9: Di Desa Paminggir,

Di daerah perkotaan lubang jamban

Kalimantan

kadang di tambah semen, dan

Selatan,warga

yang miskin tinggal di sungai

dijadikan bagian dari rumah, namun

dan menggunakannya untuk semua

hal:

tinja yang dibuang ke lubang ini

memasak,air

minum, mencuci, mandi, dan

biasanya

buang air. Tampak juga di latar

kesaluran pembuangan kota atau ke

belakang foto, bentuk jamban

langsung

disalurkan

sungai. Bahkan untuk mereka yang

yang digunakan warga

tinggal di pemukiman terkumuh atau yang hidup menggelandang tidak memiliki lubang yang berfungsi sebagai jamban ini. Mereka biasanya mencari lahan kosong yang sedikit tertutup untuk tempat buang air, atau melakukannya disungai seperti yang terjadi di daerah pedesaan.

Fasilitas Sanitasi untuk murid-murid di Sekolah dasar di daerah pedesaan dan separuh dari sekolah dasar di daerah perkotaan tidak memadai. Sekolah-sekolah, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan memang memiliki kamar kecil yang bisa digunakan oleh murid dan guru, tetapi

disebagian

besar

lokasi

yang

dikunjungi,

perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah kamar kecilnya adalah 100 murid berbanding satu toilet, dimana angka tersebut tidak memungkinkan fasilitas tersebut bisa digunakan oleh semua murid. Ilustrasi 10: Jamban terbuka di halaman belakang rumah bisa dijangkau oleh hewan peliharaan, sehingga memungkinkan

Pemerintah belum bisa menghilangkan anggapan

penyebaran penyakit. Alas Kokon, Madura (Kiri).

masyarakat bahwa fasilitas sanitasi itu mahal. Padahal kenyataannya, saat ini di sebagian besar wilayah Indonesia yang belum dihuni, mungkin saja untuk membangun


38

sarana toilet murah dengan menggunakan tenaga kerja dan material yang tersedia di sekitar lokasi, biayanya berkisar antara Rp.100,000-300,000 (US$10 - $30)—harga tersebut masih terjangkau oleh sebagian besar masyarakat miskin. Namun, masih belum ada program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap biaya yang sesungguhnya

meningkatkan kualitas sanitasi dengan harga terjangkau.

5. 2. Kualitas Layanan: Berbagai Sudut Pandang Kualitas layanan sanitasi benar-benar buruk. Tidak terlihat upaya baik dari pemerintah daerah maupun dari


dan bahayanya menggunakan fasilitas sanitasi yang buruk, juga program yang mempromosikan opsi-opsi untuk

pemerintah pusat untuk menyediakan layanan kebutuhan dasar ini bagi masyarakat miskin.

Di daerah pedesaan, sumber air alami menjadi jamban dadakan, sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Petugas paramedis Pustu di Paminggir Ilustrasi 11: Jika ada toilet dalam rumah di lingkungan miskin daerah perkotaan, biasanya langsung dibuang got atau selokan

berkata: “(Ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat disini adalah sungai, yang mana merupakan penopang

dibelakang rumah, yang biasanya mengalir langsung ke sungai. Simokerto .

utama bagi kehidupan penduduk desa…. Karena digunakan untuk berbagai keperluan warga, termasuk mandi, mencuci,

memasak, dan sebagai sumber air minum, juga digunakan untuk buang air dan pembuangan limbah. Diare dan penyakit kulit sering sekali berjangkit; banjir tahunan semakin membuat penyakit-penyakit tersebut menjadi epidemi. Kita bisa mengobati penyakit ini, tapi tidak bisa mencegahnya).”

Kekurangan sanitasi dasar ini berdampak terhadap layanan lain, misalnya layanan pendidikan. Di daerah pedesaan, para guru kadang menolak untuk tinggal di desa—akibatnya mereka menjadi sering tidak hadir mengajar. Seorang guru sukarela di SD di Paminggir menjelaskan bahwa guru utama di sekolah tersebut jarang ada di desa (walaupun sudah disediakan tempat tinggal) karena fasilitas sanitasinya tidak memadai. Guru resmi yang ditunjuk untuk mengajar disana selalu kembali ke kota untuk “mencuci pakaian” dan biasanya terlambat untuk kembali ke desa untuk melaksanakan tugasnya. Guru di Bajo Pulau juga mengemukakan hal yang serupa.


39

Sepertinya tidak ada aturan mengenai penyediaan fasilitas sanitasi dan sarana air bersih pada proses pembangunan sekolah. Guru SD di Desa Kertajaya Suara Masyarakat Miskin

mengatakan bahwa sekolah mereka dibangun tanpa fasilitas sanitasi maupun sarana air bersih. Mereka kemudian

menerima

bantuan

dari

Kecamatan

Development Program (KDP) berupa satu unit toilet – satu toilet untuk seluruh sekolah, tentu saja tidak cukup dan tak lama kemudian rusak.

Demikian juga dengan APBD yang tidak menyediakan anggaran untuk pemeliharaan rutin fasilitas sanitasi. Di Soklat, yang merupakan wilayah perkotaan, setelah toilet murid rusak, para guru menyediakan salah satu dari dua toilet guru untuk digunakan oleh murid perempuan, Ilustrasi 12: Sumber air alami lebih digemari sebagai tempat

karena untuk memperbaiki toilet yang rusak harus

buang air besar, seperti yang diperlihatkan pada gambar toilet yang dibangun diatas empang di daerah pinggiran kota Soklat, Jawa Barat

menunggu tahun anggaran berikutnya, yang berarti berbulan-bulan kemudian.

Bagi masyarakat miskin, toilet umum yang mengenakan tarif malah menambah beban finansial. Seorang penjaga toilet umum di pemukiman kumuh di Simokerto mengatakan bahwa setiap harinya kurang dari 30 orang menggunakan toilet tersebut, padahal jumlah penghuni RW di daerah itu mencapai 300 rumah tangga, dan sebagian besar dari mereka tinggal dalam radius 100 meter dari toilet umum tersebut. Menurutnya, ongkos Rp. 200 yang dikenakan untuk fasilitas toilet umum itu masih telalu mahal bagi warga miskin.

6. Masyarakat Miskin hanya Memiliki Sedikit Kekuatan sebagai Pengguna Layanan—namun Mereka tetap Ingin Mendapatkannya Masyarakat miskin dibuat tidak berdaya. Pada delapan lokasi penelitian, jelas terlihat bahwa baik warga laki-laki maupun perempuan hanya memiliki sedikit pemahaman mengenai wewenang mereka atau hak mereka sebagai klien, bahkan pendekatan yang bersifat top-down warisan orde baru dan masyarakat feudal telah meninggalkan hubungan yang tidak setara, termasuk hubungan antara masyarakat miskin dengan penyedia layanan.


40

Kotak 13. “Mereka tidak memberi kami pilihan….” Sekitar 15 tahun yang lalu, semua perempuan yang sudah menikah di Desa Rancajaya dipaksa menggunakan alat kontrasepsi spiral. Para perempuan tersebut di kumpulkan di suatu tempat oleh pegawai pemerintah, kemudian di bawa dengan menggunakan truk bak terbuka menuju tempat pemasangan spiral. Tidak satupun perempuan yang sudah menikah bisa lolos; Mereka yang berusaha bersembunyi atau

Banyak dari perempuan yang dipasangi spiral tersebut menderita rasa nyeri dan pendarahan selama berbulan-bulan. Para suami merasa cemas dengan kondisi kesehatan istri mereka dan mengusahakan berbagai cara untuk mengatasinya. Beberapa dari mereka menyuruh istri mereka duduk selama beram-jam di sungai atau bak mandi, berharap agar spiralnya bisa hanyut keluar. tak satupun berhasil. Semua perempuan tersebut dan anak perempuan mereka—yang sekarang sudah menikah dan punya anak sendiri—sangat takut untuk menggunakan alat kontrasepsi, sehingga mereka tidak menggunakannya. “Petugas kesehatan tidak pernah memberi informasi kepada kami mengenai jenis alat kontrasepsi yang berbeda, berikut manfaat dan kelemahan tiap-tiap alat. Jangan heran jika pada diskusi kelompok terfokus untuk kelompok perempuan, bahkan ada Ibu-Ibu yang belum pernah melihat


menolak rumahnya akan diberi tanda merah untuk ditindaklanjuti.

kondom!” Hal ini telah dikonfirmasi oleh peneliti dengan hasil dari kelompok diskusi laki-laki di Kertajaya, Jawa Barat

6. 1. Kurangnya Informasi-“Kami Tidak Tahu” Biasanya, masyarakat miskin tidak memiliki akses informasi langsung mengenai program yang dijalankan untuk mereka, sehingga mereka hanya tahu sedikit atau bahkan tidak tahu sama sekali hak-hak mereka. Para peneliti tidak

melihat

adanya

media

publikasi

mengenai layanan apa saja yang tersedia untuk masyarakat (seperti Kartu Sehat, Askes dan beamurid) atau menjelaskan bagaimana layanan-layanan Ilustrasi 13: Kesempatan yang hilang: pada ruang periksa pasca persalinan, di Soklat, Jawa Barat, terdapat poster yang menunjukkan gambar proses persalinan dan sistem reproduksi (kanan). Tidak ada informasi mengenai tanda bahaya selama kehamilan atau layanan yang bisa mencegahnya

tersebut

bisa

didapat.

Tempat-tempat pelayanan --Pustu, Puskesmas, sekolah-sekolah, dan kantor Desa/Kelurahan— sama sekali tidak memiliki literatur pendukung. Para perempuan miskin bertanya: “mengapa

tidak ada informasi mengenai layanan ini baik di radio, TV poster, maupun Puskesmas?” Masyarakat miskin, dimata mereka sendiri dan dimata penyedia layanan selama ini hanya berperan sebagai penerima pasif dari layanan maupun informasi apapun yang yang disediakan oleh penyedia layanan ataupun pemimpin masyarakat. Masyarakat dibuat menjadi sangat tergantung pada Ketua RT or Kepala Desa untuk mencantumkan mereka kedalam kategori “miskin”, kemudian mereka juga bergantung kepada petugas Puskesmas untuk menentukan kuota Kartu Sehat/Askes, atau kepada Kepala Sekolah untuk membagikan beasiswa. Biasanya warga miskin mengandalkan belas kasihan penyedia air—kapan air diantar dan berapa banyak mereka akan menagih.


41

Kebingungan Seputar Layanan yang Pro Masyarakat Miskin Warga miskin tidak mengetahui biaya apa saja yang perlu dikeluarkan untuk mendapat pelayanan yang pro Suara Masyarakat Miskin

masyarakat miskin—sebuah isu sentral di kehidupan masyarakat miskin. Karena kurangnya informasi, tidak satupun warga miskin di lokasi penelitian mengetahui ketentuan dari Menteri Kesehatan (Danareksa) yang mencantumkan bahwa Bidan di Desa akan mendapat bayaran untuk setiap layanan yang mereka berikan kepada warga yang sangat miskin. warga di dua lokasi tidak tahu sama sekali mengenai kartu sehat. Warga miskin tersebut menyatakan bahwa tidak pernah jelas pengobatan apa saja yang gratis bagi pemegang kartu sehat (Simokarto, Soklat, Jatibaru).

Di beberapa lokasi lain warga miskin menyadari keberadaan layanan seperti Beras untuk warga Miskin (Raskin) dan kartu sehat. Di enam lokasi, informasi mengenai pembebasan uang sekolah sudah dipahami dengan baik, mereka juga memahami bahwa Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) baru akan dimulai pada bulan September 2005; bahkan, saat itu baru bulan Juli. Di Jatibaru (NTB) dan Soklat (Jawa Barat), mereka terlambat mengetahuinya, mereka mengetahuinya dari TV, pihak sekolah sendiri tidak memberi tahu mereka. Pihak sekolah juga tidak mengembalikan uang sekolah yang sudah dibayarkan orang tua murid untuk bulan September 2005, sebelum orang tua murid mengetahui bahwa uang sekolah sudah dihapuskan.

Seringkali masyarakat masih mengalami kebingungan mengenai apa saja yang disediakan oleh layanan yang pro masyarakat miskin, dan siapa sajakah yang berhak mendapatkan layanan tersebut. Misalnya, kuota Raskin untuk keluarga miskin perbulan berkisar 3 sampai 20 kilogram. Banyak warga yang bertanya-tanya mengenai siapa yang berhak menjadi penyandang Kartu Sehat. Mereka mengeluh karena hanya sedikit sekali warga miskin yang menerima kartu tersebut, sementara ada warga yang tergolong mampu juga menerima kartu tersebut karena mereka merupakan kerabat dekat dari kepala desa (Soklat, Jatibaru, Antasari, Paminggir).

Para warga miskin berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tugas para penyedia layanan sektor publik. Hal ini bisa jadi sebagian benar karena pada kenyataannya selain bertugas pada Puskesmas, petugas kesehatan juga bertugas melayani Pustu atau wilayah kerja diluar wilayah tersebut.

Tidak jelas bagi masyarakat miskin bagaimana keputusan dibidang layanan publik dibuat dan siapa yang membuatnya. Di Soklat, masyarakat miskin berusaha mendekati pihak Puskesmas untuk mendapat Kartu Sehat, sedikit sekali yang berhasil: “Semua orang melempar kami ke bagian lain – tidak satupun memberi jawaban yang jelas.” Di Jatibaru, warga miskin menanyakan kepada pihak sekolah mengenai penerima beasiswa. Namun, mereka hanya mendapat jawaban bahwa penerima beasiswa “sudah ditentukan dari atas”.


42

6. 2. “Siapa yang akan Mendengar Kami?”

Warga miskin, laki-laki maupun perempuan semua menyadari bahwa mereka sering tidak terlayani dengan baik, tetapi tidak tahu bagaimana menyikapinya. Bagi sebagian besar warga, menyampaikan pengaduan kepada pemimpin setempat ataupun media massa bukanlah hal yang biasa, tidak pernah terlintas di benak mereka bahwa mereka akan bisa menjangkau, atau pun membayangkan bahwa kalangan elit tersebut akan memperhatikan pengaduan mereka. Ingatan mengenai taktik kekerasaan yang ditinggalkan rejim Suharto telah membungkam sebagian besar suara kritis mereka. Tidak seorangpun di delapan lokasi pernah mendengar adanya sanksi dalam bentuk apapun dijatuhkan bagi penyedia layanan yang ceroboh, tidak peduli berapa banyak pengaduan yang disampaikan. “kami


Bagaimana menyikapi layanan yang buruk?

bahkan tidak bisa menanyakan kenapa kami tidak mendapat layanan yang sesuai, apalagi untuk menjatuhkan sanksi bagi penyedia layanan. Kami tidak punya kekuasaan ataupun daya, bahkan untuk sekedar bertanya,” komentar salah seorang perempuan di Soklat, Jawa Barat. Akibatnya, warga menyerah: “penyedia layanan memiliki kekuasaan untuk menentukan layanan apa saja yang bisa kami dapat”, adalah alasan yang dikemukakan salah seorang warga di Jatibaru. Pengaduan dari warga bahkan mungkin bisa berbuntut retribusi. “Jika kami menyampaikan pengaduan, mereka tidak akan mengikut sertakan kami dalam pemberian layanan seperti Kartu Sehat”, kata seorang warga dari Simokerto.

Besarnya kekhawatiran untuk menyampaikan pengaduan terhadap layanan yang buruk. Masyarakat miskin merupakan lapisan paling bawah dari hierarki masyarakat. Di pulau Jawa yang padat penduduknya, dimana tanah merupakan aset yang sangat berharga, masyarakat miskin seringkali tidak punya hak milik atas tanah yang mereka tempati, hal tersebut menimbulkan rasa tak aman dan ketakutan untuk berbicara. Di Jati Baru, warga mengaku merasa “tidak enak” untuk mengadu mengenai Bidan dan petugas Pustu, karena mereka memiliki kerabat dan hubungan sosial ditengah masyarakat; di Madura, masyarakat miskin enggan untuk menghadap kepala desa “hal itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi kami, nantinya.”

Ada beberapa warga desa yang sudah berupaya: di Kertajaya, Jawa Timur, warga miskin meminta kepala desanya agar Bidan di Desa diwajibkan untuk tinggal di Pos Persalinan Desa (Polindes) yang sudah dibangun oleh masyarakat. Di Kalimantan Selatan, warga mengajukan pengaduan resmi kepada dinas pendidikan kabupaten mengenai seorang guru SD yang jarang hadir mengajar, walaupun sudah di sediakan tempat tinggal (Paminggir). Tidak satupun upaya tersebut memberikan hasil yang diinginkan. “Bidan tetap tinggal di kota (Sape)”, kata warga perempuan di Bajo Pulau. “Jika kita memanggilnya, dia selalu membuat banyak alasan untuk tidak datang, bahkan ketika ombak sedang kecil! Dia tidak mau membasahi kakinya! kami tidak berani mengadu — dia masih kerabat sekretaris desa, dan beliau sangat berkuasa.”

Masyarakat miskin tidak takut untuk mengadukan layanan sanitasi—karena memang tidak ada penyedia layanannya. Di Bako Pulau, warga memang mengeluhkan monopoli yang dilakukan Penyedia Air Independen Skala Kecil (PISK),


43

namun keluhan mereka tidak membawa hasil. PISK di daerah perkotaan berhasil memberikan kepuasan pada pelanggannya—tingginya harga air tidak terlalu kentara karena dibayar perhari.


Kelompok Elit Masyarakat Memberikan Pengarahan Pada umumnya, masyarakat meminta pengarahan dari pihak yang berwenang—guru, petugas kesehatan, kepala desa—mengenai layanan yang pro masyarakat miskin (ataupun kurangnya layanan tersebut): “Kami tidak banyak bicara dan hanya menjalankan apa yang mereka perintahkan pada kami”, kata seorang warga di Soklat. “Palingpaling kami bertanya pada Ketua RT jika beliau bisa menjelaskan.”

Kotak 14. “Karena saya miskin, maka saya pasti juga bodoh ” Pak Yusuf memiliki 13 anak dan bermata pencaharian sebagai tukang kayu. Hanya satu anaknya yang berhasil masuk SMP; dua lainnya tidak bisa melanjutkan selepas SD karena masalah biaya dan karena mereka tidak bisa menebus ijazah dari sekolahnya. “Saya tidak mampu membayar Rp. 55.000 untuk tiap ijazah”, ujar Pak Yusuf, beliau kemudian menambahkan bahwa usahanya untuk minta keringanan dari pihak sekolah tidak membawa hasil. Sedangkan untuk mendaftarkan anak mereka ke SMP, Pak Yusuf dan istrinya hanya punya RP 20.000 dan satu-satunya barang berharga milik mereka--kipas angin—untuk biaya masuk. Beliau masih tidak tahu darimana bisa mendapat Rp 50.000 untuk membayar buku dan seragam. Beliau tidak pernah berupaya untuk mendapat surat keterangan miskin dari pemerintah, yang bisa membebaskannya dari keharusan membayar. Katanya: “Saya hanya orang miskin, dan karena itu saya juga bodoh. Tidak seorangpun pernah menjelaskan hal-hal semacam ini kepada saya. Saya tidak tahu bagimana cara mendapat surat keterangan miskin, dan saya juga tidak mau mendapatkannya . Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, tidak ada yang benar-benar ingin menolong saya.” Laporan dari lokasi, Soklat, West Java

Ketua RT seharusnya berperan sebagai pihak yang menjembatani proses dari pemerimtah, strukur pemerintah, dan masyarakat. Namun pada kenyataannya, kepala desa, sekretaris Desa dan pejabat desa lainnya justru terlalu menjaga jarak dengan warganya yang miskin. Warga Bajo Pulau yang terutama memiliki pendapat paling sengit tentang pejabat desa: “Kepala Desa tidak peduli terhadap kami. Dia tidak pernah berkunjung ke dusun kami, bahkan jika ada warga yang meninggal. Lempar saja dia ke laut!”, “Sekretaris Desa cuma bisa memakan uang desa!”, “Badan Perwakilan Desa (BPD) cuma sekedar formalitas — tidak ada hubungannya dengan kami.”

6. 3. Pelayanan yang Buruk dari Penyedia dan Petugas Layanan Pro Masyarakat Miskin “Kami merasa dianak tirikan. Mungkin karena kami tidak punya hak milik atas tanah yang kami tempati, dan tidak membayar pajak kepada pemerintah desa. Kami tidak berhak mengharap pelayanan apapun dari mereka ….” Kelompok Laki-laki miskin, Kertajaya

Banyak pengguna kartu sehat yang mengaku bahwa mereka harus menunggu di Puskesmas sampai semua pasien yang membayar selesai dilayani; sedangkan di Pustu mereka bahkan diabaikan. Para Ibu di Kertajaya dan Jatibaru mengatakan bahwa Bidan di Desa hanya mau membantu mereka selama persalinan, tidak lebih.


44

Kalaupun mereka di periksa, pemeriksaan hanya sepintas saja; bahkan kadang obatnya diberikan kepada pasien tanpa memeriksa. Warga miskin mengatakan bahwa mereka hanya diperhatikan oleh penyedia layanan jika mereka

Warga Bajo Pulau bahkan telah membuang Kartu Sehat mereka, karena Puskesmas yang berada di daratan jarak nya terlalu jauh dan terlalu mahal untuk ditempuh.

Kotak 15. Pengguna kartu sehat harus sabar dan bisa mengendalikan diri “Dokter yang bertugas di RSU di Jereng juga membuka praktik swasta diluar RS. Istri saya menjadi pasien praktik pribadinya selama kehamilannya. ketika waktunya melahirkan, karena saya tidak punya uang, saya membawa istri saya ke RSU Jereng karena merupakan RS yang terdekat yang menerima Kartu Sehat. Sesampainya di RS saya diminta mengisi formulir untuk memberi informasi mengenai keadaan istri saya. Tak lama kemudian dokter yang biasa memeriksa istri saya datang, dan mulai marah-marah ke saya karena saya tidak membawa istri saya ke RS Swasta,seperti yang


membayar layanan pada praktik pribadi.

disarankannya sebelum ini. Saya bilang bahwa saya tidak punya uang untuk membayar biaya RS Swasta –tapi dokter itu tetap berteriak-teriak ke kami…..” Bapak Sobirin, Kampung Rancajaya, West Java

6. 4. Tidak ada Suara Warga dalam Pengambilan Keputusan tentang Masyarakat dan Penyediaan Layanan Menurut kelompok Laki-laki dan perempuan, keputusan mengenai penggunaan dana masyarakat dibuat hanya oleh pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat formal. “tidak pernah ada pertemuan warga atau forum untuk memberi tahu kami rencana pembangunan daerah atau alokasi dana pemerintah untuk memberikan layanan kepada warga. Jika ada pertemuan warga, petugas Kelurahan tidak mengumumkannya” Kelompok Laki-laki Miskin, Simokerto.

Kadang kala, pendekatan yang sewenang-wenang yang dilakukan para pejabat ini memaksa warga miskin untuk mengambil tindakan, dan mengeluarkan uang dari kantungnya sendiri untuk mendapat layanan publik yang diperlukannya. “Walaupun ketua RT dan perwakilan warga merupakan BPD, kami tidak pernah tahu apa-apa mengenai alokasi dana pelayanan-pelayanan dasar”, tukas seorang laki-laki dari Kertajaya. “Kami sudah berulang kali mengajukan permohonan resmi kepada pejabat desa untuk pemasangan instalasi listrik. Sekarang kami terpaksa merogoh kocek sendiri untuk mendapatkan sambungan listrik dari kampung lain.”

6. 5. Permasalahan pada Proses Partisipatoris-“Kami seperti Anak Tiri” Ketika kaum laki-laki merasa putus asa dan suaranya tidak didengar pada proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan warga pada umumnya, dan mengenai layanan dasar pada khususnya, kaum perempuan justru lebih terpinggirkan lagi: “kelompok perempuan di Kelurahan, kalaupun ada yang terlibat kegiatan-kegiatan, biasanya berasal dari keluarga kaya”, tukas kelompok perempuan pada diskusi terfokus di Antasari.


45

Kelompok perempuan dari Soklat bahkan lebih terang-terangan lagi, “Mereka tidak pernah mengundang kami untuk hadir di pertemuan dan rapat pengambilan keputusan karena mereka pikir kami bodoh, karena kami tidak punya uang,


karena usaha kami hanya skala kecil, karena kami dianggap “orang kecil” (orang tak mampu).”

Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokratis di dunia, masyarakat miskin ini tidak merasakan kesetaraan.

Kelompok laki-laki miskin di Kertajaya berkata: “Kami merasa seperti anak tiri. Mungkin karena kami tidak memiliki tanah yang kami tinggali, dan tidak membayar pajak bumai dan bangunan ke pemerintah desa. Kami tidak berhak mengharap layanan apapun dari mereka….”

Kondisi tersebut diatas telah merubah kualitas proses partisipatoris dan kesetaraan dalam keluaran yang berupa proyek pembangunan dengan tujuan pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Komentar yang tercetus dengan sendirinya selama proses diskusi kelompok terfokus mengenai proyek pembangunan yang mengikut sertakan masyarakat (yang dianggap berhasil di Indonesia) membuktikan hasil tersebut:

“Kami baru mengetahui rencana pembuatan jalan di daerah kami, setelah para pekerja proyek yang berasal dari luar desa didatangkan, walaupun memang jalan tersebut ditujukan untuk kepentingan warga kami”. Kelompok Laki-Laki miskin, Antasari

Ilustrasi 14: Warga miskin di lokasi seperti, Nusa Tenggara Barat (kiri), dan Paminggir, Kalimantan (bawah) menyatakan bahwa para elit setempat hanya maumendengar aspirasi mereka melalui fasilitator dari luar.

“Terdapat pompa air tangan di Desa, yang seluruhnya dibangun oleh fungsionaris proyek, mulai dari pemilihan kontraktor, dan buruh, sampai tahap pembangunan. Hasilnya sebuah pompa air tangan di dekat masjid, tempat di mana kepala desa menginginkanya. Air yang keluar ternyata payau. Tidak ada warga yang mau menggunakannya. Pompa tersebut rusak dalam waktu satu tahun sejak selesai dibangun.” Kelompok Perempuan Miskin, Kertajaya


46

“Kami tidak pernah menerima fasilitas kredit-mikro dari proyek pemberantasan kemiskinan. Mereka yang menerima biasanya sudah merintis bisnis sendiri, dan berasal dari kelompok menengah. Badan Kerja Masyarakat (BKM) yang menentukan bahwa penerima fasilitas kredit bukan warga miskin. Masyarakat miskin hanya mendapat pinjaman dan

Kelompok Perempuan Miskin, Soklat

Bantu Kami Berpartisipasi Warga laki-laki dan perempuan miskin merasa yakin bahwa mereka akan bisa menyuarakan keinginan warga jika saja mendapat dukungan. Warga Alas Kokon menjelaskan pandangan mereka: Intinya, mereka yakin bahwa mereka butuh fasilitator dari luar masyarakat, yang bisa mengorganisir pertemuan atau mengadakan forum diskusi. Fasilitator


tabungan dari bank keliling swasta yang sering mengunjungi masyarakat.”

dari luar ini harus peduli pada masyarakat miskin dan punya keahlian mengidentifikasi siapa saja yang warga yang tergolong miskin.

Warga Alas Kokon sudah merasa sangat empatis terhadap adanya intervensi dari luar: “Jika institusi atau petugas pemerintah yang melakukannya, proses seperti ini tidak mungkin terlaksana. … Sampai saat ini, kami belum melihat adanya institusi pemerintah yang menaruh perhatian terhadap layanan bagi masyarakat miskin, ataupun yang memperhatikan aspirasi masyarakat miskin.”

7. Beberapa Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Berikut ini beberapa rekomendasi untuk tindakan dan strategi kebijakan khusus dan umum untuk meningkatkan penyediaan layanan publik bagi masyarakat miskin. Rekomendasi-rekomendasi tersebut disusun berdasarkan pengamatan khusus, pengaduan, dan penilaian yang dibuat oleh masyarakat miskin di delapan lokasi penelitian. Dibuat berdasarkan pengalaman hidup pribadi, usulan-usulan berikut menawarkan suatu wawasan yang unik mengenai cara pandang kelompok laki-laki maupun perempuan miskin dalam melihat dan mempercayai bahwa pelayanan publik masih bisa ditingkatkan. Selain itu, usulan-usulan ini juga menjadi suatu daftar tindakan, yang saling melengkapi dengan hasil temuan dari analisa kuantitatif pada laporan utama, “Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia” atau Making Services Work for the Poor in Indonesia.

7. 1. Usulan untuk Layanan-Layanan Dasar Secara Umum 1. Membuat prosedur yang memungkinkan masyarakat miskin mengupayakan dan mendapatkan layananlayanan yang pro masyarakat miskin tanpa harus bergantung pada pemimpin masyarakat atau kepada penyedia layanan.

2. Menghilangkan ketergantungan masyarakat miskin terhadap penyedia layanan dan pemimpin masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kondisi kesehatan mereka,


47

misalnya: layanan dasar apa saja yang tersedia, standar dan biaya yang dibutuhkan, penyediaan pelayanan khusus bagi masyarakat miskin, serta dimana dan bagaimana mendapatkannya.


3. Paradigma bahwa masyarakat miskin hanya bisa pasrah menunggu didaftar atau di sertifikasi berdasarkan penilaian pemimpin mereka, perlu dirubah. Sertifikasi dan klasifikasi warga miskin seharusnya lebih bersifat partisipatoris dan dilakukan melalui metode penilaian kolektif sehingga benar-benar transparan, dan memungkinkan karakteristik-karakteristik kemiskinan lokal teridentifikasi dan menjadi pertimbangan.

4. Ciptakan program koordinasi informasi untuk mengumumkan layanan yang tersedia bagi masyarakat miskin dan membuat mereka menyadari manfaat dari program-program tersebut. Perlu juga dibuat program informasi untuk membuat masyarakat menyadari tanda-tanda bahaya—situasi-situasi yang biasa ditemui, yang bisa dan harus ditangani secepatnya untuk menghindari petaka.

5. Layanan-layanan yang pro masyarakat miskin perlu dikomunikasikan kepada masyarakat miskin melalui media massa maupun institusional. Publikasi yang diperlukan adalah mengenai layanan-layanan yang pro masyarakat miskin dan bagaimana cara mendapatkannya misalnya melalui radio, koran lokal, media publikasi visual yang bisa ditempatkan di puskesmas, pustu, RSU, sekolah, masjid, banjar, kantor kelurahan, dan kendaraan umum, lembar pengumuman yang dibagikan kepada tiap keluarga melalui Ketua RT, Arisan, PKK, atau yang sejenis. Mendirikan pos-pos informasi di kabupaten/kota dan kecamatan dimana masyarakat miskin bisa mendapapatkan informasi lengkap mengenai layanan-layanan pro masyarakat miskin yang tersedia di wilayah tersebut dari berbagai penyedia swasta dan pemerintah; mengumumkan keberadaan pos-pos tersebut.

6. Berdayakan masyarakat miskin dengan memberikan informasi seputar standar layanan yang harus dipenuhi oleh tiap penyedia layanan, dan tindakan apa yang harus mereka ambil jika standar-standar tersebut tidak dipenuhi. Publikasikan hal ini secara sungguh-sungguh pada tiap loket pelayanan publik, dan buat peraturan yang mewajibkan pemasangan informasi-informasi ini secara permanen.

7. Ciptakan mekanisme pelaporan yang mudah dan bebas risiko bagi pengguna layanan yang ingin melaporkan kinerja penyedia layanan dasar. Program Pembangunan Kecamatan (PPK) atau Kecamatan Development Program (KDP) di Indonesia telah berhasil menghasilkan sejumlah metode inovatif untuk menampung pengaduan dari masyarakat mengenai tindak korupsi, yang bisa diadaptasi untuk mekanisme pelaporan ini. Kembangkan cara agar pengguna layanan bisa menilai dan menyampaikan laporan mengenai penyedia layanan tanpa menyebutkan identitas pelapor, karena kekerabatan sosial dengan penyedia layanan kadang menjadi penghalang klien untuk melapor kinerja yang buruk. Menggunakan laporan dari pengguna layanan dan mengaitkannya secara langsung dengan gaji dan tunjangan penyedia layanan, untuk menciptakan insentif bagi penyediaan layanan yang baik.

8. Memublikasikan mekanisme-mekanisme dan standar pelayanan tersebut melalui media massa dan berbagai titik pelayanan.


48

9. Memublikasikan konsekuensi yang akan didapat jika pengguna layanan menggunakan mekanisme pengaduan tersebut. Masyarakat miskin tidak akan mau mengadukan pelayanan yang buruk kecuali mereka sudah melihat

dimasa lalu telah membuat mereka percaya bahwa menuntut pertanggungjawaban dari penyedia layanan adalah upaya yang sia-sia.

7. 2. Usulan untuk Layanan Bidang Kesehatan Selain menerapkan usulan-usulan tersebut diatas di bidang kesehatan, ada beberapa tambahan rekomendasi yang


contoh nyata bahwa tindakan mereka akan membawa hasil dan tidak mengandung risiko. Pengalaman mereka

mungkin bisa bermanfaat:

1. Meningkatkan transparansi dan kesetaraan prosedur untuk menunjukkan manfaat Kartu Sehat and Askes, dengan menggunakan metode poin 3 tersebut diatas.

2. Informasi yang lengkap bisa menyelamatkan nyawa. Mengarahkan sistem layanan kesehatan agar lebih menitik beratkan penyediaan informasi tindakan penyelamatan untuk lebih memberdayakan masyarakat miskin, antara lain: •

Manfaat layanan yang jelas; kadangkala masyarakat miskin tidak menggunakan layanan karena mereka mengkhawatirkan biaya.

•

Tanda-tanda kehamilan yang berisiko, yang membutuhkan rujukan segera ke puskesmas. Masyarakat miskin seharusnya tidak lagi tergantung pada dukun beranak atau pihak lain yang sejenis, untuk mulsi bertindak.

•

Perbandingan antara pelayanan pra-natalitas dari dukun beranak dan dari puskesmas/pustu, dalam hal tindakan pencegahan dan pengobatan, seperti imunisasi TT, dan tindakan persiapan bagi keluarga yang memiliki risiko kelahiran bermasalah, seperti misalnya bimbingan keluarga agar mempersiapkan diri secara finansial dan logistik untuk membawa si Ibu ke fasilitas kesehatan untuk melahirkan ketika kehamilan sudah di nyatakan berisiko sejak awal.

•

Bagaimana menyusui dan merawat bayi jika ASI tidak keluar, atau selama sakit. (Informasi juga seharusnya sampai pada tahap menyediakan obat-obatan sederhana dan oralit).

3. Mengumumkan mekanisme yang membuat pelayanan dari Bidan di Desa yang terlatih menjadi lebih terjangkau, misalnya Danareksa, dimana puskesmas akan mengganti biaya bidan setiap mereka melayani warga miskin. Karena tidak satupun warga miskin laki-laki atau perempuan pernah mendengar mengetahui hal ini.

7. 3. Usulan untuk Layanan Bidang Pendidikan Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar di daerah, terdapat beragam isu yang perlu ditangani, antara lain: hal-hal yang mendasari tingkat ketidakhadiran dan kinerja guru; ketersediaan dan kemampuan mendapatkan


49

buku pelajaran; biaya-biaya yang tak diperhitungkan dan tambahan yang menyebabkan pendidikan dasar menjadi tak terjangkau oleh masyarakat miskin; kualitas infrastruktur sekolah yang rendah.


1. Laporan mengenai ketidakhadiran guru terus menerus datang dari sekolah-sekolah di daerah; masalah ketidak hadiran sangat terkait dengan tidak memadainya infrastruktur dasar di daerah, seperti air bersih, sanitasi dasar dan, pada sejumlah kecil kasus, sambungan listrik. Para orang tua mengatakan bahwa kebanyakan guru ditarik dari daerah perkotaan, dan enggan tinggal di desa ketika fasilitas dasarnya tidak memadai. Sarana air bersih dan sanitasi selain penting bagi guru, juga penting bagi murid – yang tidak mungkin belajar kebersihan tanpa adanya sarana air bersih dan sanitasi.

2. Departemen pendidikan nasional seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan agar tiap sekolah yang dibangun memiliki jaminan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar berupa toilet, dengan perbandingan paling banyak satu toilet untuk 50 murid. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) harus merancang program untuk menggalakkan penggunaan fasilitas fasilitas tersebut dan praktik kebersihan utama, seperti kebiasaan buang air besar hanya di toilet dan membiasakan mencuci tangan dengan sabun setelah buang air dan sebelum makan.

3. Kebijakan-kebijakan Depdiknas mengenai proyek pembangunan sekolah dasar sebaiknya ditinjau berdasarkan anomali yang merusak kualitas pendidikan. Sekarang ini, banyak sekolah dasar yang dibangun hanya dengan dua-tiga ruang kelas, yang artinya dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda terpaksa harus digabung untuk proses belajar, akibatnya kualitas pelajaran yang di terima oleh murid tidak bisa maksimal dan pengalaman belajarnya pun menjadi sangat tidak memadai.

4. Mengembangkan mekanisme agar orang tua murid bisa memantau dan melaporkan ketidak hadiran dan kinerja guru kepada pihak yang berwenang terhadap guru dan berwenang atas gaji guru. Penggunaan daftar hadir guru yang dikelola oleh komite sekolah, dan juga penilaian tahunan kinerja guru oleh orang tua murid, dengan menggunakan lembar penilaian anonim yang kemudian dikaitkan dengan gaji guru dan kenaikan gajinya. Depdiknas sebaiknya bisa lebih terlibat secara langsung dengan orang tua dalam memantau kehadiran dan kinerja guru, serta penerapan sanksi.

5. Menyediakan buku pelajaran bagi murid yang berasal dari keluarga miskin. Antar lain dapat dilakukan dengan jalan: pihak sekolah bisa membeli buku dan meminjamkan kepada murid yang berasal dari keluarga miskin (bila perlu, dengan menggunakan tabungan dalam jumlah kecil yang digunakan sebagai tabungan). Atau jika murid diwajibkan membeli buku, maka pihak sekolah harus membeli kembali buku tersebut pada akhir tahun ajaran. Para orang tua murid juga mengusulkan agar masa penggunaan buku paling sedikit dua tahun ajaran, agar bisa menghemat biaya. 6. Biaya pendaftaran sekolah menengah membatasi keinginan murid miskin. Sepertinya tidak ada biaya yang tetap; sekolah mengenakan biaya sesuka hati mereka. Direkomendasikan agar pemerintah menetapkan biaya


50

pendaftaran yang masuk akal, dan mengumumkannya, misalnya biayanya tidak boleh melebihi jumlah senilai 4-5 hari UMR. 7. Gedung sekolah harusnya dibangun di jalur yang dilalui kendaraan umum. Murid-murid harus diberi abonemen

untuk pelajar sebagai gantinya, jika pengusaha tersebut mendapatkan sarana yang disediakan sektor publik maka ia akan mendapat insentif, misalnya, pinjaman dengan bunga khusus untuk membeli kendaraan umum.

7. 4. Usulan untuk Layanan Air bersih dan Sanitasi Dasar Para pembuat kebijakan perlu melihat kenyataan bahwa masyarakat miskin membayar jauh lebih mahal untuk


kendaraan umum bulanan gratis. Pengusaha kendaraan umum swasta diwajibkan mengenakan tarif khusus

mendapatkan air bersih—bahkan mencapai 30 kali harga yang berlaku. Tidak satupun dari 424 laki-laki dan perempuan yang diwawancarai memiliki sambungan pipa sehingga mereka juga tidak mendapat manfaat dari penggunaan air yang disubsidi dalam jumlah besar, yang ternyata justru di nikmati oleh masyarakat yang tidak tergolong miskin. Dengan tidak adanya akses sarana air bersih umum, mereka terpaksa membeli air dari tetangga mereka atau penjual air keliling. Masyarakat miskin di pedesaan bahkan hanya mengandalkan air tanah, yang jumlahnya menyusut selama musim kemarau.

Sekitar separuh penduduk Indonesia, baik yang miskin maupun yang tidak, terus menggunakan air sumur (sumur dangkal maupun dalam), sekalipun mereka sudah mendapat jaringan PDAM. Biasanya didaerah perkotaan, air sumurnya tidak layak diminum.

Pada delapan lokasi penelitian masyarakat miskin hampir tidak memiliki akses ke sanitasi. Kondisi tersebut mewakili kondisi di seluruh Indonesia. Baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan, warga menggunakan sumber air alami terdekat untuk buang air besar. Tidak berhasilnya upaya memecahkan masalah sanitasi dasar untuk jutaan warga miskin di pedesaan dan perkotaan telah menciptakan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi seluruh bangsa Indonesia. Para pembuat kebijakan perlu melihat potensi bencana yang jarang dilirik ini dan menangani permasalahan sampai ke akarnya.

Beberapa Rekomendasi untuk Menyediakan Pasokan Air Bersih bagi Masyarakat Miskin 1. Untuk daerah perkotaan, lakukan penilaian terhadap biaya operasional riil dari PISK dan keuntungan yang mereka dapat dengan menggunakan air PDAM. Tetapkan batas yang tidak bisa ditawar untuk harga yang mungkin dikenakan oleh PISK sehingga semua pembeli di kota mendapat tarif yang sama. PISK tidak seharusnya menikmati subsidi PDAM sementara mereka mengenakan tarif yang eksploitatif bagi masyarakat miskin.

2. Kebijakan dan Peraturan seharusnya bisa menjaga kompetisi yang terjadi di tingkat penyedia air, setidaknya di daerah perkotaan, dimana secara ekonomi lebih memungkinkan untuk terdapat beraneka ragam penyedia air. Umumkan batas harga untuk mendidik penyedia layanan dan mendorong masyarakat miskin untuk melaporkan


51

pelanggaran yang mungkin terjadi. PDAM harus bisa mengenali pangsa pasar PISK, dan menandatangani kontrak dengan Penyedia Air tersebut, yang memungkinkan mereka mendapat harga dibawah harga konsumen, tapi dengan catatan bahwa mereka tidak akan mengenakan tarif yang melebihi harga yang diberikan PDAM kepada Suara Masyarakat Miskin

pelanggan langsung. PDAM juga harus memantau agar tarif yang dikenakan penyedia air bagi pelanggannya, dan menghentikan pasokan bagi penyedia air yang mengenakan tarif eksploitatif.

3. Memahami bahwa masyarakat miskin di perkotaan mampu dan mau membayar harga yang mahal untuk mendapatkan air bersih. Pelanggan yang merupakan warga miskin bukanlah beban bagi kelangsungan PDAM. Masyarakat miskin selama ini sudah membayar penyedia air swasta dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga yang dikenakan PDAM. Hambatan utama dalam memasukkan kediaman warga miskin tersebut kedalam jaringan PDAM, yang harus ditangani dengan kreatif oleh kebijakan penyediaan layanan, adalah: a) warga miskin biasanya tidak mampu membayar harga pemasangan sambungan yang mahal, dan harus dibayar oleh warga miskin sekaligus, dan b) warga miskin biasanya tidak punya kepemilikan yang sah terhadap lokasi kamar mandi ataupun jamban mereka – yang mana untuk saat ini hal tersebut tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan sambungan air resmi.

4. Masyarakat miskin di Pulau Jawa mungkin bisa mendapat air bersih yang layak dari sumurnya, namun tidak demikian dengan masyarakat miskin di NTB yang tanahnya tandus, atau warga di Kalimantan yang tanahnya berawa, dan asam. Keanekaragaman topografi dan kondisi geo-hidrologi di Indonesia membutuhkan teknologi pasokan air bersih yang beragam juga, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pendekatan penyediaan sarana air bersih di pedesaan pada skala nasional harus bisa memanfaatkan tingginya kebutuhan sarana air bersih di daerah pedesaan, dan bekerjasama dengan masyarakat miskin untuk mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai pilihan mekanisme yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan teknologi dan pengaturan manajemen air yang bisa di jaga kelangsungannya oleh warga setempat.

Beberapa Rekomendasi untuk Meningkatkan Layanan Sanitasi bagi Masyarakat Miskin 1. Buat urutan penerapan pendekatan ditingkat masyarakat yang dinilai bisa meningkatkan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat desa, dengan cepat.11 Merumuskan kebijakan nasional dan strategi untuk program sanitasi daerah yang memungkinkan praktek terbaik yang teruji di lapangan secara konsisten di seluruh Indonesia.

2. Buat urutan kapasitas pemerintah daerah, untuk menyebarluaskan pilihan-pilihan sistem sanitasi biaya rendah yang bisa diterima oleh masyarakat setempat, sehingga semua warga mampu mendapatkannya. Bisa berupa jamban cemplung kering, sampai kepada jamban cemplung yang lebih canggih, Kakus Sopa Sandas, Jamban 11 Salah satu contohnya adalah pendekatan Community-Led Total Sanitation (CLTS) yang dikembangkan melalui program-program RWSS skala besar yang terpilih. Yang membangun kesadaran tiap keluarga untuk membangun jamban tertutup, dengan menggunakan tekanan sosial dan gerakan ditingkat komunitas. Uji coba lapangan yang dilakukan di Lumajang, sumbawa, Muara Enim, Muaro Jambi, dan Kabupaten Sambas, sepertinya , menunjukkan hasil yang memuaskan. Informasi lebih lanjut tersedia di tulisan-tulisan seputar CLTS, atau di Newsletter PERCIK di situs pemerintah Indonesia: www.ampl.or.id


52

Sistem Leher Angsa, Jamban Septik Tank tunggal maupun ganda, dengan diadaptasi (sebagai upaya mengurangi biaya pembuatan) menggunakan bahan bangunan yang tersedia di daerah masing-masing.

yang berhasil adalah proyek SANIMAS.12 Pendekatannya saat ini banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Namun, karena pemerintah daerah dan DPRD belum terlalu paham aspek proses inovatif dari pendekatan proyek SANIMAS, maka mobilisasi masyarakat dan komponen capacity building-nya saat ini terancam hilang. Layanan tanpa kapasitas masyarakat yang memadai dan kepemilikan yang sudah terbangun, agaknya akan sulit berlanjut.

4. Namun, terdapat masalah yang labih besar daripada masalah-masalah yang sudah disebutkan diatas, misalnya


3. Kembangkan opsi-opsi serupa bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan. Salah satu contoh percobaan

vakumnya kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan layanan sanitasi. Sehingga untuk mengisi kevakuman ini: •

Pembuat kebijakan daerah perkotaan harus memiliki pemahaman yang lebih terhadap besarnya biaya suatu layanan yang berhasil, dan biaya untuk membuatnya berkesinambungan; Karena dua hal ini adalah kunci keberhasilan dalam kemajuan sanitasi perkotaan. Semua kajian sektor analitis dan penelitian mendalam mengenai bagaimana pembuat kebijakan memandang, dan opini pemimpin mengenai, sanitasi di Indonesia, perlu menetapkan sasaran kampanye advokasi untuk mengumpulkan tekanan publik dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan. Selain itu perlu juga menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan adanya investasi di bidang sanitasi yang bisa menguntungkan masyarakat miskin.

•

Inovasi-inovasi yang ada harus bisa menarik komitmen politik di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, untuk meningkatkan layanan sanitasi di daerah perkotaan yang miskin. Ketidakberhasilan yang terus menerus dibidang tersebut telah mengakibatkan krisis lingkungan dan kesehatan di daerah perkotaan, yang tersebar di seluruh Indonesia – baik bagi masyarakat miskin maupun tidak miskin, tetapi ternyata isu tersebut tidak mendapat tanggapan yang berarti dan bukan merupakan prioritas para pemimpin dan politisi. Untuk mengangkat profil politis dari agenda sanitasi bisa dilakukan dengan jalan, melakukan analisa lintas sektor untuk menilai biaya ekonomi dan human development cost yang harus ditanggung Indonesia akibat sistem sanitasi yang buruk; mengaitkan antara pengelolaan sanitasi beserta sumber air bersih layak minum dengan strategi penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi; mengorganisir konferensi tingkat tinggi untuk membandingkan secara berkala kemajuan yang telah dicapai negara-negara tetangga dalam hal komitmen mereka untuk mencapai tujuan pembangunan milenium (MGDs) di bidang sanitasi; meningkatkan perhatian pelanggan dan pemilih mengenai dampak yang bisa menimpa seluruh penduduk Indonesia dari ketiadaan layanan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin.

12

Pilot program layanan sanitasi berbasis masyarakat yang dilaksanakan di tujuh kota di Indonesia selama tahun 2001-2003, bertujuan untuk mempromosikan solusi sanitasi berbasis masyarakat untuk wilayah perkotaan yang miskin.


53

5. Melengkapi SD dengan fasilitas sanitasi dasar dan air bersih dianggap merupakan investasi dangan biaya yang paling efektif bagi perkembangan umat manusia. Akan tetapi, penyediaan layanan-layanan ini perlu diarahkan dengan kebijakan yang didukung fungsi dan penggunaanya, misalnya jumlah toilet untuk siswa tidak melebihi Suara Masyarakat Miskin

1:50; pendidikan higienis yang diwajibkan dan kurikulum yang menyertai penyediaan layanan-layanan ini; insentif dan sanksi dalam pengalokasian anggaran operasional untuk sekolah-sekolah (BOS) terkait dengan fungsionalitas fasilitas air sekolah dan sanitasi.


54

Lampiran 1: Instrumen Penelitian Sampel Penelitian Kualitatif dan Urutan Peralatan – Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat miskin

Responden 1

Instrumen Penelitian

Pertemuan

Pengenalan terhadap para peneliti (mis.-

perkenalan dengan

Dari mana asal mereka), Penjelasan tujuan

Target Informasi •

Uraian tentang kriteria lokal yang digunakan

kelompok masyarakat. pertemuan, Permohonan izin untuk melakukan

untuk menjelaskan tingkat

Jender campuran

penelitian, mungkin perlu jadwal diskusi

kesejahteraan dan kemiskinan

dan Kelompok

lanjutan dengan masyarakat.

yang berbeda. •

umur yang berbeda, kemungkinan

Proporsi penduduk “miskin” menurut definisi setempat

Klasifikasi Kesejahteraan •

hadirnya tokoh masyarakat


Urutan Rekomendasi pada setiap lokasi penelitian

berdasarkan jender

Analisis pola kehidupan setempat – Kedua Kelompok jender untuk menyampaikan hasil

Pola kegiatan mencari nafkah

•

Proporsi umur rata-rata

Pengelompokan

yang diperoleh. Bandingkan dan lakukan

Rumah tangga. Pendapatan

jender sesuai kriteria

konsolidasi.

dari berbagai sumber.

kelompok Gunakan peta kelurahan untuk menentukan daerah tempat pemukiman masyarakat miskin (menggunakan kriteria Klasifikasi Kesejahteraan) 2

Laki-laki, Perempuan,

Transect walk (bawa peta, dan Environmental

dan anak-anak

Healthwalk Observation Checklist) untuk

miskin yang akan dihubungi

bertemu dapat

mengunjungi kantong-kantong masyarakat

dalam rangka pembentukan

dijumpai selama di

miskin, jelaskan tujuan kunjungan, buat

FG

masyarakat

janji untuk bertemu untuk melakukan FGD, observasi kondisi sanitasi dan kebersihan dan

•

•

Identifikasi tentang keluarga

Fasilitas tempat tinggal yang ada.

infrastruktur local dan penyedia jasa kesehatan dan pendidikan.


1

3

Kelompok Fokus

FGD: PEMETAAN PENYEDIA JASA

terdiri dari laki-laki dan perempuan Suara Masyarakat Miskin

dari Rumah tangga “miskin” yang telah ditentukan

2 kelompok

Pemetaan secara umum tentang lembaga/orang yang menye-

a. Pembuatan diagram Venn bagi penyedia

diakan jasa yang penting bagi

jasa secara umum (Lihat Pedoman yang ada) masyarakat miskin, serta yang b. Pocket voting: Pemetaan penyedia jasa

tidak cocok untuk mereka.

lokal yang mendasar, untuk jasa Kesehatan,

Menggali alas an mengapa hal itu

Pendidikan, Air Bersih, dan Sanitasi (Lihat

dianggap bermanfaat/atau tidak:

Pedoman yang ada).

•

Opsi layanan apa yang ada?

berdasarkan jender,

c. Penentuan Ranking dan skor atas pilihan

•

Siapa yang menyediakannya?

tiap Kelompok dan

yang lebih disukai untuk layanan Kesehatan,

•

Tingkat pemakaian opsi yang

campuran jender

Pendidikan, Air, dan Sanitasi

yang sama terdiri dari

Atau

2 kelompok umur:

Untuk pilihan yang paling banyak digu-

tersedia. •

pilihan yang tersedia secara

Perempuan muda (15 nakan dalam tiap kategori: - 30) Laki-laki muda (15-30) Perempuan yang

d. Manfaat dan Biaya yang sesuai (Lihat

Perkiraan biaya atas perbedaan

tunai/waktu/upaya •

Pedoman yang ada)

Siapa yang memutuskan/ memilih setiap jenis pilihan

e. Rating scales untuk tingkat kepuasan

layanan yang digunakan?

lebih tua (>30 – 50)

atas pilihan yang paling banyak dalam tiap

Laki-laki yang lebih

kategori --- kriteria yang digunakan untuk

untuk memperoleh layanan

tua (>30-50)

menilai mutu layanan (Lihat Pedoman yang

- tunai/waktu/upaya (tiap

ada)

hari/minggu/bulan/sekali)

•

Pengeluaran sebenarnya

f. Jika layanan publik masuk ke dalam kategori yang tidak atau sedikit digunakan,

Hal-hal yang berhubungan

gali alasan mereka, pertimbangan nilai

dengan laki-laki dan perempuan

sesuai biaya dan mutu layanan.

miskin dalam hal:

_____________________________________

•

Alas an atas pilihan yang diambil

FGD: ISU TENTANG SUARA & KEKUATAN

•

PENGGUNA LAYANAN Dengan Pedoman Diskusi tentang pengalaman masyarakat miskin, gagasan untuk menguatkan akuntabilitas penyedia layanan

Persepsi tentang besarnya biaya

•

Persepsi tentang tolok ukur layanan yang bermutu

__________________________

dan pembuat kebijakan bagi masyarakat miskin Pendapat orang miskin dan - Studi Kasus yang bisa dilaksanakan yang bisa

pengalaman menerapkan kekua-

ditentukan lebih lanjut.

tan klien, suara klien, pencarian akuntabilitas oleh masyarakat miskin


2

women /Men for

In-depth individual interviews to explore case

Tracing events leading to

studies of failures of basic services,

•

case studies

Maternal death/disability from childbirth,

(With reference questions for basic health serv-

•

Stillbirth/neonatal death,

ices failures)

•

Infant death,

•

Under-5 death.

•

Severe child malnutrition

•

Girl/Boy of primary school age


Identified poor

never enrolled. Girl/Boy dropped out of primary school Observations with checklists/standards for •

•

Quality of selected types of

Puskesmas/ Bidan/ Dukun/ Private doctor’s

services provided by each

outlet/service provision session.

provider/obtained by the

Primary school, JuniorSecondary school/

poor.

class activity. •

•

•

Condition of service facilities

Inspection of public and household latrines, School sanitation and water facilities,

•

Inspection of clean water sources, Water storage and transportation facilities/ practices of water vendors,

•

Water quality testing kit for drinking water in poor homes

Selected health/ education/water and

Interviews with selected Service providers, in Providers’ views re: each category

•

sanitation service providers

Quality of (identified specific) services provided

•

Preferences of the poor.

•

Obstacles to improving services for the poor

•

What can help the poor obtain better services.

Instrumen Analisis partisipatori13 berikut ini digunakan untuk menggali topik yang berbeda, kebanyakan terhadap Kelompok laki-laki dan perempuan secara terpisah.

13 Uraian lebih rinci tentang * instrumen bertanda MPA dapat dilihat pada Sustainability Monitoring : A Guide to Methodology for Participatory Assessment for Community-Driven Development Programs . Mukherjee, Nilanjana dan Van wijk, Christine. Water and Sanitation Program, IRC International water and Sanitation Centre and the World Bank. 2003..


3

Alat Analisis Partisipatori Klasifikasi Kesejahteraan

Uraian Alat untuk menggali kriteria lokal untuk membedakan masyarakat miskin, kaya atau sedang. Dengan ini dapat ditentukan lokasi – uraian spesifik ten-


tang kemiskinan, serta untuk menentukan komunitas rumah tangga yang akan dilibatkan, untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Pemetaan secara sosial

Kegiatan untuk menentukan rumah tangga miskin dibandingkan dengan keluarga lain, infrastruktur, serta layanan mendasar lainnya di masyarakat.

Pengamantan Lapangan (transect Menggunakan Peta Sosial dan daftar checklist untuk melakukan penwalk) untuk mengetahui tingkat kes- gamatan lingkungan, peneliti melakukan kunjungan lapangan untuk ehatan/lingkungan

melakukan penilaian lingkungan, kesehatan, dan kondisi kebersihan, mengunjungi kantong-kantong keluarga termiskin, dan membuat perjanjian untuk melakukan diskusi kelompok.

Pembuatan Diagram Venn

Alat PRA ini digunakan tool untuk memahami lembaga yang penting bagi kehidupan masyarakat miskin serta lembaga-lembaga yang tidak penting bagi mereka, serta alasan masyarakat miskin atas penilaian mereka.

Analisis kehidupan (nafkah)

Alat PRA ini digunakan untuk melakukan pemetaan secara cepat kehidupan secara umum–yang berkaitan dengan kegiatan penduduk perempuan dan laki-laki miskin, serta proporsi pendapatan keseluruhan yang berasal dari berbagai kegiatan.

Kantong Suara

Alat PRA ini digunakan untuk memahami pilihan yang tersedia bagi masyarakat miskin untuk jenis layanan yang berbeda, dan seberapa besar layanan itu digunakan.

Skala Rangking

Skala grafik mengenai standar yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan setiap layanan. Kedua ujung skala menunjukkan Tidak memuaskan sama sekali dan Sangat memuaskan, serta memberikan tanda pada titik tengah.

Manfaat serta Nilai dan Biaya

Instrumen partisipatori kualitatif digunakan untuk memperoleh penilaian yang menentukan tingkat kepuasan yang mampu dipenuhi oleh layanan yang tersedia, dan pertimbangan yang menganggap layanan itu layak untuk mereka dapatkan.

Urutan layanan tersebar di antara diskusi kelompok terfokus yang meliputi beberapa aspek lain seperti pengalaman masyarakat miskin untuk menyampaikan suara mereka dalam pengambilan keputusan di masyarakat dan dalam rangka menentukan akuntabilitas penyedia layanan.

Laporan atas lokasi penelitian dalam Bahasa Indonesia disusun oleh para peneliti untuk keperluan studi lapangan, beserta dokumentasi tentang hasil setiap analisis partisipatori. Analisis itu merupakan pekerjaan bersama dari kebanyakan petugas lapangan. Laporan ini disiapkan berdasarkan seluruh keluaran ini.


4

Lampiran 2: Uraian Desa Tabel 2.1. Paminggir – Masyarakat Pedesaan yang terpencil dan tergantung pada hasil kehutanan, Kalimantan Sela-

Indikator Kesejahteraan Kehidupan

Makanan

Kaya

Sederhana


tan Miskin

Memiliki 10 tambak ikan

Nelayan yang memiliki 1

Buruh upahan. Tidak

dan 2-3 speedboat, peda-

speedboat dan 2 tambak

memiliki tambak.

gang yang sukses

ikan

Bervariasi. Makan daging

Cukup makan

Makan sangat sederhana

atau ikan setiap hari

Kadang-kadang jumlahnya tidak cukup

Pakaian Kepemilikan Rumah

Memiliki banyak pakaian

Cukup sesuai kebutuhan.

Sedikit pakaian, bermutu

bermutu bagus

Mutunya sedang.

rendah.

Ukuran 20m x 8m size.

Rumah kayu kualitas se-

Rumah kayu bermutu

Rumah kayu berkualitas

dang (Balangiran) Ukuran

rendah (Katol). Lebih kecil

tinggi (ulin), lantai keramik 5-8m x 10m.

dari 5m x 10m.

Hewan peliharaan

30-40 kerbau

2-5 kerbau

Tak punya hewan

Layanan Kesehatan yang

Dokter spesialis atau

Puskesmas

digunakan

Rumah sakit di kota

Pendapatan

Rp.100.000/hari

peliharaan Dukun (Puskesmas Pembantu) Antara Rp. 30.000-

Rp.0-Rp.20.000/hari

Rp.100.000/hari Aset keluarga

Perabotan lengkap, TV

Beberapa perabotan, TV

Tidak punya TV. Masak

berwarna ukuran 21” atau

14” atau lebih kecil. Masak

dengan kayu api, 1 kursi

lebih, kulkas, rice cooker,

dengan kompor minyak

lemari, kursi + meja kayu

tanah, kursi plastik atau rotan.

Iuran untuk Arisan (tabungan Rp.50.000 / minggu

Rp.2.500-Rp.10.000/

+ kelompok kredit)

minggu

Proporsi keluarga dalam

16%

Tidak ikut Arisan 33%

51%

masyarakat


5

Tabel 2.2. Bajo Pulau – Masyarakat Nelayan Kepulauan, Nusa Tenggara Barat


Indikator Kesejahteraan Kaya (Aha mampu/Kaya)

Sedang Cukuplah/Lung

Miskin (Singsara/Tidak

satataba)

mampu)

Kehidupan dan asset

Pedagang lobster, mutiara, Nelayan ikan, lobster dan

Nelayan yang memiliki

untuk hidup

teripang, ikan laut, memi-

mutiara yang memiliki

perahu layer kecil

liki lebih dari satu perahu

perahu motor

motor Pendapatan

Lebih dari

Lebih dari

Rp.10.000/ hari

Rp.1 juta /hari

Rp.40.000/ hari

Pendidikan anak-anak

Sekolah Menengah Atas

SD – SMP

Tidak tamat SD

Fasilitas Penerangan

Punya generator

Sambungan listrik dari

Lampu minyak.

pemilik generator Penyedia layanan keseha-

Dokter spesialis di Bima

Puskesmas atau dokter

tan

(kota atau pulau utama)

praktik di Sape (kota kecil

TBA dan dukun desa

di pulau utama) Aset

Rumah bata, atap seng, on Atap genting, dinding 12-20 stilt s

triplek, on 6-12 stilts

anyaman, on 6 stilts

Pengeluaran tiap hari

Rp.50.000-Rp.100.000

Rp.25,000-Rp.40,000

Rp.8,000-Rp.9,000

Pengeluaran harian untuk

Rp.10.000 (10 jeriken x 35

Rp.5.000 (5 jeriken x 35

Rp.1.000-Rp.2.000 (1-2

beli air

liter)

liter)

jeriken x 35 liter)

Proporsi seluruh rumah

14%

Atap bambu atau daun

42%

44%

tangga

Tabel 2.3. Alas Kokon – Pedesaan, Masyarakat Petani Lahan Kering. Madura, Jawa Timur Indikator Kesejahteraan Rumah Kehidupan

Kaya

Sederhana

Miskin

Bangunan permanent

Rumah sederhana, dibuat

Rumah anyaman, lantai

berlantai keramik

sendiri

tanah

Petani pemilik tanah.

Buruh. Punya sedikit keter- Buruh bangunan, perta-

Pegawai negeri. Pedagang ampilan

nian, dan angkutan.

buah. Pendapatan per hari: Rp.50.000 ++ Kepemilikan Tanah

2 hektar tanah pertanian

0,5 s/d. 2 hektar tanah

Tidak punya tanah. Jika

atau lebih

pertanian

punya, hanya untuk tempat tinggal.

Hewan peliharaan

3 ekor/kerbau atau lebih

1-2 ekor kambing. Pelihara Ayam atau itik. sapi milik orang kaya.


Kebanyakan lulus SMP

Sedikit yang tamat SMP.

Lulus SD. Banyak tak tamat SD.


6

Layanan Kesehatan yang

Dokter swasta

digunakan

Puskesmas dan Bidan

Bidan Desa atau dukun

Desa

desa. Jika punya uang, pergi Puskesmas (biaya

Fasilitas air

Punya tangki penyim-

•

panan air. Beli air truk.

•

Sumur gali,

•

•

Mengumpulkan air

dikumpulkan secara

sumur sekali seminggu

bergiriliran sekali/

dengan antri – untuk

minggu

kebutuhan masak dan

Kadang beli dari truk

minum.

penjual air.

•

MCK di sungai


transport)

Cari air untuk kebutuhan lain dari sungai yang letaknya sangat jauh. Banyak waktu habis/bulan untuk cari air.

Aset

Kendaraan roda 4, TV, tape Sepeda motor bekas

Tidak punya kendaraan

recorder, kulkas, sepeda

dibeli dengan kredit.

atau TV

Makan 3 kali sehari, leng-

Makanan sederhana,

Makan 2 kali sehari. Beras

kap dengan daging atau

karena pasar letaknya

campur daging atau ubi

ikan dan sayur.

jauh.

dengan lauk ikan asin atau

motor, dibeli dengan pinjaman bank. Makanan

teri. Proporsi keluarga dalam

9%

24%

67%

masyarakat

Tabel 2.4. Kertajaya – Wilayah Pedesaan Dengan Masyarakat Petani Lahan Basah, Jawa Barat. Indikator Kesejahteraan Rumah

Kaya •

Bangunan permanen

•

Dinding setengah

Miskin •

Rumah berdinding

berlantai keramik

semen dan setengah

bambu beratap

atau marmer di atas

kayu dengan atap

anyaman – bocor saat

lahan seluas 0,5 hektar,

anyaman.

hujan;

dengan pagar besi •

Sederhana

•

Kamar mandi

•

Lantai tanah;

Punya kamar mandi

sederhana dan jamban. •

Rumah dibangun di

sendiri dan toilet.

Rumah di atas lahan

atas tanah milik orang

sendiri seluas + 150m2;

lain;

•

Perabotan sederhana dari plastik.

•

Perabotan dari kayu – buatan sendiri.


7

Kepemilikan lahan perta-

Sampai dengan 70

1.000m2 – 0.5 hektar

Tak punya tanah.

nian

hektar – sampai ke desa

hanya dalam desa sendiri.

tetangga. Suara Masyarakat Miskin

Mata Pencaharian

•

Punya penggilingan

Pegawai pemerintah

padi / toko/traktor

atau sector swasta di

untuk disewakan

Jakarta;

/bisnis; •

•

•

Mengelola pertanian

•

Buruh tani atau bangunan

•

Kusir delman/ becak

Menggunakan jasa

di Jakarta, Bekasi, dan

buruh tani.

Pamanukan.

sendiri. Transportasi

Mobil dan sepeda motor

Sepeda motor.

Sepeda.

Makanan tiap hari

Roti, susu, daging sapi,

Tempe, kadang-kadang

Nasi, tempe, kangkung

ayam

telur

(daun-daunan).

Bisa pendidikan tinggi

Tamat SMA.

•


Banyak anak – semua tidak sekolah;

•

Ada yang tamat SD, beberapa tak pernah sekolah

Layanan kesehatan yang

•

digunakan

•

Dokter swasta di

•

Ke Mantri Puskesmas

•

Untuk sakit ringan

Subang (Kabupaten)

atau dokter di desa

atau Bandung (ibukota

atau Pamanukan (kota

provinsi);

terdekat);

ke Puskesmas dengan

Anak-anak lahir di

membawa Kartu Sehat

Bidan desa

atau pergi ke Dukun

Anak-anak lahir di

•

Rumah sakit

– beli obat di toko; •

Jika lebih parah – pergi

(TBA). Hewan peliharaan

Punya banyak kamb-

Sampai dengan 10 ekor

Tidak punya ternak. Peli-

ing – diberikan kepada

kambing

hara kambing milik orang

masyarakat miskin untuk

kaya.

dipelihara dengan sistem kadas. Proporsi seluruh rumah

13%

24%

63%

tangga

Tabel 2.5. Antasari – Kelurahan Kota. Kalimantan Selatan Indikator Kesejahteraan Rumah

Kaya

Miskin

Atap genting, lantai

Rumah lebih sederhana,

Atap anyaman, dind-

keramik, tembok semen

atap seng, dinding dan

ing kayu yang tipis dari

dan bata.

lantai kayu.

bambu, lantai kayu.


8

Sederhana

Bergaul dengan

Air Bersih

Pedagang atau pegawai

Penjual kios atau pegawai

Buruh tani, bangunan

negeri golongan 3 atau

negeri golongan 3 atau

atau nelayan.

lebih tinggi.

lebih rendah.

Bergaul dengan orang

Bebas bergaul dengan

Menghindar bergaul

kaya, atau kalangan

yang lebih kaya atau lebih

dengan yang lebih kaya,

mereka sendiri.

miskin.

merasa malu.

Minum air gallon, mandi

Masak dan minum air

Minum dan masak den-

dan cuci dengan air

PDAM (sambungan

gan air PDAM (dibeli dari

PDAM

sendiri). Cuci dan mandi

orang kaya). Mandi dan

dengan air sumur.

cuci pakai air sumur galian


Kehidupan

atau air sungai. Sanitasi

Sanitasi toilet – lebih dari

WC di Rumah, tapi tidak

•

WC umum

1, dibangun di dalam

bersih, hanya ada satu

•

Dalam kantong plastik

Rumah.

untuk tiap Rumah.

dan dibuang di luar Rumah/ke sungai •

Tidak ada perabotan rumah

Pakaian dan perhiasan Perabotan Rumah

Sutra, emas murni, jam

Pakaian dari katun, perhi-

Rolex

asan disepuh emas.

TV 21” atau lebih besar,

Perabotan sederhana – TV

perabotan Rumah ber-

kecil

Pakaian biasa Tidak ada.

mutu tinggi, kulkas Makanan

•

Selalu bergizi

•

•

Bisa makan di restoran •

Kadang-kadang

Makan apa yang ada di

bergizi;

rumah

Bisa makan di warung (pinggir jalan)

Alat transportasi

Mobil/sepeda motor


Sepeda motor kredit 19%

Kadang-kadang sepeda 37%

44%

tangga

Table 2.6. Jatibaru – Kelurahan Miskin Di Perkotaan, Pinggir Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Indikator Kesejahteraan Kehidupan dan Aset

Pendapatan Pendidikan anak-anak

Kaya

Sederhana

Miskin

Pegawai negeri sipil, peda- Tukang kayu dan sopir

Buruh tani, tukang

gang bata/batu, petani

delman, pedagang atau

pembuat bata, pencari/

buruh

penjual kayu api

Lebih dari Rp.1.000.000/

Kira-kira. Rp.10.000/hari,

Kira-kira. Rp.5.000/hari.

bulan

tidak teratur

Universitas

SMA

Tamat/tak tamat SD


9

Penyedia layanan keseha-

Dokter

Dukun.

Dukun desa

Sumur galian

WC umum, buang air di

Sumur umum, buang

tempat terbuka di sungai

air di tempat terbuka di

tan


Air dan Sanitasi

sungai Aset

•

Punya tanah (1 ha);

•

Rumah batu

pilar), murah, atap

bangunan yang mu-

permanent dengan

anyaman, dinding

rah, dinding/lantai dari

atas genting, lantai

bambu atau bata.

bambu.

keramik; •

•

Punya sapi/kambing + ayam (+ 10).

Pola makan

Rumah permanen (6-9

Rumah (4 pilar), bahan

Punya kambing, ayam, dan itik.

•

Punya tanah (10 are)

3 kali / hari, nasi, ikan

2 kali / hari, nasi dengan

2 kali / hari, nasi dengan

sayur, dan buah

sayur sedikit ikan segar

ikan asin dan sayur.


18%

28%

54%

tangga

Tabel 2.7. Simokerto – Penduduk Kota Yang Miskin, Surabaya. Jawa Timur Indikator Kesejahteraan Rumah

Kaya

Sederhana

Miskin

Bangunan permanen

Bangunan lebih seder-

Bangunan kecil 3m x

structure. lantai keramik.

hana kira-kira 5m x 8m.

4m. Bangunan tidak

about 9m x 15m. Fasilitas

permanen terbuat dari

lengkap.

triplek, atap seng, dekat jalur kereta api. Tinggal di Rumah orang tua.

Air Bersih

Semua memiliki sam-

Beberapa memiliki sam-

bungan – air pipa untuk

bungan, yang lain beli dari air buruk. Kering pada

minimum, masak, mandi

penjual.

dan cuci.

Air sumur galian – mutu

musim dingin, terpaksa beli air dengan harga tinggi.

Sanitasi

Kehidupan

Jamban toilet, sarana WC

WC umum, beberapa

Buang air di alam terbuka,

di dalam Rumah.

memiliki WC sangat seder- di got atau lahan milik hana, tetapi tidak bersih.

jaringan kereta api.

Pedagang, pemilik toko,

Penduduk bergaji sebagai

Buruh harian, penarik

pekerjaan tetap dengan

yang bekerja di sektor

becak, dan kusir delman,

mendapat gaji tinggi.

publik atau swasta.

pekerja bengkel, penjual air, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan.


10

Punya mobil dan sepeda

Punya sepeda motor dan

Punya becak atau delman

motor.

sepeda.

– tapi tak semua punya.

Pendapatan

Di atas Rp.2 juta/ bulan

Antara Rp.300.000

Kurang dari Rp.200.000/


SMA atau perguruan

– Rp.350.000/bulan.

bulan.

Biasanya hanya SMA.

Kebanyakan hanya tamat

tinggi

SD.

Layanan kesehatan yang

Rumah sakit swasta atau

Puskesmas atau Rumah

Penjual jamu atau dukun,

digunakan

dokter spesialis swasta

sakit umum.

kadang-kadang pergi ke Puskesmas.

Electronic Goods owned

TV warna 21” color, VCD

TV 14” , radio/tape

Tak punya.

player, kulkas. Proporsi seluruh rumah

6%

22%


Transportasi

72%

tangga

Tabel 2.8. Soklat - Kelurahan Miskin Di Kota Subang. West Java Indikator Kesejahteraan

Kaya /Mampu (Benghar)

Menegah/Cukup

Kehidupan dan Aset

Dokter, PNS, pedagang,

Wiraswasta, sopir, guru

Buruh bangunan, tani,

rumah tangga

wiraswasta, pemilik mini

atau petani gadon

pekerja di bengkel, pena-

market atau bengkel

Miskin

rik becak.

mobil. Pengeluaran Rumah

Pendapatan tinggi.

Cukup untuk hidup.

Pengeluaran besar tapi

tangga tiap hari Pendapatan

pendapatan tak cukup. Di atas Rp.3-4 juta /bulan.

Rp.15.000-Rp.20.000/ hari.

Bisa Rp.50.000/ hari

Paling banyak Rp.10.000/ day.

Pendidikan

Universitas

SMP - SMA

Hanya SD saja, atau

Penyedia layanan keseha-

Dokter, Rumah sakit

Puskesmas, Bidan Desa,

Tukang pijat, obat tradi-

tan

swasta, bidan desa.

dukun desa.

sional, beli obat di kios.

Rumah

Rumah bersih, sehat, besar Rumah bersih, lantai se-

Mutu Rumah buruk, lantai

Clean. Healthy, bertingkat

tanah, atap genting tua,

bahkan tak tamat SD.

men, pagar bambu.

. 2-3. Lantai keramik, pagar

atap anyaman, tanpa

besi.

pagar. Tak punya lahan sendiri untuk Rumah.

Aset


Punya kulkas, sofa, sepeda

Punya TV, radio, sepeda,

motor, TV dan Rumah

kursi sederhana, becak,

mewah.

jamban, sumur pompa. 20%

26%

•

Sepeda tua, radio kecil, dapur sederhana.

•

Tak punya apa-apa 54%

tangga


11

Lampiran 3 Tabel 3.1. Pilihan dan Biaya Pendidikan Primer yang dilaporkan Masyarakat miskin di 8 Lokasi Suara Masyarakat Miskin

LOKASI

Ijazah

Masuk/ Pen-

Pakaian

SPP

Buku

Sepatu/

Makan

(setelah

daftaran/

seragam

(per bulan)

(per tahun)

Tas

(tiap hari)

tamat)

Gedung*

7,500

10,000

-

-

-

-

-

-

-

140,000 / yr

N.M.

60,000

55,000

1,000

-

-

5-10,000**

10,000

-

-

-

1,000

(yearly)

Pedesaan PAMINGGIR/ S.Kalimantan (SDN) BAJO PULAU/ NTB (SDN) ALAS KOKON/ Madura (Madrasah Ibtidaiyah) KERTAJAYA/ W.Java

30,000 / yr 65,000 – 100,000

12,000 7,000**

(SDN)

-18,000

Kota ANTASARI / S.Kalimantan

75,000 / 7,500

-

– (SDN)

2,000**

15,000

1,000

-

20,000

35,000

-

80,000

-

-

60,000

-

-

3 yrs

JATIBARU: NTB

65,000 / 5,000

100,000-

(SDN)

3 yrs

SIMOKERTO: E.Java

17,000** +

(SDN)

10,000 for -

750,000-

computer + copybooks

SOKLAT: W.Java 100,000

100,000-

30,000/yr

10,000**

(SDN) * Dapat dicicil selama sekolah SD. ** Semua melaporkan bahwa biaya-biaya ini tidak lagi dipungut sejak September 2005 CATATAN :

•

SDN – Sekolah Dasar Negeri

•

Madrasah Ibtidaiyah – Sekolah berbasis agama Islam

Di semua lokasi, suami dan istri bersama-sama memilih sekolah.


12

Diagram 3.1. Persepsi tentang manfaat dan nilai terhadap layanan pendidikan dasar

most used by the poor at 8 study sites: WOMEN's perception 97.5

100

100

100

92.5

90

95 91.4

88

87.5

94.3

80

Score

65

82.2

62.5

50


100

26

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

ALASKOKON

KERTAJAYA

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

SD Negeri

SD Negeri

Madrasah Ibtidaiyah

SD Negeri

SD Negeri

SD Negeri

SD Negeri

SD Negeri

RURAL

URBAN

Value for cost score

most used by the poor at 8 study sites: MEN's perception 100

100

100

100

100

100

100

100

100

86 82.5

80

80 74

74 63

Score

57.5 50

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

ALASKOKON

KERTAJAYA

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

SD Negeri

SD Negeri

Madrasah Ibtidaiyah

SD Negeri

SD Negeri

SD Negeri

SD Negeri

SD Negeri

RURAL

URBAN


Catatan: SD Negeri = Sekolah Pemerintah (kelas 1 – 6) Madrasah Ibtidaiyah = Sekolah berbasis Islam (kelas 1 – 6)


13

Diagram 3.2. Tingkat kepuasan terhadap penyedia jasa pendidikan 50 5 27 Paminggir


0

50

80 88

60

100

100

70

Bajopulau

50

75

100

0

50

75

100

0

50

0

50

25

0 Alas Kokon

Kertajaya

100

Antasari

100

60

Jatibaru

0

25

50

80

100

Simokerto

0

50

Soklat

Keterangan

Penilaian Perempuan

Penilaian Laki-laki

SD Negeri Madrasah Ibtidaiyah Skor

0 = Tidak puas sama sekali

Skor 100 = Sangat memuaskan


14

75

100


15

Uang Gedung, Rp. 400.000 – 600.000

SOKLAT

Buku 80.000/thn

- “Anak-anak miskin bahkan tidak tamat SD”

- Hanya masuk SD, tetapi tidak tamat (putus sekolah)

- Anak tidak didaftarkan di sekolah – atau hanya di SD

Alas Kokon

Kertajaya

- “Pendidikan Anak-anak” tidak disebutkan dalam karakteristik masyarakat miskin

Paminggir

Bajo Pulau

- “ Masyarakat miskin hanya tamat SD/Madrasah Ibtidaiyah. Tidak melanjutkan ke SMP/SLTP”

- “Masyarakat miskin hanya mampu sekolah sampai tamat SD”

Soklat

- “Anak miskin mungkin didaftarkan di SD (Sekolah Dasar),sering mereka tidak tamat SD”

Jatibaru

Simokerto

- “Pendidikan anak” tidak disebutkan dalam karakteristik masyarakat miskin

Antasari

Data Klasifikasi Kesejahteraan dari 8 lokasi tentang karakteristik masyarakat miskin setempat dalam hal “pendidikan bagi anak-anak”:

Berdasarkan data dari Klasifikasi Kesejahteraan di bawah ini, SMP tidak banyak digunakan oleh pendidik miskin.

murid menerima beasiswa

* Rp.100.000 / tahun, tetapi semua

(Swasta. Hanya 8 yang mendaftar )

*Rp.15.000 / bulan

Madrasah Tsanawiyah / Pesantren


SPP 25.000/ bulan.-sekarang bebas, Buku 60.000/thn.

hun. Seragam 30.000/thn

SPP Rp.38-42.000/ bulan.-sekarang bebas

Buku/sepatu/tas 20.000-112.000 /tahun

SPP Rp.15.000/bulan.-sekarang bebas

Seragam 30.000/ta-

Seragam 45.000/thn

Perkotaan

SMP / SLTP Negeri

Madrasah Tsanawiyah – Didanai oleh Departemen Agama; SMP Negeri – didanai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Uang Gedung Rp 600.000

Rp. 180.000 .

Pendaftaran Rp.120.000 + Uang Gedung.

* SPP

miskin.

Hanya 3 anak dari desa itu melanjutkan ke SMP di luar desa. Mereka dari keluarga kaya. Biaya masuk sebesar Rp.1,5 juta merupakan jumlah tak terbayangkan bagi masyarakat

rahu.

Tidak ada SMP di pulau ini. Tidak ada anak yang melanjutkan sekolah. Kebanyakan anak laki-laki putus sekolah bahkan sejak SD sudah bekerja untuk mencari nafkah dalam pe-

SIMOKERTO

JATIBARU

ANTASARI

ALAS KOKON

PAMINGGIR

KERTAJAYA

BAJO PULAU

Pedesaan

Tabel 3.2. Biaya pendidikan sekolah menengah pertama yang dilaporkan oleh masyarakat miskin di 8 lokasi studi kasus

Diagram 3.3 Proporsi suara untuk pilihan terhadap penyedia layanan pendidikan SMP

Pandangan Perempuan

Pandangan Laki-laki


2%

37%

37%

62%

63%

SMP Negeri

Madrasah Tsanawiyah/ Pesantren


16

SMP Yayasan (private sector)

Secondary School Education Service Providers most used by the poor at 8 study sites: WOMEN's perception 100

100 93.3

93.3

92.5

90

95 91

94 87.5 80 75

50

No school

No school

Score

66


Diagram 3.4 Manfaat dan persepsi nilai terhadap layanan pendidikan SMP

0 PAMINGGIR SMP Negeri

BAJOPULAU

ALASKOKON

-

Madrasah Tsanawiyah

KERTAJAYA -

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

Madrasah Tsanawiyah

SMP Negeri

SMP Negeri

SMP Negeri

RURAL

URBAN

e


Secondary School Education Service Providers most used by the poor at 8 study sites: MEN's perception 100

100

100 93.3

90

92.5

87.5

86.67 74

74 68.3

67.5

No school

50

No school

Score

62.5

0 PAMINGGIR SMP Negeri

BAJOPULAU

ALASKOKON

-

Madrasah Tsanawiyah

KERTAJAYA -

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

Madrasah Tsanawiyah

SMP Negeri

SMP Negeri

SMP Negeri

RURAL

URBAN

e


Catatan: SMP Negeri = Sekolah Menengah Pertama yang dibiayai pemerintah (kelas 6 – 8 atau 7 – 9) Madrasah Tsanawiyah = Sekolah berbasis Islam yang dibiayai sekolah (Departemen Agama) kelas 6 – 8


17

Diagram 3.5 Skala kepuasan terhadap penyedia layanan pendidikan sekolah menengah

2

40

10

50

90

100


Paminggir

0

100

50

Bajopulau

25

0

45

75

50

100

Alas Kokon

Kertajaya

0

0

100

50

10

90

50

100

Antasari

0

50

100

60

Jatibaru

0

100

50 55

25

Simokerto

0

50

Soklat

Keterangan

Penilaian Perempuan

Penilaian Laki-laki

SMP Negeri MTSn SMP Yayasan Skor




18

75

100


19

Rp.5,000/ examination

Bidan Kampung (TBA)

Rp.3.000/kunjungan

Puskesmas

Selatan

ANTARASARI / Kalimantan

Pustu/ Puskesmas

SIMOKERTO / Jatim

Rp.10-15,000

Rp.3,000

Dukun (TBA)

Rp.3-5,000

Paraji (TBA)

Rp.10.000)

biaya transportasi sebesar

Rp.3.000/kunjungan

Bidan Desa yang praktik di

sebesar Rp.10.000)

masuk biaya transportasi

Puskesmas Rp.12.500 (ter-

rumahnya Rp.35.000 (termasuk

untuk transportasi)

•

SOKLAT / Jabar

2-5 kg beras

Dukun (TBA)

biaya transportasi)

Rp.25.000 (termasuk Rp.10.000

pada malam hari.

Bidan Desa, latihan di Rumah

KERTAJAYA/ Jawa Barat

laki.

Puskesmas – menurut laki-

Rp.3-5.000 + 1 mangkok beras Rp.11.000 (termasuk Rp.6.000

perempuan

Sando (TBA) menurut

Bidan Desa

•

•

JATIBARU / NTB

Rp.25.000/ kunjungan rumah

Rp.15.000/ pemeriksaan

Bidan Desa

Rp.5.000/ pemeriksaan

Tapi tidak pernah ada di tempat •

Bidan Desa –

Gratis atau 1 kg beras

Dukun (TBA)

ALAS KOKON / Madura

ANC yang membutuhkan biaya di atas Rp. 10.000.


CATATAN: Perempuan biasanya memilih penyedia layanan dari ANC. Laki-laki terlibat dalam pengambilan keputusan jika perempuan membutuhkan layanan

pilihan lain yang tersedia

Perbandingan dengan

Yang dipakai kebanyakan

LOKASI KOTA SITES Æ

mereka lalu pergi ke PUSTU

pilihan yang tersedia

Rp.3-5.000/ pemeriksaan

Jika Bidan Desa ada di PUSTU,

Rp.3-5,000 / visit

Sando (TBA)

NTB

Selatan Bidan Kampung (TBA)

BAJO PULAU /

PAMINGGIR / Kalimantan

Perbandingan dengan

nakan

Kebanyakan yang digu-

LOKASI PEDESAAN Æ

Tabel 3.3. Pilihan dan biaya yang dipungut untuk layanan ANC yang digunakan oleh masyarakat miskin di 8 lokasi studi kasus

Diagram 3.6 Manfaat dan Persepsi Nilai terhadap ANC sebagai penyedia layanan ANC service providers most used by the poor at 8 study sites: WOMEN's perception


100

100

100

100

100

95

100

100 95

93.3 90

74

72

70

62.5

50

Score

46.67

20

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

ALASKOKON

KERTAJAYA

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

Bidan kampung

Sando (TBA)

Dukun beranak

Bidan Puskesmas

Puskesmas

Sando

Bidan Puskesmas

Puskesmas

RURAL

TBA

TBA

URBAN

TBA



100

100 94

100

100

94

90 84

83.33

84

82

82

82

76.67 72.5

70

Score

50

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

ALASKOKON

Bidan kampung

Sando (TBA)

Dukun beranak

TBA

RURAL

KERTAJAYA

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

Bidan Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Bidan Puskesmas

Puskesmas

URBAN

TBA


Catatan: Dukun beranak/paraji/bidan kampung/sando = orang yang membantu persalinan Puskesmas = Pusat layanan kesehatan primer Bidan Puskesmas = bidan yang sudah terlatih yang bertugas di Puskesmas, bekerja sebagai PNS.


20

Diagram 3.7 Proporsi jumlah suara mengenai pilihan penyedia Layanan Bantuan Persalinan

8%

Pandangan Laki-laki

2%

3% 18%

14%

15% 64%


Pandangan Perempuan

76%


Bidan desa/Polindes

Puskesmas

Public hospital


21

22


rumitnya pekerjaan

Tergantung pada lamanya +

Rp.250.000 - Rp. 500.000

Bidan Desa

Rp.300.000 - Rp. 400.000

Bidan Desa

Tidak digunakan lagi

Dukun (TBA)

biaya transportasi

Ro.300.000 + Rp.20.000 untuk

Bidan Desa

SIMOKERTO/Jawa Timur

Rp.300,000 -400,000

Bidan Desa


Rp.50.000 - Rp. 100.000 or

Paraji (TBA)

SOKLAT / Jawa Barat

CATATAN: Menurut laki-laki, suami memilih penyedia layanan untuk persalinan. Menurut istri, suami dan istri bersama-sama menentukan hal itu.

layanan lain yang tersedia

Perbandingan dengan


Rp.50.000 - Rp. 200.000 + beras + butir kelapa + gula pasir

Dukun (TBA)

JATIBARU/NTB

portasi

jika diperlukan

Rp.300.000 - Rp. 400.000 +

Bidan Desa

beras

Rp.50.000 - Rp.100.000 + 20 kg

Paraji (TBA)

KERTAJAYA/ Jawa Barat

Rp.10.000 untuk biaya trans-

Rp.150.000 - Rp. 200.000

Bidan Desa

Rp.50.000

Dukun (TBA)

ALAS KOKON / Madura

Bidan Desa tidak pernah ada

tersedia.

Tidak ada pilihan lain yang

beras+ kelapa

biaya lagi sebesar Rp.20.000 +

Bidan Kampung (TBA)

Selatan

PERKOTAAN Æ

Paling banyak digunakan

ANTASARI/Kalimantan

Rp.200.000 - Rp.400.000

Bidan Desa

Beras + 1 butir kelapa

Beras + 2 butir kelapa

LOKASI DI

layanan lain yang tersedia

Perbandingan dengan

Rp.25.000 - Rp.50.000 + 2kg

Rp.25.000 - Rp.50.000 + 2kg

Tiga hari setelah melahirkan ada

Sando (TBA)

NTB

BAJOPULAU /

Bidan Kampung (TBA)

Selatan

PEDESAAN Æ

Paling banyak digunakan

PAMINGGIR / Kalimantan

LOKASI DI

Tabel 3.4. Biaya Bantuan Persalinan yang Digunakan oleh Masyarakat miskin di 8 Lokasi Studi


Diagram 3.8 Tingkat Kepuasan terhadap Penyedia Layanan Persalinan

3

0

30

50

50

10

100

70

90

70

100

Bajopulau

0

50

45

75

100

Alas Kokon

0

100

50

25


Paminggir

Kertajaya

0

45

50

75

100

Antasari

0

50

100

0

50

100

0

50

Jatibaru

Simokerto

75

100

Soklat

Keterangan

Penilaian Perempuan

Penilaian Laki-laki

RSU Bidan Desa Posyandu

Skor



TBA Puskesmas


23

Diagram 3.9 Manfaat dan Persepsi Nilai terhadap Penyedia Layanan Persalinan most used by the poor at 8 study sites: WOMEN's Perception 100


97

100

100

100

98

98

97.5

100

100 91.67

90

82 75 68.75 68.7

54

Score

50

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

ALASKOKON

Bidan kampung

Sando (TBA)

Dukun beranak

KERTAJAYA Paraji

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

Bidan kampung

Sando (TBA)

Bidan Puskesmas

Paraji

RURAL

URBAN



100

100

100

96.67

100

100

100 96.67

95 90

88

85

90 84

84 76

Score

50

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

ALASKOKON

Bidan kampung

Sando (TBA)

Dukun beranak

KERTAJAYA Paraji

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

Bidan kampung

Puskesmas

Puskesmas

Paraji

RURAL

URBAN

e


Catatan: Dukun beranak/paraji/bidan kampung/sando = perawat traditional yang membantu persalinan Puskesmas = Pusat Kesehatan Masyarakat (untuk layanan kesehatan primer) Bidan desa = bidan terlatih, tinggal di desa dengan status pegawai negeri sipil Bidan Puskesmas = bidan terlatih dengan status pegawai negeri sipil


24

Diagram 3.10 Proporsi jumlah suara mengenai pilihan penyedia Layanan Kesehatan bagi Bayi (2 bulan– 5 tahun Pandangan Laki-laki

2% 4%

9% 7%

2% 3%

4%

5% 6%

8% 23%

3% 17% 17% 36%


Pandangan Perempuan

21% 35%


Sando/Dukun berobat

Dokter (Private practice)

Pustu

Bidan desa/Polindes

Puskesmas

Mantri (Paramedic)

Public hospital

Posyandu

Diagram 3.11 Proporsi jumlah suara mengenai pilihan penyedia Layanan Kesehatan bagi Bayi (0 – 2 bulan) Pandangan Laki-laki

Pandangan Perempuan 0.5%

1% 2%

12%

20% 2% 30%

5% 30% 2%

17% 17%

33%

28%


Sando/Dukun berobat

Dokter (Private practice)

Pustu

Bidan desa/Polindes

Puskesmas

Public hospital

Posyandu


25

26


Rp.3,000

ke Bidan- dengan biaya Rp.25.000

Jawa Barat

obat)

biaya Rp.40.000 – Rp.70.000 + biaya untuk

dibawa ke dokter praktik swasta dengan

– Rp.30.000. Jika Bidan tidak berhasil, akan

Rp.2.500 (jika belum sembuh lalu dibawa

portasi

Rp.3.000 + Rp.3.000 untuk biaya trans-

SOKLAT

SIMOKERTO E.Java

JATIBARU / NTB

Selatan

ANTASARI Kalimantan

LOKASI PERKOTAAN

Rp.5.000 + Rp.6.000

portasi

untuk biaya trans-

portasi

Jawa Barat

biaya sebesar Rp.25000-50.000)

kedua adalah Mantri atau Kyai dengan

Rp.15.000 (jika tidak sembuh, pilihan

Rp.15.000 + Rp.10.000 untuk biaya trans-

dengan biaya sebesar Rp.20.000 -Rp. 50.000

Jika Dukun tidak berhasil, pilihan berikutnya adalah Mantri

Bidan Desa

KERTAJAYA

ALASKOKON Madura

karena masih menjadi tanggung jawab Dukun beranak

NTB yang membantu persalinan)

Bebas (selama bayi berumur sampai dengan 44 hari

Rp.5.000 – Rp.10.000 (karena layanan PUSTU tidak tersedia

TBA/Dukun beranak

seperti yang sering terjadi)

Rp.5,000

PUSTU

BAJO PULAU

PUSKESMAS

Selatan

PAMINGGIR Kalimantan

LOKASI PEDESAAN Æ

Tabel 3.5. Biaya Pemakaian Jasa Satu Kali untuk Layanan Kesehatan Kuratif yang paling banyak digunakan Masyarakat miskin untuk anak Balita mereka


Met and Value for Cost for Infant (0 - 2 months old) Health Care Service Providers most used by the poor at 8 study sites 100

100 92.5

96.67

94

92.5

90 85

90

85

76.67

76 72 66

64

60 50

Score

50


Diagram 3.12 Manfaat dan Persepsi Nilai terhadap Layanan Kuratif bagi Bayi (0-2 bulan)

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

ALASKOKON

KERTAJAYA

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

Puskesmas pembantu

Sando

Bidan desa

Bidan Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas pembantu

Puskesmas

RURAL

URBAN


Infant (0 - 2 months old) Health Care Service Providers most used by the poor at 8 study sites 100

100

100

100 92.5

90

100

100 94

90

90 84

100 92.5

84

80 70

Score

50

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

ALASKOKON

KERTAJAYA

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

Puskesmas pembantu

Sando

Bidan desa

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas pembantu

Puskesmas

RURAL

URBAN


Catatan: Pustu (Puskesmas pembantu) = Untuk layanan kesehatan sub-primer (dengan fasilitas penjangkauan Puskesmas = Pusat Kesehatan Masyarakat (untuk layanan kesehatan primer) Bidan desa = bidan terlatih, tinggal di desa dengan status pegawai negeri sipil Bidan Puskesmas = bidan terlatih dengan status pegawai negeri sipil


27

Diagram 3.13 Tingkat Kepuasan terhadap Penyedia Layanan Kesehatan Kuratif bagi Bayi (0-2 bulan) Paminggir


0 Bajo Pulau

Alas Kokon

0

0 Kertajaya

Antasari

Jatibaru

Simokerto

0

0

10

0

0 Soklat

Keterangan

Penilaian Perempuan

Penilaian Laki-laki

RSU Bidan Desa Posyandu Pustu

Skor

Dukun Beranak


Puskesmas Dokter Swasta

Mantri Dukun


28


Diagram 3.14 Manfaat dan Persepsi Nilai terhadap Pilihan Layanan Air Bersih yang Digunakan

100

100

100

100

100

100

100

96.67 93.3 90

93.3

92

90

85

85 78

63.3

Score

50


Met and Value for Cost for Water Services most used by the poor at 8 study sites

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

ALASKOKON

River

Vendor from other island

Protected public dugwell

KERTAJAYA Public handpump

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

Buy PDAM water from neighbor

Unprotected dugwell

Vendor reselling PDAM water

Unprotected public dugwell

RURAL

URBAN


xpectation Met and Value for Cost for Water Services most used by the poor at 8 study sites 100

100

100

100

100

100

100

100

93.3 90

100

93.3 91.67

90 83

86 81.67

Score

50

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

ALASKOKON

River

Vendor from other island

Protected public dugwell

KERTAJAYA Public handpump

ANTASARI

JATIBARU

SIMOKERTO

SOKLAT

Buy PDAM water from neighbor

Unprotected dugwell

Vendor reselling PDAM water

Unprotected public dugwell

RURAL

URBAN



29

Diagram 3.15 Tingkat Kepuasan terhadap pilihan Layanan Air Bersih 0

63

90

100


Paminggir

0

100

Bajo Pulou

0

50

25

100

60

Alas Kokon

0

40

10

100

50

Kertajaya

0

30

80

50

100

Antasari

100

0 Jatibaru

0

50

0

50

100

75

Simokerto

85

Soklat

Keterangan

Penilaian Perempuan

Penilaian Laki-laki

Sungai Sumur gali Sumur gali dengan pompa (sanyo) Sumur bor dengan pompa (sanyo)

Sumur pompa tangan Air yang dibeli dari penjual Air PDAM /sumur bor yang dijual


30

Skor



100

Diagram 3.16 Manfaat dan Persepsi Nilai terhadap fasilitas Sanitasi

100

100

100 96.5

83.3

100

100

93.5

90

88

80 76 70

56.67 50

Score

48


Met and Value for Cost for Sanitation Facility (Latrine) most used by the poor at 8 study sites

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU

River (open defecation)

Beach (open defecation)

ALASKOKON Unimproved dry pit household latrine

KERTAJAYA River (open defecation)

ANTASARI

JATIBARU

Unimproved dry pit household latrine (drop)


RURAL

SIMOKERTO Field (open defecation)

SOKLAT Shared household latrine

URBAN


Sanitation Facility (Latrine) most used by the poor at 8 study sites 100

100 92.5

100

100

100

100

100

94 90

88 76 70

50

Score

44 36

0 PAMINGGIR

BAJOPULAU


Beach (open defecation)

ALASKOKON Unimproved dry pit household latrine

KERTAJAYA River (open defecation)

ANTASARI

JATIBARU

Unimproved dry pit household latrine (drop)


RURAL

SIMOKERTO Field (open defecation)

SOKLAT Shared household latrine

URBAN



31

Diagram 3.17 Tingkat Kepuasan terhadap fasilitas 0

80

90

100


Paminggir

0

100

Bajo Pulou

0

100

50

25

Alas Kokon

5

0

25

100

Kertajaya

0

10

25

100

45 50

Antasari

0

100

75

50

Jatibaru

Simokerto

0

0

25

50

30

100

75

75

50

85

Soklat

Keterangan WC gabung

Penilaian Perempuan

Penilaian Laki-laki

WC umum WC terbuka di rumah Tempat buang air besar terbuka di halaman

Sungai/laut Tambak Got kecil jauh dari rumah


32

Skor



100

Suara Masyarakat Miskin:

Recommend Documents