KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LOGO
LAPORAN AKTIVITAS WORKING GROUP ON LICENSING
Garis Besar Paparan
1
LATAR BELAKANG
2
PELAKSANAAN KEGIATAN
3
HAL YANG PERLU TINDAK LANJUT
4
PENUTUP
LATAR BELAKANG WG LISENSI DIBENTUK MELALUI SK DIRJEN POSTEL DALAM RANGKA : MELAKUKAN REVIEW LISENSI EKSISTING DALAM MENGHADAPI ERA NGN MENGAKOMODASI BERBAGAI MASUKAN DARI PARA PEMERAN DI INDUSTRI ICT MENELAAH PRINSIP-PRINSIP YANG TERTUANG DALAM LISENSI DALAM MENGKAJI PEMODELAN LISENSI DI ERA NGN MEMBUAT REKOMENDASI TERHADAP HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN LISENSI DI ERA NGN
PELAKSANAAN KEGIATAN WG lisensi telah mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali yaitu di Risti Bandung dan di ITS surabaya. Pembahasan mengenai pertemuan yang diadakan di Bandung berkaitan dengan : Kondisi lisensi eksisting berdasarkan UU no. 36/ 1999 Tentang Telekomunikasi Gambaran umum mengenai konteks NGN. Model lisensi yang telah dilakukan oleh Negara lain dalam rangka mengantisipasi diimplementasikannya NGN. Sisi lain yang berkaitan dengan butir b, adalah mengenai tingkat kemudahan dalam memperoleh lisensi (individual license, class license, registration, notification dan open entry). Serta membuat perencanaan untuk pertemuan selanjutnya.
PELAKSANAAN KEGIATAN Pertemuan yang diadakan di Surabaya untuk WG Lisensi adalah : a. Menghadirkan Mr. Roger Blackshaw (Detecon) untuk Benchmarking b. Menghadirkan nara sumber dari ditjen SKDI untuk memberikan paparan Penyiaran sehubungan dengan konteks NGN dimana hasilnya : I. Komunitas Penyiaran lebih cenderung tidak setuju untuk diberikan lisensi pada penyelenggara lain dalam hal ini operator telekomunikasi untuk bergerak di bisnis Penyiaran. II. Dari sisi infrastruktur penyiaran eksisting, sangat kecil kemungkinannya untuk terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi atau jaringan internet. III. Dalam hal penyiaran yang dapat dibangkitkan melalui jaringan internet atau jaringan telekomunikasi, hal itu dianggap sisi lain yang tidak akan berpengaruh pada market eksisting. Dengan kata lain, jika operator telekomunikasi dapat menyelenggarakan penyiaran dengan tidak menggunakan frekuensi radio untuk penyiaran yang “free to air”, penyelenggara penyiaran tidak begitu mengkhawatirkannya
PELAKSANAAN KEGIATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN • Telecommunication - UU No. 36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi
• Broadcasting - UU No. 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran
• Information Technologi (IT) - UU Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Regulasi lainnya Peraturan Menteri Kominfo
PerMen No. 07/P/M.Kominfo/3/2007, tanggal 21/3/2007 Tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk TV Penerimaan Tetap di Indonesia. PerMen No.27/P/M.Kominfo/8/2008 tgl.5 Agust 2008 ttg Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran TV Digital (Penerimaan Tetap dan Bergerak) Permen 02/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi Permen 10, 11, 12, 13, 14 Tentang Standar Kualitas Layanan (QoS) Melalui Telepon Tetap, Bergerak, SLJJ, SLI, Fixed Wireless Peraturan Gubernur Provinsi DKI No. 138 Tahun 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi
• Pers (Mass Media and all others) - UU No. 40 Tahun 1999, Tentang Pers
PELAKSANAAN KEGIATAN c. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, setiap Working Party (WP) agar memformulasikan pertanyaan terkait dengan bentuk lisensi di era NGN. d. Memperhatikan butir b, formulasi pertanyaan tersebut telah dibuat dan telah disebarkan pada peserta atau anggota WP. e. Sampai saat ini, sekretariat belum mendapatkan respons dari peserta.
HAL YANG PERLU TINDAK LANJUT SEKRETARIAT DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU DALAM MEMONITOR PERKEMBANGAN TERHADAP RESPONSE PERTANYAAN YANG TELAH DISEBARKAN. RESPONSE DARI PESERTA AKAN DIPROSES UNTUK DIKELOMPOKKAN SESUAI DENGAN KONSISTENSI HASIL JAWABAN YANG DIDAPAT. JIKA ADA PENDAPAT LAIN ATAU UNTUK PENYEMPURNAAN, TENTUNYA HAL TERSEBUT SANGAT DIHARAPKAN.
PENUTUP WG Lisensi sangat terkait dengan WG Konvergensi, dibutuhkan pembahasan bersama. Skema besar kerangka besar RUU Konvergensi yang telah disepakati adalah sebagai berikut: RUU Konvergensi tidak mengatur konten, karena sudah diatur di UU ITE Konten konvergensi yang terkait dengan penyiaran diatur dalam revisi UU Penyiaran RUU Konvergensi akan mengatur yang berbasis IP termasuk penyiaran yang berbasis IP Domain RUU Konvergensi adalah infrastruktur, industri dan bisnis
http://www.depkominfo.go.id/berita/siaran-pers-no-55pihkominfo52010-tentang-rapat-pimpinanplus-di-lingkungan-kementerian-kominfo-yang-berbasis-long-term-out-putoriented-yang-dipimpin oleh-menteri-kominfo-tifatul-sembiring-di-bog/
LOGO
