PEMERKUATAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK HAKIM SELURUH INDONESIA Hotel Santika Makassar, 30 Mei – 2 Juni 2011
MAKALAH
TRANSPARANSI PENGADILAN Oleh: DR. IBRAHIM, S.H, M.H, LL.M.
TRANSPARANSI PENGADILAN OLEH :
DR. IBRAHIM, S.H, M.H, LL.M. DISAMPAIKAN DALAM ACARA
PEMERKUATAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK HAKIM SELURUH INDONESIA HOTEL SANTIKA MAKASSAR, 2 JUNI 2011
KONSEP DASAR TRANSPARANSI
Transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas.
Transparansi adalah asas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN).
Transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam mengimplementasikan “Good Governance”, karena transparansi merupakan cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban (accountability), serta mendorong efektifitas partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara.
MENGAPA PERLU TRANSPARANSI? 1.
Untuk menjamin hak-hak yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:
2.
3.
Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik; Hak publik atas informasi; Hak untuk mengajukan keberatan
Mendorong akuntabilitas para penyelenggara negara Prasyarat partisipasi publik yang efektif dalam pengambilan keputusan
URGENSI TRANSPARANSI PENGADILAN urgensi keterbukaan pengadilan adalah untuk : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bentuk akuntabilitas Hakim dan Pengadilan Sarana bagi pendidikan publik dan pengembangan hukum Menjamin pelaksanaan hak-hak asasi bagi warga negara Mengeliminasi terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum (praktik ‘mafia hukum’) Menegakkan kemandirian dan kepercayaan terhadap institusi pengadilan Mencapai terwujudnya negara hukum yang demokratis.
“Hanya dengan keterbukaanlah pengawasan terhadap segala bentuk ketidakadilan di lembaga peradilan dapat dilakukan. Selama tidak ada keterbukaan, tidak ada keadilan”. (Jeremy Bentham)
JAMINAN TRANSPARANSI PENGADILAN 1.
UUD 1945:
Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan Yang Merdeka Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan (Pasal 24 ayat 1); Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat 1); Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian ukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1); Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,..” (Pasal 28F); Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat 2)
JAMINAN TRANSPARANSI PENGADILAN 2.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan;
hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; pengecualian bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
3. UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dapat dirangkum menjadi beberapa item penting meliputi; (1) Standar Baku Pelayanan (menyangkut Biaya, Waktu, Pejabat berwenang, Mekanisme Pengaduan); (2) Prosedur yang jelas & Pasti; (3) Kompensasi & Kapasitas SDM yang memadai; (4); Kelembagaan yang efektif dan responsif; (5) Adanya open akses.
JAMINAN TRANSPARANSI PENGADILAN 4. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 52 mengamanatkan: 1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.; 2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 5.
SK I44SK No.144/KMA/SK/VIII/2007 TENTANG Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Direvisi menjadi SK No. 1 – 144/KMA/SK/I/2011)
KETERBUKAAN INFORMASI PENGADILAN Transparansi merupakan pintu keadilan dan kebenaran. Tanpa transparansi, akan muncul penyimpangan dalam penegakan hukum. (Harifin A.Tumpa)
Berdasarkan SK 144, telah diakomodasi prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan akses publik terhadap informasi, yaitu; A.
B. C. D. E. F. G.
Akses maksimum dan pengecualian terbatas (Maximum Access Limited ExemptionMALE), yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial seseorang atau badan hukum; Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu disertai alasan; Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilan yang murah, cepat, akurat dan tepat waktu; Penyediaan informasi yang utuh dan benar; Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan terhadap informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik; Ancaman sanksi admininistratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan; dan; Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihakpihak yang merasa hakhaknya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi
KETERBUKAAN INFORMASI PENGADILAN Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) SK KMA No. 144/ 2007, informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan adalah: a.
b. c. d. e. f.
g. h. i. j.
Gambaran umum pengadilan meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi pengadilan ,serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat pengadilan non Hakim; Gambaran umum proses beracara di pengadilan; Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan; Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hakhak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan; Putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu (perkara korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, pencucian uang, atau perkara lain yang menarik perhatian publik); Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama; Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi; Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; dan Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di pengadilan.
KETERBUKAAN INFORMASI PENGADILAN
Sementara untuk Mahkamah Agung, selain informasiinformasi tersebut, juga harus mengumumkan: A. B. C. D. E. F.
Peraturan Mahkamah Agung; Surat Edaran Mahkamah Agung; Yurisprudensi Mahkamah Agung; Laporan tahunan Mahkamah Agung; Rencana strategis Mahkamah Agung; dan Pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai
Pada prinsipnya kecuali untuk putusan atau penetapan pengadilan, semua informasi di atas setidaknya harus dimuat (ditempel) di papan pengumuman pengadilan. Jika sebuah pengadilan telah memiliki situs (website), maka informasi-informasi tersebut dapat dimuat dalam situs
KETERBUKAAN INFORMASI PENGADILAN
informasi lain yang dapat diminta oleh masyarakat dengan cara konvensional, yakni dengan mendatangi dan meminta langsung. Informasi yang dapat diminta kepada pengadilan, meliputi: A.
Informasi tertentu mengenai perkara;
B.
Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan; Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi,kepegawaian dan keuangan pengadilan; Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran ataupenggunaan uang perkara, bagi pihak-pihak yang berperkara; dan Informasi yang selama ini sudah dapat diakses melalui publikasi pengadilan.
C. D.
E.
KETERBUKAAN INFORMASI PENGADILAN
Ketentuan mengenai prosedur dalam pelayanan informasi, yang meliputi: a. b. c. d.
Kepada pengadilan mana dan dengan siapa masyarakat pencari informasi itu harus berhubungan; Tahapan yang harus dilalui untuk meminta dan melayani permintaan informasi; Biaya yang diperlukan untuk memperoleh informasi; Waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi; dan sebagainya.
hak dan prosedur bagi pencari informasi untuk mengajukan keberatan atas pelayanan yang diberikan pengadilan, antara lain jika: a. b. c. d.
Permohonan ditolak dengan alasan bahwa informasi yang diminta tidak sesuai dengan keputusan ini; Tidak tersedianya informasi yang seharusnya diumumkan oleh pengadilan; Pengenaan biaya yang mahal; dan Pelayanan yang lambat (melebihi jangka waktu yang ditentukan).
KETERBUKAAN INFORMASI PENGADILAN Mekanisme Keberatan dan Sanksi
Untuk memastikan keputusan ini benar–benar ditegakkan oleh seluruh jajaran pengadilan, SK KMA No. 144/2007 juga mengatur mengenai mekanisme pengajuan keberatan bagi pemohon informasi yang merasa tidak mendapatkan pelayanan informasi sebagaimana yang telah ditentukan. Penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Keputusan ini dapat dijatuhi sanksi administratif.
KENDALA & TANTANGAN
Keterbatasan SDM dalam penguasaan teknologi informasi.
Adanya kelemahaan peraturan yang membuka penafsiran bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka untuk umum
Keberlanjutan pengelolaan informasi karena ketergantungan dana dari (donor) yang terbatas.
Belum semua lembaga pengadilan menerapkan prinsip keterbukaan informasi
Masih kuatnya ‘budaya ketertutupan”, baik karena ragu/takut atau karena unsur kesengajaan.
Lemahnya dukungan negara (legeslatif-eksekutif) untuk memberikan jaminan yang maksimal bagi keterbukaan pengadilan.
Sekian & Terimakasih
