Marten Rahman* Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalohj Mutia CH Thalib SH, M

Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 1

EFEKTIVITAS MEDIASI DI DALAM PERKARA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO (Studi kasus di Pengadilan Kota Grorontalo) ABSTRAK MARTEN RAHMAN, NIM 271411056. SKRIPSI, EFEKTIVITAS MEDIASI DI DALAM PERKARA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO, Dibimbing oleh Ibu Hj. Mutia CH Thalib, SH, M.Hum Dan Bapak Dolot Alhasni Bakung SH, MH. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2015 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara warisan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan mengetahui upayaupaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo guna mengefektifkan mediasi dalam penyelesaian perkara warisan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yang bersumber dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul skripsi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis model kwalitatif dan model interaktif. Dimana data yang terkumpul akan di analisis melalui tiga tahap yaitu mereproduksi data,menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Klas I B mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mencangkup beberapa tahapan dalam proses mediasi seperti tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi dan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Klas I B belum berjalan dengan efektif disebabkan mengalami hambatan dan kendala, namun apabila ada upaya sunguh-sungguh untuk menjalankan mediasi dapat mengurangi beban perkara di pengadilan karena sudah ada peningkatan dalam pengurangan beban perkara. Upaya - Upaya Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo Dalam Mengefektifkan Mediasi 1). Menasehati dan memberikan saran-saran kepada kedua belah pihak, 2). Menghadirkan Hakam, 3). Melalui Mediasi, 4). Penundaan sidang Kata kunci: Efektivitas Mediasi, Perkara Gorontalo.

Warisan di Pengadilan Agama Kota


ABSTRACT MARTEN RAHMAN, NIM 271411056. THESIS, THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN CASE IN COURT RELIGIOUS HERITAGE CITY GORONTALO, Guided by Mrs. Hj. Mutia CH Talib, SH, M. Hum And Mr. Dolot Al Bakung SH, MH. Faculty of Law, University of Gorontalo 2015 This study aims to determine the effectiveness of mediation in settling disputes legacy of the Religious Court Gorontalo and know the efforts made by the Islamic Court of Gorontalo to streamline legacy mediation in settling disputes. Legal research is research that is descriptive. Location of the study of the Religious Court Gorontalo. The type of data used are primary data and secondary data, primary data sourced from the Islamic Court Gorontalo city and secondary data obtained from the literature as well as regulations related to the title of the thesis. Data collection techniques used is by interview and literature study. Analysis of the data used is the analysis of qualitative models and interactive models. Where the data collected will be analyzed through three stages to reproduce the data, presenting data and drawing conclusions. The research results obtained it can be concluded that the process of implementation of the mediation of the Religious Court Gorontalo Class IB refers to the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 on Mediation in court procedure which covers several stages in the process of mediation such as pre-mediation stage and phase of the mediation process and implementation of Mediation the Religious Court of Gorontalo Class IB has not been implemented effectively due to obstacles and constraints, but if there is an attempt sincerely to run mediation can reduce the burden of litigation because there has been an increase in the reduction of the caseload. Efforts - efforts made by the Islamic Court of Gorontalo In Making Mediation 1). Advise and provide advice to both parties, 2). Presenting Hakam, 3). Through Mediation,4). Delay trial Keywords: Effectiveness of Mediation, Inheritance Case of the Religious Court Gorontalo.


A.PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .Penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kaia lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar due process of law atau undue process. Apabila sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (Due process law), berarti pengadilan telah melaksanakan dan menegakkan ideology fair trial yang dicitacitakan negara hukum dan masyarakat demokratis. Dalam rangka tegakya ideological trial, yaitu cita-cita proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir, serta terwujudnya prinsip due process rights yang memberi hak kepada setiap orang untuk diperlakukan secara adil dalam proses pemeriksaan, dalam hal ini pada peradilan perdata, diperlukan pemahaman dan pengertian yang luas secara aktual dan kontekstual mengenai ruang lingkup hukum acara baik dari segi teori dan praktik. Dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice). Oleh karena itu Penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kaia lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar due process of law atau undue process. Apabila sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (Due process law), berarti pengadilan telah melaksanakan dan menegakkan ideology fair trial yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokratis. Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 3

silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (face saving) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat. Kalau pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (Ps. 130 HIR, I Rbg). Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah pada hakim dipersidangan hasil perdamaiannya, yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kcrtas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (Acte Van VergelijK), yang isinya menghukum kedu belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan. usaha perdamaian ini terbuka sepanjang pemeriksaan dipersidangan. Sementara mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada saat sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator. Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 4

Dalam praktek yang biasa dilakukan di peradilan perdata jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi melalui mediator selama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari atas permintaan para pihak. Mediator dapat dipilih oleh para pihak dari daftar mediator yang telah bersertifikasi dan memilih tempat pertemuan diluar gedung Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan atas biaya para pihak. Apabila tidak ada mediator bersertifikasi di luar Pengadilan Negeri, para pihak dapat memilih mediator di Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk dan sesuai ketentuan PERMA No 1 Tahun 2008 dapat dipilih salah satu hakim anggota majelis sesuai kesepakatan para pihak. Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Mediasi sebagai salah satu sarana menyelesaikan sengketa hukum di luar proses pengadilan,Namun kenyataan yang dihadapi masyarakat Gorontalo saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan pengadilan agama Gorontalo dalam penyelesaian sengketa perkara terutama perkara warisan. Sejak tiga tahun terkahir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2014 jumlah perkara yang masuk di pengadilan agama sejumlah 41 perkara semuanya tidak dapat dimediasi oleh pengadilan agama Gorontalo sehingga belum mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka secara sederhana dari eksploitasi eksistensi pranata mediasi, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini yang diformulasikan pada judul : “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Warisan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo “. B. METODE PENELITIAN Penelitian Mengenai persoalan perkara warisan termaksud pada jenis penelitian Normative .adapun tekhnik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penomenologis.Penggunaan penomenologis dimaksudkan agar peneliti dapat memahami dan menyadari sepenuhnya tentang arah suatu peristiwa serta kaitannya dengan orang –orang dalam situasi tertentu. Dalam hal ini diamati adalah mediator yang pada kantor Pengadilan Agama Kota Gorontalo. C.PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Gorontalo bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No.121 Kota Gorontalo yang terletak di antara 0º28’17” Lintang Utara dan 122º Bujur Timur yang berlokasi di ibu kota Provinsi Gorontalo. Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 5

Pengadilan Agama Gorontalo adalah Pengadilan Agama Kelas I B yang memiliki yurisdiksi Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari 26 Kecamatan dan 203 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk ± 296.225 jiwa dan 96 % nya adalah beragama Islam Kantor Pengadilan Agama Gorontalo berstatus Hak Pakai sesuai sertipikat No.67/Wumialo atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI dibangun di atas tanah seluas 567 M2 dengan ukuran bangunan 327 M2. Pengadilan Agama Kota Gorontalo merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan ummat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Peradilan agama hendak menegakkan subtansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan ummat Islam. 4.2 Efektifitas Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Pengadilan Agama Gorontalo, sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman bertugas dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam. Di samping itu dalam pasal 25 A Undang-undang nomor 3 tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Kota Gorontalo adalah merupakan implementasi dari kebijakan Direktorat Jendral Peradilan agama (Dirjen Badlag), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya Dalam usaha mendamaikan para pihak, masing-masing hakim telah melakukan cara-cara pendekatan tersendiri dengan melihat keadaan perkara dan kondisi maupun budaya para pihak, misalnya dalam mendamaikan para pihak yang mau melakukan perkara warisan karena keadaan ekonomi atau karena salah satu pihak memiliki ambisi untuk menguasai harta warisan . Seorang hakim termasuk hakim mediator dalam mendamaikan para pihak harus mempunyai dan mengetahui beberapa pendekatan dalam memediasikan para pihak, seperti pendekatan psikologis, pendekatan sosial. Selain pendekatan tersebut, Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 6

juga yang terpenting adalah pendekatan agama, sebagai petunjuk bagi muslim dalam kehidupan, termasuk kehidupan berumah tangga. Syariah menjadi jalan lurus yang harus ditempuh seorang muslim, sehingga tidak ada jalan lain bagi muslim kecuali menggunakan syariah Islam sebagai hukum yang mengatur hidupnya. Dari data diatas juga dapat terlihat bahwa pada tahun 2012 terdapat 10 kasus warisan yang masuk hakim mediataor, 2 kasus dikabulkan dan diselesaikan dengan menggunakan mediasi dari 4 kasus yang diterima dan 2 kasus tersebut sudah ada putusan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo karena sudah melalui sidang Pengadilan Agama Kota Gorontalo tertanggal 15 Maret 2012 dengan nomor perkara 101 /Pdt.G/2012/PA.Gtlo, 4 diantanya dicabut dan diserahkan kepada keluarga untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena diselesaikan dengan menggunakan cara mediasi tidak tercapai. Kemudian tahun 2013 perkara warisan yang masuk sejumlah 14 kasus perkara yang bisa diselesaikan lewat mediasi hanya 3 kasus dari 4 kasus yang diterima lewat mediasi dengan putusan hakim tangal 22 Nopember 2013 dan 7 kasus dicabut karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan lagi lewat pengadilan. Tahun 2014 perkara kasus warisan yang masuk di Pengadilan Agama Kota Gorontalo menjadi 17 kasus, ini menandakan bahwa setiap tahun perkara warisan meningkat dan membuktikan akan kesadaran masyarakat untuk dapat menyelesaikan perkara lewat Pengadilan Agama Kota Gorontalo Dari 17 kasus yang masuk tersebut ada 6 kasus warisan yang diterima untuk dimediasi karena dianggap tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan dari 6 kasus tersebut hanya 3 kasus yang dikabulkan dan sudah ada putusan hakim tertanggal 18 Oktober 2014 . Mediasi merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan sengketa yang ada dalam masyarakat, hal ini berdasarkan pada pasal 9-16 UU No.2 Th 2004.25 Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan demikian jika digabungkan dengan teori efektivitas yang menyatakan bahwa “sejauh mana suatu ukuran yang menyatakan sejauh mana target yang telah tercapai”, maka efektivitas mediasi dapat diukur dari jumlah perselisihan Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 7

yang dapat diselesaikan dengan menggunakan mediasi, dari kasus yang telah masuk di Pengadilan Agama Kota Gorontalo sejumlah 41 kasus warisan mediasi pada umumnya bisa menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan perkara warisan tersebut. Adapun faktor yang dapat menunjung suatu mediasi dapat berhasil terdiri dari 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut Pasal 9 Perma Nomor 1 tahun 2008 mengatur tentang daftar mediator pada Ayat (1), bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Dari hasil pengamatan penulis bahwa ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo telah menentukan daftar mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) tersebut. Kemudian penulis mencoba melihat kualifikasi mediator pada Pasal 9 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) sebagai berikut : 1. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator. 2. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator. 3. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar, mediator pada pengadilan yang bersangkutan. 4. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. 5. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator. Pada Pasal-Pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, Hakim di Pengadilan Agama Kota Gorontalo masih ada yang belum memiliki sertifikat mediator sehingga yang dimasukkan dalam daftar mediator adalah hakim pengadilan yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan,Setiap tahun, Pengadilan Agama memperbarui dan mengevaluasinya daftar mediator, namun sejak tahun 2012 tidak ada perubahan untuk daftar-daftar nama mediator. Terdapat masih banyak hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 8

Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas. Idealnya Mahkamah Agung RI perlu membuka kesempatan yang lebih luas kepada seluruh hakim di Pengadilan Agama diseluruh Indonesia terutama di Kota Gorontalo. Hasil wawancara dengan seorang mediator Pengadilan Agama Kota Gorontalo bahwa setiap orang yang menjalankan fungsi mediator di pengadilan Agama Kota Gorontalo wajib memiliki sertifikat mediator dan ini sudah tertuang pada pasal 5 ayat 1 peraturan mahkamah agung No. 1 Tahun 2008. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan Mediasi Penyelesaikan sengketa warisan, sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu, perselisihan dapat diterima apabila: 1 Perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam lingkungan keluarga 2 Sudah diupayakan penyelesaian secara Bipartit dibuktikan dengan adanya bukti risalah perundingan. 3 Apabila persyaratan yang telah ditentukan tersebut telah dipenuhi atau memenuhi syarat maka prosedur yang harus dilakukan Pengadilan Agama Kota Gorontalo adalah: a. Menerima dan meneliti berkas perselisihan, b. Memanggil para pihak secara tertulis, c. Melaksanakan sidang mediasi, d. Meminta keterangan saksi/ahli bila diperlukan, e. Membantu membuat perjanjian bersama, f. Membuat anjuran tertulis, g. Membuat risalah penyelesaian Dari standar pelayanan publik tersebut diharapkan Pengadilan agama Kota Gorontalo dapat memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat mengenai penyelesaian sengket tentang warisan. Berdasarkan hasil wawancara pada objek penelitian, bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan mediator di Pengadilan Agama Kota Gorontalo 28 a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator. b. Mediasi berjalan efektif apabila Mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat di Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 9

persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak. Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo menyatakan bahwa perkara warisan yang ada dikantor Pengadilan Agama Kota Gorontalo sudah dianggap sangat bagus karena bisa dapat diselesaikan dengan cara mediasi dari 41 kasus perkara warisan yang masuk sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 dalam pengadilan Agama Kota Gorontalo hanya 35 % atau hanya 14 kasus yang dapat diselesaikan. Itupun sebagian diselesaikan dengan cara dikembalikan untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja dan apabila berhasil maka dari pihak Pengadilan Agama Kota Gorontalo membuat akta komparasi sekaligus dimasukan atau dimuatkan dalam putusan perkara persidangan dan ini berkekuatan yang sama dengan keputusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi. Padahal mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik Kepatuhan masyarakat juga bisa mempengaruhi suatu mediasi dalam hal penyelesaian perkara karena kepatuhan masyarakat mediasi bisa berjalan dengan lancar penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut: 30 a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak. b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan. c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 10

Kondisi psikologis para pihak juga memengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan, bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama pada faktor kejiwaan yang dapat diatasi dapat mendukung keberhasilan mediasi. c. Moral dan Kerohanian. Perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena ingin pembagian harta warisan dan bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Bagi seseorang yang takut pada murka Allah SWT tentu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang hanya mengharapkan harta warisan suami atau istri. d. Iktikad Baik Para Pihak. Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik para pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut: a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk mendapatkan warisan dengan mudah. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit. Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 11

benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi. c. Faktor Psikologis atau Kejiwaan. Kekecewaan yang sangat dalam terhadap tidak adilnya pembagian warisan seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan keluarga. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menyelesaikan secara hukum.. d. Adanya rasa malu untuk mengalah. Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Penerapan mediasi di pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa warisan sejalan dengan hukum Islam, di mana warisan akan dibagi sesuai dengan ketentuan agama islam Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa warisan gono gini membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan keluarga kedua belah pihak tetap terjaga Upaya - Upaya Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo Dalam Mengefektifkan Mediasi Dalam pasal 130 HIR, yang mana pengadilan dengan perantara Ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu hakim diharapkan dapat mendamaikan kedua belah pihak . Adapun upaya damai yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo adalah sebagai berikut 1. Menasehati dan memberikan saran-saran kepada kedua belah pihak Disini majelis diharapkan dapat mendamaikan kedua belah pihak dalam upaya damai diharapkan pula agar hakim dapat mengetahui duduk perkara guna memaksimalkan upaya damai yang dilakukan hakim,dan dalam penggunaan tata bahasa pun para hakim diharapkan mempergunakan kata-kata yang menyentuh agar dapat membuat kedua belah pihak mengurungkan niat meneruskan gugatan perkara tersebut dan kembali menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik dan damai. Disinilah peran aktif hakim sangat diharapkan guna upaya mencegah terjadinya perselisihan namun walau begitu hakim hanya sebatas memberikan saransaran dan dilarang untuk memaksakan kehendaknya 2. Menghadirkan Hakam Hakam (juru damai) digunakan guna memberdayakan asas perdamaian yang dianut pengadilan. Adapun unsur-unsur yang dapat mendorong keefektifan hakam adalah ada kemauan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara baikMarten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 12

baik, sikap dari para pihak yang tidak menginginkan posisi menang atau kalah, adanya kesadaran para pihak untuk mengikutsertakan pihak ketiga (hakam). Adapun pihak-pihak yang menjadi hakam (juru damai) biasanya adalah dari kalangan keluarga maupun kedua belah pihak karena biasanya mereka lebih mengetahui duduk perkara secara lebih gamblang mengingat kedekatan secara fisik maupun psikologi. Oleh karena itu peran merekapun sangat diharapkan guna menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak hal ini sebagaimana firman Allah : Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Maha Mengetahui. (an-Nisa : 35) 3. Melalui Mediasi Mediasi yang dilakukan oleh pengadilan berpedoman kepada: a. Sural Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No I tahun 2008 : 1. Bahwa upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas. 2. Melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majelis. 3. Apabila upaya damai ini membutuhkan waktu lama, maka pemeriksaan perkara dapat melampaui waktu maksimal yaitu ditambah 14 hari sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008. 4. Persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk Akta Perdamaian (Dading) dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang disepakati. 5. Apablia tidak berhasil, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua Pengadilan / Ketua Majelis dan pemerikasaan perkara dilanjutkan 6. Fasilitator / mediator harus netral dan imparsial, tidak boleh terpengaruh secara internal maupun ekternal, tidak berperan sebagai hakim yang menentukan salah satu benar, bukan sebagai penasehat. 7. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator / mediator. b. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi guna menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2002 tentang Mediasi yang dirasa kurang sempurna. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, menjadikan mediasi sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 13

beracara di Pengadilan dan diharapkan dapat menjadi instrumen efektif mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan. Lembaga damai (mediasi) ini dibentuk di luar Pengadilan (persidangan) yang difasilitasi oleh hakim sebagai mediator dan hakim ini ditunjuk majelis hakim. Jadi antara hakim majelis dan hakim sebagai mediator adalah berbeda. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan meskipun tugas mendamaikan itu kewajiban seorang hakim pengadilan, namun tidak menutup kemungkinan dalam proses pemeriksaannya terdapat banyak pihak yang membantu terciptanya perdamaian. Adapun cara pelaksanaan mengenai proses pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut : 1. Sambutan mediator, berisi : a. Meyakinkan para pihak yang masih ragu tentang manfaat mediasi b. Menerangkan peran mediator dan para pihak hakim c. Menerangkan tata tertib mediasi. d. Menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. e. Menegaskan bahwa mediator tidak berpihak kepada salah satu peserta mediasi f. Mengajak para pihak untuk taat pada tata tertib mediasi dalam sambutan, seorang mediator harus menghindari sikap-sikap yang menunjukkan keberpihakan, menghina atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap salah satu pihak. 2. Presentasi para pihak Para pihak mempresentasikan concern mereka terhadap mediasi. Presentasi ini biasanya dimulai oleh penggugat, akan tetapi ini bukan harga mati dalam kondisi tertentu dapat dibalik dalam presentasi ini biasanya para pihak langsung mengemukakan konsep mereka tentang perdamaian 3. Identifikasi masalah Dalam mengidentifikasikan masalah. perlu diingat untuk masalah yang telah disepakati sebaiknya tidak perlu didiskusikan lagi untuk masalah- masalah yang belum disepakati, masalah tersebut didefinisikan dan diurutkan sehingga tersusun suatu daftar persoalan yang masih diperselisihkan untuk menjadi agenda perundingan selanjutnya. 4. Negosiasi Dalam negosiasi ini ada dua model yang dapat diterpkan. Pertama, para pihak bicara langsung satu sama lain. Disini mediator hanya berperan untuk menjaga urutan bicara, mencatat kesepahaman dan sesekali mengintervensi dan membantu Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 14

proses komunikasi. Kedua, mediator mengatur suluruh arah pembicaraan,mengatur pertanyaan kepada para pihak dan terkadang memberi tawaran solusi. 5. Pertemuan terpisah Pertemuan terpisah ini biasanya diadakan untuk menggali hal-hal yang belum diungkapkan terhadap point-point yang belum disepakati atau menemui jalan buntu sehingga apa yang menjadi alasan dan kekhawatiran masing - masing dapat digali untuk dicarikan jalan keluarnya sampai tercapai suatu kesepakatan. 6. Membuat kesepakatan Setelah mengadakan pertemuan terpisah, kedua belah pihak dikumpulkan kembali untuk mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta yang ditandatangani pihak-pihak vang berperkara. 7. Penutup Dalam Sidang Mediasi Dalam sesi ini biasanya mediator memberikan komentar kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan terbaik mereka dan menyarankan untuk melaksanakan kesepakatan dengan baik. Setelah itu ditandatangani, mediator melapor kepada majelis hakim dan maje'is hakim menetapkan persidangan untuk membacakan putusan yang menghukum para pihak untuk menaati kesepakatan tersebut. Adapun peranan hakim disini menjadi penting jika kita memaknainya sebagai seorang mediator yang mana tentunya hakim berada di tengah-tengah pihak yang bermasalah ia tidak memihak dan tidak mewakili satu di antara mereka. Terkadang pihak yang bermasalah sudah sulit didamaikan hal ini diperparah lagi dengan tipikal masyarakat kita sebagai "masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan". Oleh karena itu hakim selaku mediator memiliki peran yang sangat penting dengan kemampuan profesionalnya ditunjang lagi kewibawaannya yang timbul dari sifat arif dan bijaksana selaku seorang hakim diharapkan akan akan membawa para pihak pada suatu alam penyadaran beliau masalah sebuah pertarungan untuk dimenangkan akan tetapi untuk diselesaikan 4. Penundaan sidang Penundaan persidangan dilakukan guna memberikan waktu kepada para pihak yang berperkara agar dapat memikirkan kembali mengenai gugatan yang mereka ajukan meskipun penundaan sidang ini bertentangan dengan asas Pengadilan Agama yaitu asas cepat dan biaya ringan, namun hal seperti ini dilakukan hakim dalan upaya menciptakan perdamaian.


D. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Klas I B mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mencangkup beberapa tahapan dalam proses mediasi seperti tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Upaya yang dilakukan olej Pengadilan agama kota Gorontalo dalam mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara warisan yaitu 1. memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa 2. Diharapkan hakim mediator menggunakan kata-kata yang menyentuh agar dapat membuat kedua belapihak mengurungkan niat untuk berdamai. 3. Bahwa upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal tidak sekedar pormalitas. 2. Saran a. Mahkamah Agung dapat merealisasikan akan fasilitas pendukung keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan seperti ruang khusus untuk mediasi, mengingat keberhasilan proses mediasi sebagai instrument untuk mengurangi perkara di pengadilan terkendala disebabkan kurangnya fasilitas. b. Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan mediasi di daerah juga perlu di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengingat keterbatasan tenaga mediator yang professional. Sehingga dapat Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 16

mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan mediasi. c. Para pihak harus memperjuangkan budaya musyawarah secara rasional untuk

bisa

dipergunakan

sebagai

penyelesaian

sengketa,

jangan

menganggap sebagai iven saja, tapi harus ada usaha menggerakan motivasi bahwa budaya mampu menyelesaikan sengketa melalui pendekatan jalur non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku : Abdul Ghopur Anshori , 2002 Hukum Kewarisaan Islam DiIndonesia, Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UI, Yogyakarta, Ahmad Rofiq, MA 2001, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, Gama Media , Yogyakarta Abdul wahid, 2009, hokum kewarisan islam sebagai pembaruan hukum positif di indenesia. edisi pertama cetakan pertama penerbit sinargrafika soetojo pramirohamijojo, 2000. hukum waris kodifikasi. Erlangga University Surabaya. Otje Salman. 2002, Hukum waris islam. Bandung. Cetakan pertama penerbit rafika aditama Badriah Harun, 2009, panduan praktis pembagian warisan. Cetakan pertama penerbit pustaka yustisa D.Y Witanto, 2008, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 24 Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 17

Edi As Adi, 2012, Hukum Acara Perdata Dalam Persfektif Mediasi (ADR) Edisi Pertama Cetakan Pertama Penerbit Graha Ilmu Efendi Perangin, 1997, Hukum Waris Edisi Ke dua Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Fence M. Wantu, Mutia Cherawati, Suwitno Y. Imran, 2010 Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata Cetakan Pertama April Muchith A. Karim 2010, Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat islam Di Indonesia M. Rasyid Arimun, 1988 hukum waris adat dan yurisprusdensi di jakarta M. Yahya Harahap, 2008 Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet.VII, Jakarta: Sinar Grafika Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet XIII. Bandung: Remaja Rosdakarya Roihan A. Rasyid, 2006, Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Baru Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi penyelesaian sengketa Melalui Pendekatan mufakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Zainudin Ali, 2008 Pelaksana Hukum Waris Di Indonesia Di terbitkan Oleh Sinar Grafika Jl. Jarwo Raya No. 18 Jakarta

Wawancara : Wawancara dengan Dra. Medang, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Gorontalo pada tanggal 25 Maret 2015 Wawancara dengan Burhanudin Mokodompit, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Gorontalo pada tanggal 25 Maret 2015 Jurnal : L. SUMRAN, 2013, Jurnal ilmiah Penyelesaian sengketa waris malwaris melalui upaya Mediasi di desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Marten Rahman*271411056**Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**Hj Mutia CH Thalib SH, M. Hum** Dolot Alhasni Bakung SH,MH.** Page 18

Skripsi : Muhamad Hasan Muaziz, 2013 Skripsi, Efektivitas mediasi sebagai upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fakultas hukum Universitas Negeri Semarang Mutia Sari Mustakim, Efektifitas Mediasi Dalam Penceraian di Pengadilan Agama Maros, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Makasar, 2015 Risma Damayanti Salam, 2013 Skripsi Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut kompilasi hukum islam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Internet : Cristoper W. More Op.cit Dalam Anthony H. J Dorcey. Susiainabilly Governance Surfing The Waves Of Transformation : Http://tonydorcey.ca/thirwaves Laurence Boulle, Op.cit, http://lawcommissionfindia.nic.in/adr_contVjustice_lahoti_Address.pdf Rifa’I M, 1978 Ilmu Fiqih Islam Lengkap Semarang Penerbit PT Karya Toha Putra Http://media.isnet.org/islam/waris diakases tgl 17 Februari 2014 www.google.co.id www.pa.gtlo.go.id


Marten Rahman* **Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalo**hj Mutia CH Thalib SH, M

Recommend Documents

Marten Rahman* Efektivitas Mediasi di dalam perkara warisan di pengadilan agama di kota gorontalohj Mutia CH Thalib SH, M