MANAJEMEN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT) ORANG ASING DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA CILEGON

MANAJEMEN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT) ORANG ASING DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA CILEGON SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Porgram Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh Suheni NIM 6661121867

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, Oktober 2016

ABSTRAK Suheni. 6661121867. 2016. Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I :Ipah Ema Jumiati, M.Si dan Pembimbing II: Yeni Widyastuti, M.Si. Penelitian ini mengenai Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tingga (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Masalah penelitian ini ialah belum seluruhnya Orang Asing melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon perihal dokumen kependudukan Orang Asing. Penelitian ini menggunakan teori Aktivitas Manajemen Pelayanan dari Moenir: menetapkan sasaran, menetapkan cara yang tepat, melaksanakan pekerjaan, mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan, mengevaluasi pelaksanaan tugas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing sudah optimal. Pada aktivitas menetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah menetapkan sasaran yang tepat dalam menyelenggarakan sosialisasi Orang Asing. Pada aktivitas menentukan Cara yang tepat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah memilih prosedur yang baik dalam melakukan pelayanan SKTT Orang Asing. Namun, pada pelaksanaan pekerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon belum menerapkan pemotretan dan perekaman data Orang Asing secara langsung. Kemudian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sering melakukan sosialisasi Orang Asing yang juga tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) sosialisasi tersebut dilakukan sekali dalam setahun. Pada pengendalian dan proses pelayanan pembuatan SKTT yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah baik karena sesuai batas penyelesaian. Pada evaluasi pekerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu melakukan evaluasi satu tahun sekali. Saran dalam penelitian ini agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat melakukan perekaman data dan pemotretan Orang Asing secara langsung. Kata Kunci : Manajemen Pelayanan, Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Orang Asing

iii

ABSTRACT Suheni. 6661121867. 2016. Services Management On Population Document of Temporary Residential Card in Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1st Supervisor: Ipah Ema Jumiati, M.Si and 2nd Supervisor Yeni Widyastuti, M.Si. This study of Management Services of Document Population Temporary Residentia Card in Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. The research problem is not entirely foreigner report to the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon residence documents concerning the Foreigner. Researched used theory Management Activity of Moenir: Set goals, Assign appropriate manner, Carrying out the work, Controlling the activities and service processes, Evaluation of job and execution of tasks. The method used is descriptive method with qualitative approach. The results of this research is management services of document population temporary residential card in Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon is optimal. In the activity set the goal of the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon has set the right targets in the organized socialization Foreigners. In determining the activity right way the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon has chosen a good procedure in the services SKTT Foreigners. However, the execution of the work, the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon have yet to implement the shooting and recording of data directly Foreigners. Then, the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil often socialize Foreigners who also joined the TIMPORA (Supervisory Team Foreigners) socialization is done at least 1 (one) year. In control and service processes of making SKTT conducted by the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon is good because it never exceeded the limit settlement. On the job evaluation, Office of Population and Civil Registration always make the evaluation once a year so that the barriers that occur can be learned from being repeated. The recommedationof this reaserch that the Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon can registration perform data recording and shooting foreigners directly. Keywords: Foreigners , Management Services, Temporary Residential Card.

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahannya, yang semata-mata muncul karena keterbatasan wawasan penulis. Untuk itu, demi kesempurnaaan skripsi ini, dengan senang hati penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari pembaca sepenuhnya guna membangun yang dapat memberikan input kepada penulis untuk dapat membuat karya tulis selanjutnya yang lebih baik lagi. Skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materil demi kelancaran skripsi ini. Untuk itu tepat kiranya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

v

3. Ibu Listyaningsih, S.Sos, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. 4. Bapak Riswanda, Ph.D., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. 5. Ibu Ipah Ema Jumiati, M.Si., Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan segala bimbingan, motivasi, penghargaan maupun dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. Saya ucapakan terima kasih banyak. 6. Ibu Yeni Widyastuti, S.Sos, M.Si., Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan segala bimbingan, motivasi, penghargaan maupun dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. Saya ucapakan terima kasih banyak. 7. Bapak Juliannes Cadith, M.Si., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari semester awal perkulihan sampai sekarang. 8. Bapak

Drs.

Kusmajaya,

Kepala

Bidang

Kependudukan

di

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. 9. Ibu Erra Yusnita, S.Pd., MM., Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. 10. Bapak Rendi Ferlino, S.H., Kepala Sub Bagian Informasi di Kantor Imigrasi Kota Cilegon. vi

11. Bapak Suparman, S.H., Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon. 12. Bapak Deden Suhendar, Asisten Manager HRM (Human Resource Management) PT. Krakatau Posco. 13. Bapak Khadafi, Pegawai Bagian HRD (Human Resource Development) PT. Indorama. 14. Ibu Magfiroh, Staff Administrasi PT. Sankyu Indonesia. 15. Kepada Kedua Orang tua ku yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan yang diberikan baik bersifat moril maupun materil. Saya ucapakan terima kasih sedalam-dalamnya. Dengan dukungan kalian sangat begitu berarti bagi saya sampai kapan pun. 16. Kepada teman dekat saya Agil Wahyu Syah Putra yang memberikan semangat serta motivasi juga sangat membantu saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 17. Kepada sahabat-sahabat saya, Mega Agustiani, Fani Andiani, Lidia Novita Sari, Rafatia Nuraini dan Faisal Siregar yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta bantuan kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. 18. Untuk sahabat-sahabat saya, Rosdiana, Mareta Dias, Putri Kusuma, Dina Prastyani, Sukriyandi, dan Laurensius Nanda Bhima Setiawan yang selalu membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

vii

19. Untuk teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2012 khususnya teman-teman kelas B. Wahyu Nugara, Kiki Atim, Adji Rahmat, Andika Pratama, Evi Revita, Santi Nurmayanti, Sinta Rahmayanti, Windha Sri Harnita, Surya Cita, Fauziyah Ulya, Frisca, Mey Gita, Gina, Mirza, Vina Noer, Eka Wisnu, Umam, Yudhi, Deo Hasiholan, dan lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu disini. Selama 4 tahun telah banyak mengisi cerita serta saling membantu dalam perkuliahan. 20. Keluarga KKM kelompok 04 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara untuk waktu sebulan yang sangat berarti dan memberikan makna. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya dan dapat menambah wawasan bagi mereka yang membacanya.

Serang, 27 September 2016

Suheni NIM: 6661121867

viii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................................. i LEMBAR PERSETUJUAN........................................................................................ ii LEMBAR PENGESAHAN .. ..................................................................................... iii ABSTRAK .................................................................................................................. iv KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi DAFTAR ISI .............................................................................................................. ix DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xiv DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. xv BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1 1.2 Identifikasi Masalah ....................................................................................... 13 1.3 Batasan Masalah ............................................................................................. 14 1.4 Rumusan Masalah ........................................................................................... 14 1.5 Tujuan Penelitian ............................................................................................ 15 1.6 Manfaat Penelitian .......................................................................................... 15 BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN ASUMSI DASAR .. 17 2.1 Deskripsi Teori ................................................................................................ 17 2.1.1 Pengertian Manajemen .......................................................................... 17

ix

2.1.1.1 New Public Management ................................................................. 23 2.1.2 Teori Pelayanan Publik .......................................................................... 26 2.1.2.1 New Publik Service.......................................................................... 36 2.1.3 Pengertian Orang Asing dan Izin Tinggal .............................................. 38 2.1.4 Dokumen Kependudukan ...................................................................... 39 2.1.4.1 Kewajiban Orang Asing ................................................................... 40 2.2 Penelitian Terdahulu ........................................................................................ 41 2.3 Kerangka Berpikir ........................................................................................... 45 2.4 Asumsi Dasar ................................................................................................... 47 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .................................................................. 48 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ................................................................. 48 3.2 Fokus Penelitian ............................................................................................. 49 3.3 Lokasi Penelitian ............................................................................................ 49 3.4 Variabel Penelitian / Fenomena Yang Diamati .............................................. 49 3.4.1 Definisi Konsep ..................................................................................... 49 3.4.2 Definisi Operasional .............................................................................. 51 3.5 Instrumen Penelitian ....................................................................................... 52 3.6 Informan Penelitian ......................................................................................... 55 3.7 Teknik Pengumpulan Data ............................................................................. 57 3.8 Teknik Analisis Data ...................................................................................... 62 3.8.1 Reduksi Data .......................................................................................... 63 3.8.2 Penyajian Data ....................................................................................... 65 x

3.8.3 Verifikasi/Penarikan Kesimpulan .......................................................... 66 3.9 Uji Keabsahan Data ........................................................................................ 67 3.10 Jadwal Penelitian .......................................................................................... 69 BAB IV PEMBAHASAN .......................................................................................... 71 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ............................................................................. 71 4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon ............................................................ 71 4.1.2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon ......................... 74 4.2 Deskripsi Data Penelitian ................................................................................ 89 4.3 Deskripsi Hasil Penelitian ............................................................................... 97 4.3.1 Aktivitas Menetapkan Sasaran ............................................................. 101 4.3.2 Menetapkan Cara yang Tepat ............................................................... 105 4.3.3 Melaksanakan Pekerjaan ...................................................................... 113 4.3.4 Mengendalikan Kegiatan dan Proses Pelayanan .................................. 134 4.3.5 Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas dan Pekerjaan ................................ 139 4.4 Pembahasan .................................................................................................... 143 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 158 5.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 158 5.2 Saran ............................................................................................................... 159 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 161

xi

DAFTAR TABEL Halaman 1.1

Data Rekapitulasi Penerbitan SKTT Tahun 2015 ......................................... 5

1.2

Data Penerbitan SKTT Perkecamatan Tahun 2015 ....................................... 6

1.3

Data Penerbitan SKTT Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2015 ........... 7

3.1

Definisi Operasional Penelitian ................................................................... 45

3.2 Informan Penelitian ..................................................................................... 49 3.3 Pedoman Wawancara .................................................................................. 51 3.4

Jadwal Penelitian ......................................................................................... 60

4.1

Keterangan Informan .................................................................................... 96

4.2

Jumlah SKTT yang Diterbitkan Berdasarkan Perusahaan .......................... 152

xii

DAFTAR GAMBAR Halaman 2.1

Kerangka Berpikir ....................................................................................... 40

3.1

Komponen Analisis Data ............................................................................. 53

4.1

Peta Wilayah Kota Cilegon .......................................................................... 73

4.2

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 88

4.3

Flowchart Prosedur Dokumen Perizinan PT. Krakatau Posco .................... 111

4.4

Banner yang disosialisasikan ke Perusahaan............................................... 115

4.5

Banner yang dipasang oleh PT. Krakatau Posco ......................................... 116

xiii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Lampiran 4 Pedoman Umum Wawancara Lampiran 5 Koding Data Lampiran 6 Struktur Orgnisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Lampiran 7 Daftar Informan Penelitian Lampiran 8 Member Check Lampiran 9 Data Pendukung Mengenai Dokumen Kependudukan SKTT Orang Asing Lampiran 10 Catatan Bimbingan Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian Lampiran 12 Daftar Riwayat (Curricullum Vitae) Peneliti

xiv

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Salah satu fungsi utama pemerintahan adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah maupun dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik menarik untuk dicermati karena kegiatannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang terkait dengan kepentingan publik. Orientasi kegiatannya adalah barang-barang publik dan pelayanan publik sehingga dalam dinamika kehidupan, masyarakat yang bertindak selaku konsumen akan berhubungan atau terkait dengan kegiatan pelayanan publik. Selain itu perlu diketahui bersama bahwa sumber dana kegiatan pelayanan publik berasal dari masyarakat melalui pajak sehingga wajar apabila masyarakat mengharapkan adanya pelayanan yang baik dan berkualitas. Dewasa ini masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah

adalah

pelayanan

administrasi

kependudukan.

Administrasi

kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,

1

2

Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi

kependudukan

sebagai

suatu

sistem

diharapkan

dapat

diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Perpindahan penduduk dalam wilayah RI maupun ke dan dari luar negeri merupakan Hak Asasi Manusia (sesuai amanat UUD RI 45 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Apalagi di era globalisasi yang menyebabkan meningkatkannya arus pindah datang penduduk antar negara. Terlebih lagi mengingat persiapan pemberlakuan Pasar Tunggal Asean pada 2015 yang menjadikan kawasan Indonesia sebagai basis produksi dan pasar tunggal. Indonesia pasti sudah memersiapkan diri untuk menyongsong era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tersebut serta merancang skema yang dianggap paling menguntungkan bagi perekonomian nasional. Dengan adanya MEA, akan semakin membuka peluang bagi para Warga Negara Asing untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian di Indonesia, yang membuat WNA tersebut menetap di Indonesia baik dalam waktu yang sebentar maupun dalam kurun waktu yang lama. Peristiwa kependudukan antara lain seperti pindah datang antar negara dan perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap merupakan

3

kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.Perpindahan penduduk tersebut telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 yang merupakan hasil perubahan dari undang-undang terdahulu UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.Selain itu, orang masuk dan keluar wilayah Indonesia juga diatur dari sisi keimigrasian yaitu UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Seperti halnya di Kota Cilegon yang merupakan salah satu kota industri yang berada di provinsi Banten. Perkembangan Kota Cilegon yang cepat memicu peningkatan pusat keramaian. Terlebih lagi terdapat beberapa objek vital negara yang berada di Kota Cilegon, antara lain, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, dan, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant. Belum lagi semakin berkembangnya aktivitas kegiatan industri di Kota Cilegon yang juga merupakan lapangan pekerjaan kedua yang banyak digeluti oleh penduduk, yakni sekitar 24,68 % atau sebesar 29.755 tenaga kerja, terlebih lagi setelah terbentuknya PT. Krakatau Posco, PT. Indorama dan PT. Indoferro menyebabkan Kota Cilegon menjadi salah satu kota Industri yang kian makin banyak memperkerjakan orag asing khususnya WNA asal Korea dan China. (sumber dari Wikipedia bahasa Indonesia diakses pada tanggal 20 Desember 2015). Kondisi inilah yang menjadikan banyaknya orang asing yang berdatangan ke kota ini untuk keperluan pekerjaan atau bahkan hanya sekedar untuk berkunjung. Namun, seiring dengan berdatangan Orang Asing dari berbagai

4

negara ke Kota Cilegon, rentan terjadinya kasus penyelundupan Orang Asing. Penyelundupan ini maksudnya ialah Orang Asing yang secara ilegal datang, dan berdomisili bahkan bekerja di Kota Cilegon. Untuk menangani dan mencegah hal yang demikian, Terkait dengan masalah tersebut, keberadaaan institusi berupa Tim Pengawasan Orang Asing di Cilegon sangat dibutuhkan. Karena, hal ini merupakan amanat konstitusi dalam rangka terkoordinasinya pegawasan orang asing di daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 193 Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dibentuk hingga ke tingkat daerah yakni kabupaten/ kota dan kecamatan. TIMPORA ini beranggotakan dari badan-badan terkait seperti ; Imigrasi, Kepolisian, Kejaksanaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kodim, Kesbang dan Linmas, Dinas ketenagakerjaan dan juga Dinas Pariwisata. Selain itu, arus pindah datang orang asing tersebut menjadi peristiwa kependudukan di Indonesia begitupula di Kota Cilegon. Orang asing yang memiliki keperluan pekerjaan di kota ini wajib untuk melakukan pendaftaran kependudukan di kantor imigrasi untuk didata dan dibuatkannya dokumen kependudukannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Berbagai pelayanan mengenai penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon antara lain: a. Pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi; biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kepndudukan. b. Pelayanan pencatatan sipil, yang meliputi dokumen pencatatan sipil, dan c.

5

Pelayanan data dan informasi kependudukan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon juga melakukan pelayanan dokumen kependudukan kepada orang asing yang datang untung menetap di Kota Cilegon hal itu juga merupakan salah satu tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Jenis pelayanan dokumen kependudukan bagi Orang Asing yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, meliputi ; Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Kartu Keluarga WNA, Kartu Tanda Penduduk WNA, Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri, Surat Keterangan datang dari Luar Negeri. Dalam hal ini penelitian lebih fokus kepada dokumen kependudukan mengenai Surat Keterangan tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing, karena terkait dengan banyaknya tenaga kerja Orang Asing yang juga berdomisili di Kota Cilegon, apakah semuanya terdaftar dari segi kependudukannya atau tidak. Dalam artian seluruh Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon wajib mendaftarkan dirinya untuk diterbitkannya SKTT. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, setiap tahunnya banyak Warga Negara Asing yang mendaftarkan diri untuk dibuatkannya Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon dan yang telah memiliki Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang sebelumnya dibuat di kantor imigrasi. Bagi Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon memiliki Keterangan Izin Tinggal Menetap (KITAP) akan diterbitkan KTP. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan

6

Sipil Kota Cilegon mengenai penerbitan SKTT berdasarkan kewarganegaraan dan rekapitulasi penerbitan SKTT adalah sebagai berikut : Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerbitan SKTT Tahun 2015 (per desember 2015) No 1 2 3 4

Bulan Januari Februari Maret April – Desember TOTAL

Jumlah 109 56 47 642 854

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015) Berdasarkan tabel 1.1 di atas yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon yang telah tertera di atas bisa dilihat bahwa penerbitan SKTT Orang Asing di Kota Cilegon pada per Desember 2015 berjumlah 854 SKTT Orang Asing. Jumlah SKTT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon setiap bulannya tidak sama jumlahnya. Seperti contoh pada bulan Januari jumlah SKTT Orang Asing yang diterbitkan berjumlah 109 SKTT, kemudian pada bulan Februari menurun menjadi 56 SKTT. Dan pada bulan Maret kembali kembali

menurun menjadi 47 SKTT. Hal ini karena

datangnya Orang Asing ke Kota Cilegon rata-rata dengan alasan untuk urusan pekerjaan.

7

Tabel 1.2 Data Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Per Kecamatan Tahun 2015 Kecamatan

Kelurahan Cibeber Kedaleman

Cibeber Jumlah Cilegon Citangkil

Bendungan Ciwedus Ciwaduk Citangkil

3 47 2

Warnasari

10

Kebon dalem

12 22

Jumlah

Jumlah Purwakarta

Ramanuju Kotabumi Jumlah

Ciwandan

Gunung Sugih Kepuh

Jumlah Grogol Jumlah

Jombang

Jumlah Pulomerak

SKTT 6 261 267 43 1

3 180 205 79 78 159

Gerem

3

Kotasari

35

Gedong Dalem Jombang Wetan Masigit Panggungrawi Sukmajaya

38 4 6 58 9 5

Lebak Gede Suralaya

Jumlah Total SKTT Per Desember 2015

82 42 2 44 854

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015) Sedangkan, pada tabel 1.2 di atas merupakan data rekapitulasi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang telah diterbitkan di tiaptiap Kecamatan dan Kelurahan yang ditinggali oleh Orang Asing selama mereka tinggal sementara di Kota Cilegon yang totalnya terdapat 854 SKTT Orang Asing yang telah diterbitkan. Hal ini tentu mempermudah pihak Dinas Kependudukan

8

dan Catatan Sipil Kota Cilegon mengetahui keberadaan Orang Asing yang tinggal di Kota Cilegon. Informasi ini didapat berdasarkan hasil wawancara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon bersama salah satu narasumber yaitu bapak Kusmajaya yang merupakan Kabid Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Tabel 1.3 Jumlah SKTT Yang Diterbitkan Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2015 (Per 27 Maret 2015) Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8

Kewarganegaraan Amerika China Filipina India Jepang Korea Selatan Malaysia Turki JUMLAH

Jumlah 1 48 3 13 2 122 2 1 212

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015) Berdasarkan Tabel 1.3 di atas yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon mengenai Jumlah Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing berdasarkan kewarganegaraannya bahwa Jumlah SKTT paling banyak diterbitkan didominasi oleh Orang Asing yang berkebangsaan Korea Selatan dengan jumlah 122. Hal ini disebabkan karena semakin berkembang pesatnya dunia perindustrian di Kota Cilegon. Terlebih lagi adanya PT. Krakatau Posco yang membuat warga asing Korea berdatangan ke Kota Cilegon untuk bekerja di PT. Krakatau Posco. Dari data yang diperoleh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, para Orang Asing yang tinggal sementara di Kota Cilegon selain bekerja di pabrik juga beberapa diantaranya

9

bekerja sebagai guru kursus bahasa Asing dan ada juga orang asing yang datang hanya untuk berlibur. Orang Asing yang datang untuk keperluan pekerjaan biasanya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Hal ini dilihat dari data Statistik Izin tinggal terbatas yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kota Cilegon. Dengan berkembang pesatnya arus pindah datang penduduk antar negara di Kota Cilegon, membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon lebih

meningkatkan

pelayanan

dalam

melakukan

penerbitan

dokumen

kependudukan Orang Asing. Namun, nampaknya hal tersebut rupanya masih menjadi momok yang masih belum terwujud dikarenakan pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon masih terganjal oleh beberapa hambatan. Hal ini terlihat dari : Pertama, Dari data yang diperoleh melalui wawancara bersama bapak Kusmajaya yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada 14 Mei 2015, beliau merupakan Kabid Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, jumlah orang asing yang berdatangan untuk tinggal di Kota Cilegon lebih banyak daripada data yang didapat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Beberapa diantara Orang Asing yang tinggal di Kota Cilegon yang telah memiliki Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang didapat dari kantor Imigran belum

mendaftarkan

diri

untuk

diproses

data

kependudukannya

dan

diterbitkannya SKTT dan identitas lainnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Hal ini dikarenakan belum seluruhnya perusahaan/agen Orang Asing yang melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perihal dokumen

10

kependudukan asing. Sehingga ini menjadi salah satu permasalahaan dalam pendataan Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraam Administrasi Kependudukan, setiap Warga Negara Asing yang pindah datang dan memiliki KITAS tetapi tidak melaporkan diri dan melampaui batas waktu pelaporan kependudukan maka akan dikenai sanksi administratif sebesar Rp. 2.000.000,-. Dan apabila terdapat perusahaan yang didapati tidak melaporkan tenaga kerja asing yang memiliki KITAS selain Per WNA diberi sanksi Administratif, perusahaan tersebut juga diberi peringatan sebelum dimasukan ke daftar hitam oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilegon. Sebagai contoh, menurut hasil wawancara terbaru yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Kusmajaya yang merupakan Kabid Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada 21 Januari 2016 telah diketahui ketika dilakukannya Sidak ke beberapa perusahaan seperti PT. Indoferro telah diketahui bahwa dari 49 tenaga asing yang dipekerjakan di perusahaan tersebut, hanya 10 orang yang memiliki SKTT, sisanya belum memiliki. Selain itu, PT Semen Merah putih diketahui seluruh tenaga asing yang bekerja di perusahaan tersebut belum ada yang memiliki SKTT. Selain itu menurut data yang didapat oleh peneliti dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilegon, bahwa jumlah SKTT yang diterbitkan terbanyak per 7 Desember 2015 ialah dari perusahaan PT. Krakatau Posco sebanyak 198 SKTT yang telah diterbitkan dan PT. Indorama sebanyak 107 SKTT yang telah diterbitkan.

11

Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon kepada perusahan/agen orang asing, dan juga koordinasi yang kurang sehingga membuat permasalahan ini terjadi. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk lebih memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan yang banyak memperkerjakan Orang Asing mengenai Izin Tinggal Terbatas, Dokumen Kependudukan serta pengawasan yang akan diberikan kepada Orang Asing tersebut ketika Orang Asing tinggal di kota Cilegon. Terkait dengan sosialisasi Orang Asing ini beberapa instansi yang terlibat ialah Kantor Imigrasi kota Cilegon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilegon, Kepolisian, Dinas Ketenagakerjaan kota Cilegon dan juga Badan Kesbang dan Linmas. Sosialisasi pendataan tersebut dilakukan rutin setiap satu tahun sekali, namun pada tahun 2015 kemarin, sosialisasi ini tidak dilakukan karena terdapat kendala terkait dengan anggaran yang tidak memadai, namun pada 3 tahun terakhir sebelumnya sosialisasi pendataan tersebut dilakukan di Aula Setda Pemkot Cilegon. Hal ini disampaikan saat wawancara dengan Bapak Arko pada 21 Januari 2016, beliau merupakan Pegawai Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilegon. Kemudian dalam hal ini peran TIMPORA atau Tim Pengawas Orang Asing juga dibutuhkan sebagai pendukung dalam rangka pengawasan orang asing yang berdomisili di Kota Cilegon dengan seringnya melakukan sidak, diharapkan instansi terkait saling memberikan informasi serta melakukan sidak ke berbagai

12

perusahaan asing sehingga keberadaan orang asing dapat terkendali dan terdata secara maksimal. Kedua, ketika pindah ke negaranya banyak dari Orang Asing maupun perusahaan/Agen Orang Asing tidak melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Hal ini berakibat data kependudukan Orang Asing tersebut masih tercatat sebegai penduduk aktif di Kota Cilegon. Menurut Bapak Kusmajaya Kabid kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon hal ini dikarenakan kurangnya proses sosialisasi dan koordinasi dari pihak

Dinas

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

Kota

Cilegon

kepada

Perusahaan/Agen Orang Asing sehingga membuat beberapa dari Orang Asing tidak mengetahui kewajiban mereka untuk melapor terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum meninggalkan Kota Cilegon dan pulang ke negara asalnya. Ketiga, tidak dilakukannya perekaman data dan pemotretan secara langsung kepada Orang Asing. Perekaman data dan pemotretan ini seharusnya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk melengkapi persyaratan dibuatkannya SKTT Orang Asing. Namun untuk sementara, data dan foto yang digunakan untuk pembuatan SKTT Orang Asing masih berasal dari agen dan perusahaan Orang Asing yang dikirimkan melalui email sehingga membuat perekaman data kurang lengkap dan bersifat seadanya. Sampai saat ini belum ada sanksi terkait dengan foto dan data dari Orang Asing yang hanya dikirim melalui e-mail.

13

Keempat, penerbitan SKTT belum dilakukan secara individu. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UU. No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa setiap Orang Asing yang berdomisili sementara di Kota Cilegon wajib memiliki SKTT secara individual tanpa batas umur minimum. Berbeda seperti Kartu Tanda Penduduk yang secara hukum wajib memiliki ialah WNA di atas 17 tahun. Namun, penerbitan SKTT yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon belum secara individu. Bagi WNA yang bekerja dan berdomisili di Kota Cilegon dengan membawa keluarga (terdiri dari Ayah, ibu dan anak) hanya orang dewasa saja yang diterbitkan SKTT nya, sedangkan anak yang seharusnya juga memiliki SKTT, tidak diterbitkan SKTT nya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon” 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya indentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada lokasi penelitian. Dari hasil observasi awal penelitian mengidentifikasi masalah-masalah penelitian yaitu sebagai berikut : 1. Belum seluruhnya perusahaan/agen orang asing yang melapor ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil perihal dokumen kependudukan asing.

14

2. Ketika pindah ke negaranya, Orang Asing tidak melapor ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. 3. Tidak dilakukannya perekaman data dan pemotretan secara langsung kepada Orang Asing. 4. Penerbitan SKTT belum dilakukan secara individu. 1.3 Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan Manajemen pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. 1.4 Rumusan Masalah Rumusan masalah akan memberikan suatu arahan yang jelas untuk mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata, sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena dapat membantu memperjelas pengkajiannya. Sehubungan dengan itu penulis merumukan masalah sebagai berikut. Bagaimana

Manajemen

pelayanan

yang

dilakukan

oleh

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dalam pelayanan administrasi Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing?

15

1.5 Tujuan Penelitian Berkaitan dengan batasan dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian

ini

peneliti

berusaha,

menganalisis,

mengidentifikasi

dan

mendeskripsikan dari rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dalam Administrasi Dokumen Kependudukan Orang Asing. 1.6 Manfaat Penelitian 1.6.1

Manfaat Teoritis a. Menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya. b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Administrasi Dokumen Kependudukan Orang Asing.

1.6.2

Manfaat Praktis a. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka melakukan pelayanan dibidang administrasi dokumen kependudukan Orang Asing.

16

b. Bagi penulis Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini.Selain itu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman. c. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelayanan yang berikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Cilegon mengenai

Administrasi Dokumen Kependudukan Orang Asing.

17

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN ASUMSI DASAR

2.1 Deskripsi Teori Deskripsi teori adalah suatu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep gagasan, pandangan, sikap dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses hubungan situasional, hubungan kondisional, atau hubungan fungsional di antara hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tertentu. Dalam suatu penelitian, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah teori yang perlu dikemukakan/dideskripsikan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan jumlah variabel yang diteliti. 2.1.1

Pengertian Manajemen Organisasi adalah suatu wadah kerja yang terdiri dari orang-orang yang

memiliki kepentingan tertentu dan manajemen merupakan seni yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan di dukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, dimana tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama dengan organisasi itulah yang harus dicapai oleh manajemen.

17

18

Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi itulah yang harus dicapai oleh manajemen, Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut Hasibuan (2011: 1), manajemen diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita: 1. Apa yang diatur? Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari man, money, methods, material, machines, and markets, disingkat dengan 6M dari semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen itu. 2. Kenapa harus diatur? Agar 6M itu lebih berdaya guna, terintegrasi, dan terkordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. 3. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui intruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkannya. 4. Bagaimana mengaturnya? Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen (Perencaanan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian = Planning, organizing, direting, and controling). 5. Dimana harus diatur ? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan “alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses manajemen alam mencapai tujuannya. Selain itu ada berbagai macam definisi manajemen, seperti yang diungkap oleh Manulang (1985 : 17) yang dikutip Ratminto dan Winarsih (2008 : 1) mendefinisikan manajemen sebagai: “Seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,

penyusunan,

pengarahan

dan

pengawasan

daripada

19

sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.” Adapun definisi lain yang dijabarkan oleh beberapa para ahli berikut ini seperti oleh Millett dalam Siswanto (2011: 1) yaitu : “Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired goal (manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada seseorang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.” Kemudian, Millett lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses, yaitu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan. 1. Proses pengarahan (process of directing), yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan. 2. Proses pemberian fasilitas (process of facilitating the work), yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk pencapaian suatu tujuan. Menurut Millett bahwa manajemen saling berkaitan dan lebih menekankan pada pengarahan dan fasilitas dari usaha mewujudkan suatu tujuan bersama. Berbeda dengan James A.F. Stoner dan Charles Wankel (1986: 4) dalam Siswanto (2011: 2) yang berpendapat bahwa manajemen adalah sebagai berikut: “Management is the process of planning, organizing, leading and controling the efforts of organization members and of using all others organizational resources to achieve stated organizational goals (manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi).”

20

Sementara itu R. Terry yang dikutip dari Hasibuan (2011 : 2) mendefinisikan bahwa manajemen yaitu: “Management is a district process of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectoves by the use of human being and other resources (manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan smber daya manusia dan sumber-sumber lainnya).” Kemudian, manajemen menurut Kootz dan O’Donnel dalam Hasibuan (2011 : 3 ) adalah sebagai berikut: “Management is getting done through people in bringin about this coordinator of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct, and control the activities other people (manajemen adalah uaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengorbanan dan pengendalian.” Dengan kata lain, manajemen merupakan suatu proses yang akan dijadikan acuan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sebagai bahan untuk menyusun seluruh rancangan guna memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah dengan melakukan serangkaian proses, sebagai sistem yang digunakan dalam pengorganisasian untuk menyederhanakan mekanisme kerja agar lebih efektif dan efisien guna memudahkan pengawasan, selain itu manajemen dimanfaatkan sebagai pengarahan yang dijadikan sebagai usaha untuk mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan, dan sebagai bahan pengendalian atau evaluasi yaitu sebagai proses pengendalian untuk memastikan apakah rencana yang

21

telah ditetapkan telah sesuai dengan pelaksanaan dan sebagai tindak lanjut untuk memecahkan masalah. Manulang (2006 : 4) Mendefinisikan bahwa manajemen adalah : “Suatu proses sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dengan tujuan yang ingin dicapai dengan mempergunakan kegiatan-kegiatan yang diawasi, yang di dalamnya terdapat aktivitas melalui seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”. Sedangkan menurut Luther Gullick dalam Handoko (2003 : 11) mendefinisikan bahwa manajemen adalah sebagai berikut : “Suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.” Dengan demikian, manajemen merupakan suatu kekuatan yang memiliki fungsi sebagai suatu sistem kerja yang rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang memiliki manfaat untuk mengejar tujuan yang diinginkan sehingga dapat tercapai dengan hasil yang efektif dan efisien.Jadi, manajemen sangat penting sebagai pedoman dalam kegiatan untuk memberikan pengarahan berbagai program dan kegiatan. Adapun pada dasarnya manajemen ditunjukan karena kemampuan manusia yang terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Kemudian dalam Soewarno (1996:25) Terry menjelaskan fungsi manajemen menggunakan pendekatan “proses daripada manajemen”, yaitu: “Pertama, perencanaan (planning) adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendakinya.

22

Kedua, pengorganisasian (organizing) adalah menentukan, mengelompokkan, dan pengaturan berbagai kegaiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatankegaiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai. Ketiga, penggerakan pelaksanaan (actuating) adalah usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan (planning) dan usaha pengorganisasiannya. Keempat, pengawasan (controlling) adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjan dan tugasnya serta tanggungjawab, dengan adanya manajemen tujuan yang diinginkan dapat dicapai.” Fathoni dalam Hasibuan (2006: 5) menyatakan bahwa pada umumnya hakikat manajemen adalah proses pemberian bimbingan pimpinan, pengaturan, pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya. 1. Proses pengarahan (process of directing), yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberi petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan pencapaian tujuan. 2. Proses pemberian fasilitas kerja (process of facilitating the work), yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang terorganisasi dalam kelompok formal untuk pencapaian suatu tujuan. 3. Proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaaan. Batasan manajemen, prosesnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Perencanaan merupakan penetapan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Pengorganisasian yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin. Pengendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidaknya dan jika tercapai dilakukan tindakan perbaikan.

23

2.1.1.1 New Public Management New Public Management (NPM) merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibanding dengan praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan oleh sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering-CCT), dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik. (Huges, 1998; Jackson, 1995; Broadbent & Guthrie, 1992). Di dalam konsep New Public Management semua pimpinan (manajer) didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara-cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan yang terkecil. Mereka tidak lagi melakukan “rowing” menyapu bersih semua

pekerjaan.

membatasi

Melainkan

terhadap

pekerjaan

mereka atau

melakukan fungsi

“steering”

mengendalikan,

memimpin, mengarahkan yang strategis saja. Dengan demikan kunci dari New Public Management adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik.

24

Kettl (2000) dalam Thoha (2014 : 75) menyebutnya dengan “the global public management reform” yang memfokuskan pada enam hal berikut ini : 1. Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil. 2. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi; bagaimana pemerintah bisa mengganti mekanisme tradisional “komando-kontrol” yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah prilaku birokrat. 3. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan kepada warga negara (pelanggan) alternatif yang luas untuk memilih bentuk dan macam pelayanan publik. Atau paling sedikit pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya. 4. Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi responsibilitas yang lebih besar dengan memberikan kepada manajer-manajer terdepan insentif untuk memberikan pelayanan. 5. Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pembeli pelayanan (kontraktor) dari perannya sebagai pemberi pelayanan yang sesungguhnya. 6. Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya (output and outcome) ketimbang perjatiannya pada proses dan struktur. Bagaimana mereka bisa mengganti sistem yang menekankan pada alur atasbawah (top-down), dan istem yang berorientasi pada aturan (rule-driven system) kepada suatu sistem yang berorientasi pada alur bawah-atas (buttom-up) dan sistem berorientasi hasil. Sama dengan pendapat Kettl diatas Boston (1991) dalam Thoha (2014 : 76) menyatakan bahwa pusat perhatian dan doktrin New Public Management pada intinya sebagai berikut :

25

“Lebih menekankan pada proses pengelolaan (manajemen) ketimbang perumusan kebijakan; perubahan dan penggunaan kontrol masukan (input controls) ke penggunaaan ukuranukuran yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target; devolusi manajemen kontrol sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru; disagregrasi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur instansi yang kuasai otonomi; secara khusus melakukan pemisahaan antara fungsi-fungsi komersial dengan yang nonkomersial; menggunakan preferensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, sistem kontrak sampai dengan penggunaan sistem penggajian dan renumerasi yang efektif dan efisien”. Dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing ini konsep NPM digunakan agar para pemimpin dalam hal ini Kepala Dinas lebih meningkatan produtivitas dan menemukan berbagai cara alternatif terkait dengan pelayanan SKTT Orang Asing yang berdasarkan perspektif ekonomi. Sehingga mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, serta meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya manajemen itu penting guna untuk meningkatkan pelayanan untuk mencapai suatu tujuan, karena pada dasarnya manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan melakukan usaha terbaiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar manajemen dengan menjalankan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan proses manajemen yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien.

26

2.1.2

Teori Pelayanan Publik Pelayanan merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen

pemerintahan modern. Hal ini sesuai dengan pendapat Supriyatna (1999 : 37) dalam Anggara (2012 : 567) bahwa masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat, dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Selain itu, Moenir (1995 : 17) dalam Anggara (2012 : 568) mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Kemudian, pelayanan menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby dalam Ratminto dan Winarsih (2006 : 2) pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dengan menggunakan peralatan. Sedangkan, Gronroos dalam Ratminto dan Winarsih (2006 : 2) mendefinsikan pelayanan yaitu: “Suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah konsumen/pelanggan”. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara pelayanan Sedangkan, manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasi rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu.

27

Menurut Kotler dalam Sinambela (2008: 4) bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya, Sampara dalam Sinambela (2008: 5) berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Kemudian menurut Widya (2006: 26) menyatakan bahwa secara etimoogis publik berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yakni “Pubes” yang berarti kedewasaan secara fisik, emosional, maupun intelektual. Dalam bahasa Yunani istilah publik seringkali dipadankan pula dengan istilah koinon atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan common yang bermakna hubungan antar individu. Oleh karenanya, publik sering dikonsepsikan sebagai contoh ruang yang berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau di intervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama. Pemberian pelayanan harus memperhatikan kepentingan orang banyak yakni lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/golongan. Berdasarkan pendapat Moenir (2006: 10) kepentingan Umum adalah “Suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, tidak bertentangan dengan norma atau aturan, yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan hidup masyaraat itu”.

28

Menurut Moenir (2006: 27), bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil melaui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan pada pihakpihak yang mendapatkan layanan. Menurut Kurniawan dalam Sinambela (2008: 5) bahwa pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kemudian dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2003: 886) mendefinisikan tentang pelayanan adalah sebagai berikut : “Pelayanan adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dalam bentuk jasa, dalam hal ini pelayanan dipandang dalam sebuah proses yang berkaitan langsung dengan orang lain, yang berkonotasi kepada hal yang tidak berwujud, sebagaimana tujuan dari pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan (dalam hal ini masyarakat), walaupun tujuan dari manajemen pelayanan ini terlihat mudah dan sederhana tetapi tidak demikian dengan pelaksanaannya di lapangan, tentu akan ditemui kendala-kendala yang muncul di lapangan yang kadang diluar prediksi”. Kemudian, menurut Napitupulu (2007:164) mendefisnisikan mengenai pelayanan adalah sebagai berikut : “Serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan kebutuhan orang lain secaran lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada memiliki, dan

29

pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut”. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993

yang

kemudian

disempurnakan

dengan

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dan diperbaharui kembali dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 mendefinisikan pelayanan yaitu : “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Miliki Deerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangundangan”. Berdasarkan definisi di atas pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang ataupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Maka dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan biaya, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan. Di dalam Keputusan Menpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip yaitu : 1. Sederhana, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah untuk dilaksanakan dalam alur pelayanan. 2. Partisipatif, Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

30

3. Akuntabel, Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. 4. Berkelanjutan, Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. 5. Transparansi, Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. 6. Keadilan, Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Selain itu ada juga prinsip-prinsip manajemen pelayanan yang dapat digunakan sebagai acuan. Menurut Viljoen dalam Ratminto dan Winarsih (2005: 87), prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Identifikasi Kebutuhan konsumen yang sesungguhnya Sediakan pelayanan yang terpadu (one-stop-hand) Buat sistem yang mendukung pelayanan konsumen Usahakan agar semua orang atau karyawan bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan 5. Layani keluhan konsumen secara baik 6. Terus berinovasi 7. Karyawan adalah sama pentingnya dengan konsumen 8. Bersikap tegas tetapi ramah terhadap konsumen 9. Jalin komunikasi dan interaksi khusus dengan pelanggan 10. Selalu mengontrol kualitas Segala bentuk layanan yang diberikan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan yang bertumpu pada hak dasar sebagai warga negara. Bentuk layanan menurut Moenir (2006: 190) adalah : 1. Layanan dengan lisan Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, bidang layanan internal dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. 2. Layanan melalui tulisan

31

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paing menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani. Satu ha yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik dalam mengolah masalah maupun dalam bentuk proses penyelesaiannya. 3. Layanan dalam bentuk perbuatan Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan oeh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah karena itu faktor keahlian dan ketrampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan dan pekerjaan. Moenir, (2006: 88) menyatakan bahwa faktor pendukung pelayanan cukup penting dalam mempengaruhi proses pencapaian tujuan dari organisasi. Dalam peayanan umum terdapat enam faktor pendukung yang penting, dimana keenam faktor tersebut masing-masing mempunyai peranan berbeda tetapi saling berpengaruh dan sama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara baik. Menurut Moenir keenam faktor pelayanan tersebut adalah : 1. Faktor kesabaran Kesabaran pegawai pada segala tingkatan terhadap tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawab membawa dampak sangat positif terhadap organisasi dan tugas atau pekerjaan itu sendiri. Ia akan menjadi sumber kesungguhan dan disiplin dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sehingga hasilnya dapat diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. 2. Faktor Aturan Aturan dalam organisasi mutak keberadaannya agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan dengan teratur dan terarah. Untuk itu penting untuk diperhatikan tentang kewenangan dalam membuat peraturan organisasi. Selanjutnya, agar peraturan dapat mencapai apa yang dimaksud, maka ia harus dipahami oleh semua orang yang berkepentingan terutama orang-orang yang bertugas dalam bidang yang diatur itu dengan disertai disiplin yang tinggi. 3. Faktor Organisasi Faktor organisasi sebagai suatu sistem merupakan alat yang efektif dalam usaha pencapaian tujuan, dalam hal ini pelayanan yang baik dan memuaskan. Oleh karena itu harus dijaga agar mekanisme sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya. 4. Faktor Pendapatan

32

Pendapatan pegawai berfungsi sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan, karena pada dasarnya tujuan orang bekerja adaah untuk mendapatkan imbaan yang sepadan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mendapatkan imbalan yang cukup maka para pegawai akan lebih giat lagi dalam bekerja. 5. Faktor Kemampuan dan Ketrampilan Kemampuan ketrampilan para pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan, baik mereka termasuk golongan pimpinan maupun petugas atau pekerja sangat penting. Dalam bidang pelayanan yang menonjol dan paling cepat dirasakan oleh orang yang menerima pelayanan adalah ketrampilan pelaksanannya. Oleh karena itu petugas yang memberikan pelayanan harus mempunyai ketrampilan yang cukup. 6. Pendukung Pelayanan Faktor pendukung pelayanan adalah sarana yang ada untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan layanan. Sarana terbgi atas dua macam: a. Sarana kerja meliputi peralatan, perlengkapan dan alat bantu b. Fasilitas dengan meliputi gedung dengan segala kelengkapannya, fasilitas komunikasi dan kemudahan lainnya. Laing dalam Dwiyanto (2005: 182) menyebut ada beberapa karakteristik yang dapat dipakai untuk mendefinisikan apa yang dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik secara lebih terperinci. 1. Dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa dibutuhkan masyarakat, pelayanan pubik dicirikan oleh adanya pertimbangan untuk mencapai pertimbangan yang lebih besar dibanding dengan upaya untuk mewujudkan tujuan ekonomis. Jika pelayanan yang diberikan oleh swasta pada umumnya ebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomi (memperoleh keuntungan) maka penyedia pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tidak didasarkan untuk memperoleh keuntungan semata melainkan ebih banyak didasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan keadilan sosia (social justice) bagi masyarakat. 2. Pelayanan publik juga dicirikan oleh adanya asumsi bahwa pengguna layanan lebih dilihat posisinya sebagai warga negara daripada hanya dilihat sebagai pengguna layanan semata. Kerena hubungan antara pemerintah dengan warga Negara yang dilayani memiiki landasan fundamental yang ditandai oleh adanya komitmen bersama antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah untuk membangun suatu negara, maka salah satu hal penting yang menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik adalah equality (persamaan). Ini berarti setiap warga negara harus mempunyai akses

33

yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang mereka butuhkan. 3. Pelayanan publik dicirikan oleh karakter pengguna pelayanan (costumers) yang kompleks dan multidimensional. Multidimensionalitas tersebut tercemin dari level pemanfaat layanan yang bisa bersifat individu, keluarga maupun komunitas. Dalam memberikan pelayanan prima tidaklah hanya cukup melakukan proses administrasi dengan cepat, tetapi juga bagaimana memperlakukan para pelanggan, yang dapat memperlihatkan cara kita melayani sebaik mungkin serta menumbuhkan kesan atau persepsi positif dari pihak pelanggannya. Albert dan Zamke dalam Ratminto dan Winarsih (2005: 81) mengemukakan bahwa organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pelayanan yang sangat berhasil memiliki tiga kesamaan, yaitu : 1. Disusunnya strategi pelayanan yang baik 2. Orang di garis terdepan yang berorientasi pada pelanggan/konsumen 3. Sistem pelanggan yang ramah. Organisasi harus memenuhi tiga faktor tersebut untuk mewujudkan kepuasan pelanggan, interaksi diantara strategi, sistem dan orang di garis depan serta pelanggan akan menentukan keberhasilan manajemen dan kinerja pelayanan organisasi tersebut. Karena ketiga faktor tersebut yang menjadi ukuran dalam meakukan kepuasan kepada pelanggan pengguna jasa. Pelayanan yang baik hanya diwujudkan apabila penguatan pengguna jasa pelayanan mendapatkan prioritas utama. Dimana, pengguna jasa diletakan pada pusat yang mendapatkan dukungan dari sumber daya manusia yang berorientasi kepada kepentingan penggunaan pelayanan, sistem pelayanan yang

34

berorientasi kepada pelanggan (masyarakat) dan dukung kultur organisasi dalm penyelenggaraan pelayanan. Adapun manajemen pelayanan yang baik akan diciptakan apabila terdapat beberapa faktor yang mendukung menurut Ratminto dan Winarsih (2005 : 54) yaitu : 1. Sumber Daya Manusia Pelayanan Manajemen pelayanan yang baik akan dihasilkan dari para petugas pelaksana yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menjalankan tugas, maka dibutuhkan pemberdayaan dalam manajemen sumber daya manusia karena manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya organisasi terutama dalam pemberian pelayanan. 2. Sistem pelayanan Salah satu faktor yang harus terdapat dalam manajemen pelayanan yang berkualitas adalah adanya sistem pelayanan yang diarahkan kepada kepentingan pelanggan (masyarakat) yang terkait dengan sistem pengembangan pelayanan berdasarkan tujan yang dihasilkan, dengan sistem pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan pelayanan. 3. Kultur Organisasi Kultur organisasi dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting dalam manajemen pelayanan karena organisasi merupakan pelaksana dalam berbagai proses dan kegiatan dalam sebuah program dan berhasil tidaknya sebuah manajemen dalam pelayanan tergantung bagaimana budaya organisasi di dalamnya, penciptaan budaya organisasi ini sangat penting untuk mengetahui dukungannya terhadap budaya pelayanan, yang memungkinkan para petugas melaksanakan semua pekerjaan secara baik sesuai nilai yang dianut, yang akan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja pegawai. Adapun aktivitas manajemen pelayanan yang dilakukan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya menurut Moenir (2006 : 164) yaitu : 1. Menetapkan sasaran Aktivitas yang menonjol dalam manajemen pelayanan umum adalah menetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dimana organisasi dimaksudkan sebagai wadah kerjasama orangorang yang mempunyai kepentingan bersama dan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

35

2. Menetapkan cara yang tepat Menetapkan cara yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi dengan menetapkan teknik pencapaian, prosedur dan metode dengan teknik manajemen dengan sasaran, manajemen dengan hasil, manajemen dengan sistem, manajemen dengan motivasi dan manajemen dengan pengecualian. 3. Melaksanakan pekerjaan Dalam pelaksanaan kegiatan ini penting yang harus diperhatikan ialah bahwa manajemen harus senantiasa siap memecahkan setiap masalah yang timbul dan sekaligus memutuskan keputusan yang diambil manajemen hendaknya benar-benar memecahkan persoalan dan dapat dilaksanakan, serta memenuhi maksud yang terkandung dalam ini masalah ini. 4. Mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan. Pengendalian agak berbeda dengan pengawasan, meskipun keduanya masuk dalam jaringan kegiatan manajemen.Perbedaan itu terletak pada unsur tanggungjawab.Pada pengendalian, unsur ini jelas kelihatan sehingga pengendalian menjadi dinamis, disamping umsurunsur tujuan, rencana kegiatan dan standar.Dalam pengendalian memang termasuk kegiatan pemantauan sebagai salah satu fungsi manajemen, tetapi tidak membawa misi tanggung jawab sebagaimana kegiatan pengendalian. 5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kegiatan manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan bukanlah kegiatn terakhir dalam rangkaian kegiatan manajemen, oleh karena kegiatan (aktivitas) manajemen merupakan suatu lingkaran yang selalu bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan lain tanpa ada kesempatan terhenti. Gerakan tersebut satu sama lain saling berpengaruh sehingga menjadi suatu kebulatan. Tidak salahlah kalau dikatakan bahwa aktivitas itu merupakan pula system dalam penyelenggaraan manajemen. Hasil evaluasi kan kembali ke kegiatan pertama, kedua, ketiga atau keemapat baik secara terpisah maupun bergabung sebagai umpan balik yang akan berguna untuk peninjauan kembali dan atau perbaikan terhadap penjabaran objek, cara pencpaian ssaran, pelaksanannya, pengendalian kegiatan, bahkan cara evaluasi itu sendiri.

36

2.1.2.1 New Public Service New Public Service merupakan periode ketiga setelah dari New Public Management. Berbeda dengan konsep model klasik dan the New public management, maka konsep the New public service adalah konsep yang menekankan berbagai elemen. Walaupun demikin tampaknya the New public service mempunyai normatif mode yang bisa dibedakan dengan konsep-konsep lainnya. Lahirnya konsep ini memang tidak bisa dipisahkan dengan pendahulunya. Ide dasar dan konsep ini dibangun dari konsep-konsep; 1. Teori democratic citizenship; 2. Model komunitas dan civil society; 3. Organisasi humanism; 4. Postmodern ilmu administrasi publik. Empat konsep tersebut yang membangun perkembangan ilmu administrasi negara pada bagian ketiga yang disebut the New public service. (Thoha, 2014 : 84). Kemudian, ada tujuh prinsip dari berbeda

dari

New

Public

New public service yang

Management

dan

Old

Public

Administration menurut Denhardt & Denhard (2007) dalam Keban (2014 : 248) adalah sebagai berikut; 1. Peran utama dari pelayan pubik adalah membantu warga masyarakat mengartikulasi dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, daripada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat ke arah yang baru. 2. Adminstrator publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut kepentingan publik. 3. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif.

37

4. Kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama daripada agregasi kepentingan pribadi para individu. 5. Para pelayan publik harus memberi perhatian, tidak semata pada pasar, tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standard profesional dan kepentingan warga masyarakat. 6. Organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang kalau mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang. 7. Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayanpelayan publik dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, daripada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-akan uang adalah milik mereka. Dari prinsip tersebut dapat diambil pelajaran pentingnya mengenai paradigma New public service di dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing ialah bahwa birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara (bukan sebagai pelanggan), dalam artian disini ialah bukan sebagai pelanggan yang membayar namun sebagai warga negara yang berhak

atas

pelayanan

tersebut

serta,

mengutamakan

kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standard yang ada, dan menghargai masyarakat. Dengan demikian, pada dasarnya pelayanan merupakan suatu usaha dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan guna memberikan kepuasan bagi orang lain serta konsumen (masyarakat) sehingga dapat memperoleh aktivitas

38

yang dilakukan oleh organisasi pemberi layanan tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan yang akan dicapai. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu proses memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal demi terciptanya suatu kepuasan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang menghasilkan produk berupa barang maupun jasa. 2.1.3

Pengertian Orang Asing dan Izin Tinggal

2.1.3.1 Orang Asing adalah Oranf yang bukan Warga Negara Indonesia. 2.1.3.2 Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2.1.3.3 Izin Tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 2.1.3.4 Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah RI dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 2.1.3.5 Orang Asing Tinggal Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah RI dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

39

2.1.4

Dokumen Kependudukan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

yang telah diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kemudian di dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemda Kab/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas. Orang Asing disini dimaksudkan ialah orang yang melainkan bukan Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini penduduk tinggal terbatas ialah penduduk yang memiliki izin tinggal terbatas, yang mana dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 20013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut mengartikan izin tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.

40

2.1.4.1 Kewajiban Orang Asing Dalam hal ini terdapat beberapa kewajiban Orang Asing yang wajib dilakukan ketika tinggal di Kota Cilegon. Kewajiban tersebut ialah: 1. Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas (KITAS). 2. Orang Asing yang memiliki KITAS dan berdomisili di Kota Cilegon akan diterbitkan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal). 3. SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) Orang Asing harus selalu dibawa saat bepergian karena itu adalah identitas resmi dari Orang Asing tersebut. 4. Masa berlaku SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) sesuai dengan Visa Orang Asing yang bersangkutan. Oleh karena itu SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Orang Asing yang sedang tinggal di wilayah Indonesia, karena SKTT tersebut merupakan identitas resmi yang menyatakan bahwa Orang Asing tersebut merupakan Warga Negara Asing yang terdaftar dokumen kependudukannya yang sedang tinggal di wilayah Indonesia. Selain itu, dengan adanya SKTT ini juga menjadikan Orang Asing tersebut layak mendapatkan pelayanan hukum sama seperti Warga Negara Indonesia pada umumnya.

41

2.2 Penelitian Terdahulu Sebagai acuan dan bahan masukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa jurnal penelitian yang kurang lebih membahas topik yang relevan dengan peneliti yaitu tentang Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian peneliti. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut: Pertama, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 yang dilakukan oleh Andry Anndreas Pandu mahasiswa Universitas Tanjungpura dengan judul “Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau : Studi Tentang Pembuatan Kartu Keluarga Pada Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Dokumen Penduduk”. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan

belum

efektifnya

pelayanan

publik

di

kantor

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan teori Moenir (2000 : 88-127) dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, yang menyatakan terdapat faktor pendukung dalam pelayanan publik. Dalam teori tersebut mengkaji enam indikator faktor pendukung dalam pelayanan publik yaitu; faktor kesadaran, faktor aturan, faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor kemampuan dan ketrampilan, dan faktor sarana pelayanan.

42

Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengamatan (studi lapangan) secara langsung pada kegiatan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, dengan teori yang mengacu kepada teori pelayanan publik. Penelitian ini berfokus pada efektifitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) pada bidang pendaftaran dan pelayanan dokumen kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) belum dikatakan baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa parameter yang belum terpenuhi, antara lain : Pertama, disiplin pegawai masih rendah, masih banyak pegawai yang meninggalkan kantor pada waktu jam kerja karena keperluan pribadi maupun keperluan kantor, sehingga pekerjaan yang harus nya selesai masih tertunda, selain itu masih banyak kesalahan dalam pengetikan nama dan nomor induk pada kartu keluarga yang telah di cetak dan diserahkan kepada pemohon. Kedua, pada bagian pendaftaran dan pelayanan Dokumen Penduduk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau tidak memiliki sarana pelayanan yang cukup memadai. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta penelitian ini juga sama-sama mengkaji mengenai pelayanan publik namun menggunakan perspektif teori yang berbeda.

43

Kemudian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini yaitu penelitian ini terfokus pada efektifitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) sedangkan penelitian saat ini terfokus kepada manajemen pelayanan yang dilakukan dalam pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing. Kedua, penelitian skripsi tahun 2015 yang dilakukan oleh Larasati Lallo mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin dengan judul “Pelayanan Prima dalam pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penerapan pelayanan prima dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan teori dari Rahmayanti (2010 : 146) dalam bukunya Manajemen Pelayanan Prima. Ada lima hal pokok yang merancang pemberian pelayanan prima, yaitu; regulasi pelayanan, fasilitas-fasilitas layanan, peranan tim pengarah, mudah-murah-cepat-manfaat, dan budaya pemberian layanan yang meliputi : Self awarness, Anthusiasm, Reform, Value, Impressive, dan Evaluation. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dalam pembuatan akta kelahiran terkait dengan penerapan pelayanan prima.

44

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih adanya prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan prosedur seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. Selain itu fasilitas yang mendukung pelayanan masih kurang memadai seperti kurangnya toiet yang disediakan dan sempitnya lahan parkir. Waktu pelayanan masih memakan waktu yang lama jika dibandingkan dengan bidang lain. Namun hal ini sering menjadi bahan evaluasi sehingga pelayanan yang diberikan dapat senantiasa meningkat menjadi lebih baik. Selain itu, pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran petugas pelayanan, partisipasi masyarakat dan juga ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Adapun terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan saat yaitu sama-sama mengkaji mengenai pelayanan publik namun menggunakan perspektif teori yang berbeda dan juga penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitiatif. Kemudian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini yaitu penelitian ini terfokus pada penerapan pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran sedangkan penelitian saat ini terfokus kepada

45

manajemen

pelayanan

yang

dilakukan

dalam

pelayanan

dokumen

kependudukan Orang Asing.

2.3 Kerangka berfikir Dari teori yang telah dipaparkan di atas maka didapatkan beberapa indikator yang dapat menjelaskan mengenai manajemen pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, dari indikator-indikator tersebut diharapkan dapat menghasilkan output tentang penyelesaian hambatan mengenai manajemen pelayanan dokumen kependudukan terutama dalam pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Moenir (2010 : 164) yang mengatakan bahwa terdapat beberapa aktivitas manajemen pelayanan untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Seperti ; menetapkan sasaran dalam rangka pencapaian target, menetapkan cara yang tepat, melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan permasalahan serta mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan. Sehingga dapat digambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

46

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Skema Permasalahan : 1. Belum seluruhnya perusahaan/agen orang asing yang melapor ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil perihal dokumen kependudukan SKTT Orang Asing. 2. Ketika pindah ke negaranya, Orang Asing tidak melapor ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. 3. Tidak dilakukannya perekaman data dan pemotretan langsung kepada Orang Asing. 4. Penerbitan SKTT belum dilakukan secara individu. Sumber : Peneliti, 2016

Teori Aktivitas Pelayanan menurut Moenir (2006 : 164) adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan sasaran 2. Menetapkan cara yang tepat 3. Melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan permasalahan 4. Mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan 5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan

Output : Terciptanya manajemen pelayanan yang optimal mengenai pelayanan terhadap dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.

47

2.4 Asumsi Dasar Dalam

penelitian

ini

peneliti

memfokuskan

pembahasan

pada

Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Namun berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa manajemen pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing belum terlaksana dengan baik. Hal ini didasarkan pada masih terdapat beberapa permasalahan dalam melakukan pelayanan tersebut seperti (i) Belum seluruhnya perusahaan/agen Orang Asing yang melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perihal Dokumen Kependudukan SKTT. (ii) Ketika pindah ke negaranya Orang Asing tidak melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (iii) Tidak dilakukannya perekaman data dan pemotretan langsung kepada Orang Asing. (iv) Penerbitan SKTT belum dilakukan secara individu. Dari permasalahan tersebut oleh karena itu dibutuhkan manajemen pelayanan yang terkelola dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk menciptakan manajemen pelayanan dokumen kependudukan SKTT Orang Asing yang optimal.

48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Pendekatan penelitian adalah seperangkat asumsi yang saling berkolerasi satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta. Dalam penelitian mengenai Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi dan situasi sosial tertentu dengan pendekatan yang bersifat ilmiah dengan mengamati suatu obyek penelitian dan kemudian menjelaskan apa saja yang diamati yang berbentuk deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan oleh peneliti dengan beberapa pertimbangan. Menurut peneliti pertimbangan tersebut ialah seperti ; Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang bersifat alamiah. Kedua, metode ini menggambarkan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini membuat peneliti lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti akan menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dimasukan kedalam bentuk kata-kata tertulis atau dokumentasi (foto atau gambar). Selain itu juga peneliti akan menggunakan sumber tertulis, baik sekunder maupun primer.

48

49

3.2 Fokus Penelitian Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian difokuskan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.

3.3 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon, Banten. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2016.

3.4 Variabel Penelitian 4.4.1 Definisi Konsep a. Manajemen Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan smber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

50

b. Pelayanan Pelayanan adalah suatu usaha dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan guna memberikan kepuasan bagi orang lain serta konsumen (masyarakat) sehingga dapat memperoleh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi pemberi layanan tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan yang akan dicapai. c. Manajemen Pelayanan Suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasi

rencana,

mengkoordinasikan

dan

menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu. d. Orang asing Orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia. e. Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemda Kab/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

51

4.4.2 Definisi Operasional Indikator Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Sesuai dengan kajian teori yang peneliti gunakan maka definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dimensi aktivitas menentukan sasaran, menetapkan cara yang tepat, melaksanakan pekerjaan, mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Dimensi aktivitas menentukan sasaran, menetapkan cara yang tepat, melaksanakan pekerjaan, mengendalikan kegiatan dan proses pelayanan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut akan diukur menjadi data melalui indikator-indikator sebagai berikut: 4.4.2.1 Menentukan Sasaran a. Penetapan

Sasaran

dalam

Sosialisasi

Pelayanan

Dokumen

Kependudukan Orang Asing. 4.4.2.2 Menetapkan Cara yang Tepat a. Penetapan strategi dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. b. Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.

52

4.4.2.3 Melaksanakan Pekerjaan a. Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. b. Faktor Penghambat Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. c. Perekaman data dan Pemotretan Orang Asing dalam pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. d. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon. e. Penerbitan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing secara individu. 4.4.2.4 Mengendalikan Kegiatan atau Proses Pelayanan a. Proses

pengendalian

dalam

kegiatan

pelayanan

dokumen

kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. 4.4.2.5 Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan a. Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.

3.5 Instrumen Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti yang melakukan penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti

sebagai

instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan

53

penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik mupun logistik. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. (Sugiyono, 2012 : 222). Jadi, peneliti mempunyai peran penting dalam menentukan kualitas dari suatu penelitian dengan kesiapan dalam mencari data dilapangan. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan berkembang instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan mealui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada grand tour question, tahap focus and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012 : 224) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian.

54

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengn seger untuk menentukan arah pengamatan, untuk mengetes hasil hipotesis yang timbul seketika. 6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan

data

yang

dikumpulkan

pada

suatu

saat

dan

menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, atau perbaikan. Penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan, oleh sebab itu untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan untuk mewawncarai informan dan tape recorder. Tape recorder digunakan untuk merekam wawancara informan. Data tulisan juga berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Hasil rekaman kemudian

55

ditranskripkan

melalui

peralatan

sehingga

memudahkan

untuk

mengelompokkan data. 3.6 Informan Penelitian Dalam penelitian ini peran informan sangat penting dan perlu untuk menentukan informan dalam konteks objek penelitian diklasifikasikan berdasarkan kompetensi tiap-tiap informan. Usia dan peran informan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh informasi yang memadai. Informan penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini peneliti mengunakan teknik Purposif dan teknik Insidental. Teknik Purposif adalah dalam melakukan wawancara dengan telah mengetahui narasumber yang akan kita wawancara dan teknik Insidental adalah teknik wawancara dengan telah mengetahui siapa narasumber yang akan kita wawancarai yang kita ketahui untuk melakukan proses wawancara pada saat di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga perusahaan untuk dijadikan sebagai informan yaitu PT. Indoferro, PT. Indorama dan PT. Krakatau Posco, dalam hal ini alasan peneliti mengambil ketiga informan tersebut ialah PT. Indoferro telah diketahui bahwa dari 49 tenaga asing yang dipekerjakan di perusahaan tersebut, hanya 10 orang yang memiliki SKTT, sisanya belum memiliki. Selain itu menurut data yang didapat oleh peneliti dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilegon, bahwa jumlah SKTT yang diterbitkan terbanyak per 7 Desember 2015 ialah dari perusahaan PT. Krakatau

56

Posco sebanyak 198 SKTT yang telah diterbitkan dan PT. Indorama sebanyak 107 SKTT yang telah diterbitkan. Berikut peneliti jabarkan sumber informan terkait penelitian tentang Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon: Tabel 3.2 Kategori Informan No

Kategori Informan

1

Kepala Bidang Kependudukan Key Informan Dinas

Keterangan

Kependudukan

Coding I1-1

dan

Catatan Sipil Kota Cilegon 2

Kepala

Pendaftaran Secondary Informan

Seksi

I1-2

Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 3

Pegawai

Pelaksana

Bidang Secondary Informan

Kependudukan

di

Dinas

Kependudukan

dan

Catatan

I1-3

Sipil Kota Cilegon 4

Kepala Badan Kesbang dan Secondary Informan

I2

Linmas 5

Kantor Imigrasi

Secondary Informan

I3

6

PT. Krakatau Posco

Secondary Informan

I4

7

PT. Indorama

Secondary Informan

15

8

PT. Sankyu Indonesia

Secondary Informan

I6

9

Orang Asing

Secondary Informan

I7

Sumber : Peneliti, 2016.

57

3.7 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini berupa tindakan dan kata-kata orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi peneliti, atau dengan kata lain sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, dalam sumber sekunder yaitu berupa data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar atau foto-foto. Adapun alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya dari panduan wawancara, alat perekam buku catatan dan kamera digital. Adapun dalam teknik atau segi cara pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik pengumpalam data. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. a. Observasi Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009 : 226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan

58

bantuan alat yang sangat canggih sehingga dapat diobservasi dengan jelas. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Observasi ini dilakuka untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon terkait dengan pelayanan Dokumen kependudukan Orang Asing. Selain itu juga peneliti melakukan observasi di kantor Imigrasi dengan melihat beberapa Orang Asing yang hendak melakukan perekaman data dan Pemotretan untuk dibuatkannya KITAS. b. Wawancara mendalam Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk membina suasana yang tidak kaku melainkan santai, sehingga tidak ada jarak yang cukup jauh antara peneliti dan informan. Dalam pelaksanaan metode ini dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Selain secara terus-menerus dalam pelaksanananya peneliti juga bisa mengajukan pertanyaan secara berulang-ulang guna mendapatkan penjelasan tentang keterangan informan yang dianggap penting oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yang mana informan tersebut dapat memberikan

59

hasil dari penelitian mengenai pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Informan tersebut ialah: A. Kusmajaya (56 thn). Kepala Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. B. Erra Yusnita (47 thn). Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. C. Arko

Prahima

(25

thn).

Pegawai

pelaksana

di

Bidang

Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. D. Suparman (54 thn). Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon. E. Rendi Ferlino (31 thn). Kepala Sub Bagian Informasi di Kantor Imigrasi kelas II A Kota Cilegon. F. Deden Suhendar (43 thn). Asisten Manager di Bidang Human Resources Management (HRM) di PT. Krakatau Posco. G. Khadafi (50 thn). Pegawai di Bidang Human Resources Development (HRD) di PT. Indorama. H. Magfiroh (30 thn). Staff Aministrasi di PT. Sankyu Indonesia. I.

Ortkemper Rolf (72 thn). Orang Asing yang saat ini sudah menjadi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Cilegon.

c. Dokumentasi

60

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk membantu dalam proses pengumpulan data. Metode dokumentasi ini dapat dilakukan dengan cara memfoto, merekam pokok permasalahan dalam manajemen pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing, dan juga merekam suara informan serta alat-alat lain yang dapat menunjang penelitian. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah : a. Buku catatan : untuk mencatat data yang didapat dari sumber data. b. Recorder : untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan. c. Kamera : untuk memfoto atau merekam gambar pelayanan Dokumen Kependudukan SKTT Orang asing yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.

61

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara No 1

2

3

Dimensi

Indikator

Informan

Menentukan Sasaran

Penetapan Sasaran dalam Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Orang Asing.

1. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Menetapkan cara Penetapan strategi dalam 1. Kepala Bidang yang tepat Kependudukan Dinas pelayanan dokumen Kependudukan dan Catatan kependudukan Surat Sipil Kota Cilegon Keterangan Tempat Tinggal 2. Kepala Seksi Pendaftaran (SKTT) Orang Asing. Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Prosedur yang dilakukan oleh Sipil Kota Cilegon perusahaan dalam menerbitkan 3. Kepala Badan Kesbang dan Dokumen Kependudukan Surat Linmas Kota Cilegon 4. PT. Indorama Keterangan Tempat Tinggal 5. PT. Krakatau Posco (SKTT) Orang Asing 6. PT. Sankyu Indonesia Melaksanakan pekerjaan

1. Kepala Bidang Sosialisasi Pelayanan Kependudukan Dinas Dokumen Kependudukan Surat Kependudukan dan Catatan Keterangan Tempat Tinggal Sipil Kota Cilegon (SKTT) Orang Asing 2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Faktor Penghambat Pelayanan 3. PT. Indorama Dokumen Kependudukan Surat 4. PT. Krakatau Posco 5. PT. Sankyu Indonesia Keterangan Tempat Tinggal 6. Orang Asing yang sudah (SKTT) Orang Asing menjadi WNA Perekaman data dan Pemotretan Orang Asing dalam pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing

62

Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon Penerbitan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing secara individu 4

Mengendalikan Proses pengendalian dalam kegiatan atau kegiatan pelayanan dokumen proses pelayanan kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing

1. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2. PT. Indorama 3. PT. Krakatau Posco 4. PT. Sankyu Indonesia

5

Mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan

1. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon

Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing

Sumber : Peneliti, 2016

3.8 Teknik Analisis Data Analisis

data

dalam

penelitian

kualitatif

dilakukan

pada

saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012 : 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga menjadi data jenuh. Dalam hal ini Miles and Huberman menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam

63

menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display),

dan

Verification

/

penarikan

kesimpulan

(conclusions

drawing/verifying). Apabila digambarkan maka model interaktif dalam analisis data ditunjukan pada gambar 3.1 proses tersebut akan nampak sebagai berikut: Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data Data Collection

Data Reduction

Data Display

Conclusions : Drawing/verifying

Sumber : Miles dan Huberman (2009) dalam Sugiyono (2012 : 247) 3.8.1 Reduksi Data (Data Reduction) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, rumit, dan kompleks, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci untuk itu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012 : 247), mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh untuk mempermudah peneliti

64

dengan melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga mampu memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Pendapat lain didefinisikan oleh Bungin (2003 : 70) menurutnya reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data. Ia mencakup kegiatan mengikhtiar hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. (Sugiyono, 2012 : 249). Dengan kata lain, reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data masih berlangsung, dalam mereduki data ini peneliti dipandu oleh tujuan yang dicapai, adapun tujuan utama dari penelitian

65

kualitatif ini adalah pada temuan mengenai tema penelitian yaitu Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.

3.8.2 Penyajian Data (Data Display) Setelah data direduksi maka langkah penting selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajian data tersebut data mampu terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (2009) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Kemudian menurut Bungin (2003 : 70) seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (display data) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Menurut Miles and Huberman (2009) Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan secara teks yang bersifat kualitatif deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan sedalam-dalamnya mengenai objek penelitian yang berbentuk deskriptif.

66

3.8.3 Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) Tahap terakhir dalam analisis interaktif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verfikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukn bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan,

mencatat

keterangan,

pola-pola,

dan

menarik

kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

67

3.9 Uji Keabsahan Data Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : 1) mendemonstrasikan nilai yang benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusankputusannya, serta untuk menetapkan keabsahan (truthworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan (Moleong, 2013: 320-324). Pelaksanaan teknik pemeriksaan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Satori dan Komariah, 2010:170-171). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: 1. Triangulasi Sumber Suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 2. Triangulasi Teknik Suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

68

Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Moleong (2005 : 330) hal tersebut dapat tercapai dengan cara: 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan; 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengujian reliabilitas data melalui member check atau pengecekan keanggotaan. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang peneliti dapatkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang diberikan kepada peneliti mendapatkan kesepakatan bersama antara peneliti dengan pemberi data, maka data tersebut dianggap valid dan semakin kredibel (dapat dipercaya). Bentuk kesepakatan bersama tersebut dilakukan melalui permintaan kepada pemberi data untuk menanda tangani data yang diberikan supaya lebih autentik. Selain itu, langkah tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan member check.

69

3.10

Jadwal Penelitian Penelitian

yang

berjudul

Manajemen

Pelayanan

Dokumen

Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing (SKTT) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Adapun waktu pelaksanaan penelitian secara jelas dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

70

Tabel 3.4 Jadwal dan Waktu Penelitian Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing (SKTT) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Waktu Penelitian No

Kegiatan

2015 Sept

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengajuan Judul Penetapan Judul Observasi Awal Penyusunan Proposal Skripsi Bimbingan Bab I – Bab III Seminar Proposal Skripsi Proses Pencarian Data di Lapangan Pengolahan Data di Lapangan Penyusunan Laporan Penelitian Sidang Skripsi Sumber : Peneliti, 2016

Okt

Nov

2016 Des

Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agust

September

71

71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum wilayah Kota Cilegon, dan gambaran umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Hal tersebut dipaparkan dibawah ini. 4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon Cilegon merupakan wilayah bekas Kewedanan (Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Cilegon adalah memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi kota Administratif. Melalui surat Bupati KDH Serang No. 86/Sek/Bapp/VII/84 tentang Usulan Pembentukan Administratif Cilegon dan atas pertimbangan yang obyektif maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1988, tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan meliputi; Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan 1 (satu) perwakilan Kecamatan Cilegon di Cibeber, sedangkan Kecamatan Bojonegara masuk wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Kramatwatu.

71

72

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1992 tertanggal 7 Februari 1992 tentang Penetapan Perwakilan Kecamatan Cibeber, Kota Administratif Cilegon bertambah menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu; Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan Cibeber. Dalam perkembangannya, kota Adminstratif Cilegon ditetapkan menjadi Kotamadya pada tahun 1997 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II. Pada saat itu Kotamadya Cilegon baru memiliki 4 (empat) Kecamatan. Untuk menyikapi perkembangan Kotamadya Cilegon yang cukup signifikan di segala bidang, maka perlu dilakukan peningkatan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintah yaitu dengan melakukan pembentukan wilayah administrasi Kecamatan yang baru. Melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2002, dibentuklah 49 (empat puluh sembilan) Kecamatan baru dan hingga tahun 2016 ini Kota Cilegon memiliki 8 (delapan) Wilayah Administratif Kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2002 juga, wilayah Cilegon terbagi atas 2 (dua) kelurahan dan 41 (empat puluh satu) Desa yang selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan desa menjadi Kelurahan, sehingga 41 (empat puluh satu) desa yang ada di wilayah Kota Cilegon berubah statusnya menjadi Kelurahan. Dengan demikian Kota Cilegon memiliki 8 (delapan) Kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) Kelurahan yang tersebar dikurang lebih 17.550 Ha luas wilayah Kota Cilegon.

73

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Cilegon

Sumber :Website resmi Kota Cilegon (www.Cilegon.go.id). Kota Cilegon berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2002-2017 diarahkan pada pengembangan kelompok industri besar dan sedang, industri kecil dan industri kerajinan di kawasan Provinsi Banten, dan sesuai dengan arahan penataan ruang nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Kota Cilegon berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PWK) yang mengidentifikasi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan cakupan pelayanan meliputi beberapa daerah disekitarnya, dimana mobilitas penduduk dan barang cukup tinggi intensitasnya. Kota Cilegon yang secara geografis berada pada perlintasan orang dan barang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera atau sebaliknya dan menjadi bagian dari sistem simpul transportasi Jawa-Sumatera memerlukan tersedianya sarana dan

74

prasarana transportasi darat dan laut yang memadai untuk dapat mendukung kinerja perekonomian masyarakat lokal maupun nasional. Sarana dan prasarana transportasi menjadi urat nadi perekonomian di Kota Cilegon, sehingga menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan panjang. Terwujudnya transportasi kota yang efisien, efektif dan ramah lingkungan menjadi visi yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan mengoptimalkan semua daya dukung sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sumber daya alam.

4.1.2

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana

pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 4.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon mempunyai kedudukan unsur pelaksana otonomi daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi.

75

A. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur Pemerintahan Daerah di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. B. Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk melaksanakan tugas ; 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance. Untuk mencapai kinerja pelayanan serta dalam menunjang faktor keberhasilan visi dan misi dinas seperti diharapkan mempunyai Susunan Organisasi terdiri dari ;

76

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon memiliki tugas pokok yakni sebagai berikut: Memimpin, merumuskan dan mengkoordinasikan sasran kegiatan dinas, melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan dinas serta menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon memiliki fungsi yang mana sebagai berikut: 1. Perumusan

perencanaan

kebijakan

teknis

operasional

dan

administratif di bidang kependudukan dan catatan sipil; 2. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan operasional dan administratif di bidang kependudukan dan catatan sipil; 3. Penyelenggaraan pembinaan aparatur pada Dinas; 4. Pembinaan dan pengendalian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan dinas; 5. Pengkoordinasian di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan instansi terkait;

77

6. Penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban (akuntabilitas) dan kinerja dinas. 2. Sekertariat Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam hal ini Sekretariat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon memiliki tugas pokok yakni sebagai berikut: Memimpin dan .mengkoordinir penyusunan rencana program dan pengendalian anggaran Sekretariat, penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan

pembinaan

kepegawaian,

pengaturan

pengelolaan

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Dinas, dan pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Dinas agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon memiliki fungsi yang mana sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada Sekretariat; 2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan Dinas; 3. Penghimpunan rencana kerja Dinas; 4. Penyelenggaraan visi dan misi Dinas; 5. Penyelenggaraan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan Dinas; 6. Penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;

78

7. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas-tugas Sub Bagian pada Sekretariat; 8. Pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan tiap-tiap Bidang pada Dinas; 9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kinerja Dinas; 10. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat. 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dalam hal ini Sub Bagian Program dan Evaluasi memiliki Tugas Pokok, sebagai berikut: Merencanakan dan mengontrol kegiatan penyusunan Program dan Evaluasi, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Program dan Evaluasi sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Sub Bagian Program dan Evaluasi juga memiliki fungsi yang mana sebagai berikut: 1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Program dan Evaluasi; 2. Pelaksanaan penyusunan visi dan misi Dinas; 3. Pelaksaan penghimpunan rencana kerja Sekretariat dan BidangBidang;

79

4. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, dan evaluasi program dan kegiatan Dinas; 5. Pelaksanaan pengelolaan bahan referensi kegiatan Dinas; 6. Penyusunan rencana strategis Dinas; 7. Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan laporan hasil kegiatan Dinas; 8. Penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Dinas; 9. Pelaksanaan koordinasi dangan instansi/pihak terkait di bidang program dan evaluasi; 10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program dan Evaluasi. 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dalam hal ini Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas pokok sebagai berikut: Merencanakan dan megontrol kegiatan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi yang mana sebagai berikut: 1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

80

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan tata usaha Dinas ; 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas ; 4. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Dinas; 5. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan Dinas ; 6. Pelaksanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan Dinas ; 7. Pelaksanaan pengindustrian barang keperluan Dinas ; 8. Pelaksanaan pengdistribusian barang keperluan Dinas; 9. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang inventaris Dinas ; 10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang umum dan kepegawaian ; 11. Pelaksaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 5. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dalam hal ini Sub Bagian Keuangan memiliki tugas pokok sebagai berikut: Merencanakan dan megontrol kegiatan administrasi keuangan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub Bagian Keuangan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Sub Bagian Keuangan juga memiliki fungsi yang mana sebagai berikut:

81

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Keuangan ; 2. Penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung ; 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi gaji pegawai Dinas ; 4. Penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dinas ; 5. Penyusunan alur kas keuangan Dinas ; 6. Pelaksanaan administrasi keungan Dinas ; 7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas ; 8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak yang terkait di bidang keuangan. 9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan. 6. Bidang Kependudukan Bidang Kependudukan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam hal ini Bidang Kependudukan memilii tugas pokok sebagai berikut: Memimpin, merencanakan, penyusunan program dan pengendalian anggaran Bidang Kependudukan, mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Kependudukan, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Kependudukan kepada bawahan dan memberi laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Bidang Kependudukan memiliki fungsi yang mana sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan program, kegiatan dan pengendalian anggaran pada Bidang Kependudukan ;

82

2. Penyelenggaraan

perumusan

kebijakan

teknis

Bidang

Kependudukan ; 3. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada Bidang Kependudukan ; 4. Penyelenggaraan Bidang Kependudukan ; 5. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang kependudukan ; 6. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait kependudukan ; 7. Penyelenggaraan

evaluasi

dan

pelaporan

Bidang

Kependudukan. 7. Seksi Pendaftaran Penduduk Seksi Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan. Dalam hal ini Seksi Pendaftaran Penduduk memiliki tuga pokok sebagai berikut: Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Pendaftaran Penduduk, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Seksi Pendaftaran Penduduk memiliki fungsi yang mana sebagai berikut: 1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Penduduk ;

Pendaftaran

83

2. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pendaftaran Penduduk ; 3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Pendaftaran Penduduk 4. Penyiapan

bahan pelayanan

penyelenggaraan

di

bidang

pendaftaran penduduk ; 5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang Pendaftaran Penduduk ; 6. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pendaftaran penduduk ; 7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang pendaftaran penduduk ; 8. Pelaksanaan

evaluasi

dan

pelaporan

Seksi

Pendaftaran

Penduduk. 8. Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk Seksi pengawasan dan Mutasi Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan. Dalam hal ini Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk memiliki tugas pokok sebagai berikut: Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk, sehingga berhasil guna dan berdaya guna,efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Seksi pengawasan dan Mutasi Penduduk memiliki fungsi yang mana sebagai berikut:

84

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk ; 2. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk ; 3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk ; 4. Penyiapan

bahan pelayanan

penyelenggaraan

di

bidang

pengawasan dan mutasi penduduk ; 5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pemgawasan dan mutasi penduduk ; 6. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan mutasi penduduk ; 7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang pengawasan dan mutasi penduduk; 8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan dan Mutasi Penduduk. 9. Bidang Pencatatan Sipil Bidang Catatan Sipil di pimpin oleh seorang Kepala Bidak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam hal ini Bidang Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok sebagai berikut: Memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran Bidang Catatan Sipil, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Catatan Sipil, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Catatan Sipil kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan

85

sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Bidang Pencatatan Sipil memiliki fungsi yang mana sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada Bidang Catatan Sipil; 2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Catatan Sipil; 3. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada Bidang Catatan Sipil; 4. Penyelenggaraan Bidang Catatan Sipil; 5. Penyelenggaraan Pengendalian dan pengawasan di bidang catatan sipil; 6. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang Catatan Sipil; 7. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Catatan Sipil. 10. Bidang Data dan Informasi Kependudukan Bidang Data dan Infomasi Kependudukan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam hal ini Bidang Data dan Informasi Kependudukan memiliki tugas pokok sebagai berikut: Memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran Bidang Data dan Informasi Kependudukan, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Data dan Informasi Kependudukan kepada bawahan, dan memberikan

86

laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dapat berjalan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Bidang Data dan Informasi Kependudukan memiliki fungsi yang mana sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada Bidang Data dan Informasi Kependudukan; 2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Data dan Informasi dan Kependudukan; 3. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada Bidang Data dan Informasi Kependudukan; 4. Penyelenggaraan Bidang Pendataan dan Informasi Kependudukan; 5. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang data dan informasi kependudukan; 6. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang data dan informasi kependudukan; 7. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Data dan Informasi Kependudukan. 4.1.2.2 Jenis Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon melayani beberapa Jenis Pelayanan, Meliputi : 1. Pelayanan pendaftaran Penduduk yang meliputi: a. Biodata Penduduk b. Kartu Keluarga c. Kartu Tanda Penduduk d. Surat Keterangan Kependudukan 2. Pelayanan Pencatatan Sipil, yang meliputi Dokumen Pencatatan Sipil.

87

3. Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan. 4.1.2.3 Pelayanan Dokumen Kependudukan Orang Asing Jenis pelayanan dokumen kependudukan bagi Orang Asing yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Ctatan Sipil Kota Cilegon, meliputi: a. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) b. Kartu Keluarga WNA c. Kartu Tanda Penduduk WNA d. Surat Keterangan Pindah Lapor Dari Luar Negeri (SKPLDN) e. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN)

88

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon KEPALA DINAS S O L E H, SE NIP. 19590526 198303 1 004

SEKRETARIS Hj. Hayati Nufus, SH., M.Si NIP. 19701102 200212 2 003

KASUBAG PROGRAM & EVALUASI Yusminar, SE., MM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NIP.19641016 198603 2 008

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

Yaya Samdia, SH

NIP. 19651204 199703 1 001

NIP. 19600709 199301 1 001

KASI PENDAFTARAN PENDUDUK

KASI CATATAN SIPIL I Syaefullah, SH., M.Si

Erra Yusnita, S.Pd., MM

NIP. 19660512 200701 1 002

NIP. 19680309 199503 2 002

KASI CATATAN SIPIL II Drs. Hj. Sri Hartati,M.Si

KASI PENGAWASAN & MUTASI PENDUDUK Iis Isnawati, S.Pd

Hj. Ade Muharomah,SE

Dra. Siti Solehah NIP. 19680723 199603 2002

KEPALA BIDANG CATATAN SIPIL

KEPALA BIDANG KEPENDUDUKAN Drs. Kusmajaya

KASUBAG KEUANGAN

NIP.19640808 200212 2 001

NIP.19620115 198603 2 007

KABID DATA & INFORMASI KEPENDUDUKAN

Drs. Abdullah NIP. 19630607 198410 1 008

KASI PELAPORAN & INFORMASI Drs. H. Jamhuri, MM

NIP. 19591004 198310 1 001

KASI PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN Cipto Supriatna, S.Sos NIP.19640605 198603 1 021

NIP. 19630722 1984102005

UPTD

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, 2016

89

4.2 Deskripsi Data Penelitian Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisa data kualitiatif. Dalam penelitian ini mengenai Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, mengingat bahwa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, observasi, serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang di wawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis. Berdasarkan teknik analisa data kualitatif, data-data tersebut dianalisa selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian dilakukan ke bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian penulis kode-kode, yaitu : 1.

Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan;

2.

Kode A untuk menunjukkan item jawaban;

90

3.

Kode I1-1 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon;

4.

Kode I1-2 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon;

5.

Kode I1-3 untuk menunjukan daftar informan dari pegawai pelaksana di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon;

6.

Kode I2 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon;

7.

Kode I3 untuk menunjukan daftar informan dari Kepala Sub Bagian Informasi Kantor Imigrasi Kota Cilegon;

8.

Kode I4 untuk menunjukan daftar informan dari perusahaan PT. Krakatau Posco;

9.

Kode I5 untuk menunjukan daftar informan dari perusahaan PT. Indorama;

10. Kode I6 untuk menunjukan daftar informan dari perusahaan PT. Sankyu Indonesia. 11. Kode I7 untuk menunjukan daftar informan dari Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon; Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi

91

berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian di lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa dimensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan adalah berupa catatan lapangan peneliti, seperti dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan baik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Kantor Imigrasi maupun dari perusahaan-perusahaan yang menjadi informan peneliti. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto lapangan dimana foto-foto tersebut merupakan foto kegiatan dari pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Alasan peneliti menggunakan data berupa foto adalah karena foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis obyek-obyek yang diteliti melalui segi-segi subyektif. Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Bahwa dalam proses analisa dalam penelitian ini yaitu demngan menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles and Huberman yaitu dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Diantaranya;

92

Reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data masih berlangsung, dalam mereduki data ini peneliti dipandu oleh tujuan yang dicapai, adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan mengenai

tema

penelitian

yaitu

Manajemen

Pelayanan

Dokumen

Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Penyajian data. Setelah data direduksi maka langkah penting selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajian data tersebut data mampu terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan secara teks yang bersifat kualitatif deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan sedalam-dalamnya mengenai objek penelitian yang berbentuk deskriptif. Verifikasi / penarikan kesimpulan. Tahap terakhir dalam analisis interaktif adalah verfikasi data. Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keterangan, pola-pola, dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

93

Menulis hasil penelitian. Penulis data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other. Selanjutnya untuk menjaga validitas data selama penelitian berlangsung, peneliti juga menggunakan aktivitas triangulasi. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 4.2.2 Data Informan Penelitian Pada penelitiaan ini, mengenai Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, dalam pemilihan informan penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposif dan tenik insidental. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah stakeholders (semua pihak) baik aparatur pelaksana pelayanan, pihak imigrasi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan penerbitan dokumen kependudukan Surat

94

Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Aparatur pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing adalah pegawai-pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon khususnya bagian bidang kependudukan. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu key informan dan secondary informan. Key informan sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan secondary informan sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Informan penelitian ini selain aparatur pelaksana sebagai key informan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, untuk keabsahan data dan untuk menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka peneliti pun mengambil informan diluar aparat pelaksana. Informan tersebut diantaranta yaitu pihak Imigrasi Kota Cilegon, PT. Krakatau Posco, PT. Indorama, PT. Sankyu dan Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Kependudukan, 1 pegawai pelaksana Bidang Kependudukan, 1 Orang kepala Badan Kesbang dan Linmas, 1 Orang di perusahaan Krakatau Posco, 1 Orang di perusahaan Indorama, 1 orang di perusahaan Sankyu dan 1 Orang Kepala sub bagian Informasi.

95

Informan tersebut diantaranya : A.

Kusmajaya (56 thn). Kepala Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.

B.

Erra Yusnita (47 thn). Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.

C.

Arko Prahima (25 thn). Pegawai pelaksana di Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.

D.

Suparman (54 thn). Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon.

E.

Rendi Ferlino (31 thn). Kepala Sub Bagian Informasi di Kantor Imigrasi kelas II A Kota Cilegon.

F.

Deden Suhendar (43 thn). Asisten Manager di Bidang Human Resources Management (HRM) di PT. Krakatau Posco.

G.

Khadafi (50 thn). Pegawai di Bidang Human Resources Development (HRD) di PT. Indorama

H.

Magfiroh (30 thn). Staf Administrasi di PT. Sankyu Indonesia.

I.

Ortkemper Rolf (72 thn). Orang Asing yang saat ini sudah menjadi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Cilegon.

96

Tabel 4.1 Keterangan Informan No

Kode Informan

Nama

Keterangan

1

I1-1

Kusmajaya

Key Informan

2

I1-2

Erra Yusnita

3

I1-3

4

I2

Jabatan/Pekerjaan Kepala Bidang Kependudukan

Secondary

Kepala Seksi Pendaftaran

Informan

Penduduk

Arko Prahima

Secondary Informan

Pegawai Pelaksana di

Suparman

Secondary Informan

Bidang Kependudukan Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon Kepala Sub Bagian

5

I3

Rendi Ferlino

Secondary Informan

Informasi Kantor Imigrasi Asisten Manajer Bidang

Kota Cilegon

6

I4

Deden Suhendar

Secondary Informan

7

I5

Khadafi

Secondary Informan

Pegawai Bidang HRD PT.

8

I6

Magfiroh

Secondary Informan

Staff Administrasi PT.

9

I7

Ortkemper Rolf

Secondary Informan

Orang Asing yang sudah

HRM PT. Krakatau Posco Indorama Sankyu Indonesia menjadi WNA

(Sumber: Peneliti, 2016) Informan di atas merupakan informan utama dan informan penunjang dalam penelitian ini. Adapun data-data lain yang merupakan sebagai informasi-informasi pelengkap dari informasi yang telah diberikan oleh informasi utama.

97

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan model Manajemen Pelayanan Umum yang dikembangkan oleh Moenir dalam Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (2006:164), disebutkan bahwa ada empat aktivitas manajemen yang menonjol dalam pelayanan umum. Aktivitas-aktivitas tersebut yang dilakukan ialah, aktivitas dalam menetapkan sasaran, menetapkan cara yang tepat, melaksanakan

pekerjaan

dan

menyekesaikan

masalah, mengendalikan

kegiatan/proses pelayanan, dan yang terakhir adalah aktivitas mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan. Dengan penggunaan model tersebut peneliti berupaya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Manajemen pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dalam pelayanan administrasi Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing” dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan urutan indikator pada model dalam menjalankan aktivitas manajemen tersebut. Dalam mengumpulkan data melalui wawancara ini, peneliti menggunakan teknik Purposif dan teknik Insidental, yang mana teknik

purposif

ini

merupakan

penentuan informan dengan dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial

98

yang diteliti, sedangkan teknik insidental ialah penetapan informan ketika sedang berada di lapangan melakukan penelitian. (Sugiyono, 2008:218). Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan wajib dimiliki bagi para penduduk yang berdomisili disuatu wilayah untuk menandakan bahwa ia adalah penduduk resmi di wilayah tersebut. Begitu pula dengan Orang Asing. Orang Asing yang berdomisili di suatu wilayah dengan berbagai macam kepentingan wajib mengurus dokumen kependudukannya sesuai dengan tempat dimana ia berdomisili. Kota Cilegon merupakan kota dimana pusat industri berada. Banyak Orang Asing yang berdatangan dan berdomisili di Kota Cilegon untuk urusan pekerjaan. Sebelum mendaftarkan dirinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil uuntuk mengurus dokumen kependudukannya, para Orang Asing tersebut wajib terlebih dahulu melapor ke bagian pihak kantor Imigrasi Kota Cilegon untuk mendapatkan KITAS ( Keterangan Izin Tinggal Sementara ) masa berlaku KITAS ini disesuaikan dengan masa berlaku Visa negara Orang Asing tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kantor Imigrasi Kota Cilegon masa berlaku kitas ialah dalam kurun waktu 6 Bulan, 1 Tahun dan 2 Tahun. Apabila melewati kurun waktu tersebut, Orang Asing harus memperpanjang terlebih dahulu Visa mereka dan kemudian memperpanjang kembali masa

99

berlaku KITAS Orang Asing tersebut apabila masih ingin berdomisili di Kota Cilegon. Setelah melaporkan diri ke kantor Imigrasi, pihak Orang Asing wajib pula melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing apabila Orang Asing tersebut berdomisili di Kota Cilegon. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemda Kota Cilegon sebagai penduduk tinggal terbatas. Namun, di sinilah permasalahan tersebut berasal. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2016 dari informasi yang didapatkan dari informan I1-1. Mengatakan bahwa: “Kebanyakan dari Orang Asing setelah melapor ke Pihak Imigrasi, tidak melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Padahal Orang Asing tersebut tinggal atau berdomisili di wilayah Kota Cilegon. Dan harus memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing, apabila Orang Asing itu berdomisili di Kota Cilegon”. Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa Orang Asing yang datang ke Kota Cilegon belum sepenuhnya melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Padahal seharusnya, setelah melaporkan diri dan mendapatkan KITAS dari Kantor Imigrasi, Orang Asing yang berdomisili di Cilegon wajib juga untuk melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk mendapatkan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal).

100

Pernyataan mengenai kurang lengkapnya dokumen kependudukan serta keimigrasian Orang Asing yang berdomisili dan bekerja di Kota Cilegon juga diperkuat oleh pernyataan informan I2 dalam wawancara yang dilakukan pada 5 Juni 2016, yang mengatakan bahwa: “Setiap kami TIMPORA melakukan sidak kebeberapa perusahaan kami sering sekali menemukan temuan para tenaga kerja asing yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinannya, sedangkan dokumen perizinan itu merupakan dokumen pertama yang wajib Orang Asing tersebut miliki. Dimulai dari dokumen keimigrasiannya, dan berlanjut ke dokumen kependudukannya apabila mereka para Orang Asing berdomisili di Kota Cilegon.” Hal tersebut tentu menjadi hambatan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dalam melakukan pendataan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon. Namun, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tetap melakukan beberapa evaluasi untuk meningkatkan manajamen pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing untuk meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan dalam hal dokumen kependudukan Orang Asing. Namun, dalam hal ini peneliti pun tetap mengkaji dalam hal pelayanan mengenai Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Apakah pelayanan tersebut menyulitkan Orang Asing sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu alasan Orang Asing tidak mengurus dokumen perizinan SKTT nya. Dalam model manajemen pelayanan umum yang dikembangkan oleh Moenir (2010:164) menyatakan bahwa ada beberapa dimensi yang harus

101

diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing, yaitu: 4.3.1

Aktivitas Menetapkan Sasaran

Aktivitas yang menonjol dalam manajemen pelayanan umum adalah menetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dimana organisasi dimaksudkan sebagai wadah kerjasama orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing ini sangat membutuhkan beberapa tahapan sampai akhirnya Orang Asing mengetahui bahwa ketika mereka berdomisili di Kota Cilegon sangat wajib sekali untuk mendaftarkan diri untuk di terbitkannya Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing. Salah satu tahapan tersebut ialah proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, untuk menyebarkan informasi kepada perusahaan-perusahaan yang banyak mempekerjakan Orang Asing agar mendaftarkan Orang Asing tersebut dari segi kependudukannya.

102

4.3.1.1 Penetapan

Sasaran

dalam

Sosialisasi

Pelayanan

Dokumen Kependudukan Orang Asing Perencanaan yang baik selalu memiliki sasaran yang jelas. Demikian pula halnya dalam perencanaan, selalu dimulai dengan menetapkan suatu sasaran. Pada dasarnya setiap orang yang bekerja memerlukan kejelasan tentang apa yang mereka kerjakan, hasil apa yang diharapkan dan juga alasan mengapa suatu pekerjaan harus dikerjakan. Dalam hal ini atasan bertanggung jawab untuk menjelaskan ketiga pertanyaan tersebut. Hal tersebut yang biasanya dituangkan dalam sasaran kerja. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon melakukan

pelayanan

mengenai

Dokumen

Kependudukan

Surat

Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing, juga melakukan proses sosialisasi. Program sosialisasi ini dimaksudkan sebagai bentuk mensosialiasikan mengenai dokumen kependudukan Orang Asing yang wajib dimiliki apabila ada Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon. Dalam melakukan sosialisasi ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan beberapa SKPD seperti TNI, Polri, Dinas Ketenatidakerjaan, Kantor Imigrasi, Badan Kesbang Linmas dan beberapa perusahaan yang banyak mempekerjakan Orang Asing. Dimana, sosialisasi ini dilakukan minimal satu tahun sekali. Untuk Polri, Badan Kesbang Linmas dan TNI biasanya diikut sertakan sebagai sasaran sosialisasi Orang Asing dalam hal pengawasan Orang Asing.

103

Hal tersebut diutarakan oleh informan I1-3. Mengatakan bahwa : “Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon selain melakukan pelayanan mengenai dokumen kependudukan Orang Asing, juga melakukan sosialisasi. Di sini kita bekerja sama dengan sponsor atau biasa yang disebut dengan agen Orang Asing dan juga Kantor Imigrasi. Karena di sini rata-rata Orang Asing yang bekerja di Kota Cilegon ini tidak melaporkan sendiri, melainkan menggunakan sponsor Orang Asing yang biasanya sponsor tersebut berasal dari perusahaan dimana mereka bekerja. Berbeda apabila ada Orang Asing yang menikah dengan Orang Indonesia, biasanya yang mengurusinya itu Istrinya dalam hal dokumen kependudukan. Sosialisasi ini merupakan salah satu program yang tergabung dalam TIMPORA ( Tim Pengawas Orang Asing ) yang mana diketuai oleh pihak Imigrasi.” (Wawancara/19 Mei 2016.10.00-11.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Hal serupa juga diutarakan oleh informan I3, yang mana dalam hal ini Kantor Imigrasi adalah Ketua dari TIMPORA. Mengatakan sebagai berikut: “Sosialisasi Orang Asing yang kami lakukan itu tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang mana anggotanya berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disnaker, TNI, Kepolisian, Kodim dan Kejaksaan. Untuk TIMPORA ini leadernya ada di Kantor Imigrasi yaitu Bapak Sahat Pasaribu yang juga merupakan Kepala Kantor Imigrasi Kota Cilegon.” (Wawancara/19 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Imigrasi Kelas IIA Kota Cilegon) Dalam menentukan sasaran, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Watson dalam Moenir (2006 : 169) yang mana pada tingkat sasaran manajemen harus menjabarkan lebih lanjut menjadi sasaran-sasaran yang lebih rinci, sasaran tersebut berbentuk program yang disebut dengan sasaran periodisasi. Misalnya sasaran satu tahun, lima tahun atau sepuluh tahun. Dalam hal ini, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menentukan sasaran dimulai dari beberapa SKPD yang dirasa

104

paling terkait dengan hal penanganan Orang Asing. Seperti yang diutarakan oleh Arko Prahima yang merupakan pegawai pelaksana di Bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon bahwa, Sponsor atau Agen Orang Asing dan Perusahaan yang biasa memperkerjakan Orang Asing lah yang menjadi sasaran dalam tahap sosialisasi ini. Karena, biasanya Orang Asing yang datang ke Kota Cilegon dan meminta dibuatkannya SKTT itu dengan tujuan untuk bekerja menyerahkan seluruh proses dokumen kependudukan dan ke imigrasiannya kepada sponsor dan perusahaan tersebut. Lain hal nya apabila ada Orang Asing yang menikah dengan orang Indonesia yang lebih memilih untuk mengurusinya sendiri. Selain itu pihak kantor Imigrasi juga menjadi salah satu pihak yang turut berperan andil dalam sosialisasi ini. Sosialisasi ini menjadi program rutin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tergabung dalam TIMPORA Kota Cilegon dalam jangka waktu minimal 1 tahun sekali. Namun, selain memiliki tugas untuk mengawasi kedatangan Orang Asing di Kota Cilegon. TIMPORA ini juga memiliki fungsi untuk mengawasi Orang Asing selama tinggal di Kota Cilegon dalam artian Orang Asing yang sudah memiliki SKTT harus menjaga pola dan tingkah lakunya sesuai dengan adat istiadat dan mentaati peraturan hukum yang berlaku di Kota Cilegon. hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan I2, menyatakan bahwa: “Sebagaimana dengan fungsi Timpora tadi, di Kesbang ini hanya sebagai fungsi pengawasan saja. Dalam hal ini kita mengawasi

105

keberadaan mereka, aktivitas mereka selam tinggal di Kota Cilegon. Jangan sampai kegiatan mereka menyimpang dari aturan aturan yang berlaku di masyarakat Kota Cilegon ini. Jadi fungsi kami itu bukan menangani permasalahan surat izin masuk mereka, namun kami berfungsi untuk mengawasi mereka, berikut surat surat mereka yang telah di terbitkan oleh Imigrasi dn Catatan Sipil dan pihak Disnker bagi mereka yang kerja di Kota Cilegon. Dan juga menjamin keamanan mereka selama merek tinggal di kawasan Kota Cilegon.” (Wawancara/5 Juni 2016.10.00-11.30 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan sasaran mengenai Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cukup baik, seperti mengikutsertakan beberapa SKPD yakni Pihak Imigrasi, Badan Kesbang dan Linmas, TNI, Polri, dan juga Disnaker dalam hal pengawasan Orang Asing. Kemudian, juga mengikut sertakan Agen Orang Asing dan juga perusahaan-perusahaan dalam hal pembuatan dokumen kependudukan Orang Asing. Cara ini dirasa cukup efektif dan efisien karena dilihat dari kerjasama antar SKPD yang saling keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama yakni agar berkurangnya Orang Asing yang tidak memiliki dokumen kependudukan di Kota Cilegon.

4.3.2

Menetapkan Cara yang Tepat

Aktivitas manajemen yang kedua yaitu menetapkan cara bagaimana yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini termasuk menetapkan teknik pencapaian, prosedur dan metode. Guna menetapkan cara-cara itu hendaknya melalui penelitian dan percobaan,

106

sehingga dapat ditemukan cara yang paling tepat untuk kradaan waktu itu, aman dan efisien diantara beberapa alternatif cara. Khusus dalam tugas-tugas pelayanan soal prosedur dan metode harus benar-benar menjadi perhatian manajemen, karena ini akan menentukan kualitas dan kecepatan dalam pelayanan, baik pelayanan manual maupun pelayanan dengan menggunakan peralatan. Cara dimaksudkan sebagai sesuatu atau strategi yang harus dipilih dengan cermat agar segala tujuan organisasi berjalan sesuai dengan yang dikehendaki.

Dalam

pelayanan

Dokumen

Kependudukan

Surat

Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon menggunakan cara atau prosedur yang mereka anggap saat ini tepat. Cara atau prosedur tersebut dilandaskan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 4.3.2.1 Penetapan

strategi

kependudukan

Surat

dalam

pelayanan

Keterangan

Tempat

dokumen Tinggal

(SKTT) Orang Asing Penetapan strategi di sini dimaksudkan adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai strategi tersebut. Di dalam

107

penetapan strategi ada beberapa tahapan: dari mulai menentukan visi dan misi, membuat perencanaan strategis mengenai teknik apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing ini tentunya

harus memiiki

strategi yang matang dalam hal pelaksanannya, agar strategi atau cara yang sudah ditentukan dapat berjalan sesuai perencanaan yang ditetapkan sebelumnya. Dimana strategi ini dilakukan setelah menentukan sasaran dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Orang Asing yang datang untuk berdomisili di Kota Cilegon wajib melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon selambat-lambatnya 14 hari terhitung dari masa diterbitkannya KITAS dari Kantor Imigrasi untuk diterbitkan dokumen kependudukan SKTTnya. Bagi Orang Asing yang ingin diterbitkannya Dokumen Kependudukan

Surat

Keterangan

Tempat

Tinggalnya,

wajib

melampirkan beberapa persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari informan I1-1. Menuturkan bahwa : “Biasanya yang melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dibuatkannya SKTT Orang Asing itu Agen Orang Asing atau sponsor melaporkan diri bahwa Orang Asing yang bersangkutan akan berdomisili di Kota Cilegon itu paling lambat 14 hari setelah kedatangan dia. SKTT akan diproses setelah Orang

108

Asing tersebut melampirkan persyaratan yang sudah ditetapkan seperti KITAS yang didapat dari Imigrasi, selanjutnya SKM (Surat Keterangan melapor) yang didapat dari Polres setempat. Setelah SKM jadi baru melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk mendapatkannya SKTT karena Orang Asing nya berdomisili diKota Cilegon. Dokumen kependudukan SKTT tersebut paling lama 11 hari pengerjaannya, tapi kalau di sini, kita 3 hari juga sudah jadi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tidak pernah melakukan pelayanan SKTT lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Para Orang Asing yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan di sini bebas dari biaya apapun dalam arti lain gratis setelah Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTP dan Akta Catatan Sipil dihapuskan”. (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon melakukan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing dalam waktu 14 hari setelah pihak Orang Asing melapor dan menyerahkan berkas persyaratan wajib tanpa dipungut biaya retribusi. Hal ini juga di utarakan informan I1-2, mengungkapkan bahwa: “Kita selalu melayani perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan Orang Asing untuk diterbitkannya SKTT tanpa pungutan biaya apapun setelah adanya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 tentang penghapusan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTP dan Akta Catatan Sipil. Jadi pembuatan SKTT, KTP Orang Asing, KK Orang Asing itu sekarang gratis. Jadi sudah tidak dipersulit oleh kendala biaya lagi bagi penerbitan dokumen kependudukan Orang Asing. Masa pengerjaannya juga kurang dari 14 hari.” (Wawancara/20 Mei 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)

109

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa memang pembuatan dokumen kependudukan Orang Asing tidak dikenakan biaya retribusi semenjak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghapusan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTO dan Akta Catatan Sipil. Kemudian, untuk masa pengerjaan SKTT dalam kurun waktu kurang dari 14 hari.

4.3.2.2 Prosedur

yang

dilakukan

oleh

perusahaan

dalam

menerbitkan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Biasanya dilakukan oleh Orang Asing yang bekerja di wilayah Kota Cilegon atau Orang Asing yang menikah dengan WNI asal Kota Cilegon. Salah satunya ialah PT. Krakatau Posco yang dewasa ini menarik perhatian karena banyak mempekerjakan Orang Asing yag didominasi oleh Warga Asing asal Korea. Para tenaga kerja asing tersebut rata-rata berdomisili di daerah Kota Cilegon sehingga PT. Krakatau Posco wajib mengurus dokumen kependudukan tenaga kerja asingnya. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. PT. Krakatau Posco memiliki angka yang cukup banyak dalam melakukan penerbitan SKTT Orang Asing.

110

Hal ini pun dipertegas oleh penuturan dari informan I4 yang mengatakan bahwa: “Seluruh tenaga kerja asing di sini kami sangat legal karena memiliki dokumen-dokumen yang sangat lengkap. Termasuk dokumen kependudukan yang biasa di sebut Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing, karena memang mereka asramanya di wilayah Kota Cilegon. Untuk di PT. Krakatau Posco ini biasanya kami yang selalu mengurusnya adalah Agen dari perusahaan kami. Karena, akan sangat menyulitkan Orang Asing itu jika mereka mengurus segala sesuatunya sendiri. Dan untuk pembuatan SKTT nya itu sendiri terhitung sangat cepat ya dalam kisaran waktu seminggu. Serta memang tidak dipungut biaya retribusi. Tetapi, kami membayar DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan) yang merupakan dana kompensasi pengajuan Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Kas Negara, yang mana dibayarkan setiap bulannya $ 100 yang menjadi syarat utama yang harus disetorkan ke pemerintah untuk diterbitkannya IMTA (Izin Memperkerjakan tenaga Asing) dan masih banyak lagi, panjang sekali prosedurnya sampai Orang Asing tiba di sini” (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Krakatau Posco)

111

Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Dokumen Perizinan PT. Krakatau Posco

Sumber : Data perusahaan PT. Krakatau Posco Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa data penerbitan SKTT Orang Asing PT. Krakatau Posco yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon memang paling banyak dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Data tersebut juga didukung oleh data dari hasil wawancara di atas. Hal senada juga diutarakan oleh informan I6, mengatakan bahwa: “Proses Orang Asing yang bekerja di sini sangat membutuhkan banyak sekali perizinan. Untuk membuat KITAS dengan banyak syarat sekali dan harus membayar di kantor Imigrasi setelah KITAS jadi baru para Orang Asing membuat SKM di kepolisian setelah jadi kami langsung mengurus SKTT di Kependudukan karena para Orang Asing tersebut bertempat tinggal di kawasan

112

Kavling, Kota Cilegon”. (Wawancara/25 Juli 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor PT. Sankyu Indonesia) Namun, sepertinya kondisi ini tidak sama dengan perusahaanperusahaan lain yang berada di Kota Cilegon. Tidak sedikit kasus penyelundupan tenaga kerja asing yang didapat dari perusahaanperusahaan lain. Salah satunya ialah PT. Indorama. Dari hasil data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, bahwa PT. Indorama dan PT. Indoferro pernah didapati kasus tenaga kerja asing yang ilegal dalam artian di sini ialah tenaga kerja asing tersebut

tidak

terdaftar

dari

segi

keimigrasiannya

kependudukannya. Hal ini dibenarkan oleh informan I2,

maupun yang

menuturkan bahwa : “Kami pihak TIMPORA sering mengadakan Sidak ya, nah kami sering sekali menemukan temuan temuan Orang Asing yang bekerja dan tinggal di Kota Cilegon tidak lengkap dokumennya. Itu sih kebanyakan orang-orang China yang sering. Sampai kita di Indoferro dan Indorama itu mereka kan perusahaan perusahaan besar, tetapi para tenaga kerja asingnya tidak memenuhi persyaratan.”(Wawancara/5 Juni 2016.10.00-11.00/Wawancara dilakukan di kantor Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon) Dari informasi yang dipaparkan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan mengenai dokumen kependudukan SKTT Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon terkait dengan menetapkan cara yang tepat seperti metode, dan prosedurnya bisa dikatakan sudah baik. Namun, masih banyak pihakpihak yang belum secara penuh mendukung dalam hal pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Sebagai contohnya

113

dengan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak mengenai perusahaan-perusahaan yang masih belum melakukan pelaporan untuk segera diterbitkannya dokumen keimigrasian dan kependudukannya. Hal ini tentu saja banyak dampak negatifnya. Salah satunya dari segi kemasyarakatan serta dari segi administratif.

4.3.3

Melaksanakan Pekerjaan

Manajemen memang mempunyai fungsi memimpin tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Ini berarti bahwa manajemen tidak hanya memerintah tetapi juga melakukan tugas/pekerjaan sendiri yang tidak dilimpahkan kepada orang lain (bawahannya). Pengertian pelimpahan wewenang dan kekuasaan tidak berarti seluruh wewenang dan kekuasaan yang ada dilimpahkan, melainkan masih ada sebagian yang harus tetap berada ditangannya yang harus dilakukan.

4.3.3.1 Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing Salah satu kegiatan untuk menunjang pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon ialah menyelenggarakan Sosialisasi Orang Asing yang tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing). Sosialisasi Orang Asing ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada sponsor (penjamin) Orang Asing tersebut selama

114

berada di Kota Cilegon mengenai dokumen perizinan yang wajib dimiliki Orang Asing tersebut agar perusahaan-perusahaan tersebut tertib administrasi. Selain itu juga dalam sosialisasi ini juga membahas megenai hak dan kewajiban Orang Asing selama berdomisili di Kota Cilegon. Seluruh Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Orang Asing juga diberikan kebebasan untuk mengakses ruang publik selama tidak melakukan pelanggaran atas norma dan peraturan yang berlaku. Sosialisasi Orang Asing ini dilakukan minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali. Hal ini diutarakan oleh informan I1-1 yang sering hadir dalam penyelenggaraan sosialisasi Orang Asing di Kota Cilegon. mengatakan bahwa: “Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) melakukan sosialisasi Orang Asing itu minimal 1 tahun sekali. Selain bersama TIMPORA kami juga melakukan sosialisasi dengen menyebarkan banner di beberapa perusahaan yang banyak mempekerjakaan Orang Asing prihal dengan dokumen kependudukan SKTT. Selain itu, kita juga selalu melakukan sosialisasi langsung lewat loket pelayanan ketika ada perusahaan yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan Orang Asing.” (Wawancara/19 Mei 2016.13.0014.00/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)

115

Gambar 4.4 Banner yang Sosialisasikan ke Perusahaan

Sumber : PT. Krakatau Posco Dari hasil wawancara di atas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selain bersama TIMPORA dalam menyelenggarakan sosialisasi Orang Asing, juga memberikan banner ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon mengenai dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing. Namun sayangnya, tidak semua perusahaan memasang banner tersebut di perusahaannya. PT. Krakatau Posco merupakan perusahaan yang memasang banner tersebut di wilayah kerjanya. Hal ini disampaikan oleh informan I4, yang mengatakan: “Di pintu masuk kantor kami memajang banner yang kami dapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sebagai bentuk tertib administrasi kami, terkait dengan perizinan tenaga kerja asing yang kami pekerjakan di perusahaan kami.”

116

(Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor PT. Krakatau Posco) Gambar 4.5 Banner yang dipasang oleh PT. Krakatau Posco

Sumber: PT. Krakatau Posco Dari hasil penelitian di atas, dpaat dilihat bahwa PT. Krakatau Posco sudah menerapkan tertib administrasi terkait dengan dokumen kependudukan Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Dimulai dengan memasang banner yang didapat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di depan pintu masuk kantor, agar para tenaga kerja asing melihat dan mengerti bahwa SKTT tersebut merupakan identitas mereka selama tinggal di Kota Cilegon. Peran Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) dalam melakukan sosialisasi Orang Asing juga diperlukan untuk melakukan pencapaian tujuan terkait dengan legalitas Orang Asing serta melakukan pengawasan

117

terkait dengan keberadaan Orang Asing di Kota Cilegon. Hal ini disampaikan oleh informan I3 yang mengatakan : “Untuk pengawasan Orang Asing yang masuk di Kota Cilegon kami memang memiliki tim nya yang biasa disebut dengan TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang kebetulan penanggung jawabnya Kantor Imigrasi ini yaitu kepala kantor kami Bapak Sahat Pasaribu. Untuk sosialisasinya 1 tahun sekali atau paling sering setahun 3 kali tergantung anggaran. Baru kemarin kita melakukan sosialisasi sekitar bulan Maret lalu, itu kita melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan yang ada di Cilegon. Karena kebetulan objek kita tahun ini di Kecamatan. tahun kemarin kita mengundang para perusahaan-perusahaan, Orang Asing yang menikah dengan Orang Cilegon di Restoran Laguna. Sebetulnya sosialisasi kita juga tidak hanya dilakukan secara langsung tapi kita juga udah sosialisasi secara online melalui media sosial dan juga website Imigrasi.” (Wawancara/19 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Imigrasi Kelas IIA Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa Kantor Imigrasi yang tergabung dalam TIMPORA melakukan sosialisasi minimal 1 (satu) tahun sekali atau paling sering setahun 3 (tiga) kali. Namun, seiring dengan perkembangan jaman dan canggihnya teknologi, sosialisasi kini bisa dilakukan secara online melalui website resmi Kantor Imigrasi. Selain itu, sosialisasi bukan hanya melibatkan perusahaan yang mempekerjakan Orang Asing namun juga masyarakat Kota Cilegon yang menikah dengan Orang Asing. Tahun ini sosialisasi dilakukan di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kota Cilegon. Selain melakukan Sosialisasi, TIMPORA juga sering mengadakan sidak. Sidak tersebut dilakukan apabila terdapat indikasi temuan Orang Asing yang ilegal dalam suatu perusahaan atau suatu kawasan wilayah

118

Kota Cilegon. Mengenai hal ini disampaikan oleh infirman I2, yang mengatakan bahwa: “Selain sosialisasi Orang Asing kita juga pernah mengadakan sidak. Biasanya sidak dilakukan jika terdapat indikasi temuan perusahaan yang menyelundupkan Orang Asing. Perusahaan yang kami pernah sidak dan didalamnya terdapat temuan itu seperti PT. Indorama, PT. Indoferro dan PT. Semen Jakarta. Biasanya sidak juga dilakukan bersamaan sambil sosialisasi”. (Wawancara/5 Juni 2016.10.00-11.00/Wawancara dilakukan di Kantor Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon) Jadi proses sosialisasi Orang Asing juga merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memberitahukan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Sosialisasi ini menjelaskan mengenai dokumen perizinan yang wajib dimiliki Orang Asing selama berdomisili di Kota Cilegon. selain itu, sosialisasi ini juga menjelaskan mengenai pelaporan yang harus Orang Asing lakukan apabila mereka akan pindah atau kembali ke negara asalnya.

4.3.3.2 Faktor Penghambat Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing Dalam pelaksanaan kegiatan ini penting yang harus diperhatikan ialah bahwa manajemen harus senantiasa siap memecahkan setiap masalah yang timbul dan sekaligus memutuskan keputusan yang diambil manajemen hendaknya benar-benar memecahkan persoalan dan dapat dilaksanakan, serta memenuhi maksud yang terkandung dalam ini

119

masalah ini. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pun memiliki Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang yang harus dicapai target tiap tahunnya. Salah satunya ialah mengenai pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing ini dilakukan pada bidang Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Namun terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing ini, masih terdapat beberapa hambatan. Berdasarkan sumber data yang ditemukan oleh peneliti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, bahwa beberapa Orang Asing yang datang untuk berdomisili di Kota Cilegon tidak melaporkan atau

mendaftarkan

data

kependudukannya

ke

kantor

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Sehingga membuat pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tidak memiliki data base yang lengkap perihal Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon. Hal ini di tanggapi oleh informan I1-1. Mengatakan bahwa : “Salah satu hambatan dalam masalah pendataan Orang Asing ini ialah tidak semua Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon ini melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar melaporkan ke Kantor Imigrasi dan Kepolisian saja. Padahal sangat penting sekali bagi mereka untuk mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk diterbitkannya SKTT ( Surat Keterangan tempat Tinggal) bagi mereka yang tinggal terbatas, untuk menandakan bahwa mereka adalah penduduk legal atau resmi Kota Cilegon. Tapi tidak semuanya Orang Asing yang melaporkan diri ke Imigrasi Kota Cilegon itu berdomisili di Cilegon, banyak dari mereka yang bekerja di Kota Cilegon tapi tinggalnya di daerah lain seperti Tangerang, Jakarta pokoknya di wilayah luar Cilegon itu memang bukan menjadi tanggung jawab

120

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon karena mereka tidak berdomisili di Kota Cilegon.” (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki hambatan bahwa tidak semua Orang Asing melapor ketika datang ke Kota Cilegon, namun hal ini ditanggapi olehinforman I3, yang mana sebagai berikut: “Jumlah Orang Asing yang tidak memiliki dokumen memang tidak relatif sedikit, bahkan pernah masuk berita ketahuan pekerja asing dari perusahaan PT. Indoferro terkena sidak yang mana terdapat temuan beberapa dari mereka tidak memiliki dokumen izin yang lengkap. Hasil dari sidak kami ke beberapa perusahaan bila di bandingkan dengan yang legal maupun ilegal, ya hasilnya masih lebih banyak yang legal dibandingan dengan yang illegal. Tapi Orang Asing yang Ilegal juga tidak bisa dikatakan sedikit. Masih banyak di Kota Cilegon Orang Asing yang bekerja tapi tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumennya.” (Wawancara/19 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Imigrasi Kelas IIA Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas, dilihat bahwa memang keberadaan Orang Asing sepenuhnya belum bisa terpantau. Karena memang dengan membludaknya para tenaga kerja asing yang bekerja diperusahaanperusahaan sehingga membuat pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dan Imigrasi masih kecolongan dalam hal Orang Asing

yang

belum

memiliki

dokumen

lengkap.

Hal

inipun

mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak memiliki database mengenai data Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon. Selain itu, bagi para Orang Asing yang sudah mendaftarkan kependudukannya, ketika mereka kembali ke negara asalnya mereka

121

tidak melapor kembali. Dari beberapa perusahaan yang terdaftar telah mempekerjakan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon sering kali tidak melakukan pembaharuan data. Sedangkan, pembaharuan data tersebut sangat penting sekali untuk mengatahui jumlah Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon. Hal ini dikemukakan oleh informan I5. Mengatakan sebagai berikut: “Perusahaan kami memang sering didapati oleh pihak Imigrasi dan instansi lainnya mengenai Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar maupun tidak memberikan informasi mengenai Orang Asing yang kembali ke negaranya dalam artian telah habis masa kontrak di sini. Hal tersebut dikarenakan terjadi miss communication antara pihak kami dengan imigrasi. Di perusahaan kami ini ada agen yang bertugas mengurusi dokumen keimigrasian maupun kependudukannya hanya saja prosesnya terlalu atidak lama. Karena kami juga tidak mengetahui batas lapor Orang Asing ketika sudah berada di Kota Cilegon. Jadi ya seharusnya dokumen tersebut baru ingin kami urus ternyata pihak Imigrasi sudah melakukan sidak kesini. Akhirnya kami dijatuhi sanksi. Padahal sudah kami jelaskan bahwa ini hanya masalah keterlambatan waktu” .” (Wawancara/23 Juni 2016.09.00-09.25 WIB/Wawancara dilakukan melalui via telepon) Namun, tidak dengan PT. Krakatau Posco yang juga merupakan sebagai perusahaan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja asing. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan I4 mengatakan bahwa: “Setiap bulan kami selalu melakukan update data atau pembaharuan data mengenai Orang Asing yang bekerja di sini baik itu ke Disnaker maupun ke Dinas Catatan Sipil. Bahkan ketika misalnya untuk bulan ini tidak ada Orang Asing yang datang maupun pergi kami tetap melaporkan ke pihak Dinas Catatan Sipil, karena ini memang salah satu tanggung jawab kami.” (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Krakatau Posco)

122

Begitu pula dengan PT. Sankyu Indonesia yang juga banyak mempekerjakan tenaga kerja asing. Dari informasi yang peneliti dapatkan, saat ini terdapat 37 Orang Asing yang dipekerjakan di sini. Dari data sebelumnya peneliti dapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, data terakhir Orang Asing yang bekerja di PT. Sankyu ada 63 Orang Asing per Desember 2015. Berikut pemaparan hasil informasi dari informan I6. “Saat ini Orang Asing yang bekerja di Sankyu ada 37 Orang Asing. Semuanya memiliki kelengkapan dokumen yang lengkap baik dari keimigrasian maupun dari kependudukan. Semua tenaga Kerja Asingnya berasal dari Jepang, dan berdomisili di Kota Cilegon. Normalnya kami hanya mempekerjakan 10-20 Orang Asing. Namun, karena ada proyek besar jadi kami membutuhkan lebih banyak Orang Asing. Tahun lalu juga seperti itu dan memang masa kontrak beberapa Orang Asing yang bekerja di sini hanya sekitar 6 bulan sampai 1 Tahun saja jadi beberapa sudah habis masa visa nya dan kembali ke negaranya. Kamipun tentu melaporkan hal itu ke pihak imigrasi maupun Dinas Kependudukan”.(Wawancara/25 Juli 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Sankyu Indonesia) Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perusahaan yang mempekerjakan Orang Asing mengerti dan memahami tanggung jawab mereka untuk mendaftarkan dari segi kelengkapan dokumennya. Salah satu dari mereka menganggap bahwa keterlambatan waktu pelaporan masih dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Namun hal ini pun ditanggapi oleh informan I1-1. Sebagai berikut:

123

“Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diberlakukan dalam UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dan juga ada di buku panduan penerbitan dokumen kependudukan Orang Asing yang menjadi pedoman kita, disitu tertulis bahwa Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri wajib lapor kepada instansi peaksana paling lambat 14 hari sejak terbit Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang didapat dari Imigrasi. Pihak Imigrasi pun memberikan peraturan bahwa KITAS harus diurus ketika Orang Asing itu baru datang di Kota Cilegon. pengurusan KITAS juga paling lama 3-4 harian sudah selesai. Jadi untuk keterlambatan tersebut memang tidak ada toleransinya, karena kami hanya bekerja sesuai dengan peraturan saja. Dan segala sesuatunya sudah kami beritahukan melalui sosialisasi Orang Asing”. (Wawancara/19 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, keterlambatan waktu bukanlah suatu alasan yang dapat dimaklumi. Karena sesuai dengan peraturan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya berubah status menjadi Izin Tinggal Terbatas, berencana bertempat tinggal di wilayah NKRI wajib lapor kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak terbit Izin Tinggal Terbatas. Selain perusahaan, peneliti pun mewawancara Orang Asing yng telah menjadi WNI yang juga berdomisili di Kota Cilegon dengan menggunakan istrinya sebagai sponsor dirinya. Informan I7 Mengatakan bahwa :

124

“I live been here since 1982 for my bussines in PT. Krakatau Steel, 22 years just temporarry before i am being live permanents here since 5 years ago. I dont used any sponsor to take my residence documents, because my sponsor is my wife. It better cheaper than i should take with other sponsor. Its so older to talk about the government because am started live here since 1982. But yesterday, i drove my cousin who came to Germany for his bussines here to government in Cilegon to take his residence document, and ya for me and my cousin its so long procedure. Because we need to report to police office, and back to government again. Its so complicated. And luckly i have my wife. i cant do anything without her. She is from bandung but live here. we really dont pay anything in goverment. And the service is really so fast. I can take my cousin’s SKTT its about a week. (= saya tinggal di sini sejak tahun 1982 untuk keperluan pekerjaan di PT. Krakatau Steel. Sebelumnya saya hanya sementara tinggal di sini selama 22 tahun sebelum kemudian saya benar-benar menetap di sini setelah 5 tahun kemarin. Dalam mengurusi dokumen kependudukan saya tidak membutuhkan sponsor apapun. Karena sponsor atau agen yang mengurusi segala hal tentang dokumen kependudukan saya adalah istri saya. Sepertinya sudah sangat lama sekali jika kita membicarakan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang saya dapatkan karena itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi, kemarin saya mengantarkan sepupu saya yang datang dari Jerman untuk keperluan pekerjaan untuk mengurusi dokumen kependudukannya. Untuk kami berdua memang sedikit sulit karena kami berdua disuruh untuk melapor terlebih dahulu ke kantor polisi baru kemudian kembali lagi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Beruntungnya saya ditemani oleh istri saya yang mengerti segala hal mengenai pengurusan dokumen kependudukan Orang Asing sehingga dapat lebih mudah untuk mengurusnya. Untuk pelayanannya memang sangat cepat sekali sekitar 1 minggu SKTT sudah dapat diambil dan memang tidak dikenakan biaya apapun untuk hal ini)”. (Wawancara/23 Mei 2016.16.00-17.00 WIB/Wawancara dilakukan di Perumahan Kavling Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa informan diatas yang turut ikut andil walaupun tidak sepenuhnya kerena didampingi oleh istrinya yang merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kota Cilegon, bahwa pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing terlihat banyak sekali persyaratannya yang harus dipenuhi hingga

125

akhirnya diterbitkannya SKTT Tersebut. Namun, pelayanan SKTT yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tersebut dirasa sangat cepat dan memang tidak dikenakan biaya.

4.3.3.3 Perekaman data dan Pemotretan Orang Asing dalam pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing Kemudian, dalam pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal atau SKTT Orang Asing ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak melakukannya pemotretan dan perekaman data secara langsung. Perekaman data dan pemotretan ini seharusnya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk melengkapi persyaratan dibuatkannya SKTT Orang Asing. Namun untuk sementara, data dan foto yang digunakan untuk pembuatan SKTT Orang Asing masih berasal dari agen dan perusahaan Orang Asing yang dikirimkan melalui e-mail sehingga membuat perekaman data kurang lengkap dan bersifat seadanya. Hal ini ditanggapi oleh informan I1-1. Mengatakan bahwa: “Untuk pembuatan SKTT memang kemarin dikirimkan lewat email, namun sekarang untuk pembuatan SKTT bagi para agen orang asing atau perusahaan asing yang ingin diterbitkan SKTT Orang Asingnya wajib menyerahkan persyaratan secara manual, berikut dengan pas fotonya. Karena, kalau mereka para Orang Asing melakukan pemotretan di sini belum bisa karena pertama keterbatasan kita dalam bahasa, apalagi orang yang dari China, Korea atau Jepang. Bahkan mereka pun kebanyakan tidak bisa berbahasa Inggris. Kedua, mereka juga akan merasa disulitkan. Jadi, ya seperti ini saja mereka menyerahkan persyaratan secara

126

manual dan setelah itu akan kami lakukan verifikasi, dan validasi kelengkapan berkas persyaratan yang mereka berikan.” (Wawancara/19 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Hal serupa juga dipaparkan oleh informan I1-2, yang mengatakan bahwa: “Bagi para Orang Asing yang ingin membuat dokumen kependudukannya semuanya sekarang langsung datang ke bagian loket pelayanan. Namun, biasanya ini yang datang hanya sponsor dari perusahannya saja dengan memberikan data secara manual. Harusnya melakukan pemotretannya di sini hanya saja karena keterbatasan bahasa kami sehingga saat ini untuk pas foto bersifat manual atau dikirim melalui email”. (Wawancara/20 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa memang proses pemotretan dan perekaman data Orang Asing belum dapat dilakukan secara langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Salah satu hambatannya ialah karena keterbatasannya bahasa. Orang Asing yang datang untuk bekerja dan berdomisili di Kota Cilegon, rata-rata mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dan hanya bisa menggunakan bahasa dari negaranya. Sehingga menyulitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Hal ini juga ditanggapi oleh informan I4. Mengatakan bahwa : “Pembuatan SKTT persyaratannya cukup mudah ya. Kami hanya tinggal menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, kemudian seterusnya akan di proses untuk diterbitkannya SKTT. Kami selalu mendampingi Orang Asing selama melakukan administrasi

127

dokumen baik dari segi keimigrasian, kependudukan ataupun dari segi pembuatan Surat Tanda Melapor dari Kepolisian. Kasihan mereka jika dibiarkan megurus sendiri. Terlebih lagi mereka para Orang Asing yang kerja di perusahaan kami yang mayoritas dari Korea tidak bisa berbahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia mereka hanya bisa berbahasa dari negaranya sendiri”. (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Krakatau Posco) Hal serupa juga di paparkan oleh informan I6. Yang mengatakan bahwa: “Untuk pembuatan SKTT Orang Asing di perusahaan kami, yang mengurus adalah General Affairs. Biasanya Orang Asing di perusahaan kami hanya tahu jadi saya. Tidak pernah mengurus sendiri. Selain karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sulit juga sepertinya jika mereka mengurusnya sendiri.”(Wawancara/25 Juli 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Sankyu Indonesia) Tidak jauh berbeda dengan pendapat kedua informan di atas. Informan I5 juga mengutarakan bahwa : “Kami memiliki agen khusus dari perusahaan kami yang bertugas untuk mengurus segala kebutuhan dokumen perizinan Orang Asig yang bekerja di sini termasuk dengan SKTT. Orang Asing di sini hanya tahu jadi saja, paling kewajibannya hanya ketika diminta untuk merekam data di kantor imigrasi atau melakukan foto sebagai persyaratan pembuatan dokumen kependudukan dan perizinan lain”. (Wawancara/23 Juli 2016.09.00-09.25 WIB/Wawancara dilakukan melalui via telepon) Kesimpulan dari hasil penjelasan beberapa informan di atas bahwa perakaman data dan pemotretan untuk pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang seharusnya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, saat ini masih belum dilakukan. Salah satu hambatannya ialah karena keterbatasan bahasa. Jadi untuk pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan

128

Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing semuanya dilakukan di oket pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dengan menyerahkan data manual. 4.3.3.4 Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon Layaknya masyarakat lokal, Orang Asing yang berdomisili dan tercatat data kependudukannya secara legal juga memiliki hak yang sama seperti penduduk Kota Cilegon pada umumnya. Salah satunya ialah hak untuk mendapat ruang publik, kesehatan dan juga pendidikan. Orang Asing bebas berinteraksi dengan masyarakat Kota Cilegon asalkan tidak menganggu masyarakat sekitar dan tidak melampaui sesuai dengan adat dan kebudayaan yang berlaku di Kota Cilegon. para Orang Asing juga memiliki hak untuk mentidakses kesehatan baik di RSUD ataupun di Rumah Sakit Swasta yang berada di Kota Cilegon. Hal ini pun di tanggapi oleh informan I1-1. Mengatakan bahwa: “Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon hak nya sama dengan masyarakat lain. Mereka berhak mendapatkan kesehatan dan pendidikan seperti masyarakat lain pada umumnya. Namun, biasanya untuk masalah pendidikan. Orang Asing lebih memilih sekolah yang bertaraf internasional yang berada di Tangerang dan Jakarta. Karena di Kota Cilegon sendiripun belum memadai fasilitas Sekolah untuk taraf Internasional, mungkin kedepannya Kota Cilegon juga akan membuat sekolah Taraf Internasional seperti Jakarta Internasional School (JIS). Sedangkan, untuk masalah Kesehatan di Kota Cilegon terdapat RSUD dan juga Rumah Sakit KS, mereka bisa berobat kesana apabila mereka sakit. Dan mungkin bisa meminta rujukan ke rumah sakit di kota lain apabila rumah sakit di Kota Cilegon tidak bisa menangani penyakitnya.” (Wawancara/21 Juni 2016.13.00-14.00

129

WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Dari hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon karena bekerja dan disponsori Oleh suatu perusahaan segala sesuatunya menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut seperti dalam proses melengkapi dokumen kependudukannya. Dan juga dalam hal kesehatan dan pendidikan pun menjadi tanggungan dari perusahaan tersebut. Hal ini seperti disampaikan oleh informan I4, yang mengatakan bahwa: “Orang Asing yang dibawahi oleh perusahaan kami, segala sesuatunya kami yang menanggung. Termasuk dalam hal kesehatan dan pendidikan. Walaupun mereka berhak mengakses dimana saja. Namun, kami hanya ingin menjamin mereka ketika tinggal di sini selama mereka masih bekerja di PT. Krakatau Posco. Untuk kesehatan kami bekerja sama dengan RS Krakatau Medika. Sedangkan, untuk pendidikan kami masih mempercayainya di Jakarta Internasional School (JIS)”. (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di PT. Krakatau Posco) Hal senada juga disampaikan oleh karyawan bidang informan I5. Yang mengatakan bahwa: “Untuk pendidikan dan kesehatan para tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan kami, semuanya kami memberikan sarananya di Jakarta. Apalagi untuk hal pendidikan, di Kota Cilegon belum memadai sekolah yang bertaraf Internasional, jadi sulit jika disekolahkan di sekolah biasa karena dari segi bahasa juga sudah terlihat titik kesulitannya”. (Wawancara/23 Juli 2016.09.00-09.25 WIB/Wawancara dilakukan melaui via telepon) Kemudian, informan I6 juga menjelaskan bahwa: “Untuk pendidikan dan kesehatan kami mempercayakannya di Jakarta, karena kantor pusat kami ada di Jakarta sehingga dalam

130

hal kesehatan dan juga pendidikan para tenaga kerja asing yang dibawahi perusahaan kami juga bekerja sama dengan rumah sakit di Jakarta dan sekolah disana.” (Wawancara/25 Juli 2016.09.0010.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor PT. Sankyu Indonesia) Kesimpulan dari hasil wawancara di atas pemerintah Kota Cilegon memang memberi akses kesehatan dan juga pendidikan bagi Orang Asing sama seperti dengan masyarakat Kota Cilegon pada umumnya. PT. Krakatau Posco yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) dan Jakarta International School (JIS). Karena di Kota Cilegon sendiripun belum memiliki sekolah yang bertaraf Internasional sehingga kurang memungkinkan apabila Orang Asing yang membawa anak melanjutkan pendidikan di Kota Cilegon. Sama halnya dengan PT. Indorama dan juga PT. Sankyu Indonesia yang juga memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan di kota Jakarta.

4.3.3.5 Penerbitan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing secara individu Kemudian, penerbitan SKTT belum dilakukan secara individu. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UU. No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa setiap Orang Asing yang berdomisili sementara di Kota Cilegon wajib memiliki SKTT secara individual tanpa batas umur minimum. Berbeda seperti Kartu Tanda Penduduk yang secara hukum wajib memiliki ialah WNA di atas 17 tahun. Namun, penerbitan SKTT yang dilakukan oleh

131

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon belum secara individu. Bagi WNA yang bekerja dan berdomisili di Kota Cilegon dengan membawa keluarga (terdiri dari Ayah, ibu dan anak) hanya orang dewasa saja yang diterbitkan SKTT nya, sedangkan anak yang seharusnya juga memiliki SKTT, tidak diterbitkan SKTT nya. Hal ini ditanggapi oleh informan I1-1. Mengatakan bahwa: “Memang dulu Orang Asing yang diterbitkannya SKTT hanyalah Orang Asing dewasa saja, seperti pekerja asing yang membawa keluarganya ikut berdomisili sementara di sini hanya istrinya yang dibuatkan sedangkan anaknya yang masih dibawa umur tidak. Namun setelah dikeluarkannya pembaharuan UU Nomor 24 Tahun 2013. Seluruh Orang Asing yag berdomisili di Kota Cilegon wajib dibuatkannya SKTT tanpa batas minimum umur. Kemarin juga ada Orang Asing dari Korea yang berdomisili di sini karena bekerja di PT. Krakatau Posco membawa istri dan anaknya yang kisaran umur 4 tahun, sudah kami terbitkan juga SKTT nya.” (Wawancara/21 Juni 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah mulai menerapkan peraturan mengenai penerbitan SKTT Orang Asing tanpa batas minimum umur. Jika dulu hanya orang dewasa saja yang dibuatkannya SKTT, namun sekarang anak dibawah 1 tahun pun jika akan dibuatkannya Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Hal ini pun juga sudah diterapkan dibeberapa perusahaan yang Orang Asing membawa keluarga atau anak balita. Seperti yang dikatakan oleh informan I4, yang mengatakan bahwa: “Semua Orang Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco memiliki dokumen perizinannya khususnya SKTT. Ada beberapa Orang Asing yang membawa keluarganya, dan seluruh anggota

132

keluarganya yang ikut berdomisili di Kota Cilegon juga kami buatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) nya”. (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor PT. Krakatau Posco) Namun, sepertinya hal ini masih belum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lain, seperti informasi yang diberikan oleh informan I1-2, yang mengatakan bahwa: “Kita sudah menerapkan peraturan ini, dan juga sudah mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang biasa melakukan penerbitan SKTT di sini bahwa sekarang mewajibkan seluruh Orang Asing membuat SKTT tanpa batas minimum, namun masih saja ketika kami melakukan sidak ke beberapa asrama atau perumahan yang dijadikan tempat tinggal Orang Asing masih ditemukan Orang Asing yang membawa anak namun tidak didaftarkan kependudukannya”. (Wawancara/20 Mei 2016.09.0010.00 WIB/Wawancara dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Dari hasil pemaparan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing sudah dilakukan berdasarkan dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta panduan penerbitan Dokumen Kependudukan Orang Asing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Mengenai ketidak laporannya Orang Asing yang datang dan pergi di Kota Cilegon merupakan kesalahan dari pihak perusahaanperusahaan yang mempekerjakan Orang

Asing tersebut.

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon selalu berupaya untuk melakukan pelayanan yang efektif dan efisien, terlihat dari sosialiasi Orang Asing yang dilakukan dengan tergabung daam TIMPORA yang didalamnya terdapat beberapa SKPD yang telah disebutkan di atas.

133

Sosialisasi tersebut juga mengumumkan mengenai batas pelaporan Orang Asing yakni 14 hari setelah Orang Asing tersebut memiliki KITAS yang didapat dari Imigrasi. Dan juga wajib melaporkan apabila ingin pindah kenegara asalnya kembali. Maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Dari Luar Negeri (SKPLN) 4.3.4

Mengendalikan Kegiatan atau Proses Pelayanan

Aktivitas mengendalikan pelaksanaan tugas/pekerjaan harus selalu dilakukan sejak permulaan sampai berakhirnya tugas/pekerjaan itu pada tahap-tahap tertentu. Meskipun aktivitas mengendalikan ini ditujukan pada kegiatan/proses, namun karena yang menjalankan kegiatan/proses itu pada dasarnya manusia maka kegiatan pengendalian pada dasarnya mengendalikan manusianya. Agar manusia dapat dikendalikan ke arah tujuan bersama (organisasi) oleh manajemen. Pengendalian tidak berbeda dengan pengawasan, meskipun keduanya masuk dalam jaringan kegiatan manajemen. Perbedaan itu terletak pada unsur tanggungjawab. Pada pengendalian, unsur ini jelas kelihatan sehingga pengendalian menjadi dinamis, disamping unsurunsur tujuan, rencana kegiatan dan standar. Dalam pengendalian memang termasuk kegiatan pemantauan sebagai salah satu fungsi manajemen, tetapi tidak membawa misi tanggung jawab sebagaimana kegiatan pengendalian. Sistem pengendalian oleh manajemen yang efektif memungkinkan tugas/pekerjaan berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang

134

memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas. Pengendalian harus selalu dilakukan karena adanya kecenderungan manusia berbuat kesalahan tanpa unsur kesengajaan, disamping ada juga kecenderungan disertai unsur kesengajaan yang bermotif keuntungan pribadi dengan melakukan pelanggaran atau penyimpangan. 4.3.4.1 Proses pengendalian dalam kegiatan pelayanan dokumen kependudukan

Surat

Keterangan

Tempat

Tinggal

(SKTT) Orang Asing Bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon ialah berawal dari Top Manager, atau dari Kepala Dinas yang kemudian turun menjadi tanggung jawab masing masing Kepala Sub Bagian untuk mengendalikan jalannya organisasi. Pengendalian terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan

Tempat

Tinggal

(SKTT)

Orang

Asing

di

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon menggunakan beberapa macam pengendalian yaitu; pengendalian internal (Internal Control) dan Pengendalian Eksternal (External Control). Cakupan dari pengendalian internal ialah meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, dan kedisiplinan pegawai. Sedangkan cakupan dari pengendalian eksternal ialah pemeriksaan dari instansi lain dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari informan I1-1 mengenai bentuk pengendalian dalam hal pelayanan dokumen kependudukan

135

SKTT Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, yang mengatakan : “Bentuk pengendaliannya bagi para pegawai di sini mengenai pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing berawal dari atasannya dulu. Jadi kita sistemnya yaitu sanksi yang tegas, diperaturan sudah jelas dan tertera bahwa untuk pelayanan SKTT Orang Asing itu gratis atau tidak dikenakan biaya retribusi apapun. Apabila terdapat oknum pegawai yang terbukti melakukan pemungutan bayaran ya kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang cukup tegas karena itu sudah termasuk ke ranah korupsi. Sampai saat ini belum ada kasus seperti itu di sini. Seperti yang saya bilang tadi, pengendaliannya berawal dari atasan, dari Kepala dinas yang selalu memantau kegiatan pelayanan sesuai kah dengan SOP (Standard Operasional Prosedur) nya kurang lebih seperti itu.” (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sistem pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon terkait degan tidak dipungutnya biaya pembuatan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing sudah dilakukan. Hal tersebut karena akan diberlakukannya sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan

bagi

pejabat

atau

petugas

pada

penyelenggara di instansi pelaksana melakukan pemalsuan dokumen, ataupun tindak pidana. Sanksi tersebut juga diberlakukan bagi para Orang Asing yang melanggar aturan seperti melampaui batas waktu pelaporan. Maka Orang Asing tersebut akan diberikan sanksi denda administrasi sebanyak Rp. 2.000.000,-.

136

Hal tersebut juga pernah dialami oleh PT. Indorama yang pernah terlambat dalam melaporkan keberadaan Orang Asing yang bekerja di perusahaannya. Informan I5 mengatakan bahwa: “Kami pernah terlambat melakukan pelaporan Orang Asing yang bekerja di sini karena suatu hambatan masalah dari internal, dan memang kami diberikan sanksi berupa denda tapi saya lupa berapa nominal keseluruhannya. Kami hanya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika kami berhak mendapatkan sanksi kami akan terima”. (Wawancara/23 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan melalui via telepon) Kemudian dalam hal kedisiplinan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, selalu mengerjakan pelayanan mengenai dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan peraturan ialah masa 14 hari kerja SKTT harus sudah diterbitkan. Berikut penuturan dari informan I1-1. mengatakan bahwa: “Pegawai semua di sini saya rasa tingkat kedisiplinan dalam bekerjanya sudah baik. Pelayanan mengenai dokumen kependudukan Orang Asing yang kami lakukan juga tidak pernah melampaui batas waktu pengerjaan, yang ada malah terhitung sangat cepat sekali. 2-3 hari kami sudah menyelesaikan SKTT Orang Asing.”(Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Hal serupa juga dikatakan oleh informan I1-3, yang mengatakan bahwa: “Pelayanan Dokumen Kependudukan SKTT Orang Asing full 5 hari masa kerja, dan kami mengerjakannya selesai dalam waktu 23 hari. Sedangkan diperaturan batas waktunya ialah 14 hari masa pengerjaan. Karena, Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon wajib membawa SKTT kemana-mana sebagai identitas mereka, jadi sangat penting untuk mereka. Makanya kami berusaha menyelesaikannya dengan cepat.” (Wawancara/19 Mei

137

2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang asing yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah selesai tepat pada wkatunya. Hal ini berpengaruh dari kinerja pegawai dan kedisiplinan pegawai dalam menyelesaikan SKTT tersebut tepat pada waktunya. Dalam hal ini informan I4, mengutarakan pendapatnya mengenai pelayanan SKTT di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. yang mengatakan bahwa: “Pelayanan pembuatan SKTT di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon memang sudah baik, seminggu sudah jadi. Biasanya saya selalu mengurusnya dalam jumlah banyak karena memang Orang Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco tahun ini sedang meningkat, namun semuanya jadi ketika minggu depan saya ambil sudah jadi SKTTnya.” (Wawancara/13 Juni 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara di Kantor PT. Krakatau Posco) Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pengendalian mengenai pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan

Tempat

Tinggal

(SKTT)

Orang

Asing

di

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat ketika terdapat Orang Asing yang terlambat dalam melakukan pelaporan maka Orang Asing tersebut mendapatkan sanksi sesuai dengan yang tertera dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

138

4.3.5

Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas atau Pekerjaan

Kegiatan

manajemen

untuk

meng/evaluasi

pelaksanaan

tugas/pekerjaan bukanlah kegiatan terakhir dalam rangkaian kegiatan manajemen, oleh karena kegiatan (aktivitas) manajemen merupakan suatu lingkaran yang selalu bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan lain tanpa ada kesempatan terhenti. Gerakan tersebut satu sama lain saling berpengaruh sehingga menjadi suatu kebulatan. Tidak salah lah kalau dikatakan

bahwa

aktivitas

itu

merupakan

pula

system

dalam

penyelenggaraan manajemen. Hasil evaluasi kan kembali ke kegiatan pertama, kedua, ketiga atau keempat baik secara terpisah maupun bergabung sebagai umpan balik yang akan berguna untuk peninjauan kembali dan atau perbaikan terhadap penjabaran objek, cara pencapaian sasaran, pelaksanannya, pengendalian kegiatan, bahkan cara evaluasi itu sendiri. 4.3.5.1 Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing Evaluasi mengenai pelayanan dokumen kependuudka

Surat

Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang asing merupakan salah satu proses kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi terebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan tentang bagaimana berbuat baik pada waktu-waktu

139

mendatang sesuai dengan yang telah direncanakan. Perancanaan pada hakikatnya adalah keputusan atas sejumlah alternatif (pilhan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sendiri melakukan evaluasi secara bertahap. Hal ini disampaikan kembali oleh informan I1-1, yang mengatakan bahwa : “Evaluasi sendiri terkait dengan pelayanan SKTT Orang Asing ini lebih ke hal yang bertahap. Misalnya dilihat dulu untuk tahun ini masalah apa yang muncul, seperti misalnya belum seluruhnya Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon melaporkan diri untuk diterbitkan dokumen kependudukannya, dan juga ada lagi masalah seperti Orang Asing yang telah habis masa berlaku KITAS nya tidak kembali melapor ke kantor Imigrasi untuk diperpanjang masa berlaku KITAS dan SKTT nya. Kemudian, ada juga permasalahan yang mana Orang Asing yang terdaftar sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Cilegon saat pindah ke luar daerah atau pindah kembali ke negaranya tidak melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Tentu ini menjadi masalah yang harus dievaluasi agar kedepannya bisa diminimalisisr bahkan diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti ini”.(Wawancara/19 Mei 2016.10.00-11.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon).

Berdasarkan hasil informasi di atas dapat dilihat bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dilakukan secara bertahap sesuai dengan permasalahan atau hambatan yang terjadi. Dan evaluasi tersebut dilakukan secara rutin

140

setelah melakukan program kegiatan, sehingga masalah atau hambatan yang terjadi pada kegiatan tersebut tidak terulang lagi di kegiatan selanjutnya atau di kedepannya. Hal ini juga diungkapkan oleh informan 11-2, yang mengatakan bahwa: “Dari tahun ketahun kami selalu melakukan evaluasi mengenai keberhasilan program yang dibuat. Namun, selain itu juga ada evaluasi yang dilakukan setiap 6 bulan. Evaluasi ini membandingkan mengenai jumlah penerbitan SKTT Orang Asing dari tiap 6 bulan sekali berdasarkan keberadaan Orang Asing di lapangan. Sampai pada tahun ini kami belum memiliki database Orang Asing yang mungkin menjadi bahan evaluasi kami untuk kedepannya.” (Wawancara/20 Mei 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Kemudian selain dari evaluasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga melakukan evaluasi mengenai pihak-pihak yang memperoleh layanan admnistratif. Hal ini diutarakan oleh informan I1-1, sebagai berikut: “Evaluasi yang kita lakukan secara keseluruhan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, apakah kegiatan admnistrasi dan pelayanan yang kami lakukan sudah mencapai sasaran, yang kedua, apakah pelaksanaan kegiatan sudah lancar, dan yang terakhir, bagaimana pendapat para pihak di sini yang memperoleh pelayanan tersebut. Karena mereka lah yang secara langsung merasakan pelayanan dari kami. Sejauh ini kami selalu melakukan evaluasi tersebut paling tidak setiap 1 tahun.” (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon).

141

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sangat mengutamakan pendapat dan kepuasan para penerima pelayanan. Dalam hal ini penerima pelayanan tersebut ialah perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan Orang Asing dan para Orang Asing langsung yang turut terlibat dalam pembuatan SKTT Orang Asing tersebut. Selain itu juga sikap disiplin para pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon juga menjadi salah satu bahan dari evaluasi kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Hal ini dikarenakan, sikap disiplin para pegawai sangat mempengaruhi keberhasilan program yang dijalankan. Evaluasi tingkah laku pegawai saat bekerja pun juga masuk didalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah pegawai tersebut bekerja dengan bertingkah laku sesuai dengan budaya organisasi dan peraturan yang telah ditetapkan atau malah menyimpang dari peraturan dan budaya organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Hal ini disampaikan oleh informan I1-3, yang mengatakan bahwa: “Kedisiplinan pegawai selalu menjadi bahan evaluasi yang tidak pernah ketinggalan, karena disiplin pegawai di sini menyangkut dengan kegiatan yang kami lakukan sesuai atau tidaknya dengan peraturan yang telah ditentukan. Dalam hal ini yang selalu menjadi bahan evaluasi pegawai ialah ketidakhadiran, keterlambatan dan lama waktu bekerja.” (Wawancara/19 Mei 2016.09.00-10.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) Berdasarkan pernyataan informan dalam melakukan evaluasi kedisiplinan pegawai yang selalu menjadi bahan evaluasi ialah

142

ketidakhadiran, keterlambatan dan lama waktu bekerja. Hal ini juga dipaparkan oleh informan I1-1, yang mengatakan bahwa: “Ketidakhadiran pegawai tahun ini menurun bila dibandingkan dengan tahun kemarin, keterlambatan serta lama waktu pengerjaan juga menurun. Dengan kata lain kinerja dan sikap kedisiplinan pegawai tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Pelayanan Dokumen Kependudukan tahun ini juga mendapat respon baik oleh masyarakat karena tidak adanya keterlambatan masa jadi dokumen kependudukan”. (Wawancara/19 Mei 2016.13.00-14.00 WIB/Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Jadi, evaluasi terkait dengan pelayanan Dokumen Kependudukan Surat keterangan tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali, selain juga evaluasi juga dilakukan berdasarkan kepuasan dari para pengguna jasa yakni dalam hal ini ialah Orang Asing atau perusahaan yang mempekerjakan Orang Asing. Kemudian, kedisiplinan pegawai juga menjadi bahan yang harus dievaluasi karena hal utama yang dilihat dan menjadi pokok keberhasilan kegiatan pelayanan adalah sikap dan pola tingkah laku bekerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tersebut. Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan ringkasan pembahasan dari hasil penelitian. Ringkasan pembahasan hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil yang diperoleh selama peneltian berlangsung. Adapun hasilnya dapat dilihat dalam pembahasan dibawah ini.

143

4.4 Pembahasan Dokumen kependudukan Orang Asing merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki Orang Asing saat berdomilsi dalam suatu wilayah. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan mengenai dokumen kependudukan Orang Asing ini dilakukan oleh instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di era globalisasi ini menjadikan banyak sekali Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia dengan berbagai mancam keperluan. Salah satu nya ialah Kota Cilegon yang menjadi pusat tujuan Orang Asing untuk bekerja di sini. Banyaknya perusahaan industri yang mempekerjakan Orang Asing membuat Kota Cilegon dibanjiri Orang Asing dari berbagai negara. Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian, dimana berdasarkan model Manajemen Pelayanan Umum yang dikembangkan oleh Moenir dalam Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (2006:164), disebutkan bahwa ada empat aktivitas manajemen yang menonjol dalam pelayanan umum. Aktivitas-aktivitas tersebut yang dilakukan ialah; aktivitas dalam menetapkan sasaran, menetapkan cara yang tepat, melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan masalah, mengendalikan kegiatan/proses pelayanan, dan yang terakhir adalah aktivitas mengevaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan. Aktivitas dalam menetapkan cara yang tepat, Dalam hal ini termasuk menetapkan teknik pencapaian, prosedur dan metode. Hal ini guna menetapkan cara-cara itu hendaknya melalui penelitian dan percobaan, sehingga dapat

144

ditemukan cara yang paling tepat untuk keadaan waktu itu, aman dan efisien diantara beberapa alternatif cara. Khusus dalam tugas-tugas pelayanan soal prosedur dan metode harus benar-benar menjadi perhatian manajemen, karena ini akan menentukan kualitas dan kecepatan dalam pelayanan, baik pelayanan manual maupun pelayanan dengan menggunakan peralatan. Aktivitas dalam melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan masalah, Dalam pelaksanaan kegiatan ini penting yang harus diperhatikan ialah bahwa manajemen harus senantiasa siap memecahkan setiap masalah yang timbul dan sekaligus memutuskan keputusan yang diambil manajemen hendaknya benarbenar memecahkan persoalan dan dapat dilaksanakan, serta memenuhi maksud yang terkandung dalam ini masalah ini. Aktivitas dalam mengendalikan kegiatan, Pengendalian atidak berbeda dengan pengawasan, meskipun keduanya masuk dalam jaringan kegiatan manajemen. Perbedaan itu terletak pada unsur tanggung jawab. Pada pengendalian, unsur ini jelas kelihatan sehingga pengendalian menjadi dinamis, disamping umsur-unsur tujuan, rencana kegiatan dan standar. Dalam pengendalian memang termasuk kegiatan pemantauan sebagai salah satu fungsi manajemen, tetapi tidak membawa misi tanggung jawab sebagaimana kegiatan pengendalian. Aktivitas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas / pekerjaan, Hasil evaluasi yang dilakukan akan kembali ke kegiatan pertama, kedua, ketiga atau keempat baik secara terpisah maupun bergabung sebagai umpan balik yang akan berguna untuk peninjauan kembali dan atau perbaikan terhadap

145

penjabaran objek, cara pencapaian sasaran, pelaksanannya, pengendalian kegiatan, bahkan cara evaluasi itu sendiri. Seperti yang dikemukakan diawal, bahwa penelitian ini memfokuskan kepada Manajamen pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, dimana dapat dilihat bahwa Manajemen Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Cilegon terkait dengan dokumen kependudukan Orang Asing sudah baik, walaupun masih terdapat beberapa hambatan yang menghambat proses pelayanan terkait dokumen kependudukan Orang Asing. Hambatan tersebut secara langsung bukan hanya berasal dari pihak internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, namun hambatan tersebut juga salah satunya berasal dari pihak Orang Asing maupun sponsor dari Orang Asing yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan Dokumen Kependudukan Orang Asing, hal ini dapat di lihat dari ; Pertama, dalam hal menetapkan sasaran. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menetapkan sasaran dari beberapa SKPD yang tergabung daam TIMPORA atau Tim Pengawas Orang Asing untuk diajak bekerjasama dalam rangka menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon ialah ingin mendata semua Orang Asing yang pindah datang dan berdomisili di Kota Cilegon yang kemudian akan diterbitkannya dokumen kependudukan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon tersebut. Selain itu juga

146

mensosialisasikan

kepada

para

perusahaan-perusahaan

yang

banyak

mempekerjakan Orang Asing agar segera melaporkan keberadaan Orang Asing yang dipekerjakan di perusahaan tersebut untuk dibuatkannya dokumen keimigrasiannya maupun dokumen kependudukannya. Oleh karena itu, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti; Kantor Imigrasi, Badan Kesbang dan Linmas, Dinas Ketenatidakerjaan serta beberapa perusahaan yang banyak mempekerjakan Orang Asing. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon bersama instansi lainnya yang tergabung dalam TIMPORA atau Tim Pengawas Orang Asing rutin mengadakan sosialisasi Orang Asing minimal 1 tahun sekali. Selain itu, TIMPORA juga rutin mengadakan rapat tiap bulan untuk membahas hasil temuan, yang kemudian temuan tersebut ditindak lanjuti dengan mengadakan sidak. Biasanya temuan tersebut berisi daftar-daftar beberapa perusahaan yang didalamnya disinyalir terdapat Orang Asing yang dipekerjakan namun tidak terdaftar dari segi ke imigrasiannya maupun kependudukannya. Bagi perusahaan yang terdapat tenaga kerja asing namun tidak memiliki dokumen keimigrasiannya, maka dari saat itu pula pihak Imigrasi menjatuhkan sanksi berupa mendeportasi Orang Asing tersebut. Dalam artian selama 3 bulan Orang Asing tersebut tidak boleh menginjakan kaki di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, bagi tenaga kerja asing yang berdomisili di Kota Cilegon, tetapi tidak memiliki Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. Maka, pihak Dinas Kependudukan dan

147

Catatan Sipil menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,- bila melampaui batas waktu pelaporan. Selain itu, TIMPORA di sini juga memiliki fungsi untuk mengawasi Orang Asing selama berdomisili di Kota Cilegon. Orang Asing yang berdomisili di sekitar Kota Cilegon dan sudah memiliki SKTT harus menjaga pola dan tingkah lakunya sesuai dengan adat istiadat dan mentaati peraturan hukum yang berlaku di Kota Cilegon agar tidak meresahkan masyarakat sekitar. Kemudian, keamanan dan kenyamanan Orang Asing juga menjadi tanggung jawab TIMPORA, karena tidak sedikitnya masyarakat Kota Cilegon yang tidak menginginkan keberadaan Orang Asing tersebut di Wilayahnya sehingga berbuat suatu tindakan yang tidak memberikan rasa kenyamanan bagi Orang Asing tersebut. Berdasarkan hal tersebut, proses bagi Orang Asing untuk bisa sampai memiliki izin tinggal di Kota Cilegon memang membutuhkan beberapa persyaratan yang ikut melibatkan instansi lain, maka dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon selain memberikan pelayanan mengenai Dokumen Kependudukan Orang Asing juga ikut berperan dalam pengawasan keberadaan Orang Asing di Kota Cilegon. Kedua, menetapkan cara yang tepat. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di sini sudah menetapkan cara yang tepat terkait dengan prosedur dan metode dalam melakukan pelayanan mengenai penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing sesuai dengan Peraturan

148

Daerah No. 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan. Orang Asing yang datang untuk berdomisili di Kota Cilegon wajib melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon selambat-lambatnya 14 hari terhitung dari masa diterbitkannya KITAS dari Imigrasi untuk diterbitkan dokumen kependudukan SKTTnya. Bagi Orang Asing yang ingin diterbitkannya Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggalnya, wajib melampirkan beberapa persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya Orang Asing yang memiliki KITAS dan berdomisili di Kota Cilegon adalah tenaga kerja asing yang bekerja di suatu perusahaan. Karena menurut sumber dari Kantor Imigrasi bahwa para Orang Asing tersebut menggunakan Visa Bekerja. Lain halnya dengan Orang Asing yang memiliki keperluan untuk wisata ataupun berkunjung dalma waktu yang relatif singkat mereka menggunakan Visa Berkunjung dan tidak perlu membuat KITAS. Persyaratan bagi Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon untuk diterbitkannya SKTT ialah mereka harus melampirkan KITAS atau Keterangan Izin Tinggal Sementara yang didapat dari Kantor Imigrasi, kemudian STM atau Surat Tanda Melapor yang didapat dari Kepolisian barulah setelah dapat dokumen dari kedua pihak tersebut maka Orang Asing melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk diterbitkannya SKTT. Pembuatan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal

149

(SKTT) Orang Asing ialah 14 hari pengerjaan. Namun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon biasanya menyelesaikan pekerjaan itu hanya dalam 3 sampai seminggu masa pengerjaaan. Pembuatan SKTT Orang Asing juga tidak dikenakan biaya setelah dihapuskannya Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Penggantian KTP dan Akta Catatan Sipil. Pembuatan dokumen keimigrasian maupun kependudukan Orang Asing biasanya menggunakan sponsor dari perusahaan atau pasangan jika Orang Asing tersebut menikah dengan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Cilegon. Jarang bagi Orang Asing untuk mengurusnya sendiri salah satu kendalanya ialah bahasa. Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon didominasi oleh Orang Asing yang berkebangsaan Korea, China dan Jepang. Rata-rata Orang Asing tersebut tidak dapat menggunakan bahasa lain selain bahasa negaranya sendiri, sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan yang dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, mengingat belum adanya ahli bahasa atau penerjemah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sehingga mereka sulit untuk berinteraksi secara langsung. Ketiga, aktivitas melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan masalah. Tidak memiliki nya Database Orang Asing menjadi salah satu kekurangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya Orang Asing yang tidak melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon terkait dengan keberadaannya

150

di Kota Cilegon. Beberapa perusahaan besar seperti PT. Indorama, dan PT. Indoferro pernah diketahui mempekerjakan Orang Asing atau menyelundupkan Orang Asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen keimigrasian dan kependudukan. Tentunya hal ini kemudian diserahkan kepada pihak imigrasi dan mereka akan di kenakan sanksi deportasi. Namun, tidak semua perusahaan seperti itu. Perusahaan PT. Krakatau Posco dan Sankyu adalah salah satunya yang merupakan perusahaan yang termasuk mentaati peraturan kelengkapan dokumen Orang Asing. Terlebih lagi data mengenai jumlah Orang Asing yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dimayoritasi oleh Orang Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco. Hal ini menyimpulkan bahwa, PT. Krakatau Posco ialah merupakan salah satu perusahaan yang paling banyak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tiap tahunnya dan semua Orang Asing tersebut legal atau terdaftar dalam segi kependudukannya. Kemudian PT. Sankyu Indonesia juga selau melaporkan keberadaan Orang Asingnya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, namun dalam hal ini PT. Sankyu tidak terlalu banyak mempekerjakan orang Asing. Jumlah Orang Asing tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang menunjukan jumlah SKTT yang diterbitkan berdasarkan perusahaan Per Desember 2015.

151

Tabel 4.2 Jumlah SKTT yang Diterbitkan Berdasarkan Perusahaan Per Desember 2015 No

Perusahaan

Jumlah

1

PT. Krakatau Posco

198

2

PT. Indorama

107

3

PT. Sankyu Indonesia

63

4

PT. Gajah Tunggal

15

5

PT. Krakatau Enginering

2

6

PT. Cilegon Fabricator

14

7

PT. Merak Energi Indonesia

4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, 2016 Berdasarkan dari data di atas menunjukan bahwa SKTT yang paling banyak di terbitkan adalah dari PT. Krakatau Posco ialah sebanyak 198 Orang Asing telah diterbitkan SKTTnya. Dapat dilihat pula bahwa PT. Indorama menujukan 107 SKTT yang telah diterbitkan SKTTnya, namun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, jumlah tersebut baru diperbaharui pada bulan September lalu, sebelumnya PT. Indorama didapati beberapa Tenaga Kerja yang berdomisili di Kota Cilegon belum memiliki SKTT yang kemudian setelah dilakukannya sidak dan diberlakukannya sanksi barulah pihak Indorama mendaftarkan tenaga kerja asingnya untuk diterbitkannya SKTT. Untuk PT. Sankyu Indonesia sendiri, dari informasi yang diberikan oeh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon juga selau memperbaharui data keberadaan tenaga kerja asingnya. Update terbaru untuk tahun 2016 ini PT. Sankyu Indonesia terdapat 37 Orang Asing yang bekerja dan telah memiliki SKTT. Sedangkan

152

sisanya, sudah kembali ke negaranya dikarenakan masa berlaku Visa bekerjanya sudah habis. Selain itu, pemotretan dan perekaman data untuk pembuatan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing belum dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara langsung. Untuk sementara, data dan foto yang digunakan untuk pembuatan SKTT Orang Asing masih berasal dari agen dan perusahaan Orang Asing yang dikirimkan melalui email atau disetorkan secara manual di loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Salah satu hambatannya ialah karena keterbatasannya bahasa. Orang Asing yang datang untuk bekerja dan berdomisili di Kota Cilegon, rata-rata mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dan hanya bisa menggunakan

bahasa

dari

negaranya.

Sehingga

menyulitkan

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Kemudian, penerbitan SKTT yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelumnya belum dilakukan secara individu. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UU. No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa setiap Orang Asing yang berdomisili sementara di Kota Cilegon wajib memiliki SKTT secara individual tanpa batas umur minimum. Berbeda seperti Kartu Tanda Penduduk yang secara hukum wajib memiliki ialah WNA di atas 17 tahun. Namun, penerbitan SKTT yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon belum secara individu. Bagi WNA yang bekerja dan berdomisili di Kota Cilegon dengan

153

membawa keluarga (terdiri dari Ayah, ibu dan anak) hanya orang dewasa saja yang diterbitkan SKTT nya, sedangkan anak yang seharusnya juga memiliki SKTT, tidak diterbitkan SKTT nya. Dengan diberlakukannya UU No 24 Tahun 2013 akhirnya saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon menerbitkan SKTT bagi seluruh Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon tanpa batas umur minimum. Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon dan telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Kota Cilegon pada umumnya. Untuk hak kesehatan dan pendidikan biasanya Orang Asing mendapat jaminan dari perusahaan yang mempekerjakan Orang Asing tersebut. Untuk kesehatan Orang Asing dapat menggunakan RSUD atau Rumah Sakit Krakatau Medika sebagai sarana kesehatannya. Namun, bila kedua rumah sakit yang berada di Kota Cilegon tersebut tidak bisa menangani penyakitnya, maka akan dibuatkannya rujukan ke rumah sakit di kota lain yang lebih memadai. Sedangkan, untuk Orang Asing yang membawa anak dan ingin melanjutkan pendidikan. Karena di Kota Cilegon sendiripun belum memiliki sekolah yang bertaraf Internasional sehingga kurang memungkinkan apabila Orang Asing yang membawa anak melanjutkan pendidikan di Kota Cilegon. Maka beberapa perusahaan masih mempercayakan mengenai pendidikan di Sekolah Internasional daerah Tangerang atau Jakarta. Keempat, Mengendalikan kegiatan atau proses pelayanan. Bentuk pengendalian dalam hal pelayanan dokumen kependudukan SKTT Orang Asing di

154

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah baik, pasalnya menurut

sumber

yang

diwawancarai

langsung

yaitu

Kepala

Bidang

Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon mengatakan bahwa sebelumnya belum pernah ada kasus yang tercela dalam hal pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing. Semua pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pengendalian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pengendalian Internal yang mana mencakup dalam hal pelaksanaan tugas, prosedur kerja dan kedisplinan pegawai. Kemudian pengendalian eksternal dalam hal ini cakupannnya pemeriksaan dari instansi lain seperti Kantor Imigrasi dan Badan Kesbang Linmas dan juga penilaian dari masyarakat mengenai pelayanan yang dilakukan. Selain itu dengan diberlakukannya Sanksi sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun

2013

tentang

Administrasi

Kependudukan

serta

dengan

sikap

kepemimpinan yang baik membuat para pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon turut memberikan pelayanan yang senantiasa selau baik, efektif dan efisien. Kelima, mengevaluasi pelaksanaan tugas atau pekerjaan. evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dilakukan secara bertahap sesuai dengan permasalahan atau hambatan yang terjadi. Dan evaluasi tersebut dilakukan secara rutin setelah melakukan program kegiatan, sehingga masalah atau hambatan yang terjadi pada kegiatan tersebut tidak terulang lagi di kegiatan selanjutnya atau di kedepannya. Selain itu evaluasi juga

155

diambil dari tingkat kepuasan Orang Asing yang menerima pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Kemudian, sikap disiplin para pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon juga menjadi salah satu bahan dari evaluasi kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Hal ini dikarenakan, sikap disiplin para pegawai sangat mempengaruhi keberhasilan program yang dijalankan. Evaluasi tingkah laku pegawai saat bekerja pun juga masuk di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah pegawai tersebut bekerja dengan bertingkah laku sesuai dengan budaya organisasi dan peraturan yang telah ditetapkan atau malah menyimpang dari peraturan dan budaya organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Dalam konsep New Public Management yang mana semua pimpinan (manajer) didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam hal ini pelayanan mengenai dokumen kependudukan SKTT Orang Asing oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon mulai sudah menerapkan konsep NPM (New Public Management) ini. Seperti, pemimpin didalamnya sudah mulai melakukan pembatasan terhadap pekerjaan dan fungsi pengendalian, memimpin serta mengarahkan kepada prosedur-prosedur yang strategis dalam menjalankan program-program kerja yang dilakukan. Kemudian, konsep NPM digunakan agar para pemimpin dalam hal ini Kepala Dinas lebih meningkatan produtivitas dan menemukan berbagai cara alternatif terkait dengan pelayanan SKTT Orang Asing yang berdasarkan perspektif ekonomi. Sehingga mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, serta

156

meningkatkan kinerja pegawai. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing ini ditujukan bagi mereka yang berdomisili di Kota Cilegon selain tercatat identitasnya sebagai penduduk aktif Kota Cilegon, juga mereka tercatat sebagai wajib pajak sehingga mereka diwajibkan membayar pajak seperti masyarakat pada umumnya. Kemudian, prinsip New Public Service (NPS) sepertinya harus dibangun dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan SKTT Orang Asing ini yang mana birokrasinya harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warganegara bukan sebagai pelanggan ataupun pengguna jasa. Warga negara disin adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik. Dalam hal ini yang dimaksud subyek dari kewajiban publik ialah seperti mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membayar pajak. Orang Asing yang datang dan berdomisili di Kota Cilegon wajib melakukan hal tersebut selayaknya masyarakat pada umumnya. Dengan demikian pelayanan

yang

dilakukan

akan

mengutamakan

kepentingan

umum,

mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma dan nilai serta standar yang ada. Namun, dalam pengimplematasiannya mengenai pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing belum sepenuhnya mengimplemntasikan konsep dari NPS ini. Hal ini dikarenakan masih banyaknya Orang Asing yang mengeluh akibat birokrasi yang terlalu kaku dan

157

dominan sehingga hampir seluruh urusan pelayanan membutuhkan sentuhansentuhan birokras. Selain itu, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif harus dihormati oleh rakyat. Selain itu, sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi. Mengingat bahwa pelayanan terhadap keberadaan Orang Asing ini bukan hanya sebatas tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tetapi oleh instansi-instansi lainnya seperti kantor Imigrasi, Badan kesbang dan Linmas, Polri, Kodim, Dinasker serta banyaknya instansi lain yang terlibat terkait dengan pengawasan keberadaan Orang Asing tersebut.

158

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti uraikan pada BAB IV mengenai Manajemen Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah berjalan dengan optimal, yang ditunjukan dengan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dalam menentukan sasaran mengenai pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ikut bekerjasama dalam menjalankan program sosialisasi yang dilakukan bersama

TIMPORA

(Tim

Pengawas

Orang

Asing)

seperti

mengikutsertakan beberapa SKPD yakni TNI, Polri, Kantor Imigrasi, Disnaker, dan Badan Kesbang dan Linmas. Kemudian, juga mengikut sertakan perusahaan-perushaan yang banyak mempekerjakan Orang Asing serta beberapa Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon. Kedua, aktivitas menetapkan cara yang

tepat,

pelayanan

mengenai

dokumen

kependudukan

Surat

Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 158

159

Administrasi Kependudukan. Ketiga, dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon selalu mengutamakan ketepatan waktu dalam pembuatan Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing yang tidak pernah melampaui batas yakni 14 hari. Kemudian, sosialisasi Orang Asing yang rutin dilakukan bersama TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) dilakukan daam waktu 1 tahun sekali. Sedangkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon masih belum melakukan perekaman dan pemotretan data Orang Asing sehingga data tersebut masih bersifat manual sampai saat ini. Keempat, bentuk pengendalian dalam pelayanan dokumen kependudukan SKTT Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon diberlakukannya sanksi bagi pegawai maupun Orang Asing yang melakukan pelanggaran. Serta sudah mulai menerapkan konsep New Public Management. Kelima, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon melakukan evaluasi secara bertahap sesuai dengan permasalahan atau hambatan yang terjadi. Evaluasi tersebut dilakukan secara rutin setelah melakukan program kegiatan, sehingga masalah atau hambatan yang terjadi pada kegiatan tersebut tidak terulang lagi di kegiatan selanjutnya. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti berikan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk stakeholder terkait, sebagai berikut:

160

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sebaiknya lebih menekankan

kepada

perusahaan-perusahaan

yang

banyak

mempekerjakan tenaga kerja asing. Sehingga mereka lebih mengetahui prosedur mengenai penerbitan dokumen kependudukan Orang Asing berikut dengan sanksinya. Dengan cara sering melakukan sosialisasi Orang Asing tidak hanya dalam acara formal yang diakukan 1 tahun sekali tetapi juga dengan mengadakan suatu acara informal yang dapat memberikan interaksi lebih baik pihak Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil

Kota

Cilegon

perusahaan-perusahaan

yang

mempekerjakan Orang Asing. Kemudian, melakukan sidak ke beberapa perusahaan sehingga dapat meminimalisir perusahaan yang melakukan penyelundupan tenaga kerja asing. 2. Memberlakukan peraturan untuk pemotretan dan perekaman data Orang Asing di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. 3. Memaksimakan E-Government yang sudah ada dengan menambah Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang IT sehingga aktivitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon khususnya dalam kegiatan administrasi kependudukan Orang Asing lebih efektif dan efesien.

161

DAFTAR PUSTAKA Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia. Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafino Persada. Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melaui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Keban, T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media Malayu, Hasibuan,SP. 2009. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi. Bandung: PT Bumi Aksara Manulang, H. 2011. Dasar Dasar Manajemen. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press Moleong, L.J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan Customer Satisfiction. Bandung : PT Alumni Purwadarmita. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta. Ratminto dan Septi Winarsih, Atik. 2006. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Belajar Siswanto, H, B. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi). Jakarta: PT. Bumi Aksara Sondang. P. Siagian. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Thoha, Miftah. 2014. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Grup.

162

Dokumen-dokumen lain : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTP dan Akta Catatan Sipil Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan

secara

nasional,

Negara

Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

pada

hakikatnya

berkewajiban

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia

yang

berada

di

luar

wilayah

Negara

Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa

dalam

rangka

peningkatan

pelayanan

Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan

Administrasi

Kependudukan

yang

profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis,

tertib,

pencapaian

dan

standar

tidak

diskriminatif

pelayanan

minimal

dalam menuju

pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan penyesuaian

kependudukan, terhadap

Undang-Undang

Nomor

beberapa 23

perlu

dilakukan

ketentuan

Tahun

2006

dalam tentang

Administrasi Kependudukan; DISTRIBUSI II

c. bahwa . . .

-2c. bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf

b,

perlu

membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi Kependudukan; Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Republik

Kependudukan

Indonesia

Tahun

(Lembaran 2006

Negara

Nomor

124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan :

UNDANG-UNDANG

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006

(Lembaran Nomor

tentang

Negara

124,

Administrasi

Republik

Tambahan

Kependudukan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2006

Republik

Indonesia Nomor 4674) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . . DISTRIBUSI II

-31. Ketentuan angka 14, angka 20, dan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan

penataan

dan

penertiban

dalam

penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan

informasi

Administrasi

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk

pelayanan

publik

dan

pembangunan

sektor lain. 2.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain

yang

disahkan

dengan

undang-undang

sebagai Warga Negara Indonesia. 4.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

5.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

6.

Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.

7.

Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang

melaksanakan

pelayanan

dalam

urusan Administrasi Kependudukan.

8. Dokumen . . . DISTRIBUSI II

-48.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik

yang

dihasilkan

dari

pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 9.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

10. Pendaftaran

Penduduk

adalah

pencatatan

biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa

Kependudukan

dan

pendataan

Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta

penerbitan

Dokumen

Kependudukan

berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa perubahan Penduduk

akibat

terhadap

Kartu

penerbitan

Keluarga,

dan/atau

Kartu

surat

atau Tanda

keterangan

kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 12. Nomor

Induk

Kependudukan,

selanjutnya

disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 14. Kartu . . . DISTRIBUSI II

-514. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi

penduduk

sebagai

bukti

diri

yang

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register

Pencatatan

Sipil

pada

Instansi

Pelaksana. 16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya

sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan Perundang-undangan. 17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan

nama

dan

perubahan

status

kewarganegaraan. 18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

20. Petugas . . . DISTRIBUSI II

-620. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas

dan

tanggung

jawab

memberikan

pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian

Data

Kependudukan

di

desa/kelurahan atau nama lainnya. 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya informasi

disingkat yang

SIAK,

adalah

memanfaatkan

sistem

teknologi

informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan

informasi

administrasi

kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan

rujuk

pada

tingkat

kecamatan

bagi

Penduduk yang beragama Islam. 24. Unit

Pelaksana

Teknis

Instansi

Pelaksana,

selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Pemerintah

melalui

menyelenggarakan

Menteri

Administrasi

berwenang Kependudukan

secara nasional, meliputi: DISTRIBUSI II

a. koordinasi . . .

-7a. koordinasi antarinstansi dan antardaerah; b. penetapan sistem, pedoman, dan standar; c. fasilitasi dan sosialisasi; d. pembinaan,

pembimbingan,

supervisi,

pemantauan, evaluasi dan konsultasi; e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; f.

menyediakan

blangko

KTP-el

bagi

kabupaten/kota; g. menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan h. pengawasan. 3. Ketentuan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab

menyelenggarakan

Kependudukan,

yang

urusan

dilakukan

Administrasi oleh

gubernur

dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi

penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan

Pendaftaran

Penduduk

dan

Pencatatan Sipil; c. pembinaan

dan

sosialisasi

penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan; d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan

dan

Kementerian

bertanggung

yang

dibersihkan jawab

oleh dalam

urusan pemerintahan dalam negeri; dan DISTRIBUSI II

e. koordinasi . . .

-8e. koordinasi

pengawasan

atas

penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan. 4. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1)

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi oleh

Kependudukan,

bupati/walikota

yang

dilakukan

dengan

kewenangan

penyelenggaraan

Administrasi

meliputi: a. koordinasi

Kependudukan; b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan

fungsinya

di

bidang

Administrasi

Kependudukan; c.

pengaturan

teknis

penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e.

pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

f.

penugasan

kepada

menyelenggarakan Administrasi

desa sebagian

Kependudukan

untuk urusan

berdasarkan

asas tugas pembantuan; g.

penyajian

Data

Kependudukan

kabupaten/kota

berasal

berskala

dari

Data

Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan

dibersihkan

bertanggung

oleh

jawab

Kementerian dalam

yang

urusan

pemerintahan dalam negeri; dan

DISTRIBUSI II

h. koordinasi . . .

-9h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1)

Instansi

Pelaksana

melaksanakan

urusan

Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftar

Peristiwa

Kependudukan

dan

mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan

pelayanan

yang

sama

dan

profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan

Peristiwa

Kependudukan

dan

Peristiwa Penting; c.

mencetak,

menerbitkan,

dan

mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan

hasil

Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil; e.

menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan

f.

melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Kewajiban . . . DISTRIBUSI II

- 10 (2)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.

(3)

Pelayanan

Pencatatan

Sipil

pada

kecamatan

dilakukan

oleh

UPT

Pelaksana

dengan

kewenangan

tingkat Instansi

menerbitkan

Akta Pencatatan Sipil. (4)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum

diakui

sebagai

agama

berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 (1)

Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2)

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

diangkat

dan

diberhentikan

oleh

bupati/walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (3) Ketentuan . . . DISTRIBUSI II

- 11 (3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pedoman

pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1)

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada

Instansi

Pelaksana

setempat

paling

lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2)

Berdasarkan

laporan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1)

Pelaporan

kelahiran

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran,

pencatatan

dan

penerbitan

Akta

Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. (2)

Dihapus.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. 9. Ketentuan . . .

DISTRIBUSI II

- 12 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 (1)

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3)

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4)

Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. 10. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 (1)

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (2) Pengakuan . . .

DISTRIBUSI II

- 13 (2)

Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

(3)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah dan penjelasan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 (1)

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

(2)

Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

(3)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: Pasal 58 (1)

DISTRIBUSI II

Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. (2) Data . . .

- 14 (2)

Data perseorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f.

tanggal/bulan/tahun lahir;

g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i.

status perkawinan;

j.

status hubungan dalam keluarga;

k. cacat fisik dan/atau mental; l.

pendidikan terakhir;

m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t.

kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;

u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

DISTRIBUSI II

(3) Data . . .

- 15 (3)

Data

agregat

meliputi

himpunan

data

perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. (4)

Data

Kependudukan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan

dari

Kementerian

yang

bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c.

alokasi anggaran;

d. pembangunan demokrasi; dan e.

penegakan

hukum

dan

pencegahan

kriminal. 13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 63 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 (1)

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2)

Dihapus.

(3)

KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(4)

Orang

Asing

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. DISTRIBUSI II

(5) Penduduk . . .

- 16 (5)

Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6)

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

14. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1)

KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

(2)

NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

(3)

Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.

(5) Elemen . . .

DISTRIBUSI II

- 17 (5)

Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

(6)

Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

(7)

KTP-el untuk: a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(8)

Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

(9)

Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

15. Ketentuan . . . DISTRIBUSI II

- 18 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut: Pasal 68 (1)

Kutipan

Akta

Pencatatan

Sipil

terdiri

atas

kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. (2)

pengesahan anak.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama

orang

yang

mengalami

Peristiwa

Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f.

nama

dan

tanda

tangan

Pejabat

yang

berwenang; dan g. pernyataan

kesesuaian

kutipan

tersebut

dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. 16. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut: Pasal 76 Ketentuan

mengenai

penerbitan

Dokumen

Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Menteri. DISTRIBUSI II

17. Ketentuan . . .

- 19 17. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut: Pasal 77 Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk. 18. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut: Pasal 79 (1)

Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

(2)

Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.

(3)

Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

19. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 79A Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

DISTRIBUSI II

20. Di antara . . .

- 20 20. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIIIA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL Pasal 83A (1)

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan gubernur.

(2)

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur.

(3)

Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik oleh Menteri.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

21. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 (1)

DISTRIBUSI II

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: a. keterangan . . .

- 21 a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. sidik jari; c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya

yang

merupakan

aib

seseorang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah. 22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut: Pasal 86 (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana. (1a) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang

lingkup,

dan

tata

cara

mengenai

pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 23. Ketentuan Pasal 87 dihapus. Pasal 87 Dihapus.

DISTRIBUSI II

24. Di antara . . .

- 22 24. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA PENDANAAN Pasal 87A Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik

dan

non

kabupaten/kota

fisik,

baik

di

dianggarkan

provinsi dalam

maupun anggaran

pendapatan dan belanja negara.

Pasal 87B Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2014. 25. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut : Pasal 94 Setiap

orang

yang

memerintahkan

dan/atau

memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp75.000.000,00

(tujuh puluh lima juta rupiah).

26. Di antara . . . DISTRIBUSI II

- 23 26. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 95A Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 95B Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 27. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). DISTRIBUSI II

28. Di antara . . .

- 24 28. Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 96A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 96A Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 29. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut: Pasal 101 Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk. b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri. c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum UndangUndang ini ditetapkan berlaku seumur hidup. d. keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud. 30. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut: Pasal 102 Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. semua . . . DISTRIBUSI II

- 25 a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi

Kependudukan

harus

dimaknai “KTP-el”; b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang

Nomor

Administrasi

23

Tahun

Kependudukan

2006 harus

tentang dimaknai

”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”; dan c. semua

peraturan

berkaitan dengan

perundang-undangan

yang

Administrasi Kependudukan

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini. 31. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut: Pasal 103 (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. (2) Semua Undang

peraturan Nomor

pelaksanaan 23

Tahun

dari

Undang-

2006

tentang

Administrasi Kependudukan harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal II Undang-Undang

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar . . . DISTRIBUSI II

- 26 Agar

setiap

orang

pengundangan

mengetahuinya,

Undang-Undang

penempatannya

dalam

Lembaran

memerintahkan ini Negara

dengan Republik

Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 232

DISTRIBUSI II

PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I.

UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk. Dengan . . .

DISTRIBUSI II

-2Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku

5 (lima) tahun

menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta

serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap

5 (lima) tahunnya. Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana,

dan

Pengguna.

Selanjutnya

sehubungan

dengan

penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu

penyesuaian akan besarnya denda administratif

baik

penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing,

sehingga

selain

Kependudukan serta

untuk

mendorong

tertib

Administrasi

menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan

penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . DISTRIBUSI II

-3Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Data Kependudukan skala Nasional diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester

kedua

yang

diterbitkan

tanggal

31 Desember. Huruf f Penyediaan

blangko

KTP-el

dilaksanakan

oleh

Pemerintah dengan pertimbangan untuk menjamin cip KTP-el dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Huruf g Penyediaan

blangko

dilaksanakan

oleh

selain Instansi

blangko

KTP-el

Pelaksana

di

kabupaten/kota. Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, antara lain biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak. Huruf h Cukup jelas.

Angka 3 . . . DISTRIBUSI II

-4Angka 3 Pasal 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Data Kependudukan skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester

kedua

yang

diterbitkan

tanggal

31

Desember. Huruf e Cukup jelas. Angka 4 Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e . . . DISTRIBUSI II

-5Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang

dimaksud

dengan

”desa”

adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan

mengurus

kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf g Data Kependudukan skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember. Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kekhususannya berbeda dengan provinsi yang lain karena

diberi

menyelenggarakan

kewenangan Administrasi

untuk

Kependudukan

seperti kabupaten/kota. Angka 5 Pasal 8 Cukup jelas.

Angka 6 . . . DISTRIBUSI II

-6Angka 6 Pasal 12 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 27 Ayat (1) Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di

Instansi

Pelaksana

tempat

Penduduk

berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Ayat (2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya

sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Perundang-undangan. Angka 8 Pasal 32 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 44 Ayat (1) Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain,

kelurahan/desa

atau

nama

lain,

dan

kecamatan atau nama lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . DISTRIBUSI II

-7Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 10 Pasal 49 Ayat (1) Yang

dimaksud

dengan

"pengakuan

anak"

merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 11 Pasal 50 Ayat (1) Yang

dimaksud

dengan

"pengesahan

anak"

merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2) . . . DISTRIBUSI II

-8Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.

DISTRIBUSI II

Huruf i . . .

-9Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang

menetapkan

tentang hal tersebut. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas.

DISTRIBUSI II

Huruf u . . .

- 10 Huruf u Cukup jelas. Huruf v Cukup jelas. Huruf w Cukup jelas. Huruf x Cukup jelas. Huruf y Cukup jelas. Huruf z Cukup jelas. Huruf aa Cukup jelas. Huruf bb Cukup jelas. Huruf cc Cukup jelas. Huruf dd Cukup jelas. Huruf ee Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang . . . DISTRIBUSI II

- 11 Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan. Ayat (4) Data

Kependudukan

yang

dimanfaatkan

oleh

Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan

dan

Kementerian

bertanggung

yang

dibersihkan jawab

oleh dalam

urusan pemerintahan dalam negeri. Huruf a Yang

dimaksud

pelayanan

publik”,

dengan

”pemanfaatan

antara

lain

untuk

penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan asuransi,

penerbitan jaminan

sertifikat

kesehatan

tanah,

masyarakat,

dan/atau jaminan sosial tenaga kerja. Huruf b Yang

dimaksud

perencanaan

dengan

”pemanfaatan

pembangunan”,

antara

lain

untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan kesehatan, dan/atau

pendidikan, perencanaan

pengentasan

perencanaan tenaga

masyarakat

kerja, dari

kemiskinan. Huruf c Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan alokasi anggaran”, antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan. Huruf d . . . DISTRIBUSI II

- 12 Huruf d Yang

dimaksud

dengan

”pemanfaatan

pembangunan demokrasi”, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4). Huruf e Yang

dimaksud

dengan

”pemanfaatan

penegakan hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku

kriminal,

orang,

dan/atau

mencegah mencegah

perdagangan pengiriman

tenaga kerja illegal. Angka 13 Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dihapus. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) . . . DISTRIBUSI II

- 13 Ayat (6) Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian

dan

sisi

administrasi

ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK. Angka 14 Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Fungsi

KTP-el

ditingkatkan

secara

bertahap

menjadi KTP-el multiguna. Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.

DISTRIBUSI II

Angka (9) . . .

- 14 Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Angka 15 Pasal 68 Cukup jelas. Angka 16 Pasal 76 Cukup jelas. Angka 17 Pasal 77 Cukup jelas. Angka 18 Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian,

dan/atau

badan

hukum

Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 19 . . . DISTRIBUSI II

- 15 Angka 19 Pasal 79A Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data. Angka 20 Pasal 83A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan

di

bidang

pengembangan

dan pembinaan karir. Angka 21 Pasal 84 Cukup jelas. Angka 22 Pasal 86 Cukup jelas. Angka 23 Pasal 87 Dihapus. DISTRIBUSI II

Angka 24 . . .

- 16 Angka 24 Pasal 87A Cukup jelas. Pasal 87B Cukup jelas. Angka 25 Pasal 94 Cukup jelas. Angka 26 Pasal 95A Cukup jelas. Pasal 95B Cukup jelas. Angka 27 Pasal 96 Cukup jelas. Angka 28 Pasal 96A Cukup jelas. Angka 29 Pasal 101 Cukup jelas. Angka 30 Pasal 102 Cukup jelas.

Angka 31 DISTRIBUSI II

Angka 31 . . .

PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI MANAJEMEN PELAYANAN DOKUMEN

KEPENDUDUKAN SURAT

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT) ORANG ASING DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA CILEGON

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Progran Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk Memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Maka disusunlah pedoman wawancara seperti dibawah ini: Informan : 1. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kot Cilegon 3. Pegawai di Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 4. PT. Krakatau Posco 5. PT. Indorama 6. PT. Sankyu Indonesia 7. Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon

Pertanyaan : 1. Aktivitas Menetapkan Sasaran Pemerintah : a. Penetapan

Sasaran

dalam

Sosialisasi

Pelayanan

Dokumen

Kependudukan Orang Asing. 2. Menetapkan Cara yang Tepat Pemerintah : a. Penetapan strategi dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. b. Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. 3. Melaksanakan Pekerjaan Pemerintah, Perusahaan dan Orang Asing: a. Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. b. Faktor Penghambat Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. c. Perekaman data dan Pemotretan Orang Asing dalam pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. d. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon.

e. Penerbitan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing secara individu. 4. Mengendalikan Kegiatan atau Proses Pelayanan Pemerintah : a. Proses

pengendalian

dalam

kegiatan

pelayanan

dokumen

kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. 5. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan Pemerintah : a. Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing.

TRANSKRIP DATA DAN KODING

Peneliti :

Penetapan Sasaran dalam Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Orang Asing.

I1-1

Dalam menetapkan sasaran kami sudah bekerja sama dengan beberapa SKPD yang juga ikut terlibat dalam penanganan Orang Asing di Kota Cilegon khususnya dalam program sosialisasi Orang Asing. SKPD tersebut antara lain seperti Imigrasi, Disnaker, TNI, POLRI, Kodim, juga Badan Kesbang dan Linmas. SKPD tersebut tergabung dalama TIMPORA atau Tim Pengawas Orang Asing. Selain SKPD yang tadi saya sebutkan, sasaran kami juga tentunya perusahaan-perusahaan yang banyak mempekerjakan Orang Asing di perusahaannya, serta masyarakat yang menikah dengan Orang Asing dan menjadi warga Kota Cilegon.

1

I1-3

Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon selain

melakukan

pelayanan

mengenai

2

dokumen

kependudukan Orang Asing, juga melakukan sosialisasi. Nah, dalam sosialisasi ini kita perlu bekerja sama dengan sponsor atau biasa yang disebut dengan agen Orang Asing dan juga Kantor Imigrasi serta SKPD lainnya seperti Kodim, TNI, POLRI dan Badan Kesbang Linmas. Karena di sini rata-rata Orang Asing yang bekerja di Kota Cilegon ini tidak melaporkan sendiri, melainkan menggunakan sponsor Orang Asing yang biasanya sponsor tersebut berasal dari perusahaan dimana mereka bekerja. Berbeda apabila ada Orang Asing yang menikah dengan Orang Indonesia, biasanya yang mengurusinya itu Istrinya dalam hal dokumen kependudukan. Sosialisasi ini merupakan salah satu program yang tergabung dalam TIMPORA ( Tim Pengawas Orang Asing ) yang mana diketuai oleh pihak Imigrasi. I3

Sosialisasi Orang Asing yang kami lakukan itu tergabung

3

dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang mana anggotanya berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disnaker, TNI, Kepolisian, Kodim dan Kejaksaan. Untuk TIMPORA ini leadernya ada di Kantor Imigrasi yaitu Bapak Sahat Pasaribu yang juga merupakan Kepala Kantor kami, Kantor Imigrasi Kota Cilegon. I2

TIMPORA itu artinya Tim pengawasan Orang Asing. Tim ini kebang linmas juga ikut andil sebagai anggota. Tapi kalau Leading sector dari Timpora ini istilahnya ketuanya ada di IMIGRASI.

Sebagaimana dengan fungsi Timpora tadi, di

Kesbang ini hanya sebagai fungsi pengawasan saja. Dalam hal ini kita mengawasi keberadaan mereka, aktivitas mereka

4

selam tinggal di kota cilegon. Jangan sampai kegiatan mereka menyimpang dari aturan aturan yang berlaku di masyarakat kota Cilegon ini. Jadi fungsi kami itu bukan menangani permasalahan surat izin masuk mereka, namun kami berfungsi untuk mengawasi mereka, berikut surat surat mereka yang telah di terbitkan oleh Imigrasi dn Catatan Sipil dan pihak Disnker bagi mereka yang kerja di kota Cilegon. Dan juga menjamin keamanan mereka selama merek tinggal di kawasan kota Cilegon. Nah kalau yang dibawahi oleh kita (Kesbang Linmas), ada Tim pengawasan NGO (Non Goverment) Orang Asing, ini tidak jauh beda dengan TIMPORA. Cuma ini lebih kepada Lembaganya. Kalau Timpora kan lebih kepada Orang Asingnya nah, kalau TIM NGO Orang Asing ini mengawasi lembaganya. Bisa saja mereka datang kesini membawa LSM atau lain sebagainya. Termasuk yang kita awasi juga agen penyalur mereka.

Peneliti : Penetapan strategi dalam pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing I1-1

Strageti

yang

digunakan

dalam

pelayanan

dokumen

kependudukan SKTT Orang Asing ini dengan mereka melengkapi beberapa persyaratan yang wajib diserahkan apabila ingin diterbitkannya SKTT Orang Asing. Seperti KITAS yang didapat dari kantor Imigrasi dan SKM dari Kepoisian. Lama pengerjaan kami disini tidak pernah melebihi batas waktu 14 hari pengerjaan. Malah, kita biasa 3 hari juga sudah selesai.

5

I1-2

Kita

selalu

melayani

perusahaan-perusahaan

yang

6

mendaftarkan Orang Asing untuk diterbitkannya SKTT tanpa pungutan biaya apapun setelah adanya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 tentang Penghapusan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTP dan Akta Catatan Sipil. Jadi pembuatan SKTT, KTP Orang Asing, KK Orang Asing itu sekarang gratis. Jadi sudah tidak dipersulit oleh kendala biaya lagi bagi penerbitan dokumen kependudukan Orang Asing. Masa pengerjaannya juga kurang dari 14 hari malah biasanya kami lebih cepat pengerjaannya. Peneliti : Persyaratan untuk di Terbitkannya SKTT Orang Asing I1-1

Persyaratan yang wajib dilampirkan ketika Orang Asing atau

7

perusahaan ingin diterbitkannya SKTT ialah mereka harus menyerahkan KITAS yang diperoleh dari Kantor Imigrasi, Surat Keterangan Melapor (SKM) yang didapat dari Kepolisian, Fotocopy Pasport atau Visa. Tapi biasanya fotocopy pasport dan visa nya hanya sampai di kantor Imigrasi. Karena sudah tertera dalam KITAS. I3

Orang asing yang ingin membuat KITAS itu harus punya sponsor kalau yang sendiri itu harus mempunyai pasangan yang sah seperti Orang Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Cilegon atau Orang Asing yang bekerja di suatu perusahaan. Intinya ada yang bertanggung jawab atau jaminan mereka ketika mereka ingin tinggal disini. Tapi lain halnya ketika mereka kesini hanya keperluan atau kunjungan wisata atau kunjungan bisnis yang jangka waktunya hanya sebentar, itu tidak perlu membuat KITAS. Nah bagi Orang Asing yang sudah memiliki KITAS baru bisa meakukan registrasi di kependudukan dan kepolisian.

8

I4

Jadi sejak awal Orang Asing sebelum mendapatkan izin kerja disini, proses tahap awal yang harus diajukan yaitu RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Di RPTKA ini kami mengajukan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa kami membutuhkan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan kami yaitu PT Krakatau Posco. Dalam RPTKA ini kita melampirkan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan beserta jabatan yang kami butuhkan, proses untuk pengajuan RPTKA ini kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah RPTKA diterbitkan baru kita mengajukan Surat Perintah Bayar DPKK (Dana Pengembangan Keterampilan dan Keahlian) sebelum mendapatkan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing). DPKK ini merupakan dana kompensasi pengajuan Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Kas Negara, yang mana dibayarkan setiap bulannya $ 100 yang menjadi syarat utama yang harus disetorkan ke pemerintah. Setelah IMTA selesai baru kami mengirim Telex. Telex ini merupakan surat pemberitahuan dari kami yang ditujukan kepada tenaga kerja asing dinegaranya yang akan di datangkan bahwa pengajuan IMTA

yang

Kemenakertrans.

bersangkutan Kemudian

sudah mereka

dikabulkan yang

oleh

dinegaranya

tersebut baru akan memproses Visa bekerja di KBRI (Kedutaan Besar RI) yang ada dinegara sana untuk diterbitkan Visa bekerjanya. setelah mendapatkan Visa bekerja tenaga kerja asing datang ke Kota Cilegon baru disitulah tahap untuk melapor ke Imigrasi dan memproses untuk dibuatkannya KITAS dengan syarat IMTA harus sudah terbit. Setelah KITAS keluar, kami harus melaporkan ke Polres untuk diterbikannya SKM (Surat Keterangan melapor). Setelah SKM jadi baru kami melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk mendapatkannya SKTT

9

karena Orang Asing nya berdomisili dikota Cilegon. Dan kamipun melaporkan keberadaan orang Asing yang bekerja di kota Cilegon ke Dinas Ketenagakerjaan kota Cilegon. I5

Panjang sekali alur untuk akhirnya bisa sampai diterbitkannya

10

SKTT Orang Asing. Orang Asing yang pertama kali menjejakan kaki di Kota Cilegon harus langsung melapor ke Kantor Imigrasi untuk dibuatkannya KITAS. Awal kami mengurus dokumen orang asing itu ya dari KITAS itu. Sebelumnya kami juga mengurus biaya yang harus kami bayarkan ke pajak negara terkait dengan tenaga kerja asing tersebut untuk dilampirkan dalam persyaratan pembuatan KITAS. Setelah itu, kami memebuat SKM dari Kepolisian dengan melampirkan KITAS. Ketika keduanya sudah selesai baru ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dibuatkannya SKTT dengan melampirkan KITAS dan SKM tersebut. I6

Persyaratan yang kami buat untuk diterbitkannya SKTT itu

11

hanya KITAS dan SKM. Tidak terlalu banyak, hanya saja dalam pembuatan KITAS yang memang cukup agak rumit karena panjang sekali alurnya. Peneliti : Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan SKTT Orang Asing I1-1

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tergabung dalam TIMPORA (Tim

Pengawas

Orang

Asing)

melakukan

sosialisasi Orang Asing itu minimal 1 tahun sekali. Selain bersama TIMPORA kami juga melakukan sosialisasi dengan menyebarkan banner di beberapa perusahaan yang banyak mempekerjakaan Orang Asing prihal dengan dokumen kependudukan SKTT. Selain itu, kita juga selalu melakukan sosialisasi langsung lewat loket pelayanan ketika ada perusahaan

yang

datang

untuk

mengurus

dokumen

12

kependudukan Orang Asing. Jadi sistemnya kita juga bertatap muka langsung dengan penanggung jawab pendaftaran SKTT Orang Asing dari perusahaan tersebut. I1-3

Sosialisasi Orang Asing yang kami lakukan yaitu merupakan

13

program TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang mana didalamnya juga beranggotakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Sosialisasi itu dilakukan paling dalam waktu sekali dalam setahun. Tergantung anggarannya. Tetapi sosialisasi yang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sendiri yaitu dengan membagikan benner kepada perusahaan lalu memberitahukan di Web kami, dan juga memberitahukan secara langsung kepada penanggung jawab perusahaan di loket pelayanan kami. I4

Kami sering sekali mendapatkan undangan sosialisasi

14

mengenai dokumen Orang Asing tersebut. Di Setda kota Cilegon, pernah juga di restoran atau rumah makan di Cilegon. Ya hitung-hitung menjalin hubungan dengan berbagai instansi dan saling menjalin tali silahturahmi. Sehingga kerja sama kami tetap terjaga. I5

Perusahaan kami pernah mendapatkan undangan sosialisasi

15

Orang Asing terkait dengan dokumen orang asing baik keimigrasiannya maupun kependudukan. Biasanya yang hadir dalam sosialisasi itu bagian general affairs saya kurang paham juga apakah mereka sering hadir atau tidak. Tapi, ya pasti namanya diundang pastinya hadir lah.. I6

Kalau masalah undangan sosialisasi tentunya kami selalu dapat undangan itu. Kami juga selalu hadir dalam undangan tersebut soalnya dari undangan itu kami bisa mendapatkan sosialisasi terkait dengan dokumen yang harus dilengkapi oleh

16

tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan kami. Baik itu dari dokumen keimigrasian, ketenaga kerjaan maupun kependudukannya. Peneliti : Faktor Penghambat Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing I1-1

Salah satu hambatan dalam masalah pelayanan dokumen

17

kependudukan Orang Asing ini ialah tidak semua Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon ini melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar melaporkan ke Kantor Imigrasi dan Kepolisian saja. Padahal sangat penting sekali bagi mereka untuk mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk diterbitkannya SKTT ( Surat Keterangan tempat Tinggal) bagi mereka yang tinggal terbatas, untuk menandakan bahwa mereka adalah penduduk legal atau resmi Kota Cilegon. Tapi tidak semuanya Orang Asing yang melaporkan diri ke Imigrasi Kota Cilegon itu berdomisili di Cilegon, banyak dari mereka yang bekerja di Kota Cilegon tapi tinggalnya di daerah lain seperti Tangerang, Jakarta pokoknya di wilayah luar Cilegon itu memang bukan menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon karena mereka tidak berdomisili di Kota Cilegon. selain itu juga ketika Orang Asing yang sudah diterbitkanya SKTT ketika pindah ke negara asalnya lagi, tidak juga melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon sehingga namanya masih terdaftar sebagai penduduk Orang Asing di Kota Cilegon. I3

Banyaknya penyelundupan tenaga kerja asing di Kota Cilegon. Jumlah Orang Asing yang tidak memiliki dokumen tidak bisa dikataka sedikit, bahkan pernah masuk berita ketahuan pekerja

18

asing dari perusahaan PT. Indoferro terkena sidak yang mana terdapat temuan beberapa dari mereka tidak memiliki dokumen izin yang lengkap. Hasil dari sidak kami ke beberapa perusahaan bila di bandingkan dengan yang legal maupun ilegal, ya hasilnya masih lebih banyak yang legal dibandingan dengan yang illegal. Tapi Orang Asing yang Ilegal juga tidak bisa dikatakan sedikit. Masih banyak di Kota Cilegon Orang Asing yang bekerja tapi tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumennya. I5

Perusahaan kami memang sering didapati oleh pihak Imigrasi

19

dan Tim Pengawas Orang Asing mengenai Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar maupun tidak memberikan informasi mengenai Tenaga Kerja Asing yang kembali ke negaranya dalam artian telah habis masa kontrak di sini. Hal tersebut dikarenakan terjadi miss communication antara pihak kami dengan imigrasi. Di perusahaan kami ini ada agen yang bertugas

mengurusi

dokumen

keimigrasian

maupun

kependudukannya hanya saja prosesnya terlalu atidak lama. Karena kami juga tidak mengetahui batas lapor Orang Asing ketika sudah berada di Kota Cilegon. Jadi ya seharusnya dokumen tersebut baru ingin kami urus ternyata pihak Imigrasi sudah melakukan sidak kesini. Akhirnya kami dijatuhi sanksi. Padahal sudah kami jelaskan bahwa ini hanya masalah keterlambatan waktu saja. I7

I live been here since 1982 for my bussines in PT. Krakatau Steel, 22 years just temporarry before i am being live permanents here since 5 years ago. I dont used any sponsor to take my residence documents, because my sponsor is my wife. It better cheaper than i should take with other sponsor. Its so older to talk about the government because am started live

20

here since 1982. But yesterday, i drove my cousin who came to Germany for his bussines here to government in Cilegon to take his residence document, and ya for me and my cousin its so long procedure. Because we need to report to police office, and back to government again. Its so complicated. And luckly i have my wife. i cant do anything without her. She is from bandung but live here. we really dont pay anything in goverment. And the service is really so fast. I can take my cousin’s SKTT its about a week. Peneliti : Perekaman data dan Pemotretan Orang Asing dalam pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing. I1-1

Untuk pembuatan SKTT memang kemarin dikirimkan lewat

21

email, namun sekarang untuk pembuatan SKTT bagi para agen orang asing atau perusahaan asing yang ingin diterbitkan SKTT Orang Asingnya wajib menyerahkan persyaratan secara manual, berikut dengan pas fotonya. Karena, kalau mereka para Orang Asing melakukan pemotretan di sini belum bisa karena pertama keterbatasan kita dalam bahasa, apalagi orang yang dari China, Korea atau Jepang. Bahkan mereka pun kebanyakan tidak bisa berbahasa Inggris. Kedua, mereka juga akan merasa disulitkan. Jadi, ya seperti ini saja mereka menyerahkan persyaratan secara manual dan setelah itu akan kami lakukan verifikasi, dan validasi kelengkapan berkas persyaratan yang mereka berikan. I1-2

Bagi para Orang Asing yang ingin membuat dokumen kependudukannya semuanya sekarang langsung datang ke bagian loket pelayanan. Namun, biasanya ini yang datang hanya sponsor dari perusahannya saja dengan memberikan data secara manual. Harusnya melakukan pemotretannya di sini hanya saja karena keterbatasan bahasa dan tempat kami

22

sehingga saat ini untuk pas foto bersifat manual atau dikirim melalui email. Peneliti : Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon. I1-1

Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon hak nya sama

23

dengan masyarakat Kota Cilegon lainnya. Mereka berhak mendapatkan kesehatan dan pendidikan seperti masyarakat lain pada umumnya. Namun, biasanya untuk masalah pendidikan. Orang Asing lebih memilih sekolah yang bertaraf internasional yang bisa dibilang bagus lah, yang rata-rata sekolah tersebut berada di Tangerang dan Jakarta. Karena di Kota Cilegon sendiri pun belum memadai fasilitas Sekolah untuk taraf Internasional, mungkin kedepannya Kota Cilegon juga akan membuat sekolah Taraf Internasional seperti Jakarta Internasional School (JIS). Sedangkan, untuk masalah Kesehatan di Kota Cilegon terdapat RSUD dan juga Rumah Sakit KS, mereka bisa berobat kesana apabila mereka sakit. Dan mungkin bisa meminta rujukan ke rumah sakit di kota lain apabila rumah sakit di Kota Cilegon tidak bisa menangani penyakitnya I4

Orang Asing yang dibawahi oleh perusahaan kami, segala

24

sesuatunya tentunya perusahaan kami yang menanggung. Termasuk dalam hal kesehatan dan pendidikan. Walaupun mereka berhak mengakses dimana saja. Namun, kami hanya ingin menjamin mereka ketika tinggal di sini selama mereka masih bekerja di PT. Krakatau Posco. Untuk kesehatan kami bekerja sama dengan RS Krakatau Medika. Sedangkan, untuk pendidikan

kami

masih

mempercayainya

di

Jakarta

Internasional School (JIS). I5

Untuk jaminan kesehatan kami saat ini bekerja sama dengan

25

Rumah Sakit di Jakarta. Namun jika penyakitnya bisa di obati disini bisa ditindak lanjuti di RSKM. Sedangkan, untuk Orang Asing yang membawa anaknya dalam hal pendidikan ini kami memberi fasilitasnya di Jakarta, karena untuk di Cilegon belum ada sekolah yang bertaraf Internasional. I6

Untuk pendidikan dan kesehatan kami mempercayakannya di

26

Jakarta, karena kantor pusat kami ada di Jakarta sehingga dalam hal kesehatan dan juga pendidikan para tenaga kerja asing yang dibawahi perusahaan kami juga bekerja sama dengan rumah sakit di Jakarta dan sekolah disana. Peneliti : Penerbitan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing secara individu. I1-1

Oh sekarang sistemnya tidak seperti itu. Memang dulu Orang

27

Asing yang diterbitkannya SKTT hanyalah Orang Asing dewasa saja, seperti pekerja asing yang membawa keluarganya ikut berdomisili sementara di sini hanya istrinya yang dibuatkan sedangkan anaknya yang masih dibawa umur tidak. Namun setelah dikeluarkannya pembaharuan UU Nomor 24 Tahun 2013. Seluruh Orang Asing yag berdomisili di Kota Cilegon wajib dibuatkannya SKTT tanpa batas minimum umur. Kemarin juga ada Orang Asing dari Korea yang berdomisili di sini karena bekerja di PT. Krakatau Posco membawa istri dan anaknya yang kisaran umur 4 tahun, sudah kami terbitkan juga SKTT nya. I1-2

Untuk sistem yang ini kita sudah menerapkan peraturan ini, dan juga

sudah mensosialisasikan kepada

perusahaan-

perusahaan yang biasa melakukan penerbitan SKTT di sini bahwa sekarang mewajibkan seluruh Orang Asing membuat SKTT tanpa batas minimum, namun masih saja ketika kami

28

melakukan sidak ke beberapa asrama atau perumahan yang dijadikan tempat tinggal Orang Asing masih ditemukan Orang Asing yang membawa anak namun tidak didaftarkan kependudukannya I4

Semua Orang Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco

29

memiliki dokumen perizinannya khususnya SKTT. Ada beberapa Orang Asing yang membawa keluarganya, dan seluruh anggota keluarganya yang ikut berdomisili di Kota Cilegon juga kami buatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) nya termasuk balita yang masih dibawah umur. Peneliti : Proses pengendalian dalam kegiatan pelayanan dokumen kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing I1-1

Bentuk pengendaliannya bagi para pegawai di sini mengenai

30

pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing berawal dari atasannya dulu. Jadi kita sistemnya yaitu sanksi yang tegas, diperaturan sudah jelas dan tertera bahwa untuk pelayanan SKTT Orang Asing itu gratis atau tidak dikenakan biaya retribusi apapun. Apabila terdapat oknum pegawai yang terbukti melakukan pemungutan bayaran ya kami tidak segansegan memberikan sanksi yang cukup tegas karena itu sudah termasuk ke ranah korupsi. Sampai saat ini belum ada kasus seperti

itu

di

sini.

Seperti

yang

saya

bilang

tadi,

pengendaliannya berawal dari atasan, dari Kepala dinas yang selalu memantau kegiatan pelayanan sesuai kah dengan SOP (Standard Operasional Prosedur) nya kurang lebih seperti itu. I1-3

Pelayanan Dokumen Kependudukan SKTT Orang Asing full 5 hari masa kerja, dan kami mengerjakannya selesai dalam waktu 2-3 hari. Sedangkan diperaturan batas waktunya ialah 14 hari masa pengerjaan. Karena, Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon wajib membawa SKTT kemana-

31

mana sebagai identitas mereka, jadi sangat penting untuk mereka. Makanya kami berusaha menyelesaikannya dengan cepat. I4

Pelayanan pembuatan SKTT di Dinas Kependudukan dan

32

Catatan Sipil Kota Cilegon memang sudah baik, seminggu sudah jadi. Saya memang merasakan kecepatan dari pelayanan yang

diberikan

oleh

mereka.

Biasanya

saya

selalu

mengurusnya dalam jumlah banyak karena memang Orang Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco tahun ini sedang meningkat, namun semuanya jadi ketika minggu depan saya ambil sudah jadi SKTTnya. Peneliti : Kasus Orang Asing ilegal di Kota Cilegon pada tahun 2015 I2

Kami pihak TIMPORA sering mengadakan Sidak ya, nah

33

kami sering sekali menemukan temuan temuan Orang Asing yang bekerja dan tinggal di kota Cilegon tidak lengkap dokumennya. Itu sih kebanyakan orang-orang China yang sering . sampai kita di Indoferro dan Indorama itu mereka kan perusahaan perusahaan besar, kita sidak 2 kali dalam 2 bulan. Cuma ya kewenangan kita hanya sebartas pengawasan ya dek, artinya jika ada kasus tersebut. Kita kembalikan lagi ke pihak yang berwenang yaitu Imigrasi dan Catatan sipil tolong di urus. Entah dibuatkannya Dokumen legal mereka atau dideportasi, ya itu kewenangan mereka. Nah, setelah sebulan kemudian kita melakukan sidak lagi. Ternyata tetap masih banyak yang belum memiliki kelengkapan dokumennya. Itu jadi pertanyaan gimana sih diurus engga sama pihak Imigrasinya hehe. I3

Hasil dari sidak kami ke beberapa perusahaan bila di bandingkan dengan yang legal maupun ilegal, ya hasilnya masih lebih banyak yang legal dibandingan dengan yang

34

illegal. Tapi Orang Asing yang ilegal juga tidak bisa dikatakan sedikit. Masih banyak di kota Cilegon Orang Asing yang bekerja tapi tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumennya. Maka dari itu kami berusaha agar Orang Asing Legal meningkat dan yang Ilegal menurun kalau bisa sih di tahun 2017 mendatang sudah tidak ada lagi. I1-1

Kalau mengenai kasus Orang Asing yang ilegal kemarin lihat

35

koran tidak? Ada yang membahas puluhan bahkan mungkin ratusan ya, para pekerja asing dari PT. Indorama, Indoferro sama

Semen

Jakarta

yang

tidak

memiliki

dokumen

kelengkapan. Mereka rata-rata tenaga kerja asing dari China. Mereka tinggal di astrama yang mana astramanya itu ada di dalam perusahaan tersebut tapi tidak memiliki dokumen perizinannya. KITAS saja gak punya apalagi SKTT. Kalau sudah begitu sanksi nya datang dari pihak kantor Imigrasi. Peneliti : Menghadapi MEA yang pastinya kota Cilegon akan dibanjiri oleh Orang Asing, maka tindakan apa yang dilakukan TIMPORA I2

Nah itu yang saya sendiri sebenarnya agak menyalahkan pemerintah daerah gitu. Soalnya belum ada kriteria khusus bagi Orang Asing yang ingin dipekerjakan di kota Cilegon ini. Kalau bisa diperketat lagi bagi warga negara asing yang ingin bekerja di kota Cilegon agar minimal bisa menguasai bahasa Inggris atau perlu kalau bisa harus bisa bahasa Indonesia. Soalnya ya memang kendala yang saat ini kami hadapi itu memang karena bahasa. Seperti kita kalau lagi dilapangan melakukan sidak tidak mengerti bahasa mereka, mereka apalagi tidak mengerti bahasa kita. Jadi disitu harus ada penengah, ya penengahnya iya juru bicara mereka. Jadi kurang leluasalah istilahnya untuk berinteraksi dengan Orang Asing tersebut. Kemudian, menurut saya kalau hanya pekerja berat

36

saja tidak perlu lah adanya tenaga asing. Tenaga kita juga banyak kan? Keculi kalau memang dibidang bidang seperti manager atau jabatan yang lebih tinggi yang mungkin membutuhkan

tenaga

Asing

itu

yang

diperbolehkan

dipekerjakan di kota Cilegon. Ini yang saya liat di Indoferro kebanyakan para pekerja berat didatangkan dari China dan rata-rata itu ilegal, kan sayang sekali. I1-2

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang juga salah satu

37

anggota TIMPORA ya memiliki harapan untuk menyambut dan menghadapi MEA supaya kinerja TIMPORA dalam pengawasan keberadaan Orang Asing bisa lebih baik dari sebelumnya. Malah, yang saya inginin itu supaya tidak ada lagi Orang Asing yang ilegal di Kota Cilegon. Kalau bisa dengan banyak nya Orang Asing di Kota Cilegon, pemerintah khususnya kalau bisa di buat nanti Perdanya agar membuat peraturan Orang Asing

yang berkualitas

yang hanya

diperbolehkan masuk dan bekerja di Kota Cilegon. kalau bisa masalah buruh-buruh atau pekerja kasar tidak perlu Orang Asing yang mengerjakan. Masyarakat Kota Cilegon juga banyak yang masih membutuhkan pekerjaan. Peneliti : Pembaharuan data yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan keberadaan Orang Asing di Kota Cilegon. I4

Setiap bulan kami selalu melakukan update data atau pembaharuan data mengenai Orang Asing yang bekerja disini baik itu ke Disnaker maupun ke Dinas Catatan Sipil. Bahkan ketika misalnya untuk bulan ini tidak ada Orang Asing yang datang maupun pergi kami tetap melaporkan kepihak Dinas Catatan Sipil, karena ini memang saah satu tanggung jawab kami.

38

I5

Kami

memang

pernah

terlambat

dalam

melaporkan

39

keberadaan Orang Asing yang bekerja di perusahaan kami. Namun, kami sudah megetahui peraturan bahwa ada Orang Asing wajib melaporkan keberadaannya terhitung dari 14 hari dikeluarkannya KITAS. Kami sudah memperbaiki kelalaian dalam hal pelaporan Orang Asing. I6

Kami selalu melakukan pembaharuan data atau update data

40

Orang Asing apabila terdapat Orang Asing yang datang untuk bekerja di perusahaan kami maupun Orang Asing yang kembali ke negara asalnya. Peneliti : Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing I1-1

Evaluasi sendiri terkait dengan pelayanan SKTT Orang Asing

41

ini lebih ke hal yang bertahap. Misalnya dilihat dulu untuk tahun ini masalah apa yang muncul, seperti misalnya belum seluruhnya Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon melaporkan diri untuk diterbitkan dokumen kependudukannya, dan juga ada lagi masalah seperti Orang Asing yang telah habis masa berlaku KITAS nya tidak kembali melapor ke kantor Imigrasi untuk diperpanjang masa berlaku KITAS dan SKTT nya. Kemudian, ada juga permasalahan yang mana Orang

Asing

yang

terdaftar

sebagai

penduduk

yang

berdomisili di Kota Cilegon saat pindah ke luar daerah atau pindah kembali ke negaranya tidak melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Tentu ini menjadi masalah yang harus dievaluasi agar kedepannya bisa diminimalisisr bahkan diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti ini. I1-2

Dari tahun ketahun kami selalu melakukan evaluasi mengenai keberhasilan program yang dibuat. Namun, selain itu juga ada

42

evaluasi yang dilakukan setiap 6 bulan. Evaluasi ini membandingkan mengenai jumlah penerbitan SKTT Orang Asing dari tiap 6 bulan sekali berdasarkan keberadaan Orang Asing di lapangan. Sampai pada tahun ini kami belum memiliki database Orang Asing yang mungkin menjadi bahan evaluasi kami untuk kedepannya. I1-3

Kedisiplinan pegawai selalu menjadi bahan evaluasi yang tidak pernah ketinggalan, karena disiplin pegawai di sini menyangkut dengan kegiatan yang kami lakukan sesuai atau tidaknya dengan peraturan yang telah ditentukan. Dalam hal ini yang selalu menjadi bahan evaluasi pegawai ialah ketidakhadiran, keterlambatan dan lama waktu bekerja.

43

KODING DATA Kode

Kata Kunci

1

Penetapan sasaran dalam sosialisasi Orang Asing meliputi beberapa SKPD yaitu: Imigrasi, Disnaker, TNI, POLRI, Kodim, juga Badan Kesbang dan Linmas. SKPD tersebut tergabung dalama TIMPORA atau Tim Pengawas Orang Asing.

2

Penetapan sasaran dalam sosialisasi Orang Asing meliputi beberapa SKPD yaitu: Imigrasi, Disnaker, TNI, POLRI, Kodim, juga Badan Kesbang dan Linmas. SKPD tersebut tergabung dalama TIMPORA atau Tim Pengawas Orang Asing.

3

Sosialisasi Orang Asing yang kami lakukan itu tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang mana anggotanya berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disnaker, TNI, Kepolisian, Kodim dan Kejaksaan.

4

TIMPORA itu artinya Tim pengawasan Orang Asing. Tim ini kebang linmas juga ikut andil sebagai anggota. Tapi kalau Leading sector dari Timpora ini istilahnya ketuanya ada di IMIGRASI. Kesbang Linmas sebagai pengawasan saja.

5

Persyaratan yang harus diampirkan ketika membuat SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) Orang Asing adalah KITAS (Keterangan Izin Tinggal Sementara) dan SKM (Surat Keterangan Melapor).

6

Perusahaan-perusahaan

yang mendaftarkan

Orang

Asing untuk

diterbitkannya SKTT tanpa pungutan biaya apapun setelah adanya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 tentang Penghapusan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Cetak Penggantian KTP dan Akta Catatan Sipil. 7

Persyaratan yang wajib dilampirkan ketika Orang Asing atau perusahaan ingin diterbitkannya SKTT ialah mereka harus menyerahkan KITAS yang diperoleh dari Kantor Imigrasi, Surat Keterangan Melapor (SKM) yang didapat dari Kepolisian, Fotocopy Pasport atau Visa.

8

Orang asing yang ingin membuat KITAS itu harus punya sponsor kalau yang sendiri itu harus mempunyai pasangan yang sah seperti Orang Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Cilegon atau Orang Asing yang bekerja di suatu perusahaan.

9

Tahap awal Orang Asing sebelum mendapatkan izin kerja disini, proses tahap awal yang harus diajukan yaitu RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

10

Orang Asing yang pertama kali menjejakan kaki di Kota Cilegon harus langsung melapor ke Kantor Imigrasi untuk dibuatkannya KITAS.

11

Persyaratan yang kami buat untuk diterbitkannya SKTT itu hanya KITAS dan SKM.

12

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) melakukan sosialisasi Orang Asing itu minimal 1 tahun sekali. Selain bersama TIMPORA kami juga melakukan sosialisasi dengan menyebarkan banner di beberapa perusahaan yang banyak mempekerjakaan Orang Asing prihal dengan dokumen kependudukan SKTT.

13

Sosialisasi Orang Asing yang kami lakukan yaitu merupakan program TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) yang mana didalamnya juga beranggotakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.

14

Sosialisasi Orang Asing tersebut dilakukan di Setda kota Cilegon, pernah juga di restoran atau rumah makan di Cilegon. PT. Krakatau Posco sering hadir.

15

Penanggung jawab yang hadir dalam sosialisasi itu di perusahaan PT. Indorama adalah general affairs.

16

PT. Sankyu selalu hadir apabila menerima undangan terkait dengan sosialisasi Orang Asing.

17

Hambatan dalam masalah pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing ini ialah tidak semua Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon ini melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

18

Banyaknya penyelundupan tenaga kerja asing di Kota Cilegon. Jumlah Orang Asing yang tidak memiliki dokumen tidak bisa dikataka sedikit, bahkan pernah masuk berita ketahuan pekerja asing dari perusahaan PT. Indoferro terkena sidak yang mana terdapat temuan beberapa dari mereka tidak memiliki dokumen izin yang lengkap.

19

PT. Indorama sering didapati oleh pihak Imigrasi dan Tim Pengawas Orang Asing mengenai Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar maupun tidak memberikan informasi mengenai Tenaga Kerja Asing yang kembali ke negaranya.

20

Mr. Ortkemper Rolf is one of foreigners who dont used any sponsor to take my residence documents, because my sponsor is my wife.

21

Pembuatan SKTT memang kemarin dikirimkan lewat email, namun sekarang untuk pembuatan SKTT bagi para agen orang asing atau perusahaan asing yang ingin diterbitkan SKTT Orang Asingnya wajib menyerahkan persyaratan secara manual, berikut dengan pas fotonya.

22

Bagi

para

Orang

Asing

yang

ingin

membuat

dokumen

kependudukannya semuanya sekarang langsung datang ke bagian loket pelayanan. 23

Orang Asing yang berdomisili di Kota Cilegon hak nya sama dengan masyarakat Kota Cilegon lainnya. Mereka berhak mendapatkan kesehatan dan pendidikan.

24

Orang Asing yang dibawahi oleh perusahaan segala sesuatunya tentunya perusahaan perusahaan yang menanggung baik itu berupa pendidikan maupun kesehatan.

25

Orang Asing yang dibawahi oleh perusahaan segala sesuatunya tentunya perusahaan perusahaan yang menanggung baik itu berupa pendidikan maupun kesehatan.

26

Orang Asing yang dibawahi oleh perusahaan segala sesuatunya tentunya perusahaan perusahaan yang menanggung baik itu berupa pendidikan maupun kesehatan.

27

Pembuatan SKTT Orang Asing tidak hanya diterbitkan untuk dewasa. Namun, anak dibawah umur dari 0 tahun sudah wajib dibuatkannya SKTT Orang Asing.

28

Peraturan terkait tanpa batas minimum Orang Asing dibuatkannya SKTT sudah disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan.

29

Semua Orang Asing yang bekerja di PT. Krakatau Posco memiliki dokumen perizinannya khususnya SKTT.

30

Bentuk pengendaliannya bagi para pegawai di sini mengenai pelayanan dokumen kependudukan Orang Asing menggunakan sistem Top Manager.

31

Pelayanan Dokumen Kependudukan SKTT Orang Asing full 5 hari masa kerja, dan kami mengerjakannya selesai dalam waktu 2-3 hari.

32

Pelayanan pembuatan SKTT di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon memang sudah baik, seminggu sudah jadi.

33

Pihak TIMPORA sering mengadakan Sidak ya, nah kami sering sekali menemukan temuan temuan Orang Asing yang bekerja dan tinggal di kota Cilegon tidak lengkap dokumennya. Itu sih kebanyakan orangorang China yang sering .

34

Hasil dari sidak kami ke beberapa perusahaan bila di bandingkan dengan yang legal maupun ilegal, ya hasilnya masih lebih banyak yang legal dibandingan dengan yang illegal.

35

Para pekerja asing dari PT. Indorama, Indoferro sama Semen Jakarta yang tidak memiliki dokumen kelengkapan. Mereka rata-rata tenaga kerja asing dari China.

36

belum ada kriteria khusus bagi Orang Asing yang ingin dipekerjakan di kota Cilegon ini.

37

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang juga salah satu anggota TIMPORA ya memiliki harapan untuk menyambut dan menghadapi MEA supaya kinerja TIMPORA dalam pengawasan keberadaan Orang Asing bisa lebih baik dari sebelumnya.

38

Setiap bulan PT. Krakatau Posco selalu melakukan update data atau pembaharuan data mengenai Orang Asing yang bekerja disini baik itu ke Disnaker maupun ke Dinas Catatan Sipil.

39

PT. Indorama berusaha memperbaiki kelalaian dalam hal pelaporan Orang Asing.

40

Setiap bulan PT. Sankyu selalu melakukan update data atau pembaharuan data mengenai Orang Asing yang bekerja disini baik itu ke Disnaker maupun ke Dinas Catatan Sipil.

41

Evaluasi sendiri terkait dengan pelayanan SKTT Orang Asing ini lebih ke hal yang bertahap.

42

Dari tahun ketahun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon selalu melakukan evaluasi mengenai keberhasilan program yang dibuat.

43

Kedisiplinan pegawai selalu menjadi bahan evaluasi yang tidak pernah ketinggalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.

LAMPIRAN

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon KEPALA DINAS S O L E H, SE NIP. 19590526 198303 1 004

SEKRETARIS

Hj. Hayati Nufus, SH., M.Si NIP. 19701102 200212 2 003

KASUBAG PROGRAM & EVALUASI Yusminar, SE., MM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NIP.19641016 198603 2 008

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN Dra. Siti Solehah NIP. 19680723 199603 2002

KEPALA BIDANG CATATAN SIPIL

KEPALA BIDANG KEPENDUDUKAN Drs. Kusmajaya

Yaya Samdia, SH

NIP. 19651204 199703 1 001

NIP. 19600709 199301 1 001

KASI PENDAFTARAN PENDUDUK

KASI CATATAN SIPIL I Syaefullah, SH., M.Si

Erra Yusnita, S.Pd., MM

NIP. 19660512 200701 1 002

NIP. 19680309 199503 2 002

KASI CATATAN SIPIL II Drs. Hj. Sri Hartati,M.Si

KASI PENGAWASAN & MUTASI PENDUDUK Iis Isnawati, S.Pd

NIP.19640808 200212 2 001

NIP. 19630722 1984102005

UPTD

KASUBAG KEUANGAN Hj. Ade Muharomah,SE

NIP.19620115 198603 2 007

KABID DATA & INFORMASI KEPENDUDUKAN

Drs. Abdullah NIP. 19630607 198410 1 008

KASI PELAPORAN & INFORMASI Drs. H. Jamhuri, MM

NIP. 19591004 198310 1 001

KASI PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN Cipto Supriatna, S.Sos NIP.19640605 198603 1 021

Daftar Informan Penelitian No

Kode Informan

Nama

Jabatan/Pekerjaan

1

I1-1

Kusmajaya

Kepala Bidang Kependudukan

2

I1-2

Erra Yusnita

3

I1-3

Arko Prahima

4

I2

Suparman

5

I3

Rendi Ferlino

6

I4

Deden Suhendar

7

I5

Khadafi

8

I6

Magfiroh

9

I7

Ortkemper Rolf

Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Pegawai Pelaksana di Bidang Kependudukan Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon Kepala Sub Bagian Informasi Kantor Imigrasi Kota Cilegon Asisten Manajer Bidang HRM PT. Krakatau Posco Pegawai Bidang HRD PT. Indorama Staff Administrasi PT. Sankyu Indonesia Orang Asing yang sudah menjadi WNA

DOKUMENTASI PENELITIAN

Pelayanan Dokumen Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon

Loket Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Contoh Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing

Contoh Surat Keterangan Melapor

Contoh KTP Orang Asing

Dokumentasi Hasil Wawancara Penelitian

(Bersama Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon)

(Bersama Bapak Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon)

(Bersama Bapak Asisten Manager HRM PT. Krakatau Posco)

(Bersama Bapak Kasubag Informasi Kantor Imigrasi Kota Cilegon)

(Bersama Staff Administrasi PT. Sankyu Indonesia)

(Bersama Orang Asing yang Berdomisili di Kota Cilegon)

(Bersama Orang Asing Asal Korea yang sedang membuat KITAS di Kantor Imigrasi Kota Cilegon)

(Orang Asing Asal Jepang dari Perusahaan PT. Sankyu yang sedang melakukan perekaman data di Kantor Imigrasi Kota Cilegon)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULLUM VITAE) PENULIS

Nama

: Suheni

NIM

: 6661121867

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prodi

: Ilmu Administrasi Negara

Tempat, Tangga Lahir

: Serang, 2 November 1993

No. HP

: 089652446733

Alamat

: Jl. Pegantungan Baru No 27, Kecamatan Jombang, Cilegon, Banten

Hobi

: Travelling, Baca Buku dan Menulis

Moto Hidup

: They Can Why I Cant. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Maka berusahalah selagi ada jalan. Saya harus mencoba selagi saya bisa.

Riwayat Pendidikan

: -

TK Nusantara Cilegon (1999-2000) SD Negeri 10 Cilegon (2000-2006) SMP Negeri 2 Cilegon (2006-2009) SMA Negeri 3 Cilegon (2009-2012)