LPPA-HKI UNAIR Sosialisasikan Perlindungan HKI dan Produk Halal di SMKN 6 Surabaya UNAIR NEWS – Lembaga Pengembangan Produk Akademik dan Hak Kekayaan Intelektual (LPPA-HKI) Universitas Airlangga melaksanakan Sosialisasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Produk Halal untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMKN 6 Jl. Margorejo, Wonocolo, Surabaya, Rabu (8/3) kemarin. Didampingi Sekretaris LPPA-HKI Andi Hamim Zaidan, M.Si., Ph.D., sosialisasi ini dibuka oleh Ketua LPPA-HKI UNAIR Prof. Dr. H. Sukardiman, Apt., MS, dan diikuti 100 siswa lebih SMKN 6 Surabaya dari sembilan jurusan yang ada, beserta para guru pendampingnya. Sembilan jurusan itu adalah Patiseri, Akomodasi Perhotelan, Tata Kecantikan Rambut, Restoran, Tata Busana, Tata Kecantikan Kulit, Multimedia, Usaha Perjalanan Wisata, dan yang terbaru Akuntansi. Dari LPPA-HKI UNAIR pada kesempatan ini menghadirkan dua nara sumber, Dr. Mas Rahmah, SH., MH., LLM yang menyampaikan tentang perlindungan HKI. Sedang Dr. Pratiwi Pudjiastuti, M.Si, yang mensosialisasikan UU Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal Bagi P-IRT dan UMKM. Dalam sambutan pembukaannya, Prof. Sukardiman mengatakan bahwa siswa-siswi SMKN, termasuk SMKN 6 Surabaya, merupakan calon potensial produsen HKI. Dengan sosialisasi seperti ini diharapkan kelak menjadi entreprenour atau pencipta suatu produk, dan mengerti bagaimana cara melindungi produknya, hak cipta, paten, atau merek buatannya secara benar. Sehingga terlindungi secara hukum dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan peniruan produk. ”Bagi LPPA-HKI UNAIR, pengabdian kepada masyarakat dengan
sosialisasi seperti ini merupakan yang kedua, sebelumnya pernah dilaksanakan di SMKN 5 Jl. Prof. Dr. Moestopo Surabaya. Tujuannya juga sama,” kata Prof. Sukardiman, yang juga Guru Besar Fakultas Farmasi UNAIR itu. Dalam paparannya dihadapan ratusan siswa SMKN 6 Surabaya, Dr. Mas Rahmah menjelaskan, apapun karya seseorang yang merupakan inovasi baru, bisa didaftarkan untuk memperoleh HKI, baik itu hak cipta (karya ilmu pengetahuan, karya seni, karya sastra), serta hak kekayaan industri seperti merek dagang, rahasia dagang, paten, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Menurut pakar HKI UNAIR ini, siswa SMKN 6 Surabaya punya potensi besar untuk bisa menciptakan karya yang mempunyai nilai komersial. Bayangkan dari delapan jurusan yang ada, sangat potensial untuk bisa menciptakan suatu karya. Misalnya nama dan racikan masakan yang baru, produk busana, penataan rambut tertentu, dan sebagainya. Banyaknya karya-karya kreatif yang lahir itu semestinya juga didaftarkan atau dilindungi melalui HKI. ”Memperoleh HKI akan mengangkat nama siswa itu sendiri, sekolah, daerah, bahkan negaranya. Selain itu produk HKI yang didaftarkan akan aman, terlindungi dari pencurian, peniruan, dan didaftarkan oleh orang lain. Jika tidak didaftarkan akan sangat merugikan,” tandas Dr. Mas Rahmah. ”Jika ingin mendaftarkan HKI, silakang datang ke LPPA-HKI UNAIR, kami siap membantu proses pendaftarannya,” tambah dosen Fakultas Hukum UNAIR itu. Sedangkan Dr. Pratiwi Pudjiastudi, M.Si., mengawali paparannya dengan menjelaskan apa yang dimaksud halal dan thoyyib (baik/aman) sebagai pasangan halal itu sendiri. Halal adalah segala sesuatu yang diijinkan dihalalkan dalam kitab-NYA. ”Jadi suatu makanan selain halal juga harus thayyib. Misalnya layak dikonsumsi, bermanfaat bagi kesehatan, berkualitas baik,
aman tidak tercemar penyakit, tidak kedaluwarsa, proses masaknya higienis, wadah kemasannya baik dan tidak berbahaya, dsb,” terangnya. Karena itu, sertifikasi dan labelisasi halal sangat penting, karena akan melindungi konsumen dari kemungkinan negatif, dan adanya jaminan halal dikonsumsi. Karena pentingnya masalah ini, maka kedua hal ini ditangani instansi berbeda. Urusan kehalalan ditangani MUI (Majelis Ulama Indonesia), sedang urusan ke-thayyib-an ditangani BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sebelum mendaftarkan, baik sertifikat halal dan lolos uji BPOM, sebelumnya diadakan pelatihan atau edukasi. Dalam pelatihan itu disampaikan persyaratan dan proses yang dilakukan dalam pembuatan suatu produk. Sedang pendaftaran sertifikat halal, mulai Juli 2012, hanya bisa dilakukan secara online melalui website LPPOMMUI di www.halalmui.org. Sedang pemohon dari klasifikasi industri rumah tangga (yang produknya hanya tahan 7 hari) melalui Dinas Kesehatan di daerahnya. “Mudah-mudahan pengetahuan seperti ini bermanfaat bagi usaha kecil dan menengah, UMKM, dan usaha mikro lainnya,” kata Dr. Pratiwi Pudjiastuti, M.Si. (*) Penulis: Bambang Bes
UNAIR ‘Mengejar’ Hak Paten, Dimungkinkan Sebagai Dana
Operasional Pendidikan UNAIR NEWS – Universitas Airlangga berharap tahun akademik 2017 ini bisa mengantarkan puluhan produk penelitian dosen yang potensial untuk memperoleh hak paten dan hak kekayaan intelektual lainnya. Dari 300 penelitian, 270 berorientasi produk (paten), dan 75 kandidat diantaranya potensial untuk dilakukan hilirisasi. Dari yang potensi itulah diharapkan setidaknya 32 penelitian memperoleh hak paten tahun ini. ”Dengan demikian akan segera menambah jumlah daftar register paten yang masih teregristasi dan hingga saat ini terdapat 90 paten,” kata Ketua Lembaga Pengembangan Produk Akademik dan Hak Kekayaan Intelektual (LPPA-HKI) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt. Guna mewujudkan target itulah LPPA-HKI menyelenggarakan “Workshop Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Drafting Paten”, di Aula Kahuripan, Gedung Administrasi, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo Surabaya, Senin (13/2). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor IV Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D., M.Sc. Dalam workshop yang diikuti 200-an dosen dan peneliti UNAIR ini, LPPA-HKI menghadirkan dua nara sumber yaitu Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) Kemenristek Dikti Dr. Sadjuga, M.Sc., dan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Dirjen KI, Dr. Mercy Marvel, SH., M.Si. Ditambahkan oleh Prof. Sukardiman, dari workshop terkait HKI dan Paten di UNAIR ini, dalam waktu yang tidak lama lagi juga akan dilanjutkan dengan acara pendampingan dan mediasi, khususnya terhadap beberapa peneliti yang sudah mengajukan sertifikasi paten dan hingga kini belum turun. Sementara Wakil Rektor IV UNAIR, Junaidi Khotib, dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan diperolehnya Paten, baik secara lembaga dan perseorangan maka akan menunjang program
university holding, karena hasil-hasil penelitian itu bisa segera dilakukan hilirisasi dan bisa dimanfaatkan secara industri dan akhirnya juga bermanfaat untuk masyarakat. Terutama penelitian-penelitian yang mempunyai dampak terhadap kemanusiaan. ”Ketika hasil penelitian didaftarakan untuk memperoleh hak cipta atau hak paten, memang belum memberikan dampak. Tetapi dalam jangka panjang setelah memperoleh hak paten, maka bisa memberikan dampak ekonomis baik secara individu dan lembaga,” kata dosen Fakultas Farmasi UNAIR ini. Sebagaimana pada banyak universitas terkemuka di dunia, di mana sekitar 75% dana pendidikannya berasal dari produk akademik dan paten. Sehingga dampak hilirisasi sebagai bagian akhir penelitian itu, secara kelembagaan bisa sebagai bagian dari sumber dana pendidikan, yang selanjutnya akan membantu pembiayaan dari yang ditanggung oleh mahasiswa. Sedangkan bagi universitas, ketersediaan dana yang relatif mandiri maka sangat memungkinkan untuk bisa memilih caloncalon mahasiswa yang berkualitas. Dengan mahasiswa yang berkualitas tersebut, maka selanjutnya juga memungkinkan mencapai efek positif yang lebih baik. Dalam sosialisasinya, Dr. Sadjuga, M.Sc., antara lain menjelaskan bahwa di Indonesia ini rata-rata per tahun terdapat antara 700 hingga 800 pemohon paten. Dengan demikian dari manfaat paten ini juga bisa menjadi sumber pemasukan negara selain pajak. Dengan semakin banyak peneliti dan pencipta produk mengajukan hak intelektualitasnya, maka ratusan anak bangsa ini akan bisa ikut menikmati produk-produk dari HKI/paten. ”Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten memberi peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan hak paten,” kata Sadjuga, seraya memerinci produk-produk penelitian yang bisa diajukan untuk dimintakan paten, merek dagang, hak cipta, dan
hak intelektual lainnya. Baik itu berupa karya ilmiah, buku, temuan-temuan baru software, dan karya produk/barang, dsb. Demikian juga Dr. Mercy Marvel, SH., M.Si., sebagai pakar hukum ia juga merinci secara teknis cara-cara dan persyaratanpersyaratan bagi peneliti yang akan mengajukan hak paten dan hak kekayaan intelektual lainnya. “Negara kita ini kaya-raya dan memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, baik itu ragam budayanya, ragam wisatanya, ragam hasil buminya, dsb. Itu pula sehingga maka pemerintah akan membina dan tidak akan melepaskan potensi tersebut begitu saja,” kata Dr. Marvel. (*) Penulis : Bambang Bes
