BANTUANLUARNEGERI MASALAHPENGAITAN DENGANHAK ASASIMANUSIAADALAH SUATUISSUETERSENDIRI
t.
rclease saya mengenai keputusan Presiden Republik Indonesia untuk menolak bantuan Belanda, saya kemukakan bahwa hal itu bukan karena Indonesia menolak -As if -hantuan yang dikaitkan dengan masalah HAM'. Dafam ptess
lndonosia is nat prcparc4 to ,espect the pmvisions of human rights-. Ya untuk mudahnya karena bantuan Belanda dipakai sebagai suatu politieke drukmiddel terhadap Indonesia secara terus menerus yang menuniukan sikap "kolonial'. Dengan pedestal keketuaan lGGl diiadikan suatu machtpo-sitie, dan bantuan luar negeri diiadikan leverage untuk "ngaiari" Indonesia (to teach Indonesia a lessonl. Bantuan luar negeri diberikan dengan politieke voorwaarden. Keputusan Belanda untuk menyetop bantuan baru kepada Indonesia karena peristiwa di Timor{imur, dinyatakan sebelum dibicarakan di Parlemen, tidak menunggu hasil keria KPN. Dan sewaktu menyatakan bahwa pembicaraan pencairan dapat dimulai, tetap diembel'dat het beleidsoverleg zal tevens worden embeli dengan benut om de Indonesiche regering te wiizen" (bahwa pembicaraan kebijakan bantuan akan dimanfaatkan untuk "mengajari" PemerintahRepublik Indonesia.-.--). Keputusan untuk meholak bantuan Belanda, dengan begitu tidak ada bantuan yang dijadikan sebagai alat untuk mengan-
cam tndonesia,maka hubunganIndonesiaBelandaiadi akan lebih dewasa (maturel dengan berdasarkanprinsip saling menghargai dan saling menguntungkandiberbagai bidang terutama'dibidang ekonomi seperti perdagangan,investasi, tourismedan lain-lain. Kemudian saya kemukakan masalah pengaitan/penggunaan bantuanluar negeriuntuk HAM adalahsuatu issue tersendiritndonesiasendirimenganggapHAM itu penting sebagaimana 'HAM is tetah dikemukakanoleh Menlu Ali Alatas bahwa important by and for it self". 2. HAM mempunyaitempat yang penting dalam falsafah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraIndonesia,Pancasila. Mungkin belum sepenuhnya terefleksi dalam sistem Hukum hukum kita tetapi arahnyasudahada. Undang-undang Acara Pidana Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara, pengembanganpelembagaanbantuan hukum, grievancebox Wakil Presiden, lebih dialogis pers Indonesiadan lain-lainApanbila kita melihat HAM dalam arti yang sebenarnyakita bisa kutip pendapatProf. L. Emmerysalah seorangdirekturdi OECD waktu diskusi Panel TV het Capitool "HAM mengandung berbagai aspek termasuk aleviasi kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan rakyat, peningkatan standard hidup serta pertumbuhanekonomi", dan dalam hal ini menurut Emmerykemajuanyang dicapaiIndonesiasangat mengesankan.Mengenaihak-hak asasi manusiaya memang jangan sampai hal itu bersifat slogan saia, melainkanharus terus ditumbuh kembangkankesadaran,budaya menghargai
HAM. Pelaksanaan hukum sendiri bisa reflektif terhadap HAM, atau pelaksanaan hukum yang iustru represif terhadap HAM. Proses membudayakan HAM sesuai Pancasila inipun
Memang semua itu tentu harus tetap memperhatikan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Namun dilain pihak stabititas iangan meniadi dalih atau atasan untuk
masih perlu didorong. Sebagai bangsa kita merasa masih adanya kepincangan, ketidak adilan bahkan datam kasus-kasus tertentu mungkin masih terjadi negasi/pelanggaran HAM ini. sebaiknya ini
mengungkung demokrasi dan keterbukaan-
merupakan concern kita bersama mengadakan semacam gerakan lebih membudaYakan HAMsejak disebut oteh Presiden sendiri pada pidato kenegaraan tahun 199O, dan menielang tahap lepas landas nanti, komitmen untuk HAM perlu diberi tempat terhormat dan fungsional dalam keb'rjaksanaaniangka panjang kita yang kedua, sesuai dengan tahapan pembangunan yang kita lalui' Demikian iuga dengan pengembangan keterbukaan dan demokrasi. Telah diletakkan kelembagaan dan petembagaan berdisar sistem potitik demokrasi Pancasila. sistem demokrasi berdasar uuD lg4s.Namundengansistemyangdemokratismasihperlu budaya politik yang lebih dikembangkan praktek dan demokrastis tetap berdasarkan demokrasi Pancasila. itu. "Perbedaan pendapat justru kita pandang sebagai penggerak dinamika kehidupan itu sendiri' dikemukakan. Presiden dalam tahun 199O. Ditahun 1991 Presidenmengemukakan "Dialogmenandakan adanya
dialog yang positif dan konstruktif kebebasan, yang merupakan bagian penting dalam demokrasi' Keterbukaan adalah iaminan bagi kebebasan. Tetapi kebebasan harus dibarengi dengan tanggung iawab- Kebebasan yang bertanggung jawab itu makin perlu kita perhatikan'
260
3 . Prinsip-prinsip dasar HAM ada dalam U-N- Universal Declarataon on Human Rights. Tetap berdasarkan dan sama sekali tidak bertentangan dengan itu persepsi HAM di Indonesia dikemukakan secara tepat oleh Presiden pada pidato kene'seialan dengan itu kita perlu mengemgaraan tahun 1990 bangkan hak-hak asasi manusia. Konsep dan hak asasi yang kita anut adalah peniabaran dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Konsep hak asasi yang kita anut bertitik tolak dari keluhuran martabat manusia secara menyeluruh, disamping martabat seorang demi seorang- Oleh karena itu faham hak asasi kita tidak individualistis, yang mengabaikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara- Kodrat manusia adalah sebagai mahluk individu dan mahluk sosial sekaligus. Manusia hanya mempunyai makna iika ada manusia lainnya, iika berada didalam lingkungan masyarakat. Kita mengakui adanya tanggung iawab sosial bersama dengan adanya hak-hak kemanusiaan". Kemudian persepsi HAM kita itu juga dikemukakan oleh Menlu Ali Alatas secara baik dalam dialog Asean-European Community di Luxembourghtahun 1991Pada pokoknya hak-hak asasi seseorang diperhatikan dalam keseimbangan keserasian dengan tanggung iawab sosialnya'
Di negeri Indonesia yang sedang dalam tahapan awal pembangunannya, hak-hak asasi sipit dan politik diserasikan dengan pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Hak-hak sosial dan ekonomi bahkan terasa lebih mendesak seperti hak orang untuk hidup layak, hak untuk tidak miskin (the right not to be poor). Hak-hak sosial dan ekonomi ini juga ada dalam U.N. Universal Declaration on Human Rights, iuga disebut dalam the four freedoms dari Roossevelt, "freedom from want". Dalam persepsi HAM lndonesia iuga diterima adanya hak masyarakat itu sendiri, the rights of the society- Hak atas eksistensinya,hak atas identitasnya, hak atas sistem nilainya,
pat perhatian kita, juga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan HAM di negeri kita. Arus kemanusiaan ini arus universal. Hanya format dan pelaksanaannya diberbagai negara tadak mungkin uniform. Apa yang sesuai dengan persepsi Barat tidak/belum tentu sesuai bagi masyarakat budaya lain dan pada tahapan pembangunanya yang lain. Presiden dalam pembukaan KTM Non-Blok mengucapkan 'aslo, if the non aligned movement is to remain relevant in a rapidly changing world. it cannot afford to be passive in such new global concems as the presevation of the environment, the promo' 'good tion of human rights. democracy and the so called govemance'.
ln addressing these rissues, the need is being increasingly felt for our movement to formulate in a clear and coordinated fashion. our common position and appmaches,
hak atas keseiahteraan yang berkeadilan dari masyarakat itu sebagai suatu entity {hak untuk keserakahan seseorang harus diseimbangkan kalau tidak bahkan direstrain bagi hak yang kesejahteraah untuk masyarakat {the society)
based on the principles of sovereign equality, respect for the national identity and cultural diverciry of nations and equi'
berkeadilanitul. Negara dan bangsa yang ingin mendesakkan, memaksakan pikiran atas HAM berdasar ukuran-ukuran, kondisi, kemajuan masyarakat, sistem nilai yang tidak/belum sesuai dengan pandangan HAM di negara lain juga berarti
table shared responsibility. in the context of mutually benefi' cial global cooperation'. Proses pemengaruhan arus perkembangan yang kuat didunia ini tidak mungkin dapat dibendung dalam dunia yang berkem-
tidak mengindahkan hak asasi suatu bangsa/negara berdasarkan kedaulatannyauntuk memilih sendiri yang terbaik bagi
bang saling terkait dan transparan. Namun dalam pergaulan hidup antara bangsa sebaiknya proses pemengaruhan bersifat
negara/masyarakatnYa bukan berarti bahwa lndonesia diatas pemikiran Dengan kemudian tidak memperhatikan perkembangandi dunia yang
dialogis bukan pemaksaan, proses pembudayaan dan bukan persyaratan. Semua itu dengan tetap memperhatikan pada budaya yang hidup dari bumi negeri itu (cultural norms, cul-
kuat arus pemikiran caturloginya yaitu HAM, multiparty market competitive representative/democratic system, perlu mendaeconomy dan concern for the environment. Ini
tural valuesl. (Di Belanda ini misalnya kita sering ketemu dengan petinggi-petinggi negeri yang secara resmi menerima kita dengan teman kumpul kebonya, atau yang kawin cerai
262
263
tidak mengindahkan, menghargai the basic rights of a sovereign nation, yang dalam hubungan antara bangsa
berkali-kali, tetapi semuanya itu tidak mengurangi integritasnya, dan merupakan hak asasi yang highty valued. Dilain pihak besnijdenis van de vrouwen pemakaian jilbab dianggap
merupakan hak asasi tersendiri. Pidato Presiden pada penerimaan surat kepercayaan Duta Besar Belanda v. Royen "Tidak ada satu bangsa pun yang
menschen rechten schending yang amat fundamental)Bantuan luar negeri atau keriasama pembangunan dikaitkan dengan HAM. Dalam arti positif ya tentu saia- Maksud bantuan luar negeri apalagi bantuan pembangunan memang sering kali untuk membantu upaya jangka pendek suatu negara, stop gap atau membantu mengurangi defisit dalam neraca pembayaran, bahkan dalam neraca berjalan. Tetapi yang lebih mendasar adalah justru untuk mendukung pembangunan yang berlaniut (sustainable development), peruba: han-perubahan yang bersifat struktural, program-program dalam rangka pemenuhan hak-hak sosial ekonomi rakyat dan yang secara tidak langsung kemudian juga meningkatkan/
wajib menerapkan nilai-nilai kehidupan yang tidak dipahami dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang mereka anggap luhur. Jika hal itu dipaksakan, maka sama saia dengan mengingkari hak-hak asasi manusia itu sendiri b.
dan hak-hak asasi suatu negara berdaulat'. Pengaitan bantuan luar negeri dengan masalah HAM, and in their over eagerness fo impose according to their value system, akan bersifat memaksakan pikiran/praktek HAM yang tidak/belum sesuai dengan budaya (kulturl, kondisi dan tahapan perkembangan dinegeri penerima meniadi
memperbaiki hak sipil/politik dalam suatu negeri- Oleh karena itu pertemuan Ministers for Development Cooperation E-C. juga menekankan pada aspek yang promote HAM dari pada untuk punnishment yang dianggap mereka melanggar HAM'
counter productive. HAM sangat value loaded dan bisa sangat subjektif, ya contoh persepsi Belanda tentang
Yang terakhir ini apalagi mengaitkan bantuan luar negeri sebagai alat atau sanksi untuk memaksakan politieke voorwaarden atas nama HAM akan bersifat arbitrary (sepihak, yang mereka anggap benar menurut persepsi merekal, rancu
pernah mengemukakan apakah kita oleh karena HAM, bersedia menerima institusi perkawinan antara seienis.
dan bahkan sering hiPokrisi. a.
Pertama karena dengan itu hanya akan meng-accentuate hubungan antara negara yang a-symetrical, hilangnya expression of sincere mut tal respect, dan bahkan sering
264
HAM yang disebut dimuka, hukuman mati, aborsi, sikap terhadap minoritas, allochtone (migran). P.M. Mahathir
Sering kali pula terasa sebagai hipokrisi. Di Amerika Serikat peristiwa baru-baru ini di LA dan kota-kota lain, kalau kita baca bahkan di Nesweek, Time sendiri antara tain dengan pengadilan Rodney King mempunyai akar sebab yang lebih mendasar mengenai pelaksanaanHAM dinegara itu. Sikap negara-negara Eropa Barat kepada migran dari negara Arab Maghribi misalnya, Westerling
o yang malah diberi scholarship dan masih banyak lagi contoh lain. Belanda menghukum Indonesia karena hal-hal yang dianggap sebagai penindasan/kekejamandan lainJain di Indonesia, lupa bahwa Indonesiajustru menerima penin-
sama pembangunanantara negaramaju dan yang belum, melalui program-programyang misalnya meningkatkan kondisi HAM dinegarapenerima,dan melaluiprosesdialogis,dari pada penggunaan bantuanluar negerisebagaialat sanksihukumanyang akan counter productive.
dasan kekejaman lebih berat dari Belandasebelumnya. c.
Yang lebih berat kalau bantuan luar negeri dijadikan sanksi dan diembeli dengan politieke voorwaarden ini
Den Haag, 30 Mei 1992
sering bersifat arbitrary dilatar belakangi dengan kepentingan politik negeri pemberi bantuan. Pada saat Belanda menghukum paling keras Indonesia karena peristiwa Timor-Timur, RRC malah diberi award perlakuan yang menguntungkan, Turki diberi senjata untuk menumpas gerakan Kurdi. Bagaimana negara-negaraBarat sikapnya terhadap lsrael yang menindas begitu kejam rakyat Palestina,'atau sikap membenarkan menyetop demokrasi di Aljazair (lepas dari
d.
mungkin tidak betul juga kemenangan golongan lslam yang menang). Kadang-kadang ada hukuman (punishment) dengan menggunakan alat bantuan luar negeri terhadap yang mereka anggap masalah pelanggaranhak-hak sipil/politik disuatu tingkat lokal, dengan cara menghukum menyetop bantuan luar negeri yang mendukung upaya pemenuhan
HAM sosial ekonomi dari seluruh negeri. Kesemuanya itu bukan berarti bahwa tidak perlu improve the condition of HAM di negara-negaraterutama dunia ketiga yang memang harus dilakukan. Tetapi hal itu lebih baik dengan kerja-
266
267
