MANUAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI KODE DOKUMEN
:
UN21.1.SPMI.0006.KEU.003
REVISI
:
0
TANGGAL
:
22 juli 2015
DIAJUKAN OLEH
:
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
DIKENDALIKAN OLEH
:
DISETUJUI OLEH
:
Darliyati, S.Pd Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan
Drs. Akhyaruddin, M.Hum Dekan
Prof. Dr. M. Rusdi, M.Sc
Tujuan Sebagai panduan dalam pemberian persetujuan terkait dengan pencairan dana perjalanan dinas keluar kota/kantor untuk melakukan kegiatan dinas oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan FKIP Universitas Jambi.
Ruang Lingkup 1. Berlaku untuk civitas akademika yang melakukan perjalanan dinas keluar kota/kantor untuk melakukan kegiatan dinas dilingkungan FKIP Universitas Jambi. 2. Pihak-pihak dilingkungan FKIP yang terkait dengan pencairan dana untuk perjalanan dinas. 3. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan biaya perjalananan dinas. Definisi 1. Perjalanan dinas ialah Pegawai yang diundang oleh instansi terkait dan atau yang ditunjuk oleh Dekanat untuk menghadiri undangan sesuai dengan Tupoksi. 2. Fakultas yang dimaksud adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNJA 3. Rencana Permintaan Dana adalah daftar rincian usulan permintaan dana yang diuraikan berdasarkan MAK dengan memasukkan harga satuan dan volume yang dibutuhkan. 4. Wakil Dekan II adalah membantu Dekan dalam Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dalam kaitannya dengan honorarium akademik bertugas mengatur dan mengendalikan cash flow anggaran fakultas agar terdapat keseimbangan yang proporsional untuk meningkatkan kinerja fakultas. 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FKIP adalah wakil Dekan II yang ditugaskan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan belanja anggaran PNBP FKIP Universitas Jambi. 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Universitas untuk melaksanakan pembayaran dilingkungan FKIP kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 7. Surat Pertanggungan Jawab (SPJ) adalah laporan pertanggungan jawaban uang persediaan yang dibuat bendahara pengeluaran atas pengeluaran/belanja dan dilampiri dengan buktibukti belanja yang sah. 8. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran. Dokumen terkait/form/rekaman mutu a. Proposal Rencana Kegiatan (UN21.1.SPMI.0006.KEU.003.1) b. Lembar Disposisi Persetujuan Pencairan Dana (UN21.1.SPMI.0006.KEU.003.2) c. Rencana Permintaan Dana (UN21.1.SPMI.0006.KEU.003.3)
Rujukan: 1. 2. 3. 4. 5. 4. 5. 6.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara. UU No.20 Tahun Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara; Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas; Peraturan Menteri Keuangan No.53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015.
Garis Besar Prosedur Pencairan Dana Perjalanan Dinas 1. Pegawai yang menerima undangan dari instansi terkait atau perintah dari Dekanat mengajukan permintaan dana untuk keperluan perjalanan dinas ke tempat yang telah ditentukan. 2. Dekan memberikan persetujuan tertulis dalam Lembar Disposisi kepada pegawai yang bersangkutan untuk melakukan perjalanan dinas dan menyerahkan kepada Wakil Dekan II/PPK mengatur teknis pencairan dananya. 3. Wakil Dekan II/PPK melakukan justifikasi terhadap dana yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Wakil Dekan II/PPK meneruskan diposisi Dekan kepada Kabag Umum untuk menerbitkan surat tugas kepada pegawai yang melakukan perjalannan dinas. 5. Surat Tugas dan Blanko SPPD diterima Pegawai yang akan berangkat. 6. Pegawai meminta Uang Muka Kerja kepada BPP. 7. Setelah kembali pegawai menyerahkan seluruh dokumen kepada petugas 8. BPP membayarkan sisa dana perjalanan dinas
Bagan Alir Pencairan Dana Perjalanan Dinas Mulai
Membuat Surat Permohonan Keberangkatan( 15 menit)
Surat Permohonan
Persetujuan Keberangkatan 5 menit
Lembar Disposisi
Mengecek alokasi dana, verifikasi usulan dana (30 menit)
Lembar Disposisi
Bag.Kepegawaian
Menerbitkan Surat Tugas dan SPPD (30 menit)
Surat Tugas, SPPD
Bendahara PP
Memberikan Dana UMK(20 menit)
Uang, Kwitansi
Pegawai ybs
Menyerahkan bukti & laporan perjalanan dinas (1 jam)
Bukti & Laporan perjalanan dinas
Memberikan Sisa Dana Perjalanan Dinas (1 jam)
Uang, Kwitansi
Pegawai ybs
Dekan
Pejabat PK
Bendahara PP
Selesai
