MAKALAH
KEBIJAKAN FISKAL Guna Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Ekonomi Makro Dosen Pengampu : Agus Arwani, M Ag
Di Susun Oleh : 1. M. Ifwan Maula
(2013116270)
2. Dede Achmadan Chulqi
(2013116272)
3. Jihan jamalullail
(2013116276)
Kelas : J
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM EKONOMI SYARIAH 2017
I
ABSTRAK Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam pengaturan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilitator dalam memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya atau faktor-faktor produksi dan efektifitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan atau kekayaan serta upaya peningkatan kesempatan kerja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan fiskal yang dapat dilakukan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil analisis dengan menggunakan Error Corection Model memberi gambaran bahwa kebijakan fiskal di Indonesia melalui penerimaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada jangka panjang penerimaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memiliki pengaruh signifikan pada jangka pendek dan jangka
panjang
terhadap
pertumbuhan
II
ekonomi
di
Indonesia.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: M. Ifwan Maula Dede Achmadan Jihan Jamalullail
NIM
: 2013116270 2013116272 2013116276
Judul Makalah : Kebijakan Fiskal Menyatakan dengan sebenarnya bahwa makalah ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari kami, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan Programming yang tercantum sebagai bagian dari makalah ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Pekalongan,25 April 2017 Yang membuat pernyataan,
III
DAFTAR ISI
COVER.....................................................................................................................I ABSTRAK .............................................................................................................. II LEMBAR KEASLIAN............................................................................................................III DAFTAR ISI ...................................................................................................... IVV BAB I ...................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 A.
LATAR BELAKANG .............................................................................. 1
B. RUMUSAN MASALAH...............................................................................2 C.
TUJUAN MAKALAH.................................................................................2
BAB II......................................................................................................................3 PEMBAHASAN......................................................................................................3 2.1
Definisi Kebijakan Fiskal..........................................................................3
2.1.2.Tujuan Keibijakan Fiskal.........................................................................3 2.1.3 Jenis-jenis Kebijakan Fiskal....................................................................3 2.2.
Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan, Konsumsi....................................4
2.3
Pajak Terhadap Keseimbangan Ekonomi.................................................5
2.3.1 Akibat ikut campur tangan pemerintah dalam perekonomian.................5 2.3.2 Syarat Keseimbangan Perekonomian......................................................7 2.4 Politik Anggaran.............................................................................................8 2.5 Efektivitas Kebijakan Fiskal...........................................................................8 BAB III...................................................................................................................11 PENUTUP..............................................................................................................11 KESIMPULAN..................................................................................................11 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 122
Hasil Diskusi.......................................................................................13
IV
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Selama ini kita mengenal tiga sistem perekonomian yang berlaku di dunia yaitu sistem kapitalis, sistem sosialis dan sistem campuran. Salah satu dari tiga sistem tersebut diterapkan di Indonesia yaitu sistem campuran, dimana sistem campuran adalah sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tetapi campur tangan ini tidak sampai menghapuskan sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta yang diatur menurut prinsip-prinsip cara penentuan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam perekonomian pasar. Kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dibidang ekonomi. Pada dasarnya sebagian besar upaya stabilisasi makro ekonomi berfokus pada pengendalian atau pemotongan anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran. Oleh karena itu, setiap upaya mobilisasi sumber daya untuk membiayai pembangunan publik yang penting hendaknya tidak hanya difokuskan pada sisi pengeluaran saja, tetapi juga pada sisi penerimaan pemerintah. Pinjaman dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan. Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintahan untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak
1
B. Rumusan Makalah 1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan definisinya ? 2. Apa pengaruh pajak terhadap pendapatan dan konsumsi ? 3. Apa pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi ? 4. Definisi politik anggaran ? 5. Sebutka efektifitas kebijakan fiskal ? C. Tujuan Makalah 1. Mengetahui apa itu kebijakan fiskal dan jenis-jenisnya 2. Mengerti pengaruh pajak terhadap pendapatan dan konsumsi 3. Mengetahui pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi 4. Mengetahui politik anggaran 5. Mengetahui efektifitas kebijakan fiskal
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Definisi Kebijakan Fiskal Kebijakan
fiskal
meliputi
langkah-langkah
pemerintah
membuat
perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengarui pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengaguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini dapat menaikan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.1
2.1.2. Tujuan Kebijakan Fiskal Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengaguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Secara umum, kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan ppenggunan sumber daya dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan/kekayaan dan upaya kesempatan kerja.2 2.1.3
Jenis-jenis Kebijakan Fiskal Pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi 2. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif yaitu kebijakan ini menaikan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto.kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat.kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengaguran yang tinggi. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja
1
Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm.184.
2
Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal ( Jakarta: Bumi Aksara,2010),hlm.2-3.
3
negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan iini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflsi.
2.2. Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Konsumsi Dalam setiap perekonomin pemerintah perlu melakukan berberapa jenis pembelajaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintahan, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan pembiayaan anggota polisi dan tentara merupakan pengeluaran yang tidak di lewatkan oleh pemerintah. Untuk membiayai pengeluaran tersebut pemerintah perlu mencari dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak ke atas rumah tangga dan perusahan. Dan disisi lain pungutan pajak merupakan sumber pendapan pemerintahan.3 Dampak langsung dari pungutan pajak adalah pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel sendiri adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapata disposibel merupakan pendapatan yang bisa dibelanjakan untuk konsumi. Ketika pajak dinaikan maka pendapatan dispobel menurun. Dan dengan turunya pedapatan maka konsumsi juga akan menurun. Dan menurunya konsumsi juga akan menurunkan pendapatan nasional equilibrium (keseimbangan pasar). Demikian pula jika pungutan pajak di turunkan maka konsumsi semakin naik dan pendapatan nasional equilibrium (keseimbangan pasar) akan meningkat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari jika anda memiliki pendapatan semula sebesar 3 juta dengan naik nya pajak pendapatan anda menjadi 2.7 juta maka menurunkan konsumsi yang mulai nya 1.5 juta menjadi 1,2 juta tetapi akan menaikan pendapatan pemerintah dan akan membuat pendapatan nasional equilibrium menjadi menurun. Sebaliknya jika anda memiliki pendapatan 3 juta dengan turunnya pajak pendapatan anda menjadi 3.2 juta maka naiknya konsumsi anda semula 1.5 juta menjadi 1.7 juta yang membuat pendapatan nasional equilibrium menjadi naik. Tetapi menurunkan pendapatan pemerintah.4
3
Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm.153.
4
Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm.158.
4
2.3 Pajak Terhadap Keseimbangan Ekonomi Keseimbangan pendapatan dalam perekonomian terbagi menjadi 3 sektor. Yang artinya perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahan dan sektor pemerintah pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah.
2.3.1 Akibat ikut campur tangan pemerintah dalam perekonomian Campur tanga pemerintah dalam perekonomian menimbunkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu : Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mempengarui pengeluaran agreget melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikan pembelian agregat.
Campur
tangan
pemerintah
juga
dalam
perekonomian
menimbulkan 3 jenis aliran baru dan kitiga aliran baru tersebut adalah : Pembayaran pajakan oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapat pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan utama pemerinta. Aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintahan ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah keatas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Aliran ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari dari pembayaran ke atas
5
konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.5 Dengan adanya tiga aliran tersebut corak aliran pendapatan dalam perekonomian terutup dapat dilihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup ciri-ciri pokoknya dari aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran adalah sebagai berikut : Pembayaran oleh sektor perusahaansekarang dapat dibedakan 2 jenis yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber : dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawaidan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. Pendapatan yangditerima rumah tangga (Y) akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan : membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi (C), disimpan sebagai tabungan (S) dan membayar pajak pendapatan rumah tangga (T). Dalam persamaan Y=C+I+G. Dalam gmbaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanamkan modal. Pengeluaran agregat (AE) telah menjadi pertambahan banyak jenisnya , yaitu disamping pengeluaran konsumsi (C) dan invistasi (I), sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah (G). Dalam persamaan AE= C+I+G.6
5
Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm.150-151. Lihat juga Agus Arwani. "Materi Kuliah Ekonomi Makro." Pekalongan: TP, 2017. 6 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm.151-152.
6
2.3.2 Syarat Keseimbangan Perekonomian Dalam suatu perekonomian keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila :
penawaran agregat adalah sama dengan
pengeluaran agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat samat dengan pendapatan nasional (Y), yaitu sma dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat, atau
pengeluaran
yang
dilakukan
oleh
berbagai
pihak
dalam
perekonomian tersebut meliputi tiga jenis pembelajaan: komsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I) dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa (G). Dengan demikian keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah: penawaran agregat = pengeluaran agregat (Y=AE), atau Y=C+I+G.7 Kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa akan mewujudkan
aliran pendapatan ke sektor rumah tangga
(gaji,upah,sewa,bunga,dang keuntungan) dan aliran ini sama nilainya dengan pendapatan nasional(Y). Gamar 5.1 menunjukan bahwa pendapatan rumah tangga tersebut akan digunakan untuk tiga tujuan: membiayaan konsumsi (C), ditabung (S), dan pembayaran pajak (T). Dengan dimikian,berdasarkan kepada aliran pendapatan yang wujud dalam perekonomian tiga sektor, berlaku kesamaan berikut Y=C+S+T. Uraian
yang
terdahulu
telah
menunjukkan
bahwa
dalam
keseimbangan berlaku kesamaan berikut: Y=C+I+G. Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan : Y=C+S+T. Dengan demikian pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut : C+I+G=C+S+T. Apabila C dikurangi dari setiap ruas maka : I+G=S+T Dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku 7
Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm.152-153.
7
keadaan: suntikan = bocoran. Sebagai kesimpulan perekonomian tiga sektor yangmencapai keseimbangan akan berlaku keadaan sebagai berikut : I. Y= C+I+G, dan II. I+G=S+T
2.4 Politik Anggaran Politik anggaran adalah upaya-upaya untuk mengelola sumber daya, terutama yang dapat dinilai dengan uang dan barang serta mengalokasikan nilainilai tersebut untuk kepentingan bersama didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam maknanya yang lebih luas, politik juga senantiasa berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber-sumber daya untuk mempertahankan hidup. Masalah mengelola sumber daya yang ada menjadi penghasilan output jangka panjang yang dikalkulasikan dalam satu tahun anggaran tidaklah mudah. Upaya-upaya yang strategis harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan nilai-nilai yang nantinya akan didistribusikan.Hal ini juga terkhusus bagi politik anggaran di daerah atau secara langsung berkaitan dengan masalah mengatur dan mengurus daerah otonom sejak di rumuskannya konsep otonomi.
8
2.5 Efektifitas Kebijakan Fiskal Sebagaimana diyakini pemerintah, dampak berarti dari krisis keungan global akan kian terasa hingga pertengahan 2009, setelah itu pertumbuhan ekonomi di indonesia secara perlahan akan pulih. Krisis keungan global menjadi ancaman besar bagi upaya menciptakan pembangunan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 dapat mencapai 5% atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 yang diperkirakan 6,2 %. Optimisme pemerintah memangkas laju pertumbuhan ekonomi yang reletif moderat ditahun 2009 didasarkan dua alasan. Yang pertama, adanya ruang gerak ekspansi fiskal yang besar sebagai dampak dari sisa anggaran di tahun 2008 yang mencapai Rp. 52,3 triliun. Kedua, pesta demokrasi ( memilih anggota legislatif dan presiden ) yang diprediksikan akan mendorong permintaan dari berbagai sektor. Disadari atau tidak,optimisme 8
Repository.usu.ac.id/bitstream. Diakses pada Kamis, 13 April 2017, pukul 23.00 WIB. Julmansyah,Moh Taqiuddin, Politik Anggaran Daerah (Mataram: Pustaka Konsepsi Nusa,2003)
8
ditahun 2009 juga terlahir dari turunnya ekspektasi inflasi yang menjadi semacam blessing in diguise (berkah atau rahmat yang tersembunyi). Sebagaimana diketahui, krisis global akan menurunkan permintaan dunia untuk segala produk dan hal ini akan menjadi berita baik bagi meredaman inflasi domestik yang berasal dari imported inflation seperti turunnya harga minyak dunia, minyak sawit, dll. Turunnya laju inflasi juga baik bagi turunya suku bunga , tapi juga pagi penduduk miskin ataupun mereka yang berada dibatas garis kemiskinan. 2.6 Strategi atau Arah Kebijakan Fiskal Dalam tahun 2016-2019 kebijakan fiskal diarahkan ke dalam kebijkan belanja, kebijakan pendapatan negara dan kebijakan pembiayaan anggaran. a. Kebijakan belanja negara 1. Pemantapan reformasi binokrasi dalam rangka peningkatkan pelayanan publik. 2. Memperthankan kesejahteraan aparatur negara/pensiun dan efisiensi belanja negara barang (flat policy), pembatasan perjalanan dinas, seminar, konsinyering, dan sejenisnya. 3. Penguat daya saing : pembangunan infrastruktur listrik, jalan, pelabuan, bandara, irigasi dab menguatkan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan UMKM). 4. Mendukung pencapaian kedaulatan pangan dan energi : mendorong produktifitas pertanian dan pengembangan energi baru. 5. Mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional (penegakan hukum, MEF dengan memberdayakan industri dalam negeri, maritim). 6. Affirmative policy (dukungan pembangunan didaerah perbatasan, terpecil, dan terluar dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan melalui peningkatan DAK).9
9
Paparan menteri keuangan Rakorbangpus penyusunan rancangan awalan RPJMN 2015-2019 jakarta, pukul 07:30 30 April 2017.
9
b. Kebijakan pendapatan negara 1. Perpajakan : tax ratio mengarah 16%(termasukmigas dan pajak daerah). 2. Peningkatan PNBP(penerimaan negara bukan pajak): PNBP SDA, PNBP lainya dan laba BUMN. c. Kebijakan pembiayaan anggaran 1. Primary balance (neraca yang memperlihatkan pendapatan negara dikurangi belanja) yang harus positif 2. Rasio utang terhadap PDB harus menurun.
10
BAB III PENUTUP Kesimpulan Kebijakan fiskal berfungsi untuk mengatur perekonomian indonesia terutama dibidang, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Efektifitas kebijakan ini mengendalikan GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Pengaturan kebijakan fiskal secara tepat adalah suatu hal yang sangat sulit karena memerlukan peramalan yang sangat akurat dan kesediaan bertindak cepat berdasarkan ramalan tersebut. Banyak kebijakan yang berjalan otomatis dan membantu menstabilkan perekonomian. Ketika perekonomian merasa kelesuan, penerimaan dari semua pajakan akan menurun pula secara otomotif sedangkan pengeluaran untuk tunjangan pengangguran, kesejahteraan dan upah untuk pangan akan meningkat. Konsekuensinya adalah menurunnya pendapatan sisa pajak dan pasca pajak, namun tidak sebanyak dalam keadaan sebaliknya, dan hal ini akan merendam efek penurunan konsumsi dan belanja investasi perusahaan dalam suatu perekonomian, dengan cara tersebut efek pengangguran dapat diperkecil dan resesi bisa diperingan.
11
DAFTAR PUSTAKA
Arwani, Agus. 2017. "Materi Kuliah Ekonomi Makro." Pekalongan: TP Sukirno, Sadono. 2010. Makroekonomi Teori Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers. Rahayu,Ani Sri,2010. Pengantar Kebijakan Fiskal, Jakarta: Bumi Aksara. Repository.usu.ac.id/bitstream. Diakses pada Kamis, 13 April 2017, pukul 23.00 WIB. Julmansyah,Moh Taqiuddin, Politik Anggaran Daerah (Mataram: Pustaka Konsepsi Nusa,2003).
12
Hasil Diskusi (Kelompok 1) Pertannyaan : Apa saja Upaya strategi kebijakan fiskal ? Jawaban : 1. Menurunkan inflasi 2. Tidak memotong laju investasi/investor 3. Mempertahankan stabilitas harga 4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya 5. Mengatur tingkat pajak. (Kelompok 2) Pertanyaan : Permintaan apa saja dari berbagai sektor ? Jawaban : Dari sektor pemerintahan, rumah tangga dan perusahaan. Permintaannya berupa barang dan jasa. (Kelompok 3) Pertanyaan : Sebutkan fungsi apa saja kebijakan fiskal dan bentuk politik angggaran ? Jawaban : 1. Fungsi otorisasi 2. Fungsi perencanan 3. Fungsi pengawasan 4. Fungsi alokasi 5. Fungsi distribusi 6. Fungsi stabilisasi Bentuk politik anggaran yaitu : APBN dan APBD. (Kelompok 4) Pertanyaan : Selain pajak apa saja pendapatan pemerintah ? Jawaban : 1. Penerimaan dari sumber daya alam 13
2. Pelayanan masyarakat 3. Denda administrasi dari pelanggaran hukum 4. Royalti di bidang perikanan, kehutanan, pertambangan, dll. 5. Penjualan saham pemerintah (Kelompok 5) Pertanyaan : Kebijakan fiskal kontraktif diterapkan saat perekonomian sedang apa ? Jawaban : Kebijakan kontraktif diterapkan saat anggaran belanja negara mengalami kenaikan yang tinggi dan saat tingkat pajak rendah. (Kelompok 6) Pertannyaan: Masalah mengolah sumber daya tidak mudah karena apa ? Jawaban : Karena untuk mengalokasikan dana ke setiap daerah itu berbeda beda dan disisi daerah besar memdapatkan dana alokasi besar sedangkan daerah kecil atau terpencil tetapi sudah menerapkan clear government, itu yang menjadikan pemerintah sulit mengelolah sumber daya yang ada. (Kelompok 7) Tidak masuk semua. (Kelompok 8) Presentasi (Kelompok 9) Pertanyaan : Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ? Jawaban : 1. Jumlah pengeluaran masyarakat tidak bisa di kontrol. 2. Kesempatan kerja sedikit 3. Penganguran semakin tinggi 4. Stabilitas ekonomi belum stabil 5. Penggunaan sumber daya belum efektif
14
(Kelompok 10) Pertanyaan : Bagaimana caranya mengatasi pengangguran menurun kebijakan fiskal ? Jawaban : Yaitu dengan tidak memotong laju investor karena jika laju investor di potong maka para menerima investor tidak bisa mengembangkan bisnisnya yang akan membuat lapangan perkerjaan menjadi sempit. (Kelompok 11) Pertanyaan : Apa saja yang membuat pendapatan disposible menurun ? Jawaban : Pendapatan disposible menurun atau meningkat yang membuat adalah pajak karena jika pajak dinaikan maka pendapatan disposible menurun dan karena pendapatan menurun maka konsumsi juga menurun dan sebaliknya jika pajak diturunkan.
15
