Majelis Perlindungan Hukum ILKI - 2011
Majelis Perlindungan Hukum (MPH) Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada anggota ILKI. 2. Konsumen adalah pengguna jasa Laboratorium Kesehatan. 3. Anggota ILKI adalah laboratorium milik swasta dan pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan jasa Laboratorium Kesehatan baik mandiri atau terintegrasi dengan sarana kesehatan lain sebagai pelaku usaha. 4. Pelaku usaha laboratorium adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha laboratorium. 5. Jasa laboratorium adalah setiap layanan laboratorium yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk melengkapi data kesehatannya dalam bidang Laboratorium Kesehatan berupa laporan hasil laboratorium. 6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu jasa laboratorium untuk menginformasikan jenis pemeriksaan laboratorium apa saja yang tersedia untuk konsumen. 7. Majelis Perlindungan Hukum ILKI adalah badan pendukung yang dibentuk oleh Pengurus Pusat ILKI yang kegiatannya adalah memberikan nasehat, saran, informasi serta perlindungan hukum bagi anggota yang memerlukan.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Majelis Perlindungan Hukum ILKI berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan anggota, serta kepastian hukum.
1
Majelis Perlindungan Hukum ILKI - 2011
Pasal 3 Perlindungan Hukum anggota ILKI bertujuan: a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian anggota ILKI untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat anggota dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian jasa laboratorium; c. meningkatkan pemberdayaan anggota dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak dan kewajiban sebagai anggota ILKI; d. menciptakan sistem perlindungan anggota yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha laboratorium mengenai pentingnya perlindungan anggota sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas jasa laboratorium yang menjamin kelangsungan usaha jasa Laboratorium Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anggota.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Anggota ILKI Pasal 4 Hak Anggota adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan usaha jasa laboratorium; b. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; c. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut; d. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan; e. hak untuk mendapatkan informasi , diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
2
Majelis Perlindungan Hukum ILKI - 2011
Pasal 5 Kewajiban anggota adalah: a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan jasa laboratorium yang disediakan, demi keamanan dan keselamatan konsumen; b. beritikad baik dalam melakukan penjualan jasa; c. menjual sesuai dengan harga yang Iayak; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Sebagai Pelaku Usaha Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan daftar harga dan jasa laboratorium yang disediakannya; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri secara patut dalam penyelesaian hukum atas sengketa dengan konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian timbul tidak diakibatkan oleh jasa laboratorium yang disediakan. Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha laboratorium adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hasil laboratorium; c. melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu hasil laboratorium dengan cara menjalankan penjaminan mutu laboratorium internal maupun eksternal secara periodik; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk melakukan perbandingan dengan laboratorium lain sejenis menggunakan contoh uji yang sama.
3
Majelis Perlindungan Hukum ILKI - 2011
BAB IV LARANGAN BAGI PELAKU USAHA LARORATORIUM Pasal 8 Pelaku usaha laboratorium dilarang menjual jasa laboratorium yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Pedoman Praktek Laboratorium yang Baik dan Benar (GLP). PasaI 9 Pelaku usaha laboratorium dalam menawarkan jasa laboratoriumnya dilarang memberikan hadiah kepada konsumen dengan dalih apapun juga. Pasal 10 Pelaku usaha dalam menawarkan jasa laboratorium dilarang untuk: a. tidak menepati penyerahan hasil laboratorium sesuai kesepakatan waktu penyelesaian yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan.
BAB V TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PELAKU USAHA LABORATORIUM Pasal 11 Pelaku usaha laboratorium bertanggung jawab atas hasil laboratorium yang dilakukannya secara profesional.
BAB VI MAJELIS PERLINDUNGAN HUKUM IKATAN LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA (ILKI) Bagian Pertama Nama, Fungsi, dan Tugas Pasal 12 Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan hukum anggota ILKI dibentuk Majelis Perlindungan Hukum ILKI.
4
Majelis Perlindungan Hukum ILKI - 2011
Pasal 13 Majelis Perlindungan Hukum ILKI mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota dalam upaya mengembangkan perlindungan kepada anggotanya. Pasal 14 1. Untuk rnenjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Majelis Perlindungan Hukum ILKI mempunyai tugas: a. memberikan saran dan rekomendasi kepada anggota ILKI dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dalam pelayanan jasa laboratorium (Laboratory by Law); b. melakukan penelitian dan pengkajan terhadap peraturan yang berlaku di bidang perlindungan anggota; c. mendorong berkembangnya majelis perlindungan hukum; 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Majelis Perlindungan Hukum ILKI dapat bekerja sama dengan organisasi laboratorium sejenis. Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan Pasal 15 1. Majelis Perlindungan Hukum ILKI terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) orang anggota yang mewakili semua unsur. 2. Anggota Majelis Perlindungan Hukum ILKI diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat ILKI. 3. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Perlindungan Hukum ILKI selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 4. Ketua dan wakil ketua Majelis Perlindungan Hukum ILKI dipilih oleh Pengurus Pusat ILKI dan atau bersama anggota ILKI. Pasal 16 Anggota Majelis Perlindungan Hukum ILKI terdiri alas unsur: a. anggota ILKI; b. akademisi; dan c. tenaga ahli hukum kedokteran.
5
Majelis Perlindungan Hukum ILKI - 2011
Pasal 17 Persyaratan keanggotaan Majelis Pelindungan Hukum ILKI: a. warga negara Republik Indonesia; b. berbadan sehat; c. berkelakuan baik; d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; e. memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan konsumen. Pasal 8 Keanggotaan Majelis Perlindungan Hukum ILKI berhenti karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia; d. sakit secara terus menerus; e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau f. diberhentikan. Pasal 19 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Majelis Perlindungan Hukum ILKI dibantu oleh sekretariat. 2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Pengurus Pusat ILKI. 3. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam keputusan Pengurus Pusat ILKI. Pasal 20 Dalam pelaksanaan tugas, Majelis Perlindungan Hukum ILKI berkerja berdasarkan tata kerja yang diatur oleh keputusan Ketua Pengurus Pusat ILKI. Pasal 21 Biaya untuk pelaksanaan tugas Majelis Perlindungan Hukum ILKI dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Pengurus Pusat ILKI dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6
Majelis Perlindungan Hukum ILKI - 2011
PasaI 22 Ketentuan lebih Ianjut mengenai pembentukan Majelis Perlindungan Hukum ILKI diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat ILKI.
BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Pertama Umum Pasal 23 Setiap anggota yang dirugikan dapat menggugat konsumen melalui: 1. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara anggota dan konsumen atau melalui peradilan yang berada di Iingkungan peradilan umum. 2. Penyelesaian sengketa anggota dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 3. Penyelesaian sengketa di Iuar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. 4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa anggota di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 24 1. Gugatan atas pelanggaran anggota dapat dilakukan oleh: a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila jasa laboratorium yang dihasilkan mengakibatkan kesalahan medik yang berakibat fatal. 2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 7
Majelis Perlindungan Hukum ILKI - 2011
3. Ketentuan Iebih lanjut mengenai kesalahan medik yang berakibat fatal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diputuskan oleh instansi resmi yang berwenang. Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan PasaI 25 Penyelesaian sengketa anggota dengan konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kesalahan hasil pemeriksaan laboratorium sejenis. Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan PasaI 26 Penyelesaian sengketa antara anggota dan konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Buku pegangan Majelis Perlindungan Hukum ILKI ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan dan / atau kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
8
