a {(tu
BADAN PEREITCANAAI| PEMBANGUNAN DAERAII (BAPPEDAI PEMERINTNI IqBI'PATET{ MA.IEIYE
If,#
am6'l&16
cy,lf,Ilm/llacffi,?lrT ALAMAT : JALAN TITANG NO. 29 MAKASSAR
Til
KATA PENGANTAR Laporal Dra-ft Relcana ini nrerupakan laporan sesi ketiga yar.g ciisus-.in.lalam rangka Pen'y'usuilan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene Tahun 200t2015 Tahun Anggaran 2005. Muatan dalam laporan ini tetap
,n"t gu..t pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Keria (term of reference), vang berisi:
Pendahuluarg meliputi; latar belakang, tuiuan dan fungsi RTRW kabupatery kedudukan dan kegunaan, ruang lingkup dan metodologi yarlg digunakan dalam menyelesaikan Penyusurnn Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene Tahun 20012015.
I
BAB
I
I
BAB
tr Fakta dan Analisis
Eksternal Wilayah Kabupaten Majene, meliputi: analisis orientasi wilavah,
analisis sosial dan kependudukary Analisis prerekonomiary analisis sistetn transportasi.
+
III Fakta dan Analisis Internal Wilayah Kabupaten Majene, meliputi: Analisis fisik dasar wilavah, alalisis pemanfaatan surnberdaya alam dan lingkungan, analisis sosial dan ekorromi; ar"Ialisis
BAB
perekonomian dan kegiatan usalra, analisis pemanfaatan ruang, analisis saralla dan prasarana, dan analisis kelen'rbagaan.
1'
BAB
fV Analisis
Kebiiaksanaan Pembangunan, meliputi: Kebijaksanaan pembangrnan nasional dan
Kebi jaksanaan Pembangunan Kabupaten Maiene.
t
BAB V Krit€ria, Koneepsi dan Mekanisme Penyusunan RTRW Kabupaten Maiene 200VW15, meliputi; Kriteria penyusunan RTRW Kabupaten Majene, konsepsi rencana tata ruang wilayah Kabupraten ldaiene, konsepsi analisis tata ruang wilayal'r Kabupaten Majene dar.r mekanisrne pengelolaan tata ruans wilayah
I
BAB
f
BAB
VI Rencana Tata Ruang tdilayah Kabupaten Majene 2015 meliputi; rencana pengembangan kawasan lindurrg da1 buclidava, rencarla pengelolaan kawasan, rencana sistertr kesiatarr pembang,unan dan sistem perrrrukinal, rellcana slsren prasarana utama, rencana kettutuharr fasilitas sosial, ekonomi dan pelavarrarr unum, rerlcana struktur tata ruangy rencana pola pemanfatrtain ruane. rencarla peinatagunaan tanah dan air.
VII Tahapan Indikasi Program Pembangunan Dan Mekanieme Pengelolaan Tata Ruang Kabupatel Majene, nreliputi tahapan ir-rdikasi program pernbangrnan dan rnekamisme peng,elolaan tata ruang, Kabupaten Majene.
Delgan ranpungnya l^aporan Draft Rencana ini, diharapkan dapat digunakal sebagai bahan acuan keria dalam penyusunan progranr program pernbangunan dan sebagai ntatra ruang dari ITOLDAS, PROPEDA, dan RENSTRA Kabupaten Maiene.
Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yarrg telah banvak metnbantu dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada Pimpinan Kegiatan darr Tin'r Penyusun vang dipercayakan menyusun Laporan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maierre T.A 2m5.
Makassar, Desember2005 TIM PEI{YIJSI'N
CV. NALA RENCANA CONSTILTANT
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2005-201 5
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar
i
ii vi xi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 7.2 7.3
Latar Belakang Permasalahan RTRW Kabupaten Majene Tuiuan, Sasaran, Fungsi dan Kegunaan RTRW Maiene
1.3.1 1.3.2 1.3.3
Tujuan Sasaran
Fungsi Kegunaan 1,.4 Azas-Azas Penyusunan RTRW Majene 1.5 Proses dan Mekanisme Penyusunan RTRW Kabupaten Maiene L.5.1 Proses Penyusunan Rencana "t.5.2 Kelembagaan Dalam Proses Penyusunan 1.5.3 Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan 1.5.4 Proses Legalisasi RTRW Kabupaten '1.6 Ruang Lingkup dan Metodologi RTRW Kabupaten Maiene 7.7 Pengertian Keruangan dan Dasar Hukum
1,.3.4
1.7.7 PengertianKeruangan 1.7.2 Dasar Hukum 1.8 SistematikaPembahasan
I-1
r-2 I-3 I-3 I-3
I-4 I-4 r-6
t-7 I-7
t-9 r-9
l-10 r-10
r -28
r-28 I-30
| -32
BAB II FAKTA DAN ANALISIS EKSTERNAL WILAYAH KABUPATEN MAIENE
2.1,
Analisis Orientasi Wilayah Regional Analisis Sosial dan Kependudukan 2.2."1 ]umlah, Distribusi dan Pertumbuhan 2.2.2 StrukturKetenagakerjaan 2.3 AnalisisPerekonomian 2.3.1, PerkembanganPerekonomianWilayah 2.4 Analisis Sistem Transportasi 2.4.1, TransportasiDarat
II,1
2.4.2 TransportasiLaut 2.4.3 TraruportasiUdara
IJ-6
2.2
n-2 IT-2
II-3 II-4
Il-4
tr-5 tr-5
IT-7
BAB III FAKTA DAN ANALISIS WILAYAH KABUPATEN MAIENE
3.1
Analisis Fisik Dasar Wilayah 3.1.1 Analisis Geografis dan Administrasi 3.1.2 AnalisisTopografi danKemiringan Lereng 3.1.3 Analisis Geologi
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mdene 2OO5-2015
u-1
m-1 m-3 tu-4 ii
3.1..4 Analisis jenis Tanah
3.1.5
Analisis Klimatologi dan Hidrologi 3.2 Analisis Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan 3.2|l Analisis Sumberdaya Lahan 3.2.1."1" SumberdayaLahan 3.2."1".2 Analisis PembatasKesesuaianLahan
3.2.2
AnalisisSumberdayaMineral 3.2.2."1. |enis Tambang Mineral 3.2.3 Analisis Sumberdaya Air
3.3
Analisis Sosial Dan Kependudukan
3.3.1 EstimasiPerkembanganPenduduk 3.3.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk 3.3.3 KomposisiKependudukan 3.3.3.1 Struktur Usia 3.3.3.2 StrukturKetenagakeriaan 3.3.3.3 Agama dan Aliran Kepercayaan 3.3.3.4 Budaya dan Adat Istiadat
3.4
Analisis Perekonomian Dan Kegiatan Usaha
3.4.1. Struktur dan Kontribusi
Sektor Perekonomian Perkembangan Sektor-Sektor Perekonomian 3.5 Analisis Pemanfaatan Ruang 3.5.1 Alokasi Pemanfaatan Ruang 3.5.2 Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 3.5.3 Kawasan Lindung 3.5.3.1 Kawasan Lindung Nasional 3.5.3.2 Kawasan Konservasi 3.5.3.3 Kawasan Perlindungan Laut 3.5.4 Kawasan Budidaya 3.5.4.1 Pertanian Tanaman Pangan 3.5.4.2 Perkebunan Swasta dan Rakyat
3.4.2
3.5.4.3 Kehutanan 3.5.4.4 Pariwisata 3.5.4.5 Pelabuhan Laut 3.5.5 KawasanPrioritas 3.5.6 Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.6
Analisis Sarana Dan Prasarana sarana Sosial dau Ekonomi Pendidikan 3.6.1.1
3.6.1. Analisis
3.6-1.2 3.6.L.3
3.6.1,.4
Kesehatan Peribadatan Perdagangan Olah Raga dan Rekreasi
3.6.1.5 3.6.2 Analisis Prasarana Utama 3.6.3.1 Sistem Transportasi 3.6.3.2 EnergiKelistrikan 3.6.3.3 Air Bersih 3.6.3.4 Pos dan Telekomunikasi 3.6.3.5 Drainase, Irigasi, Limbah Cair dan Persampahan 3.6.3 Analisis Sarana dan Prasarana Perikanan 3.6.3.1 Potensi Perikanan 3.6.3.2 Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan 3.6.3.3 PrasaranaPendukungPerikanan
3.7
AnalisisKelembagaan KelembagaanPerikanan
3.7."t
Penytrsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2OO5-2O|5
TIT-7
III-7 -9 u-11 IIT
m-11 III - 13 III - 14 III - 14 III - 16 III - 16
trI-18
III - 19 TII - 21, III - 21, TTT -22 III - 24 ITI - 24 III - 25 III - 25 ITI - 27 \r -37 rI -37 III - 38
IlI-39
III - 39 III - 39 III - 40 tII - 40 III - 40 III - 40 III - 41 III - 41 III - 43 tlr - 45 III - 46 TII _ 46 TII - 46
III - 46 TTT - 47
u-51
m-51 tII - 52 III - 56 TII - 56 III - 61 IrI - 64 TII - 65 III - 66 TTT - 67 TII - 67 III - 68 III - 68 TII - 69 III _ 69 ill
BAB IV
ANALISIS KEBIIAKSANAAN PEMBANGUNAN
ry-1
4.1
KebijakanPembangunanNasional Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 4.1.2 Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN) 4.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Majene
TV-1 TV-4
4.1..L
4.2.1 4.2.2
IV-5 IV-6 rv -7
Pola Dasar OTOLDAS) Pembangunan Maiene Rencana Strategis (RENSIRA) Kabupaten Maiene
BAB V KRITERIAV KONSEPSI DAN MEKANISME PET{YIJSUNAN RTRW KABUPATEN MAJENE 2005-2015
v-1 v-1
5.1
Kriteria Penyusunan RTRW Kabupaten Maiene 5.1..1. KawasanLindung
v-z
5|1..2 KawasanBudidaya
5.2 Konsepsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene 5.3.1 Perlunya Penyusunan RTRW Kabupaten Majene 5.3.2 Konsepsi Penyusunan RTRW Kabupaten Majene 5.3 Mekanisme PengelolaanTata Ruang Wilayah 5.4.1 5.4.2 5.4.3
v
PemantauanPelaksanaanPembangunan PengendalianPemanfaatanRuang Peniniauan Kembali/Evaluasi Tata Ruang Wilayah
BAB VI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJENE
6.'t. 6.2 6.3
v -19 v-19 v-20 v -2t
201.5
Skenario Pengembangan Kabupaten Majene
ImplikasiSkenarioPengembangan Rencana Sistem Kegiatan dan Permukiman 6.3.1, Rencana Perwilayahan Pembangunan 6.3-2 Rencana Sistem Permukiman 6.4 Rencana Sistem Prasarana Wilayah 6.4.1. RencanaSistemTransportasi
6.4.1.1 Sistem Transportasi Darat 6.4."t.2 Sistem Traruportasi Laut 6.4.2 Sistem Energi Kelistrikan 6.4-3 SistemTelekomunikasi 6.4.4 Sistem Air Bersih dan Sanitasi 6.4.5 Sistem Pembuangan Limbah dan Persampahan 6.4.6 Sistem Jaringan Drainase dan Irigasi
6.5
Rencana Kebutuhan Fasilitas Sosial, Ekonomi Dan Pelayanan Umum
6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 5.5.5 6.5.6
6.6
-21,
v -22 v-23
u-1
VI-2 VI-3 VI-4 VI-5 VI-6 VT-6
vr- 6 VI-8
u-10 VI-11
vr-
12
VI-14 VI-16 vI -77
FasilitasPendidikan
vt-77
FasilitasKesehatan
VI_20
FasilitasPeribadatan
w-22
FasilitasPerdagangan
v7-22 VI-23 v7-24
FasilitasPemerintahan Fasilitas Pelayanan Umum
Rencana Struktur Tata Ruang 6.6|1. Rencana Pola Permukiman 6.6.2 Rencana Sistem Pusat dan Skala Pelayanan Rencana Pola Pemanfaatan Ruang
6.7
Penyrsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2O05-2O15
vl-24 VI-25 w -27 VI-33 iv
6.7.7
Rencana Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Rencana Kawasan Lindung
6.7.2 6.7.3 Kawasan Budidaya 6.7.3.1, Kawasan Hutan Produksi
6.7.3.2 KawasanPertanian 6.7.3.3 KawasanPertambangan 6.7.3.4 KawasanPeruntukanlndustri 6.7.3.5
.
6.7.3.6
Kawasan Pariwisata
KawasanPermukiman
6.7.4
Kawasan hioritas 6.8 Rencana Penatagunaan Tanah Dan Air 6.8.1 Penatag,rnaanTanah 6.8.2 Penatagunaan Air 6.9 Rencana Kependudukan Dan Ketenagakeriaan 6.9.1. Rencana Penyebaran dan Kepadatan Penduduk 6.9.2 RencanaKetenagakeriaan
VI-36
w-37 VI-38 VI-38 VI-40
vI-42 \1-43 VI-43 VI-45
w-
v7-
vI-
46 47
47
u-s0 VI-50 VI-50 VI-51
BAB VII STRATEGI PENGEMBANGAN, INDIKASI PROGRAM DAN MEKANISME PENGELOLAAN TATA RUANG KABUPATEN MAJENE
7.7
Strategi Pengembangan
7.1.1 7.1.2
Strategi Pengembangan Infrastruktur Strategi Pengembangan Sektor Ungrylan 7.'t .3 Strategi Pengembangan Kependudukan dan Ketenagakeriaan 7.1.4 Strategi Pengelolaan KelestarianLingkungan 7.1.5 Strategi Pengembangarr Kawasan Lindung 7.-1,.6 Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya 7.1..7 Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 7.1.8 Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir 7."1.9 Strategi PengembanganSistemPerhubungan 7.L.10 Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan 7."1.11 Strategi Pengembangan Kawasan Khusus dan Strategis 7.1,.12 Strategi Program dan Pembiayaan Pembangunan 7.2 Tahapan Pelaksanaan dan LrdikasiProgram
7-2.L 7.2.2
7.3
TahapanPelaksanaanPembangunan Indikasi dan Rekomendasi Program Mekanisme Pengelolaan Tata Ruang Wilayah
7.3.1 7.3.2 7.3.3
PemantauanPelaksanaanPembangunan
PengendalianPemanfaatanRuang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
LAMPIRAN FOTO
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2OO5-201 5
VII-1
ut-1
VII-3 VII-4 VII-5 VII_9
vII-10
\u-11 vu-12 VII VII VII vtr \/II
- 12 - 13 - 17
-'t7 - 18
vII - 18 wr-21. VII - 21 VII - 31 VII - 32 VII _ 33
DAFTAR TABEL Tabel2.1 Karakteristik wilayah dan Pembagian wilayah
Administrasi
II -
Tabel3.1
Klasifikasi Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan Di Kabupaten
Majene
Tabel3.2 Klasifikasi Kemiringan Lereng Menurut Kecamatan Klasifikasi Kemiringan Lereng Menurut Kecamatan Di Kabupaten Maiene Tahun 2004 Tabel3.3
|umlah Hari/Curah Huian Pada Stasiun Meteorologi Maiene Kabupaten
Maiene
2
III - 3
III -
4
III - 7
Tabel3.4 Jumlah Hari Huian Pada Stasiun Meteorologi BangLaae, Pamboang dan Malunda Kabupaten Maiene
Tabel3.5 Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Maiene (dalam Ha) Tahun
Tabel3.6 Potensi Galian Di Kabupaten
III -
2Wa2O04
Maiene
Tabel3.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Maiene Tahun
2000-20M
Tabel3.8 Estimasi Perkembangan Penduduk Kabupaten Maiene Hingga Tahun
Tabel3.9 Distribusi, anggota Keluarga Dan Sex Ratio Tahun
2015
2004
9
III -
11
III -
14
III - 18 m-
19
III -
20
Tabel3.10
Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Kabupaten Maiene Tahun
2ooo-2004
rrl -22
Tabel3.11 10 Tahun Ke Atas Menurut fenis Kelamin Dan |enis Kegiatan Seminggu Yang Lalu di Kabupaten Maiene 2000-2004
III -
23
Tabel3.12 Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekeria Menurut Jenis Kelamin Dan Jumlah jam Keria Seminggu Yang Lalu Tahun 20M
III -
?3
III -
24
Penduduk Berumur
Tabel3.13 Penduduk Berumur
10 Tahun Ke Atas Yang Bekeria Menurut |enis Kelamin Dan Lapangan Usaha Seminggu Yang Lalu Tahun 2004
Tabel3.14 Komposisi Pemeluk Agama Dirinci Per Kecamatan Di Kabupaten Maiene
thhun
2004
III -24
Tabel3.L5 Perkembangan PDRB IGbupaten Maiene Sebagai Perbandingan Tahun 2000- 2004 Harga Konstan 2000 (Dalam juta)
Penyusunan Rencana Tata Rt ang Wilayah lhbupaten M4iene
2005-2015
III -
25
vi
Tabel3.16 Location Quotien (LQ) Kabupaten Maiene Berdasarkan PDRB Tahun
2000-2004
III -
26
Tabel3.1i PDRB dan Rasio PDRB Kabupaten Majene dan Propinsi Sul-sel Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2000 Dan 2004 (Dalam |utaan Rupiah)
III -
27
Tabel3.18 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Tanaman PanganTahun200L2004 Kabupaten Maiene (Datam Ha dan Ton) Tahun 200U2004
III -
28
Tabel3.19 Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Perkebunan Tahun 2A00-20C4 Di Kabupaten Majene 2000-2004
lll - 29
Tabel3.20 Perkembangan Produksi Ikan dan Perahu/kapal Penangkap Ikan Di Kabupaten Majene Tahun 2000-20M
III - 30
Tabel3.21 Perkembangan Produksi Ikan MenurutSub Sektor Perikanan Dan Alat Tangkap lkan Kabupaten Maiene 200U20M
III -
Tabel3.22 Perkembangan Populasi Ternak Di Kabupaten Maiene Tahun
2000-2004
Tabel3.23 Perkembangan Populasi Ternak Unggas Kabupaten Maiene Tahun
2000-2004
Tabel3.24 Luas Kawasan Hutan Lindung Menurut Fungsinya dan Kawasan Lahan Kritis Di Kabupaten Majene 2000-2000
30
III - 30
III -
31
III -
31
Tabel3.25 Perkembangan fumlah Perusahan Industri MenurutKode Industri (ISIC) Kabupaten Majene 2000-20M
Tabel3.26
Nilai Investasi Industri Menurut )enis Industri di Kabupaten Maiene Tahun Tabel3.27 Perkembangan SHU dan Volume Usaha Koperasi Di Kabupaten
Tabel3.28 Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Maiene
Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Maiene Tahun
jumlah Tenaga Medis Kesehatan Di Kabupaten Maiene
20M
Maiene
2000-2004
Tabel3.29 Tabel3.30
III - 34
2000-2004
2000-20M
Tabel3.31 Ketersediaan Fasilitas Peribadatan Di Kabupaten Maiene Tahun
Tabel3.32 Ketersediaan Fasilitas Olah Raga Di Kabupaten Maiene Tahun
Perkembangan )umlah Kendaraan Bermotor dan Jenisnya Tahun
III -
37
III - 47 m - 49 49
trI -
51
m-
52
|alan
III -
57
2000-2ffi4
III -
57
2000
Tabel3.34
35
m-
2004
Tabel3.33 Panjang falan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi falan dan Kelas
III -
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Majene 2OO5-2O|5
vtl
Tabel3.35 Jumlah Kunjungan IQpaL Penuntpang dan Barang Dimuat Di Pelabuhan Maiene
Tahun2000_2004
ilI
Tabel3.36 Jumlah Kunjungan Kapal PenumpangDi Pelabuhan Palipi Kabupaten Maiene Tahun 20O4
III -
_ 60
63
Tabel3.37 Banyaknya Pelanggan" KV& KVA Tersambung, KWH Daya Terpasang PLN Per Ranting di Kabupaten Maiene Tahun 2ffn-2m4
III - 63
Tabel3.38 Banyaknya Pelanggan dan KWH Teriual Menurut lenis Tarif Di Kabupaten Majene Tahun 200f.-2W4
lll - 64
Tabel3.39 Banyaknya Pelanggan PDAM Maiene Tahun
2fin-2004
III - 65
Tabel3.40 Banyaknya Paket Pos Yang DiTerima Dan Dikirim Melalui Kantor Pos dan Ciro Di Kabupaten Maiene Tahun 2004
III -
Tabel3.41 Banyaknya Surat Pos Yang Diterima dan dikirim Melalui Kantor Pos dan giro di Kabupaten Maiene Tahun 20O4
III - 66
Tabel3.42 Nilai Produksi Ikan di Kabupaten Maiene 2m0-2004 (dalam
III - 68
Tabel5.1 Kriteria Keruangan Perencanaan Kawasan
Tabel5.2 Ilustrasi Hirarki Kawasan
Ton)
Permukiman
V-4
Pertanian
V
Tabel5.3 Data Tanah dan Lokasi yang Diperkirakan dalam nrenilai Lahan untuk
Tabel6.1 Skenario Pengembangan Kabupaten Maiene
Tabel6.2
Hirarki dan Persyaratanlalan Menurut
Irigasi
2005-2015
Perarnnnya
Tabel6.3 Klasifikasi Fungsional dan Kelas Teknis Jalan
Rencana Kebutuhan Energi Listrik di Kabupaten Majene Hingga
20L5
di Kabupaten Majene
Rencana Kebutuhan Air Bersih Untuk Perumahan di Kabupaten Mafene Rencana Kebutuhan
I
VI -
2
-7
2m5-2015
VI -
11
VI - L2
Air Bersih Untuk Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Majene 2005-n15 VI -
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MaJene 2OO5-2015
I
\4 - 10
20G5-2015
Tabel6.6 Tabel6.7
V-
Vt -
Tabel6.5 Rencana PenyediaanSarana Telekomunikasi
-7
Yl
Kota
Tabel6.{
65
13
vill
Tabel6.8
Air Bersih Untuk Sarana Kesehatan di Kabupaten Maiene 2005-201,5 VI -
13
Air Bersih Untuk Sarana Peribadatan di Kabupaten Majene 2005-2015 VI -
13
Tabel6.10 Rencana Kebutuhan Air Bersih Untuk Sarana Perdagangan di Kabupaten Maiene 2005-2015 VI -
1.1
Rencana Kebutuhan
Tabel6.9 Rencana Kebutuhan
Tabel6.1L Rencana Kebutuhan
Air Bersih Untuk Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum
di Kabupaten Maiene
200t2015
Tabel6.12 Rencana I'roduksi Sampah Kabupaten Maiene
VI -
14
VI -
15
VI -
15
Maiene
W-
77
2005-2015
VI -
18
VI -
27
Vl-
22
2005-2015
Tabel6.13 Rencana Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kabupaten Majene Tabel6.14 Rencana Daerah Irigasi Yang Akan Dikembangkan di Kabupaten
Tabel6.15 Rencana Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Majene Tabel6.16 Rencana Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Maiene
200t2015
2005-2015
Tabel6.17 Rencana Kebutuhan Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Maiene
20012015
Tabel6.18 Rencana Kebutuhan Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Maiene
20A5-2075
\4 - 23
Tabel6.19 Rencana Kebutuhan Fasilitas Pemerintahan di Kabupaten Maiene
200t2015
W-
21
Vl -
21
VI -
26
VI -
28
\1 -
23
VI -
29
VI -
33
VI -
4-1
VI -
44
Tabel6.20 Rencana Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Umum di Kabupaten Maiene Tabel6.21 Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten
Tabel6.22 Skalogram Fungsi
2005-20L5
Majene
Permukiman
Tabel6.23 Skalogram Fungsi Permukiman Yang Telah
Tabel6.24 Perhitungan Indeks
Diolah
Sentralisasi
Tabel6.25 Sistem Pusat dan Skala Pelayanan Wilayah Kabupaten
Tabel6.26 Penyebaran Kawasan Wisata Alam di Kabupaten
Tabel6.27 Penyebaran Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten
Maiene
Majene Maiene
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilaph Kabupaten Majene 2005-2015
lx
Tabel6.28 Penyebaran Kawasan Wisata Budaya dan Sejarah di Kabupaten
Maiene
Tabel6.29 Rencana Pengembangan Perumahan/Permukiman di Kabupaten Majene
Tabel6.30 Estimasi dan Penyebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Majene
W - 44
2005-2015
2005-2015
Tabel7.1
Indikasi Program Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mdene 2OO5-2015
2015
Vl-
46
VI -
51
VII -
24
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1
Kedudukan RTRW Kabupaten Maiene Dalam Hirarki Rencana Tata Gambar Bagan
Ruang
I-5
1..2
Alir Penyusunan RTRW Kabupaten
Gambar 1.3 Bagan Penyusunan RTRW Kabupaten Gambar 1.4 Peta Orientasi Wilayah
Gambar 1.5 Peta Wilayah
Maiene
Maiene
Perencanaan
Perencanaan
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten
Majene
Gambar 3.2 Peta Kisaran Ketinggian Kabupaten Gambar 3.3 Peta Geologi Kabupaten
Majene
Maiene
I
-
11
I
-
1,2
I
-
13
I
-
"l-4
III -
2
III -
5
trI - 8
Gambar 3.4 Peta Klasifikasi
Iklim Kabupaten
Majene
Gambar 3.5 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Maiene
III -
2005
Gambar 3.6 Peta sumberdaya Mineral dan Tambang Golongan Gambar 3.7 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten
Gambar 3.9 Peta Lokasi Wisata Kabupaten
m - 12
C
tII -
Maiene
Gambar 3.8 Peta Kawasan Hutan Padu Serasi Kabupaten
10
m
Maiene
-V
III -
Majene
15
32
ln - M
Gambar 3.10
Maiene
Peta Distribusi Fasilitas Pendidikan Kabupaten
m-
43
III -
50
m-
53
Gambar 3.11 Peta Dishibusi Fasilitas Kesehatan Kabupaten
Majene
Cambar 3.12 Peta Distribusi Fasilitas Peribadatan Kabupaten
Maiene
Gambar 3.13 Peta
Distribusi Fasilitas Perdagangan dan Industri Kabupaten
Maiene
IU
-
54
Majene
Itr -
55
trI -
58
Gambar 3.14 Peta Distribusi Fasilitas Olah Raga dan Pekuburan Kabupaten
Gambar 3.15 Peta Kondisi PermukaanJaringanJalan Kabupaten
Maiene
Penwsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene
2fr)5-20l5
xi
Gambar 3.16 Peta Fungsi Jaringan falan Kabupaten
Majene
Gambar 3.17 Peta Lokasi Pelabuhan Gambar 6.1 Peta Rencana Sistem faringan
Transportasi
Peta Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
Peta Sistem Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kabupaten Peta Sebaran Kawasan
Maiene
Maiene
Gambar 6.4 Gambar 6.5
59
IrI -
62
VI - 9
Gambar 6.2 Gambar 6.3 Peta Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten
III -
VI -
Maiene
31
VI - 34
Lindung
VI - 39
Gambar 6.6 Peta Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Maiene 2010 dan
Penwsunan Rencana Tata Ruang Wilayaih lQbupaten Mqiene
VI - 30
2015
2OO5-2O|5
VI -
52
xii
BAB I
PE N D
I.I
AHULUAN
LATAR BELAKANG
Pembangunan wilayah/daerah sebagai cerminan dari pembangunan nasional harus dilaksanakan secara serasi dan berkesinambungan, agar dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna
di seluruh
tingkatan administratif daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk, pemerataan dan berkeadilan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah, kaitannya dengan pengaruh faktor internal dan eksternal wilayah. Selaniutnya Undang-Undang No. 22 Tahun 7999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai agenda perubahan yang diyakini akan mampu mengatasi
ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah dengan prinsip asas clesentralisasi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, maka semakin mempertegas bahwa penataan ruang merupakan bagian penting dalam mengarahkan pembangunan daerah. Substansi penerapan perundangan
ini adalah
memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi daerah untuk
menentukan kebijakan dan pembangunan secara mandiri dan bertanggung jawab.
Penataan ruang merupakan salal'r satu aspek yang semakin mendapat perhatian pemerintah sejak
Pelita V sebagai iawaban dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul
di daerah
dan
menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Selain itu, semakin disadari bahwa pembangunan vang terarah lokasi dan jenis kegiatannya akan memberikan hasil yang lebih optimal secara keseluruhan.
Untuk itu, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk menata ruang secara lebih intensif, mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkaitan satu sama lain sebagai satu rangkaian dalam perencanaan tata ruang.
Kebiiakan Penataan Ruang diatur melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 sebagai landasan bagi penyelenggaraan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah dalam prespektif iarrgka
paniang sekaligus untuk memperkokoh NKRI. Perencanaan tata ruang mengatur tentang tingkatan
kedalaman rencana tata ruang sesuai dengan wilayah yang akan direncanakan. Pada wilayah nasional, rencana tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (SNPII|R), wilayah propinsi
terdapat RTRW Propinsi dan pada tingkat wilayah kabupaten adalah RTRW kabupaten/kota.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilafdh Kabupaten Mqiene 2OO5-2O|5
t-
I
ruang yang Dalam konteks ini, penyusunan RTRW Kabupaten Majene didasarkan pada pemanfaatan serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung wilayahnya' Guna
menghindari teriadinya perbenturan aktivitas pembangunan dan menumnnya daya dukung lingkungan di masa akan datang dengan fungsi tersebut di atas, maka diperlukan adanya suatu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maiene yang dapat dijadikan pedoman atau
palduan terutama untuk merumuskan kebiiaksanaan pokok pemanfaatan ruan& serta mewuiudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah/kawasarL serta keserasian antar sektor+ektor pembangunan.
Rumusan konsep arahan RTRW Kabupaten Majene Tahun 2005
-
2015 nantinya berisi rencana
pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang sifatnya strategis antara lain kawasan Pesisir dan laut sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman, sisEm sarana dan prasarana, serta Penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam ainnya' Secara tanah, penatagunaan air, Penatagunaan
khusus kawasan pesisir pantai dan kelautan akan dikaii tebih mendalam dalam pengelolaannya (sumberdaya hayati dan non hayati) dan merupakan bagian yang penting di dalam segmen RTRW Kabupaten Majene secara keseluruhan'
Keseluruhan materi maupun substansi Laporan DraJt Rencana Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTWK) Kabupaten Maiene 2005-2015 tetap mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman clan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 32/KPTS/M/2OOZ tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.
.',.2 PERMASALAHAN
RTRW KABUPATEN MAIENE
Berclasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRVV) Kabupaten Maiene adalah
1.
:
Bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan daratan dan pesisir dalam kaitannya dengan wilayah lain di sekitarnya sesuai fungsi yang telah ditetapkan?
Z.
Bagaimana formulasi konsep pengelolaan kawasan daratan dan pesisir dalam kaitannya dengan
optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam?
3.
Bagaimana struktur, dan dinamika pembangunan kawasan daratan dan pesisir sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi terpadu?
4.
dalam Seberapa besar potensi dan permasalahan kawasan daratan dan pesisir Kabupaten Maiene mendukung wilayah Propinsi Sulawesi Barat sebagai wilayah propinsi yang baru?
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilarah Kabupaten Majene 2OO5-2015
t-2
5.
Bagaimana bentuk formulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene, kaitannya dengan
alokasi pemanfaatan ruang untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam?
6.
Bagaimana bentuk perangkat kebiiaksanaan dan strategi serta pengelolaan pembangunan di
wilayah Kabupaten Maiene dalam mengalokasikan berbagai kegiatan pembangunan?
1.9
TUJUAN, SASARAN, zuNGSI DAN KEGUNAAN RTRW MAJENE
Bahasan sub bab
ini akan menguraikan tentang tujuan, sasaran dan fungsi RTRW Kabupaten yang
berlandaskan pada kebiiaksanaan tata ruang nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No.
24
Tahun 1992, tentang Penataan Ruang'
1..3.1 Tujuan Tuiuan Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Maiene adalah:
'1.. Terwujudnya
RTRW Kabupaten Maiene yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai clengan
kebiiaksanaan pembangunan kabupatery
2.
Terciptanya kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan,
3.
Tercapainya keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah/kawasan untuk mewujuclkan pembangunan yanfl berkelaniutan, [+rna meningkatkan keseiahteraan masvarakat dan pertahanan dan keamanan.
L.3.2
Sasaran
Guna mewuiudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene yang trerkualitas, maka sasaran penyusunan RTRW Kabupaten Maiene adalah:
1. 2. 3. 4.
Terumuskan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dan kawasan budidaya; Terumuskan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kan'asan tertentu; Terumuskan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perkotaan dan perdesaan;
Terstrsunnya sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, pengairan, energi/ listrik, telekomunikasi dan pengelolaan prasarana lingkungan;
5.
Terumuskan pengembangan kawasan-kawasan yarrg perlu diprioritaskan pengembangannya dan penanganannya selama iangka wakhr rencana;
6.
Tersusunnya penatagunaanlahanf tanah, air, udara, hutan, mineral sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang merupakan bagian integral dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Majene.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2015
t-3
1.3.3
Fungsi
Fungsi-fungsi yang akan terumuskan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene adalah:
1.
Penjabaran
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Barat dan
kebijaksanaan-
kebijaksanaan regional tata ruang lainnya yang berlaku, serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi;
2.
Sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita Kabupaten Maiene, serta meniadi acuan untuk menyusun Repelita Kabupaten Majene pada periode berikutnya;
3.
Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang
di witayah Kabupaten Majene
sesuai
dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelaniutan;
4.
Sebagai perwuiudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan
di dalam wilayah Kabupaten Majene serta keserasian antar sektor;
5.
Sebagai pemberi kejelasan dalam penetapan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
6. 7.
Sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Rinci TataRuang Kawasan;
Sebagai dasar penerbitan terhadap perizinan lokasi pembangunan.
't.3.4
Kegunaan
Kegunaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene adalah sebagai acuan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program di Kabupaten Maiene, antara lain:
1.
Berguna bagi Departemen/Instansi Pusat dan Propinsi dalam penyusunan program-program
dan proyek-proyek pembangunan lima tahunan dan tahunan secara terkoordinasi
dan
terintegrasi;
2.
Berguna bagi pemerintah Kabupaten lr{aiene dalam penyusunan program dan proyek pembangunan lima tahunan dan tahunan wilayah Kabupaten Majene;
3.
Berguna bagi Pemerintah Kabupaten Maiene sebagai acuan dalam penetapan investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan swasta. Sebagai acuan dalam perizinan pemanfaatan
ruang lokasi pembangunan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan
di wilayah Kabupaten
Majene;
4.
Berguna bagi Pemerintah Kabupaten Maiene dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.
Kedudukan fungsi dan kegunaan RTRW Kabupaten Maiene dalam Hirarki Rencana Tata Ruang Nasional, Propirui dan Kabupaten dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2015
t-4
d,
z.d a\ t4.t
-* z.z -< <= -t,
EZ =6 d=
EH d
oo
cIE
a d
so
(n
z
t(t
14, CL
ctg u c
o E, A
o
&.
l< r\'
I
gE oo
o c o IU
=c
e7 *9 €?
o = -2. UE
EE <. z.
a U
sg
o,-
z^ t4l
o
ru
H
CL
It3ru
:<
H
d. = F e.
c
o l<
2
'c,
= T,
o
*=
><
n6 6Z-
;
"- 43 F3 E vr z"
ru
-o E r!
15 (,i
(9
t
Penyusunan RencanaTata Ruang Wilayah
f"!@
t-5
't.4
AZAS-AZAS PENYUSUNAN RTRW MAJENE
fungsi kawasan dan Azas penataan ruang wilayah kabupaten (RTRIAIK) adalah azas fungsi utama, keterbukaan' kegiatan, manfaat, keseimbangan dan keserasiarL kelestariao berkelanjutan dan
.
dan Azas EtmgsiLltama.pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi utama perlindungan
budidaya.
.
fungsi kawasan Azas Fungsi Kawasan ilan Kegiatan Pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan dan kegiatan yang meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertenfu.
di
.
Azas Manfaat. pemanfaatan ruang dilakukan secara optimal dan harus tercermin
.
penentuan ienjang, fungsi pelayanan kegiatan dan sistem iaringan prasarana wilayah. hubungan yang serasi Azas Kelestarian Sumberdaya Alam danLingkunganHittup. Menciptakan
dalam
atau antarmanusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang
pemberian fungsi tertentu pada suatu kawasan' daya dukung Azas Berkelaniutan- penataan ruang harus meniamin kelestarian, kemampuan
.
sumberdaya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan bathin antargenerasi.
Azas Ketetbukaaz. Setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk
.
perencanaan tata ruang dan proses yang ditempuh dalam penataan luang.
.
Azas Keseintbangatr dan Keserasiat Keseimbangan dan keserasian struktur dan pola daerah pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antarkawasan serta antarsektor dan dalam satu kesatuan wawasan nusantara, serta keserasian fungsi dan intensitas pemaffaatan ruang dalam wilaYah kabuPaten.
atas RTRWK hams mencerminkan adanva sinergis wilayah dan dapat berkembang kesesuaian pemanfatan ruan& dimana kemampuan wilayah secara keseluruhan dan meningkat akibat terciptanya interaksi atau keterkaitan fungsional yang optimal antara unit-unit
Di samping azas tersebut di
wilayah/kawasan yang ada, antara lain berwujud keterkaitan dan atau saling ketergantungan jasa' antarunit wilayah/kawasan yang mendorong berkembangnya arus perhrkaran barang dan
perlu Kesesuaian pemanfaatan ruang dimaksudkan bahwa dalam proses penataan luang memperhatikan aspek kesesuaian antara kebutuhan kegiatan usaha di satu pihak dengan
di lain pihak, sehingga dapat dicapai optimasi pemanfaatan ruang dan sekaligus menghindari konflik pemanfatan ruang antarsektor sedini mungkin. Kesesuaian
kemampuan wilayah/kawasan
tersebut meniadi kesesuaian ekologis dan kesesuaian sosio ekonomis.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene
2oo5-20l5
t-6
1..5 PROSES
DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
MAJENE RTRW Kabupaten Bahasan sub bab ini akan menjelaskan tentang proses dan mekanisme penvusunan
Maiene. sebagai bahan rujukan konsepsi dasar Penyusunan RTRW adalah Buku Pedoman Kimpraswil Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2002 (Keputusan Menteri Maiene Nomor 372/KWS/W/2A02tanggal1.2 Agustus 2002) dalam penyusunan RTRW Kabupaten 2005-2015.
L.5.L
Proses Penyusunan Rencana
Proses penyusunan RTRW kabupaten meliputi tahapan-tahapan
I r r r .
berikut:
Persiapan penyusunan;
Pengumpulan data dan informasi; Analisis; Konsepsi atau perumusan konsep rencana; Legalisasi rencana menjadi Peraturan Daerah'
a.
PersiapanPenyusunan
Dalam tahapan persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan yang akan menuniang kelarlcaran penyusunan RTRW kabuPaten, Yaitu:
1.
Menyusul kerangka acuan keria termasuk diantaranya agenda pelaksanaan dan tenaga ahli yang diperlukan;
2. 3. 4. 5. 6.
Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan tim supervisi; Menyiapkan kelengkapanadministrasi; menyiapkan pengadaan iasa konsultansi; lr4enyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara sn'akelola;
persiapan teknis, antara lain meliputi perurnusan substansi secara garis besar, persiapan cl'reklist clata dan koesioner, penyiapan metode pendekatan dan peralatan yang diperlukann;
7.
Perkiraan biaya penyusunan RTRW kabupaten.
tt.
Pengumpulan Data dan Informasi
bertujuan untuk clapat mengiclentifikasi kondisi awal rn'ilayah dan kecenderungan selama perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan runtun waktu (time xies)
Tahap
i1i
sepuluh tahun terakhir hingga saat tahun penyusunan. Data dan informasi vang dikumpulkan dan diolah secara unum mencakuP: penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Majene 2005-201
5
l-7
a. b. c. d. e. t. g. h.
Data dan peta kebiiaksanaan pembangunan; Data dan peta kondisi sosial ekonomi; Data dan peta sumberdaya manusia; Data dan peta sumberdaYa buatan; Data dan Peta sumberdaYa alam; Data dan Peta Penggunaan lahan;
Data Pembiayaan Pembangunan; Data kelembagaan.
c.
Analisis
sebab Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah dengan memperhatikan kebiiaksanaan pembangunan
wilayah yang ada. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
:
Analisis kebiiakan dan strategi pengembangan kabupaten; Analisis regional; Analisis ekonomi dan sektor unggulan; Analisis sumberdaYa manusia; Analisis sumberdaYa buatan; Analisis sumberdaYa alam; Analisis sistem Permukiman; Analisis Penggunaan lahan; Analisispembiayaanpembangunan;
10.
Analisiskelembagaan.
d.
Perumusan Konsep RTRW kabupaten
perumusan konsep RTRW kabupaten diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan, selanjutnya dilakukan perurnusan strategi dan kebijakan tata ruang kabupaten' Rumusan
yang
skala 1;100'000 konsep RTRW kabupaten yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal
mencakup:
1. 2. 3. 4.
Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang;
l(encana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
tertentu; Rencana pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan Rencana sistem pras.rana transportasi' telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M{ene
z00j-2ol5
t-E
5.
Rencana penatagunaan tanah, ail, udara, hutan dan sumberdaya alam lairurya;
6.
Rencana sistem kegiatan pembangunan'
1.5.2
Kelembagaan Dalam Proses Penyusunan
Bentuk-bentuk kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW kabupaten dapat berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya sesuai dengan ciri, kondisl dan kebutuhan
kabupaten serta seiring dengan penerapan otonomi daerah. Walaupun demikian, kelembagaan penataan ruang yang melibatkan berbagai pihak tersebut sec;ua umum dapat dikelompokkan sebagai
berikut:
a.
Lembaga Formal Pemerintahan Lembaga yang dituniuk oleh Bupati yang biasanya berada
di Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil
atau Dinas Tata Ruang.
b.
Lembaga Fungsional
penyusunan bertanggun fawab dalam penyusunan RTRW dan sekaligus sebagai penanggung iawab subtansi rencana. Tim ini umumnya melibatkan unsur-unsur dari
Tim
pemerintah yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil/Tata Ruang, BPN, BKPMD, perguruan tinggi, dan instansi terkait lainnya.
c.
Organisasi KernasYarakatan
Selain lembaga-lembaga
di atas, dalam penyusunan
RTRW kabupaten perlu organisasi-
organisasi kemasyarakatan.
1.5.3 Peran Serta Masyarakat Dalam
Proses Penyusunan
Dalam proses penyusunan RTRW kabupaten, peran serta masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu pemerintah kabupaten harus selalu mengunctang masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW kabupaten.
Bentuk-bentuk peran serta masyarakat penyusunan RTRW kabupaten dapat berupa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
:
Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan;
Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan; Pemberian masukan dalam Perumusan RTRW kabupaten; Pemberian informasi dan pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang; Pengajuan sangg,ahan atau keberatan terhadap rancangan RTRW kabupaten; Kerjasama dalam penelitian dan pengembangary Bantuan tenaga ahli.
Penyusunan Rencana TaA Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2005-201 5
t-9
1,.5.4
Proses Legalisasi RTRW Kabupaten
penetapan RTRW kabupaten menjadi peraturan daerah dilakukan oleh DPRD kabupaten. Langkah
awal dari proses penetapan RTRW kabupaten dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir rencana tata ruang oleh tim penyusun di hadapan DPRD kabupaten untuk dibahas sebagai rancangan perda. Selanjutnya, konsep rencana tata ruang yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai suatu Perda melalui sidang paripurna DPRD kabupaten.
Bagan proses penyusunan dan bagan
alir
proses RTRW Kabupaten Maiene dapat
dilihat
pada
Gambar 1.2 dan 1.3.
1.6
RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI RTRW KABUPATEN MAJENE
Bahasan sub bab ini akan dijelaskan tentang substansi penyusunan RTRW Kabupaten Maiene, batasan
wilayah perencanaan dan dimensi waktu rencana termasuk tingkat kedalaman materi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene Tahun 2005 hingga Tahun 2015.
a.
Materi RTRWKabuPaten Maiene
Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maiene adalah memuat arahan pengembangan wilayah yang meliputi;
. . . . . . . . . b.
Potret awal wilayah kabupaten
Tuiuan dan sasaran pengembangan ruang wilayah Arahan pengembangan tata ruang wilayah Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya Rencana pengelolaan kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan prioritas Rencana perwilayah pembangunan dan sistem permukiman Rencana sistem prasarana wilayah
Penatagunaan tanah, air, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya Rencana tahapan pelaksanaan dan indikasi program pembangunan
Wilayah Perencanaan RTRWKabupaten Maiene
Wilayah perencanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RV!') Kabupaten Maiene Tahun 2005 - 2015 adalah seluruh wilayah administratif Kabupaten Maiene (kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan pesisir) sebagai satu kesatuan wilayah, yang mencakup 4 kecamatan definitif. Luas wilayah perencanaan secara administratif adalah g47,84 kmz. Visualisasi wilayah perencanaan dalam konteks Propinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Gambar 1.4 dan wilayah perencana^n Gambar 1.5.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2015
r-10
o9 cc
e.EP J;-o: E. P FFeEs? E EE 5€ €
ifre
H
e sE-Ea
!=
se
cgF q: -ss HEE
Ee
OOJ O aE
raEiEg;EEE
Fc 6 o
saEeEg
&FEP&PSgeE
z<
EEEE-EE
f3
gzo€
pe',f'= UJ
zur
;a,igrEEa
stgz
u5* >z
e
F:j
E
zUI F
A.
3
o f:= dd
Y
=JE (9d z.
ets
I
lr: Yi' c *= E=qH
Z^e € s5t \7u E 9r€)z 2 9 Eie ;
? a
a F6 0
E
$EF
fiFf;,i
zlu o.
d t{ J
z (9 ro
Penyusunan Rencana
Tab Ruang Wilayah lGbupaten M4iene 2005-2015
l- ll
.. o
t
-E
EE €T FA 9 z C' z|rl c EaEag;E-,Eg
2z
5 FC
z2<
IJI
z|rI e E
zlu
=
I
s,.EeEg: E*8fFEE
Egp
== ud
FEFg FFF
A.
d
3 lo
x .!2 €E
8.:s F ghs
=P z-@
z c, z I z
=s.
r-$i P=3 7,:21 gE= Et.= 3S6
=
F
3 o!
I
_.F o-@$
s*
$;E
3= EFiS g
HE EE E ;E E FF?
gE €€gE
"
gF:E
d
Y
-3
d ''t r'l F
4t
4=
zS a- 2 se63
=z <3 |9(,
ziE* z.os= 2a't=^
;*;g 6<
U'
i=i"z
l-l J
co<
f
i<<> 6ftZ< s=0?
zUI
FI
ltl
z
Ad
A
o ut 6 o
rn UJ q o E
d
o.
o.
z I
tq
f--_l tf 15 li
l=
3B
I
|
I
6l
ll I e .. 3-
ko z
|
I=
EiiE IE EF-'
|
rl sds l"'l
'
l3
I
3=
33" !
E Y
E
I
(9
z
C'CgerEHFs
|
Penyusu nan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten M4iene
d
2005-2015
|
-
12
750000
/00000
800000
@
x 6
8
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG UnLAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE PETA ORIENTASI WILAYAH PERENCANAAN Keterangan:
E;ri Batas Propansi Z\1 Elatas KabuPaten lfl/ -l Jatan [
PRO+PlNSl SULTENG
8
Sungai
@
t4
o
o
@
a a @
15
o
@
!
I
8
--
ro
o
!
8 5
6 o N
Sumber Peta
:
- BAPPEDA Kabupaten Majene - Dinas pemukiman dan prasarana wilayah
PROPINSI SULSEL
Kabupaten Majene
Skala 1 :875.000 8
75{'
U
1
0
8 n
8
750 123
17
lnsert Peta
700000
800000
fl
xaourten itajene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
500
26.250
35
m0
ttt
4Cm
\
PENYUSUNAN RENGANA T,ITA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE PETA
WILAYAH PERENCANAAN Keterangan: I
LIJ Elatas KabuPaten f l Elatas Kecamatan Jatan fi/ lN) Garis Pantai sungai l_ [I_l lbukota Kabupaten t [llbukotaKecamatan f --l
Kecamatan Pamboang
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 't :50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
Skala 1 : 212.000
21m 0 1 0
2.14 L240 6.360 1 2 3
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
84q) mr
lc||l
c.
Dimensi Waktu Perencanaan
jangka waktu perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene adalah 10 (sepuluh) tahun dalam periode Tahun 2a05-2015 yang dibagi ke dalam progam pembangunan 5 (lima) tahunan, yakni Tahap Pertama Tahun 200t2010 dan Tahap Kedua 2011-2015-
d.
Tingkat Kedalaman Materi
adalah rencana Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Maiene dimaksudkan tata ruang wilayah administrasi Kabupaten Majene dengan tingkat kedalaman setara dengan tingkat peta Skala 1:100.000 sampai dengan L:50.000, beriangka waktu Perencanaan 10 (sepuluh)
ketelitian tahun.
dari Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRVV) Kabupaten Majene iuga merupakan peniabaran Wilayah (RTRVV) Propinsi Sulawesi Barat ke dalam strategi pelaksanaaru pemanfaatan Tata Ruang
ruang wilayah Kabupaten Maiene, yang meliputi: (1) Tuiuan Pemanfaatan Ruang, (2) Rencana struktur c{an Pola Pemanfaatan Ruang, (3) Rencana Tata Ruang Wilayah, (4) Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang KabuPaten.
e.
Metode Analisis
Model-model analisis yang digunakan elalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene pada dasarnya meruPakan peniabaran pendekatan yang lazim digunakan yang meliputi; analisis dampak visual, analisis Q-Short, dan pendekatan perencanaan lainnya'
Teknik analisis data yang akan digunakan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene antara lain; analisis gravitasi, analisis karakteristik pantai, analisis sumberdaya perikanan, analisis superimpose, analisis ekonomi, analisis sistem tansportasi dan standar-standar perencanaan yang berlaku untuk rencana tata ruang. Formulasi teknik analisis yang akan digunakan sebagai berikut:
L. a.
Analisis Karakteristik Kawasan Pesisir Analisis Pasang Surut dan Muka Air Laut
Analisis pasang surut dan muka air laut digunakan untuk mengetahui amplitude dan periode dari masing-masing komponen Pasang surut, sehingga Pasang surut air laut dapat disintesa dengan persamaan sebagai berikut
Y
n 360 A,",Cos n=1" --0n T
=Z
penwsunan Rencana Tata Ruang lYilayah Kabupaten Mqiene 2005-2ol5
t-t5
dimana:
Y = tioggi pasut pada waktu t T : periode komponen pasut ke-n dalam iam A : Amplitudo komponen pasutke-n 0 : fase sudut komponen pasut ke-n Tipe pasang surut suatu perairan dapat ditentukan oleh nisbah (perbandingan) antara amplitude (tir,ggi gelombang) unsur-unsur pasut tunggal utama dengan unsur-unsur pasut ganda utama. Nisbah ini dikenal sebagai bilangan Formzahl yang mempunyai formula sebagai berikut: F=
(Ot+ ft)/(M2+
Sz)
dimana:
F : Bilangan
formzahl
Or = Amplitudo K1
komponen pasut tunggal utama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan
: Amptitudo komponen pasut tunggal utama yang disebabkan oleh gayatarik bulan dan matahari
Mz = Amplitudo komponen pasut ganda utama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan
Sz
= Amplitudo komponen pasut ganda utama yang disebabkan oleh gaya tarik matahari
Dengan demikian, jika nilai F berada antara:
: Pasut bertipe ganda O,25 0,26 - 1,50 : Pasut tipe campuran dengan tipe ganda lebih menoniol 1,50 - 3,00 : Pasut tipe campuran clengan tipe tunggal lebih menoniol > 3,00 : Pasut bertipe tunggal b.
Gelombang Laut
Gelombang laut diukur berdasarkan kecepatan gelombang dinyatakan dengan persamaan: CI = (8.W n).tanh (2nly'L)
dimana:
C2 = kecepatan gelombang
g = gravitasi bumi L = paniang gelombang n :3,14 h : kedalaman perairan tanh
:
tangent hiperbolik
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2Ol 5
t-t6
Untuk gelombang air dangkal (gelombang pendek) L < h, maka nilai tarth (Zn.h/ L) mendekati nilai satu, sehingga persamaanya meniadi: Cz =
(g.Wn)
yang berarti bahwa gelombang pendek hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Untuk gelombang air
dalam (gelombang panjang)
L > h, maka nilai tanh (zn.h/L) mendekati nilai satu, sehingga
persamaannya meniadi: C2 =
(g.Wr)
Gelombang merupakan parameter utama dalam proses erosi atau sedimentasi. Besarnya proses tersebut tergantung pada besarnya energi yang dihempaskan oleh gelombang ke pantai. Besarnya energi gelombang yang clitentukan oleh tinggi gelombang dapat ditentukan melalui Persamaan berikut: E
--
L)o.g.A-
dimana:
E o g : A =
energi gelombang densitas air
gravitasi
amplitude gelombang
Dengan dcmikian aliran energi yang diangkut oleh rambatan gelombang adalah: P = E.C.n
dimana:
P C n c.
aliran energi gelombang kecepatan gelombang konstanta, terganfung pada kedalaman air
Arus di Pantai
Arus disebabkan oleh pasut dipengaruhi oleh dasar perairan. Arus pasut yang kuat akan ditemui di dekat permukaan dan akan menurun kecepatannya semakin mendekati dasar perairan. Hal ini disebabkan adanya gesekan dasar. Pengaruh gesekan dasar ini dapat dinyatakan dengan persamaan:
D -- r(2N,/s)12 dimana:
D
tinggi dari dasar Perairan 3,L4
N' :
koefisien fiskositas Pusar
Penyusunan Rencana
Taa
Ruang Wilayah Kabupaten
M{ene 2005-2015
t-17
S : T d.
2n/T periode komponen Pasut
Sedimentasi dan Erosi
Sistem budget sedimen yang lengkap digunakan untuk mengukur, perbedaan antara sedimen yang
bertambah dari berbagai sumber dengan sedimen yang hilang sama dengan nol atau:
TS,-TS, = ES dimana:
TS" TS, ES e.
total sedimen yang dideposito dari berbagai sumber total sediment yang hilang Proses erosi/sedimentasi yang tidak diketahui
Kebutuhan Kegiatan Penangkapan Ikan
Untuk dapat memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelaniutan, pada dasarnya diperlukan clua set informasi yang menyangkut sisi penawaran dan permintaan dari sumber daya Perikanan. Dinamika antara supply dan demand dari suatu sumberdaya perikanan secara ielas dapat dilihat dari rumus sebagai berikut:
Sf=So+(G+R)-(M+C) dimana:
St So G R M C 2.
jumlah stok ikan Pada saat t jumlah stok ikan pada saat baru dimulainya usaha perikanan Pertumbuhan individu ikan dalam kurun waktu Rekrutmen stok ikan dalam kurun waktu
t
t
Kematian alamiah ikan dalam kurun waktu t, dan
Hasil tangkapan dalam kurun waktu
t
Metode Analisis Bunga Berganda
Metode ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk di masa yang akan datang dengan rumus matematis sebagai berikut:
Pt
= Po
(1+
v1'
dimana:
Pt Po
fumlah penduduk tahun n Jumlah penduduk tahun dasar
Angka pertumbuhan Penduduk
n
Jangka waktu dalam tahun
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqjene 2005-201 5
t-
tE
3.
Metode Analisis Location Quotient (LQ)
Metode Location Quotient (LQ) merupakan alat bantu permulaan untuk mengetahui potensi suatu
wilayah terhadap sektor kegiatan tertentu. Analisis LQ menyaiikan perbandingan relatif antara (LQ) kemampuan sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas. Metode l-ocation Quotient mempunyai formulasi:
si/
Si/
-%%
Lo=/+=/+ dimana:
Si s
Jumlah produksi sektor i di daerah yang diselidiki fumlah produksi dari seluruh sektor di daerah yang diselidiki
Ni =
dimana daerah yang fumlah produksi sektor i di seluruh daerah yang lebih luas
diselidiki meniadi bagiannYa.
N =
daerah yang |umlah seluruh procluksi diseluruh daerah yang lebih luas dimana
diselidiki menjadi bagiannYa.
Hasil indikasi angka-angka LQ tersebut adalah: LQ > 1= Menyatakan sub daerah bersangkutan mempunyai potensi pemasaran
1: Le: 1 : Le
<
Sub daerah bersangkutan mempunyai kecenderungan kebutuhan dari sub daerah lain
Memperlihatkan daerah bersangkutan telah mencukupi kebutuhan pada suatu kegiatan/daerah
4.
Metode Analisis Shift Share
Metode analisis Shift share digunakan untuk mengetahui kineria ekonomi, Pergeseran struktur ekonomi, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor-sektor "unggulan" dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara umurn dalam dua atau lebih
titik waktu. Analisis
Shift Share mempunyai formula:
PEK=KPN+KPP+KPK Selaniutnya rurnus diatas, dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut:
PEK= [Y*/y -1] + [Yi-/vi
-Y./y] + [Yi*/Yi -Yr/yi]
dimana:
Y* : Y : Yi* :
Indikator ekonomi kabupaten tahun kaiian Indikator ekonomi awal tahun kaiian Indikator ekonomi kabupaten sektor i akhir tahun
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah lGbupaten
ktii*
Mqi"T!995-?91
5
t-t9
Yi : Yi* : Yi :
Indikator ekonomi sektor i awal tahun kajian Indikator ekonomi kabupaten sektor i akhir tahun kaiian Indikator ekonomi sektor i awal tahun kajian
Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan rumus:
PN = KPP+KPK
5.
Laju Pendapatanfroduktivitas Pet Kapita
Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui pendapatan perkapita yang menuniukkan kemampuan nyata dari suatu kabupaten dalam menghasilkan barang dan iasa. Umumnya pendapatan per kapita disebut iuga menuiukkan produktivitas per kapita. Tingkat kemajuan suatu kawasan dan wilayah secara
riil dapat dituniukkan dengan indikator sebagai berikut: i, = Laiu Pertumbulmn PDRB' - r
dimana: Laiu Pertumbuhan Penduduk (%)
I=
Laju pendapatan per Kapita jika angkanya negatif berarti kemerosotan Tahun tertentu
Seclangkan tingkat produktivitas per kapita suatu wilayah dapat diukur dengan indikator:
PDRB.
Nrt
=
dimana:
np
:
P X 6.
Nilai produktivitas per kapita, sering disebut pendapatan per kapita Jumah Penduduk
Tahun tertentu
Metode Analisis SWOT
Metode analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui; Aspek Kekuatan (Strengtlt), Aspek Kelemahan (Veekness), Aspek Tantangan (Tttreath) dan Aspek Peluang (Opponnity) clalam mengembangkan Kabupaten Majene. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis
ini
faktor sec;ua
secara logika dapat memaksimalkan Kekuatan
(Strengttrc) dan Peluang, (Opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan Kelemahan (VVeekrcss)
dan Ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan
pengembangan misi, tuiuan, strategi dan kebiiakan.
Penyusunan Rencana Tab Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2OO5-2O|5
r-20
Pendekatan Matnks Anahsis sWO I EKSTERNAL FAKTOR Ooportunitv (O) Identification of
I N
T
Te'ntukan faktor
Factor
E
benkut:
- faktor I'eluang
R
N
SVsO
Strensfit (S)
A L
Tentukan faktor-faktor kekuatan
kekuatan (S) dengan Peluang O)
F
A
o
Tentukan f aktor-faktor kelemahan
R
Tcntukan faktor - faktor ancaman
SVsT Tentukan program )'ang muncul dengan mempertemukan Kekuatan denqan anca[ran
WVsO
WVsT
Tenhrkan pogram yang muncul dengan mempertemukan kelemahan (W) dengan Peluang
Tentu\an program !'ang
Weekness (Wl
K T
7.
Tentukan progran yang muncul dengan mempertemukan
Threath (T)
(o)
muncul dengan mempertemukan kelenrahan (W) dengan ancanun (T)
Analisislnput-Output
Analisis
ini digunakan unhrk
meniawab pertanyaan mengenai keterkaitan produksi (production
linkages) diantara berbagai kegiatan ekonomi/sektor pada suatu tahun tertentu. Hal tersebut tercermin dalam keterkaitan ke depan (forward linkages), keterkaitan ke belakang (backward linkages), dan pengaruh-ganda (multiplier effecb) permintaan akhir (final demand) dari koruumen,
pemerintah, sektor-sektor ekonomi terhadap produksi masing-masing sektor dalam wilayah yang bersangkutan.
Dalam suatu input-output bersifat terbuka dan statis, transaksi-transaksi yang ctikaii dilandasi oleh tiga asumsi dasar sebagai berikut: Homogenitas atau keseragaman: sdiap sektor hanya menghasilkan satu ienis barang dan iasa
'
dengan masukan tunggal
.
Proporsionalitas atau kesebandingan: kenaikan penggunaan masukan berbanding lurus dengan kenaikan keluaran
.
Additivitas atau peniumlahan: efek total dari kegiatan produksi pada berbagai sektor merupakan penjumlahan efek masing-masing kegiatan.
Model umum analisis input-outputdapat ditulis dalam bentuk notasi ma&iks sebagai berikut
X=
AX+F
Atau:
X =(l-N"f dirnana:
X = A
)umlah keluaran yang dihasilkan oleh suatu sektor Koefisien masukan, yakni keluaran suatu sektor yang dibeli oleh sektor lain sebagai masukan untuk menghasilkan satu
unit keluaran
Peny,rsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2015
t-21
F I :
Permintaan akhir terhadap keluaran suatu sektor
Matriks Identitas, yakni matriks yang elemennya pada diagonal utama adalah satu dan lainnya nol
(I-A) (I-R;-t
8.
Matriks Leontief
=
MatriksKebalikan(Inverse)Leontief.
Releveated Comparative Advantage (RCA)
Metode analisis
ini dapat digunakan untuk mengetahui keunggulan komparatif komodity
yang
dihasilkan atau diperdagangkan oleh suatu kabupaten. RCA pada hakekatnya membandingkan rasio antara pemasaran komoditas tertentu dari suatu kabupaten dengan Pangsanya pada pemasaran yang lebih luas. RCA dijabarkan dalam rumus sebagai berikut
:
X,, /, tJ.
/
5' *,'
n ' = ZX* ./
RGii
i=L 'J t
/
,''nK I:X,. u / i=1j=1
dimana:
RCAI Xti
Revealed comparative advantage komoditas I kabupaten i
EksporKomoditasiKabuPatenf
Penilaian: RCAii > 1, Berarti komoditas i memiliki keunggulan komparatif untuk pemastuan
RCAiI< 1, Berarti komoditas i tidak memiliki keunggulan komparatif untuk di pasarkan
RCAiI: 1, Berarti Netral
9.
Biaya Sumber Daya Domestik (BSD)
Metode analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah komoditi tertentu yang dihasilkan memiliki
keunggulan komparatif atau tidak pada pasar regional, nasionaf ruupun internasional. Biaya Sumber Daya Domestik (Domestic Resource Cost) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai trerikut: n
BSDi =
'
.I
Bi1 + E;
uj
-t; -l
E!--:--
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-2Ol5
t-22
dimana;
BSq
:
B,i
Biaya sumber data domestik komoditas j
Biaya ekonomi faktor produksi domestik i yang digunakan untuk menghasilkan
komoditas
Ei U;
I
Efek eternalitas dari komoditas i (dapat bertanda positif atau negatif)
Nilai total output komoditas i pada nilai pasar internasional atau nasional atau propinsi (datam US $ kalau harga internasional)
mi
Nilai total input antara yang diimpor langsung untuk komoditas i(dalam US$ kalau pasar Internasional)
n
]umlah jenis faktor produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan komoditas i
Efek aksternalitas pada rumus BSD biasanya dihilangkan karena sampai saat ini belum ada metode yang baik untuk memperkirakan besarnya efek ekstemalitas tersebut Dengan demikian rumus BSD
di atas meniadi:
$o i:i-u BSDr =
' Uj-tj-tj
Sedangkan rumus koefisien BSD adalah: Koefisien BSD
=
NilaiBSD V
dimana:
V:
Harga bayangan nilai tukar (kalau pasar internasional)
Harga bayangan nilai tukar uang dihitung dengan rumus:
v=
Nilai Kurs Resmi SFK
Dengan SFK (Standar Faktor Konversi) dihitung berdasarkan hubungan SFK
berikut
M+X _-
(M+T6)+(X-Ty)
dimana:
HBNTU SFK M
Harga bayangan nilai tukar uang Standar FaktorKonversi
Impor
Penynrsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2O05-2O15
r-23
X
Ekspor
T*
Pajak Impor
T.
Pajak Ekspor
10. Distribusi dan Asosiasi Analisis/pengukuran distribusi dan asosiasi digunakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana suatu aktivitas atau karakteristik ekonomi tersebar dalam wilayah yang ditinjau dan apakah aktivitas tersebut cenderung menyebar atau makin terkonsentrasi pada suatu sub wilayah' Pengukuran dapat dilakukan berdasarkan empat cara, yaitu:
'
Index Konsentrasi
Analisis ini berfungsi untuk mengukur apakah suatu aktivitas atau karakteristik terdistribusi merata pada seluruh wilayah ataukah terkonsentrasi pada satu atau beberapa sub wilavah' Index Konsentrasi dihitung dengan menggunakan rumus; n
t (xr-Y) i=1 dimana:
Xi yi
Persentase luas sub wilaYah
i
persentase iumlah aktivitas atau karakteristik yang terdapat pada sub wilayah
i
|umlah sub wilaYah
.
Distributionquotient
Metode ini ctigunakan untuk mengukur derajat konsentrasi suatu aktivitas ekonomi pada suatu sub wilayah. Distribution Quotient (DQ) dihitung dengan membagi persentase iumlah aktivitas ekonomi dengan persentase luas sub wilayah:
Da =Yx Makin tinggi nilai DQ makin relatif terkonsentrasi aktivitas atau karakteristik sosial ekonomi pada suatu sub wilayah.
.
Dekonsentrasi
pengukuran
ini
bertujuan untuk melihat apakah suatu aktivitas/ karakteristik cenclerung
terkonsentrasi pada suatu sub wilayah atau tersebar ke seluruh wilayah dalam kurun waktu tertentu. pengukuran dilakukan dengan mengurangkan nilai index konsentrasi pada suatu waktu (C2) dengan index konsentrasi pada waktu sebelumnya (C1).
D=C2-Cl Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilarch thbupaten Meiene 2005-2015
t-24
.
Asosiasi
Metoda
ini digunakan untuk melihat
keterkaitan antara dua aktivitas atau karakteristik sosial
dengan ekonomi pada suatu wilayah. Pengukuran asosiasi antara dua aktivitas dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut: n ,_-ri (x1
L =100
- vll
U;-m,-r1
dimana:
Xi Yi n
Persentase iumlah aktivitas pertama pada sub wilayah i Persentase iumlah aktivitas kedua pada subwilayah
i
]umlah sub wilaYah
Teknik Analisis untuk Pengukuran Tingkat Aksesibiltas tingkat mobilisasi Metode analisis pengukuran tingkat aksesibilitas digunakan untuk mengetahui 1-1,.
yang dilakukan masyarakat, dengan indikator prasarana ialan sesuai hirarki fungsi iaringan ialan dengan persamaan matematis sebagai berikut: K.F.T
dimana:
A F : K T D
Nilai Aksesibilitas Fungsi jalan
:
Arterl Kolektor dan Lokal
Konstruksi ialan, baik sedang dan buruk' Kondisi ialan baik, sedang, buruk Jarak; Nilai-nilai E,
12. Analisis
K
diberi bobot
DamPak Lingkungan
pada dasarnYa akan Analisis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene mengunakan metode prakiraan dampak (metode matliks) dengan menggunakan Parameter dengan faktor fisik pembobotan. Faktor penyebab kerusakan lingkungan yang di identifikasi terkait kawasan hutan lingkungan clan faktor sosial ekonomi masyarakat. Kerusakan lahan pada suatu
mangrove untuk kepentingan rehabilitasi menggunakan persamaan sebagai berikut: Y1 = (pl,kt,ld
dimana:
K! : kerusakan lahan Pl : tipe PenutuPan lahan Kt : keraPatan tajuk Penyusunan Rencana
Tab Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2005-2015
t-25
Kkp :
kandungan dan kedalaman Parit
Kta : ketahanantanahterhadapabrasi Tp : tofografi 13.
Perumusan Model Gravitasi
Untuk mengembangkan konsepsi model gravitasi, akan dikemukakan illustrasi sederhana. Misalkan suatu daerah X terbagi-bagi dalam beberapa sub kawasan. Jumlah penduduk daerah )i yaitu P ]iwa. Misalkan diketahui pula iumlah perjalanan yang dilakukan penduduk X, ialah T. Perbedaan yang ada dalam tiap-tiap sub wilayah (pendapatan, distribusi penduduk umur, dan sebagainya) diabaikan.
X cliatas sub daerah l, i, k, dan seterusnya disesuaikan dengan kepentingan jumlah pepergian yang dimulai dari sub-daerah I dan berakhir di sub-'daerah j, secara teori
Pembagian daerah analisis.
atau harapan hipotesis adalah P;/P (arak, waktu maupun ongkos, diabaikan)
Jumlah perjalanan rata-rata yang dilakukan oleh setiap individu yang mewakili daerah adalah
T
/P
=
K (yaitu iumlah perjalanan rata-rata). Jadi jumlah perjalanan yang dilakukan oleh individu yang berakhir di j adalah k. R/P per individu. Apabila P1 merupakan jumlah penduduk sub-daerah I, jumlah pe4alanan, secara teori, yang dilakukan penduduk sub- daerah I ke j adalah:
t:=*
B'Pi
o'
Apabila diketahui jumlah perjalanan dari i ke j adalah Iii(diperoleh dari hasil Survei), dan iarak clari i ke j adatah dii, maka dari ketiga faktor tersebut dicari hubungan fungsinya dalam bentuk penilnusan
matematika. Hubungan ini diperoleh dengan mencari hubungan fungsi antara I4/T;1 dengan dii, yang
disusun dalam sumbu cartesius. Tegaknya log l4/Tii, sedang sumbu mendatarnya log dii. Dengan persamaan regresi linear diperoleh hubungan
'* +=a-b.roe maka, t,, =
'14. Analisa Struktur
d,,
Offi
Tata Ruang
Analisis yang digunakan untuk menentukan hirarki dan struktur tata ruang masing-masing kawasan dalam lingkup wilayah Kabupaten Maiene sebagai berikut: Penwsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqjene 2005-2Ol5
t-
26
o . r
Analisis scalogram Analisis sosiogram Analisis cover area
L5. Alih Teknologi digunakan Kegiatan alih teknologi digunakan untuk menegetahui perangkat teknologi yang akan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene'
a.
Faktor Fisik Lingkungan
ditentukan Tingkat peranan faktor fisik lingkungan sebagai penyebab kerusakan hutan mangrove berdasarkan nilai scoring (TNS) dengan rumus sebagai berikut:
TNS = (pa x 20) + (a x
45) + (sI x 35)
dimana:
: Pa : a : sl :
TNS
total nilai skoring pencemaran air
Abrasi stress lingkungan
Dengan kriteria sebagai berikut
. Nilai 100 -
155
:
:
faktor fisik lingkungan kurang berpengaruh terhadap kerusakan hutan
mangrove.
. .
Nilai
156
-
200 : faktor fisik lingkungan berpengaruh terhadap kerusakan hutan mangrove'
Nilai 201 - 300 : faktor fisik lingkungan sangat berpengaruh terhadap kerusakan hutan mangrove.
b.
Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat
Penyebab kerusakan hutan mangrove diantaranya diduga
dari perilaku masyarakat sekitar hutan
survei yang bertitik tolak pada kondisi sosial ekonominya. Untuk maksud tersebut akan dilakukan sebagai sosial ekonomi dengan unit analisis adalah rumah tangga dengan persarnaan matematis berikut:
TNS = (mp x
40) + Qlu
x 30) + (pkb x 20) + (plm x 10)
dimana:
TNS
total nilai skoring
Mp
mata pencaharian utama
llu
lokasi lahan utama
pkb
pemanfaatan kayu bakar
phm
persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove
penyusunan RencanaTah Ruang Wilayah Kabupaten M4ien! 3905-2015
|
-27
Dengan kriteria sebagai berikut:
.
Nilai 100 - 160 : faktor sosial ekonomi masyarakat kurang berpengaruh terhadap kerusakan hutan mangrove.
. Nilai
'j.6-1"-
200
:
faktor sosial ekonorni masyarakat berpengaruh terhadap kerusakan hutan
mangrove.
.
Nilai 201 - 300 : faktor sosial ekonomi masyarakat sangat berpengaruh terhadap kerusakan hutan mangrove.
1:6. Analisis Sistem Jaringan Utilitas Analisis ini digunakan untuk kegiatan perencanaan sistem drainase, serta menentukan klasifikasi dan jenis saluran, dengan persamaan matematis sebagai berikut: Q = C.LA
dimana:
a C I : A
Debit Rencana (m3/dt) KoefisienRun Off (m/dt) lntensitas Curah Huian Luas Catchment Area (mz)
17. Analisis
Kebutuhan Ruang
Kebutuhan fasilitas sosial, ekonomi dan kebutuhan perumahan kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majerre akan menggunakan ketentuan strandar perencanaan yang baku dan berlaku dalam perencanaan tata ruang.
L8.
Analisis GIS
Khusus untuk penggambaran peta digitasi dengan menggunakan program komputer yaitu map info,
program arc view versi 3,1 dan corel drew versi 9,0 dan auto cad versi 9,0 dan beberapa aplikasi komputer lainnya.
I.7
PENGERTIAN KERUANGAN DAN DASAR HUKUM
't.7.1, PengertianKeruangan Kesamaan persepsi dalam memandang dan memahami perencanaan ke-ruang-an wilayah (regional
planning) penting dituangkan dengan maksud untuk menghindari kesalahan istilah dan pengertian yang melandasinya. Oleh karena itu, sebagai dasar pengertian keruangan digunak'an Undang-Ur.dang No 24 Talun '1992 tentang Penataan Ruang seperti teriabarkan dalam uraian di bawah ini.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2O05-2Ol 5
|
-28
.
RUANG adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk cli dalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
.
TATA RUANG aclalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
'
pENATAAII RUANG adalah proses perencanaarL pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang.
.
RENCANA TATA RUANG adalah hasil perencanaan tata ruang berupa rencana-rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan.
.
WLAYAH adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan administratif pemerintahan dan atau aspek/ pengamatan fungsional.
,
RENCANA TATA RUANG WLAYAH KABIIPATEN (RTRW KABUPATEN) adalah rencana tata ruang administratif dengan tingkat kedalaman setara dengan tingkat ketelitian peta skala 1: 100.000 sampai dengan 1: 50.00O berjangka
. WIAyAH PENGAMATAN
waktu perencanaan L0 (sepuluh) tahun.
adalah wilayah yang memiliki pengaruh langsung/keterkaitan erat
terhaclap wilayah perencanaan, sehingga perlu ikut dikaii atau dievaluasi pada saat Penyusunan rencana tata ruang.
.
WI"AyAH PERENCANAAN adalah wilayah arahan atau rencana pemanfaatan ruangnya yang disesuaikan dengan ienis rencana tata ruang.
.
pUSAT V{IIAYAH/PUSAT PELAyANAN adalah pengelompokan atau konsentrasi fasilitasfasilitas (sosial. ekonomi, pemerintahan) yang dapat berupa kota administratif, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan/desa/kelompok desa urban atau pusat desa yang berfungsi melayani wilayah belakangnYa.
,
KAWASAN PENGEMBANGAN adalah merupakan kawasan fungsional (bagian dari kabupaten) dengan satu kesatuan mekanisme jangkauan fungsi pelayanan sosial ekonomi tertentu, dalam rangka proses berkembangnya wilayah pada satu kesatuan mekanisme pengembangan wilayah Kabupaten.
.
KAWASAN LINDUNG adatah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
.
KAWASAN BUDIDAYA adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk clibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Termasuk di dalamnya kawasan budidaya antara lain: kawasan permukiman
perkotaarL kawasan permukiman perdesaaan, kawasan produksi, sistem Prasarana wilayah meliputi: prasarana hansportasi, telekomunikasi dan pengairan dan Prasarana lainnya.
Penyrsunan Rencana Tata Ruang Witayah Kabupaten M4iene 2005-2015
| -29
KAWASAN PERMUKIMAN adalah bagian kawasan budidaya baik perkotaan mapun perdesaan dengan dominasi fungsinya kegiatan permukiman.
KAWASAN PERDESAAN adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
KAWASAN PERKOTAAN adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertarjan dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan iasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. KAWASAN TERTENTU adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
KAWASAN PR/ORITAS adalah kawasan yang mendapat prioritas paling utama
di
dalam
pengembangan dan penanganannya dengan memperhatikan kawasan strategis dalam wilayah
propinsi dan aspek latn yang bersifat kabupaten untuk mewuiudkan sasaran pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi geografis.
KAWASAN STRATEGIS merupakan kawasan yang mempunyai peranan penting untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan dilihat secara nasional dan propinsi.
PENATAGUNAAN TANAH adalah pengaturan penggunaan tanah mencakup penguasaan, pemanfaatan, pengaturan hak-hak atas tanah untuk meningkatkan pemanfaatan, produktivitas
dan kelestarian tanah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sebagai satu kesatuan dengan penataan ruang.
TATAGUNA AIR adalah pola penggunaan ab baik yang direncanakan maupun tidak. I
TATAGIINAUDARAadaIah pola penggunaan udara yang direncanakan maupun tidak.
a
TATAGUNA HUTAN adalah pola pemanfaatan hutan baik yang direncanakan mauPun tidak.
a
PEMANFAATAN RUANG adalah kegiatan pemanfaatan ruang meliputi serangkaian progam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara
sendiri-sendiri maupun trersama, yang didasarkan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
\.7.2
Dasar Hukum
Dasar hukum bagi kewenangan dan tugas pemerintah di dalam pengaturan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten Maiene berdasarkan lingkup skala, antara lain:
A. Skala Nasional 1..
Pasal33 ayat (3) UUD 1945
2. 3.
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)'tahun 1999 Tap MPR No. X/MPR /'1998, Tentang Pokok-Pokok Reformasi
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2O|5
r-30
4. UU No. 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia 5. UU Nomor 13 Tahun 19M, tentang Jalan 6. UU No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 7. UU No. 24 Tahun 1.992, tentang Penataan Ruang B. UU No. 4 Tahun 1992, tentang Permukiman dan Perumahan 9. UU No. 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman 10. UU No. 23 Tahun 1997,tentang Pengelolan Lingkungan Hidup 11. UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah 12. UU No.
25
Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah
13. UU No. 20 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Air 14. UU No.2TTahun 1999, tentang AMDAL 15. UU No. 74 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 16. PP No.
51
Tahun 1993, tentang AMDAL
17. PP No.82 Tahun
2(X)1, tentang Pengelolaan
Kualitas dan Pengendalian Pencemaran
Air
18. KEPRES No. 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 19. KEPRES No.
57
Tahun 1989, tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya
20. KEPMEN Kehutanan No.301/KPTSII/1991, tentang Inventarisasi Satwa yang Dilindungi Undang-Undang dan/atau Bagian - Bagiannya yang Dipelihara oleh Perseorangan. 27. KEP-72/MENLH/3 /94, tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
22. KEPMEN Menteri Lingkungan Hidup No. 57/MEN\]1/12/1995, tentang Analisis Mengenai Dampak Ligkungan Terpadu/ Multisektoral.
23. Keputusan Kepala Bapedal No. 8 Tahun 2000, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
24. KEPMEN Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001, tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
26. Peraturan Menteri Kesehatan No.173/MENKES/PER /Vli|./1g77, tentang Pengawasan Pencemaran
Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan
Kesehatan.
27. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.KEP-056 Tahun 1994, tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Lingkungan.
B. Skala Propinsi Sulawesi Barat
1. 2.
Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Sulawesi Barat Rencana Strategis (RENSIRA)
PropinsiSulawei Barat
Penyrsunan Rencana Tata Ruang Wilayah lGbupaten Mqiene 2OO5-2O|5
t-31
C.
Skala Kabupaten Majene
1. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majene 2001-2005 2- Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Maiene Tahun 2001-2005
1.8
SISTEMATIKAPEMBAHASAN
Buku Laporan Draft Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRVV) Kabupaten Maiene Tahun 20052015 memuat hasil rencana strategis dan program pembangunan yang berdasarkan hasil dari kompilasi data dan analisis menyangkut kondisi wilayah daratan dan wilayah pesisir. Adapun materi penyajian dalam laporan secara umum adalah sebagai berikut:
BAB
I
PENDAHULUAN Merupakan tahapan awal dari keseluruhan bahasan yang berisikan informasi menyangkut; latar belakang, tujuan clan fungsi RTRW kabupatery kedudukan dan kegunaan, ruang lingkup dan
metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 200t2015.
BAB II
FAKTA DAN ANALISIS EKSTERNAL WILAYAH KABUPATEN MAJENE
Berisi informasi eksternal wilayah kabupaten dalam hal ini Propinsi Sulawesi Barat menyangkut orientasi wilayah dalam skala propinsi, kondisi kependudukan, kondisi perekonomian dan sistem transportasi.
BAB
III
FAKTA DAN ANALISIS INTERNAL WILAYAH KABUPATEN MAIENE Pada bagian berisi rangkuman fakta dan analisis menyangkuf analisis
fisik dasar wilayah, analisis
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, analisis sosial dan kependudukan, analisis perekonomian dan kegiatan usaha, analisis sarana dan prasarana, analisis kelembagaan. Semua yang
fakta dan analisis dalam bagian ini sebagai masukan penting dalam merumuskan arahan rencana dalam sesi laporan berikutnya.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-2Ol 5
t-32
BAB IV
ANALISIS KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Di bagian ini diuraikan berbagai tingkatan kebijakan yang dimulai dari tingka pusat, propinsl dan Kabupaten Majene yang melandasi pembangunan wilayah dan keterkaitannya sectra komprehensif
dan integral dalam memahami potensi dan kendala pembangunan dalam konteks tingkatan pembangunan tersebut. Berbagai paradigma dimuculkan dalam bagian ini, sehingga kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan wilayah Kabupaten Maiene dapat lebih terfokus dan ielas.
BAB V KONSET€I DAN STRATEGI RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MAIENE Pada bagian ini merupakan laniutan dari babbab sebelumnya yang diarahkan dalam bentuk konsepsi
pokok arahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maiene. Konsepsi
ini
nantinya akan
dimanfaatkan sebagai formula atau pendekatan dalam merumuskan rencana kawasan lindung dan budidaya serta kawasan khusus dan strategis lainnya, termasuk di dalamnya arahan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan tersebul
BAB VI
RENCANA TATA RUANG MLAYAH KABUPATEN MAIENE
Berisi rencana pengembangan kawasan lindung dan budidaya, rencana pengelolaan kawasan, rencana sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman, rencana sistem Prasartrna utama, rencana kebutuhan fasilitas sosial, ekonomi dan pelayanan tunum, rencana struktur tata ruang rencana pola pemanfaatan ruan& rencana penatagunaan tanah dan air.
BAB VII
TAFIAPAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN TATA RUANG KABUPATEN MAIENE Berisi pembahasan tahapan indikasi program pembangunan dan mekanisme pengelolaan tata ruang
Kabupaten Maiene yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan konsepsi rencana yang akan diwujudkan dalam implementasi progam-program pembangunan sepuluh tahun kedepan yang bagi dalam rencana program pembangunan tahap pertama 200F2010 dan tahap kedua 2011-2015. Selain
itu, dalam rekomendasi proggam pembangunan iuga diusukan sumber pendanaan, irstansi yang terlibat, dan lokasi program.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2O15
r-33
BAB II FAKTA DAN ANALISIS EKSTERNAL WILAYAH KABUPATEN MAJENE
Bahasan sub bab
ini dituiukan untuk mengetahui kondisi wilayah sekitar Kabupaten Maiene dalam
skala antar kabupaten maupun dalam lingkup Provinsi sulawesi Selatan/Barat dan keterkaitannya
satu sama lainnya. Cakupannya antara lain pemahaman akan orientasi wilayah, kondisi kependudukan, kondisi perekonomian, dan kondisi sistem transportasi. Mengingat Provirrsi Sulawesi Barat relatif masih baru sehingga ketersecliaan datanya masih sangat minim bahkan untuk kajian
eksternal kabupaten Majene
ini belum tersedia, oleh karena itu
kaiian analisisnya
masih
menggunakan data Propinsi sulawesi selatan sebagai pembandingnya.
2.L ANALISIS
ORIENTASI WILAYAH REGIONAL
Wilayah Kabupaten Majene adalah salah satu wilayah kabupaten dari 4 (empat) kabupaten di propinsi Sulawesi Barat yang merupakan pemekaran dari Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Majene terletak c{i pesisir barat clengan bentang wilayah yang memanjang dari arah selatan ke utara dan terletak di bagian tengah wilayah Propinsi Sulawesi Barat. Akses wilayah dapat ditempuh clengan menggunakan moda clarat yang menghubungkan Kabupaten Maiene dengan wilayah clisekitarnya antara lain Kabupaten Mamuiu dan Polman, dan waktu tempuh dari dari Ibukota Propinsi Sulawesi Barat, Mamuiu adalah 2 iam melalui jaringan jalan darat.
Luas wilayah Kabupaten Majene pada Tahun 2004 adatah 947,84 Km2 atau
6,76o/o
dari luas wilayah
propinsi Sulawesi Barat. Secara administratif, Kabupaten Maiene terbagi dalam 4 kecamatan defenitif
yakni Kecamatan Banggae, Pamboang, Senclana dan Malunda. Jumlah desa dan kelurahan sebanyak 72 atau 2,34o/o dari keseluruhan jumlah clesa dan kelurahan di Propinsi Sulawesi Barat pada tahun yang sama (Tabel2.L).
penyusunan Rencana Tata Ruang tVilayah Kabupaten Majene 2005-201
5
il-l
TABEL 2.1
KARAKTERISTIK VITLAYAH DAN PEMBAGIAN WILAYAII ADMINISTRATIF KECAMATAN (IBUKOTA KECAMATAN)
KABUt',AThN MAJtNt TAHUNzUX PERSENTASE LUAS JLH DESA/ KEL (LING) (KM,) | lol 5,82
55,19 178,81
18,86
t4(64)
Malunda (Malunda)
&3,65
67,91
10 (58)
Kabupaten Maiene Prop. Sul Bar Persntax (%) terln,laP Sulhar
t4.027,95
70,1.9
947
PEMERINTAHAN
L,5 km 15 km 30 km 86 km
Definitif Definitif Definitif Definitif
e (56) 7 (33
Banggae (Majene) Pamboang (l-alampanua) Sendana (Somba)
STATUS
IARAK
100.m
84
100.00 6.76"4
Sumber : BPS Kab. Maicnc dan Hasil An tlisis Tim,2005
Kecamatan Malunda merupakan wilayah kecamatan terluas
&3,65
K11.* (67,97'/,),
di wilayah Kabupaten Maiene, yakni
kemudian Kecamatan Sendana dengan luas 178,81 Km2 atau 78,86% dari luas
seluruh wilayah kabupaten 947,84 Km2. Sedangkan luas wilayah kecamatan yang relatif kecil, dibanding kecamatan lainnya adalah Kecamatan Banggae yang merupakan ibukota Kabupaten Majene dengan luas 55,19 Km2 (5,82%) dari luas keseluruhan Kabupaten Maiene.
Dengan memperhatikan karakteristik wilayah Kabupaten Maiene secara umum akan menjadi bahan kajian dasar untuk pembahasan kondisi wilayah selaniutnya dan sebagai bahan masukan untuk
analisis kemampuan/potensi dan hambatan dari segenap unsur-unsur Pemhntuk pembangunan wilayah (regioml deuelopment rystent) Kabupaten Majene di masa datang.
2.2 ANALISIS
SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
Pembahasan dalam sub bab ini meliputi kondisi kependudukan dan struktur ketenagakeriaan dalam
konteks regional Propinsi Sulawesi Barat. Penjabarannya dilakukan berdasarkan kabupaten yang terangkum dalam 5 wilayah kabupaten yakni Kabupaten Mamuiu, Mamuiu Utara, Maiene, Polewali Mandar dan Mamasa. Tuiuan bahasan ini adalah untuk mengetahui secara umum kondisi sosial dan
kependudukan dalam lingkup eksternal dan akan dimanfaatkan secara internal dalam konteks kawasan perencanaan yaitu Kabupaten Majene dalam sub-sub bab analisis selanjutnya.
2.2|1, jumlah, Distribusi dan Pertumbuhan di 5 fumlah penduduk Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2004 beriumlah 962.713 iiwa yang tersebar (lima) wilayah kabupaten, clengan iumlah penduduk terbesar, yakni 354.738 iiwa mendiami Kabupaten Mamuju yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilryah Kabupaten Maiene 2005-2015
il-2
lebih banyak dibandingkan secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berfenis kelamin perempuan angka rasio fenis kelamin dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, hal fui tercermilr dari yang menunjukkan angka yang lebih kecil dari 1fi). Hanya di daerah Kabupaten Mamasa, Mamuju rasio jenis kelamin lebih besar dari 100, yang berarti penduduk
lakilaki di lima daerah tersebut lebih
besar dari jumlah penduduk Perempuan.
penduduk di Faktor utama yang berpengaruh terhadap perubahan (kenaikan dan penurunan) iunlah propinsi Barat adalah: (1) proses urbanisasl (2) migrasi penduduk (3) resetlement dan sulawesi
(ti) efisiensi lahan pertanian, dan transmigrasi, (a) eksodus dan bencana alam, (5) daya tarik urban, sebagainya.
2.2.2 StrukturKetenagakeriaan persoalan kependuclukan di Propinsi Sulawesi Barat merupakan faktor utama dalam pengembangan termasuk masalah ketenagakerjaan. Kondisi ketenagakeriaan yang merupakan
sumber daya manusia
hidup hal mendasar dalam kehidupan penduduk dan berkaitan langsung terhadap kelangsungan mampu memenuhi mereka. Dengan memiliki pendapatan yang memadai masyarakat akan
tingkat perekonomian kebutuhan hidupnya. Membaiknya ketenagakeriaan, maka membaik pula masalah yang sangat pencluduk suatu kabupaten. lr4engingat persoalan ketenagakeriaan merupakan
rumit
penanganannya, sebab menyangkut hid.up orang b;uryak.
Untuk memudahkan
masalah
jumtah penduduk berdasarkan angkatan ketenagakeriaaru maka perlu diidentifikasi dan klasifikasi kerja yang mencari lapangan pekeriaan.
10 tahun ke atas' Pcnduduk Usia Keria (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur Mereka yang termasuk Penduduk usia Keria terdiri dari Angkatan Keria dan Bukan Angkatan Keria.
mencari pekeriaaO dalam Angkatan Keria adalah penducluk yang bekeria atau yang sedang rumah tangga sedangka. yar1g Bukan Angkatan Keria atlalah mereka yang bersekolah, mengurus atau melakukan kegiatan lainnYa.
penduduk usia kerja di Propinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2(Dl beriumlah2Tg-gbiiwa' Dari seluruh kurang dari usia kerja, yang masuk meniadi angkatan keria beriumlah 442.027 iiwa atau
penduduk
beriumlah 442.027 iiwa 50% dari seluruh penduduk Usia Kerja. Dari seluruh angkatan kerja yang .I7.gO4 orsng dalam status mencari pekeriaan. Dari angka tersebut dapat dihitung tercatat bahwa yakni sebesar 18,97%' tingkat pengangguran terbuka di Propinsi Sulawesi Barat pada Tahun 20O1, Angka ini merupakan rasio antara pencari pekeriaan dan iurnlah angkatan keria'
Penyusunan
Rencanat"a R,r.ng Wil"y"h K.bup"ren
kjffi
il-3
Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Propinsi Sular'r'esi Barat bekeria di sektor pertanian yang berjumlah 318.805 jiwa atau 36,81.% dari jumlah penduduk yang bekeria. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa-iasa yang berjumlah
2.3
10
.937 iiwa atau 9,40% dari
iumlah penduduk yang bekeria di Provinsi Sulawesi Barat.
ANALISISPEREKONOMIAN
Pembahasan perkembangan perekonomian wilayah Kabupaten Maiene dalam konteks eksternal
dilakukan secara umum dengan memperhatikan kondisi ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan sebagai perbandingan. Bahasan tersebut meliputi; perkembangan perekomian wilayah, peranan sektoral
dalam perekonomian wilayah, pendapatan perkapita dan penyeraPan investasi. Kondisi perekonomian ini akan dikenali melalui indikator Produk Domesfik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2004 atas dasar harga berlaku dan konstan Tahun 2000.
2.3.1
Perkembangan Perekonomian Wilayah
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan iasa yang dihasilkan dalam wakfu satu tahun di rvilavah tersebut.
PDRB Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2004 sekitar Rp.37.266.98,71'
iuta rupiah dengan konhibusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian, yakni sebesar 33,04% dan disusul oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel, dengan sumbangan sebesar '14,il%. Sektor industri pengolahan yang diharapkan mampu mendukung sektor pertanian dengan berorientasi pada agroindustri pada Tahun 2004 memberikan sumbangan sebesar 13,%% dengan rerata pertumbuhan selama 5 (lima) tahun adalah0,74%.Ini tentunya terakumulasi dengan sektro'sektor kegiatan yang
terjadi di Provinsi Sulawei Barat yang manpu memberikan sumbangan terhadap PDRB.
PDRB Propinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan Tahun 2004 sebesar g7.266.968,71 iuta
rupiah atau naik sekitar 4,9!.o/o, dibandingkan dengan pertumbuhan pada Tahun 2000 30.763.332,69 juta rupiah,
sebesar
y*g masing-masing sektor pertanian pertambangan, Listrik, Gas dan Air;
Perdagangan, Resoran dan Hoteli dan Angkutan dan Komunikasi. Pertumbuhan tertinggi masing-
masing berada pada sektor keuangan, persewaan, dan iasa perusahaan sebesar 76,02%, sektor angkutan dan komunikasigAT%, dan sektor konstruksi 8,09%. Namun demikian, karena sektor-sektor yang tumbuh tinggi adalah sektor yang memiliki kontribusi relatif kecil terhadap PDRB, maka pertumbuhan ini tidak terlalu berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Setatan Penyusunan RencanaTata Ruang lVilayah lhbupaten Mqiene 2005-2015
lt-
4
yang utasih illengandalkan sektor perekonomian. Frovinsi Sulawesi Barat yang merupakan wilayah pertanian dan perkebunan memiliki konstribusi yang cukup berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto Sulawesi Selatan saat ini.
PDRB Perkapita sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di Sulawesi Selatan. Angka per kapita bruto (atas dasar harga konstan 2000) penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2004 sebesar 10.&'L.732rupiah'
2.4
ANALISIS SISTEM TRANSPORTASI
Bahasan sistem transportasi ekstemal wilayah perencanaan Kabupaten Maiene dilakukan dengan
memperhatikan kondisi wilayah yang lebih makro yaitu Propinsi Sulawesi Barat dengan tuiuan untuk memberikan infonnasi dan perbandingan mengenai sistem bansportasi, antata wilayah perencanaan secara luas dalam urendukung kebijakan pembangunan Propinsi Sulawesi Barat.
Cakupan bahasan sistem transportasi darat berhubungan dengan sistem jaringan ialan, faringan pergerakan dan aktivitas pergerakan. Transportasi laut berhubungan dengan kondisi pergerakan penumparlg dan barang terrnasuk asal dan tuiuan pergerakan berdasarkal lokasi pelabuhan'
2.4.L TransportasiDarat Di wilayah Propilsi Sulawesi Selatan, kuantitas sarana dan prasarana perhubungan darat merupakan faktor dominan dalam menuniang mobilitas pergerakan penduduk dan barang (roda perekonomian), schir,gga peningkatan kualitas sarana dan prasarana serba fasilitas penuniang lainnya meniadi salah
satu faktor penentu untuk penuniang peningkatan kesejahteraan penduduk terutama
dalam
menghadapi era globalisasi.
Panjang ialan
jalan
ini
di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan pada Tahun
2003 sepaniang 31.373 Km. Paniang
hampir tidak mengalami perubahan dibanding Tahun 2002. Dilihat dari
status
kewenangannya, 37.373 Km jalan adalah jalan negara dan-1.670 Km dan jalarr propinsi 1.885 km di bawah wewenang daerah propinsi. fumlah kendaraan bermotor di Sulan'esi Selatan pada Tahun 2003
sebanyak 687.464 unit atau naik sebesar 7,24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang, berjumlah 641.040 unit. Kendaraan bermotor tersebut terdiri dari 720.55 unit mobil penumpang/ 283.487
unit mobil beban, 23.057
ulit
bus deur yang merupakan jumlah terbesar adalah sepeda motor
dengalr iumlah 231.573 unit. Nilai-nilai tersebut diatas termasuk diantaranya Provinsi Srrlawesi Balat
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2O05-2Ol5
il-5
mengingat arus pergerakan antar wilayah
di provinsi tersebut pada umurnnya dilakukan
dengan
menggqnakan iaringan jalan darat yang ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi pula yang menghubungkan antar wilayah.
2.4.2 TransportasiLaut propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari beberapa pulau sangat membutuhkan fasilitas perhubungan laut. Sampai dengan Tahun 2003, iumlah pelabuhan laut yang ada sebanyak 20 (dua
puluh) pelabuhan yang terdiri deri2 (dua) pelabuhan diusahakan dan 18 (delapan belas) pelabuhan yang tidak diusahakan, termasuk 2 (dua) pelabuhan satker (satuan kerja).
Kontribusi sektor perhubungan laut, selain untuk meningkatkan mobilitas penduduk iuga terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan. Hat ini dapat dilihat dari beberapa pelabuhan di Sulawesi Selatan sangat menuniang kegiatan ekonomi
di sektor perdagangan dan
iasa baik antar pulau dan
luar negeri.
Arus penumpang angkutan laut dalam negeri (pelayaran nasional) pada Tahun 2003 beriumlah 1.720.308 orang dengan perincian penumpang yang turun sebanyak 758.667 orang dan penumpang r1aik sebanyak967.64'1, orang. Dafi"1..720.308 oranB arus penumpang angkutan laut dalam negeri, 50,10% atau sebesar t367.947 orang
di antaranya adalah arus penumpang yang teriadi di
pelabuhan
laut Makassar.
Untuk kegiatan bongkar dan muat barang di pelabuhan laut Tahun 2003 sebanyak 5.873.147 Ton, cliantaranya yang dibongkar sebanyak2.97O.615 Ton dan dimuat ada sebanyak2902532 Ton. Untuk kegiatan bongkar barang
di
Pelabuhan laut Makassar memberikan sumbangan terbesar dengan
kontribusi sebesar 40.74% yaitu dengan volume sebanyak 1.210.M8 Ton dan untuk kegiatan muat barang, Pelabuhan laut Biringkassi memberikan sumbangan terbesar dengan kontribusi sebanyak 7't .196.672 T on (41,,73%).
Setelah pemekaran, Provinsi Sulawesi Barat memiliki 5 (lima) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten
Polewali Mandar, Mamasa, Maiene, Mamuiu Utara dan Kabupaten Mamuiu sendiri sebagai Ibukota
Provinsi. Untuk pengembangan cli masa datang Provinsi Sulawesi Barat sangat membutuhkan fasilitas perhubungan laut. Sampai dengan Tahun 2004, jumlah pelabuhan laut yang ada di Sulawesi
4 (empat) pelabuhan yakni, Pelabuhan Polewali di Kabupaten Polmarl Pelabuhan Maiene dan Palipi di Kabupaten Maiene, Pelabuhan Belang-Belang di Kabupaten Mamuiu. Namun
Barat terdapat
Penyrsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2O05-2O15
il-6
keempat pelabuhan tersebut hanya Pelabuhan Belang-Belang yang terdapat di Kabupaten Mamuju
dapat disinggahi Kapat PELNI (pelayaran nasional), sedangkan pelabuhan lainnya, masih dalam kategori pelabuahan yang berukuran kecil, sehingga kapal yang berukuran besar seperti kapal pelrri
tidak memungkinkan untuk berlabuh atau bersandar. Pada umufilnya, ketiga pelabuhan ini hanya disinggahi oleh kapal yang berukuran kecil seperti perahu tradisional atau kapal nelayan. Arus
pergerakan pelayaran relatif banyak berhubungan dengan wilayah pulau Kalimantan, ini dikarenakan faktor kedekatan lokasi dan merupakan wilayah pemasaran potensial bagi hasil produksi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
2.4.3 TransportasiUdara Arus barang dan penumpang yang keluar-masuk Sulawesi Selatan melalui Bandara udara meningkat. Pada Tahun 2004, penumpang yang berangkat melalui pelabuhan udara Hasanuddin sebanyak 7.389.964 orang, atau meningkat sebesar
49,11,o/o,
dibandingkan dengan Tahun 2001 dimana
penumpang yang berangkat sebesar 419.187 orang. Sedangkan penumpang yang masuk Sulawesi Selatan melalui Bandara Udara Hasanuddin pada Tahun 2001 sebanyak 488.704 jiwa dan meningkat
meniadi 1.499.388 jiwa pada Tahun 20M atau naik sebesar
45,31"/o.
Arus barang yang dibongkar melalui Bandara Udara Hasanuddin tercatat
18.497
ton sedangkan
barang Kargo yang bongkar 16.184 ton, sedangkan paket pos berjumlah 682 ton. Sedangkan barang
yang dimuat melalui Bandara udara Hasanuddin pada Tahun 2004 tercatat 16.'t17 ton yang bagasi, 1,4.866
ton barang kargo dan sisanya sebanyak 379 ton paket pos. [,alu lintas penerbangan dan
penumpang yang melalui Bandara Udara Hasanuddin yang berasal dari Propinsi Sulawesi Barat
yakni Mamuiu dengan pesawat datang/berangkat 131 unit dan penumpang berangkat 1.435 orang
dan datang 1.655 orang. Sedangkan lalu lintas barang yang berasal dari Mamuju bagasi untuk bongkar 8.667 kgdan bongkar 9.351 kg.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-201 5
|,l-7
BAB IIi FAKTA DAN ANALISIS INTERNAL WILAYAH KABUPATEN MAJENE
3.1
ANALISIS FISIK DASAR WILAYAH
Bahasan dalam sub bab
ini menguraikan dan menganalisis antara lain: kondisi fisik dasar wilayah
daratan dan pesisir; analisis hidro oceanografi; analisis ekosistim darat dan pesisir; analisis daerah rawan bencana; dan analisis masalah lingkungan hidup dan pencemaran.
3.1.L Analisis
Geografis dan Administrasi
Kabupaten Majene merupakan wilayah salah satu wilayah Propinsi Suiawesi Barat (hasii pemekaran Propinsi Sulawesi Selatan) yang terletak di pesisir pantai Barat Sulawesi Barat yang memanjang dari arah Selatan ke Utara. Secara geografis Kabupaten Majene terletak pada garis lintang antara
-
30
T 3g
45'
38' L5" Lintang Selatan dan garis buiur 1180 45' 0A' - 119 4' 45" Bujur Timur. Kabupaten Majene
pada tahun 2004 mencakup luas wilayah 947,84 Km2yang tercliri
dari4 (empat) wilayah kecamatan
yakni Kecamatan Banggae, Pambonng, Sendana dan Pamboang yang ke-luruhannya merupakan wilayah daratan (Gambar 3.1)-
Kabupaten Majene secara administratif berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:
. . . .
Sebelah
Utara
Sebelah Timur
SebelahBarat Sebelah Selatan
: : : :
Kabupaten Mamuju Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa Selat Makassar
Teluk Mandar
Pemerintah Kabupaten Maiene sampai pada tahun 2004 wilayah administratif terdiri dari 4 (empat)
wilayah kecamatary yakni Kecamatan Banggae 55,19 Km2 atau 5,827o, Kecamatan Pamboang 70,19 ylyp (7,4L0/o), Kecamatan Sendana 178,81Krnz (1$86%), Kecamatan Malunda &3,65 Km2 (67,97%), dengan iumlah desa dan kelurahan sebanyak 40 serta dusun/lingkungan sebanyak 203. Akses wilayah dapat dilakukan dengan mengunakan ialur darat dan mempunvai peran vital dalam menumbuhkan perkembangan wilayah dan interaksi antarwilayah baik secara internal mauPun eksternal kawasan. Penyusunan RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten M4jene 2OO5-2015
il-
I
700000
710000
720000
730000
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE PETA ADMINISTRASI KABUPATEN MAJENE Keterangan: € o
N
Batas Kabupaten
I
N N
Ehtas Kecamatan Jalan
Garis P:rntai Sungai lbukota Kabupaten
i O-] _l f: f_-_]
lbukota Kecamatan K€carnatan Malunda Kecamatan Sendana
Sumber Peta
:
- Peta Rupa BumiSkala 1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
Skala 1 : 212.000
Zln I
0 0
ZIn 1
L2{0 6.360 3 2
lnsert Peta
fl
x"u"c"tenilajene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABU PATEN MAJENE
&{80
llt
'lcm
Berdasarkan bentuk wilavah kabupaten sebagai wilayah daratan yang rnemaniang clari Selatan ke
Utara, tentunya akan berimplikasi terhadap kebijakan dan progam pembangunan serta konsep penataan ruangnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan dan kegiatan pembangunan harus dapat diselaraskan dengan bentuk dan aksesibilitas kawasan terhadap pusat-
pusat pengembangan. Perencanaan kawasan pesisir dan wilayah daratan tidak hanya dipandang sebagai suatu perencanaan kawasan yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga laut dianggap sebagai pembatas (constrain) dalam dinamika perkembangannya.
3.1..2 Analisis Topografi dan Kemiringan Lereng - 25 m
Klasifikasi ketingggian wilayah Kabupaten Majene dari permukaan air laut mulai clari 0 sampai diatas 1.000 meter. Berdasarkan kelas ketinggian muka laut yang tersebar Kabupaten Majene pada umumnya tergolong kelas ketinggian 100
-
di
wilayah
500 m yakni 38,68o/o dan
ketinggian 500 - 1000 m yakni 35,98% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Kecamatan Malunda merupakan wilayah dengan luas wilayah terluas pada umumnya merupakan wilayah pegunungan dengan ketinggian muka 500
-
1000 m sebesar n-279 Ha (Tabel3.1) dan Gambar 3.2. TABEL 3.1
KLASIFIKASI KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT MENURUT KECAMATAN AHUN 2OO4 DI KABUPATEN KICN NIATAN
I-UAS!\TI'I-AYAH
(r{A)
I I
2.122
1 750
1.6+,
7 0"19
584
952
4 833
550
St'nrla na
r7881
2.466
10.46i'
3_007
Malunda
61 165
3.160
091 3 391
19.31r)
30.279
94 784
8.3.',]2
;161
36-l-ie
33 776 35.98
llanggac' Pamlreang
ILIMT,AH
] JIY
100 Ptrynlast'(7") -Srruhcr; Bl).S Knh Mnirc lan Hnsil Annlisis,7005
8.88
1
6r
.18,6:
50 8.277
I
327 8.87
Klasifikasi kemirirrgan lereng secara jelas mulai tergambar dengan memprerhatikan tingkat ketinggian
dari permukaan air laut. Dengan dominan ketinggiarr muka laut diatas 500 meter, maka tingkat kemiringan lereng alamnya sangat dominan pula dengan klasifikasi ketinggian diatas 40% yakni 66.519
ha atau 69,72% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Maiene. Bentang alam yang
tergolong sebagai wilayah yang relatif datar hanya mencakup 70,37% dari luas wilayah keseluruhan,
yang berarti kemungkinan pengembangan wilayah terbangun relatif terbatas untuk tingkat daya
dukung tanah yang tinggi. Wilayah kecamatan yang memiliki potensi pengembangan banyak terdapat di Kecamatan Banggae dan Malunda dengan nilai masing-masing adalah 2.17'I h^ dan 2.582 lra. Pada kelas kemiringan lereng diatas 40% yang, pada umurrurya merupakan wilayah Pegunungan
banyak tersebar di wilayah Kecamatan Malunda dan Sendana yakni 47.787 ha dan 71..415 ha. Melihat
kondisi alam yang pada umururya merupakan wilayah perbukitan/pegunungan potersi pengembangan akan memperhatikan kemungkinan pengembangan sektor kehutanan dan perkebunan berdasarkan ketersediaan daya dukung alamnya. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-20l 5
ilt-3
TABEL 3.2
KLASIFIKASI KEMIRINGAN LERENG MENURUT KECAMAT'AN N AHUN ZUO4 DIKABUPATENM KEMIzuNCAN
LUASMLAYAH
Bangg,ae
Pamboang Sendana
Maluda IUMLAH Ptmntast (7")
KLASIFIKASI
(HA)
0-2"
5 519 7.079 17 881 64.365
2.771 656
KEN,IIRJ
z-t)
NCAN (IIA) I 5-10 I La):
>10'
i
0ro
1.OO2
1 090
1.324
5 t9l I 1 .115
2.82
2.247
1t 709
{7;S;
94 784
6.451
t9 1t
100
681
3 377 3.56
r'i.519 69 1
1
]32
20 49
Sumbcr: BPS Kab. Maiile dqn Hasil Amlisis,2005
3.L.3 Analisis Geologi Kondisi geologi regional wilayah Kabupaten Majene sangat spesifik karena merupakan pertemuan dua gugusan benua, yaitu; Benua Asia dan Australia. Karakteristik geologis wilayah perencanaan merupakan satu kesatuan dengan kondisi geologis wilayah Mamuju (Gambar 3.3).
Geomorfologi Daerah Kabupaten Maiene berada pada ketinggian (5
-
7327) meter dari permukaan
keadaan bentang alarnnya terdiri atas 4 satuan morfologi yaitu
. . . .
laul Berdasarkan
:
Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati Pegunungan Manatattuang. Satuan Morfologi Perbukitan terletak di Daerah Banggae dan Pamboang. Satuan Morfologi Karst menempati daerah pantai selatan dan utara (Daerah'fubo). Satuan Morfologi Pedataran menempati pesisir pantai barat.
Fisiografi Secara fisiografis
dilihat dari utara, selatan, dan timur membuiur Pengunungan Tineba, Tangklekaju,
dan Quarles. |alur fisiografisnya berupa sesar naik yang dimulai dari sesar kontak di wilayah lr{ajene dan berakhir dengan sesar naik di Daerah Pasang Kuyt.Secara keseluruhan terdiri dari sesar naik dan
kontak diselang Antiklin dan Siklin yang membentuk daerah meniadi bergelombang mulai dari tepi pantai. Umumnya sesar ini membentuk daerah berbukit-bukit dengan batas daerah yang datar.
Stratigrafi Secara umum stratigrafi Kabupaten Maiene dicirikan oleh singkapan-singkapan dari batuan sedirnen,
batuan gunung api yang bersifat menengah, dan basa serta batuan terobosan. Batuarpbatuan mempunyai usia yang berbeda-beda yaitu usia tersier dan kwarter yang teriadi pada zaman yang berbeda; Paleosen, Oligosen, Miosen, Pliosen, Plestosen, dan Holosen. Umumnya batuan-batuan ini kaya akan kandungan mineral.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilafah Kabupaten Majene 2005-2015
ilt
-4
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE
PETA KISARAN KETINGGIAN KABUPATEN MAJENE Keterangan
:
i^3 Elatas Kabupaten r I Batas Kecamatan 7\7 Jatan [IVl Garis Pantai r sungai f i [t ] lbukota Kabupaten I Q ] tuut
l_-
876 - 1 125 mdpl
1126-1525mdpl
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 't:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
Skala 1 i 212.000
2tn
0
1
0
2.1n 4.24 6.360 2 3 1
lnsert Peta
l-l
xal"paten ttajene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
I 480 tltl 4Cm
Struktur Batuan Litologi jenis batuan di rlaerah penyelidikan ditentukan berclasarkan kenampakan fisik yang c{ifumpai di lapangan, dengan tetap mengacu pada formasi batuan vang telah ditentukan oleh para peneliti terdahulu.
Lokasi penyelidikan/pengukuran geolistrik dan topografi di sepanjang poros jalan propinsi Trans Sulawesi Bagian Barat, Kecamatan Banggae dan Pamboang. Secara keseluruhan litologi ienis batuan
daerah tersebut tersusun oleh Satuan Napal Tufaan (Qm:Quarter Marl) dan Endapan Alluvial (Qal:Quarter Alluvial) vang diielaskan berikut ini
o
:
Batuan Napal Tufaan, Periode Kwarter (Qm) Satuan Napal Tufaan terdiri atas perselingan antara napal tufaan dengan bongkah koral, serpin
napalan, batupasir tufaan dengan lensa-lensa konglomerat. Hasil pengamatan lapangan pada setiap perselingan batuan adalah sebagai berikut
1.
:
Napal tufaan; berwarna abu-abu kecoklatan, shuktur ticlak berlapis dan bersifat agak rapuh atau tidak terkonsolidasi dengan baik, terdapat bongkah koral pada permukaan.
2. Serpih Napalan; berwarna putih
abu-abu, tekstur klastik halus, porositas besar dan
permiabilitas kecil. Struktur menverpih sangat kuat clengan benhrk speroidal (kulit bawang), resistensi batuan sangat renclah. Pada batuan
ini dijumpai perlapisan, iurus
perlapisan berarah Baratlaut - Tenggara dengan kemiringan Timurlaut (N 305"E/18").
3.
Batupasir Tufaan; berwarna Putih pucat dan Putih dengan bercak berwarna coklat pada
lapisan bagian bawah. Batupasir tufaan terdiri dari dua lapisan yakni pada bagian atas clengan tekstur klastik halus bersisipan serpih napalan clan bagian bawah dengan tekstur agak kasar. Secara umurn struktur L'ratuan kompak (terkonsolidasi dengan baik).
Hasil pengukuran stratigrafi terukur menunjukkan urutan perlapisan batuan aclalah bagian atas dengan napal tufaan dengan ketebalan 5,4 meter. Selanjutnva pada bagian bawah terdiri atas perselingan antara batupasir tufaan ciengan serpih napalan. Perulangan perlapri5sn sebanyak
5
lapisan untuk batupasir tufaan, dan 4 lapisan untuk serpih napralan. Ketebalan masing-masing berkisar antara (0,6
-
2) meter pada batupasir tufaan, dan antara (0,4
-
'18\ meter pada serpih
napalan. Selanjutnya pada bagian bawah terdiri atas batupasir kasar dengan ketebalan 1,5 meter
(ketebalan tersingkap). Satuan batuan
ini t{ominan menempati daerah perbukitan dan sedikit
pedataran. Hasil penyelidikan terdahulu menunjukkan umur Plistosen (Diuri dan Sudiatrniko, 7e74).
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-201 5
ill-
6
Batuan Endapan Alluvial, Periode Kwarter (Qal)
Endapan Alluvial terdiri atas koral, kerikil, pasir, lempung dan lumpur. Penyebarannya sempit menempati daerah pedataran sepanjang garis pantai. Endapan ini merupakan endapan geologi
muda, tidak terkonsolidasi dengan baik, dan belum terkompasi menjadi batuan (merupakan sedimen lepas).
3.1.4 Analisis ]enis Tanah Bentang alam wilayah Kabupaten Majene yang merupakan wilayah datar, bergelombang, berbukit
sampai bergunung. Secara umum jenis tanah yang tersebar di wilayah Kabupaten Maiene adalah
Alluvial, Mediteran, Latosol, Gromosol, Poksolik Merah dan Lateritik.
3.L.5 Analisis Klimatologi
dan Hidrologi
Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara wnum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tir,ggr dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Selat Makassar dan Teluk mandar). Berdasarkan hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Banggae, Pamboang dan Malunda serta dalam
dua tahun terakhir memperlihatkan rerata hari hujan dan curah hujan berkisar antara 1'1.,8 - 17,67
lrari hujan dengan jumlah curuah hujan reratanya berkisar antara 759,6 seclangkan curah hujan tertinggi teriacti
di
-
165,5 mm (relatif basah),
Kecamatan Malunda yang mencapai
di
atas 184,42 mm
relatif basah (Tabel 3.3 dan 3.4). Musim huian di wilayah ini berawal pada Bulan September hingga Bulan Mei dan setelah itu memasuki memasuki musim kemarau. TABEL 3.3
AN PADA STASIUN METEOR OLOGI MAIENE KABUPATEN MAIENE TAHUN 2OO4 TAHUN 2OO3 TAHI N 2fin
MLAH HARVCURAH BUI-AN
HARI
}IUIAN Januari
Febmri Maret
19 20
April
l1 1)
Mei
juni
)ul
AgNtus
September
Oktober
2
Novembe r
21
De;enrber
36{),8 40,2 59,9 797,1
1s.8 lJi,o 0 t,t 92,4 5 185,1 18^1,3
Rtrata
Srnltr:8PS
CURAII HUIAN
tl
67
|
17.99
HARI
HUIAN 76 18 20 10 9
HARI
CURAH
HUIAN
HUIAN
26,9 1t 8,9 152,6
2i
r32B
18
l9
51,5 22+,1
t/,J
t9
76t,7
194,7
15 7 8 2 6 6
246,7
l-1
l9
1352 1345
1.38
101,70
CURAH HUTAN
768
72 13 9
15,2
to 22
763,4 I 15,3
E
$4
15.58
137.48
50,4 34,7
l
278 20,2
1q (fr,7
Knh. Maitnc dan Hasil AnalisisT-im,2005
Penyusunan Rencana Taa Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-201 5
ilt-
7
710000
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE
KABUPATEN MAMUJU
PETA GEOLOGI KABUPATEN MAJENE Keterangan:
LIA [J lpl 62
+
Batas KabuPaten Elatas Kecamatan
Jatan Garis Pantai
_l
j
o = = z
L-O] I X I -l
Sungai lbukota Kabupaten lbukota Kecarnatan
Aluviumdan Endapan Pantai BatuanGunungApi Elatuan Sedirnen Laut
lu
o a?t
o.
l
o Y
+
ir5
-t
rJt
tt!
F I
rq+
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
KABUPATEN POLEWALI Adol€ng
L
f
I
l
Skala 1 :212.000
ztn 1 =
0 0
Un 1
+24 2
lnsert Peta
+
1ELUK TIA,ET{E
710000
72ffi0
Q
x.uup"tentajene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
6.360 8.1$ tlr
3
4Cm
TABEL 3.4
JUMLAH HARVCURAH HUJAN PADA STASIUN METEOROI,OGI BANGGAE, PAMBOANG DAN MALUNDA KABUPAI'EN MA]ENE
an uari Febmari Maret
I
Aprit Me'i
7 9
33 229
14
J)t,
lo 7
95 180 45 52
13
|
/J
10
792
t82
81
58 161 258 267 75 274
?58
t.t IJ l-) 13 6
6
20,7
5
23
(,
(t
9
o
72
128
5 13 18
60,6 rl,3 120.1 1',11 2
T4
7 10 18 9 6 16 2 14 7 19
16
lf,
6
Juni J uli
77 18 77 18 74 7
8
Ag6tus
60,.1
)rn
7
759,4 235,1
334
t/> 309 48
1
5
S€ptember
Oktoter November
84{
De*mber
2
1
330 92
291 274
n llasil Analtsis Tin. 2005
Berdasarkan klasifikasi
iklim di wilayah Kabupaten Majene dapat riikelompokkan clalam
beberapa
tipe iklim, yaitu A1, C1, C1D1, D7,D2, D3, dan E2 (Gambar 3.4).
Kondisi hidrologi Kabupaten Maiene sangat berkaitan dengan tipe iklim yang ada. Keberadaan air tanah dangkal
t 4 m. Kondisi hidrologi permukaan
clengan jumlah sungai yang tersebar
juga ditentukan oleh sungai-srurgai yang ada
di wilavah Kabupaten
Majene berkisar 73 sungai baik besar
maupun kecil. Pacla umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatil besar yaitu Sungai Tubo, Tammerodo yang berada di wilayah Kecamatan Sendana, sungai lr'laitting, Manyamba, Pamboang di Kecamatan Pamboang, sungai Malunda di Kecamatan Malunda dan sungai Kaiyong. Sungai tertresar
yang
di Kabupaten
Majene adalah sungai Tutro clan sungai Maitting yang memiliki debit air vang
relatif besar dan merupakan sungai yang berhulu cli pegunungan clan bermuara di Selat Makassar. Keberadaan debit air sungai tersebut perlu dijaga kelestariannya mengingat masih banvak penduduk
yang memanfaatkan air sungai sumkr keperluan runah tangga dan ke depan perlu dikembangkan sebagai sumber
air bersih mengingat pertambahan penduduk semakin merasakan pentingnla air
bersih.
3.2
ANALISIS PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan Iingkungan diarahkan untuk meniaga keseimbangan
ekosistem serta tersebut
di
untuk mempertahankan kemampuan lingkungan hidup. Berkaitan dengan
hal
atas, maka pemanfaatan sumberdaya alam harus memperhatikan aspek konservasi dan
pelestariannya a3ar pembangunan dapat dilaniutkan. Untuk
itu perlu diidentifikasi
seiauh mana
potensi sumberdaya alam yang ada serta tingkat pemanfaatannya.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-20l 5
ill-9
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TIAIENE PETA
KILASIFIKASI IKLIM KABUPATEN MAJENE Keterangan: I.AT,Batas Kabupaten
L-_l Nt N
Elatas Kecamatan
Jalan Garis P:rntai Sungai lbukota Kabupaten
re]
lbukota Kecarnatan A1
c1
c1 Dl
f --__-l 01 - --_ln, 4v-
D3
[-_l
E2
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
Skala
21n 1
0 0
Zln 1
I
: 212.000
L2{0 6'3fl) 3 2
lnsert Peta
I
xarupatenilajerr
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
8.'m mr
4qn
Secara umum sumberdaya alarn
ini
mencakup sumberdaya laharL sumberdaya mineral dan
sumberdaya air. Sedangkan sumberdaya lainnya akan dibahas tersendiri pada sub bagian di depan, seperti sumberdaya hutan dan kavrasan pesisir pantai.
S.2JL Analisis Sumberdaya Lahan
3.zjl,jl, Sumberdava Lahan Pemanfaatan lahan untuk kepentingan budidaya, non budidaya, kawasan yang berfungsi lindung
dan kawasan strategis lainnya, untuk dua tahun terakhir belum mengalami perubahan luasan yang
signifikan. Luasan Pemanfaatan lahan di wilayah ini dibagi dalam penggunaan lahan basah/persawahan dan lahan kering. Luas pemanfaatan lahan tersebut pada Tahun 2004 adalah lahan persawahan 938 Ha dan lahan kering 93.U6 Ha. Penggunaan lahan di Kabupaten Maiene, umumnya
didominasi oleh pemanfaatan untuk hutan dan padang rumput/Alang-alang dengan luas pemanfaatan lahan masing-masing 52.304 Ha dan 70.992 Ha pada Tahun 2004 (Tabel 3.5). Selanjutrya pemanfaatan lahan untuk pemukiman dalam dua tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan
termasuk luas lahannya yakni 7.747 Ha dengan nilai perubahan 7,27% atau bertambah 90 ha dari
tahun sebelumnya. Sedangkan luas lahan yang relatif besar dan tidak diusahakan di wilayah ini adalah 2.530 Ha, namun pengusahaan mulai clilakukan dengan menurunnya luasan dibanding pada
tahun sebelumnya mencapai 3.495 ha. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut dan Gambar 3.5. TABEL 35 PERKEMBANGAN PENGGUNAAN LAHAN KABUPAT X,A|'UTAI EN NTAIINb IDALAM
TAHUN PERK MBANCAN
PENCCUNAAN L.AHAN LAHAN BASAH:
.
Persawahan
2003
2001
7.725
938
AHUN 2OO}2fiX ("/')
0.99
LAHAN KERING:
. Permukiman/Bangunan . Tcgal/Kcbun Cartrpuran . [^adan1;/ Huma . Padang Rumput/Alang-alang . Tambak . Kolanr/Empang . Hutan Ncgara . Pcrkcbunan r Hutan Rakyat . [-ainJainya . Rawa-Rawa . [a]nn tidak diusahakan
1)1 6,58
6.599 70.992 729 139
94 139
0,10 0,15
52_304
47.985
i0,63
6.397
5.897
A))
4.690
76.862
654
2.423
77,79 2,56
3.495
2.530
)47
94.784
94.784
100.00
5,5E
1)7
JI
]UMIAH Sunhcr: BI'S Kahupaln Mnitnt dan Hasil AnalisisT.
7.717
6.235 5.542 4.992
1.057 6.572
005
Penyrsunan Rencana Taa Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-20t
5
lll
-
|
|
ll
/30000
710000
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE
KABUPATEN MAMUJU
PETA PENGGUNAAN LAHAN 2OO5 KABUPATEN MAJENE Keterangan
: ]'-,4
:
Batas Kabupaten
I Batas Kecamatan 17t\',/, Jalan - r Garis Prntai Sungai
o = = z
UJ
I E lbukota Kabupaten O lbukota Kecamatan Leffi*t Permukiman f_=l Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas E:] Lri;I Perkebunan I Sawah " l TarnbaUPerikanan l.
o-
f cl Y
!,
l Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50 000
KABUPATEN POLEWALI
- BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene - Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilavah Kabupaten Majene - Hasll Survey
Skala 1 :2'12.000
21n 0 t01231
21m 12& 6360
lnsert Peta
TELUK
MAJENE : /20000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGU NAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
8.480 tltr Cm
3.2.'1,.2 Analisis Pembatas Kesesuaian Lahan Metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan didasarkan pada analisis pembatas tingkat kesesuaian lahan. Secara umum telah clikenal bahwa untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan untuk berbagai kondisi pertanian terlebih dahulu mengevaluasi karakteristik lahan
yang ada dan kemudian dicocokkan dengan kriteria persyaratan tumbuh dan produksi tanaman.
Faktor karakteristik lahan yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratan tumbuh dan produksi tanaman itulah menjadi pembatas pemasukan lahan untuk komoditas tertentu.
Karakteristik suatu lahan clapat menjadi pembatas untuk komoditas tertentu tetapi bagi komoditas yang lain tidak menjadi pembatas. Untuk
itu analisis
pembatas kesesuaian lahan didasarkan pada
ienis komoditi pertanian yang akan dikembangkan pada setiap unit lahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan jenis lahan (tanah unit) adalah hasil overlav beberapa peta dasar yang
mempunyai peta yang sama. Selanjutnya peta unit lahan dijadikan dasar penentuan tingkat kesesuaian lahan aktual dan potensial serta peta rekomendasi pengembangan dan penggunaan lahan.
Jenis tanaman yang dievaluasi dikelompokkan ke dalam komoditi pertanian secara umurn,
. . . .
yakni:
Komoditi ienis tanaman semusim seperti jagung, kacang-kacangan. Komoditi padi. Komoditi ienis tallaman setahun seperti ubi ktryu, ubi jalar.
Ilortikultura sayuran seperti tomat, cabe, kacrtng paniang, bayam, sarvi bunga, kangkung bayam, darr sebagainya.
.
Hortikultura buah seperti jambu, nenas, pisang, pepaya, mangga, nangka, jeruk manis, labu, sawo.
. .
Komoditi perkebunan seperti: kakao, merica, kopi, vanili, kelapa, mengkudu. Komoditi ienis tanaman penghiiauan seperti: sukun, kenari, kemiri, pala, melinjo, gamal, albitsia, lamlroto, kelor, asam jawa, san'o kri, cemara pantai, jambu mete, komoctiti ienis tanaman hutan, aren, kayu untuk perahu.
. . .
Komoditi peternakan: kambing, sapi, kerbau. Komoditi perikanan darat, seperti: tambak, empang Komoditi laut teripang, rumput laut, dsb
Faktor pembatas lainrrya adalah kemiringan lereng. Namun untuk komoditi tertentu kerniringan lereng bukan menjadi pernbatas utama.'fidak seprerti adanya lapisan batuan yang membatasi solum tanah, maka berarti semua komoditi pertanian dibatasi. Tingkat kemiringan lereng lebih 15% tidak
Penynrsunan Rencana
Taa Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-201 5
ilt-
13
sesuai untuk pengembangan kelapa, tetapi untuk pengembangan rnelinjo, kenari, atau kemiri masil't
cukup sesuai, atau untuk jenis hutan masih sangat sesual.
Faktor pembatas lainnya Grmasuk topografi/ketinggian tempat. Khususnya pengembangan kelapa pada ketinggian lebih 400 m dengan kemiringan lereng lebih dari 15% tidak sesuai lagi. Terlebih dengan iarak tanam yang dekat seperti yang terdapat
di Kabupaten Majene. Untuk itu selain iumlah
buahnya rendah, kualitas santannya/minyak juga rendah.
Ketersediaan air temasuk faktor penghambat kesesuaian lahan, utamanva keterbatasan curah hujan maupun sumber air tanah untuk diiadikan sumber air. Untuk itu pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Majene cliarahkan untuk pengembangan lahan kering dengan komoditas pertanian yang
toleran terhadap kekurangan air seperti sukun, jati, mengkudu dan jenis tanaman jangka panjang lainnya yang sesuai untuk kondisi biofisik lingkungan yang ada. Sedangkan untuk pengembangan lahan basah untuk areal persawahan di kembangkan pada wilayah Kecamatan Malunda dan Sendana
yang memiliki potensi sumberdaya air yang cukup untuk menuniang kegiatan pertanian l,ahan basah.
3.2.2 Analisis Sumberdaya Mineral Sumberdaya mineral merupakan enc-lapan mineral yang dapat bernilai ekononis. Keberadaan mineral tersebut sangat tergantung pada kondisi geologi daerah.
3.2.L1 |enis Tambang Mineral Beberapa endaparr mineral dan batuan yang dapat bersifat ekonomis di Kabupaten Majene antara lain l.ratrr bara, dasit, andesite, basal clan endapan pasir dan
Seppong Kecamatan Sendana, andeite
di wilayah
kerikil/bongkah. Batu bara di jumpai di Desa
Desa Taduang Kecamatan Pamboan& untuk
potensi tambang jenis basal, kerakal bongkah, dan pasir dapat ditemukan
di
Kecamatan Malunda
sedangkan untuk kerikil di Dusun Panawar wilayah Kecamatan Pamtroang (Tabel 3.5 dan Gambar 3.6). TABEL 3.6 NH POTENSI GALIANI-AMDANG DI KABUPA-I-EN M LOtC{SI IIOTENSI CTON)
IENIS BAHAN CALIAN Batu Bara Batu Gamping
kmpung Okcr Andcsit
40.000 2.885786.500 4.306.420.000 5.498.325
Basal
Kerakal &:ngkah Pasir
4.923.ffi
Kcrikil IUMLAH POTENSI Sumlrr: Pmfil lmratasi L)rcmh
I
Kab. Moicnc
Desa Seppong Kc.c- Sendana Kec. Pamboang dan Kec. Sendana Kec. Banggae. Pamboang, Sendana dan Malunda Kel. Totoli Ke'c. Banggac
Dt'sa Bambangan Kc.c. Malunda Desa Bambang,an Kcrc. Malunda S. Deking Desa l.ombang Kec. Malunda S. Manyamba Kec. Sendana Sungai Deking, Desa l-ombang Kec- lr{alunda Sungai Panan'ar Dusu.n Panawar Desa Adolang Kcc. Pamboanq
7.202.6?A.48 'ahun
2(X)
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2005-2015
ilt-t4
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRUY) KABUPATEN MAJENE
KABUPATEN MAMUJU
PETA SUMBERDAYA MINERAL DAN TAMBANG GOLONGAN C
-__*J.-.
Keterangan:
'iaaz
Ehtas KabuPaten
I Elatas Kecamatan I lfj Jatan 7\Z Garis Pantai L_ Sungai l I _l lbukota Kabupaten [O_] lbukota Kecamatan
o
Sumberdaya Mineral
F
J I Anoesit i O I BatuPasir l_I l BatuSungai I A:l Ehiu Bara I G . i E]atu Gamping [E] Bentonit
G
l-_U_l
= = z
IJJ
f
o
v
L
oker
i Q- Pasir Besi If ] PasirSungai L_O
f
-r Penambangan
tr_ i seng
Bahan Galian Golongan C i-g.] Elatu Bahan Bangunan
@I l _C I j 1t, j
+
Pasir Kerikil Pasir Kerikil dan Batu Elahan Elangunan Pasir Kerikil dan Batu Bara
T
I
'-4
tr rf)
\ I
It I
t
'1
r
1
Sumber Peta
:
- Peta Ruoa Bumi Skala 'l:50.000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
E
KABUPATEN POLEWALI
- Hasil Survey
r
Skala
)
21m 0 fI 0
/
I
:212.000
2120 1240 6360 2 3 1
lnsert Peta
I
u/
,$o"
rr
'. Frtr
IELUK MAJENE
fl
xaoupaten Majene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABU PATEN MAJEN E
8480
ttr
ilcm
Batu bara merupakan bahan galian tambang yang memiliki nilai ekonomis terutama untuk keperluan
bahan bakar untuk industri clan rumah tangga. Potensi kandung batu bara dan batu gamping di
Kabupaten Majene masih perlu penelitian lebih lanjut. Lempung merupakan bahan baku semen portland potersinya belum diketahui. Pasir, kerakal dan bongkah merupakan bahan endapan yang ctapat digunakan sebagai bahan bangunan. Sedangkan Oker merupakan pemoles untuk logam dan
gelas. Bahan-bahan tersebut umumnya merupakan hasil proses rombakan batuan gunungapi di Kabupaten Majene. Bongkah batuan beku berasal dari fragmen konglomerat yang sudah mengalami rombakan.
3.2.3 Analisis
SumberdaYa
Air
potensi sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari penducluk
Kabupaten Majene bersumber
di wilavah
dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air
tanah
dangkal/permukaan dapat berupa air sumur, air sungai, rawa-rawa, waduk, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan pemanfaatan air dalam dengan menggunakan air sumur bor dalam.
di Kabupaten Majene yang dapat dimanfaatkan ditunjang keberadaan sungai dan anak sungai yang melintasi wilayah kabupaten, ini dapat dipergunakan untuk sumber air baku mauputl pengairan. Sungai-sungai yang tersebar di u'ilayah Kabupaten Maiene yang Ketersediaan sumberdaya air
terideltifikasi aclalah T3 buah dengan panjang 470,8 km. Potensi DAS Kabupaten Maiene yang relatif banyak selain dapat digunakan untuk kebutuhan air irigasi iuga sebagai sumber air bersih, salah satunya sumber air PDAM Majene memanfaatkan sumber air sungai. Potensi das Kabupaten Maiene
dapat dilihat pada Gambar 3.7.
3.3 ANALISIS SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN Pembalasan dalam sub bab ini meliputi kondisi kependudukan dan struktur ketenagakeriaan dalam
konteks regional Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Maiene. Peniabarannya dilakukan berdasarkan kabupaten yang terangkum dalam 5 kabupaten dengan tahun pengamatan dilakukan secara tinte seies/runtut.
Tuiuan bahasan irri adalah untuk mengetahui secara umum kondisi sosial dan kepenr-ludukan dalam
lingkup eksternal dan selanjutnya akan dimanfaatkan secara internal dalam konteks
kawasan
perencanaan Kabupaten Majene dalam suFsub bab analisis selanjutnya.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-20I 5
il-l6
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) K/IBUPATEN TAIENE
KABUPATEN MAMUJU
PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI KABUPATEN MAJENE Keterangan:
EaZ t_l lPt VatZ
I
I
o
f_ LTI Lil
Batas Kabupaten Batas Kecarnatan Jalan
Garis Pantai Sungai Induk Anak Sungai lbukota Kabupaten lbukota Kecamatan
= = z
UJ
F ,ut\-z.-..1
o-
f
o Y
r
r
tft 'tl.L
-,t
l
-
f
l
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
KABUPATEN POLEWALI
- Hasil Survey
,dolang
Skala 1 :212.000
-I
T
2.1n 1 =
0 0
z1m +24 2 1
a'
t
+o
-T
TIA'ENE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABU PATEN MAJ ENE
6.360
3
8.4€D
illr
'lCm
3.3.1 EstimasiPerkembanganPenduduk Analisis pertumbuhan penduduk dilakukan untuk menentukan pola pertumbuhan penduduk Kabupaten Majene di masa yang akan datang. Analisis pertumbuhan penduduk akan menampilkan yang dibagi dalam dua tahap yakni Tahap I iuga hasil estimasi berdasarkan tahapan perencanaan akan Tahun 2005-2010 dan Tahap II Tahun 2011.-2075. Untuk memperkirakan iumlah penduduk yang diperlukan data penunjang menurut penduduk berdasarkan time series selama 5 tahun sehingga fluktuasi perkembangannya lebih nampak dan mudah untuk memaharninya.
di
Dalam mengestimasikan iumlah penducluk
masa datang, perhitungan dilakukan dengan
: menggunakan metode bunga berganda. Penggunaan metode ini didasari pada kondisi o pembangunan wilayah Kabupaten Majene mulai menampakkan perkembangan dalam lima tahun
terakhir ini dan diperkirakan dengan terbentuknya Propinsi Sulawesi Barat akan mendorong perkembangan wilaYah'
o
Merupakan witayah dengan arus pergerakan barang dan manusia yang umunrnya dilakukan eksternal' dengan rnenggunakan jalan darat dan adanya jalur laut yang menghubungkan wilayah
, r
Laiu pertumbuhan penduduk (Iahun 2000-2004) 0,39% pertahun; pemerataan penduduk yang fumlah kecamatan yang terbatas hanya empat wilayah dan tingkat
tidak merata.
pada Kantor BIl9 Kabupaten Maiene |umlah penduduk terakhir Kabupaten Majene yang tercatat 0,39"/". adalah sebanyak 7g7.47liiwa dengan laiu pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir lebih Konsentrasi penclucluk Kabupaten Majene relatif tidak merata, dimana konsentrasi penduduk banyak berada
di wilayah Kecamatan Banggae sebanyak 58.481 iiwa atau 42,V%- Ini dikarenakan
salana Kecamatan Banggae merupakan ibukota Kabupaten Maiene yang tentunya dilengkapi dengan prasarana penunjang yang mendorong terakumulasinya penduduk dan kegiatan di kawasan
dan
Kota Maiene. Seclangkan kecamatan clengan iumlah penduduk yang relatif rendah terdapat di '15,86% dan Pamboang,20.733 iiwa atau 15,08% (Tabel wilayah Kecamatan Malunda 21.810 iiwa atau 3.71. TABEL 3.7
HUN 2{F0-2004
KECAMATAN 1. 2. 3. 4.
-AHUNPERKEMBANGAN
]
(%)
I
Bang,l!,ae
)).JrJ
->5.475
55.186
J).1 J/
58.481
42,4
Pamboang Sendana
25.674
26.38
27.570
27.98
20.74i
1s,ffi
35.895 19.445
36.136
36.138
36.)'r1
36.4y)
26,51
1939u
20.239
21d.474
21.810
Malmda
I
lumlah Maient'
(,,.
rl th (%\ Knh. Majene Maiene dan Hasil Analisis Tahun
Wilayah lhbupaten Majene 2OO!-?q!!
tgz"azn
r586
l tmq
di atas, diestimasikan jumlah penduduk Kabupaten Maiene jiwa dan di Tahun 2015 sebanyak 147.603 iiwa dengan laju
Berdasarkan hasil metode perhitungan
pada Tahun 2010 sebanyak'141..829 pertumbuhan sebesar
0,7'1. persen
pertahun. Dengan membandingkan antara lima tahun terakhir dan
10 tahun ke depan tingkat pertumbuhan penduduk teriadi perubahan signifikan dari rerata pertumbuhan eksisting 0,39% menjadi0,T-l,o/o. Dari iumlah tersebut diestimasikan tingkat kepadatan penduduk di akhir Tahun 2010 sebesar 150 iiwa/km2 dan di akhir Tahun 2015 sebesar 156 iiwa/km2 (Tabel3.8).
Di masa datang kondisi ini perlu diantisipasi, mengingat daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan relatif terbatas. Disamping ihr, untuk menghindari kemungkinan teriadinya disparitas perkembangan antar wilayah secara horisontal dan perilaku sosial ekonomi sebagai faktor pengikutnya. TABEL 3,8 ESTIMASI PERKEMBANGAN PENDUDUK KABUPATEN MAJENE HINGGA TAHUN 2015 KECAMATAN Banggae Pamboang Sendana N{ahmda f
umlah Kab. Maiene
r/th
ESTIMASITAHUN
TAHUN PERKEMBANGAN 2000
2001
2W2
2003
20M
2010
2015
55.313 25.674
55.475
55.185
Jf,-IJ/
58.481
63.576
68.150
253n
27.570
15.4&
11.518
36.1'X
35.138
27.98 %.22.
20.733
35.895
36.450
38.0zl 29.9M
19.445
193S
20.2i9
20.874
21.8r0
37.29 25.96
136.327
137334
139.133
140.156
137.474
147.s29
n?o
(%)
747.43 0,77
Surrber: BP-S Knb. Maje ne dan Hasil Anqlisis fim,2005
Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan pendistribusian penduduk ke semua wilayah secara merata dengan penyediaan dan penguatan faktor penarik (sarana dan prasarana pendukung
sosial dan ekonomi termasuk infrastruktur yang lebih baik), sehingga penduduk tidak lagi terkonsentrasi pada wilayah kecamatan terpadat di atas. Upaya lain yang perlu direalisasikan adalah
dcngan mempercepat pertumbuhan kawasan andalan/unggulan ]'ang telah ada, sehingga contpetitiuness region berpengaruh terhadap wilayah internal dan eksternal lainnya dapat lebih ditingkatkan.
3.3.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap perubahan (kenaikan dan penurunan) iumlah
penduduk
di
Propinsi Sulawesi Barat adalah: (1) proses urbanisasi, (2) migrasi penduduk,
(3) resetlenrenf dan transmigrasi, (a) eksodus dan bencana alam, (5) daya tarik urban, (6) efisiensi lahan
pertanian, dan sebagainya.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayrah Kabupaten Mqiene 2OO5-2O15
ilr
- t9
Distribusi atau tingkat penyebaran penduduk pada akhir tahun diperkirakan pola perkembangannya masih sama dengan pola sekarang. Dimana iumlah konsentrasi penduduk relatif lebih terkonsenkasi
pada sentra-sentra aktivitas ekonomi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai yang umumnya terletak di wilayah/kawasan perkotaan (ibukota kecamatan dan kabupaten). Analisis
distribusi penduduk akan berpengaruh terhadap rencana kebutuhan sarana dan pras:uana pendukung penduduk dimasa datang.
Jumlah penduduk Kabupaten Majene pada akhir Tahun 2015 diestimasikan berjumlah147.ffi3 iiwa,
mengalami peningkatan sebesar 5.774 jiwa dibanding Tahun 2010 dengan laju pertumbuhan periodenya pertahun sebesar 0,77%. Beberapa kecamatan
di wilayah ini yang perlu menclapat
perhatian, utamanya dalam penciptaan keseimbangan antara iumlah penduduk dengan tingkat pelayanan penduduk (sarana dan prasarana) yang tersedia, luas wilayah dan termasuk daya dukung lingkungan.
Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk berbanding luas wilayah, Kecamatan Banggae (ibukota kabupaten) relatif padat dibanding kecamatan lain, yakni 1.060 liwa/kmz dengan kategori penduduk
perkotaan. Kondisi tersebut sangat dimungkinkan karena fungsi dan peranannya sebagai pusat akumulasi penduduk dan kegiatan yang heterogen di Kota Majene sebagai pusat pelayanan utama kabupaten. Tingkat kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Malunda
yalni
34 jiwa/kmz, hal ini
dikarenakan luas wilayahnya yang relatif luas dan jumlah penduduk masih relatif rendah. TABEL 3.9
DISTRIBUSI
ANGGOTA KELUARGA DAN SEX RA
rrcnr,mrar.r
DIISAi/ KEL
i
Banggae Pamboang Sendana
Malunda
T SEX
LIP
RATIO
N DENSITY
9 7
28.065 10.075
30.416
a, :r:
1.060
10.558
94,53
?o<
t4
17.6n
18420
93,t€
m4
LO
r0.7u
tt.o%
96,73
3.1
40
66.494
70.9n
145
35
67.58
72.6n
93,68 92.98
35 35
(6.415
70.979
93,16
145
55,19 70,19 178,81 643.65
IUMLAH 2OO4 947a4 IUMLAH 2OO3 947,84 IUMLAH 2OO2 947,& 94,74 IUMLAH 2OO1 Sunlt'r: BPS Knb. Majcnc Maiene dan Hasil Analisis Tim.
IENISKELAMIN
l.t8
2005
Sedangkan konsentrasi penduduk yang terdistribusi ke wilayah kelurahan c{an desa dengan rerata
pertumbuhan relatif kecil tetap perlu diantisipasi karena dapat berpengaruh kuat terhadap daya dukung sumberdaya yang ada di masa datang dan perlu diantisipasi dengan sistem penyebaran yang lebih merata di wilayah dea/kelurahan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wila)'atr
Tabupaten Mdene 2OO5-2O|
5
il - 2O
3.3.3 KomposisiKePendudukan 3.3.3.L Struktur Usia penduduk pada Bahasan penduduk menurut struktur usia dimaksudkan untuk mengetahui iumlah usia setiap setiap kelompok umur tertentu, terutama kelompok umur yang ada kaibnnya dengan sekolah, usia keria dan usia produktif.
dalam Rerata laju pertumbuhan penduduk berdasarkan struktur usia di wilayah Kabupaten Majene
lakikurun waktu Tahun 2000-2004 memperlihatkan peningkatan dengan nilai 1,61Yo pertahun untuk laki clari 58.114 jiwa menjadi 67.941" iiwa clan 0,29% pertahun dari 67.91'6 jiwa meniadi 62.650 iiwa
untuk perempuan. Beberapa struktur usia penduduk dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan gejala pertumbuhan yang menurun, akan tetapi sebatiknya struktur usia lainnva iuga mengalami peningkatan.
6U64 Berdasarkan hasil tabel tersebut, diperlihatkan bahwa struktur usia penduduk antara 04,20-21,
dan 65 tahun ke atas menunjukkan angka taiu pertumbuhan penduduk baik laki-taki maupun perempuan secara signifikan. Pada kelompok umur tersebut, iumlah penduduk lakiJaki yang mengalami kenaikan pertumbuhan yang relatif tinggi adalah kelompok 20-24 tahun dengan pertumbuhanS,66%. Dan sebaliknya untuk penduduk perempuan yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah pada kelompok 60-64 tahun yang tumbuh sebesar 74,58% pertahun untuk periode lima tahun terakhir (2000-2004).
Geiala pertumbuhan yang semakin menurun akan berimplikasi langsung terhadap struktur tingkat pendidikan penduduk, khususnya waiib sekolah sembilan tahun dan tingkat partisipasi angkatan kerja terutam
a padaienis kelamin lakilaki. Angka pertumbuhan negatif penduduk ditunjukkan pada
struktur umur
10-1"4
pada ,15-19,35-39, dan 4044 tahun. Pertumbuhan negatif penduduk yang terfadi
periode lima tahun terakhir yang relatif besar adalah kelompok umur 45-19 tahun untuk penduduk tahun Iaki-laki sebesar 10,8% dan sebaliknya untuk penduduk Perempuan pada kelompok usia 50-41
sebesar 't0,38Y". Angka kelahiran yang relatif tinggi dan usia lanjut yang tumbuh signifikan menuniukkan bahwa angka harapan hidup semakin membaik yang diikuti dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang membaik pula.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah KabupaEq {aJgne
l99I-2O15
ilt-2l
I,{RI
CTRIIKTlIR USIA
I
I,I A
TABEL 3.10 N PF-NDI I DUK BERDASARKAN STRUKTUR USIA KABU TA'I'b,N
L
0-4
I 6.40f]
5-9 t0-14
8.507
15-19
-24 -29 30-34
20 25
35-39
40-4/ -49 50-54 55-59
45
TAHUN p
----='_--f
TAHUN
2OOO
.(/.)l
SUM
Pl
L
IVTA
ENE
2(X)O
R/TF (%)
2OO4
suM
DAN 2OM
I
(%)
|
Ll
P
LUg_
12.O27
to,02
'r5.259
13.80
8.n6
t6.ffi8
12,47 13.58
4,40
7.884
16.570 15.259
8.818 8.372
8.598
8.063 7.375
t2.77
7.M7
6.863
14.310
l't,70
-1,.11
t,78
6.733 4.169
6.245 4.973
12.978
10.81
6.650
5.9M
t2.594
to,29
4j1
-7,22
9.t42
7,62
11.843
9,68
8,6
4,94
3.627
9.510 8.040
7.92
5.812 4.395
6.031
4.962
9357
4,96
4.19
6,70
4.W4
-3,18
7,ro
3.268
523
-5.51
3.260
5,21
-2,99
-8.18 -6,27
2.942
2.653
5.595
6,42 4,66
8.263 6.399 6.368
J,J/
8.522 7.709
4.L69 3.131 3.108
7,65 6,75
4."t17 3.681
5.889 4.744 4.405 4.028
4.588
3,83
-10J6
L,27
2.646
4.553
3,79
1.898 1.988
2.790
1.907
1.n3
3.761
3,07
1.05
-e52
r.493
t.286
2,32
r.562
t.6?s
1,"t1
6,07
1,.836
2.763
3.190 7.599
2,67
r
3,76
5,18
1L,56
5.095
4,1,6
6,98
2.76
100
1.61
0.29
3.296
J.OZO
I
@-&
1.500
1.603
2.779 3.103
65+
1.863
2.380
4.243
3,53
2.M7
2.6il
luntlnlt
58.114
51.916
120.030
"100
6'r.941
62.650
122.334
8,33
0,53
Aasil knsus Sosial dan Ekonomi 2004, dan Hasil Aru lisisTin,2005
Tingkat harapan hidup penduduk Kabupaten Maiene berdasarkan tabel di atas, iuga memPerlihatkan kondisi yang semakin membaik. Hal ini dapat dilihat pada struktur penduduk yang berusia di atas
lima puluh tahun pada periode tahun yang sama menuniukkan Pertumbuhan penduduk kecuali penduduk perempuan pada usia 5G54 tahun dengan rerata -9,52%. Demikian iuga struktur usia pencluduk angkatan kerja produktif antara 15 sebesar 1,39o/, pertahun, dan usia
-
55 tahun mengalami pertumbulfan yang signifikan
tidak produktif (>15 tahun & 65 tahun keatas) mengalami
penurunan pertumbuhan yakni -1,58% pertahun.
3.3.3.2 Struktur Ketenagakeriaan Berdasarkan data struktur angkatan keria dan bukan angkatan keria di Kabupaten Maiene secara time
mengalami series Tahun 2000 dan 20M, memperlihatkan bahwa iumlah angkatan keria yang bekeria peningkatan dibawah 10% pertahunnya namum pada periode yang sama angkatan keria yang sedang mencari kerja tumbuh secara meyakinkan yakni 39,807o pertahun. Geiala perubahan ini dapat
diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain belum tersedianya lapangan usaha yang memadai tepat banyaknya angkatan kerja yang masih mencoba-coba untuk menemukan ienis pekeriaan yang dan terbaik menurutnYa.
terakhir, memperlihatkan fumlah angkatan kerja yang berusia 10 tahun ke atas dalam lima tahun peningkatan dari 39.595 orang di Tahun 2000 meniadi 55.%1 orang di Tahun 2004. Sedangkan penducluk yang bukan angkatan sebaliknya mengalami Penuruvrn Pertumbuhan -5,*W pertahun' dari 51.568 orang berkurang meniadi 40.g9't orang. Aogk pertumbuhan penduduk 10 tahun lieatas kegiatan sebesar '1.,47o/o, angka ini s€dikit lebih tinggi dibandingkan angka menurut
ienis
Penyusunan Rencana Tata Ruang wilarrah lGbupaten Mqiene
2oo5-2ol5
)n-22
harus mendapat pertumbuhan kabupaten yang hanya 0,39% (Tabel 3.11). Suatu kondisi yang baru di masa perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Maiene bagi penyediaan lapangan kerja akan datang, terutama bagi pekeria perempuan yang masih belum banyak tertampung
di
sektor
lapangan kerja. TABEL 3.11
PENDUDUKBERUMURI0TAHUNKEATASMENURUTJENISKELAMINDAN ENIS KEGIATAN SEMINGGU Very
KEGIATANUTAMA 1. Angkatan Keria Beke4a Mencari Keria 2. Bkn Angkatan Keria Sekolah
. .
. .
RumahTangga
Sumfur: Indikator
r
Kabupaten Majtne
13.131
20.994
12.518 673 35.096 8.705
19.2& 1.730
22.O91.
28.979 8.219 19.078
4-300
1.682
ian
Hasil Anolisis Tim
Tingkat partisipasi angkatan keria Kabupaten Maiene tahun 20&1 adalah 57,72% yang dapat di tahun 2000 ctikategorikan sebagai TPAK sedang, nilai tersebut menuniukan peningkatan dibanding sebesar 3'90%' yang hanya berkisar 43,30%.sedangkan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2004
jam keria clalam Seclangkan rerata penducluk Kabupaten Maiene yang bekeria berdasarkan iumlah seminggu, umumnya berkisar antara 1-9 iam perhari (3,27%) pada Tahun 2004, sedikit mengalami iumlah iam keria ini cukup beralasan dan berpengaruh langsung terhadap ienis/lapangan usaha yang digeluti penduduk wilayah ini, petani (e-70'/") c{imana pada umumnya pencluduk Kabupaten Maiene bermata pencaharian sebagai penurunan dibanding Tahun 2000 yang hanya
4,08o/o. Perubahan
yang tidak mempunyai ketepatan iam keria yang pasti dan dalam empat tahun terakhir belum banyak (Tabel 3'13)' mengalami perubahan struktur lapangan usaha yang digeluti penduduk yang signifikan TABEL 3.12
JUMLAH JAM KERJA
Suntvr: ltrdikntor
TAHUN
r/th
2OOO
(%)
LAKI.LAKI
Kshufatil Mqjcttt
12.5"t8 dan Hasil Annlisis Tiu 2(N5
Penwsunan Rencana Tata Ruang Wilayah
faO@
ilt-23
TABEL 3.13
TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUTJENIS KELAMIN NGGU YANG LALU TAHUN DANLAPANGANUSA
PENDUDUK BERUMUR
10
TAHUN LAPANGAN USAHA Pertanian Pertambangan
TAHUN
2OOO
LAKI. LAKI
PEREMPUAN
IUMLAH
("6)
15.040
3.507
t9.547
50,53
798
l.su
2.158
5,39
lndustri, Listrik, Gas dan Air Konstruksi
1.404
5;
1.463
Perdagangan
1..529
4.616
6.145
Angkutan dan komunikasi
1.877
74
1.951
Keuangan dan jasa-las
37 4.402
I
rinnva
12.518 26.W7 IUMLAH Hasil -gnsrnas Sosial dan Ektntomi 2004 tlan Hasil Analisis
2OO4
PEREMPUAN
JUMLAH
(%)
21.083
7169
28352
64,70
1.355
r.236
25q2
5'81
LAKI
tis
oia
ror
797
t,zs
1.987 2.296 4.123
5.977
7.98
7785
t70
2.ffi
s53
7.230
75,92 5,05 0,29 18'.7\
r.375
555
1.930
433
38.605
100
32.915
79264
44.595
100
111
2.828
LAKI-
3.462
2Ns
3.3.3.3 Agama dan Aliran KePercayaan Perkembangan pemeluk agama
di wilayah ini dalam lima tahun terakhir tidak banyak mengalami
perubahan yang berarti dan masih mengikuti laju pertumbuhan c{an perkembangan penduduk yang
ada. Penduduk sebagai pemeluk agama yang terbanyak adalah Islam (99,81%), Kristen Katolik (0,07o/o), Protestan (0,12o/o),dan
Budha (O0mf;. Sedangkan pemeluk agama lain tidak diketemukan di
Kabupaten Majene (Tabet 3.14). TABEL 3,14
KoMPosIsIPEMELUKAGAMADIRJNcIPERKEcAMATANDI@ ISLAM
KATOLIK
PROTESTAN
86
154
J
5
Sendana
58.237 20.725 36.450
Malunda
2L.802
KECAMATAN Ban11;ac
Pamboang
BUDHA 4
;
lunrlalt
137.2'r4
3/
159
99,81
0.07
0,'t2
Tin
LAINNfYA
JUMLAH 58.481 20.733 36.450 21.E10
Ptrvnlnx
Majcne dan Hasil Analisis
HINDU
0,003
137.474 100
2AOS
Berdasarkan sebaran penduduk di tiap kecamatan, pemeluk agama Islam lebih banyak terkonsentrasi
di Kota Majene
(Kecamatan Banggae) dan Kecamatan Sendana dengan iffit-lah masing-masing
pemeluk agama adalah 58.237 iiwa dan 36.450 iiwa. Tingkat iumlah penduduk suatu agama yang mayoritas akan ditandai pula dengan tingkat ketersediaan pras:u€rna peribadatan yang dimanfaatkan penduduk unhrk berbagai kegiatan keagamaan.
3.3.3.4 Budaya dan Adat Istiadat Bahasan analisis budaya dan adat istiadat
di wilayah ini sangat terkait dengan nilai-nilai yang
diangkat dan dikembangkan dari budaya masyarakat yang sesungguhnya dapat berfungsi sebagai
rambu-rambu, norrna, dan penuntun dalam menjalankan berbagai dimerui pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ditakukan oleh pemerintah bersama masyara}.at Namun
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah lGbupaten Mqiene 2OO5-2O|5
,I -24
global, bukan r.rilai-nilai tersebut harus dikombinasikan clengan cara pandang yang dianut secara
hanya untuk turut memperkaya nilai-nilai budaya yang tradisional lokal, akan tetapi untuk untuk berbuat menghindari pandangan dan paham yang sempit. Nilai akan memotivasi setiap orang sangat di bagi dirinya dan bagi orang lain. Budaya dan adat istiadat di Kabupaten Maiene yang baik
pengaruhi oleh Budaya Mandar, mengingat iumlah penduduknya mayoritas Suku Mandar'
g.4
ANALISIS PEREKONOMIAN DAN KEGIATAN USAHA di Kabupaten Maiene, potensi
Bahasan analisis dituiukan untuk mengetahui kinerja perekonomian
pertumbuhan dan sektor-sektor yang dapat dipacu atau dikembangkan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pendapatan serta permasalahan yang dihadapi'
g.4.L Struktur
dan Kontribusi Sektor Perekonomian
A. Perkemb:rngan Sektor Perekonomian kontribusi Pada Tahun 2004, sembilan sektor ekonomi penggerak Kabupaten Maiene memberikan dengan pendapatan perkapita penduduk sebesar Rp' PDRB sebesar Rp. 409.197,59 terhadap
iuta
4.772.793,-.
sektor ekonomi dalam periode Tahun 2004 di Kabupaten Majene yang signifikan kontribusinya adalah sektor Pertanian; Perdagangan, Hotel dan Restorary Jasa-Jasa; Bank dan lembaga keuangary (PDRB) Bangunan/Konstruksi. Kontribusi sektor tersebut terhadap Procluk Domestik Regional Bruto sektor di aklrir Tahun 2004, masing-masing adalah 55,97%;12,31o/o;11.,57ohi 6,82%; dan 4,26o/o. Semua c'konomi dari lima tahun terakhir mengalami peningkatan pertumbuhan dengan rerata 27,977o ffabel 3.l.s). B
AN"^"ii?? tlit"upArEN MAI EN E
'ERKEM TAHUN 2OM-2004 }I-l RGA KONSTAN SERAGAI PERBANDINGAN SEKTOR EKONOMI Pertanian Pertambangan dan Galian
Industri Listrik, Gas & Air Bangunan/ Konstruksi Perdag, Hotcl & Restoran Angkutan dan Konunikasi Bank dan lemb.Keuangan Iuntlnh r/Tlt (%) httnl
TAHUN
2OOO I
(%) MAJENE
TAHUN
2OO4
66.763,6
229.0219
942,90 10.046,16 1.024,05
1..879,97
L6.87228 1.477,72 17.433,16 50.367.68 16.927,35 27.896.34 45.097,85
8.U4,51
n332,96 9.949,83
9.76742 22286,t7
409.197.59
150.747,10
)7 q7
Makw ,lan Hasil AnalisisTin,2005 S"-Wr; gt'S Xatipaten Majat
Penytrsunan Rencana Tata Ruang
2OOO
PDRB MAIENE
Wilqlq! XabggSte!
20il'4 55.97 o.46 0.36 4.26 tz--t
L
4.14 6-82 77.57 100
Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan sektor ekonomi secara internal wilayah Pertaman; Kabupaten Majene dalam periode perkembangannya masih bertumpu pada *ktor keuangan; dan Perdagangan, Hotel dnn Restoran; sektor lasa-lasa; dan Bank dnn Lenfuaga Rp- 369-817,?2Juta atau Bangunanlkonstruksi, dengan besar kontribusi terhadap PDRB wilayah adalah 90,87% dari total PDRB yakni
Rp' 409.197,59 |uta pada Tahun 2004'
B. Analisis Perkembangan Sektor Ekonomi Strategis lima tahun Analisis perkembangan sektor strategis perekonomian wilayah Kabupaten Majene dalam terakhir dengan menggunakan analisis Location Qoutien untuk menghasilkan nilai perbandingan
relatif kemampuan produksi sektor ekonomi Kabupaten Maiene (econonic bcse) terhadap kemampuan ekonomi di tingkat Propinsi sulawesi selatan/ sulawesi Barat.
kekuatan Berdasarkan hasil perhitungan LQ Tahun 2004 dihasilkan sektor-sektor yang mempunyai dari 1,00' Nilai basis adalah sektor Pertanian; dan Bank dan lembaga keuangan dengan nilai LQ lebih spesialisasi sektor basis
ini didukung oleh kemampuan sektor tersebut dengan market
sharing
terhadap PDRB diTahun 2004 masing-masing adalah 55,977o dan6,82%. ffabel3.16).
Dari hasil sementara ini akan ciianalisis kembali dengan menggurrakan metode analisis Shift-Share (SS) untuk mengetahui kinerja perekonomian Kabupaten Maiene, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi
dan identifikasi sektor+ektor unggulan kaitarurya dengan sektor
perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan/Sulawesi Barat sebagai acuan banding dalam dimensi waktu 5 (lima) tahun terakhir. Lebih ielasnya dapat dilihat pada tabel data yang digunakan dalam perbandingan kinerja ekonomi kabupaten dan propinsi (Iabel3.17). TABEL 3.15
LOCATION QUOTIEN (LQ) KABUPATEN MAJENE BERDASARKAN PDRB TAHUN 2fin-2m4 AAN RU M HARGA KONSTAN TAHUN DASAR 2OO2 LQ LQ LQ LQ LQ EKONOMI/ SEKTOR 2004 2003 2m.2 2001 2000 LAPANGAN USAHA Pertanian
1,17
Pertambangan dan Galian
0,01
lndustri
0,51 o,79 1,36 1,13
Listrik
Gas dan
Air Minum
Bangunan/ Konstruksi Perdag, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikas. Bank dan lembaga Keuangan Iasa-iasa
Iunrlah PDRB Maiene ]umlah PDRB Prop. Sulsel/Sulbar % Maiene terhadaP
Sulsel/Sulbar
t.br'r
BPS
fabrpnt,'iMaine
1,27 o,07
1,58
1,&
o0s
o0s
0,51
0,33 0,40 1,03 0,84 0,63
031 1.01 0,83 0,61
0,9-1
't,32
1,,27
0,92
o,95
1,16 0,98
385.74731
397.513,80
&9.1C7,59
33.659.725,n
35.426.050,13
37.266.ffi,72
1,15
1,12
1,10
1,,28
1,11
1,09 0,94 1,57
1,54
t,54
r,29
1,,29
150.747.1O
30.763.332,69 0,49
156347,31 32i34905,41 0,48
0,.10
1,69 0,05 0,31 0,41 0,85
0,59
don Pmpinsi Sul Sel dan Hasil
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wil"
il*26
TABEL 3.17 PDRB
DAN RASIO PDRB KABUPATEN MAJENE DAN PROPINSI SULSEVSULBA&
MENURUT SEKTOR EKONOMT rAHUN PDRB Maiene 2004 2000
Sektor Ekonomi
(Eif\
Gii) Pertanian Pertamb dan Galian
Industri Listrilq Gas & Air Bangunan/ Konstruksi Perdag, Hotel &Rest. Angkutan dan Kom. Bank dan lemb. Keu Tasa-iasa
JUMLAH
66.763,8 942,90 L0.046,16
16.872,',24
(Eii')
Gi) LL.661.r51,62
1"2.373.W,99
2.837.1020.22 3.990.794,37 265.582,12
3.498.308,03 4.980.594,69 330.143,41 1.684-331,16 5.420.04't,49 2.634.374,23 2.198.255,38
1..024,05
1..471.,72
8.234,51 23.332,96 9.949,83 9.167,42 22.286,17
17.433,16
7.233.9M,46
50.367,6
45.097,85
4.206.6L6,80 1.834.276,39 L.273.347,90 3.520.556,81
409.197,59
30.763.332,69
1,6.927,35
t7.896,U
750.747,70
Sumber: BPS. Kabupaten Maiene tlan Prcpinsi Sttl
9.4.2
229.022,19 L.879,97
Z@
PDRB Prop. SulSel/Sulbar 2004 2000
9l
4.207.8ffi,34
Rasio Majene
Rasio
Rasio
Sulbar
Agregat
(.i)
(Ri)
(Ra)
3,43 -t,99
1,06 0,12
1,68
1tc
1,,44
)1)
r,21
7,24 7,37
2,L6 7,70
1.,29
3,M
1,81
2.02
',,,20
1,,44
37.266.968,72
dan Hasil Att tlisis Tin, 2005
Perkembangan Sektor-Sektor Perekonomian
A. Sektor Pertanian Sektor pertanian merupakan sektor kegiatan usaha utama wilayah Kabupaten Maiene, dimana potensi lahan pertanian yang tersedia dan iumlah penduduk yang hrgerak di sektor pertanian cukup banyak. Sektor pertanian
ini meliputi usaha pertanian sub'sektor tanaman Pangan,
perkebunan,
perikanan, peternakan, dan kehutanan.
A.1 Tanaman Pangan buah-buahan |enis tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Maiene adalah padi, palawiia, dan sayuran, dimana ienis tanaman pangan utama yang dikembangkan adalah tanaman padi. Tingkat
perkembangan luas lahan, tingkat produksi dan tingkat produktivitas pada setiaP tahunnya selalu berbeda. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kegagalan panen dan perubahan fungsi guna lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian khususnya fungsi urban guna memenuhi kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian.
perkembangan luas panen, tingkat produksi dan nilai produktivitas selama periode Tahun 2000-2004
mengalami fluktuasi pertumbuhan. Tanaman pangan berupa padi sebagai kegiatan utama penduduk
pada kurun waktu tersebut dilihat dari areal panen mengalami penurun€rn sebesar 14,05% vang "],4,14%. Dalam periode tersebut, angka tertinggi berdampak langsung terhadap penumnan produksi
)).599 terhaclap luas panen dan tingkat produksi ditunfukkan pada tahun 2001 sebesar 5.035 Ha dan
ton yang terus turun sampai tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2004 mulai menuniukkan hasil peningkatan baik areal panen nnupun produksinya.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Uq!!9?905-2O15
nt
-27
tahun yang sama Demikian halnya dengan tanaman pangan untuk ienis palawiia dalam periode pertahun tingkat \7 mengalami penurunan masing-masing adalah \7 ,45% untuk luas panen dan ,52% oleh produksi Gelala penumnan luas panen dan produksi yang selalu seialan dapat diakibatkan kegagalan panen karena serangan hama penyakit atau teriadi kekeringan.
mengalami peningkatan Sedangkan tanaman pangan untuk ienis usaha buah-buahan dan sayura&
mampu pertumbuhan sec.ua keseluruhan luas panen dan produksinya' Tanaman buah-buahan kontribusi buah tumbuh sebesar 37,61% untuk luas panen dan'1.02,71"/o untuk produksinya dengan
tuurun pisang dan mangga sebagai penyumbang produksi terbanyak. Kemudian sayur-sayuran Ton pacla Tahun 2004 dengan sebesar 1,!6% pertahun dari 1.225 Ton di Tahun 2000, meniadi 1.1.53 tanaman tomat sebagai kontribusi terbesarnya' TABEL 3.18
MAJENE PERKEMBANGAN LUAS PANEN DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN KABUPATEN M HA DAN TON) TAHUN 2000-2q04
493 Q.019) 2.176 (34.569)
1.
Belimbing
2.
Mangga
3. 4. 5.
Jambu biii Jcruk ttlanis Nenas
7.
Pepaya
6. bng,$t
8. Nangla 9. Rambutan 10. Durian 11. Pisang 12. Salak 13. Sisak 14.
l.
33 (9s)
30 (tl8)
3(b 0.48.3) 53 Q14) 1@ (947)
46t (2.393)
n
a06) s7 (25r)
6t (4.u2) I.291)
17A
20 Q6) 82 (315) (13.870) t.617 0,47 (7) 44 Q11)
17 (1s4) 246 (3..'148E)
61 (2N) 70 (327) 48 (3.020) 39 (2.42s) 5s (79) 80 (470 2.U9 Q4.181)
fi
3 0s) (229)
4r3 (1.665)
2.2n F5.i47)
33 (9.1)
6n
Q262) 43 (144) 416 (2.416)
r43 (565)
6r
(3s3)
69 (4.3378) 5* (3.188) 56 (8.1)
5s7 (2.228) 1.116 (21.3{i0)
l8l
(1-379)
.34,85 (-39,26)
-984 C15,42\
69 (510)
4tf7
(43,011
-27,73 t-l{,tt2)
9 (50 4.185 (1.938)
20 (913) r87 Q.2s1) 3e (103) t23 (366) \5 (218) 713 (5.302) 40 (J2)
(6)
-3,1,@ (-59,011)
130 (1.{30)
4,U (1035)
16 (1.2&)
612 (1.277)
4.wt (32.U2)
Qn)
(796)
t3 (6) {65 0.560)
J.71O (i2.21"r) 1 (s)
49
2&
"t.no fls.256)
3 (e) 1A
07)
t0
23 (s6)
t9
(81
)
'tr (179) 951 (3.E20) (2s) 53 (8s2) (31.981) 2.562 0,34 (4) 't6 (17)
'
92,n 6.91) -392 (-14,74) -24,0.t (-21,62)
-1 ,r5 c51,78) -v,22 (31,1s) 1582 (4.97) -10J3 (23,:4) -1036 (23,2)
-7,n (13,0s) 22.!4 Ub,72't
Sukun
Sawi
2. Lmbok 3. Tomat 4. Tcong
5. Kctimun 6. Kacang-Katangan 7. BawangMerah 8, Bayam
aQ)
rosr (372) E9 (4Ol) 83 (2@) 31
7t
(320) 58 (1460 23 (103) 72 (19u) 45 (162) 77 (156)
053)
87 (241) 58 (26't) 80 (r62)
.r32s (2251)
rr4 (199)
47 402)
11 (157) 52 (115) 33 (143) 68 (r40) 65 (243) 52 (99)
61 (210) 60 (151) 46 (187) 75 O19) 40 ('rb3)
2;t9 (-2.4s) 74,16 69,35) 2,47 (7,?2)
53 ft19)
-r7,78 (:2r,21)
1,2:7
(-2,97)
s,n A@)
: BPS Kabupolen
A.2 Perkebunan memiliki Berdasarkan karakteristik wilayah yang merupakan wilayah pesisir dan pegunungan dukung potensi pengembangan komoditas perkebunan sesuai dengan ienis dan daya dukung penduduk di alamnya. Beberapa jenis kornoditi tanaman perkebunan yang banyak dikembangkan coklat, Kabupaten Maiene adalah kelapa (dalam dan hibrida), koPt k"pot, cengkeh, pala, lada, baik luas kemiri, iambu mente, k Pa", vanili, 5agu, dan aren. Pengusahaan ienis komoditi tersebut Peqilrsunan Rencana Tata Ruang
qilqE!
Xabgeaten
lahan maupun tingkat produksi clalam periode lima tahun terakhir mengalami fluktuasi perkembangan dengan rerata pertumbuhan masing-masing adalah 0,85% (luas lahan) dan'1,06%
(tingkat produksi). Jenis tanaman perkebunan yang relatif banyak dikembangkan adalah kelapa, kakao, kopi, iambu mete dan kemiri. Dari jenis tanaman tersebut, tingkat produktivitas pertahunnya adalah kelapa dalam 1,02 ton/ha, kelapa dalam 1,1L ton/ha, jambu mete 0,12 ton/ha, kemiri 0,28 tonf ha, dan kakao Q56 ton/ha. Untuk lebih jetasnya dapat dilihat pada (fabel3.1'9)' PERKEMBANGANLUAST"I##'ilRPRODUKSIPERKEBUNAN DI KABUPATEN MAJENETAHUN PERKEMBANGAN LUAS TANAM (DALAM HA)
]ENIS
TANAMAN Kelapa Dalam Kelapa
Hvbrida Kopi Robusta Kopi Atabika Cengkeh Pala
Lada Jambu Mete
Kapok Kemiri Kakao
Vanili
2ffi2
2001
2000
96m
9651 1297
9657 7297
1297 IJJI 539 339 t/ | 45,75
t J-12
1753 529 2078 7970
539 339
539 380
"177
L7l
45,75
52
t/)J
7922 529 2215
529 2078 7970 495
495
Aren
2001
2000
2001
2003
2004
9672
9777
fi?09
1024
r0192
101102
't297
124.?.
1311
1395
1107 439
289
290 80
1395 288
1383
1330
10198 1305 288 74 115 72
378 159
385 769 52 79D.
78
122
185 I rb
73,74 2,91 787 118
592
oJz
8d8"1
4394
237
10?
4801 2,63 156
50
18Zl 404 2474
)L)
2268 8113
33,5 535 200
2002 L
2003
t//
8088
"17
2OOq PERKEMBANGAN PRODU KSI (DALAM TON)
418
Jfl
198
r-) lfl
155
27.09
1.7.439,57
118 13,29
o/
81 120 13,5
112
t2
2n
4
118
232 703
155
653 3601 J,Z 153
4709 8 135
7t4,6
tt43
104
3,05 238 119 OJJ 3510
280
79
Sasu
lumtah
r/Th
26.?16,75
26.toJ,/ J
Slnrh'r
27.0y |
26.944,5
17.927,ffi
76.907,74
Mniar
t7.770 I
18.194
1,06
0,8s
('1,)
rlan Hasil Analisa Tinr,2005
A.3 Perikanan dan, |enis budidaya perikanan yang c{iusahakan di Kabupaten Majene adalah budidaya tambak perairan laut. Potensi pengembangan perikanan di wilayah ini cukup besar dengan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut yang memanjang dari utara ke selatan. jumlah produksi ikan pada
periode Tahun 2000-20M mengalami pertumbuhan sebesar 1.2,85% pertahun dari12.924,5 ton tahun 2000 meniadi 20.962,30 ton
di Tahun
2004. Berdasarkan jenis
produksi perikanan terbanyak berasal
dari perikanan laut sebanyak 190.0%,4 ton dan perikanan tambak sebanyak 178,9 ton pada Tahun 2004. Berdasarkan sebaran lokasi perikanan menurut sumber hasil perikanan di Kabupaten Majene, perikanan laut dan darat berada
di wilayah
Kecamatan Banggae dengan produksi 6.581,3
ton (laut)
dan712,6 ton (tambak).
Untuk jenis alat tangkap relatif tetap dalam periode Tahun 200G2004. |enis alat tangkap ikan yang kebanyakan digunakan nelayanan berupa iaring angkat, iaring insang dan faring lainnya sebanyak 10.113 unit. Laju pertumbuhan produksi perikanan laut dalam periode Tahun 2000-2004 mengalami
peningkatan sebesar 1rg,M%.
1,12o/o
pertahun, sedangkan perikanan tambak mengalami penurunan sebesar -
Untuk lebih ielasnya dapat dilihat pada (Iabel3.20 dan Tabel3.21).
Penyusunan Rencana Taa Ruang Witqph Kabupaten Mqiene 20O5-2015
ilt-29
TABEL 3.20
PROOUxSI IKAN PER TAHUT'I
ilNlspgRnuuprNANGKAPIKAN
(lg!fft 10.254,3 3.763,2 4.998,9 '1..945,9
: BPS Kabupaten Malene
TABEL 321
PERIKANAN PERKEMBANGAN PRODUKSI IKAN MENURUT SUB SEKTOR 2OOO-2M4 h rt I f T A IT'Y A D IKAN Tt' A N I((ABUPATEN ARI ]PATEN MAIENE TAHUN MAJbNE !A ALATTANGKAP DAN ^ ^ ^ ll1N15 ALA PRODUKSI PERIKANAN KECAMATAN ARING ANGKAT TAMBAK LAUT 747 305
385
779 223
135
7.499 7.197
1..994
620 620
498,8
5.694 5.686
3.002 3.002
565
467
5.520
2.995
530
6.581,3
1t2,6
J'ra\)
72
Malunda
3.152,9 L.069
7,7
3.320 1.605 7.928
6.6
646
IUMLAH2OO.{
13.036.4
IUMLAH
2OO3
t2.658,5
178,9 508,5
IUMLAH2OO2 2OO1
12.422,5 12.457,8
2OOO
12.470
Banggae
Pamboang Sendana
IUMLAH IUMLAH
rlfh
(%)
476,6 -19,04
1,12
58 A'
7.976
570 ?oa
7,96
\umLur: BPS Knhlnnlru Mainu dan Hnsl Attahs I tnl' :uvJ
B. Peternakan Jenis usaha ternak yang ctikembangkan
di Kabupaten Maiene digolongkan meniadi dua ienis yaitu
sedangkan ternak kecil berupa ternak ternak besar yang terdiri dari sapi, kuda, kerbau, dan kambing peternakan yang dikembangkan di unggas yang meliputi ternak ayam buras, ras, dan itik. Usaha angka pertumbuhan Tahun 200&2004 Kabupaten Majene mengalami fluktuasi pertumbuhan, dimana
masing-mastng2'95%''1"85%'3'39% dan pada ternak kerbau, kuda, dan kambing terjadi pertumbuhan 3,88% pertahun
flabel
3.22)-
TABEL322 N(:AN PC)PUI-ASI ERNAK KABUPATEN MA'BNt TA HUNZXN-20& KECAMATAN
lt,75
Pamboang Scndana 2OO4
%
EKOR
%
?50
39,49 6,48 2L,80
32.M8
88,00
19.315 22.4D4 3.090
5,17
288 19-1,
24;t6
138
3.006
19,73 33,77 34,7s
551
27.12
204
8.650
100
2.032
100
633
2.921.
Malunda
EKOR
34,55 14,17
1.016 1.707
Banggae
IUMLAH IUMLAH
EKOR
702
KAMBINC
KUDA
KERBAU EKOR
SAPI
41
100
6,00 0.83
100 77.257 73.578
2OO3
8-?92
2.004
618
lnn
8.051
1.976
587
7't.435
571
IUMLAH2OOO r/Th (%)
77W
L.943 1888 1,85
68.354
2OO1
7.932
554 3,39
6.335
IUh{LAH
Surt*..
2,95
SPS Koh"paten Majenc dan Hasil
Penyusunan Rencana Tata Ruang
AnalisTim,2005
lQbupaten Mqiene 2OO5-2OI 5
3,88
pengembangan usaha ternak yang terbanyak cli wilayah ini adalah ternak kambing sebanyak 373.257
ekor, sedangkan untuk ternak sapi 8.650 ekor pada Tahun 2004. Berdasarkan dishibusi lokasi, unggas dengan pengembangan dan pengusahaan ternak yang banyak dikembangkan adalah ternak populasi tahun 20M sebesar 150.433 ekor yang terbanyak 47.612 ekor di Kecamatan Pamboang' dalam lima Perkembangan usaha ternak khususnya ternak unggas yang rebtrt banyak diusahakan tahun terakhir mengalami peningkatan pertumbuhan khususnya ternak ayarrr 3,9o/o dan itik
8,68o/o
pertahunnya (Tabet 3.23). TABEL 3.23 PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK UNGGAq K4p]P4TEx MAJTN E TAHUN JENISUNGGAS
KECAMATAN
AYAM BURAS
AYAM RAS
46.634 (3r'/.) 47.612 (31,65%) 39.r17 ('N"A)
r.942 (1ffi"4)
Pamboang Sendana
Malunda
17.070 $1,35%\
Banggae
2OOG'2004
ITIK
2.68
(32,02%\ 2.198 (29,98" )
2.331(27,98%) 835 (10,02)
8.332 9.296
1.942 1.850
IUMLAH IUMLAH IUMLAH IUMLAH
2OO4
1,50.433
2OO3
r43.270
2OO2
139.097
7.t51
2OO1
135.06
6.997
JUMLAH
2OOO
128.615
6.664
3,99
8,68
r/Th
(%)
Sunrtrr Spi
Maiene dan Hasil Antlisa Tint, Kabupatctr Kahupaten Majure
C. Kehutanan Kategori dasar kawasan hutan dibagi dalam RPPH, TGHK RPPH (konversi), RTRWP, dan paduserasi serta beberapa kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menhutbun, sedangkan untuk kawasan hutan (
berclasarkan fungsinya meliputi hutan tinclung hutan produksi, hutan produksi terbatas clan hutan
wisata alam-
Kawasan hutan pada Tahun 20M di wilayah ini adalah seluas 58.839 Ha, dengan perincian masingmasing adalah hutan lindung 5'1.117 Ha dan hutan produksi 7 -772 H,a. Sedangkan sebaran hutan berclasarkan wilayah baik hutan lindung maupun hutan produksi terluas berada
di
Kecamatan
Malunda (Tabel 3.24dan Gambar 3.8). TABEL 324 LUAS KAWASAN HUTAN LINDUNG MENURUT zuNGSINYA DAN
NETAHUN 2000-2004 KAWASAN LAHAN KRITIS KABUPATEN M FUNGSI HUTAN JUMLAH KECAMATAN KONSERVASI LINDUNG PRODUKSI Pamboang
2;135
Sendana
16.884 32-005
7.772
57.117 51.117
7.772 7.772
IUMLAH2OO2
51.1r7
IUMLAH IUMLAH
2OO1
57.1t7
7.772 7.772
2OOO
45.700
9.600
Malunda
IUMLAH IUMLAH
Sumfur
93 2.135 16.884 39.777
93
Banggae
2OO4 2OO3
S Kahupatt'n Maicne dan Hasil A
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
sa
58.889 58.889 58.889 58.889 58.300
Tint,20O5
fabupateqlqJglg 199-2Ol
5
ilt-3l
700000
710000
720000
730000
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE PETA
KAWASAN HUTAN PADU SERASI Keterangan
:
":.*,1 I Batas Kecamatan 'f./ Jatan . - ]GarisPantai 1 1 Sungai I E lbukota Kabupaten r O lbukota Kecamatan I Hutan Lindung I [_----l Hutan Produksi Terbatas I Kawasan Budidaya i Batas Kabupaten
,
Sumber Peta
:
- Peta Ruoa Bumi Skala 1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Ma.;ene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilavah Kabupaten Majene
- Hasil Survev
Skala 1 :2'12.000
21m 0 101234
21n
1210 6360
lnsert Peta
700000
/10000
/20000
/30000
-*,
-; K.brp"ten Majene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABU PATEN MAJENE
8480 illr Cm
D.
Sektor Industn
Sektor perindushian sebagai sektor usaha ekonomi potersial untuk dikembangkan, dimana sektor ini berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi serta dapat menggerakkan sektor pembangunan
lainnya. Perkembangan sektor industri sebagai sektor usaha mamPu menyerap tenaga keria dan investasi yang tentunya berdampak pada percepatan proses pembangunan wilayah, dimana sektor industri unggulan akan lebih cepat berkembang.
Total perusahaan yang bergerak di sektor industri hingga akhir Tahun 2004 adalah 4.308 unig iumlah tenaga kerja 8.200 orang dan nilai investasi Rp. 2.878.063 dengan tingkat pertumbuhan pertahun selama 3 tahun terakhir Q002-2M5) masing-masing adalah 2,64; 1'83% dan 20,38% (Tabel 3.27). Industri minyak goreng dan industri penggaraman/pengeringan ikan (ISIC 31) merupakan ienis
industri yang paling banyak diusahakan penduduk Kabupaten Maiene. ISIC 3L pada Tahun
2004
dengan iumtah 2.103 unit dengan investasi sebesar Rp. 637.031 dan menyerap tenaga keria sebanyak 2.299 orang. ISIC 31 sebagai termasuk golongan jenis industri yang relatif berkembang dalam tiga
tahun terakhir dengan pertumbuhan sebesar 1,33% (unit usaha), L,27 \ternga keria) dan \7,60o/o (investasi). Sedangkan Inclustri ISIC 37 yang iuga banyak menampung tenaga keria dimana pada Tahun 2004 dapat menampung tenaga kerja 1654 dari 882 unit usaha dengan nilai investasi 605.474 jumlah unit usaha 803 dan iumlah tenaga keria 1564 iuta rupiah, iika rtibandingkan tahun 2000 dengan dengan nilai investasi 113.205 iuta rupiah, dengan pertumbuhan masing-masing adalah unit usaha 4,8O%; tenaga kerja2,83o/"; dan
nilai investasi
13"L,26%.
Industri hasil hutan (ISIC 40) merupakan industri yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik namum nilai investasi sangat rendah, hal ini tercermin pada pertumbuhan unit usaha 19,74%; tenaga kerja19,48o/o dan nilai investasi hanya 1,377o. Dimana pada Tahun 2000 iumlah unit usaha 53; iumlah
tenaga keria 152 orang dan nilai investasi 186.630 juta rupiah, jika dibandingkan Pada Tahun 20M
Industri yang iumlah unit usaha 76unit;tenaga keria217 orang dan nilai investasi 191.7U iuta rupiah. tidak mengalami perkembangan adalaha ISIC 32 ( industri tekstil, tenum dnn pakaian jadil ISIC 36 (
Industi lognnr
atntt tukang enms) dan ISIC 39
(industi lainnya termasuk nrculding dnn komponen
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MAiene 2005-2015
bahnn).
TABEL 3.25 PERKEMBANGAN JUMLAH PERUSAHAN INDUSTRI MENURUT KODE INDUSTRI (ISIC) KABUPATEN MAIENE 2OO2-20& R/TH TA HUNPERKEMBANGAN KODEINDUSTRI TAHUN2OO4 fal 2OO3 TAHUN (IsIC) TAHUN 2OO2 ISIC 31
. '.
Perusahaan Tenaga Ke4a
Investasi(dalamribu)
tsrc
. . .
2.048 2.729 460.596 198 541.
lnvestasi (dalamribu) ISrC 33
207000
Perusahaan Tenaga Keria Irrvestasi (dalamribu)
541 1418 252714
. .
2103
1.542
2.799
637.037
ffi7.03-l
198 54L 359000
198
1,33 7,27 17,60
32
Perusahaan Tenaga Ke4a
.
2.703
541.
207ffiO
FA1
542 L428 27295
't268 254.954
0,09 0,35
47,73
ISIC 34
. . .
Perusahaan Tenaga Kerja Investasi (tlalamribu)
20 63
't50569
2T
72 323.309
22 72 328309
6,90 47,66
70 178 31000
-20,46
488
ISIC 35
r Perusahaan . Tenaga Kerja . Investasi(dalamribu)
70
70
178
778
49ffX)
51.250
22 49
22 49 38.778
ISIC 36
. . .
Perusahaan Tcnaga Ke4a
Investasi(dalamribu)
38.n8
n 92 38.778
ISIC 37
. . .
Perusahaan Tcnaga Ke4a Investasi (clalam ribu)
803
15&
880
882
4,80 2,83 131,26 15,83
113.205
147.474
165.r 605.474
799
264 666 334593
267 683 350848
lol{
ISIC 38
. . .
Pcrusahaan Tenaga Kerja Investasi (dalam ribu)
&2 331.984
3;r4 e80
ISIC 39
. . '
34
34
J+
101
101
101
lnvestasi (dalamribu) ISIC 40
47.t80
47.780
47.180
Pcrusahaan Tcnaga Kc4a Invostasi (clalamribu)
53 152 186.530
76 1,91.784
76 217 191781
1,9,74
2\7
101
712
1,72
471
491.
497
5,30 2,10 6,69
Pcrusahaan Tcnaga Keda
. . '
19,48
ISIC 41
. .
Perusahaan Tcnaga Keria
lnvcstasi (dalam ribu
JUMLAH . Unit Usaha
.
Tcnaga Ke4a lnvc'stasi (tlalam ribu)
148.185
4.089 7.908 1.985.841
168685
168.604
4308
4.299 6.672
8.20{.)
2.542.7n
2.878.063
2,64 1,83 20,38
Mtjarc don Hreil Arrlisa Catatan:
. LSIC 3l = Lndutri matranarL ninlm dd Tenbakau . ISIC 32 = lndustri tekstil, pakaianiadi . ISIC 33 = Industri kayu barang dari kayu dan barang bahan lain untuk Keperluan Rumah . ISIC 34 = Industri Kertas, Percetakan, Penerbitan . tSlC 35 = Indutri kimra dan barang dari bahan kimia, dan plastik . ISIC36 =lndustrilndustri Logam . ISIC 37 = lndustri hasil bumi, coklat, Kerniri, Padi, kopra . ISIC 38 = lndutri ]asa Reparasi/ Pembuatan Perahu . ISIC 39 = lndustri pengolahan lainnya . lSlC 40 = lndustri alat ola raga dari rotan dan hasil hutan . lSlC 41 = lndustd bahan galian, termasuk bahan untuk bangtman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2005-2Ol
5
Tangga
lll - 34
Ditinjau dari penyerapan nilai investasi cli sektor industri yang paling tinggi adalah penggilingan dan
pembersihan padi dengan nilai investasi pada Tahun 2004 sebesar Rp. 486.000 dan tingkat pertumbuhan pertahunnya selama 2 tahun terakhir Q0A2-2004) sebesar 7,33% pertahun. TABEL 325
NILAI I}WESTASI NDUSTRI MENURUT IENIS INDUSTRI MAJENE TAHU zoo4 TENISINDUSTITI I IUUIAUUNITUSAHA I]UTT'TT-RHTENAGAKERJAI NILAIII\TVESTASL lnd. Penggaraman/ Pengeringan lkan Ind. Pengolahan,/Pengawetan lkan Ind. Minyak goreng Ind. Pengg. Dan Pembersihan Padi Ind. Pengupasan Kopi lnd. Pengupasan Coklat Ind. Pengupasan/ Pemb. Biji Coklat Ind. Kopra Ind. Pati Sagu Ind. Roh lnd. Gula Merah Ind. Pengolahan Teh/Kopi Ind. Es llatu/Balok Ind. Kerupuk Ind. Rokok Putih lnd. Pengergaiian Kayu lnd. Pengolahan Rotan lnd. Moulding/ Komlxrnen Bahan lnd. Anyaman Rotan dan Bambu lnd. Penerbitan Ind. Percetakan Ind. Pupuk Alam Ind. lndustri Bahan Kimia lnd. Perlengk Rumah Tangga Ind. Barang-Barang dari Tanah Liat Ind. Batu Bata Ind. Kapur Ind. Barang clariSemen Ind. Kontruksi lnd. Barang dari Semen dan Kapur lnd. Fumitur Ind. Fumitur dari Rotan Ind. Pembutan Kasur/Bantal Ind. Pertenuan Ind. Percetakan Kain lnd. Barang-Barang dari Tali Ind- Bordir/Sulamau Ind. Kapuk Ind. Pakaian ladi dari Tekstil Ind. Barang Logam unhrk Bangunan Ind. Alat Pemotong untuk RT Ind. A'lat Alat Dapur Ind. jasa (Reparasi Motor) Ind. Radio/Televisi lnd. Reparasi Iam Tangan Ind. Karoseri Ind. Kapal/Perahu Ind. Rep. Becak/Sepecta Ind. Fumitur dari Logam
14
900 101 1257 64
35
104
320 138
495
295
585 18 80 350
881 IJ
942
tt 27 197 22 2 9 2 49 7 74 81
L
I I
IUMLAH 2OO4 IUMLAH 2OO3 IUMLAH2OM IUMLAH 2OO1 IUMLAH 2O(N
r/Th iunlvr:
20m0 28800 41950 75000
.10
10
15m 789 95530
6
l-tI
10!1600
46Xn
29ffim
z
1Z
45m0
50
126
22fl
1
3 200
292 77054 57135 4500 I 8500
10 1
80 5
100 95 9 8 9 80 85 .t 65
) 40 ZJ 10
t4 t
o-t IJ
1
18 22 7 76 4.315
77.87 4205
2.983 3.133 8,33
(%)
43725 7990 59400 900
18
127 85 9 7
Ind. Keralinan Ind. Pensolahan (Sapu Dll)
4860m 2545
45 150 8 64
A
I 1"1'?1g:n:'l:*' rno. Aurt olan r
163738 49650 180493
2942
3ZW
T7 25 zo 44 9
768v 1776 1758(R
.)zJ z3
22n
t1J 285 18 40
30118 27vJo 4500
,T9
130
20500 58i.1
219
1ilvx)
40m
()
1
5000
3ffi
410 10 JZ 50 20 56 470 35 3 40 65 74 180
77.18 23.190
25.9n 1.580
$.5n z+1.)2) 4.2V,)
L--)/)
22.A8 5.180 10.0.10 5.911
8.190 s.984 7972 5485 6.170 7.33
| | | | | |
2.873J20 7.676873 1.887.021
1.196.4tr2 984_558
n,70
BPS Kahupattn Knhunatur Majcnc Maienc dan Hasil Analisa Tim,2005
Penyusunan Rencana
Taa Ruang Wilayah lGbupaten Majene 2005-2Ol
5
ilt-35
E. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian Peranan sektor pertambangan dan bahan galian dalam lima tahun terakhir, berada pada urutan ketiga
dari terakhir setelah sektor perdagangan dan hotel dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majene, yakni Rp.
"1..879,97
iuta (0,46%) di Tahun 20M.
Distribusi sektor pertambangan dan galian terhadap PDRB di Tahun 2003 sebesar 0,49% lebih tingg dari harga konstan dengan laiu pertumbuhan pada tahun yang sama sebesar 0ASy'. pertumbuhan sangat terjadi pada Tahun 2004 sebesar 0,46o/o, jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, climana dalam kurun waktu 2002-2004 mengalami peningkatan hingga mencapai, yakni3% di Tahun 2004.
Penyebab tingginya kontribusi sektor ini adalah karena sektor pertambangan merupakan kebutuhan
utama bagi pembangunan fisik terutama di bidang kontruksi potensi bahan tambang golongan C berada
di wilayah
di
Kabupaten Majene. Saat ini sebaran
Kecamatan Malunda dan Sendana. Tambang
golong C tersebut pada umumnya dipergunakan penduduk sebagai bahan bangunan. Endapan pasir,
kerikil dan bongkahan batu yang dapat digunakan untuk bahan bangunan umumnya diiumpai di beberapa aliran Sungai Panawar di Desa Adolang Kecamatan Pamboang dan Sungai Deking di Desa Lombang Kecamatan Malunda yang berasal dari daerah yang ditempati oleh endapan hasil gunung
api dan intrusi beku.
F. Sektor Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem matarantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah, baik secara internal maupun eksternal. Wilayal-r Kabupaten Maiene dengan letak geografisnya dan ketersediaan infrastruktur penunjang (transportasi
daraf dan laut) dan komunikasi yang memadai,
meniadikan aksesibilitas dan distribusi (pengadaan dan penyaluran) barang dan pergerakan manusia dalam kegiatan perdagangan sangat poEnsial.
Lembaga koperasi sebagai lembaga swadaya dan sokoguru perekonomian yang terdekat dalam
lingkungan masyarakat perkotaan dan perdesaan berperan cukup besar dalam mendorong laiu perkembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat, di samping bank dan lembaga keuangan lainnya. Jumlah koperasi yang hingga akhir Tahun
2OO4
di wilayah ini adalah 97 unit dengan laiu
dan iumlah anggota 1'l',786 orang (fabel 3.2\. I'aflt pertumbuhan yang meningkat, dibarengi pula dengan semakin meningkatnya volume usaha dan
pertumbuhan pertahunnya adalah
-1,19o/o
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2005-201 5
ilt-36
dana yang tersimpan. Jika di Tahun 2001 volume usaha dan dana yang tersimpan baru sekitar, Rp. 1.Y4.L88.009 dan Tahun 2004 meningkat menjadi Rp. Rp 2.347.527.169,75 tumbuh sekitar
1.4,98o/o
pertahun. TABEL327 PERKEMBANGANSHT DAN VOLUML, USAHA KOPERASI DI KABUPA'I'EN MAIENU TAHUN Tahun 2fi)4 Tahun 2003 Tahun 2002 Tahun 2001
r/fh
(o/o)
JUMLAH
]UMLAH
IML. CADANGAN
JUMLAH
(SIMP.+ q49.1
DANA DANA
ANGOTA
SIMPANAN
17.71]6
2.347527.769.75
785.29.993.62
3.132556.808.60
237.%4.42t,52
2.100.439a30.60
287374254,U
712814.l90ffi
-12.401
11.191
r.005161.792
773.n2.553,U 7%AV.8n,6.t0
1241 159
r544.188.fi}9
8363%.E73
14,9u
-2,07
187.883.918.46 7.990.754.9U2
1637
28.959.146 0,43
SHU 594.147.939.7 497.615.697
JUMLAH
(DANA+ SHU) 826.2$7.709.67
M5.M.4905 425.264.89
654.23.il5
lt79
8,09
Dari hasil tersebut di atas memberikan gambaran bahwa wadah koperasi yang dikembangkan masya;akat lokal relatif tumbuh dengan baik, walaupun dengan pola manaiemen yang berbeda dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, misalnya lembaga perbankan konvensional. Hal
ini ditandai dengan nilai sisa hasil usaha dan hutang tidak lebih besar dengan nilai cadangan modal yang mencapai pertumbuhan -1,56% pertahun.
3.5
ANALISIS PEMANFAATAN RUANG
3.5.L Alokasi Pemanfaatan
Ruang
Analisis pemanfaatan ruang merupakan hasil sinkronisasi dan integrasi antara analisis pemanfaatan ruang kondisi eksisting, analisis kesesuaian fisik lahan, dan analisis kebiiaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Maiene saat ini. Hasil integrasi tersebut menuniukkan bahwa alokasi pemanfaatan
ruang untuk RTRW Kabupaten Maiene 20012015 memerlukan pengarahan ruang berdasarkan potensi dan kendala wilayah karena kemajuan dan perkembangan wilayah Kabupaten Maiene dan pembentukan Propinsi Sulawesi Barat akan berpengaruh langsung terhadap konsep pengembangan ru:rng wilayah.
Adapun arahan rencana pengembangan alokasi pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Maiene untuk tahun 2005-2015 dapat diuraikan sebagai berikut
.
Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Maiene masih tetap didominasi oleh kawasan hutan
lindung yang tersebar di beberapa kecamatan dengan sebaran terbesar di wilayah Kecamatan Malunda.
.
Pengembangan budidaya lahan basah dalam dua tahun terakhir menuniukkan perkembangan
yang menurun, sehingga masih perlu terus dikembangkan dengan mengarahkan
alokasi
pemanfaatannya ke wilayah yang merniliki potensi pertanian lahan basah yakni Kecamatan Sendana dan Malunda.
Penwsunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Mqiene 2005-201
5
lll - 37
Untuk menunjang tingkat perekonomian wilayah Kabupaten Maiene, maka dibutuhkan pemanfaatan teknologi yang lebih tings dan tepa! sesuai dengan potensi fisik wilayah untuk kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya tersebut berupa kegiatan industri hilir, jasa, perdagangary dan sebagainya. Arahan lokasi kegiatan budidaya sebaiknya di bagian Utara Kabupaten Maiene (Kecamatan Bangggae dan Pamboang).
Upaya rnengantisipasi pertumbuhan kawasan permukiman dilakukan dengan
cara
mengembangkan pusat-pusat pengembangan dan pelayanan wilayah serta didukung oleh pengembangan fasilitas dan utilitas.
3.5.2
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan" pemusatan dan distribusi pelayanan
ru;ulg kawasan perkotaan di iasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Penataan arahkan untuk:
.
Mencapai tata ruang perkotaan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia secara luas;
.
Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi dan seimbang antara perkembangan Iingkungan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
.
Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.
Pada kawasan perkotaan ini akan diarahkan perkembangannya untuk berbagai kegiatan perkotaan
yang meliputi; permukiman perkotaary sarana dan prasarana permukfunan (fasilitas sosial dan umum), infrastruktur (jaringan ialan dan angkutan, air bersih, drainase, air limbah, persampahan, tistrik dan telekomunikasi, kawasan fungsional kota (perdagangan/komersil, pemerintahan, iasa/perkantoran, industri, pelabuhan lau| dan terminal).
Untuk dapat mengakomodasikan berbagai kegiatan perkotaan tersebut, maka rencana pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota atau turunan selaniutnya yakni RDTRK atau RTRK. Hal
Nomor 2 Tahun
19{37 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
ini mengacu pada Permendagri
Kota, Surat Keputusan Menteri PU No.
640/KYTS/tahun 1990 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota dan KEPMEN 372/KPIS.M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten M4iene 2OO5-2015
m*38
Kawasan perkotaan Kabupaten Majene berdasarkan karakteristik fisik dasar lahan, sosial dan budaya, serta ekonomi, masih terbatas pada Ibukota Kabupaten Maiene yakni Kota Maiene sekitarnya, ibukota
Kecamatan Banggae dan ibukota kecamatan lainnya dengan jumlah desa/kelurahan 10 buah dengan Iuas kawasan perkotaan keseluruhannya adalah
'1.43,96
Km2 atau 15,19% dari luas Kabupaten Majene.
Sedangkan kawasan perdesaan merupakan kawasan dengan kegiatan utama adalah pertanian,
termasuk pengelolaan sumhrdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pertanian
3.5.3
Kawasan Lindung
3.5.3.L Kawasan Lindung Nasional Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun \997 tentang
Pengelolaan Lingkungan
Hidup,
telah
ditetapkan bahwa wilayah yang perlu dilindungi, dimasukkan sebagai kawasan lindung seperti kawasan hutan lindung, cagar alam, cagar budaya. Hutan Mangrove yang ada di muara sungai, bantaran/tanggul sungai berfarak 50-100 m dari pinggir sungai. Namun khususnya yang ada di Kabupaten Majene kawasan lindung, meliputi:
3.5.3.2 Kawasan Konservasi Walaupun sampai saat ini pihak Pemerintah Kabupaten Maiene belum membuat usulan kawasan konservasi, maka perlu daerah mengusulkan adanya kawasan konservasi yakni
1.
:
Kawasan hulu dan muara sungai
Kawasan hulu dan muara Sungai Tubo, Malunda Tarnmeredo, Lampongary Mosso dan sungai
besar yang bermuara ke laut, perlu dilindungi terkait dengan kekayaan hayati biota laut, utamanya untuk mempertahankan mata rantai siklus makanan biota laut, walaupun sampai saat
ini belum menjadi obyek kegiatan ekonomi yang penting. Mengingat sungai tersebut merupakan sungai besar yang bermuara ke laut.
2.
Kawasan Lindung Mangrove pesisir pantai yang berbatasan dengan muara sungai perlu dijaga kelestariannya. Kawasan ini menjadi tempat berlindung bagi banyak biota [aut, termasuk tempat
ini selain aman tempatnya, juga merupakan sumber makanan dan plankton bagi biota laut. Selain itu menjaga pantai dari proses abrasi atau pengikisan kearah pembiakan biota laut. Hal
darat atau mengamankan pantai dari geiala alam yang ekstrinu
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah l(abupaten Mqiene 2005-2015
ilr-39
3.5.3.3 Kawasan Perlindungan Laut Pada dasarnya semua wilayah perairan laut harus dilindungi jadi tidak terbatas pada kawasan tertentu saja. Perlindungan terhadap kehidupan biota laut dari pencemaran dan pemboman ikan di
laut. Sampai saat ini, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, ancaman terhadap kerusakan laut dapat dikatakan belum nampak. Hal ini dapat dikaji dari hasil eksploitasi hasil laut seperti hasil ikan
tangkap dibandingkan dengan potensi keLautan yang ada belum berartr. Demikian pula jumlah perahu bagan yang beroperasi masih terbatas junlahnya, dengan demikian secara ekonomi belum diusahakan sec;ua optimal. Dengan demikian potensi kelautan yang ada di Kabupaten Majene masih
terbuka luas bagi investor
di
sektor perikanan tangkap. Dari hasil survei yang dilakukan di
Kabupaten Maiene belum ditemukan perahu rambo yang beroperasi di laut untuk penangkapan ikan yang menggunakan lampu listrik dengan Penerangan 5000 watt.
3.5.4
Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya yang dimaksud adalah wilayah pemasukan budidaya yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan darat, peternakan dan kawasan hutan.
3.5.4.'1, Pertanian Tanaman Pangan Berdasarkan faktor pembatas fisik tanah yang ada serta tingkat kemiringan lereng membuat pemasukan lahan untuk budidaya pertanian tanaman pangan dapat dikembangkan
di Kabupaten
Maiene.
Untuk itu berdasarkan analisis kemampuan lahan yang dilakukan maka disarankan
hanya
Kecamatan Malunda dan Sendana dijadikan kawasan pengembangan padi sawah. Mengingat wilayah
tersebut terdapat memiliki potensi sungai sebagai sumber
air irigasi yang
selama
ini
telah
dikembangkan berupa, wilayah-wilayah irigasi tersebut antara lain daerah irigasi Ba'ba Baru, Pallang-
Pallang, Manggara Bombang Onang, Baturoro, Pao Pao, Kalambangan, Deking, dan Mekkatta. Potensi lahan persawahan yang dapat dikembangkan dengan sistem irigasi
di kedua wilayah
kecamatan tersebut adalah 1.039 ha.
3.5.4.2 Perkebunan Swasta dan Rakyat )enis tanaman perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Majene adalah perkebunan kelapa, dan
umumnya termasuk perkebunan rakyat yang sudah seiak lama dikembangkan bahkan pertanaman kelapa di Kabupaten Majene sudah menyatu dengan budaya penduduk Kabupaten Maiene pada umumnya. Untuk itu tidak mengherankan luasan penyebaran perkebunan kelapa yang terluas di Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2OO5-2015
il-40
Kabupaten Majene dibandingkan dengan ienis tanaman perkebunan lainnya. Karena pertanaman kelapa sudah membudaya, membuat perkebunan ini tetap eksis dan menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten N{aiene, walaupun ienis tanaman perkebunan lainnya seperti kopl cengkelr, iambu mete, kakao, kemiri, lada yang mempunyai pemasaran dan tata niaga yang lebih baik, tetapi tidak menggeser perkebunan kelapa.
Berdasarkan pertimbangan bahwa umurnnva perkebunan kelapa tergolong perkebunan rakyat dan pertimbangan terbatasnya luas lahan yang dinilai sesuai untuk persyaratan tumbuh kelapa, maka
potensi pengembangan kelapa untuk pembangunan industri kelapa tidak diarahkan untuk pembangunan perkebunan swasta, tetapi sudah tepat adalah perkebunan rakyat saia sebagai penghasil minyak kelapa sisa pabriknya dapat menjadi peluang investasi bagi perusahaan swasta
atau BUMD. Hanya saja diperlukan jaminan pasokan bahan baku secara berkelaniutan dengan memperbaiki atau merehabilitasi perkebunan rakyat yang ada terutama menyangkut iarak tanam. Adapun memperjarang jarak tanaman yang ada adalah untuk menunjang produksi pepohonan yang
tinggt
3.5.4.3 Kehutanan Berdasarkan hasil evaluasi lapangan pada setiap kecamatan yang dikuniungi, secara umum kondisi
hutan melindungi tanah masih telah rusak, tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan para pemuka
masyaraka! menginformasikan bahwa hutan masih kelihatan utuh tetapi jenis pohon yang berkualitas tinggi telah habis ditebang untuk kayu yang sedang mempunyai pasaran.
Kekayaan hutan Kabupaten Majene memiliki aset penting tidak sebatas pada hanya fungsi lindungnya saia, tetapi mempunyai fungsi ekonomi yang tinggi karena mempunyai ienis tanarnan langka yang tidak ada di kabupaten lain di Sulawesi Barat sebagai tanaman lokal yang tumbuh secara
alami seperti kayu tippulu yang merupakan bahan pembuatan perahu sandeq.
3.5.4.4 Pariwisata Salah satu sektor ekonomi strategis dan berpeluang dalam pembangunan ke depan Kabupaten Maiene adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata akan memegang peranan penting dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah yang tidak hanya
dari segi peningkatan pendapatan
daerah dan masyarakat, akan tetapi sektor ini fuga dapat membantu mengatasi masalah tenaga keria.
Selaniutnya sektor ini dapat pula merangsang atau memberikan pengaruh secara langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi lainnya.
Pennrsunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Mqiene 2005-2015
il-4l
Melalui pelaksanaan serangkaian kebijaksanaan vang selama ini telah ditingkatkan pembinaan dan pengembangan kepariwisataan, seperti meningkatkan promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk-produk wisata. Saat ini beberapa daerah tuiuan obyek wisata di Kabupaten Majene yang sangat potensial untuk dikembangkan (Gambar 3.9), antara lain:
1.
DTW Wisata Alam
.
Permandian Sungai Teppo di Wilayah Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae
' . . .
Permandian Udhuhun Pokki di wilayah Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Permandian Sungai Tubo di Desa Tubo Kecamatan Sendana Permandian Air Panas Makula di desa Tallu Banua Sendana
Air Terjun Mario dan Takkulilia yang berada di wilayah Kelurahan Malunda
Kecamatan
Malunda
. . 2.
Air Teriun Orongan Puawang yang berada di Kelurahan Baruga Dua Kecamatan Banggae Wai Makula Tinggas yang berada di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana
DTW Wisata Bahari
.
Pantai Pasir Putih Leppe, Pantai Pasir Tamo, Pasir Putih Barane dan Pantai Pasir Dato Pangale di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae rnemiliki panorama pantai yang sangat
indah
. .
Pantai Luaor di wilayah Desa Bonde Kecamatan Pamboang Pantai Rewataa di Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang
Pulau/Pantai Maluno yang berada di n'ilayah Desa Puttada Kecamatan Senclana
. . .
Pulau Idaman/Taimanu di Desa Sendana Kecamatan Sendana Pantai Pasir Putih Bonde-Bonde di Desa Onang Kecamatan Sendana Pantai Pasir Putih di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae
DTW Wisata Budaya dan Sejarah
'
Makam Raja-Raja Ondongan dan Makam Syekh Abdul Mannan di Kelurahan Pangali-ali, sebagai salah satu objek wisata budaya dan memiliki nilai historis yang sangat
.
tingg.
Benteng Ammana Wewang di Desa Betteng Kecamatan Pamboang bersejarah.
Guna mendukung kepariwisatawan di wilavah ini adalah ketersediaan fasilitas dan akomodasi yang memadai. Fasilitas penginapan
/Hotel dan restoran
sebagai sarana penuniang ekonomi dan bisnis
relatif tersedia di wilayah ini dengan jumlah mencukupi dan dalam kondisi baik sebanyak 7 buah (Hotel Bogor, Abrar, Sulawesi, Tiga Bintang, Wisma Cahya, Penginapan Mesra, Penginapan Bahagia)
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2OO5-201
5
|nt-42
dengan jumlah kamar sebanyak 91 dan 179 kamar tidur. Kategori penginapan umumnya berupa Tipe
Melati dan Bintang
III
yang tersebar dan terkonsentrasi cli ibukota kabupaten (Kota Maiene).
Seclangkan fasilitas jenis restoran vang tersedia selain difungsikan sebagai rumah makan, iuga sebagai tempat pertemuan/resepsi kegiatan masvarakat dan sebagainya.
Namun demikian untuk mengantisipasi permintaan wisatawan lokal dan mancanegara di masa akan datang, maka diperlukan upaya-upaya strategis berdasarkan masalah dan tantangan yang dihadapi, antara Iain:
.
Masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan pusat kota dengan daerah tuiuan wisata, sehingga arus wisatawan relatif rendah-
. . r
Terbatasnya fasilitas pelayanan ekomodasi dan telekomunikasi di daerah tujuan wisata.
Kurangnya kegiatan promosi wisata daerah dan mancanegara. Kurangnya koodinasi antar instansi terkait dalam prosam pengembangan objek wisata.
Sedangkan upaya strategis dan program indikaif yang harus dilaksanakan adalah:
.
Memberikan dukungan sepenuhnya pada masyaraka! baik perorangan maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam bidang kepariwisatawan.
. .
Memperlancar tranpoitasi darat dan laut khususnya ke dan dari ODTW Koordinasi lintas sektoral terus diupayakan untuk pembangunan dan pengembangan parin'isata yang berkelanjutan.
.
Pengembangan pusat informasi dan promosi pariwisata yang memiliki akses dengan berbagai pusat informasi dengan memanfaatkan iaringan teknologi internet.
.
Melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM agar tenaga kerja yang profesional dalam mengelola objek wisata.
.
Kampanve sadar wisata dalam rangka pembudayaan sadar wisata pada seluruh lapisan mayarakat.
.
Peningkatan keamanan dan ketertiban, serta penyediaan aturan main (regufasi) khususnya vang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pengelolaan potensi wisata
3.5.4.5 Pelabuhan Laut Sebagai snrana penghubungan antara kabupaten dan daerah lainnya, pelayaran memegang Peranan
penting sebagai angkutan perintis bagi pelabuhan utama
di
Maiene. Dengan melihat kondisi ini,
pelabuhan laut yang menghnbungkan propinsi lain dengan Kota Maiene belum begitu lancar. Untuk
itu perlu pengembangan pelabuhan laut untulc mengakses pergerakan PenumPang dan barang yang dapat diantar pulaukan guna memacu pertumbuhan ekonomi yakni pelabuhan Maiene dan Palipl Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilanh l(abupaten M4iene 2OO5-2O|5
il-43
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE
KABUPATEN MAMUJU
N
PETA LOKASI WISATA KABUPATEN MAJENE Keterangan
t
I
o = = z
EJ [ _] l/j V':g fII-l fI l LO_l
:
Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jatan Garis Pantai Sungai Air Terjun Battalopi Air Terjun Puttada Museum
tTlPantaiDato [S I Pantai Maluno
t O l
Pulau ldaman Palipi
uJ
F
G
f
o
v
l
t
,rt
'tl
\
+
I
) ./\ra,
\
€
I
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala'1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
KABUPATEN POLEWALI
- Hasil Survey
Skala 1 :212.000
T'
2.1n I=
o 0
Z1n L210 6.360 2 3 'l
lnsert Peta
a\ a-
f
f
19
\F
IELUK TA,|ENE
fl
xatupaten tajene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAEMH (BAPPEDA) KABU PATEN MAJENE
8.191
ttr
tlcm
Selain
itu untuk meningkatkau procluksi perikauan cli wilayah ini, telah clibangun (proses
pembangunan) pelabuhan khusus yang berfungsi sebagai PPI yang melavani kebutuhan nelayan dangan mempertimbangkan aksesibilitas terhadap infrastruktur penunjangrtya seperti cold storage, pabrik es, dan industri pengawetan dan pengalengan ikan.
3.5.5 KawasanPrioritas Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan prioritas nantinya, tidak saja perlu ditangani sedini
mungkin, namun yang lebih penting adalah mencegah kemungkinan clampak negatif yang kemungkinan timbul dengan penetapan kawasan ini. Umumnya clampak penangarlan ini dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang merefleksikan nilai ekonomi, kemanusian, lir-rgkungan, maupun ukuran
lain yang bersifat kualitatif. Tipikal dari kawasan prioritas ini antara lain, meliputi:
. . . . .
Kawasan terbelakang kerana keterbatasan sumberdaya Kawasan
kitis
Kawasan penunjang pertumbuhan ekonomi wilavah Kawasan yang pertumbuhannya sangat cepat Kawasan perbatasan dan kawasan terpencil
Berdasarkan pertimbangan tersebut c{i atas clan hasil analisis yang dilakukan menuniukkan bahwa
dinamika pembangunan pasar menuntut adanya kalvasan-kawasan pengen'rlrangan baru yang dapat meningkatkan kineria pertumbuhan wilayah yang bersangkutan
cli masa mendatang.
Dengan
memperhitungkan kaiian kualitatif dan kuantibaf terhadap aspek sosial, ekonomi dan fisik wilayah,
maka kawasan prioritas yang clikembangkan lrarus mencerminkan dukungan terhadap pengembangan kegiatan sektoral yang diandalkan wilayah iIri, antara lain:
. . . . . .
Pengembangan potensi kelautan/maritime Pengembangan potensi perikanan Pengembangan potensi agroindustri (tanaman pangan c'larr perkebunan) Pengembangan industri
hilir
Pengembangan kegiatan pariwisata Pengembangan Industri Tenun Sutra Mandar
Nlemperhatikan kepentingan sektoral tersebut
di
atas, maka kawasan prioritas yang dikembangkan
adalah:
.
Pengembangan Kawasan Perkebunan, diarahkan pada Kecamatan Malunda dan Sendana.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-201
5
ilt-45
Pengernbangan Kawasan I'ermukiman, diarahkan ke seluruh wilayah kecamatan khususnya
Kecamatan Banggae dan Sendana, mengingat kecamatan
ini relatif
pesat perkembangan fisik
binaau. Pengembangan Kawasan Industri Perikanan, diarahkan pada Kecamatan Banggae dan Sendana,
mengingat di wilayah ini merupakan wilayah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Maiene dan telah dikembangkan TPI/ PPI.
3.5.5 Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Wilavah pesisir ac{alah daerah pertemuan antara darat dan lauU kearah darat wilayah pesisir meliputi
bagian daratan, baik kering maupun terenclam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti: pasang surut, angin laut, dan rembesan air asin; sedangkan kearah laut mencakup bagian laut
yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi
di darat seperti sedimentasi dan aliran air
tawar, maupun vang clisebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan pencemaran.
Batasan
di atas menuniukkan, bahwa ticlak terdapat garis batas nvata wilayah pesisir. Batas tersebut
hanyalah garis khayal, yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempal Di tempat yang landai, garis batas ini dapat beracla jauh dari garis pantai, dan sebaliknya untuk wilayah pantai yang terjal. Berdasarkan kriteria clan pertimbangan wilavah pesisir dan pulau-pulau kecil
di atas, maka
wilayah Kabupaten Majene clalam konsep analisjs perencanaan tata ruang wilayahnya memasukkan semua unsur-unsur yang berpotensi dikembangkan dengan sebagai wilayah maritime secara administratif.
3.6
ANALISIS SARANA DAN PRASARANA
3.6.1, Analisis sarana Sosial dan Ekonomi Diharapkan bahasan sub-bab
ini adalah untuk mengetahui
sejauhmana keberadaan sarana dan
parasarana penunjang wilayah Kabupaten Majene dapat berperan dan memperlancar aktivitas roda
perekonomian melalui tingkat pelayanan (Iauel
of
scruice) yang disediakan, hubungannya dengan
tingkat kebutuhan di masa akan datang.
3.6.1..1 Pendidikan
di suatu wilayah merupakan suatu hal yang penting dan vital dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sarana pendidikan di Kabupaten Maiene
Ketersediaan sarana pendidikan
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Majene 2005-2Ot 5
lil-46
clapat diklasifikasikan menurut ienjang pendidikan, antara lain: Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Lanjutan.
fumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Majene berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan jumlah yang relatif mencukupi, baik dari segi standar kualitas maupun kuantitasnva. Pada akhir Tahun 2004 jumlah fasilitas pendidikan untuk ienjang pendidikan TK sebanyak 71 unit, SD sebanyak
unit dan SMA sebanyak 18 unit. Keseluruhan iumlah fasilitas ini mampu menyerap atau menampung sebanyak34.857 murid sekolah dengan iumlah pendidik sebanyak 2.615
187 unit, SMP sebanyak 40
orang (Iabel 3.31). Berdasarkan sebaran alokasi fasilitas pendidikan, kebanvakan berada di wilayah Kecamatan Banggae dan Kecamatan Sendana untuk ienjang pendidikan TK, SD, SN'IP, dan SMA (Gambar 3.10). TABEL 3.28
tshI(Kt,MbANGAN TAsILIIAS I't,NIJIL'IKAN K.ECAMATAN
TINGKATA\ FASILITAS
UNI Banggae
Malunda
IUMLAH IUMLAH IUMLAH IUMLAH
I-
KABUI'AII,N TINGKATAN
PENDIDIKAN SD
MURII,)
UNIT
CURU
MURID
UNIT
SMP GURU
156
t225
69 36
/ b-1
a.770
ll
232
2;9
81
&13
51
2A
11
2(E
133 43
1.340
31
3.328 5.558 4 076
8
27
636 651 317
8
| 7L | 2r9 | 2829 | r87 | l5lo |
2OO3
30
51
1 076
274
2OO2
30
lt
929
r69
I
2OO1
30
5I
92e
2OM
30
929
21.772
| {0 | {tte |
Majut don Hasil Arclisrs I in,
N{URIt) 2
UNIT
S\TA CURU
N'URII)
9
282
3.358
51i
706
540{
4 2
3
403
4 877
8 9
2o
35t{
3
14.0t 2
279 { 1l
; l9i
2
14.012
{ )l
b.63
7
2 1b5
30 198
li'9
17%9
127
IrUl
127
I(U1
t29?
Rasio Surrbcr: 8P-S Kahupatur
MAIt,NT.'UOU-ZOO4 TINGKAT.1N FASILITAS
FASILITA.'S
CURU
30 15 19 7
Pamboang Sendana
JUMLAH2O(X
L'T
TINGKATAN FASILITAS PENDIDIKAN TK
l0
196
6t-
801 797
2
381 |
.1.852
210
{
I
218
29t9
021
l 5:u
10{
I
387
11 05 2()05
Sedangkan rasio antara murid dan guru, relatif sudah sesuai dengan standar kecukupan (ltruel of seruice\.
Namun saja, yang perlu diantisipasi adalah kebutuhan fasilitas ini di masa yang akan datang.
Mengingat dalam lima tahun terakhir terlihat adanya kecenderungan semakin menurunnya besaran kuantitas tingkat pelayanan TK, SD, dan SMP. Walaupun demikian, bila dikaitkan dengan iumlah penduduk berdasarkan shuktur usia sekolah dalam tingkatan ini, iuga memperlihatkan pertumbuhan yang semakin menurun.
3.6.1.2 Kesehatan Keberaclaan fasilitas kesehatan diperlukan
untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masvarakat
yang berkorelasi tcrhadap peningkatan kualitas hidup masvarakat. Penyediaan sarana kesehatan di Kabupaten Majene pada Tahun 20M, tercliri dari
: (1) Rumah Sakit Umtmr
terclapat
di
itrukota
kabupaten, (2) Puskesmas yang terdistribusi di seluruh wilavah Kabupaten \{ajene masing-masing
unjt atau lebih. Sedangkan tingkat ketersediaan fasilitas kesehatan lainnva seperti
1
Puskesmas
Pembantu sebanyak 32 unit dan Posyandu tersedia 772unlt (lihat Gambar 3.11).
Penynsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene
2q)5-2015
lll - 47
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE
PETA D!STRIBUSI FASILITAS PENDIDIKAN Keterangan:
EJ
Batas KabuPaten Batas Kecamatan
fi/ 62
Jatan
Garis Pantai Sungai
f a -l rx f lf,--l sD f Cl
StitP
r-E_-l
SMU/SMK
tI
l Madrasahlbtidaiyah Madrasah Tsanawiyah
f-O l tE_ l
Pesantren Perguruan Tinggi
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1.50.000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
Skala 1 : 212.000
2.1N 0 I 0
zlm 1
12& 6.360 3 2
lnsert Peta
fl
xatupatenMajene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABU PATEN MAJENE
8.,180
ttl
lcn
Rasio perbandingan untuk melihat tingkat pelayanan per unit fasilitas terhadap penduduk adalah Rumah sakit (737.474), Puskesmas (19.639), Puskesmas Pembantu (4.296) dan Posyan dw (799\. TABEL 329
PERKEMBANGAN FASILITAS KESEI{-A.TAN DI K At'UTAlhN MAJbNb TAHUN ZO|JA-zO0/{ NGKATAN FASILITAS KESEI {ATAN KECAMATAN RSUMU\1 PUSKESN,IAS PUSTU POSYANDU 2
I
i,
Pamboang
L
6
-)o
Scndana
3
10
JI
Malunda
1
8
31
Banggac
UMLAH UMLAH UMLAH UMLAH UMLAH Rasio
1
2OO4
1
7
32
172
2OO3
1
o
JJ
772
2OO2
1
o
2OO1
1
6
.1-1
2OOO
1
6
33
169 767
137.17]^
19.639
4.296
799
Pdtlk/Unit
169
Suubcr: 8PS Kabupaten ltlajtne dan Hasil Anali:i: Ttm,2005
Dengan rasio perbandingan antara jumlah unit fasilitas dan jumlah penduduk yang terlayani berdasarkan standar fasilitas kesehatan pada Tahun 2004 dianggap sudah tercukupi dengan baik dari
segi kuantitasnya, namun yang penting juga diperhatikan adalah kualitas tingkat pelayanan dari fasilitas ini yang diharapkan dimasa datang perlu ditingkatkan lebih baik lagi.
fumlah tenaga medis di wilavah
hi dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah
tenaga
medis hingga mencapai 7 orang dari 258 orang menjadi 251 orang pada Tahun 2004 dan harus melayani iumlal'r penduduk kabupaten sebanr-ak 737.474. Aclapun tenaga kesehatan yang bertugas di masing-masing fasilitas kesehatan tersebut, meliputi; (1) Dokter Umum 18 orang, (2) Dokter Gigi sebanyak 9 orang, (3) Dokter
Ahli 3 orang.
(-1) Apoteker set.ranyak
)
oran1, (5) Perawat 7'17 orang,
(5) Pembantu Medis 30 orang, dan (7) Kesehatan masyarakat 11 oranp dengan
fiabel
3.30).
TABEL 3.30
UMLAH-|LNAGA MEDIS KESETL{TAN DI KABUPATEN MAIENE TAHUN JENISTENACA MEDIS
2000
2ml--I
2(n2
2003
Doktc.r Unrum
9
{
)
Doktcr Gigi Doktcr Ahli
3
2
2
2
Apxrtckcr Sarjana Kcs. Masvarakat Perawat Non Pcrawat Tcnaga Non Mctlis Pembantu Mcdis
2
3
jUIvILAH r/th
(%)
2OOO-20[4
TAHUN PERKEMBI NCAN
53
.18
.18
3
3
?,
I
2
2
2
5
J
1t
110
96
96
117
1a
f,l lf
51
-ll
l5
'tO
6 151
16
13
258
2U)4
30
19?
179
179
L)l
4,68
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2OO5-2015
ilt-49
PENYUSUNAN RENCANA
TATA RUANG WLAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE PETA DISTRIBUSI FASILITAS KESEHATAN Keterangan:
IEA t _] fi/ Eg
Batas KabuPaten Elatas Kecarnatan
Jatan
Garis l%ntai Sungai
[-Fl Rumah Sakil Umum i. Tl Puskesrnas [ @l Pustu l -(F ] Posyandu fit ] Polindes Pogesaran [f]
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50.000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene - Dinas pemukiman dan prasarana wilayah Kabupaten Majene - Hasil Survey
Skala
Zlm :I
0 0
z1n I
I
: 212.000
12{D 6.360 3 2
lneert Peta
Q
x"t"patentlajerrc
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
8.4$
Itt
4Cm
Berdasarkan dari data tersebut, untuk masa yang akan datang rnasil'r perlu ditingkatkan, baik dari segi kuarrtitas maupun kualitasnya terutama tenaga kesehatan Dokter Umum dan Dokter
sama sekali belum tersedia. Bilamana menggunakan standar kelayakan seharusnya
Ahli yang
di wilayah ini
sudah harus tersedia, mengingat keberadaan tenaga keehatan ini bertujuan untuk memperlancar dan
meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
3.6.1,.3 Peribadatan Penyediaan sarana peribadatan
di
peribadatan bagi umat Islam, hal
ini dikarenakan jumlah penducluk wilayah ini diclominasi oleh
Kabupaten Majene pada umumnya merupakan fasilitas
pemeluk agama Islam. Sedangkan lainnya sangat terbatas jumlahnya bahkan sama sekali tidak tersedia, ini dikarenakan faktor daya dukung pemeluk agama tidak mencukupi.
Jumlah ketersediaan sarana peribadatan pada Tahun 2004 cli Kabupaten Majene, terdiri dari Mesiid 214 unit, Mushallah 40 unit, Langgar 61 unit dan Gereja 1 unit. Sarana peribadatan untuk umat Islam
tersebar
di seluruh wilayah
kecamatan, sedangkan gereja hanya terdapat
di
Kecamatan Banggae.
Distribusi dan jumlah fasilitas peribadatan di Kabupaten Majene Tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 3.31 dan Gambar 3.12. TABEL 3.31 KETERSEDIAAN FASILITAS PERIBADATAN DI KABUPATEN MAIENE TAHUN 2OO4 IENIS FASILITAS PERIBADATAN (UNIT) KECAI\,IATAN CERE]A LANGCAR MUSHALLAH MESIID 15
Banggae
63
Panrtxlang St'ntlana
32 77
24
3
Malunda
42
I
7
21.r
40
6l
f
UMLAH |
I
3-1
17
1
-Srnlt'r: IP.S KthuValcn Mojtnc dan Hasil AnalisisTim,20O5
3.6J1,.4 Perdagangan Perkembangan fasilitas perdagangan
di Kabupaten Majene yang
secara resmi tercatat berdasarkan
kualifikasi tingkatan fasilitas belum tersedia dengan baik, seperti iumlah pas:u/ toko, kios, warung
dan sebagainya yang sifatnya eceran. Namun demikian, berdasarkan hasil survey lapangan menunjukkan bahwa setiap desa/kelurahan dan kecamatan telah tersedia fasilitas perdagangan tersebut
di
atas dengan iumlah yang memadai. Salah satu s;uana perdagangan yang menjadi pusat
akumulasi barang dan jasa yang hampir tersebar
di tiap
kecamatan sebagai berikut Kecamatan
Banggae 4 unit, Kecamatan Pamboang 4 unit, Kecamatan Sendana 10 unit dan Kecamatan Maluncla 8
unit. Tingkat pelayanan pasar dapat ditiniau dari letak pasar yakni pasar di pusat kecamatan memiliki
Penyusunan Rencana
Taa
Ruang Wilayah Kabupaten
M{ene
2OO5-2O|5
lll - 5l
cakupan pelayanan yang lebih luas, sedangkan lainnya merupakan pasar desa. Distribusi fasilitas perdagangan di Kabupaten Majene dapat dilihat pada Gambar 3.13.
Pada Tahun 2004 di Kabupaten Majene terdapat sebanyak 76 koperasi dengan rincian sebagai berikut;
jumlah KUD sebanyak 10 dan jumlah non KUD sebanyak 88. Adapun jumlah anggota KUD sebanyak 5.084 orang (anggota penuh). Sedangkan fumlah anggota non
KUD sebayak 6.702 orang anggota
penuh.
3.5.L.5 Olah Raga dan Rekreasi Ketersediaan sarana olahraga dan rekreasi merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kota,
terutama bila dikaitkan dengan masalah pendidikan dan kesehatan jasmani. Keberadaan fasilitas olah raga
ini penting sebagai wadah penyaluran bakat dan sekaligus diperuntukkan bagi ruang terbuka
untuk tempat rekreasi yang keberadaannva penting dalam suatu lingkungan perkotaan. Sarana olah raga yang terselrar di tiap kecamatan di Kabupaten Majene aclalah lapangan sepak bola di sampfurg terdapat pula lapangan volley, bulutangkis, tennis dan lain-lain (Tabel3.32 dan Gambar 3.14). TABEL 3.32 KETERSEDIAAN FASILITAS OLAH RAGA A DI KABUPATEN MA KECAMATAN
SLPAK BOLA
llanggae
8
Pamtnang
t)
3{l 282
na
r3
J6
Malunda
9
Se
ntl
tr
Inulahi.S6 r: llPS
JENIS IIASILITASOLA}I RAGA (UNIT) TINNIS I}UI-UTANGKIS I TENISMEJA
BOLA VOLI
l1 1
.u1 l156ilt,
ltOZ
35 12
70
ll
5l
LAINNYA
IUMLAH
,11
203
27
21
27
170 14+ 653
Lahrr;:cn Mafun ,lan Hosil Anoli;tsTnr.2Ut
Potensi pengembangan rekreasi (pariwisata)
di Kabupaten lr{ajene memilki
kekhasan tersendiri
clibanding daerah lainnya. Obyek wisata yang dapat dikembangkan adalah obyek rvisata alam/bahari, r+'isata budaya dan wisata seiarah.
Fasilitas penginapan/Hotel dan restoran sebagai sarana penunjang ekonomi clan bisnis relatif tersedia
di wilayah ini
dengan jumlal'r mencukupi dan dalam kondisi baik sebanyak 7 buah (Hotel Bogor,
Abrar, Sulawesl Tiga Bintang, Wisma Cahya, Penginapan lvlesra, Penginapan Bahagia) dengan iumlah kamar sebanyak 91 dan 779 kamar tidur. Kategori penginapan umurmya berupa tipe Melati
dan Bintang
III
vang tersebar dan terkonsentrasi di ibukota kabupaten (Kota Majene). Seclangkan
fasilitas ienis restoran yang tersedia selain difungsikan sebagai rumah makan, juga sebagai tempat pertemuan/ resepsi kegiatan masyarakat
d
an sebagamya.
Penyusunan Rencana Taa Ruang Wilayah lebupaten Majene 2OO5-2015
ilt-52
700000
710000
720000
/30000
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE
PETA DISTRIBUSI FASILITAS PERIBADATAN Keterangan:
'r^7 L-.-l l[t/
Elatas Kabupaten Elatas Kecamatan
Jalan Sungai
[ @_l Masjio | 6 l Musholah I O l Gereia
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50.000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
Skala 1 :212.000
Z1n I
0 0
Z1n 4Q 2 1
lnsert Peta
p
xauueatenMajene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABU PATEN MAJ ENE
6
360 3
8.ilg)
ttr
4Cm
700000
710000
720000
730000
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WTLAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE PETA DISTRIBUSI FASILITAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI Keterangan: DJ [ -_] ffi Z-\Z
Batas Kabupaten Ehtas Kecarnatan Jalan
Garis Pantai Sungai
I Industri 1--o. ---6--l Industri
t a I o IG. l- o [o f E f iD I A
fQ
Bangunan Bangunan, Kerajinan Rakyat, Tekstil dan pangan Industri bangunan, kimia dan pangan
I l
Induslri Kerajinan Rakyatdan Logam
I
Industri Kerajinan Rakyat, logam dan tekstil Industri Kerajinan Rakyat, Tekstil dan Pangan
]
Industri Logam
I
l
Industri Tekstil dan Pangan Pasar
lPelelanganlkan
lnuro
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
Skala 1 :212.000
Z1n 1
0 0
Z1n +24 1 2
Insert Peta
70m0
7'10000
72m00
rc0m0
fl
xaUunaten llajene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
6.m 3
8./m
ltr
lcm
700000
710000
720000
730000
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MruENE PETA DISTRIBUSI FASILITAS OLAH RAGA DAN PEKUBURAN Keterangan: a
a
-o
nT,Batas Kabupaten t- l Batas Kecarnatan K ] Jalan N- Garis tuntai Sungai Lapangan Basket
f-il] f-j L
lapangan Volly
,C_l
Lapangan Bulutangkis
fif,.'l Gedung Olah Raga L-! _l Kolam Renang L_-_E
o
-a 5
a o
_l
Pekuburan
[tr ] Lapangan Sepak Bola |_ C--] Lapangan Sepak Takraw [_S.l Stadion I
Lapangan Tenis
n5
o
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1.50.000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
Skala 1 :212.000
N
Zln I
0 0
Zln 1
L2{D 6.360 8.{$ ttr tlcm 3 2
lnsert Peta
700000
710000
720000
730000
fl
xauue"ten tajene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
3.6.2 Analisis
Prasarana Utama
Prasarana utama merupakan bagian penting dalam memahami perkembangan dan pertumbuhan
suatu wilavah. Semakin baik kondisi prasarana; penvebaran, tingkat pelavanan, akan mendorong wilayah tersebut untuk tumbuh dan berinteraksi dengan wilayah lain, baik dalam skala ekonomi, sosial dan politik. Untuk itu clalam sub-bab
ini akan dibahas kondisi
prasarana transportasi (darat,
Iaut) listrik, air bersih, pos dan telekomunikasi, Iimbah dan persampahan, Prasarana drainase dan irigasi.
3.6.2|1, Sistem Transportasi
A.
Transportasi Darat
Panjang jalan menurut jenis permukaan
di wilayah
Kabupaten Majene mengalami peningkatan
pertumbuhan sebesar 1,38% pertahun dengan panjang total ialan 597,78 Km pada Tahun 200.1 atau lrertambah 32,06
Km dibancling Tahun 2000.
Berdasarkan kategori, peningkatan panjang jalan yang
cukup tinggi adalah jenis jalan dengan permukaan kerikil sebesar 7,32% pertahun vang semula merupakan ialan tanah atau tidak terperinci dimana pada Tahun 2000 sepanjang 60,74 Km menjadi 80,60 Km pada Tahun 20M. Sebaliknya jalan dengan kondisi permukaan tidak terperinci mengalami
penurunan pertumbuhan sebesar 2,49% pertahun dari 702,73 Km di Tahun 2000 meniadi 92,30 Km pada Tahun 200.1. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintal'r Daerah Kabupaten Maiene melakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan. Untuk lebih ielasnya mengenai iaringan jalan menurut fungsinya dan kondisi permukaan jalan di Kabupaten Majene dapat c-lilihat pada Tabel 3.33.
Demikian juga, kondisi jalan dengan klasilikasi baik mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 70,74% pertahun dengan panjang perubahan selama periode
lima tahun adalah 59,7
kllrt-
Sedangkan
kondisi jalan rusak dan rusak berat mengalarni penurunan perkembangan panjang jalan dengan nilai
perubahan pada periode 2000-2004 adalah -6,76% rusak dan -6,36% rusak berat. Indikasi ini memberilan gambaran upaya pemerintah setempat untuk menjaga kondisi jalan sehingga tidak mempengaruhi arus pergerakan penduduk ke tempat asal ke tuiuan.
Suatu hal yang sangat penting sehingga mengakibatkan cepatnya rusak lalan adalah tidak seimbangnya pertumbuhan paniang jalan dengan lalu pertumbuhan keudaraan bermotor dan terbatasnva sistem drainase pada sisi jalan utamanya pada jalan kabupaten dan ialan desa ataukah
disebabkan kurang berfungsinya sistem drainase. Disamping adanya laiu pertumbuhan kendaraan
bermotor
di
Kabupaten Majene pertahumva adalah 38,53% pertahun. Namun pertumbuhan
kendaraan bermotor belum terlalu nampak terhadap kerusakan ialan di Kabupaten Majene. Untuk masa mendatang hal seperti ini perlu diantisipasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene
2OO5-2O|5
lll -
56
TABEL 3.33
ANIANG IALAN MENURUT IE IS PERMUKAAN, KONDI KONDISI JALAN 1. Jcnis Pcrmukaan
. Aspal . Kerikil r Tanah . Tidak tlipe'rinci
itufur:
2002
2003
2004
{fA\
365,72
51.1,18
397,78
597,78
))1?'c)
223,80 83,60 174,48 92,30
2+.1,80
2i13,tt0
1,38 1,98
80,60
80,60 181,06 92,30
597,78 243,80 80,60 181,06 92,30 597,78
1
Sedang
145,.18
Ru,sak
764,70 137,74
dirinci -1. Status Atiltrinistrasi
. .
2001
565,72 18,40
Baik
Rusak Berat 3. Kclas lalan ' Kclas Ill . Kclas IllA . Kclas lllB . Kclas lllC
.
R/rH
2000
60,74 777,46 102,73
2. KondisiJalan
. . . .
ALAN DAN KELAS IALAN
ERKEMBANGAN P.\NJANG ]ALAN (KN,I)
Kelas Tidak
falan Propi111;i lalan Kabupatc.n
597,78
147.50 152.80 128.00 169-18
161,50 169,80 12J,00
7)
597,78 73,25 166,83
t57,19 o),z i
159,-19
66,77 1
31,50
;0r,338
103,3
103,558 597.78
565,72
91,30
i97,78
=41 73,25 162,03
707,74 bt,9,02
I 81,06
597,78 178,10 189,80 724,00 105,88
120,48
,78 \ 77,60 12,50 I 110,50 360,80 96.38 701,338 103,558 397,78 \,
597,78 17,60 12,50 110,50 360,80 96.38 728,338 130,558
597
597,78
0,50 -2,+9 1,38 10,71 6,87
178,',r0
189,80 r24,O0 105,88
4,76 4.36
397,76 17,60
1,38 -29,98
1t qn
47,29 -8,{7
110,50 360,80 96,36 728,33tt 1 30,558 597,78
53,36
_) ;i
?1i 6,02
11q
BPS Kahupotttr Majenc lan Hasil AnalisisTim,2005
Jumlah kendaraan bermotor cli Tahun 2000 mencapai 408 unit meningkat menjadi 1.503 unit pada
Tahun 2004, sehingga rerata pertumbuhannya cukup tinggi mencapai 38,53% pertahun. Ienis kendaraan yang relatif mendominasi pergerakan dan banyak digunakan penduduk adaiah sepeda motor dan bus umum dengan tingkat persentasenya masing-m astng 66,60% (1.001 unit) dan
20,36"/o
(306 unit) dan rasio kendaraan per penduduk adalah 1,09% (Tabel 3.34).
Terminal yang ada
di
Kabupaten Majene terminal induk. Terminal induk berlokasi
di
wilayah
Kecamatan Banggae (ibukota kabupaten) yang sifatnya permanen dan terminal pembantu lokal (pengumpan) berada disetiap kecamatan vang menyatu dengan pasar kecamatan. TABEL 3.34 PERK
EMBANGAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DAN I ENIS T{YA DI KABUPATEN A ENE TAHUN 2OJ+,2004
IENIS KENDARAAN
l. I'tlan 2. Jc'cp 3. Station Wagcn 4. Truck Barang 5. Truck Tangki 6. Ambul.rncc 7. Pick Up 8. Dump Truck 9. Truck 10. Bus 11. Mikrolt't 12. I'petla Mobr lunilah
r/th(%\ \utthtr:8PS
IU\ILAH KENDARAA\
BERMOTOR PERTAHUN 2002 2003
2000
2(n1
10
10
l0
8
7
t8
15
1.1
lb
13
I 43
1
1
1
8
13
23
2
2
3
5
6
46
1
f,
A
62
64
2004
69
2
65
9
3
3
6
35
t78
231
79
.i2-
69
323
r.939 408
2.386
.
-):{
306
2.527
3.096
1.00r
2..999
.1.573 |
1.503
-\\ -l I
KnhrrVattu Mnfuut' dan Hnsil Amlisis
Fenyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2OO5-2Ol
5
llt
-
57
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) ](ABUPATEN MAJENE
PETA KONDISI PERMUKAAN JARINGAN JALAN KABUPATEN MAJENE Keterangan: EZt
Elatas KabuPaten
Nt F-:;;l
Kondisi Jalan Baik
N N
Kondisi Jalan Rusak Berat Garis Pantai
tI
I- -il]
Kondisi Jalan Sedang
l
Sungai lbukota Kabupaten
tbutota Kecamatan
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50.000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
Skala
Z1n I=
0 0
I
:212.000
Z1n L2& 6.3fl) 3 1 2
lnsert Peta
fl
xaue"tenmajetE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAE (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
8./m
It
4Cm
200000
71
0000
720000
730000
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE PETA FUNGSI JARINGAN JALAN KABUPATEN MAJENE Keterangan:
N f_] Nl N) Nl
Batas Kabupaten Batas Kecamatan Jalan Poros/Jalan Propinsi Jalan Kabupaten
Garis Pantai
i
t T-.1
Sungai lbukota Kabupaten
fO l lbukota Kecamatan
a
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 'l:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Survey
Skala 1 :212.000
21n 1
0 0
Z1n +24 1 2
lnsert Peta
fl
X.r"p"ten tajerle
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
63fl) 3
0.4fl1
llr
4Cm
B.
Transportasi Laut
Prasarana pengl'rubung pergerakan penumpang barang dengan menggunakan moda laut yang ada di
wilayah Kabupaten Majene ini adalah Pelabuhan Maiene dan Pelabuhan Palipi (Gambar 3.77) . Data
arus pergerakan melalui pelabuhan tersebut berdasarkan asal-tujuan (Ongn Destirution) ttdak tersedia dengan baik, sebagai akibat sistem informasi dan administrasi belum baik, kecuali Pelabuhan Majene.
Pelabuhan Maiene Data arus penumpang yang keluar melalui pelabuhan Maiene sejak Tahun 2000 hingga Tahun 2004 mengalami kecenderungan penurunan, dari 6.966 orang, menjadi 4.811 orang. Demikian pula dengan arus muat barang juga mengalami kondisi yang sama yakni muatan hewan ternak 1.434 ton menjadi 6.t143 ton.
Arus barang yang paling banyak di rnuat melalui Pelabuhan Majene adalah hewan ternak vang diantarpulaukan khususnya ke wilayah pulau Kalimantan. Periode muat melalui pelabuhan ini banyak dilakukan pada Bulan Pebruari hingga Bulan Agustus, hal ini terkait dengan kondisi musim
Timur, dimana arus dan kecapatan angin dan gelombang relatif tenang dibanding bulan-bulan lain dalam tahun yang sama (Tabel3.35). TABEL 3.35
BULAN
JUMLAH KUNJUNGAN KAPAL, PENUMPANG DAN BARANG DIMUAT DI PELABUHAN M hNh I(ABUPA T hN MAI ENE I AHUN Z|J(A'-Zl.l{,4 PENUMPA\C BARANC ]UMLAH KAPAL TURUN NAIK IUMLAH SAPI KERBAU KAIUBING 167
62
1ti3 40
62
{0
134
IUMLAH
2%
341
350 174 174 564
Mci J uni Juli Agustus
83
321
435
756
55
392
6.1.1
80
252 272 153
Scptcmbcr
78 46
726
36
220
329 222 303 106 319
54r
54
Dcscmbcr
43
28
96
539 724
IUMLAH 2OO1 IUMLAH 2ft)3 IUMLAH 2OO2 IUMLAH 2(X)1 IUMLAH2MO
736
1.833
2.978
910
3.169
4-500
1.045
3.530 2-580 3.216 -13,11
5.4U
9.074
854
4.M3 3 750
6.623
1-7n
6-9($
7.997
205
{ )Jl
6.113
-5.59
-8.84
744
-8,61
-32.60
-31,31
Januari
63
Fcbruari lvlarct
April
Okkrbcr Novcmbcr
892 757 -0,50
r/th (%) Sunfur: BPS Knbupatn
Ma
jtrc
35
134
375 429
80 40 40 45 50 25 50 46
; 5 5
,
50 130 130 90 95 130 120 130
130
175 175 135
i50 159
170 180
141
no
,)o
.1.8 I 1
476
t43
7.669
1.086
160
875
1.434
t.761
2.872
58
2217
3.749
796
3-820
5.745
dan Hasil Amlisis Tim, 2(N5
Suatu hal menarik teriadi dalam arus pergerakan manusia dan barang melalui Pelabuhan Maiene ini
adalah iumlah penumpang yang naik dari Kabupaten Maiene lebih tinggi dibanding penu-rrpang
Penyusunan Rencana Taa Ruang
t{ilaph
Kabupaten Mqiene 2OO5-2015
ilr-60
yang nasuk ke Kabupaten Majene t{engan jumlah masing-masing melakukan perjalanan2.978 orang dan 1.833 orang. Banyak alasan penyebab kondisi ini antara lain adalah pertann, semakin banyaknya
iumlah penduduk di wilayah ini yang melakukan perjalanan langsung di pelabuhan lain di luar Maiene, seperti Pelabuhan Palipi di Kecamatan Sendana. Kedua, semakin banyak penduduk Kabupaten Majene yang melanjutkan pendidikan atau merantau ke daerah lain, dimana dalam empat
atau lima tahun terakhir tidak tercatat asal dan tujuan pergerakan (origin-destinafron) melalui Pelabuhan Majene.
Pelabuhan Palipi Pelabuhan Palipi terletak antara Pelabuhan Rakyat Pare-Pare dan Pelabuhan Feri Mamuju, pada poros Jalan Pantai Barat Trans Sulawesi Barat- Sulawesi Tengah ruas Maiene
-
Km.350 (37
Knl
ctari
Kota Maiene, 180 Km dari Pare-Pare dan 200 Km dari Mamuju). Arus angkutan barang dan penumpang dari pusat kota (Pare-Pare dan Makassar) dan kota hinterlancl lainnya menuju Pelabuhan
Mamuiu harus melalui Kota Maiene. Dengan posisi strategis tersebut dan dalam rangka dukungan terhadap penggalangan investasi diera Otonomi Daerah saat ini, Pemda Kabupaten Majene memberi perioritas khusus terhadap peningkatan peran pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan rakyat.
Pelabuhan Palipi lreracla pada Kecamatan sendana yang berjarak
t
37 km dari Kota Majene. Letaknya
cukup strategis yaitu berada cliantara pelabuhan Pare-Pare clan N4amuju dan berada pada pantai barat clengan iarak terdekat ke Pulau Kalimantan. Pelabuhan Palipi terletak pada daerah teluk cian di
depannya terdaprat Pulau Idaman Taimanu menyebabkan kondisi alam tersebut sangat menguntungkan clan memenuhi kiteria sebagai pelabuhan alam.
Pelabuhan Palipi sebagai salah satu pelabuhan yang tertlapat
di
Kabupaten Majene melavani
angkutan penumpang dan baranp akan tetapi keterbatasan data dan informasi yang terjadi di pelabuhan Palipi tersebut. Pada tahun 2004 jumlah penumpang
di
Pelabuhan Palipi adalah 2.674
orang yang terbagi 678 penumpang turun dan 834 penumpang naik (Tabel 3.36).
3.6.2.2 Energi Kelistrikan Energi kelistrikan cli Kabupaten Majene saat ini dilayani oleh PLN Cabang Kabupaten Ntaiene. Sedangkan wilayah lain yang belum terlayani jaringan listrik masih menggunakan energi
listrik lain
atau sumber penerangan lainnya.
Penyusunan Rencana Taa Ruang wilayah Kabupaten Majene
2005-2015
lll - 6l
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WIIAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE
KABUPATEN MAMUJU
PETA LOKASI PEI.ABUHAN LAUT KABUPATEN MAJENE Keterangan:
EZ Elatas KabuPaten i ,lElatasKecamatan AZ JalanArteri IAZ Garis Pantai
T
T
Sungai lbukota Kabupaten
an
l O ] lbukota Kecamatan i l lPelabuhanMajene Pelabuhan Palipi El
= = zUJ F
T
o.
f
o Y
I
I
1
: -)
--lI
tr.t
\
ql
T
)
i
I
)
\?
tr a,j
(r' r
1
\t
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala '1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
KABUPATEN POLEWALI
- Hasil Analisis Tim Perencana
Skala
I
21m 0 1 0
zln 1
I
:212.000
4.2& 2
lnsert Peta
a'
f
r
ft,-u*
n^.r, \
t'1]
fl
xauupaten Majene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJEN E
6
360 3
8
/O0
ttr
4Cm
TABEL 3.36
JUMLAH KUNJUNGAN KAPAL, PENUMPANG DI PELABUHAN PALIPI
AIEN MAIENt, IAftUN
BULAN
2UUqI
PENUMPANG
TURUN
I
NAIK
PROSENTASE (%)
'UMLAH
u:
)o
April
53
Mei Juni
67 67 29
Agustus
?,4.
44
2L6
303 1,09
181
6,77
r00
1337
50,00
834
2.674
100
Januari
86
J,zL
5;
106
98 96
1.65
II
40
fr
3,96 6,17 6,10 L,50 2,88
519
19,41,
Februari Maret
juli
Scptcmbcr
Oktobcr November De'sembcr
lunilah
i, 678
163
Sumbtr: BPS. Kabwratil Maiorc Llarl Ha sil
Tingkat kebutuhan energi listrik sebagai energi utama yang dimanfaatkan untuk berbagai ienis aktivitas diantaranya untuk alat penerangan dari wakhr ke waktu mengalami peningkatan permintaan sedangkan suplay dari sumber relatif terbatas.
Ini terlihat dari peningkatan jumlah
pelanggan dalam lima tahun terakhir yang tumbuh sebesar '1,68% pertahun. Demikian Pula dengan
iumlah KVA terpasang dan KWH daya terpakai iuga mengalami grafik pertumbuhan. ketistrikan di Kabupaten Maiene pada tahun 2004baru mencapai
11,45o/o
Rasio
dari total seluruh kebutuhan
listrik yang ada. Berdasarkan jumlah pelanggan menurut distribusinya terbanyak terdapat di ranting Majene dengan pelanggan 9.367 pelanggan (51.,967o), sedangkan pelanggan lainnya yang tersebar di 4
ranting/sub ranting berada pada kisaran 1000-t1000 pelanggan.
Berdasarkan jenis tarif golongan pelanggan PLN iumlah sambungan terbanyak pada ienis
dan 52 berada
di
tarif
R1
Sub Ranting Mosso Kecamatan Pamboang dan Sub Ranting Tammeroddo
Kecamatan Sendana. Untuk lebih ielasnya dapat dilihat (Tabel3.37 dan Tabel3.38). TABEL 3.37
BANYAKNYA PELANGGAN, KVA TERSAMBUNG, KVA TERSAMBUNG, KWH DAYA TERPASANG RANTING DI KABUPATEN MAIENETAHUN 2UX} zITYL PLN KWHDAYA PELANGAN KVATERSAMBUNG RANTINC/SUB RANTING Majerre
42.575
2OO4
18.029
11.491
125s.203
2OO3
L7.862
rt.432
17.432.759
2OO2
17.713 '17.436
11.165.ffio
10.000 kva
10.698.440
1.026.660
UMLAH2OOl
IUMLAH
5ffi
6.977 1.513
Malunda Lisdes onans
UMLAH UMLAH UMLAH
976
841.054 136.342 154.927 80.305
9.367 2.592 3-530 1.840 1.000
lalampanua 9rmba
1,6.862 11,45 Rasio elc.ktrifikasi ( % ) 8PS Kaupaten Kauoaten Majent Maiev dan Hasil AnalisisTin,20O5 2OOO
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene
2_088
r0.23526n
2005-2015
lll -
63
Mengingat ketersediaan prasarana
ini
merupakan suatu hal yang mutlak untuk mendorong
perkembangan wilayah dan memperhatikan rasio ketercukupan, maka ke depan Kabupaten Majene
sudah harus memikirkan dan mengembangkan sumber-sumber energi listrik yang baru atau penambahan daya terpasang. Hal ini cukup beralasan, bila dilihat kemampuan daya pasang beban
puncak, kapasitas dan produksi yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi melayani kebutuharu terutama dengan bertambahnya pelanggan dan berkembangnya aktivitas kegiatan penduduk. Hal ini mengingat terjadinya krisis listrik yang berkepanjangan sebagai akibat ketidakmampuan PLN dalam pembiayaan operasional dan banyaknya permintaan energi tistrik.
Ini terbukti dengan terjadinya
pemadaman bergilir yang berdampak pada roda perekonomian menjadi terhambat. TABEL 3.38 BAT.IYAKT.IYA PELANGGAN DAN KWH TERIUA L MENURUT IEN IS RANTINC R1 B1 82 32 STN
VA
STA
VA
Mosso 1 Mosso II
1.00.1
8
7.750
Puttada
502 353
504.950 140.850 230.850 207.550 150.400
1
3.100 1.300
221.700
"
2.250
131.850
;
900
1J.7
Sendana Tallu Banua
260 37tX 526 226
Tammeroddo Seppong I IlirJano
IUMLAH 2OO4 IUT{LAH 2OO3 IUMLAH20(B IUN4LAH 2001 IUN{LAH 2OM Swnhtr: Kntttor
;
299.fio
ARIF DI KABUPAT N
STA
VA
STA
VA
STA
VA
VA
3.500
17
9.400
9
2{.3q)
556.540
7.550
1
5.650 450
2
8 10 10 6 8 9 5
1
11.000
1-r8.850
4.950 .1.950
2-18.90
22i1.800 163.100
2.700 4.500 4.500
228.450
3.r50
135,900
3.510 3.491
897.650
153m
3.ilo
r.871550
3'l
24.Offi
3.500
72
3.482 3.330
1.857a60 1.796.7(n
31
23.550 21.350
35m
71
3.500
69
41.700 40.350 36.800 81.500
3.180
1.e9.150
NA
19..150
3.500
60
31.5m
BPS Karrprrlur Majate tlan
IUMLAH
VA
STA
tt
26
ENE 2000-2004
P1
30.1.000
18.1m
7
10
6.zfl
1
10 10
6.25
o.zw
1
10
5.400
I
243m 3.46
2.000.540
3.120 2.480 2.490
1.931.080
r.9{JJa70 1.861.180
Hasil Analisis Tin, 2005
3.6.2.3 Air Bersih Masalah air bersilr
di
ini merupakan persoalan utama dikaitkan sumber air bersih/baku yang relatif terbatas,
Kabupaten Majene hingga saat
banvaknya kebutul'ran dibandingkan ketersediaan terutama pada pesisir pantai Kabupaten Maiene.
Sumber air bersih yang dimanfaatkan penducluk, fasilitas sosial clan umum di rvilayah ini bersumber
dari PDAM Kabupaten Maiene yang sumber airnya berada cli Kelurahan Baruga. PDAM Kabupaten Majene penggunaannya diresmikan oleh Menristek B|. Habibie pada 14 Berdasarkan hasil survey
di lapangan
April
1982 pada waktu itu.
keberadaan air PDAM tersebut perlu perawatan, peremajaan
dan perlindungan kawasan hutan unfuk menjaga keberadaan sumber mata air. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang tegas untuk melindungi kawasan hutan demi meniaga kelestarian mata
air dan kelestarian hutan.
Penggunaan
air bersih di wilayah ini masih tergolong rendah, mengingat masih banyak peneluduk
yang belum terlayani air bersih jika dibanding dengan jumlah penduduk yang tersebar di Kabupaten
Penyusunan Rencana Taa Ruang Wilalah Kabupaten M4iene 2OO5-2015
ilt-g
Maiene. Pemenuhan kebutuhan air bersih yang masih terbatas memerlukan perencanaan selain memanfaatkan sumber air bersih yang dapat terjangkau air PDAM iuga dengan mengembangkan air
bersih peidesaan sehingga penduduk dapat terpenuhi kebutuhannya. Untuk lebih ielasnya iumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Maiene dapat dilihatTabel 3.39. TABEL 3.39 BAI\TYAK T{YA PELAN G GAN
PENYALURAN DAN MESIN
PDAM
AHUN2O{M.2fiX PEMAKAIAN
PELANGGAN
PROSENTASE
4.298 J
9L,76 0,06
147 56 84 96
1,20 1,79 2,05
2OO4
4.684
100
IUMLAH2OO3
4.692 4.667
Rumah Tangga Fasilitas Ktrusus Niaga Instansi Pemerintah Sosial
BAK/Kran Umum JUMLAH
IUMLAH
2OO2
3,t4
Suntvr: Ktntor
BPS Kabupaten Majete dan Hasil Analisis Tim, Z0O5 Catatan * tidak ada data
Seperti halnya dengan kabupaten lain, pengguna/pelanggan air bersih terbanyak adalah rumah tangga sebanyak 4.298
di wilayah ini
titik sambungan atau 9'1.,76% dari total pengguna, kemudian
disusul niaga dan sosial, serta perkantoran pemerintahan, perdagangan dan iasa.
3.5.2-4 Pos dan Telekomunikasi Perkembangan aktivitas telekomunikasi dengan menggunakan iasa pos, baik yang
dikirim maupun
yang diterima dalam bentuk surat, wesel, dan paket dalam periode Tahun 2000-20M memperlihatkan
kondisi yang semakin menurun, kecuali surat yang diterima dan dikirim mengalami peningkatan yang berfluktuasl seperti terlihat pada Tabel 3.lt{) dan 3.41 di pawah ini. TABEL3.4O
BANYAKNYA PAKE'T POS YANG DITERIMA DAN DIKIRJM MELALUI KANTOR POS L'AN JIKO L'I KABUPATEN MAIENE AHUN20(X SURAT
BULAN
DIKIRIM I DNERIMA
Januari Februari
Maret
Ap.il Mci
11
37
20 13 6 9
20 26
47 80
PROSENTASE 48 40 39 53 89 28
5,35 4,46 4,35 5,97
&
7,t3
21
2,34 1,0,93
Iuni
,7
Juli Agustus
8
7
56 14
Septcmber
'/
91
Oktobcr Nopcmber
32
76
98 108
4-I
203
2M
Desember
12
53
65
173
724
559
897 685
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
20M 2fi)3
2't
2002
98
2fi)1
r06
126 243 209
20fl)
2N
724
(%)
IIUMLAH
gq? 3,72
12,04 27,20 7.25
1U)
341
315 364
Kabupaten Majene Majene dsn Hasil AnalisisTim,
Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Mqiene 2005-201
5
llt - 65
TABEL 3.4]"
BANYAKNYA SURAT POS YANG DITERIMA DAN DIKIRIM MELALUI KANTOR POS DAN GIRO DI KABUPATEN MAIENE TAHUN JENISSURAT Surat Surat Surat Surat Surat Surat
DIKIRTM
Biasa
DITERIMA
9.733 4.699 4.535
Kilat Kilat Khusus Terdaftarr/ Tercatat Dalam Negeri Luar Negeri Tercatat Luar Neqeri
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2OO4
SURAT 19.100
5.140 7.347 6.500 217 56
5.366 119
t25
2004 2003
24.577
2002
22.5e
354n
2001 2000
20.496 156.736
38.624
38.360 35.489
?3.664
Sumber: BPS Kahunaten Majene Maiene dan Hasil A
Teknologi komunikasi yang digunakan
1066.1,9
)05
di Kabupaten Majene merupakan jafingan telepon
yang
dikelolah oleh PT. Telkom yang pelayanannya masih terbatas pada kawasan perkotaan Majene dan sekitarnya. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mendorong pertumbuhan
wilayah dengan tingkat pemakaian dan ketergantungan sarana meniadi hal urgen. Ini terlihat dari
tingkat pemakaian teknologi komunikasi selular yang telah berkembang pula
di wilayah ini.
Sedangkan wilayah kecarnatan lainnya masih memanfaatkan satelit digital radio sistem (drs) untuk
berkomunikasi dengan wilayah luar. Hingga akhir tahun 200{, jumlah pelanggan teleon di lingkup wilayah Kabupaten Majene adalah 1.87655T.
3.6.L5 Drainase,Irigasi, Limbah Cair dan Persampahan Sistem drainase di Kabupaten Majene mengikuti kontur alami vakni mengikuti alur-alur sungai yang ada. Melihat bentuk geografisnya yang memaniang dan di setrelah Timur ke utara umurnnya berupa
perbukitan, pola pembuangan
air
huiannya lebih banyak kearah selatan dan barat. Karena
permukiman penduduk sebagian h=ar berada didekat pantai yang topografinya relatif datar, sehingga memungkinkan terjadinya genangan air yang sifatnya temporer. Permukiman dan aktivitas
ekonomi yang berada di pegunungan yang relatif sedikit, tidak mempunyai permasalahan dengan drainase air huian maupun pembuangan limbah cair domestiknva.
Untuk kawasan yang lebih clatar, utamanya berdekatan dengan kawasan pesisir, permasalahan drainase air hujan dan limbah domestik sudah mulai timbul, yang umumnya berupa genangangenangan air huian. Di daerah perkotaan, seperti Kota Majene sistem drainasenya sudah baik dan
polanya mengikuti pola iaringan ialan yang ada. Namun saia yang perlu diperhatikan terutama kawasan-kawasan dekat pantai, dimana selokan-selokan tempat pembuangan air tersebut seringkali tergenang karena sistem drainasenya tertahan oleh air pasang dari laut.
Penwsunan Rencana Taa Ruang Wilafah Kabupaten Majene 2OO5-20t
5
ilt - 66
Potensi daerah irigasi
di Kabupaten
Majene memanfaatkan sungai yang ada dengan membangun
Malunda dan Sendana
ini
di dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya air untuk dialirkan ke areal
bendungan. Daerah irigasi yang ada saat
berada
persawahan. Potensi irigasi yang terdapat di kedua wilayah kecamatan tersebut adalah 7.777 ha yang
terbagi 678ha di Kecamatan Sendana dan1.099 ha di Kecamatan Malunda.
Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten Maiene umunnya masih konvensional, dengan cata membuat lobang tempat sampah yang kemudian dilakukan pembakaran atau penimbunan. Di Kabupaten Majene, utamanya Kota Maiene, telah memiliki sistem pembuangan
sampah yang relatif sudah teratur dan baik dengan dukungan sarana dan prasarana persampahan yang disiapkan pemerintah maupun masyarakat secara swadaya.
3.5.3
Analisis Sarana dan Prasarana Perikanan
Pembahasan sub bab
ini ditekankan pada analisis
ketersediaan sarana dan prasarana penuniang
perikanan yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat di Kabupaten Maiene. Untuk itu dalam bahasan ini,
di awali dengan tampilan rekaman data mengenai potensi perikanan berikut ienis ikan
dan jumlah produksi, alat tangkap dan sarana pendukungnya dalam lima tahun terakhir dan terakhir
usulan pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
3.6.3.L Potensi Perikanan Wilayah Kabupaten Maiene sangat melimpah akan sumberdaya hayati perikanan, baik vang bersumber dari laut (khususnya) maupun dari hasil budidaya pertambakan. Jumlah jenis sumberdaya
hayati perikanan yang telah diinventarisasi di wilayah ini sebanyak 9 jenis dengan jumlah produksi di
akhir Tahun 2A04 adalah 14.203,2 ton, mengalami peningkatan sebanyak 29M,5 ton dibandingkan Tahun 2000 yang hanya 72.85't,6Ton dengan laiu pertumbuhan 2,53% pertahun.
|enis ikan yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat di wilayah ini aclalah fenis ikan Tongkol, Cakalang, Iayang, Terbang, Tuna, Bandeng dan ikan Campuran. fumlah produksi ikan tersebut yang
mencapai 14.203,2 ton dengan dominasi ikan campuran 29,80 persen dari seluruh produksi ikan.
Rerata produksi ikan
di wilayah ini dalam lima tahun terkhir di atas mengalami
peningkatan
pertumbuhan yang mencapai 10,5'17" (Tabel 3.a2).
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Mqiene 2005-2Ol5
lr-67
TABEL3.42
NILAI PRODUKSI IKAN DI KABUPATEN A MAIENE IENIS
IKAN
(DALAM IUMLAH
PROSENTASE
179,6
1796
170
va0
12,65 11,97
144,9 772
1816 2150
127e
JJ
2094 240
74,71,
BANGGAE
PAMBOANC
SENDANA
MALUNDA
898 850 1090
269,4
385
272,4 322,5 1100
449 425 308,7 365,5 550
'x,3
7s73
3rJ,/
oa
2032
846,6
1.015
338,7
9t,5
e3
63
B3
L,4
83
1. Ikan Tuna 2. Cakalang 3. Tongkol 4. Layang 5. Terbang 6. Merah/Bambangan 7. Campuran 8. Bandeng 9. Udans IUMLAH UMLAH UMLAH UMLAH UMLAH R/TH%
ZUUU-ZU'4
KECAMATAN
129u
a1
1
255
)')
3.235.2
2OO2
6.693.90 6.699 6.463,4
2OO1
6.5{%
22s73
3.157,6 3.171 2962,4 3065,3
2OOO
6403.9
23943 7fr1
3051,80 0,86
2OO4
2OO3
11
: Kantor BpS. KnIt. Mnime. dan Hasil ,\nalisis
)))aR 2367.9
423?-3 745,9 JJ
1.116,5
L4.2032
1.O70,3
13.170,7
1t26,1
12,919.80 12.927,6
1036 1001,60 2,75
15,14 7,69 29,80 7,O3
0.23 100
12.857,6 10,51
Tin.2005
3.6.3.2 Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Sarara dan prasarana yang digunakan masyarakat di wilayah ini dalam menangkap ikan terdiri dari
perahu dan alat tangkap ikan berupa; pancin& sistem bagang perahu dan bagang tancap, sistem iaring insang, dan payang.
Sebaran konsentrasi penduduk vang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana
tersebut berada
di seluruh wilavah kecamataq namum kegiatan neLayan lebih terkonsentrasi di
Kecamatan Banggae hal ini diakibatkan keberadaan tempat pendaratan ikan terbesar di Kabupaten Majene berada di wilayah Kecamatan Banggae yang didukung oleh s.uana dan prasarana yang sangat
memadai.
3.6.3.3 Prasarana Pendukung Perikanan Tentunva dengan jumlah produksi ikan yang melimpah, maka diperlukan dukungan s.uana dan
prasarana pendukung yang tersedia dalam
io-lah yang nemadai dan mencukupi.
Sarana
pendukung yang telah tersedia saat ini, berupa; pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan,
cold storage, pabrik es dan sebagainya. Sebaran ketersediaan sarana pendukung tensebut berupa pelabuhan yang berada di Kecamatan Barrggae berupa pelabuhan rakyat, namun skala pelayanannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu ke depan harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam
mendukung fungsi-fung,si pelayanan distribusi dan koleksi hasil tangkapan ikan.
Penyuzunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2O05-2Ol 5
lil-68
Dengan adanya pembangunan Pelabuhan pendaratan ikan yang berlokasi
di
Kecamatan Banggae
diharapkan dapat menampung semua kegiatan perikanan dengan cakupan pelayanan yang tebih baik
dan meluas. Melihat potensi perikanan berdasarkan cakupan wilayah dan sentra-sentra produksi perikanan, maka penting dilakukan pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpul pada sentra-
sentra produksi perikanan tersebuf antara lain; pelabuhan perikanan rakyat Majene dan tempat pendaratan skala lokal yang tersebar di tiap wilayah kecamatan.
Mengingat luas dan besarnya potensi produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Maiene, maka potensi sumberdaya manusia yang mengelola produksi tersebut mutlak diperlukan. Oleh karena itu,
untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, maka perlu diadakan semacam pelatihan dan penyuluhan tentang metode, peralatan, serta inovasi teknologi baru dalam rangka peningkatan
kualitas dan kuantitas penangkapan ikan, maupun dalam pengelolaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan tersebut.
3.7
ANALISISKELEMBAGAAN
3.7.1 KelembagaanPerikanan 1.
Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Kabupaten Majene sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar yang ditandai dengan padatnya aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan pendatang. Adanya perbedaan dalam penggunaan peralatan tangkap merangsang timbulnya kecemburuan yang merupakan benih potensi konllik di antara sesilna nelayan. Memperhatikan konflik tersebut di atas, maka seyogyanya diperlukan suatu aturan main yang sifatnya mengikat (dapat melalui Peraturan Daerah) dimana didalamnya mengatur ketentuan-ketentuan apa saia yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan dan dipegang teguh sebagai kekuatan hukum yang sifatnya mengikat.
Aturan tersebut antara lain; lokasi atau zonasi wilayah penangkapan ikan yang diperbolehkan, jenis
dan ukuran ikan, armada dan alat tangkap ikan, dan aturan-aturan lainya termasuk wilayah pemasaran dan kelembagaan yang mengatur di dalamnya.
2. Lembaga Pemasaran
Dalam masyarakat nelayan, rantai pem.rsar:rn hasil produksi merupakan kebalikan dari ialur pergerakan modal. Bila modal bergerak dari atas (pemodal ke nelayan), maka jalur pemasaran bergerak dalarn alur sebaliknya, hal
ini terutama disebabkan oleh sifat dari sistem
perekonomian
nel,ayan pada umumnya, dimana pemberi modal iuga berfungsi sebagai agen pemasaran. Dengan
Penwsunan Rencana Taa Ruang wilayah Kabupaten M4iene 2o05-2ol
5
lil - 69
demikian, maka pemasaran hasil produksi perikanan secara tidak langsung diakses nelayan melalui pemberi modaf dalam hal ini oleh pedagang pengumpul.
Dalam jaringan pemasiuan, karakteristik nelayan sebagai produsen di Kabupaten Majene terdiri dari dua, yakni:
a.
Nelayan yang terikat dan harus menjual hasil tangkapannya kepada pedagang pengumpul yang
telah memberikan modal usaha dan tanggungan biaya operasional melaut, dimana harga peniualan ditetapkan oleh pedagang pengumpul.
b.
Nelayan yang tidak mempunyai mitra dan bebas untuk meniual hasil tangkapan, biasanya kepada pedagang pengumpul yang membeli dengan harga tertinggi.
Sedangkan kategori pedagang pengumpul berdasarkan peranannya terhadap nelayan, sebagai berikut:
'
Pedagang pengumpul yang dikenal sebagai ponggawa dalam iaringan pemasaran dimana bersifat
mengikat nelayan dengan cara memberikan modal dan sekaligus menanggung biaya operasional. Jumlah nelayan oleh pedagang yang ditanggung sekitar 2U30 orang.
'
Pedagang pengumpul kecil yang murni melakukan pembelian terhadap hasil tangkapan nelayan
tanpa memberikan modal pinjaman kepada nelayan.
'
Pedagang pengumpul besar merupakan pedagang yang memiliki beberapa anggota pedagangan
pengumpul kecil.
'
Pedagang besar yang langsung membeli dari para pedagang pengumpul serta mempunyai agen
di
yang bertugas membeli produk ikan hidup. Pedagang
mengangkut produk, dan iuga bermitra dengan pengusaha (eksportir).
'
ini memiliki kapal sendiri yang yang mempunyai iaringan di luar
Agen merupakan wakil pedagang besar atau importir yang menampung produk ikan hidup. Pedagang pengumpul di laut yang langsung mendatangi nelayan dengan menggunakan kapal penampung dan melakukan transaksi langsung. Pedagang unumnya berasal clari luar Kabupaten Majene, misalnya dari Makassar, Mamuiu dan Polman.
3.
Model ]aringan Pemasaran
Beberapa produk yang dihasilkan oleh nelayan merupakan komoditi yang diperdagangkan secara internasional, seperti ikan tongkol, tuna dan cakalang dan sebagainya dengan orientasi kegiatan
ekspor. Pemasaran hasil kegiatan nelayan tersebut dilakukan oleh satu unit pemasaran tersendiri dalam organisasi nelayan, yang umumnya dipegang langsung oleh pedagang pengumpul. Hasil yang diperoleh selama penelitian lapangan dan hasil penelitian sebelumnya, iaringan pemasar;rn produk
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2OO5-ZO| s
ilt-70
hasil perikanan di Kabupaten Majene, meliputi pemasaran ikan hidup, ikan segar, dan ikan hasil olahan dalam bentuk produk kering.
4. Wilayah |aringan Pemasaran
]aringan pemasaran produksi perikanan di wilayah kecamatan Kabupaten Majene, meliputi:
.
Pemasaran ikan kering, meliputi: Mamuju, Polewali, Mamasa dan Makassar.
'
Pemasaran khusus hasil budidaya petani, seperti; udang, dan bandeng umumnya langsung
dibawa ke Makassar, yakni pada pabrik pengolahan produk dalam KIMA Makassar. Lembaga pemasaran yang terlibat adalah petani budidaya, dan pedagang pengumpul. Sedang hasil tambak lainnya, yakni bandeng sebagran dipasarkan untuk konsumsi masyarakat lokal.
5. Harga Pemasaran
Harga penjualan pada tiap lembaga pemasaran berbeda-beda tergantung dari biaya pemasaran yang
dikeluarkan oleh masing-masing lembaga, seperti; transportasi, upah tenaga kerja, dan biaya pengolahan. Dalam hal ini, harga penjualan hasil tangkapan nelayan tergantung pada harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul ataupun agen.
Secara umum, pedagang ikan hidup memberikan keuntungan bagi nelayan karena harganya jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan produk segar dan olahan. Perbedaan harga pembelian oleh setiap lembaga pemasaran oleh nelayan yang tidak mempunyai mitra (tidak terikat oleh pedagang
pengumpul) dimana mereka langsung dapat menjual hasil tangkapannya (produk ikan hidup) kepada lembaga yang memiliki harga yang cukup tinggi dan memberikan peluang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Lain halnya dengan nelayan yang terikat, mereka meniual produknya langsung kepada pedagang pengumpul sebagai pemberi modal. Hal ini menunjukkan bahwa model Pemasaran nelayan yang tidak terikat pada pedagang pengumpul lebih efektif dan dapat mendukung
pengembangan ekonomi, tetapi diperlukan sarana dan prasarana dari pemerintah
Untuk itu, model pemasar.rn yang diusulkan, yakni: produk hasil tangkapan nelayan ke masyarakat lokal, langsung ke agen, atau ke pedagang pengumpul yang berada di tiap lokasi TPI kemudian ditampung oleh agen yang berkedudukan pada salah satu lokasi di kecamatan dan selaniutnya dikirim ke eksportir yang berkedudukan di Kabupaten Maiene, dan dipasarkan ke luar negeri (untuk ikan hidup) dan ke daerah lain (ikan segar dan ikan olahan).
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Agen yang climaksucl adalah sarana berupa TPI lokal (Tempat Pelelangan Ikan) dan eksportir adalah Cold Storage. Dalam hal, fungsi agen dapat dijadikan sebagai tempat pernsaran ikan hasil tangkapan
nelayan pendatang yang kemudian dipasarkan ke daeralr.'daerah lain, oleh karena
itu
perlu
diupayakan pembangunan TPI yang lebih memadai, pabr* es di lokasi yang strategis.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2015
n -7z
BAB IV
ANALISIS KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN
4.1
KEBIIAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
4.1-.L Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN)
Berdasarkan pokok-pokok pikiran pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya
dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka sasaran pembangunan ditujukan pada terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang clengan kekuatan sendiri menuju masyarakat adil, makmur dan merata berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Sedangkan
titik berat
pembangunan, adalah pada pembangunan bidang
ekonomi dengan sasaran mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat
Pembangunan nasional harus membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi
nasional, yakni terciptanya keseimbangan antarsektor industui dan pertanian, dalam
hal ini,
kemampuan industri yang maju pesat harus didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumberdaya alam Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional dan terkendali untuk meniaga kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan generasi sekarang dan generasi akan datang. Selaniutnya, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah tanah air, maka konsep regionalisasi perlu terus
ditingkatkan agar laju pertumbuhan antarkawasary daerah, perkotaan dan perdesaan makin selaras dan serasi.
Pembangunan Daerah dilaksanakan secara terpaclu, serasi, selaras dan seimbang sesuai clengan harapan clan arahan, sehingga pembangunan yang berlangsung di setiap daerah tetap mengacu pada potensi dan prioritas daerah. Sedangkan, keseluruhan pembangunan merupakan satu kesatuan untuk memantapkan terwuiudnya Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Cerminan kebiiaksanaan
pembangunan daerah terlihat pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam bidang ekonomi, agama, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, dan pembangunan daerah.
Penwsunan Rencana Taa Ruang Wilayah Kabupaten M4iene ZOO5-ZO|
5
tv- r
Semakin meningkat dan kompleksnya pembangunan, baik bersifat sektoral maupun spasial, maka semakin menuntut pula peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilandasi oleh disiplin dan akuntabiltas serta semangat pembangunan agar benar-benar dapat dicapai efisiensi pembangunan. Untuk itu, setiap sasaran pernbangunan harus diiabarkan dan dirinci secara
jelas, agar proses penanganan pembangunan nasional dan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal.
Tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan potensi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan yang tercermin pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dijabarkan dalam bentuk pendekatan palaksanaan dan pengendalian. Diantara beberapa pendekatan pembangunan, "pendekatan wilayah (region approacl)" merupakan salah satu pendekatan melalui
disiplin ilmu perencanaan tata ruang.
Pendekatan kewilayahan dalam pemanfaatan ruang wilayah merupakan faktor pendorong dan daya
tarik dari suatu wilayah bagi pengembangan kegiatan usaha yang bersifat multisektoral. Dorongan daya tarik akan dapat memberi pengaruh ganda (multiplier effect) yang secara keseluruhan dapat dirasakan sebagai faktor kemudahan. Kebijaksanaan dasar yang melandasi pengembangan wilayah
dalam benfuk penataan ruang untuk semua tingkatan (nasional, propinsi dan kabupaten/Kota) adalah Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan
Tata Ruang Nasional, yang salah satu tugasnya adalah menyusun strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang secara nasional yang akan meniadi acuan Penyusunan Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Wilayah Kabupaten/Kota. Selain Kepre Nomor 57 Tahun 1989, pada Tahun 1992 iuga diterbitkan landasan hukum utama penyusunan Rencana Tata Ruang dalam bentuk undang-undang,
yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan landasan hukum pelimpahan wewenang di bidang pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta beberapa peraturan perundangan sebagai pendukung yang bersifat sektoral.
Materi GBHN sebagai pedoman dalam pembangunan daerah menggariskan sebagai berikut
'
Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung iawab dalam rangka pemberdayaan masy.uakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga
adaf dan lembaga swadaya masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Inclonesia.
'
Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilanh Kabupaten Majene 2005-2015
rv-2
Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan tuan& baik fisik maupun
sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi seialan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agrobisnis, industri kecil
dan kerajinan rakyaf pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya alam.
Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumberdaya.
Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dalam rangka melaksanakan fungsi dan
peranannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Meningkatkan kuattas sumberdaya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
Meningkatkan pembangunan
di seluruh daerah terutama di Kawasan Timur Indonesia,
daerah
perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan
otonomi daerah.
itu, kebiiaksanaan pendekatan wilayah pembangunan terus diiaga dan diperkuat dalam era informasi yang mana telah ditetapkan seiak Pelita I di era Orde Baru. Perwilayahan yang dikembangkan dan tetap dipertahankan berdasarkan pada pertimbangan: penyederhanaan
Sejalan dengan
pengelolaan pembangunan daerah, mengusahakan keserasian dan keseimbangan pembangunan, koordinasi serta Pengembangan hubungan (interaksi) antar propinsi yang bertetangga.
Berdasarkan atas pengamatan seiak ditetapkannya kebijaksanaan pendekatan kewilayahan, nampak bahwa propinsi-propinsi dan kabupaten-kabupaten/kota-kota tertentu mempunyai kegiatan-kegiatan
yang berkaitan erat atau ketergantungan (interdependensi) dengan propinsi-propinsi dan kabupaten-
kabupaten/kota-kota tertentu lainnya, antara lain dalam bidang perdagangan, kegiatan produksi, keuangan, iasa-jasa, sosial, infrastruktur dan sebagainya. Atas adanya kaitan-kaitan itulah, wilayah
Indonesia dikelompokkan ke dalam satuan wilayah-wilayah yang disebut sebagai Satuan Wilayah Pengembangan/ Pembangunan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-20t 5
rv-3
Setiap Wilayah Pengembangan mempunyai satu pusat pengembangan (Pusat Pengembangan
Nasional/PPN) clan beberapa sub-sub pusat pengembangan (Pusat Pengembangan Antar Wilayah/PPAW dan Pusat pengembangan Wilayah/PPW), sesuai dengan besarnya peranan yang dilakukan oleh masing-masing pusat di dalam wilayah pengembangan yang bersangkutan. Pusat Pengembangan Nasional (PPN) dalam Wilayah Pengembangan meniadi Pusat Pengembangan Utama.
Dengan sistem perwilayahan tersebut
di atas, tujuan pengembangan wilayah nasional yang hendak
dicapai adalah sebagai berikut Pertama, keseimbangan/pemerataan antar wilayah/daerah dalam hal
tingkat pertumbuhan; Kedun, memperkokoh kesatuan ekonomi nasional; Ketiga,
efisiensi
pertumbuhan nasional dengan tuiuan keseimbangan/ pemerataan sebagai titik pusatnya.
4.1,.2 Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) Dalam Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) ditetapkan pola ruang nasional, berupa: (1) pola pengembangan Kawasan Lindung yang menggambarkan kawasan yang berfungsi lindung secara
indikatif dalam ruang wilayah nasional, dan (2) pola pengembangan Kawasan Budidaya.
Dalam ruang wilayah nasional, secara alamiah sumberdaya alam tidak tersebar merata. Oleh sebab
itu, secara alamiah pula masyarakat berkelompok pada kawasan-kawasan yang mempunyai potensi untuk kegiatan serta mempunyai aksesibilitas yang baik dan aman untuk dihuni. Untuk mewuiudkan pertumbuhan, Pemeratan kegiatan ekonomi, serta kesatuan wilayah nasional
di
kawasan budidaya,
perlu dikenali kawasan-kawasan yang mempunyai potensi, baik yang sudah berkembang maupun
yang berprospektif untuk dikembangkan, sebaran sumberdaya manusia dan pertirnbanganpertimbangan pemerataan kegiatan, serta keterkaitan antar permukiman dan keterkaitan permukiman dengan kawasan produksi.
Oleh sebab itu, dalam kawasan budidaya terdapat kawasan andalan yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan dan penyebaran kegiatan produksi dan iasa
karena
di
di ruang wilayah
nasional,
dalamnya terdapat keseluruhan atau beberapa faktor sumberdaya alam yang dapat
dikembangkan untuk kegiatan produksi dan iasa, dan iuga terdapat aglomerasi kegiatan produksi, permukiman, yang didukung oleh prasarana, dan dekat dengan pusat pertumbuhan.
Berdasarkan hal tersebut, untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan kegiatan dalam ru;rng nasional, dibutuhkan suatu kondisi dimana kota-kota atau pusat-pusat permukiman tersebar dan
terstruktur dalam suatu hubungan fungsional yang harmonis. Dalam kaitan ini, diperlukan suatu
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2Ot 5
rv-4
sistem pengembangan pusat permukiman. Sistem
ini menggambarkan hirarki fungsional
pusat
permukiman atau kota.
4.2
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAIENE
Kabupaten Majene merupakan wilayah kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat yang terletak dibagian tengah memanjang dari utara ke selatan pada pesisir Barat. Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat memberikan peluang besar terhadap Kabupaten Majene untuk mengembangkan wilayahnya, selain
itu kehadiran Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan
Daerah,
memberikan peluang bagi Kabupaten Majene untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan prakarsa, inisiatif, dan kreativitas rnasyarakat dalam
mengelola dan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya pembangunan yang tersedia, sesuai dengan Ylsl"tenouittthtya Kabupaten Maiene yatg nrcmiliki kennndiian dalam tatanan kehidupan nmsyarakat mailani yang aganis ilanberbudaya sertabeibnu ilanbenoawasanlingkungarr" dengan sasaran MISInya adalah
. .
:
Meningkatkan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
Meningkatkan'pengamalan ajaran agama dalam kehiclupan sehari-hari untuk mewuiudkan kualitas keagamaan dan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
.
Mewujudkan peran pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat yang profesional, berdaya guna, produktif, aspiratif, transparan dan bertanggungSawab, serta jauh dari praktek KKN;
.
Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi terutama pengusaha kecil, kelompok tani/nelayan dan kelompok usaha bersama dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada SDA produktif;
.
Mencapai taraf hidup kesejahteraan rakyat yang clitandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat;
.
Menciptakan iklim pendidikan yang bermutu guna mempertegas akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan luas, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungiawab serta menguasai iptek;
. .
Mengelola potensi daerah yang ditandai dengan kemampuan berkompetisi di pasar globa|
Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam sebagai implementasi kepedulian terhadap lingkungan.
Penyusunan Rencana TaE Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-2Ol 5
lv-5
4.2.7
Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Maiene
Kabupaten Majene merupakan salah satu kabupaten yang ada
di
Propinsi Sulawesi Barat yang
dulunya merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi Selatan yang tentunya arahan kebiiakan pengembangan ruangnya akan dapat berubah yang tergantung pada kebiiakan Propinsi Sulawesi Barat.
Luas wilayah Kabupaten Majene tercatat 947,U Km2 dengan iumlah wilayah kecamatan adalah 4 kecamatan yakni Kecamatan Banggae, Pamboang, Sendana dan Malunda. Untuk mempercepat pembangunan wilayah Kabupaten Majene, maka wilayah
ini dibagi menjadi 2 (dua) Sub Wilayah
Pengembangan (SWP), Sub-sub Wilayah Kecil, dan pengembangan Kota Majene dengan berdasarkan pendekatan pembangunan regional yang
diikuti dengan program pengembangan komoditas tertentu.
Pembagian Sub Wilayah Pengembangan (SWP) tersebut:
'
Sub Wilayah Pmftangunnn Bagian Selntan meliputi wilayah Kecamatan Banggae, Pamboang dan Kecamatan Sendana bagian Selatan sampai dengan sungai Palipi dengan pusat pengembangan
di
wilayah Kecamatan Banggae (Kota Maiene). Arahan pengembangan kegiatarurya mencakup padi,
palawija, holtikult'rra, perkebunan, perikanan/tambak, peternakan (unggas), industri kecil dan rumah tangga, perdagangan, pengangkutan, serta iasa-iasa perusahaan dan perbankan.
'
Sub Wilayalt Pentbangunan bagian Ufara
meliputi Kecamatan Sendana bagian Utara dan Kecamatan
Malunda dengan pusat pengembangan di Kecamatan Malunda. Lapangan ushaa yang potensial
untuk dikembangkan adalah padi, palawiia, holtikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan (unggas), industri kecil dan rumah tarrgg5a, perdagangan dan pengangkutan.
Di samping itu, dalam rencana pengembangan wilayah yang dihasilkan dari penyusunan UmumTata Ruang Kabupaten EU'IRK) Maiene, yaitu: ' Wilayah pengembangan partial (WPP) dengan pusat pengembangan
Rencana
di Kota Maiene yang
sebagian besar wilayahnya adalah Kabupaten Maiene.
'
Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dengan pusat pengembangan sebagai berikut:
a.
SKP
A, pusat
pengembangan
di Kota
Majene dengan wilayah pengaruhnya adalah
Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang.
b.
SKP B, pusat pengembangan
di
Kota Somba dengan wilayah pengaruhnya adatah
Kecamatan Sendana.
c.
SKP C, pusat pengembangan
di Kota Malunda dengan wilayah pengaruhnya meliputi
Kecamatan Malunda dan sebagian Kecamatan Sendana.
Pengrsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 200S-20t
5
tv-6
Kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Majene yang dijabarkan dalam progtram penataan wilayah
melalui program-program pembangunan. Pengembangan berbagai bentuk program pembangunan daerah (propeda) untuk lima tahun mendatang dalam rangka mencapai sasaran dan pelaksanaan
ditempuh dengan beberapa kebijaksanaan program meliputi
:
a.
Program penataan dan pengendalian ruang
b.
Program peningkatan pembangunan desa dan daerah terpencil
c.
Program pembangunan perkotaan
d.
Program pengembangan perumahan dan prasarana
e.
Program pengembangan daerah perbatasan
f.
Program pengelolaan pertanah
4.2.2
serta. sarana
permukiman
Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Maiene
Mengacu pada Poldas dan Propeda, serta diilhami oleh pergeseran paradigma pengelolaan pemerintahan, maka dapat ditetapkan Visi Kabupaten Maiene yakni terwuiudnya Kabupaten Maiene
yang memiliki kemandirian dalam tatanan kehidupan masyarakat madani yang agamis dan berbudaya serta berilmu dan berwawasan lingkungan. Dengan Visi tersebut kemudian diiabarkan
dan dirumusan ke dalam Misi dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi
permasalahan
pembangunan. Adapun rumusan Misi Pembangunan Kabupaten Majene sebagai berikut:
1. 2.
Meningkatkan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
Meningkatkan pengamalan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewuiudkan kualitas keagamaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3.
Mewujudkan peran pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat yang profesional, berdaya guna, produktif, aspiratif, transparan dan bertanggung iawab, serta iauh dari praktek
KKN.
4.
Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi terutama pengusaha kecil kelompok tani/nelayan dan kelompok usaha bersama dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada SDA produktif.
5.
Mencapai taraf hidup kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
6.
Menciptakan iklim pendidikan yang bermutu guna mempertegas ahlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan luas, cerdas, sehat, berdisiptin dan bertanggung jawab serta menguasai iptek.
7. 8.
Mengelola potensi daerah yang ditandai dengan kemampuan berkompetisi di pasar global.
Mewuiudkan kelestarian Sumber Daya Alam sebagai implementasi kepedulian terhadap lingkungan.
Penyusunan Rencana
Taa Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-201
5
tv-7
Terdapat 8 (delapan) langkah strategis yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Majene untuk mewujudkan Visi dan Misi yang antara lain:
1.
Pernenuhan Kebutuhan Pokok
Mencakup upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya pada kelompok sosial yang
kurang berunfung, akan kebutuhan dasar dan fasilitas umum, seperti: makanaru pakaian, perumahan, kesehatarL pendidikan, bansporrasi, air bersih dan lain-lain.
2.
Demokratisasi dan Pemberdayaan
Mencakup upaya penciptaan situasi dan akuntabel sosial dan politik yang demokratis, transparan, akuntabel, menghargai perbedaan pendapat, dan mengembangkan sikap terbuka,
bertanggung jawab dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.
3.
Pengembangan, kelansungan danPerlindunganMasyarakat
Mencakup upaya pengembangan kelansungan dan pertindungan hidup melalui penegakan supremasi hukum dan penghargaan HAM.
4.
PembangunanBerkelaniutan Mencakup upaya penciptaan keterkaitan yang tepat antara pembangunan berdimensi fisik alam dengan pembangunan berdimensi sosial kemasyarakatan, yang berlandaskan pada sistem tata ruang dan mempertahankan daya dukung lingkungan.
5.
Kemandirian dan Kemitraan
Mencakup upaya pemanfaatan nilai-nilai sbategis yang dimiliki secara optimal untuk meningkatkan kemampuan daerah, seperti: pengembangan kawasan strategis, pengembangan infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan dan lainlain; dan diperkuat dengan upaya untuk pengembangan jaringan keriasama yang menguntungkan dengan berbagai pihak.
6.
PembiayaanPembangunan
Mencakup upaya pendayagunaan berbagai potensi sumber pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masy.ilakat dan pihak lain disertai dengan optimalisasi alokasi pembiayaan pembangunan berdasarkan skala kebutuhan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang tVilayah Kabupaten Mqiene 20OS-ZO| 5
rv-E
7.
OptimalisasiManaiemenPemerintahan Mencakup upaya pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah yang dinamis dan demokratis dengan pengembangan aparatur berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan prima yang harus diberikan kepada masyarakat.
8.
Peningkatan Akses Ekonomi Masyarakat
Strategi
ini
mencakup pembangunan infrastruktur yang menghilangkan keterisolasian
masyarakat di daerah pegunungan.
Sedangkan arah kebijakan dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Majene dan seluruh lapisan masyarakat setiap bidang pembangunan yang terkait langsung dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene 2005
1.
-
2015 adalah:
Bidang Pekerjaan Umum
.
Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur
' . .
Mengoptimalkan penerapan kebiiakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan
' '
Penanggulangan bencana alam terhadap erosi dan longsor daerah permukiman
Peneapan fasilitas dan utilitas Kota Kecamatan dan Desa
Penanggulangan kawasan kumuh perkotaan
Pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan perkotaan, ibukota kecamatan dan
listrik pedesaan
. . . ' . . 2.
Peningkatanpelayanankebersihan Pemindahan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Penambahan jalur hifau dan taman kota Pembangunan ialan dan jembatan untuk menerobos kantong-kantong produksi Peningkatan jalan dan penggantian iembatan Pemeliharaan periodik dan rutin ialan
Bidang Pertanian
. . ' .
Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis Peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan Peningkatan mutu genetik dan pengendalian OPT dan tanaman kesehatan ternak Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan agribisnis
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene ZO05-2015
rv-9
3.
Bidang Perhubungan
.
Pengadaan dan rehabilitasi nama-nama ialan dan rambu jalan serta kesadaran masyarakat
mentaati rambu-rambu dan rnarka ialan
.
Pengadaan operasional roda empat dan roda dua serta rehabilitasi terminal
induk dan
terminal pembantu
. .
Peningkatan tipe terminal meniadi tipe terminal regional Peningkatan prasarana pelabuhan Majene, Pamboang Palipi dan Malunda
' 4.
Pengadaan dan pengembangan iaringan pos dan tel,ekomunikasi
Bidang Lingkungan Hidup
. . . . 5.
Invetarisasi dan evaluasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan Pembinaan daerah pantai
Bidang Ketenaga Kerjaan
. . . . 6.
Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga ke4a
Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga keria Pengawasan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakeriaan
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
. . . . 7.
Perluasan dan pengembangan kesempatan keria transmigrasi
Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasrana pendidikan Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Peningkatan sistem kelembagaan pendidikan dan kurikulum muatan lokal
Peningkatankesejahteraanpendidik
Bidang Kelautan dan Perikanan
. . . . . '
Peningkatan komoditas kelautan dan perikanan Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya
Identifikasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Peningkatan kelembagaan nelayan dan petani ikan Pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Peningkatan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan
Penytrsunan Rencana Taa Ruang Wilayah Kabupaten Meiene 2OO5-2015
]V- l0
8.
BidangPerindustriandanPerdagangan
' ' ' .
Kajian dan identifikasi potensi industri
' .
Penguatan institusi pasar
'
Peningkatan iptek dunia usaha
9.
Pembangunan sarana dan prasarana industri Pengembangan industri rakYat Pembinaan usaha kecil dan industri kecil
Pengawasan dan distribusi barang dan jasa yang beredar di pasar
Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Pengembangan dan konsolidasi tanah
' ' . . . 10.
11.
Peningkatanpelayananadministrasipertanahan Pemanfaatan sistem perencanaan tata ruang Peningkatan penertiban pemanfaatan ruang Pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang
Bidang Pariwisata
' .
Pengembangan Procluk wisata
' '
Peningkatan informasi promosi wisata
Pengembangan objek-objek wisata budaya, alam dan bahari
Program pengembangan SDM aparat pariwisata
Bidang Kehutanan
' ' .
Rehabilitasi hutan dan lahan
' ' '
Optimalisasi fungsi dan pemanfaatan lahan
Perlindunganhutandankonservasitanah Pembinaan daerah pantai
Pemantapan prakondisi pengelolaan hutan pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia dan teknologi kehutanan
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah KabuRateqlvlqisnl2oq-2ol 5
tv-ll
BAB V KRITERIA, KONSEPSI DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN MAIENE 2005-201.5
5.1" KRITERIA PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN MAJENE Dalam tahapan akhir analisis, penggunaan standar-standar perencanaan merupakan faktor penting
yang tidak dapat diabaikan. Dalam kaitannya dengan pen).usunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene, berikut
ini
beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam
penyusunan rencana pemanfaatan ruang di wilayah yang bersangkutan.
5.1.1
Kawasan Lindung
Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan tindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
Dengan demikian, secara ringkas dapat disebutkan bahwa dalam suatu satuan wilayah yang mencakup atau meliputi secara keseluruhan dari daerah atas (hulu) hingga ke
hilir sebagaimana yang
tergambar dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), adanya kawasan hutan lindung yang pada umumnya terdapat pada hulu-hulu sungai sangat penting untuk dipertahankan dan diiaga kelestariannya.
Kabupaten Majene yang mempunyai beberapa DAS yang termasuk sedang hingga besar tentunya
memerlukan upaya untuk menjaga dan mempertahankan kawasan hutan lindung di Kabupaten
air (hidrologis)/daerah resapan air. Dengan demikian, di samping mempertahankan hutan lindung yang telah terdapat di Kabupaten Majene iuga perlu Majene, terutama untuk pengatur tata
adanya daerah-daerah yang dialokasikan sebagai daerah resap:rn air hujan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-2015
v-
|
Dalam kaitan dengan hal tersebu! perlu mengacu kepada Keputusan Presiden RI No. 32Tahun
11e411
tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung. Pada pasal8 disebutkan bahwa kriteria hutan lindung adalah:
a.
Kawasan yang mempunyai skor lebih dari L75 menurut SK Menteri Pertanian No.S37/Kpts/
Um/11/1980;
b. c. d.
Kawasan yang mempunyai kemiringan lereng lapangan rata-rata lebih besar dari4S%; Kawasan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.
Kawasan yang memiliki jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi, yaitu tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol, dan renzina) dan memiliki kemiringan dengan kelas lereng lebih besar dari 15%.
e.
Guna keperluan khusus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan lindung.
Di samping kawasan hutan lindung yang ada, perlu pula dialokasikan kawasan perlindungan setempat untuk melindungi wilayah dari kegiatan yang, mengganggu kelestarian fungsi dan perlindungan dari kegiatan manusia. Kawasan perlindungan setempat tersebut adalah
'
:
Sempadan pantai, kriteria daratan sepaniang tepi pantai yang memiliki lebar yang proporsional
dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya berjarak 100 meter diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat, dengan perkecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada.
'
Sempadan sungai, kriteria sekurang-kurangnya 100 meter di kfui dan kanan sungai besar dan 50
meter di kiri dan kanan anak sungai yang beracla di luar permukiman. Sempadan sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepaniang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10-15 meter).
5.1,.2 KawasanBudidaya Pengembangan kawasan budidaya dapat dibedakan dalam dua ienis kegiatan budidaya sebagai
berikut:
'
Kawasan Budidaya Pertanian yang meliputi: Iahan untuk tanaman tahunan, tanaman pangan lahan kering, tanaman lahan basah, dan perikanan laut.
'
Kawasan Budidaya Non Pertanian yang meliputi: lahan untuk permukiman perkotaan, industri,
dan pariwisata.
Mempertimbangkan perkembangan Kabupaten Majene sampai saat ini dalam lingkup propinsi Sulawesi Barat yang relatif belum berkembang maka penyusunan Rencana Tata puang Wilayah Kabupaten Maiene Tahun 200t2015 lebih ditekankan pada dorongan aspirasi pembangunan Penyusunan Rencana Tata Ruang
wilanh Kabupaten Mqiene 2005-zol5
v-2
masyarakat
di Kabupaten Maiene, dan bukan pada upaya antisipasi
perkembangan pesat yang dikharvatirkan akan muncul dalam 10 tahun yang akan clatang. Untuk itu analisis tata ruang ini lebih menekankan pada tata ruang yang mampu menarik lebih banyak minat investasi masuk ke dalam wilayah Kabupaten Majene.
Kegiatan-kegiatan utama yang perlu dianalisis kebutuhan ruangnya
di Kabupaten Majene
dalam format Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah: kegiatan pariwisata; kegiatan penangkapan ikan, pelabuhan, dan industri perikanan; kegiatan perkotaan dengan aktivitas perdagangan dan jasa; kegiatan permukiman dan perumahan; kegiatan budidaya (pertanian, perkebunan); kegiatan industri; kegiatan transportasi (ialan, pelabuhan laut).
Setiap kegiatan tersebut secara spasial dinyatakan dalam satuan kawasan, dalam arti setiap kawasan
memiliki ciri kegiatan utama tertentu yang dinyatakan oleh fungsinya. Setiap kawasan kegiatal tersebut membutuhkan ruang dengan besaran dan kualitas tertentu untuk dapat mendukung berfungsinya aktivitas
di dalam kawasan. Karena itu untuk dapat menyusun
Rencana Tata Ruang
wilayah Kabupaten Maiene 20012015 perlu dilakukan analisis meliputi:
1. Skala kegiatan dari setiap kegiatan yang bakal muncul sampai pada akhir tahun rencana. 2- Kebutuhan ruang kegiatan dari setiap kegiatan yang muncul sampai akhir tahun rencana. 3. orientasi lokasi dan keterkaita^ (iarak) dengan kegiatan lainnya. 4. Kebutuhan pras:uana dan sarana dari setiap kegiatan yang bakal muncul sampai pada akhir tahun rencana.
Berikut
ini
dikemukakan penjabaran kriteria dalarn perencanaan pemanfaatan ruang kegiatankegiatan yang diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Maiene.
A.
Kriteria Rencana Permanfaatan Ruang perumahan
Kawasan perumahan adalah komponen pokok yang selalu ada dalam setiap rencana tata ruang wilayah kabupaten- Walaupun rencana rinci clari kawasan perumahan belum terlihat secara
ielas
dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan skala 1 : 100.000 ataupun skala 1 : 50.000, namgn indikasi dari alokasi untuk kawasan ini telah dituangkan dalarn bentuk rencana sistem permukiman pedesaan dan perkotaan.
A.1
Dasar Hukum Perencanaan Kawasan perumahan
Dasar hukum yang digunakan clalam perencanaan kawasan perumahan antara lain meliputi:
'
Undang-undang No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, terutama pada pasal 1,
3,7,19, 19,23, dan
31.
Penyusunan Rencana Tata Ruang wilatah Kabupaten Mqiene
zoo5-2ol
5
v-3
Undang-Undang No
'
24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, terutama pada pasal 17,1.4,18, dan
22.
4.2
Konsep dan Kriteria Keruangan
Konsep keruangan dari perencanaan kawasan perumahan dapat dilihat pada Tabel5.1. TABEL 5.1 A KERUA ENCANAANKAW PERUMAHAN PERDESAAN
KRITERIA Kedekatan
Relatif dekat dengan tempat ke4a
Aksesibilitas Air bersih
Baik
Tersedia Sumber air
UntukPerumahan Peruntukkan kawasan
Bukan kawasan lindung/irigasi teknis
Kesesuaian dengan lahan
Iaian
PERMUKIMAN PERUMAHAN PERKOTAAN Relati-f dekat derrgan pusat kcgiatan dan
tempat kerja Baik Tersedia sumber/ iaringan air bersih
r .
sesuai pe'rumahan Perlu kan'asan penyangga
sekitamya
. Memiliki lalan penghubung ke ialan
Pola transportasi
arteri primer dan atau sekunder
. '
Tidakterdapatpencemaran lingkungan hitlup Tidak menimbulkan kerusakan
.
Kepadatan penduduk dan bangunan
.
rendah Jenis runrah titlakiauh berbetla dengan kawasan sekitarnva
Pelestarian lingkungan
hidup
Kesesuaian terhadap kondisi sosial ekonomi
wilayah
Lrentang alanr
Untuk perunuhan Bukan kawasan lindung dan irigasi teknis Tanah darat yang kurang prcxlukti{ Dekat dengan prasarana/sarana umum kota
Memiliki ialan penghubung ke ialan arteri primer/sekunder dan ialan kolektor primer/ sekundcr dalam
.
iaringan ialan kota Kemudahanp€nggunaantransportasi
.
Tidak terdapat pencemaran lingkungan
.
kota
hidup Perubahan bentuk lahan dan bentang alam tidak menimbulkan kerusakan
Iingkungan sekitarnya Kepadatan penduduk dan bangunan tinggi
Sumfur: Palonan Purgatumn Spasiat, DtVdagn, 1996
A.3
Kriteria Teknis
Kriteria teknis perencanaan kawasan perumahan antara lain sebagai berikut:
e . r
Bebas banjir
Lereng 0 -15'/" Kesesuaian lahan untuk permukiman
A.4
Arahan Analisis Skala Kegiatan
Untuk rnemperkirakan besarnya skala kegiatan permukiman (iumlah penduduk) perlu dilakukan pemahaman atas:
o
Pola pertumbuhan perumahan/permukiman sampai saat ini.
'
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan laiu pertumbuhan penduduk permukiman.
Penyrsunan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Mqiene 2oo5-2ol 5
v-4
Agar dapat diperoleh informasi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan rujukan pada data sekunder. Selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi dengan model regresi bunga berganda.
A.5
Arahan Analisis Kebutuhan Ruang Kegiatan
Untuk memperkirakan besarnya ruang yang dibutuhkan oleh kegiatan permukiman/perumahan perlu diketahui:
. .
Komponen ru€rng di dalam kawasan permukiman Rasio kebutuhan ruang untuk sejumlah tertentu penduduk
Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut perlu rujukan pada laporan atau buku mengenai perkotaan.
,4'.6
Arahan Analisis Orientasi Lokasi
Perumahan/permukiman penduduk di Kabupaten Majene sebagian menempati kawasan perkotaan,
namun sebagian berada di perkampungan. Analisis ruang kawasan perumahan/permukiman di dalam Kabupaten Majene pada Tahun 20L5 tetap perlu mempertimbangkan orientasi lokasi seperti
yang ada sekarang ini, sebab masyarakat yang tinggal
di perkampungan
perlu mendapatkan
pelayanan dasar yang sama dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Untuk dapat mengetahui orientasi lokasi perkembangan permukiman perlu diketahui hal-hal berikut
. .
:
Kecenderungan arah perkembangan permukimanr/perumahan sarnpai saat ini Kendala alamiah sosial-budaya, hankam, dan fisik-ruang
Untuk mengetahui hal tersebut perlu dimiliki peta mengenai sebaran lokasi permukiman/perumahan dan besarannya secara .time xies, serta peta kondisi fisik wilayah studi. Di samping itu perlu pula
informasi mengenai kendala sosial budaya dan hankam dalam perkembangan
ruang
permukiman/ perumahan.
4.7
Keterkaitan (iarak) dengan kegiatan lainnya
Untuk dapat mengetahui keterkaitan (iarak) dengan kegiatan lainnya, maka perlu dipahami
. .
:
Kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan perumahan. Sebaran lokasi kegiatan terkait yang sudah ada.
Untuk itu diperlukan peta yang memuat informasi penyebaran lokasi kegiatan saat ini.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-20l5
v-5
A.8
Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Untuk dapat mengetahui kebutuhan pr.rsarana sarana menunjang perumahan diperlukan
o . .
:
Perkiraan sebaran jumlah penduduk perumahan pada tahun 2015. rasio kebutuhan prase[.rna sarana menurut seiumlah tertentu pemukim. Sebaran prasarana sarana yang ada saat ini.
Unfuk mendapatkan informasi tersebut perlu rujukan pada data sekunder.
B. Kriteria Perencanaan Kawasan Pertanian 8.1 Definisi (1
)
Kazo as
an
P er t ani
an/P e de saan
Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan
kawasan pertanian adalah kawasan pedesaan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susr"uurn fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan iasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
(2) Persawalun
Merupakan lahan yang dominan berfungsi untuk budidaya pada dalam kondisi terhambat (basah) dengan sumber air dapat berasal dari air hujan maupun irigasi,
(3) Sawnh lignsiTeknis Merupakan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu faringan saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat diukur dengan mudah. Biasanya saluran primer (induk) dan sekunder serta tersier terpisah. Saluran primer dan sekunder serta pembangunannya dibangun dan dipelihara oleh Dinas Pengairan/Pemerintah.
8.2 1. 2. 3. 4. 8.3
Dasar HukumAandasan Hukum
Undang-undang No.24 Tahun 1,992 pasall ayat 30. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bappenas.
No.5334lMK/9/1994. Keputusan Menteri Agaria/Keputusan BPN No. 4ffi -1346 (31-10-1994).
Tipologi Pertanian
Menurut kesesuaian lahan, budidaya pertanian dapat digolongkan meniadi tiga tipe, yaitu:
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqjene
2q)5-201s
v-6
a
Sar,r'ah (padi sawah).
a
Tanaman pangan lahan kering (seperti padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, sayur-sayuran dan buah-buahan).
Tanaman keras (seperti kelapa, kelapa
sawif kakao, kopi karet, durian, rambutan
dan
sebagainya).
Sedangkan khusus lahan sawah, berdasarkan sumber air dapat dibagi meniadi sawah irigasi teknis, setengah teknis, dan tadah hujan.
8.4
Konsep Keruangan
Pendekatan ruang kegiatan pertanian mempertimbangkan pada aspek lahan, ekonomi, dan lingkungan, serta diarahkan pada penggunaan lahan yang lestari (berkelaniutan). Adapun hirarki kawasan pertanian dapat dilihat ada ilustrasi Tabel 5.2. TABEL 5.2
1.
TLUSTRASI HIRARKI KAWASAN PERTANIAN
RTR w
ten Kawasan Lindung
Hutan Produksi
Permukiman
Industri
Pariwisata
Pertanian
Perikanan
2.
Tanaman Panqan l-rhan Basah J.
Wilaaah Konroditas Sawah lirisasi Teknis Perumahan Pctani
Sawah lrigasi Setengah Tekms Gutlang Pupuk dan Gudang
ObatObatan
'
Sarvah Tadah Huian
Tempat Penggilingan Padi
Beras
Pemanfaatan Ruang untuk Pertanian
Potensi lahan untuk penggunaan berbagai pertanian secara luas dapat dinitai melalui evaluasi kemampuan lahan. Dalam evaluasi kemampuan lahan, lahan dapat dikelompokkan meniadi 8 kelas, yang didasarkan pada empat faktor, yaitu tanatr, topografi, drainase, dan reaksi tanah.
.
Alokasi Ruang untuk Golongan Komoditas
Secara umum komoditas pertanian dapat digolongkan menjadi
3 (tiga) golongan, yaitu tanaman
perkebunan/tahunan, tanaman pangan lahan kering, dan tanaman pangan lahan basah. Masingmasing mempunyai persyaratan yang berbeda.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-2015
v
-7
Untuk mendapatkan ruang yang cocok untuk pengembangan golongan komoditas, diperlukan prosedur evaluasi kesesuaian lahan.
.
Alokasi Ruang Untuk Lahan kigasi (Wilayah Komoditas)
Alokasi lahan untuk irigasi merupakan suatu langkah evaluasi lahan untuk suatu penggunaan khusus
bagi pengembangan sistem irigasi. Pembangunan sistem irigasi diperlukan karena sebagian lahan kekurangan air sehingga air merupakan pembatas utama bagi pengembangan pertanian. Disamping
itu, pembangunan sistem irigasi sangat diperlukan untuk meningkatkan intensitas penggunaan lahan
di samping
meningkatkan efesiensi penggunaan
air baik untuk tanaman palawija maupun padi
sawah.
Di dalam perencanaan irigasi ada empat persyaratan pokok yang perlu dipikirkan, yaitu letaknya, iumlah air yang tersedia, luas lahan yang dapat diairi, dan pembiayaan. Untuk keperluan evaluasi lahan irigasi diperlukan sejumlah data fisik dan kimia tanah serta sifat-sifat seperti disajikan dalam Tabel5.3. TABEL 5.3
DATA TANAH DAN LOKASI YANG DIPERKIRAKAN DALAM MEMLAI LATIAN UNTUK IRIGASI
Bcrupa Data:
. . ' .
Data Curah Hujan Data Evapohanspirasi PotcrusialTemperatur Kcragaman Musim
KONDISI DRAINASE
KONDISI TANAH
KONDISI DATA IKLIM
KONDISI TOPOGRAFI
DANHIDROLOGI
DANVEGETASI
Bcrupa Data:
Berupa Data:
Berupa data
. Tckstur dan Strukhrr
. . . . .
. . . . . .
.
.
. . . .
.
Keadaan batu (stonisess) Kedalaman dan perakaran Konsistensi I-apisan kcdap air Pengaturan horison Warna Karatan dan Glei
Morfokrgi profil Muka air tanh [-aju infiltrasi Data hnar air Drainase permukaan
Relief makro Relief mikro Bahaya erosi Vegetasi
Accesibility Bahaya banjir
Hasil l-aboratoriun: . Distribusi butiral . Bobot isi dan porositas
. Kemantapan agegat . Bahanorganik
. KYKdan kejenuhanbasa , Daya hantar listrik .
C.
HP, dII
Kegiatan Kawasan Pariwisata
Berdasarkan hasil identifikasi potensi wilayah Kabupaten Maiene yang tersebar pada beberapa
wilayah yang merniliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tuiuan wisata utama dalam wilayah Kabupaten Majene maupun Propinsi Sulawesi Barat.
Penylsunan Rencana Tata Ruang ltilayah Kabupaten M4iene 2OO5-2OI
5
v-8
C.l
Arahan Anallisis Skala Kegiatan
Untuk memperkirakan besarnya skala kegiatan pariwisata (umlah wisata yang datang) pada lokasi wisata yang perlu dilakukan pemahaman atas:
. .
Karakteristik kuniungan wisata sampai saat ini. Perkiraan permintaan pariwisata, target kuniungan wisata internasional pada masa yang akan datang.
Agar dapat diperoleh informasi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sec,ua ilmiah, maka diperlukan ruiukan pada data sekunder dan pada narasumber.
C.2
Arahan Analisis Kebutuhan Ruang Kegiatan
Untuk memperkirakan besarnya ruang yang dibutuhkan oleh kegiatan pariwisata perlu diketahui
o .
:
Komponen ruang di dalam kawasan wisata. Rasio kebufuhan ruang per wisatawan.
C.3
Arahan Analisis Orientasi Lokasi
Untuk dapat mengetahui orien+asi lokasi perkembangan pariwisata diberbagai obyek wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Majene perlu diketahui:
o . C4
Sebaran lokasi kegiatan dan konsentrasi penduduk yang sudah ada di kedua wilayah.
Kendala alamiah fisik-ruang dan sosial-ruang pada kedua wilayah.
Keterkaitan (jarak) dengan kegiatan lainnya
Untuk dapat mengetahui keterkaitan (iarak) dengan kegiatan lairurya, maka perlu dipahami:
. . C5
Kegiatan-kegiatan terkait di dalam kepariwisataan. Sebaran lokasi kegiatan terkaityangsudah ada.
Kebutuhan Prasarana Sarana
Untuk dapat mengetahui kebutuhan Prasarana Sarana menuniang kepariwisataan diperlukan:
. .
Sebaran prasarana sarana yangada saat ini.
D.
Kegiatan Penangkapan lkan, Pelabuharg dan Pengolahan Ikan
Perkiraan kebutuhan prasarana sarana pada tahun 2015.
Penangkapan ikan, pelabuhan dan pengolahan ikan dalam kaiian ini dipandang sebagai satu sistern Pendekatan satu sistem pada kegiatan perikanan tersebut disebabkan masyarakat Kabupaten Maiene Penyrsunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Mqiene 2005-2015
v-9
sudah menyatu pada kegiatan
ini,
sehingga lokasi penangkapan ikan, lokasi pelabuhan
(penampungan) ikan dan lokasi pengolahan ikan perlu berada pada sebaran yang optimal dari perhitungan ekonomi skala masyarakat.
D.L
Arahan Analisis Skala Kegiatan
Untuk memperkirakan besarnya skala kegiatan perikanan (iumlah penangkapan ikan) perlu dilakukan pemahaman atas :
. r
Pola penangkapan ikan sampai saat ini.
Perkiraan permintaan ikan pada masa yang akan datang.
Agar dapat diperoleh informasi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan rujukan pada data sekunder. Selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi dengan model regresi.
D.2
Arahan Analisis Kebutuhan Ruang Kegiatan
Untuk memperkirakan besarnya ruang yang dibutuhkan oleh kegiatan perikanan perlu diketahui
r r
:
Komponen ruang di dalam kawasan perikanan. Rasio kebutuhan ruang untuk setiap komponen.
Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut perlu rujukan pada laporan atau buku mengenai kebiasaan masyarakat nelayan dan permukimannya.
D.3
Arahan Analisis Orientasi Lokasi
Untuk dapat mengetahui orientasi lokasi perkembangan perikanan, maka perlu diketahui:
.
Sebaran lokasi kegiatan dan pemukiman masyarakat nelayan saat
ini. Kendala alamiah fisik-
ruang.
.
Untuk mengetahui hal tersebut perlu dimiliki peta mengenai sebaran lokasi kegiatan dan pemukiman nelayan, serta peta kondisi fisik wilayah studi.
D.4
Keterkaitan (jarak) dengan kegiatan lainnya
Untuk dapat mengetahui keterkaitan (iarak) dengan kegiatan lainnya, maka perlu dipahami:
r .
Kegiatan-kegiatan terkait di dalam perikanan. Sebaran lokasi kegiatan terkait yang sudah ada.
IJntuk itu diperlukan peta yang memuat informasi penyebaran lokasi kegiatan saat ini.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Majene 2OO5-2O|5
v-10
D.5
Kebutuhan Prasarana Sarana
Untuk dapat mengetahui kebutuhan Prasarana Sarana menunjang perikanan diperlukan:
. .
Perkiraan kebutuhan prasarana sarana pada tahun 2015. Sebaran pramrana sarana yang ada saat ini.
Untuk mendapatkan informasi tersebut perlu rujukan pada data sekunder dan narasumber.
E.
Kegiatan Perkotaan (Perdagangan danJasa)
Perdagangan dan jasa berlangsung
di
kawasan perkotaan. Sebagai suatu wilayah administratif
kabupaten, kota-kota pemerintahan yang ada menjadi acuan dalam menetapkan struktur kata-kota,
disamping batasan satuan wilayah pembangunan (SWP). Dengan karakteristik wilayah Majene sebagai daerah daratan, maka kegiatan perdagangan dan jasa sangat berhubungan dengan aktivitas
distribusi dan koleksi yang mengandalkan ienis transportasi darat.
Karena itu analisis keruangan untuk kegiatan perkotaan perlu mengutamakan kota-kota yang ada di sepanjang pantai (coastal town).
E.1.
Arahan Analisis Skala Kegiatan
Untuk memperkirakan besarnya skala kegiatan perkotaan (iumlah penduduk kota) perlu dilakukan pemahaman atas:
. .
Pola pertumbuhan penduduk kota-kota sampai saat ini.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan laju pertumbuhan penduduk perkotaan.
Agar dapat diperoleh informasi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan ruiukan pada data sekunder. Selaniutnya dilakukan perhitungan proyeksi dengan model regresi.
E.2
Arahan Analisis Kebutuhan Ruang Kegiatan
Untuk memperkirakan besarnya ruang yang dibutuhkan oleh kegiatan perkotaan perlu diketahui
o .
:
Komponen ruang di dalam kawasan perkotaan. Rasio kebutuhan ruang untuk setiap komponen.
Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut perlu rujukan pada laporan atau buku mengenai perkotaan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2O|5
v- il
E.3
Arahan Analisis Orientasi Lokasi
Untuk dapat mengetahui orientasi lokasi perkembangan perkotaan perlu diketahui:
. .
Kecendemngan arah perkembangan perkotaan sampai saat ini. Kendala alamiah sosial-budaya, hankam, dan fisik-ruang.
Untuk mengetahui hal tersebut perlu dimiliki peta mengenai sebaran lokasi perkotaan dan besarannya secara time-series, serta peta kondisi fisik wilayah studi. Di samping itu perlu pula informasi mengenai kendala sosial budaya dan hankam dalam perkembangan ruang kota.
8.4
Keterkaitan (farak) dengan kegiatan lainnya
Untuk dapat mengetahui keterkaitan (jarak) dengan kegiatan lainnya, maka perlu dipahami:
. .
Kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan perdagangan dan jasa. Sebaran lokasi kegiatan terkaityang sudah ada.
Untuk itu diperlukan peta yang memuat informasi penyebaran lokasi kegiatan saat ini
8.5
Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Untuk dapat mengetahui kebutuhan Prasarana Sarana menunjang perkotaan diperlukan:
. . F. F.l
Perkiraan kebutuhan prasarana sarana pada tahun 2015. Sebaran prasarana sarana yang ada saat ini.
Kegiatan Indushi Arahan Analisis Skala Kegiatan
Untuk memperkirakan besamya skala kegiatan industri perlu diketahui:
. .
Usulan perkembangan kegiatan industri (selain perikanan). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri sampai saat ini.
Agar dapat diperoleh informasi lengkap dan dapat dipertanggungiawabkan secara ilmiah, maka cliperlukan ruiukan pada data sekunder dan nara sumber. Selaniutnya dilakukan perhitungan proyeksi dengan model regresi.
F.2
Arahan Analisis Kebutuhan Ruang Kegiatan
Untuk memperkirakan besarnya ruang yang dibutuhkan oleh kegiatan industri/perkebunan perlu diketahui: Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2015
v-t2
. .
Angka laju perkembangan jumlah usaha industri. Usulan pembangunan kawasan industri.
Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut perlu rujukan pada laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
F.3
Arahan Analisis Orientasi Lokasi
Untuk dapat mengetahui orientasi lokasi perkembangan industri perlu diketahui:
. . o
Kecendemngan arah perkembangan kegiatan masyarakat saat ini. Kendala alamiah sosial-budaya, hankam, dan fisik-ruang. Arahan penggunaan lahan industri.
Untuk mengetahui hal tersebut perlu dimiliki peta mengenai sebaran lokasi kegiatan masyarakat, serta peta kondisi fisik wilayah studi.
F.4
Keterkaitan (jarak) dengan kegiatan lainnya
Untuk dapat mengetahui keterkaitan (arak) dengan kegiatan lairmya, maka perlu dipahami:
. .
Kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan industri. Sebaran lokasi kegiatan terkaityang sudah ada.
Untuk itu diperlukan peta yang memuat informasi penyebaran, lokasi kegiatan saat ini
F.5
Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Untuk dapat mengetahui kebutuhan Prasarana Sarana menunjang industri diperlukan:
. .
Perkiraan kawasan industri pada tahun 2015. Sebaran prasarana sarana yang ada saat ini.
Untuk mendapatkan informasi tersebut perlu ruiukan pada data sekunder.
G.
KegiatanTransportasi
Fokus analisis pada kebutuhan ruang untuk kegiatan transportasi dalam lingkup Kabupaten Majene
adalah pada sistem interaksi ruang daratan. Sebab pada wilayah Kabupeten Majene diperkirakan akan terdapat berbagai konsentrasi kegiatan, di samping titik-titik alih moda transportasi cenderung berada
di pesisir laut. Artinya, kebutuhan akan angkutan darat dan pelabuhan laut pada umumnya
akan memanfaatkan ruang daratan wilayah pesisir.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2015
v-
l3
G.1
Arahan Analisis Skala Kegiatan
Untuk memperkirakan besamya skala kegiatan transportasi perlu diketahui
. o
Angka laju pertambahan kendaraan di wilayah studi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat motorisasi dan mobilitas masyarakat.
Agar dapat diperoleh informasi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, rnaka diperlukan ruiukan pada data sekunder. Selaniutnya dilakukan perhitungan proyeksi dengan model regresi.
G.2
Arahan Analisis Kebutuhan Ruang Kegiatan
Untuk memperkirakan besarnya ruang yang dibutuhkan oleh kegiatan transportasi perlu diketahui;
. .
Kebutuhan angkutan darat (barang dan penumpang). Kebutuhan angkutan laut (barang dan penumpang).
Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut perlu rujukan pada laporan dinas lalulintas dan angkutan ialan raya dan dinas perhubungan laut.
G.3
Arahan Analisis Orientasi Lokasi
Untuk dapat mengetahui orientasi lokasi perkembangan transportasi pada tahun 2015 perlu cliketahui:
. . .
Kecenderungan arah perkembangan kegiatan masyarakat saat ini.
Kendala alamiah sosial-budaya, hankam, dan fisik-ruang. Arahan penggunaan lahan budidaya.
Untuk mengetahui hal tersebut perlu dimiliki peta mengenai sebaran lokasi kegiatan masyarakat, serta peta kondisi fisik wilayah studi,
Di samping itu perlu pula informasi mengenai kendala
perkembangan transportasi.
G.4
Keterkaitan Aksesibilitas Antar Kegiatan lainnya
Untuk dapat mengetahui keterkaitan (iarak) dengan kegiatan lainnya, maka perlu dipahami:
. .
Kegiatan-kegiatanterkaitdengankegiatantransportasi. Sebaran Iokasi kegiatan terkaityang sudah ada.
Untuk itu diperlukan peta yang memuat informasi penyebaran lokasi kegiatan saat ini. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2005-201 5
v-14
G.5
Kebutuhan Prasarana Sarana Pendukung
Untuk dapat mengetahui kebutuhan Prasarana Sarana menunjang transportasi diperlukan:
o .
Perkiraan sebaran jaringan (lintasan angkutan barang dan orang). Sebaran prasarana s€uana yang ada saat ini.
Untuk mendapatkan informasi tersebut perlu ruiukan pada data sekunder.
H. Perencanaan Pada Lokasi Tepi l-aut H.l Kriteria Untuk Tepi Alamiah Tapak untuk tepi alamiah harus memiliki beberapa sifat khas agar menjadikannya menyenangkan
untuk digunakan pada program yang berciri air. Dibawah ini akan di bihas mengenai kriteria yang disarankan untuk pemilihan tapak pantai atau tepi laut:
Air Kandungan air harus mempunyai kualitas saniber yang memungkinkan
Sifat Khas
penggunaannya secara
aman. Kondisi kesehatan tapak dinilai terutama dari pemeriksaan lingkungan sekitarnya secara teliti
dan pada kandungan airnya. Yang pertama ditentukan oleh analisis di lapangan, sedangkan yang kedua oleh analisis
di
laboratorium. Kedua pemeriksaan
ini menunjukkan kualitas bakteri
dan
kejernihan fisik clari air. Data yang dinilai, antara lain: sumber air di sekitar, kualitas air (kandungan bakteri), keiernihan air (pengujian visual).
Sifat Khas kotrilisi air
Sirkulasi air melalui tapak tepi laut yang potensial harus diperiksa. menghasilkan kondisi rawa atau pelumpurary sedangkan
Air yang bergerak
air yang bergerak cepat
pusaran air dan erosi. Suhu ideal untuk berenang berkisar antara 72
-
lambat
menyebabkan
78 derajat Fahrenheit,
tergantung pada suhu udara. Himpunan kesehatan masyarakat Amerika (American Public Health Association) menuniukkan bahwa kurang dari 500 galon air tambahan per perenang per hari terlalu sedikit untuk pembasmian kuman, kecuali apabila terdapat penerapan disinfeksi yang mencukupi.
Data yang harus di analisis, antara lain: kecepatan aliran air, kecepatan balik air, fluktuasi permukaan
air, ketetapan ail, ketersediaan air, tipe arus dan pusaran, outlet air, baniir, ombak atau pencuciary g,ulma, fungi (iamur), parasit ikan dan binatang, puing dan pecahan kaca, cemar.rn minyak, baubauarL warna dan rasa.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilatah l(abupaten Mqiene 2OO5-2015
v-
t5
Sifat KhasDasar Bagian dasar tepi laut tidak boleh terhalang dan bebas dari puing, batu, ierami, rabuk, dan lumpur.
Tapak tepi laut tidak boleh terletak di daerah perubahan arah saluran atau endapan danau. Dasar
yang paling diinginkan adalah pasir putih dengan kelandaian yang perlahan dari bagian yang dangkal kebagian yang dalam. Bagian dasar tidak boleh terlalu terjal atau terlalu dangkal, atau terdapat lubang, salurary atau pulau.
Bagian dasar harus berupa pasir, kerikil atau tanah keras yang stabil untuk memberikan dudukan yang kuat dan aman. Sonding harus dilakukan diatas kapal dan survey bawah permukaan laut harus
diadakan sebelum keputusan akhir berkenan dengan pemilihan tapak yang diambil. Data hasil analisis yang dibutuhkan, antara lain: pergerakan dasar laut, iumlah lubang dan puing, kemiringan lapisan bawah permukaan, luas permukaan, kondisi tanah, kesarangan bagian dasar, kedalaman ratarata dan berbagai kedalaman, w:una dasar.
Sifat Khas lklim
Kekeringan yang berkepaniangan atau musim huian yang sering mengakibatkan masalah penyimpangan air. Angin topan, petir, dan lain-lain yang membahayakan mengakibatkan kondisi tepi
laut sangat berbahaya. Bukaan yang ideal adalah ke arah tenggara dimana keuntungan maksimum diperoleh clari sinar matahari dan bukaan terhadap angin sangat sedikit. Data hasil analisis yang dibutuhkan, antara lain: jumlah dan tipe topan, angin yang bertiup, jumlah saljtu perubahan suhu udara, iumlah curah huian, fluktuasi suhu, bukaan terhadap matahari.
Sifat Khas Lingkrntgan Lingkungan tepi laut harus diperiksa dengan teliti terutama berkaitan dengan sernua pengaruh terhadap konstruksi dan pemanfaatannya. Peraturan penzonaaao peraturan pembangunan, batasan asuransi" peraturan kesehatan, persyaratan persil serta batasan legal lainnya oleh dinas konservasi, clinas sumber daya air, dinas kimpraswil dan dinas kebakaran harus ditelaalu Pengaturan tataguna
tanah dan kesesuaiannya terhadap proyek, transportasi, utilitas, fasilitas lingkungan, penduduk dan ekonomi daerah juga harus diperhatikan.
Daftar data analisis yang dibutuhkan, antara lain: hak milik, ketersediaan persediaan air, batasan persil dan penzonaan, peraturan pusat dan setempat, tanah milik yang berdekatan, patroli pengairan dan badan pengawasan.
Pennrsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-201
5
v-
t6
Sifat Khas Progranr Lokasi daerah tepi laut harus dipililr agar dapat dilindungi dengan pagar atau pencapaian terawasi, terutama untuk perkemahan, marina atau daerah lain yang tidak begitu luas. Daerah ini juga harus dipisahkan secara internaL artinya kegiatan rerurng harus dipisahkan dan kegiatan layar, kegiatan layar harus dipisahkan dari kegiatan memancing dan seterusnya. Tapak ini harus mempunyai tempat penyimpanan untuk peralatan tepi
lau! daerah pengamanan dekat penjaga pantai dan pencapaian
langsung terhadap suatu jalan.
Daftar data yang harus disiapkan, adalah: jarak tepi laut dari daerah laimya, ialan pencapaian, pemisahan kegiatan - kegiatan tepi lauf daerah untuk kesatuan pengawasan, ketersediaan ruang untuk kegiatan seienis.
Sifat Khas Pencapaian Fasilitas tepi laut harus dapat dicapai oleh transportasi yang tersedia bagi pemakai fasilitas tersebut. Pencapaian oleh kendaraaan untuk keperluan darurat atau pemeliharaan harus selalu tersedia. Tapak
disekeliling tepi laut dan sepaniang ialan menuju daerah tersebut harus bebas dari tanaman beracun serta tanaman pengganggu lainnya.
Daftar data analisis yang dibutuhkan, antara lain: lokasi untuk ialan, tanaman beracun, daerah yang dapat dicapai, sekaligus dapat diawasi.
Sifat Khas Daerah Luas permandian
di tepi laut harus rnemungkinkan paling sedikit
50 kali persegi per pemakai fuga
harus disediakan daerah untuk latihan, rekreasi dan pertandingan.
Kedalaman air yang dipergunakan terutama untuk latihan bagi yang tidak dapat berenang tidak boleh melebihi 3 kali. Untuk perenang dengan kemampuan menengah, kedalaman air tidak boleh
lebih dari 5,5 kaki (terutama untuk pertandingan). Daerah yang lebih kecil atau lebih luas dapat dirancang apabila para pemakai akan dibagi menjadi beberapa kelompok.
Luas yang disarankan untuk daerah perkemahan renang adalah 60 kali 50 kali dan luas yang memadai adalah 75 k^li 45 kaki, dan yang dapat menampung lintasan 25 yard. Data yang, dianalisis, antara lan: ruang untuk mandl kapasitas tepi laut, kedalaman air, pembagian pemandiaan meniadi beberapa bagian, ukuran daerah pemancingan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah lhbupaten M4iene 2005-2015
v-17
Sifat Khas Pantai
Garis tepi laut harus bebas dari batuan, batang pohon, puing dan penghalang. Panjang minimum hendaknya 100 kaki untuk permandian di daerah perkemahan dan bisa mencapai beberapa mil dari sebuah tanaman pantai.
Didekat daerah laut harus terdapat pepohonan untuk memberikan keteduhan dan perlindungan terhadap angin. Pohon yang besar dan tinggi harus dihindari karena menarik petir dan pohon berjamur mempunyai dahan - dahan menggantung yang lapuk. Terlalu banyak pohon berdaun lebat menyebabkan pantai dan dasar perairan menjadi kotor, karena yang jatuh. Pohon yang berdaun sepaniang tahun menimbulkan masalah yang lebih sedikit. Daftar data analisis, antara lain: vegetasi di
sekitar, kemiringan lereng pantai, pantai yang ada, kemungkinan pengguguran tanamarl iumlah puing.
I. I.1
Konstruksi Tepi Laut Kriteria Tepi Laut Alamiah
Tepi laut alamiah memiliki ciri yang menjadikannya aman dan dapat digunakan. Kriteria berikut ini disarankan sebagai dasar untuk membangun fasilitas tersebut. Kriterianya, antara lain:
Sifat Khas ilasar Sebagian besar fasilitas
di sekitar perairan alamiah memerlukan pengerukan dan pelandaian
pada
dasar permukaan untuk meniadakan bahaya.
Apabila perbaikan yang tepat diinginkan pada bagian dasar ini, maka biasanya kawat atau lembaran plastik digelar di atas rabuk dan ditambatkan ke bawah. Setelah lembaran ini digelar, pasir harus ditebar di atasnya. Apabila dasar tersebut sudah stabil, pasir harus ditebar diatasnya.
Sifat Khas Pantai Ketika akan dibangun pantai, kelandaiannya harus dipertahankan antara 6 sampai 12 kah untuk setiap 100 kaki. Apabila tepi laut memadukan konstruksi yang besar maka disarankan agar dibuat
dok tepi pantai daripada bertahan dengan pantai yang tidak stabil. Permukaan diatas air dapat dibangun dengan rumput, teras rlan dek, tergantung pada sifat proyek. Apabila bagian dasar tiba -
tiba menurun maka pada dasar pantai dapat digali dan dibentuk pelandaian sehinFga tepi laut berbentuk bulan sabit dengan pantai yang sangat baik.
Penyusunan Rencana Taa Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-201 5
v- l8
Sifat Khas Akses
Apabila memungkinkan maka ialan pencapaian di sekitar tepi laut harus dimiliki oleh pemilik untuk meniaga agar daerah tersebut disangga dari kegunaan yang saling berbentangan. falan ini harus
dibuat tahan lama dan dipelihara dengan baik. Jalan pencapaian harus memiliki pandangan horizontal dan vertikal sehingga pertentangan antara kendaraan dan peiatan kaki dapat dihindari.
Sifat Khas Program Tepi laut didaerah rekreasi yang kecil
sperti
pada perkemahan atau peristirahatan harus diberi batas
tanaman atau pagar. Juga harus ada pengawasan terpusat untuk masuk dan keluar. Banyak fasilitas
memerlukan papan nama untuk masuk dan keluar dan peralatan serupa untuk mengawasi penggunaan daerah tersebut. Fasilitas mandi, berlayar, dan memancing harus terpisah satu sama lain, dengan pengawasan untuk masing-masing.
5.2
KONSEPSI TATA.RUANG WILAYAH KABUPATEN MEIENE
Penyusunan RTRW dalam setiap kabupaten menjadi
hal yang mutlak sebagai matra
dasar
pembangunan wilayah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah yang berujung pada peningkatan perekonomian wilayah. Kegiatan
analisis yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene, secara garis besar pembahasan akan menitikberatkan pada metodologi dan kaidah-kaidah yang dapat meniadi landasan dalam penyusunan rencana.
5.2.1
Perlunya Penyusunan RTRW Kabupaten Maiene
Dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang setiap daerah kabupaten/kota perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRVW<) sebagai arahan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menitikberatkan kewenangan pelaksanaan pembangunan pada pemerintah kabupaten, diantaranya pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten.
Sesuai dengan Undang-Undang
No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang
dirumuskan secara berienjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional. Ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW
Penyusunan Rencana
Taa Ruang Wilayah lGbupaten M4iene 2OO5-2015
v-t9
Kabupaten) mempunyai hubungan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi subtansi
maupun operasionalrya.
Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam tingkatan
kabupaten adalah upaya mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efesien dalam alokasi invetasi, bersinergi
dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk terwujudnya keseiahteraan masyarakat. Mengingat begitu pentingnya penyusunan rencana tata ruang wilayah
dalam mengarahkan kegiatan pembangunan maka RTRW harus disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
di
masa
datang sesuai dengan waktu perencanaan yanng memenuhi kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan
keterkaitannya dengan lingkup propinsi dan kabupaten sekitarnya.
5.2.2
Konsepsi Penyusunan RTRW Kabupaten Majene
Konsepsi penyusunan RTRW Kabupaten Majene dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan yang akan meniadi bahagian penentu dari kualitas rencana tata ruang wilayah kabupaten yang akan disusun. Tahapan pelaksanaan dimulai dari tahap persiapan sampai pada perumusan rencana tata
ruang wilayah kabupaten yang akan mengakomodir segala kepentingan pembangunan yang berlangsung dalam wilayah kabupaten bersangkutan.
Proses kajian dan analisis wilayah harus ditunjang dengan tingkat ketersediaan data dan informasi
yang membantu proses penemukenalan potensi dan kendala wilayah. Upaya untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan sebab akib,at terbentuknya kondisi ruang wilayah dengan memperhatikan kebiiaksanaan pembangunan wilayah yang ada.
Perumusan konsep RTRW kabupaten merupakan hasil dari identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan yang mencakup pengamatan kondisi eksisting dan gejala ke depan. Hasil tersebut akan dilakukan perumusan tuiuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang mencerminkan visi dari masyarakatnya yang selanjutnya dituangkan dalam strategi dan kebijakan tata ruang kabupaten.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2O05-2Ol5
v -20
5.3 MEKANISME PENGELOLAAN TATA RUANG WILAYAH Penyelenggaraan pelaksanaan penataan ruang terbagi dalam tiga kelompok kegiatan yakni proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemantauan ruang. Unfuk menata
ruang wilayah dalam tingkat kabupaten, melalui kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene dibawah kendali Bappeda Kabupaten
ini akan diimplementasikan yang diikuti dengan pemantauan pelaksanaan pembangunan sehingga gerak dan langkah pembangunan mengikuti RTRW yang telah disusun. Langkah tersebut akan diikuti dengan pengendalian Majene. Selaniutnya hasil dari p€rencanaan tata ruang
pemanfaatan ruang dan mengadakan peninjauan kembali atau evaluasi RTRW dalam waktu tertentu sesuai dengan tingkat urgensitas permasalahannya.
'5.3.1
Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan
Pemantauan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan dari RTRW Kabupaten Majene yang telah
ditetapkan merupakan salah
satu bentuk kegiatan
pengawasan, bagaimana RTRW
diimplementasikan. Pemantauan ruang erat kaitannya dengan kegiatan evaluasi atau peniniauan kembali serta peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Maiene selaniutnya.
Kegiatan ini juga berguna untuk memonitor dan mengawasi setiap perkembangan pemanfaatan ruang dan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi struktur tata ruang wilavah Kabupaten Maiene.
Dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, pemantauan mencakup:
(1) pemanfaatan ruang/pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, (2) pemanfaatan ruang/pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, (3) sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman, (4) sistem sarana dan prasarana utama.
ini juga mencakup kegiatan mengumpulkan dan memperbaharui data (up dating), baik dari segi pemanfaatan ruan& perkembangan kegiatan ekonomi, kependudukary prasarana wilayah, serta program/proyek pembangunan dalam wilayah.
Dengan demikian, pemantauan
Berdasarkan hasil pemantauan, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi peninjauan
kembali atau evaluasi RTRW Kabupaten Maiene yang dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali.
Penyusunan Rencana Tata Ruang wilarrah Kabupaten Mqiene 2005-2015
v-21
Pemantauan pemanfaatan ruang perlu dilakukan melalui penciptaan dan pengembangan suatu sistem data base yang terkoordinasikan dengan baik dalam suatu unit pusat data dan jaringannya.
ini dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis Information systems-GlS). GIS ini merupakan suatu metode yang dapat menerima,
Secara bertahap, kegiatan
(Geographic
menyimpan, menelusuri, menganalisis, dan memperagakan data atau informasi yang berasal dari berbagai sumber seperti laporan statistik, peta-peta tematik, survey lapangan, foto udara atau penginderaan jarak jauh. Kegiatan pemanfaatan ruang secara kelembagaan perlu dituniang dengan mengembangkan sistem kelembagaan dari aparat Pemerintah Kabupaten Maiene dan pembinaan tenaga staf guna meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Kabupaten Majene untuk membina penyelenggaraan penataan ruang wilayah secara berkesinambungan.
5.3.2
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan RTRW Kabupaten Maiene mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dari hasil pemantauan tersebut, selanjutnya dilakukan: (1) pengawasan untuk
menghindari
terjadinya konflik pemanfaatan ruang, serta (2) pengertiban, sebagai tindakan penyelesaian dari apa
yang diarahkan clalam rencana. Tujuan pengedalian pemanfaatan ruang adalah
untuk:
(1) mewujudkan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, (2) mengakomodasikan kebutuhan ruang
yang dinamis secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna, serasi dan (3) menyelesaikan
berkelanjutan,
konflik-konflik pemanfaatan ruang di berbagai kawasan lindung dan budidaya.
Kegiatan pengenclalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, meliputi:
r
Pemantapan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dipertahankan;
'
Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah mengalami tumpang tindih dengan kegiatan budidaya atau lahan yang kritis yang dapat mengganggu fungsi lindung
. . .
Pelarangan/pencegahan kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang telah ditetapkaru Pembatasan kegiatan budidaya yang ada dengan tindakan konservasi secara intensif;
Pemindahan kegiatan budidaya yang dapat menganggu fungsi lindung.
Kegiatan pengenclalian pemanfaatan ruang pada kawasan budiclaya dapat berupa, antara lain:
.
Pengarahan lokasi kegitan untuk kegiatan budidaya melalui mekanisme perizinan pemanfaatan
ruang;
.
Pelarangan/pencegahan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya;
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2OO5-201 5
v -22
.
Pembatasan kegiatan lain yang telah ada yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang di wilavah Kabupaten Maiene, peranan koordinasi dalam pemeritahan kabupaten dan instansi terkait sangat penting. Secara instansional, hal ini dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Maiene.
5.3.0
Peninj auan Kembali/Xvaluasi Tata Ruang Wilayah
Peninjauan kembali atau evaluasi terhadap RTRW sebagai suatu usaha untuk menilai keefektifan rencana tata ruang yang telah ditetapkan tersebut. Secara sederhana, evaluasi merupakan penilaian
terhadap suatu perkembangan yang teriadi (yang dianggap sebagai pelaksanaan dari rencana), dibandingkan, dengan apa yang telah ditetapkan dalam RTRW. Oleh karena
itu RTRW ini perlu
disesuaikan dengan gerak dan dinamika pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi yang berlangsung secara dinamis.
Agar tetap sesuai gerak dinamika pembangunan daeratu maka RTRW Kabupaten Maiene perlu ditiniau kembali atau dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali atau bilamana dianggap perlu, mengingat penyimpangan sudah terlalu besar.
Apabila hasil peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Maiene ternyata menuniukkan adanya penyimpangan/deviasi yang mendasar terutama dalam hal pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan dalam rencana, maka perlu dilakukan suatu peninjauan kembali atau penyempurnaan terhadap materi RTRW tersebut.
Sasaran atau arahan dalam rencana tata ruang serta kebifaksanaanya, sebenarnya suatu hal yang ideal
dan perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan yang ideal pula. Oleh karena itu, di dalam hal pelaksanaanya perlu dilakukan oleh Tim Teknis Tata Ruang Kabupaten Maiene yang keanggotaanya
bersifat koordinatif antarinstansi vertikal dan Dinas-Dinas di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maiene.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene
2005-20I5
v;e3
BAB VI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAJENE 201s
6.I
SKENARIO PENGEMBANGAN KABUPATEN MAJENE
Skenario pengembangan Kabupaten Maiene dimaksudkan sebagai arahan dasar dalam mewujudkan
dan mengimplementasikan konsep strategi program pembangunan yang akan
diiencanakan
nantinya. Pendekatan menyusunan skenario didasarkan pada potensi unggulan wilayah dan permasalahan dalam pengembangan Kabupaten Majene. Berpedoman pendekatan tersebuf ditemukan bahwa skenario yang disusun dalam RTRW Kabupaten Majene dan memperhatikan
kebiiakan pembangunan yang telah digariskan dalam ['OLDAS, PROPEDA, dan RENSTRA Kabupaten Majene, masih relevan untuk dikembangkan, dengan catatan perlu dilakukan penyempurnaan dalam strategi pengembangan pada bagian ketujuh dalam Iaporan ini.
Dalam penyusunan skenario pengembangan wilayah Kabupaten Majene, terlebih dahulu perlu ditetapkan tuiuan pembangunan Kabupaten Maiene. Secara garis besar tuiuan pengembangan Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:
a)
Secara internal, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi setempat clengan mengoptimalkan potensi wilayah, baik potensi ekonomi maupun potensi sumberdaya alam. Untuk itu perlu menetapkan dan mengembangkan sektor unggulan yang meniadi pasar regional dan ekspor sebagai kekuatan pendorong untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Majene;
b)
Secara eksternal, meningkatkan "positioning" Kabupaten Maiene sebagai kawasan pengembangan perikanan dan kelautan, pariwisat4 dan pertanian. Untuk
"strategis alliances" atau kerjasama antarwilayah yang sinergis dan
itu perlu dibangun
sting
menguntungkan
untuk memperkuat sebuah "synergic networking-' sebagai kekuatan pendorong untuk meningkatkan posisi daya saing Kabupaten Maiene.
Sesuai dengan konsep awal, maka skenario pengembangan Kabupaten Majene dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
.
SKENARIO PERTAMA, menggariskan: Pemanfaatan ruang diarahkan dalam rangka pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan,
pertanian, jasa dan pariwisata yang berbasis pada ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilatah Kabupaten Majene 2OO5-2015
vt-t
perekonomian daerah. Skenario pengembangan pertama ini merupakan upaya tahap percepatan dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Maiene.
SKENARIO KEDUA, menggariskan: Pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi pada skenario pertama sebagai tahap laniutan dengan proses tranformasi dengan keunggulan kompetitif yang
dimiliki
di arahkan sebagai suatu sektor yang memiliki daya saing. Dengan proses transformasi yang teriadi nilai keuntungan yang diperoleh bertambah akan menuniang proses pertumbuhan wilayah dan perekonomian wilayah.
SKENARIO KETIGA, menggariskan: Proses
ini
merupakan tahapan penguatan, dengan pemanfaatan ruang yang diarahkan pada
pengembangan agribisnis, agroindustri dan pelayanan iasa yang sudah memiliki daya saing yang tinggi secara global sehingga memberikan keuntungan terhadap perekonomian daerah dan
meningkatnya tingkat keseiahteraan masyarakat. TABEL 6.1 SKENARIO PENGEMBANGAN KABUPATEN SKENARIO PENCEMBANGAN lanska Waktu Dava Saine Sektor Ekonomi Utama
Ekspor Utama : Hosil Analisis Titu, 2005
200s-2015
TAHAPAN SKENARIO SKENARIO PERTAMA PERCEPATAN)
SKENARIO KEDUA
2005-2m7
2008-2013
(TRANSFORMASI)
)
Comparative Advantages Perikanan, ke'lautan, pcrke'bunan dan pertanian
Bahan Mentah
Perikanaru kelautaru pcrkebunan, pertanian, dan pengolahan hasil sumberdaya alam
(perilanan, kelautan, perkebunan dan pertanian) atau agroindustry Bahan Olahan
SKENARIO KETIGA (PENGUATAf.I) 2014-2075
Competitive Advanta qes Agroindustri agribisnis, dan pelayananjasa (pariwisata, perda gangan dan jasa,
dll)
Bahan Iadi dan Iasa
Sutnbcr
6.2
IMPLIKASISKENARIOPENGEMBANGAN
Tentunya apa yang telah diskenariokan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Maiene akan berdampak terhadap bentuk dan model kebijakan pembangunan yang akan diterapkan. Bentuk kebiiakan yang ditempuh tentunya berlandaskan pada berbagai pertimbangan yang matang sehingga
tuiuan pembangunan Kabupaten Majene dapat dicapai. Strategi kebiiakan pembangunan yang diambil terhadap implikasi dari skenario ini dapat dilihat pada bagian ketuiuh dalam laporan ini. Sebagai pengantar rumusan, kemungkinan implikasi dari skenario pengembangan adalah:
Penwsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2OO5-2O| 5
vt
-2
Pertuntbulmn ekononi
Pengembangan agroindustri, agrobisnis, pariwisat4 perikanan dan kelautan, dan pertanian akan
dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Maiene, Propinsi Sulawesi Barat dan nasional.
P enye
diann I apangan kerj a
Pengembangan industri yang berbasis sumberdaya dan pariwisata akan meningkatkan lapangan
pekeriaan, khususnya bagi masyarakat pengernbangan agroindustri
di Kabupaten Maiene dan
sekitarnya.
Di samping itu,
dan agribisnis dapat meningkatkan lapangan pekerjaan
bagi
masyarakat dengan tingkat keahlian yang sederhana, sedangkan untuk industri hilir memerlukan tenaga keria dengan tingkat keahlian khusus.
Pembangunan eknnomi yang berkelanjutan
Dengan adanya pengembangan industri, baik untuk pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, maupun industri hilir, akan lebih dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan nilai tambah sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Maiene.
Kesenjangan
nsial
Struktur penduduk yang berkembang di Kabupaten Majene akan bervariasi menurut tingkat
pendidikan dan keahliannya, dengan pengembangan industri-industri yang umumnya memanfaatkan teknologi tinggi, dikhawatirkan penduduk dengan keahlian terbatas akan
tersingkir dan selanjutnya menimbulkan keseniangan sosial. Oleh
itu untuk
mengantisipasi
kesenjangan sosial penguatan kelembagaan pendiclikan non formal sesuai kebutuhan industri
perlu dikembangkan.
Wqtoasan lingkungan
Pengembangan industri dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, baik melalui limbah
maupun memanfaatkan air untuk proses produksl Oleh karena itu, pengembangannya perlu dikendalikan.
6.3
RENCANA SISTEM KEGIATAN DAN PERMUKIMAN
Sistem kegiatan pembangunan pembangunan
di wilayah Kabupaten
dan pemerataan
Maiene diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Hal ini
menyangkut pemenuhan
kebutuhan masyarakat termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana utama penunjang yang
Penyusunan RencanaTaa Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-201 5
vr-3
pengadaannya dikelolah secara terpadu. I'enerapan kebijaksanaan setiap sistem kegiatan pembangunan berbeda-beda tergantung dari kebutuhan tiap-tiap wilayah.
Berdasarkan pada rencana pemanfaatan ruang, wilayah Kabupaten Maiene dibedakan ke dalam
empat kawasao yaitu kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kawasan strategis dan khusus. Adanya perbedaan kawasan ini berpengaruh terhadap sistem kegiatan yang berlangsung di setiap masing-masing kawasan termasuk sistem penyediaan sarana dan prasarana utamanya.
Berdasarkan estimasi iumlah penduduk Kabupaten Majene pada akhir tahun rencana, yakni 2015 yang beriunrlah'147.603 jiwa. Dengan laiu pertumbuhan sebesar 0,71,% pertahun selama 10 tahun ke depan sesuai dimensi waktu perencanaary diperkirakan tingkat kepadatan penduduk mencapai 156
iiwa/km2. Atas dasar pertimbangan di atas, maka dirumuskan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman yang diharapkan dapat mendukung perwujudan stmktur tata ruang wilayah Kabupaten Maiene secara keseluruhan.
Mengingat kondisi saat ini yang sebagian besar penduduk terkonsentrasi
di
pusat Kota Maiene
sebagai ibukota Kabupaten Majene, sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk mengarahkan penyebaran penduduk secara merata
di
masa datang. Meskipun demikian, kepentingan untuk
mempertahankan fungsi kawasan lindung serta daya dukung lingkungan tetap meniadi dasar pertimbangan. Sementara itu, kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Maiene yang cukup beragam
menuntut adanya pengarahan lokasinya secara sistematis dan terencana sesuai dengan tingkat pelayanannya.
6.3.L Rencana Perwilayahan Pembangunan Sistem perwilayahan diidentikkan dengan struktur tata ruang wilayah, yang bertuiuan untuk menemukenali perwuiudan ruang yang ada sekarang, kecenderungan perkembangannya, serta permasalahan pengembangan wilayah yang memiliki dimensi keruangan. Dengan demikian, sistem
perwilayahan pembangunan berisikan analisis unsur-unsur atau komponen pembentuk ruang yang
meliputi: sistem pusat-pusat permukiman, sistem s:rrana dan prasarana utama sec;ua menyeluruh tentang keadaan pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta jangkauan pelayanannya dan hubungannya antara pusat-pusat pertumbuhan wilayah (growth pole region nrotlels).
Berdasarkan hasil analisis model tersebut, dan dengan memasukkan pertimbangan fisik kewilayahan,
potensi dan keunggulan wilayah (kesesuaian lahan dan kemampuan lahan), maka perwilayahan
pembangunan
di Kabupaten Majene
direncanakan terbagi ke dalam
3 (tiga) Wilavah
Pembangunan (WPP). Dimana setiap WPP mempunyai karakteristik
Pelayanan
dan fungsi (utama
dan
penunfang) yang diembannya relatif berbeda, sesuai dengan tingkatan/hirarki pelayanannya. Lebih
Iengkapnya uraian perwilayahan pembangurnn
di
Kabupaten Maiene dapat dilihat dalam
pembahasan struktur tata ruang.
6.3.2 Rencana Sistem Permukiman Secara umum, sistem permukiman
di wilayah Kabupaten Maiene dapat dipisahkan dalam
tiga
bagian, yaitu permukiman perkotaan (urban sattlement), permukiman perdesaan (rural sattlmtent) dan
permukiman kota desasi (urban-rural sattlunent). Permukiman perkotaan merupakan bentukan awal dari sekelompok perumahan yang berada dalam satu kesatuan batas tertentu yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas penuniang lingkungan guna mempermudah tingkat pelayanan dan keseiahteraan penduduknya. Kenyamanan ini, tidak terlepas dari jenis dan luas lantai serta ienis bahan bangunan yang digunakan, sehingga dapat dijadikan salah satu indikator tingkat keseiahteraan penduduknya.
Selain itu, sistem permukiman di wilayah
ini dapat dibedakan lagi ke dalam clua ienis permukiman,
yakni permukiman yang terencana yang bercirikan teratur dan terencana dengan baik sejak awal dengan dukungan sarana dan prasarana penuniang lingkungan permukiman yang baik. Kondisi
permukiman ini, terdapat di ibukota Kabupaten Maiene (Kota Maiene) dan di ibukota kecamatan Kebalikan kondisi tadi, adalah permukiman yang tidak terencana dan berdiri pada status lahan yang
tidak jelas dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Umumnya, keberadaan pola permukiman ini berada jauh dari pusat-pusat pelayanan dengan aksesibilitas yang kurang baik ke pusat pelayanan, ibukota kabupaten atau kecamatan.
Deliniasi kawasan perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Majene berdasarkan karakteristik
fisik dasar lahan, sosial dan budaya, serta ekonomi, masih terbatas pada lbukota Kabupaten Maiene yakni Kota Majene dan sekitarny4 ibukota Kecamatan Sendana (Somba), Pamboang palampanua), dan Malunda dengan iumlah kelurahan 10 buah dengan luas kawasan perkotaan keseluruhannya adalah 1,43,96 kmz atau 15,19'/" dari luas Kabupaten Maiene. Sedangkan kawasan perdesaan di Kabupaten Majene setelah dideliniasi adalah seluas 803,88 kmz atau M,87"/o dari total luas Kabupaten Majene dengan jumlah desa definitif sebanyak
3O
desa.
Penyrsunan RencanaTata Ruang Wilalah Kabupaten M4iene 2OO5-2O|5
vr-5
6.4
RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH
Rencana pengembangan infrastruktur bertujuan untuk menggerakkan pertumbuhan, menggerakkan
perkembangan wilayah dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dalam berbagai dimersi kehidupan. Materi mengenai rencana sistem prasarana utama yang akan dilaksanakan berdasarkan dimensi waktu RTRW Kabupaten Maiene Tahun 2005-2015 terdiri dari rencana transportasi dan utilitas runum dengan uraian dibawah ini.
6.4J1. RencanaSistemTransportasi Rencana pengembangan sistem transportasi
di Kabupaten Majene dilakukan
secara terpadu antara
transportasi darat dan laut, utamanya transportasi darat sebagai penghubung utama antar kawasan dalam lingkup kabupaten maupun terhadap wilayah eksternalitasnya. Indikatornya adalah interaksi
wilayah teriadi dalam lingkup eksternal dengan transportasi darat dalam satu daratarl sedangkan transportasi laut untuk penghubung wilayah luar terutama pulau kalimantan, dan pergerakan
internal dalam wilayah Kabupaten Maiene dilakukan dengan hansportasi darat sebagai sistem transportasi utama.
6.4.L.'/, Sistem Transportasi Darat Rencana pengembangan sistem transportasi darat adalah peningkatan pelayanan iasa hansportasi
clarat melalui perbaikan sistem iaringan ialan untuk meningkatkan tingkat aksesibilitas antar kawasan/wilayah. Kondisi ialan antar wilayah di Kabupaten Maiene relatif memadai untuk mengakses wilayah dan kawasan serta menunjang pergerakan kendaraan/oran& meskipun ditinjau
dari tingkat kualitas ialan masih kurang dengan kondisi ialan yang rusak sampai rusak berat yang memerlukan tindakan penanganan. Untuk itu rencana pengembangan jaringan jalan diarahkan pada peningkatan kualitas ialan, penambahan iaringan jalan dan pengembangan terminal regional dan terminal sub regional untuk memobilisasi pergerakan penduduk padazona-zona utama pergerakan.
Arahan pengembangan iaringan jalan ke depan dikembangkan berdasarkan sistem hirarki iaringan ialan menurut sistem iaringan ialan primer dan sekunder sesuai fungsinya (arteri, kolektor dan lokal).
Untuk itu konsepsi dan strategi serta besaran ruan{i untuk pengembangan jaringan ialan di Kabupaten Maiene dapat di lihat pada Tabel 6.2 dan Tabel 6.3. Pengembangan ialan mengacu pada
skala prioritas dengan mengutamakan kondisi ialan yang rusak/rusak berat dan pemicu pertumbuhan utama kawasan. Pembangunan jalan baru dikembangkan untuk membuka hubungan antarwilayah dan terisolasinya kawasan serta upaya pemerataan pembangunan sehing;a keseniangan disparitas antarwilayah tidak terjadi.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4jene 2OO5-2015
vt-6
Peningkatan ialan berdasarkan kewenangan, yakni jalan propinsi
di wilayah ini perlu ditingkatkan
(kualitas dan kuantitas) dengan mengacu pada ketentuan standar teknik ialan pada tabel tersebut, sehingga dapat memperlancar dan mempertinggi tingkat mobilitas pergerakan penduduk dan barang, dari simpul dan pusat-pusat pergerakan (Maiene-Mamuju, dan Maiene'Polman) pada koridor
yang memanjang dari utara ke selatan Kabupaten Majene. Sedangkan ialan-ialan kabupaten pada beberapa ruas ialan diperlukan penanganan yakni peningkatan iaringan ialan mengingat kondisi permukaan jalan mengalami kerusakan Rencana pengembangan ialan kolektor primer dan sekunder sangat penting untuk mendukung arus mobilitas orang dan barang, disamping memperlancar urus
distribusi hasil-hasil pertanian dan perkebunan ke pusat pemasaran baik di kota kecamatan mauPun pusat pelayanan regional utama Kabupaten Maiene yakni Kota Maiene. TABEL 62
HIRARKI DAN PERSYARATAN IALAN MENUKU I'I'bKANANNYA CAKUPAN
KARAKTER
SISTEMJALAN
WILAYAH
1.
Arteri Primer
o
/
KORIDORUTARA-
Vt.in Rencana 60 Km,/Janl
o Badan Jalan Minirnal 8 Mctcr o Cvr lebih besar LHR o lalin >D. tidak tergangu Traffict Through/hcal
o o o
Antar/lnter
o
Regional
Arteri Sekunder
SISTEM FUNGSI
PERANAN
SELATAN Menghubungkan: . Maiene - Mamuju . Maiene - Polnran
In Traffict more Efficiency Persimpangan sebidang tidak mengurangi V, Tidak terputus masuk kota Syarat tekbis olt'h lrlentcri Perhubungan
o Vt-r Rencana 20 Km/Jam o BadanJalan Minimal 8 Meter o Cvr lebih besar/sama dc'ngan LHR o lalin cepat tidak terganggu l,alin lambat
o
Pe'rsimpangan sebidang tidak
menzurangi Vr& Q
3.
Kolektor Prime'r
o Vt*in Desaigpcd
Pc'nghubung utama antara wilayah dan
40 Km/Jam
o Badan falan Minimal 7 Meter o Cvr lebih bc'sar/sama dcngan LHR o Jalannnsuk dibatasi, Vtdan
o
Antar dan inter
penghubung antar
Cr tetap
kawasan
Tidak terputus
Kawasan
4.
Kolektor
o Vt-in
Sckunder
o
l-okal Primer
Rencana 20 Km/Jam Badan JaLan Minirnal 7 Meter
o Vt.in
Rencana 20
Kn/Jam
o
.
Inter kawasan dan unit lingkungan permukiman
lrrkal Sekunder
o Vt-in
Rencana 10 Km/Jam
o BadanJalan Minimal 5 Meter o Syarat teknik untuk roda 3 or more o I, untuk roda 3 or morc, min 3,5
Penghubungantara unit kawasan dengan kawasan
Penghubungantardan inter unit keglatan dengan kawasan
.
Penghubunginterunit kegiatan dan lingkungan
permukiman
Mcter SumLvr : Hasil Analisis
Tim,
2005
Penyusunan Rencana
Taa Ruang Wilarah Kabupaten Maiene 2005-2Ol5
v,-7
TABEL 6.3
KLASIFIKASI zuNGSIONAL DAN KELAS TEKNIS IALAN KOTA TIPE
I Fungsi
1. 2.
Primer
Sekunder
IIPE
Arteri
LFIR
Kelas
Kecepatan (Vr)
(smo/iam)
Telrrik
(km/iam)
T.A,K
- 100 60-80
80
Kolektor
Arteri
T.A.K T.A.K
Keterangan a
II u
Standar tertinggi antar wilayah,/kota Standar tinggi, antar wilayah atau
I
dalam metropolitan
.
60-80
Idemuntuk Kelas II
II Fungsi
Primer
Arteri Kolektor
LFIR
Kelas
Kecepatan (Vt)
(smo/iam)
Teludk
ftm/iam)
T.A.K
I I
60 60
II
50-60
I
60
II
50-60 50-60 30-40 30-40 20-30
>10.000 <10.000
Keterangan
I
Standar tertinggi 4laiur antar/inter
kota
. Idemunhrk kelas I . Standar tingg 4laiur antar/dalam kota/distrik
Sekunder
Arteri Kolektor
trlkal
>20.000 <20.000 >6.0{x) <8.000 >5.000 <5.000
tI
n il
IV
. Idem untuk Kelas I . Idemuntuk Kelas II I Idem untuk Kelas III r Standar sedang 2laiur antar distril< . Idem untuk Kelas III r Standar rendah 1 lajur akses kepemilikan tanah di sisi ialan
Hasil Amlisis Tim, 2005
6.4.1.2 Sistem Transportasi Laut Pengembangan sektor transportasi laut merupakan bagian yang perlu dikembangkan meniadi bagian
penting dalam proses pembangunan Kabupaten Maiene,
ini
dikarenakan kondisi wilayahnya
merupakan wilayah pesisir pantai yang memiliki poterui untuk arus lalulintas baran dan penumpang ke wilayah lain khususnya wilayah pulau Kalimantan. Oleh karena itu sistem transportasi laut yang dikembangkan merupakan upaya untuk meningkatkan akses eksternal dengan wilayah lain dalam mendistribusikan pergerakan orang dan barang.
Arahan pengembangan transportasi laut acialah pembangunan dan peningkatan pelabuhan laut yang
dapat dimanfaatkan dalam melayani arus penumpang dan barang tanpa adanya pengaruh musim. Pengembangan pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Majene dan Palipi, kedua pelabuhan ini diharapkan mampu berperan aktif dalam memacu pertumbuhan wilayah Kabupaten Majene dalam segala bidang serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi lainnya antara lain sektor pariwisata sebagai salah satu keunggulan wilayah yang penggarapannya belum optimal.
Untuk lebih ielasnya arahan pengembangan iaringan transportasi Kabupaten Majene dapat dilihat pada Gambar 6.1.
Penwsunan Rencana Tata Ruang tVilarah Kabupaten Majene 2005-2015
vt-8
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE
PETA RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN MAJENE Keterangan:
fZ fJ N t_f lN lN
Batas Kabupaten Elatas Kecamatan
JalanArteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Garis Pantai Sungai
I T-l lbukota KabuPaten iEl lbukota Kecamatan L iL l Pelabuhan Maiene i ill Pelabuhan Palipi tEfl Terminal Regional tE[ l Terminal Lokal
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Analisis Tim Perencana
Skala
2.1m 0 : 0 1
I
1212.000
2.1n 1.24 63$ 3 2 1
lnsert Peta
l-]
Kauup"ten Majene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJ ENE
8.1f1
ltr
4Cm
6.4.2 Sistem Energi Kelistrikan Pengembangan energi
listrik di Kabupaten Majene dilakukan dengan meningkatkan
prasarana
jaringan dan peningkatan kapasitas terpasang energi mengingat masih adanya wilayah yang belum teriangkau iaringan listrik. Selain itu upaya lain dengan pengembangan listrik masuk desa dengan tenaga diesel pada wilayah belum terlayani dan pulau-pulau pusat permukiman penduduk. Pada pengembangan iaringan listrik dengan menggunakan tiang yang terbuat dari beton dan dialokasikan area utilitas agar tidak menggangu
Perencanaan kebutuhan energi
k"pti.g bangunan serta pemasangan tiang berjarak *50 meter.
listrik harus diseuaikan dengan estimasi jumlah penduduk dan
urgensitas pemakaian yang ada, serta iaringan yang ada sekarang, yaitu dengan mensuplai daya
listrik tegangan rendah hingga tegangan menengah. Pengembangan iaringan listrik khususnya kawasan perencanaan dapat berfungsi sebagai sarana untuk merangsang peningkatan intensitas kegiatan ekonomi kawasan dan memperkuat kemungkinan terciptanya struktur tata ruang kawasan
yang seimbang. Lebih dari
itu
layanan prasararur listrik
ini
dapat mendukung terciptanya
keseiahteraan masyarakat setempat.
Diestimasikan penggunaan energi listrik cli Kabupaten Majene hingla akhir tahun perencanaan adalah 20.844.150 VA, dengan rincian pemakaian sebagai berikub fasilitas perumahan 19.284.%1V1^,
fasilitas pendidikan 186.000 VA, fasilitas peribadatan 316.350 VA, fasilitas kesehatan 173.350 VA, fasilitas perdagangan dan iasa 316.350 VA dan fasilitas pelayanan umum 123.700 VA (Tabel 6.4). TABEL 6.4 RENCANA KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN MAIENE HINGGA TAHUN 201 IENIS FASII-ITAS Fasilitas Perumahan Tipe Kecil Tipe S€dang Tipe Besar lumlah Fasilitas Pendidikan o STK
oSD . SMP o SMU uilalr lasilitas Peribadatan . Mushallah o Masiid lutnlah Fasilitas Kesehatan
o . ' . o
PcnYandu llalai Pen8obatan APotik BKIA
o
PrakFk Dokter
Puskesmas Iumloh
RENCANA KEBUTUHAN (UNIT) TAHAP II TAHAP I 77.079 8.510
DAYATERPASANG (VA)
IUMLAH KEBUTUHAN ENERGI (VA) IAHAP II TAHAP I
71J
450
/.b$Jil
7.970.4N
8.856 2.952
900
7.659.000
7.970.M
1.300
3.688.100 19.005.5-fl
t9.778.4&
1'7
2.837 28.366
29.521
r42
148
450
89 29
92 30
450
66.600 40.050
66.6m 41.4m
1.300
37.7n
39.000
29
30
1.300
289
300
37.7m 182.U0
186,000
566
589
450
254.700
255.050
f,J
57
900
49.5m
51.3m
52"r
546
304.200
316.3s0
L47 141,
147 747
't2
450
63..150
56.15{)
t2
t2
900
5.400
72
3.000
5.400 36.0(D
5
5
3.000
15.0m
15.000
t2
26 349
1.300
323
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilafah.Kabupaten Majene 2OO5-2015
3.837.600
39.0m
3.000
l5-5m
33.8m
135.450
123.350
vl-lo
RENCANA KEBUTUHAN (UNIT)
IENIS FASILlTAS
IUMLAH KEBUTUHAN ENERCI (VA) TAHAP I TAHAP II
DAYATERPASANG
TAHAP I
TAI{AP II
(VA)
566
589
450
254.700
265.050
fJ
J/
900
621
646
49.500 304.200
51.300 3-t6.350
r300
5.200
40 55 5
40
900
36.0m
J/
1.300 1.300
71.500
5.200 36.000 71.500
6.500
6.500
5
f,
900
4.500
4.500
Fasilitas Perdagangan
. o
Warung/Kios Pertokoan
Iumlah Fasilitas Pelayanan Umum
. . . . o
Kantorcamat Kantor Desa KantorPosPembantu PosPolisi Parkir umum/mck lumlah
109
AnalisisTin.
-rn.m0
111
30.329 |
Totsl
I
31.s73
?O01
zo.aiilu
-f
123.7U)
n.su.tso
6.4.3 Sistem Telekomunikasi Pengembangan sistem telekomunikasi diarahkan untuk mendukung pengembangan sosial ekonomi
masyarakat dan diselaraskan dengan pengembangan pusat-pusat permukiman dan kawasankawasan budidaya lainnya. Sistem informasi dan komunikasi selain dengan sistem konvensional, juga berkembang sistem digital komunikasi dengan akses yang lebih cepat. Arahan pengembangan sistem
telekomunikasi rnenganut pada standarisasi pelayanan dengan rasio tingkat layanan kebutuhan telepon baik pribadi dan umum adalah 1:14 dan 1:250.
Berdasarkan rasio pelayanan tersebut cliatas maka diperoleh kebutuhan sambungan telepon di Kabupaten Majene sampai Tahun 2015 sebesar 71.164 satuan sambungan telepon yang terdiri dari
10.575 sst untuk telepon pribadi dan 589 sst untuk telepon umum (Tabel 5.5). Strategis pengembangan jaringan sistem telekomunikasi dipenuhi dengan arahan sebagai berikut:
t
Menambah atau memperluas jaringan telepon yang merata sesuai dengan kebutuhan penduduk dan kegiatarl
'
Penyediaan telepon umum pada tempat yang strategis dan terpadu dengan pengadaan fasilitas
umum lainnya,
'
Diprioritaskan pada pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan yang berperan strategis terhadap kawasan yang lebih luas. TABEL 5.5
BENCANA PEIVYEDIAAN SARANA TELEKOMUNIKASI DI KABUP ATEN MAJENE TArruN 2005-201s TAHAP r (200s-2010) TAHAP lI (201r-2015) KECAMATAN TELET'ON TELEPON JML. PDDK TELEPON TELEPON )ML. PDDK flIWA) PRIBADI (SST) UMUM (SST) PRIBADI (SST) flIWA) UMUM (SST) Banggae
Pamboang Sendana
Malunda luntlalr m.
63-576 15.046 37.299
4.541
254
t.o74
25.908
1.850
60 749 103
"14'1.829
r0.129
566
2.6U
68.160 11.518 38.021
4.900 823
)7'
2.716
152
29.904
2.t36
119
147.60i
10.575
589
46
Inovasi teknologi telekomunikasi dengan mobile systefl slular sudah menjangkau Kabupaten Majene
khususnya Kota Maiene, sehingga hubungan komunikasi lebih mudah dan lancar. Akan tetapi kondisi kewilayahan Kabupaten Majene sebagai wilayah bertopografi memerlukan pengembangan
sistem telekomunikasi yang dapat menjangkau kawasan sehingga dapat mengakses sistem telekomunikasi dengan baik, sistem ini biasanya dapat dilakukan dengan menglrynakan jaringan komunikasi satelit.
6.4.4 Sistem Air Bersih dan Sanitasi Pengembangan sistem air bersih di Kabupaten Maiene menjadi perhatian utama sebab pada beberapa
bagian kawasan tingkat kesulitan untuk memperoleh sumber air baku. Oleh karena
itu perlunya
pemanfaatan sumber air baku yang ada dengan menggunakan sistem distribusi melalui pernasangan
iaringan perpipaan ke kelompok permukiman penduduk melalui sistem gravitasi yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kondisi wilayah yang bertopografi. Ini mengingat kebutuhan air bersih meniadi kebutuhan vital bagi masyarakat.
Tingkat kebutuhan air bersih untuk penduduk berdasarkan tipe perumahan yang diperkirakan menurut waktu perencanaan 10 tahun kedepan beriumlah 8.855.700 liter/hari dengan rincian 5.313.600
liter/hari untuk tipe kecil,
2.656.800
liter/hari untuk tipe sedang dan
885.300
liter/hari
untuk tipe besar (fabel 6.6). Perkiraan kebutuhan air bersih pencluduk dengan menggunakan standar perencanaan yakni 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air bersih untuk mendukung fasilitas sosial dan
ekonomi penduduk di Kabupaten Maiene hingga akhir tahun perencanaan (2015) meliputi fasilitas
pendidikan sebesar 282.600 liter/hari, fasilitas kesehatan sebesar 2522n hter/hari, fasilitas peribadatan sebesar '1'3n.ffi0liter/hari, fasilitas perdagangan sebesar 204.250 titer/hari, dan fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan sebesar 39.700liter/hari ffabel6.5 sampai 6.11). TABEL 6.6
RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH UNTUK PERUMAHAN DI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2M5-2{N5 KECAMATAN Banggae Pamboang Sendana
Malunda lumlah
JML.PDDK
0rwA)
TAHAP r (2ms-2010) KEBUTUHAN RUMAH(UNIN KEBUTUHAN AIR BERSIH (LMR/HARI) TIPEA I TIPEB TIPE C TIPE A TIPE B TIPIIC IUMLAH IUN{LAH
2.m:7N
1.r44500
381.600
3814400
270.qn
90.xn
5.182
541.8m 1.342800 932.7m
283(6
5.'r06.o00
53.576
7.629
3415
r272
t5.04
1.805
903
301
12.775 3.009
37.299
225
716
7.46
25.9G
4.476 3.1@
1.554
518
't41.829
17.019
8.510
?.a37
TAHAP KECAMATAN
0rwA)
KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)
903.m0 2238.000
466m
155.400
1554300
2.086f.oo
851.ln
8510.1U
(20r1-2015)
KEBUTUHAN AIR BERSII{ (I-ITER/HARI) TIPE A IITE D TIPITC IUT{LAH
TIPE B 4.090
1.353
73.632
2.453.700
1,.227ffi
40u.9f,[
691
?j0
2.3{14
414.6fi)
207300
69.Un
4.089,600 590.900
22a1zm
68.160
Malunda
29.9U
4.779 t.:382 4.563 3.588
147.ffi3
17.712
Jumlah
22ifln
TIPE A
Banggae Pamboang Sendana
11.518 38.021
C I
il
677.ffi
TIPE
]UMLAH
2.87
/w
7.604
1368.900
684:?O0
228.Un
7.794
598
5.981
7.076t00
538200
t79.Un
1.794rn0
8.856
2_952
29.521
5-313.600
2.6554m
885Jm
8.&537m
Amlis Tim.2(fr5
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2OO5-2O|5
vr-t2
TABEL6.7 RENCANA KEBU'I'UHAN AIR BL,RSIH FASILII'AS I'ENDIDIKAN I)I KABUI'A hN MAIhNh IAHUN ZU)5-ZUI5 PDDK
0rwA) Banggae
63.576 15.046 37.299 25.908
Pamboang Sendana
Malunda
I e005-2010) KEBUTU LIAN AIR BERSIH (LTTER/ HARI) SMU TK SD SMP
TAHAP
]ML. KECAMATAN
Iunilah
141.829
KECAMATAN
PDDK
KEBUTUHAN ruNIT) TK
SD
SMP
SMU
&
13
13
J
5
8
8
26
40 9 23 16
5
142
89
29
1( J/
96.000 21.600 55.200 38.400
23.400 5.400
23.400 5.400
14.400
1,4.400
5
44.800 10.500 25.904 18.200
9.000
9.000
29
99.400
21.1.200
52.200
52.200
TAHAP II O011-2015)
IML,
KEBUTUHAN AIR BERSIH IITER/HARI) TK SMP SMU SD
KEBUTUHAN ruNIT)
0rwA)
TK
SD
SMP
SMU
68.160 11.518
68
43
14
14
47.600
Pamboang
^12
7
2
8.400
103.200 16.800
25.200 3.600
Sendana
38.021
8
26.6ffi
57.600
u.4(n
29.901
38 30
8
Malunda
19
o
6
21.000
45.600
10.800
25.200 3.600 L4.400 10.800
1.47.603
148
92
30
30
223.zc/.J
54.000
54.000
Banggae
luulnlt Analisis
't
03.600
)05
TABEL 6.8 RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH UNTUK SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN TAHAP
]ML. KECAMATAN
PY
BP
BKIA
PD
53
53
o
7Z
IJ
l)
1
3 7
37.79)
Malunda
25.908
z6
141.829
141
63.576 15.046
) 141
,NrL.
KECAMAfAN
12
6
2
7560
50.400
I
I I
1.800
12.0U
4.440
29.6m
4.800 800 2.tl00
20.800 '1't2.800
5
2
I
3.120
12
5
16.920
PY
BP
BKIA
PD
68.160 11.518 38.021
58
68
6
11
11
1
38 30
38 30
.t 2
13 2 7 5
Bangl;ae Pamboang Sendana N{alunda
PY
27
0rwA)
29.90{
| 47.603 lumlalt : Hasil Annli
147
147
12
2005-2015
PS
10.0m
720 720
1.500
35.000 9.000 21.000 15.000
360 240
5.000 5.000 5.000
9.600
8'1.0N
1.UO
25.0n
TAHAP Il (2011-2015) KEBUTUHAN AIR BERSIH (LITtrR/FIAN) PS PY BP BKIA PD o
2
8.160
1
I
1.320 4.550 3.600
3 2
26
TAHUN
KEBUTUHAN AIR BERSIH (LITER/HARI) PD BP BKIA
PS
KEBU'IUHAN (UNIT)
PDDK
ENE
(2005-2010)
KEBUTUHAN (UNIT)
PDDK OIWA)
Banggae Pamboang Sendana
lunrlah
I
12
I 1
5
17.640
54.400 8.800 30.400
4_800
800
24.m0
2..r00 1.6'00
'r17.ffiO
9.600
PS
10.0(n
39.000 6.000 21.000
720 720
r5.000
2&
5.000 5.000 5.000
81.0N
1.410
25.0n
360
Stnh'r
Yctemngan: PY = Pt>s\'andu
A = Apotik BP = SalaiPtnKobatan EKIA = BalaiKtshatanlbudanAnak
PS = PD =
Puskcsrras
Pmktc*L)okter
TABEL 5.9 RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSTH UNTUK SARANA PERIBADATAN
DI KABUPATEN TAHAP I (2005-2010)
JML.
KECAMATAN
PDDK
(llwA) Banggac
MUSFIALLAH UNIT LTlHARI
63.576 15.046
254
Pamkrang Sendana
37.299
1.49
Malunda
25.908
103
508.000 120.000 298.000 206.000
141 829
566
1.132.000
Itutlnlt
60
NE
TAHUN 2005.2015 TAFIAP II QO77-20151 MASIID
JML.
MASIID
PDDK
MUSHALLAH UNIT LTlHARI
UNIT
LTlHARI
0IwA)
25
68.160 11.518 38.021
272 46 -t52
5.14.000
10
87.500 21.000 49-000 35.000
29.904
119
55
192.s00
747.603
589
6 74
UNTT
LTlHARI
)7
94.500 14.000 52.500 38.500
92.000
A
304.0m
15
238.000
11
1.178.0(n
J/
-199.500
SuubLr : Hnsil Annlisis Tin. 2005
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilarrah Kabupaten Majene 2005-2015
vt-t3
TABEL 6.10 RENCANA KEBUTUHAN AIR BERSIH UNTUK SARANA PERDAGANGAN
DI KABUPATEN
TAHAP
IML. PDDK
KECANIATAN
ENE TAHUN 2OOI2O15
KEBUTUHAN ruNIT)
0rwA)
TOKO
63.500 15.000 37.?50 25.750
25.000 6.000 14.000 10.000
'141500
55.000
63.576 15.046 37.299
254
Malunda
25.908
103
25 6 14 10
141.829
556
55
Iunilalr
t49
TAITAP II (2011-2015) KEBUTUHAN (UNIT) KEBUTUHAN AIR BERSIH GNER/HARI) WARUNG TOKO WARUNG TOKO
0rwA)
Banggae Parnboang Sendana
Malunda lunrlnlt
r:
60
JML. PDDK
KECAMATAN
Hasil Analisis
(2005-2010)
KEBUTUFIAN AIR BERSIH GITER/HAzu) WARUNG TOKO
WARUNG
Pamboang Sendana
Banggae
I
27.M
119
15 11
68.000 11.500 38.000 29.750
s89
3/
147.zffi
57.000
68.160 11.518 38.021
272 46
27 4
752
29.9U "147.603
4.000 15.000 11.000
2005
TABEL 5.11 RENCANA KEBUTUTIAN AIR BERSIH UNTUK SARANA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN
TAHAP
JML.
KECAN{ATAN
KEBUTUHAN ruNIN
PDDK
0rwA)
KTR
CAMAT
KTR DESA
Banggae Pamboang
63.576 15.046
I
*:ndana
37.29
I
9 7 14
Mahmda
25.908
1
10
lunlsh
1
14"t.829
KTR
1
600 1.400
2.000 1.000 1.000
1
1
1.000
5.000
1.000
1.000
1.firr l.0r\r
5
5
4.0u)
20.0u
5.500
5.000
5.AAJ
TAHAP Il
(201r-20r5)
1
UNIT) P()s
11
I
57
5
7
1
Maltmda
29.9M
1
14 10
147.&3
40
KEBUTUHAN AIR BERSIH IITER/HARI) KTR POS K.POS PARKIR POLTSI CAMAT DESA & MCK PEMBANTU KTR
2.500
2
9
!
(2005-2010)
4.500 3.500 7.000
I
27 4 15
1
I
1.000 1.000 1.000
2
CAMAT
68.16{) 11.518 38.021
PEMBANTU
1
PARKIR
& MCK
K. PO6
2
KTR DESA
Bangl;ae Pamboang Sendana
lunlah
25 6 14 10
KEBUTUHAN
PDDK
0rwA)
PARKIR POS & MCK POLISI
40
JML.
KECAMATAN
M DI KABUPATEN MAIENE TAHUN
K. POS
T'OLISI PLMBANTU
1.000
KEBUTUHAN AIR BERSIH (LITER/HAzu) P(x; KTR PARKIR K,KE POLtSI CAMAT DESA &MCK PEMBA,\-TU KTR
1.000 1.000 1
l.fin
1
1.000
4.500 3.500 7.000 5.000
q
4.000
20.m
1
2.00(]
2.7W
5.7ffi
400 1.500 1.100
2.000 1.000
2.000 1.001
r.000
1.00(1
1.000
1.001
5.000
5.m)
Sumter : Hasil Amlisis Tim, 20O5
6.4.5 Sistem Pembuangan Limbah dan Persampahan Pengelolaan tingkungan melalui penangaftm limbah dan sampah merupakan bagian program
pemerintah dalam meniaga kesehatan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Tingkat penanganan persampahan di wilayah Kabupaten Majene menurut ienisnya adalah sistem konvesional masih secara umum dilakukan di keseluruhan wilayah dan sistem intensif pengelolaan masih terbatas
di wilayah Kota
Maiene yang menghasilkan sampah lebih besar dan jenis vang
beragam dibandingkan wilayah lainnya. Melihat keErbatasan pengelolaan sampah
di Kabupaten
Maiene maka pengembangannya diarahkan pada peningkatan dan perluasan iangkauan pel,ayanan sampah serta diselaraskan peningkatan budaya bersih masyarakat dan pengelolaan sampah oleh
Penlusunan Rencana Taa Ruang Wilayah Kabupaten M4jene 2005-2015
vt-
14
masyarakat yang dapat termanfaatkan untuk kepentingan usaha pertanian dan perkebunan yang berkembang di wilayah ini.
Pengembangan sistem persampahan sec.ua intensif diarahkan
pada pusat-pusat pelayanan,
sedangkan bagian-bagian wilayah lebih diarahkan pada cara pengelolaan sampah yang ramah
terhadap lingkungan. Untuk mengetahui tingkat produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Majene dengan berdasarkan pada penduduk proyeksi menurut tahapan rencana adalah Tahap I (2005-2010) dihasilkan 283.658literlhari dan meningkat 11.548
liter/hari pada Tahap II
(2011-2015).
fumlah produksi sampah berdasarkan kecamatan, relatif lebih banyak dihasilkan di Kecamatan Banggae dan Sendana dengan nilai produksi 136.320 dan 76.042liter/hari (Tabel 6.12). Selain itu diperlukan upaya pemenuhan prasarana persampahan yang terdiri dari gerobak, TI€ dan container untuk menangani timbulan sampah yang diproduksi. Dari hasi prediksi tingkat kebutuhan prasarana persampahan
di Kabupaten Maiene hingga akhir tahun
2015 adalah gerobak L46 unit,
TI5
194 unit
dan container 12 unit (Tabel6.L3). TABEL 6.12 RENCANA PRODUKSI SAM AII L'I KABUTAI'BN MAIbNh IATIUN 2005-2015 TAHAP I (2005-2010) TAFL{P Ir (2011-2015) KECAMATAN TlMBULAN TIMBULAN PDDK PDDK JML. JML. {IIWA) /LITER/HARN fiIWA) IITER/FIARI) 1.27.t52
63.576 15.046 37.299 25.908
Banggae Pamb'trang
Scndana
Malunda
74598
68.160 11.518 38.021
51.816
29.904
30.092
136.320 23.036
76.042 59.808
i,
29s.206
Sunbtr : Hasil Analisis Tin,
20O5
TABEL 6.13 RENCANA KEBU'I'UHAN PKASAKANA PEKSAMPAHAN DI KABUPA'I'EN MAI hNb'I'AtrUN ZUU5-2O15 TAHAP I0005-2010r TAIL\P Ir (2011-2015) PDDK PRASARANA SAMPAH ruNIT) PRASARANA SAMPAH ruNIT) PDDK JML. KECAMATAN (IIWA) flIWA) Tr€ CONTAINER TI5 CONTAINER CEROBAK GEROBAK 'ML. o.).J/o
of, 15 37 25
84 20 49 34
6
15.046 37.299 25.908 141.829
t40
1.87
Banggac Pamboang Sendana
Malunda lunilnlr
-t-
68.150 11.518 38.021
2
29.904
a
90 15 50 39
12
147.603
116
194
68 11
36
6
12
1
.t
2
ilI,
Peningkatan kesehatan lingkungan melalui pembangunan sarana dan prasarana sampah dan limbah
dapat dilakukan dengan pelibatan masyarakat secara aktif mengingat keterbatasan pemerintah daerah dalam pendanaan dan sumber daya manusia serta peralatan maupun kemampuan pelayanan.
Pengelolaan limbah manusia dan permukiman diarahkan untuk mengu,rangi atau menghilangkan kebiasaan membuang limbah pada tempat terbuka dan mengurangi penyebaran penyakit yang
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2015
vr-r5
ditularkan melalui air. Untuk meningkatkan kondisi dan tingkat pelayanan air limbah maka diperlukan pembangunan fasilitas sanitasi sistem setempat seperti MCK, SPAL dan toilet umum.
6.4.6 Sistem |aringan Drainase dan Irigasi Infrastrukfur drainase merupakan komponen utama dalam penanganan masalah genangan dan banjir. Untuk perencanaan drainase, pendekatan perencanaan sistem drainase di Kabupaten Maiene adalah iumlah curah huian dan topografi lahan, serta geografis wilayah sebagai wilayah pesisir yang
sangat berpotensial terjadinya genangan. Beberapa permasalahan mengenai sistem drainase yang terdapat
di wilayah
perencanaan adalah secara kuantitas iaringan drainase yang ada masih belum
merata, beberapa kawasan potensial terjadinya genangan khususnya kawasan perkotaan, beberapa tempat dengan topografi datar sehingga memudahkan teriadinya genan an. Terutama Kota Majene yang pernah mengalami baniir akibat meluapnya air laut yang secara bersamaan dengan curah huian yang tinggi dan terjadinya pasang. Disamping itu juga dipengaruhi oleh sistem drainase yang baik,
ditiniau dari tingkat ketersediannya dan kualitas bangunan drainase yang mempengaruhi daya tampung dan proses pengaliran air buangan.
Pengembangan jaringan drainase akan diarahkan pada kawasan-kawasan permukiman atau kawasan
terbangun untuk menghindari terjadinya genangan
air khususnya kawasan perkotaan. Sistem
prasarana drainase yang dikembangkan adalah sistem terbuka yang dapat difungsikan sebagai temPat pengaliran air huian dan air limbah rumah tangga, selain itu sistem drainase terbuka ini iuga memudahkan pengawasan dan pemeliharaan.
Kondisi wilayah Kabupaten Majene sebagai wilayah pesisir merupakan wilayah buangan air huian dengan bermuaranya sungai-sungai ke kawasan pesisir. Pengembangan sistem drainase diarahkan ke potensi sungai-sungai yang ada unfuk memudahkan proses pengaliran, karena hambatan pengaliran sangat ditentukan ketersediaan dan kualitas bangunan infrashuktur drainase yang disediakan. Sistem
drainase dengan konsep berhirarki dengan mengikuti pola iaringan jalan sesuai dengan dimensi disesuaikan dengan fungsional jalan.
Salah satu upaya pengembangan pertanian dengan memanfaatkan potensi ketersediaan sumberdaya
air yang relatif tersedia di wilayah Kabupaten Maiene meskipun dengan ienis petayanan yang relatif kecil adalah pembangunan saluran irigasi. Potensi pengembangan sistem irigasi tersebut tersebar di dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Sendana dan Malunda, sumber air berasal dari beberapa sungai besar dan kecil yang merupakan bagian dari satuan wilayah sungai (SWS) Kaluku Karama-
Penwsunan Rencana Tata Ruang Wilatah [qQqpate4 Mqiene 2OO5-2OI s
Di
vt-t5
dua kecamatan tersebut terdapat beberapa daerah irigasi dengan potensi lahan yang dapat terairi sistem irigasi mencapai 1.039 ha (Tabel 6.L4). TABEL 6.14 RENCANA DAERAHIRIGASI YANG AKANDIKEMBANGKAN DI KABUI'ATEN MA'ENB USULAN DAERAHIRIGASI LUASSAWAH (HA) KECAMATAN PENGEMBANGAN Sendarn
JI
10 L0 35 30 25 26 40 19
Mangarabombang
Ornng Palipi Palang-Palang Pattada
Tammeraddo Tappa galung Tinssas Malunda
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengernbangan Pcngembangan Pengembangan
125
Ba'ba Baru Batu Roro Bura Sendana Buttu Soso
Baru Baru Baru Baru
Baru Baru Baru
Nornulisasi Pengembangan Baru Pengembangan Baru
15
Normalisasi Pengembanqan Baru
luntlnh
30 396
Kalambangan
275
Pengembangan Baru
Mekkatta
123
Normalisasi
Pasuluruan Salutambung Teppo Baru
150
Pengembangan Baru Pengembangan Baru
15
r.039
Total Sumber : Hasil AnalisisTim,2005, Dinas Pnutkintan dan
Normalisasi
80 643
lunilah
Pm*,il
6.5 RENCANA KEBUTUHAN
Majent,200.5
FASILITAS
SOSIAL. EKONOMI DAN
PELAYANAN UMUM Rencana pengembangan fasilitas sosial, ekonomi dan pelayanan umum
di
wilayah Kabupaten
Maiene, mencakup; fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatarL perdagangarL pemerintahary dan
pelayanan umum. Fasilitas tersebuf dikembangkan berdasarkan iumlah penduduk pendukun& kemampuan pelayanan unit eksisisting sistem pelayanan dan pemerataan distribusi fasilitas.
6.5.1
Fasilitas Pendidikan
Ketersediaan fasilitas pendidikan pada wilayah Kabupaten Maiene merupakan cerminan dari tingkat
kemajuan penduduk dan kesejahteraan penduduk terutama dalam mencerdaskan penduduk atau
upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya nurnusia pada masa kini maupun m;rsa akan datang. Upaya peningkatan kecerdasan penduduk adalah salah satu program pemerintah pusat maupun regional yang krfungsi untuk pemerataan pembangunan di segala bidang membutuhkan orang-orang yang terampil dan berkernampuan yang dapat diandalkan untuk mewuiudkan hal tersebut perlu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung demi tercapainya tujuan itu salah satunya adalah penyediaan fasilitas pendidikan.
Penwsunan Rencana Tata Ruanq Wilamh Kabupaten Majene 2005-2015
vt-
17
Rencana pengembangan fasilitas pendidikan diarahkan secara merata ke seluruh wilayah kecamatan
terutama pada pusat-pusat pengembangan wilayah atau sub pusat (ibukota kecamatan). Hal ini diutamakan pada pengembangan sarana pendidikan menengah ke atas, sedangkan alokasi sarana
pendidikan dasar diupayakan tersebar
di kawasan
perkotaan maupun perdesaan
di wilayah
Kabupaten Maiene.
Perkiraan kebutuhan fasilitas pendidikan
di dasarkan pada perkiraan pertambahan penduduk
usia
sekolah dan standar daya tampung murid untuk setiap sekolah. Dalam analisis ini digunakan asumsi
bahwa semua penduduk usia sekolah terakomodasikan. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperkirakan kebutuhan ruang fasilitas pendidikan pada akhir tahun rencana 2015 seluas 87,20 Ha ditambah dengan eksisting sehingga total lahan yang diperlukan adalah 172,975, Proporsi luasan tertinggi dialokasikan pada Sekolah Menengah Umum (SMU) yakni seluas 37,50 Ha (33,19%), dan selebihnya pada STK, SD dan SMP (Tabel6.1.5). TABEL 5,15
ANA KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAIENE TAHUN TAHAP PERENCANAAN I (2005-2010) JML. PDDK KECAMATAN LUASLAI.IANffiA) KEBUTUFIAN ruNIT) 0rwA) TK SD SMP SD SMU TK 5t\{P Banggac Pamboang Scndana
Malunda Jutnlnlt
KECAMATAN
63.576
15.046 37.299 25.908 141.829
0rwA) 68.160 11.518
Sendana
38.021
Malunda
29.904 147.603
Iuntlalt
40
l3
9
-1
.\'7
I
26
23 16
142
89
29
13
1.,ffi
8
0,375 0,925
8,00 1,80 4,60 3,20
'11,70
1.5,25
2,70 7,20 4,50
3,75 10,00 6,25
17,60
26,10
36,2s
0,65
5
29
TAHAP PERENCANAAN II (2011-2015) LUASLAFTAN {HA) KEBUTUHAN ruNIT)
JML. PDDK
Pamboang
Banggae
64 15
SMU
TK
SD
SN,{P
SMU
TK
SD
SMP
SMU
68 72 38 30 148
t.f
lil
14
7
2
2
1,70 0,30 0,95 0,75 3,70
8,60 1,40 4,80 3.80
12,60 1,80 7,20 5,40 27,00
17,50 2,50 10,00 7.50 37,50
24 10 92
I
b 30
8
6
30
"19,00
Sumfur : Hasil AnalisisTirn.2AO5
.
SekolahTaman Knnak-Kanak (STK)
STK merupakan fasilitas pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun. Sarana tersebut memerlukan minimal2
ruang kelas dengan fumlah murid 40 orang setiap kelas. Dengan demikian setiap unit STK akan dapat menampung 80 murid. Standar kebutuhan ruang setiap unit STK seluas 250
nt
(0,025Ha).
Ketersediaan fasilitas ini masih dirasakan sangat kurang dengan kondisi pelayanan yang ada saat ini,
iika dibandingkan dengan iumlah penduduk pendukung yang ada. Tingkatan sekolah ini bukan merupakan prasyarat mutlak untuk melaniutkan ke fenjang Sekolah Dasar sehingga keberadaannya masih terabaikan dan lebih memil'ih langsung ke Sekolah Dasar. Selain
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilafah Kabupaten Maiene 2OO5-2015
itu tingkatan ini
bukan
menjadi syarat mutlak untuk jenjang pendidikan hanya saia memiliki manfaat terhadap pengetahuan dan perkembangan anak secara dini.
Rencana kebutuhan fasilitas STK berdasarkan estimasi Tahun 2005-2010 dibutuhkan sebanyak L42
unit dengan luas lahan 3,55 Ha dan akhir tahun perencanaan 2010-2015 dibutuhkan sebanyak 148 unit dengan luas lahan 3,70Ha.
.
SekolahDanr (SD)
Fasilitas pendidikan tingkat dasar diperuntukkan bagi penduduk usia 7-12 tahun untuk menempuh
pendidikan dasar sebelum lanjut ke tingkat lanjutan pertama (SMP). Dimana kebutuhan 1 unit SD,
minimal penduduk pendukungnya 1.600 jiwa dengan luas lahan 2.000 mz. Lokasi fasilitas ini sebaiknya berada
di tengah kelompok permukiman dengan radius pencapaian dari daerah
yang
dilayani maksimun L000 meter. Standar jumlah murid adalah 40 murid/kelas dengan iumlah ruangan 6 kelas.
Dari fakta yang ada atas ketersediaan unit SD pada kondisi saat ini dengan jumlah 187 unit yang tersebar merata
di tiap
kecamatan yang ada. Apabila dilihat dari unit analisis sediaan dan estimasi
perencanaan memperlihatkan tingkat pelayanan yang
relatif lebih tinggi yakni
217o/o dimana
perbedaan tingkat kebutuhan mencapai 187 unit sedangkan standar pelayanan hanya 87 unit. Ketersediaan fasilitas
ini relatif tersedia di seluruh wilayah
perencanaan yang dipengaruhi oleh
kondisi fisik wilayah yang merupakan wilayah pegunungan dengan kelompok permukiman yang tersebar secara mengelompok.
-
Sekolah Menengah Pertsma (SMP)
Jumlah penduduk pendukungnya minimal 4.800 jiwa untuk sebuah SMP, sedangkan luas lahannya adalah 9.000 mz. Pengalokasian fasilitas ini sebaiknya dikelompokkan dengan taman dan lapangan olahraga. Standar iumlah murid adalah 40 murid/kelas.
jeniang fasilitas ini terdapat ditiap kecamatan yang terfokus pada kawasan perkotaan yakni ibukota
kecamatan dan kabupaten dengan iumlah unit sekarang 40 unit. Secara keseluruhan tingkat pelayanan fasilitas SMP ini cukup memadai dengan ketersediaan yang mencukupi untuk melayani kebutuhan tingkat pend idikan yang menca p ai
142%
.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene 2O05-2Ot 5
vt-t9
Berdasarkan estimasi kebutuhan baik unit dan lahan pada dua tahapan perencanaart yang pada akhir
Tahun 2015 diperkirakan sebesar 30 unit dan 27,00 Ha luas kebutuhan lahannya. Sehingga selisih kebutuhan eksisting dengan rencana adalah 10 unit,
ini menunjukkan bahwa tingkat
pelayanan
eksisting telah mencukupi dalam arti bahwa kedepan sampai pada sepuluh tahun kedepan tidak memerlukan penambahan bangunan sekolah melainkan pada peningkatan dan pengembangan ruang sekolah ke arah yang lebih baik.
.
SekolahMenengahUmum (SMU)
Penduduk pendukung fasilitas ini minimal4.800 iiwa dengan standar luas lahan setiap unitnya seluas 12.500 mz (1,25 Ha), standar
30 murid/ruang kelas dengan sistem pengembangan pada secara
horisontal sesuai kondisi alam yang masih memiliki ketersediaan lahan yang cukup. Kriteria lokasi digabung/ dikelompokkan dengan taman ditambah lapangan olahraga.
Sesuai dengan standar kebutuhan yang digunakan jumlah SMU
di Kabupaten Maiene yakni 18 unit
dengan tingkat pelayanan yang relatif kurang hanya berkisar 37,50Yo. Berdasarkan estimasi kebutuhan fasilitas SMU pada dua tahapan perencanaan, yakni Tahap
I dibutuhkan
29
unit dengan
luas lahan 36,25 Ha dan Tahap II bertambah 1 unit (total 30 unit) yang total laharurya seluas
6.5.2
37 ,50
}{.a.
Fasilitas Kesehatan
Kualitas sumberdaya manusia iuga akan ditentukan oleh tingkat kesehatan penduduk yang harus dituniang dengan penyediaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan pada penduduk. Fungsi utama fasilitas ini adalah memberikan pelayanan medis kepada penduduk. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Maiene ini perlu mendapat prioritas. Dikaitkan dengan standar perencanaan lingkungan permukiman, maka fasilitas keehatan yang harus disediakan untuk melayani penduduk tersebut, adalah pos yandu, balai pengobatan, tempat praktek dokter, apotik, BKIA, dan puskesmas (Tabel5.15).
.
minimal didukung dengan penduduk 1.000 iiwa dengan luas lahan 60 mz. t okasi penempatannya ditengah-tengah lingkungan keluarga dan dapat menyatu dengan kantor Pos yandu,
RW/RT dengan radius pencapaian 200 m dari unit hunian terpilih.
.
Balai Pengobatan, minimal penduduk pendukungnya adalah 1.000 iiwa dengan luas lahan 300 mz. Lokasi penempatannya sebaiknya berada di tengah lingkungan permukiman penduduk dengan radius pencapaian maksimun 1.500 meter.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2OO5-2O|5
vt-20
BKIA/Runmh Bersalin, penduduk pendukungnya minimal 10.000 jiwa, dengan luas 1.200
m2.
Lokasi fasilitas ini berada di tengah-tengah lingkungan permukiman dengan radius pencapaian maksimal l00 meter. Praktek Dokter,
untuk menciptakan optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
Kabupaten Majene, diperlukan tenaga-tenaga medis yang cukup memadai terutama dokter yang dapat memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan
tempat praktek dokter yang lokasinya disatukan dengan rumah tempat tinggal dan setiap unitnya melayani penduduk 5.000 iiwa Apotik, fasilitas kesehatan yang fungsinya untuk melayani penduduk dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan. Luas lahan yang diperlukan adalah 350 m2. Puskesmas, memberikan pelayanan lebih lengkap kepada penduduk dalam bidang kesehatan
yang dipusatkan di pusat kota kecamatan yang lebih dekat dengan pelayanan pemerintah yang bersatu dengan fasilitas kesehatan. |umlah penduduk pendukung 30.000 iiwa dengan luas lahan '1..200 rr:P,
atau dalam setiap kecamatan memerlukan 1 unit fasilitas dibantu dengan Puskesmas
Pembantu yang secara teknis dengan kondisi wilayah dan aksesibilitas yang kurang akan
memerlukan fasilitas pendukung
ini
dengan keterbatasan pelayanan Puskemas terhadap
penduduk TABEL 6.16
KESEITATAN DI KABUPATEN MAJENE TA HUN 2005-2fl5 AS KES RENCANA KEBUTUHAN FASILITAS TAHAP PERENCANAAN I (2004-2008) JML. PDDK KECAMATAN KEBUTUHAN ruNIT) LUASLAHAN (HA) (llwA) PY BP PS PY BP BKIA PD BKIA PD A A Banggae
63.576
Pamboang
1.5.046
Sendana
37.299 25.908 141.829
Malunda lunilnh
KECAMATAN Bangl;ae Pamboang Sendana
Malunda I
umlnlt
63 15 37 26
63
141
t.)
68.160 11.518 38.021
12
6
2
0,378
I
3
1
1
0,09
J
a
J
1
0,)')',
26
2
5
2
I
141
12
27
12
0,156 0,846
1,89 0,45 L,11 0,78 +,zJ
0,72
o,t2 0,36 o.24 1,44
T5
0,21 0,035 0,105
0,24 0,12
0,07
o,1.2
0,42
0,60
0,r2
TAHAP PERENCANAAN II KEBUTUHAN ruNIT) LUASLAHAN (HA) BKIA BP PD A t€ PY BP BKIA PD A (2009-2013)
IML. PDDK
0rwA)
o
PY 68
68
6
13
6
2
2
t
1
0,408 0,066
I
0,228
5
3 2
1
26
12
0,18 0.882
11
11
I
147.603
147
38 30 147
J
29.904
38 30
2 -12
2,M 0,33 1.,t4 0,90
r€
0,72 0,72 o,36 0,24
o,27 0,035 0,105
0,24 0,12 0,12
o,o7
0,r2
1..44
0,42
0,60
Sunber : Hasil Analisis Tim, 2005 Ketarangan
: PY = Pos Yandu BP = Balil Pengobatan
A
BKIA
PS --
= Apotik
=
Puskesnas
Balai Ktselutan lbu dan Anak
Tingkat pemerataan fasilitas kesehatan yang tersedia saat
ini berupa rumah sakit, puskesmas,
puskesmas pembantu, dan pos yandu, berdasarkan standarisasi kebutuhan berada diatas rata-rata pelayanan sehingga ke depan lebih difokuskan pada pengembangan peningkatan pelayanan ke masyarakat baik dengan penyediaan prasarana pendukung kesehatan naupun tenaga keehatan. Sedangkan fasilitas lain yang dikembangkan dialokasikan pada kelompok pemukiman utama baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan sehingga nurmpu melayani kebutuhan penduduk.
Penwsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene
2OO5-2O|5
Vl
- 2l
6.5.3
Fasilitas Peribadatan
Analisis kebutuhan fasilitas peribadatan di wilayah Kabupaten Majene disesuaikan dengan iumlah penduduk pemeluk agama yang ada. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut agama di Kabupaten Maiene menunjukkan bahwa sekitar
99,81.o/o
memeluk agama Islam dan selebihnya
beragama Kristen Protestan (0,12%), Kristen Katolik (0,07Yo), dan Budha (0,003%).
Dari proporsi penduduk, penyediaan fasilitas peribadatan agama Islam tentunya mendapat prioritas
utama pengembangan mengingat iumlah pemeluknya yang cukup besar. Ketersediaan fasilitas peribadatan yang ada saat ini, sebanyak 214 unit Masjid, 40 unit Mushallah, dan 61 Unit Langgar. Jumlah ini iika dibandingkan dengan rencana kebutuhan pada akhir tahun rencana Tahun 2015 (Tabel6.17) sudah melebihi dari standar kebutuhan. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah penyebaran fasilitas yang tidak merata pada kondisi eksisting, sehingga pada perencanaan ini perlu adanya penambahan fasilitas pada wilayah kecamatan yang belum terdapat fasilitas peribaclatan. TABEL 5.17 RENCANA KEBUTUHAN FASILITAS PERIBADATAN DI KABUPATEN MAIENE TAHUN 2(NF2O15 TAHAP I 2005-2010) TAF{AP lI (2011-2015) JML. JML.PDDK IGCAMATAN PDDK MUSHALLAH MASIID N{ASJID MUSHALLAH Banggae
Pamboang Sendana
Nlalunda
Innlalr Sumtrr : Hasil Anali
0rwA)
UNIT
HA
UNIT
HA
63.576 15.046 37.299 25.908 "t41.829
'254
t,r43
25
60 749
0,27 0,67 0,46 2.543
10
0,75 0,18 0,42 0,30
55
1,65
103
566
6
lil
0rwA)
68.160 11.518 38.021 29.904 147.603
UTTT
UNTT
HA
272 46
7,224 0,207
4
1.52
0,684
IJ
119 589
0,54 2,655
11
0,72 0,45 0,33
57
1,71
T
HA 0,81
Dt,
Rencana pengembangan fasilitas peribadatan pada umumnya sangat ditentukan
oleh tingkat
kemampuan masyarakat itu sendiri, karena pembangunannya dilakukan secara swadaya. Tingkat kebutuhan berdasarkan standarisasi hingga tahun 2015 dibutukan 589 unit Mushallah dan 57 Mesiid, sehingga pembangunan harus melihat bagaimana tingkat pelayanan fasilitas eksisting sehingga dapat
berfungsi secuua optimal untuk menghemat kegiatan pembangunan yang tidak urgen untuk diadakan.
6.5.4
Fasilitas Perdagangan
Perkembangan suatu wilayah ditentukan oleh tingkat pertumbuhan wilayah tersebut dan sebaliknya
tingkat perkembangan ekonomi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu di antaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi unfuk melayani kebutuhan penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Fasilitas perdagangan dimaksud di sini adalah fasilitas pelayanan kegiatan perbelanjaan sehari-hari yang mempunyai sifat pelayanan dari berbagai tingkatan sesuai dengan skala pelayamn yang direncanakan.
Keberadaan pasar merupakan salah satu tingkat pelayanan regional sangat besar manfaatnya bagi
titik pusat kegiatan fasa distribusi barang-barang produksi yang dapat menarik dan mendorong laiu pertumbuhan kawasan pada kegiatan perekonomian yang diharapkan dapat berperan sebagai
wilayah pelayanarurya.
Dengan kondisi demikian dalam kaitannya dengan wilayah Kabupaten Majene pada masa mendatang, dapat dialokasikan jenis-ienis fasilitas perdagangan berdasarkan kriteria standar menurut
pengelompokan jumlah penduduk/distribusi penduduk setiap pusat pengembangan, diantaranva;
warung/kios sebanyak 589 unit dengan luas 5,89 Ha dan pertokoan 57 unit dengan luas 6,84 Ha. Lihat Tabel5.L8. TABEL 5.18
Kt,NLA ENCANA KEBUTUHAN FASI Llt AS PERDAGANGANN DI KABUPAIT,N MAIhNh IAHUN ]ML. KECAMATAN
PDDK
orwA't Banggae
63.576 15.046 37.299 25.908 't4't.829
Pamboang Sendana
Malunda lunilnlt 9unth'
TAHAP r (200s-2010) WARUNC/KIOS PERTOKOAN UNIT FIA UNIT HA 254 60
2,54 0,60
149
t,49
103 565
JML.
PDDK
fiIWA)
2UU5-ZOI5
TAHAP II (2011-2015) WARUNG/KIOS PERTOKOAN UNIT HA HA UNIT
3,00 0,72 1,68 L,20
68.160 11.518 38.021
272 46
1,03
25 6 74 10
29.9M
11.9
5.66
5{
6.60
147.603
589
152
2,72
27
7,'rt
0,46 1
4
0,48 1,80
,19
15 11
5.89
57
-1
r,32 6.84
un,
Fasilitas perdagangan berupa pasar baik tingkat kecamatan dan desa, pada beberapa fasilitas terjadi
penurunalt lingkungan pasar baik bangunan maupun infrastruktur pendukungnya sehingga mempengaruhi kineria pelayanan. Mengingat fungsi pasar sebagai tempat akumulasi kegiatan perdagangan utamanya untuk sekala kecamatan harus dilakukan pembenahan sesegera mungkrn
untuk menggiatkan kegiatan ekonomi dan melancarkan sistem distribusi hasil produksi yang ditunjang sistem transportasi yang baik.
6.5.5
Fasilitas Pemerintahan
Ketersediaan fasilitas pemerintahan merupakan sarana pelayanan penduduk untuk kebutuhan
administrasi dalam lingkup pemerintah kecamatan maupun desa/kelurahan. Untuk wilayah Kabupaten Majene yang meliputi 4 (empat) wilayah kecamatan, maka direncanakan 4 unit Kantor Camat dengan luas lahan 0,4 Ha yang dialokasikan pada setiap ibukota kecamatan. Selaniutnya setiap
wilayah kecamatan meliputi beberapa desa/kelurahan, untuk Kabupaten Maiene terdapat
40
desa/kelurahan maka direncanakan pengembangan Kantor Desa/Kelurahan sebanyak 40 unit dengan luas lahan 2,0Ha fiabel6.19).
tgltf^rltlle! lgncana
Tata Ruang Wlayah Kabupaten Majene 2005-2015
vt-23
TABEL 6.19 RENCANA ENCAN K EBUTUHAN FASILITAS AS PEMERINTAHAN ERINTAHAN DI K ENETAHUN 2OO'201-5 KABUPATEN MATENETA TAHAP I (2005-20L0) TAHAP II (2011-2015) ]ML. ]ML. KECAMATAN PDDK PDDK K Camat K Desa/Lurah K Desa/Lurah K. Camat Unit FIa Unit Ha Unit Unit Ha Ha 0rwA) 0rwA) Banggae
Pamboang Sendana
Malunda lumlah
63.576 15.046 37.299 25.908
i
141.829
I
I 1
o
?9.904
I I
0,10 0,10 0,10 0,10
147.603
4
0,40
0,10 0,10 0,10 0,10
7 74 10
0.45 0,35 0,70 0,50
68.160 11.518 38.021
0,40
40
2,00
I
I
9
0,15
'7
0,35
l4
0,70
10
0,50
40
2,00
Sumler : Hasil AmlisisTin,200.5
Fasilitas Pelavanan Umum
6.5.5
Rencana kebutuhan fasilitas pelayanan
umum
masyarakat, sepertt kantor pos pembantu, pos
di Kabupaten
Majene guna pelayanan kepada
polisl MCK dan parkir umufiL Pada Tahun
2015
wilayah Kabupaten Maiene diperkirakan dihuni oleh 147.603 iiwa penduduk yang apabila dikaitkan dengan pedoman perencanaan lingkungan permukiman, maka fasilitas pelayanan umum yang dibutuhkan sampai Tahun 2015, berupa : parkir dan MCK 57 Unit (0,57 Ha), Pos Polisi 5 unit (0,05 Ha), dan kantor pos pembantu 5 unit (0,05 Ha), lihat Tabel 5.20. TABEL5.2O
ANA KtI'UI UIIAN tAsILIIAS TbLAYANAN UMUM DI KADUI ,AI'DN MAIENE'IAftUN KECAMATAN
JML. PDDK
0rwA)
Banggat' Pamboang Sendana
Malunda lunInlr
KECAMATAN
63.576 15.046 37-299 25.908
25
z
2
6
1
1
I
1-
1
r4-t.829
55
IML. PDDK
Banggae
Pamboang Sendana
Malunda lunrlnlr
TAHAP PERENCANAAN I EOO5-2010) KEBUTUHAN (UNIT) LUASLAHAN HA) PARKIR POS K. POS PARKIR& PO6 K. POS & MCK POLISI PEMBANTU PEMBANTU MCK POLISI
0rwA)
14 10
0,01
0,02 0,01 0,01 0,01
5
0,55
0,05
0.05
TAHAP PERENCANAAN II (2011-2015) KEBUTUHAN (UNM LUASLAHAN (HA) PARKIR POS PARKIR& K. POS POS K. POs dIMCK POLISI PEMBANTU MCK PEMBANTU POLISI
68.160 11.518
27
38.021
t5
29.904 147.603
0,02 0,01 0,01
l
0,25 0,06 0,14 0,10
z
1
1
11
I
1
0.11
0.01
0,01 0,01 0,01
57
(
5
0.57
0.05
0.05
1
0,02 0,01
0,02
0,27 o,o4 0,15
2
^
0,01
Sumher : Hasil Analisis Tim, 2005
5.6
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG
Rencana struktur tata ruang wilayah Kabupaten Majene merupakan rencana pembentukan tata ienjang pusat-pusat pelayanan wilayah dan iaringan perangkutan (transportasi) serta iaringan sarana
dan prasarana lainnya yang mendukung pusat-pusat pelayanan, sehingga memhntuk suatu sistem terpadu yang mampu memanfaatkan potensi wilayah Kabupaten Majene, yang pada akhirnya akan
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Maiene 2OO5-201 5
vt -24
meningkatkan daya saing Kabupaten Maiene utamanya dalam era keterbukaan. Rencana struktur tata ruang mengacu pada dua azas penataan ruan& yaitu demokratisasi ruang dan sinergi wilayah.
AZAS PERTAMA, berupa usaha-usaha penciptaan tingkat kemudahan yang proporsional bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan sosial ekonomi yang tersedia pada pusat-pusat pelayanan, seperti kemudahan untuk melakukan kegiatan produktif/penciptaan nilai tambah (aalue added) dan memasarkan hasil produksinya, dan kemudahan untuk membelanjakan pendapatan dan rebagatnya.
Kemudahan yang sama juga disediakan bagi sektor untuk melaksanakan program pembangunan
menurut sektornya masing-masing dan sekaligus untuk menghindari benturan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang. Selain itu, penataan ruang menurut azas
in|
diarahkan untuk
meningkatkan kesempatan ekonomi (econonic opporhmity) dari lahan dan sumber daya alam lainnya.
AZAS KEDUA, diwuiudkan dalam bentuk menciptakan keterkaitan fungsional antar satuan-satuan permukiman/sub wilayah demikian rupa, baik antar maupun interwilayah, sehingga membentuk wilayah yang terpadu yang mampu berartikulasi terhadap proses pembangunan wilayah. Keterkaitan fungsional ini dikembangkan berdasarkan keunggulan yang climitki oleh setiap sub wilayah, dalam
arti penataan ruang dibuat sedemikian rupa, sehingga keunggulan yang dimiliki oleh satu
sub
wilayah dapat dinikmati seoptimal mungkin oleh bagian wilayah lainnya.
6.6.L Rencana Pola Permukiman Rencana pola permukiman dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yang berlandaskan
azas peningkatan sinergi wilayah. Wilayah dipandang sebagai sistem permukiman yang berbedabeda secara fungsional, juga dipandang sebagai sistem jaringan interaksi sosial dan fisik. Untuk mengetahui bagaimana distribusi pelayanan sosial ekonomi pada wilayah yang ditinjau/diamati atau
bagaimana struktur/hirarki pusat-pusat pelayanan pada suatu wilayah atau kawasan tersebut, digunakan metode skalogram, indeks bobot sentralisasi wilayah/kawasan.
Berdasarkan hasil perhitungan metode tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa dari 4 sub wilayah (4
kecamatan) yang diidentifikasi sebagai satuan permukiman
di Kabupaten
Majene, menunjukkan
bahwa Kecamatan Banggae merupakan sub wilayah dalam Kabupaten Maiene mempunyai fungsi pelayanan utama, khususnya dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, transportasi
moda darat dan laut, kesehatan, hiburan dan rekreasi, telekomunikasi dan informasi. Kondisi ini, menjadikan Kecamatan Banggae, yang sekaligus sebagai ibukota Kabupabn Maiene, mempunyai
Penyrsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2Ol
5
vr-25
hirarki tertinggi dalam sistem pelayanan wilayah, baik pelayanan sosial, ekonomi, kesehatan maupun transportasi. Lebih lengkapnya hasil bobot sentralisasi wilayah terlihat pada tabel berikut. TABEL 6.21
HIKARKI TUSAI:PUSA'I THLAYANAN IJI KAEUPA'I'EN MAIENE FUNC'SI
INDEKS
IST
SENTRALISASI
RERATA
DITETAPKAN
JUMLAH LOKASI
Banggae
PP1
1
Sendana
PP2
I
300
- 400
PP3
2
200
- 250
KECAMATAN
Pamboang
Malunda
1.300
1.300 300 250
zil
Sumber. Hasil Analisis Tim Pcrmcana. 200.5
Analisis tingkat pusat-pusat pelayanan dilakukan dengan mengelonpokkan
satuan-satuan
permukiman berdasarkan Index Sentralisasi Terbobot (lST). Dari metode tersebut, diketahui pusatpusat pelayanan pertama
en),
pusat pelayanan kedua (PP2) dan pusat-pusat pelayanan ketiga
(PP3).
Berdasarkan hasil perhitungan bobot tersebut
di atas, menggambarkan adanya tingkat kesenfangan
pelayanan di Kabupaten Majene yang tidak terlalu signifikan. Pusat Pelayanan Utama (PPl), misalnya
memperlihatkan adanya kesenfangan sistem hirarki, karena nilai senhalisasi PP1 terhadap PP2 cukup iauh yaitu 23,077o. Pada hal dalarn diielaskan dalam tipologi kabupaten mengeruf sistem hirarki pusat pelayanan sebaiknya berkisar 507,. Artinya konsentrasi pembangunan di Kecamatan Banggae sebagai
pusat pelayanan PP1 lebih tinggi dibandfurgkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Maiene. tni
menunjukan bahwa intensitas kegiatan pembangunan
di
Kecamatan Banggae sangat tinggi
dipengaruhi oleh konsentrasi pendudukrelatif lebih besar di wilayah ini.
Sedangkan kesenjangan antara PP2 terhadap PP3, masih relatif terhirarki dengan baik, dimana nilai-
nilai sentralisasi di atas 50% (sesuai yang dianfurkan). Dengan kondisi ini menggambarkan, bahwa konsentrasi fasilitas pelayanan umum sebagai pembentuk pusat-pusat pennukiman terbesar di Kabupaten Maiene berada di Kecamatan Banggae.
itu, dapat pula disimpulkan bahwa telah teriadi ketidakseirnbangan struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Maiene saat ini, dimana pola hirarki pusat-pusat pelayanan membentuk
Selain
structure primacy atau cenderung terkonsentrasi pada suatu pusat tertentu sai4 yaitu di Kota Majene.
Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalisasikan pusat-pusat pelayanan pada masa yang alan
datang menghindari pemusatan kegiatan pada suatu kawasan tertentu dan menghindari kemampuan daya dukung wilayah, upaya peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan
Penyusunan Rencana
Taa Ruang Wllayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2O|5
vt-26
pada setiap sub wilayah mutlak dilakukan atau dengan kata lain, bahwa minimal selisih pelayanan fasilitas antara sub wilavah adalah 50%.
Mengingat wilayah kondisi Kabupaten Majene sebagai wilayah dengan bentang alam yang memaniang dan kendala alam pengembangan akan sangat mempengaruhi sentralisasi pusat pelayanan saat ini dan di masa datang yang perlu lebih dioptimalkan. Oleh karena itu pengembangan sistem trarsportasi darat sangat berperan penting dalam membentuk dan interkoneksitas sub wilayah
dalam pembangunan wilayah. Pengembangan wilayah sesuai dengan hirarkinya adalah pada wilayah Kecamatan Banggae sebagai kota dengan ordo pertama diarahkan sebagai pusat pelayanan regional
dan lokal, ini clitunjang pula oleh wilayah kecamatan lainnya sebagai ordo laniutan untuk lingkup pelayanan yang lebih kecil (Gambar 6.21.
Berdasarkan strategi pengembangan, kriteria kawasan,
dan daya dukung lingkungan, disusun
strategi pengembangan wilayah Kabupaten Maiene sebagai berikut (Gambar 6.3):
. . .
Pengembangan kawasan agroindustri di Kecamatan Banggae dan Pamboang. Pengembangan kawasan pertambangan golongan C di Desa Penawar. Pengembangan kawasan pusat pengembangan dan permukiman
pusat ibukota kecamatan dan pusat-pusat permukiman
di Kecamatan
di seluruh
Banggae serta
desa dan kelurahan di
Kabupaten Maiene.
.
Pengembangan kawasan perikanan darat di Kecamatan Banggae dan Malunda yang berlokasi di
sepanjang koridor pesisir, serta kecamatan lainnya, sedangkan perikanan tambak pengembangannya diarahkan di seluruh wilayah kecamatan karena pada umumnya merupakan kawasan pesisir.
.
Pengembangan kawasan industri kelautan
dan industri perahu
di Kecamatan Pamboang
terutama di Desa Babulo dan kampung Rangas Kelurahan Totoli.
.
Pengembangan kawasan industri pariwisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Maiene antara
wisata bahari; pasir putih dan taman laut Dato, Pantai Baranae, Rangas, Maluno,
dlf
wisata alam
Permandian Air Panas Limboro, Air teriun Orongan, Mario, dll;
.
Pengembangan kawasan pelabuhan laut di Banggae (Maiene) dan Sendana (Palipi).
5.6.2 Rencana Sistem Pusat dan Skala Pelayanan Sistem pusat dan skala pelayanan ini sangat erat kaitannya dengan sistem pusat pelayanan yang telah
dibahas sebelumnya. Kota-kota pada sub wilayah kecamatan tersebut, berperan sebagai kota orde pertama, kedua, ketiga, dan keempat menjadi pusat pelayanan/kegiatan, dengan skala pelayanan tertenu sesuai dengan tingkatannya. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2005-2015
vl-27
c-l
><
o{
X X
N
o
€ X
z z X
€
N
rl -l lrl
z
X
X
X
X
X
X
X
X
><
><
><
)<
Ig
ti+,oP,Y
1r)
c'|
!
ao
c{
FJ
€N€OO Fiiid
ao
X X
X
*l lll
z
X
a
X
= o.
x
><
x
x a.= oq:
<EE
q
E
r.r
{{e5s
X
><
N
X
X
x x
><
><
X
)<
b c{
J
z
F
ro e.{
(n =
\o
o
F O
6
(t)
zp
1.)
c.{
1r)
N
d
1r)
><
N .2, a
.f9
x X
x
iElr{ x-tr1:q
X
z z
(t)
u9i
X
6
ro
6
o{
cudq 4A - :: tr! tr^9a-\.= gt > {tr i EE
F
ll.l
o
o
F
Fl
a
N
X
J
ro
d N
X
F U)
F
X
(, ot (.1
ol
6
x
N
O O
c.l
X
.
>o ooogo-
X X
x(/)
6
6 N
€N-6F
)<
c.l
)<
><
><
X
)<
1|.)
N
N
a
X
t$Ee$ bJ'i>-
E
?c>E q o 5
r!t -'k k.-
)
3 3t! o6600
@
6
4 6
.g
G
E 6
q
E
r h ldNOiO
d L o:
z
F
Sr
o rq
V
.9
Y
Penyusunan Rencana
6
F
Taa Ruang Wilayah lGbupaten M4iene 2005-2015
6 @
lo
6
6
x
H
F 6
6
.ff
f
o
vt-28
O
lo
a
6 N
c.l
6
e.l
N
c F
;
N
N
€
O
N
xf cldo tr! c^* oi 6H
.-
m 9ou\.!19<= q E3 .Y ir -o p,x E+Fg9
[*
AN€qO F-idd
1r)
(n (,n F:
zl l
!
c-l
FT
F
z z
&
ro
6 N
=1 6
rt
N
olzx
ro
b
U.)l
c!
i
N
ro (\|
xE= ca! t-:'l \; b
lt) N
+
0 N
ro
ro
ro
lo N
ro N
1O
ro
(o
o{
a
c{
Fdoq6
c.l
N
6 N
6 ol
6 N
6 N
6 N
o e.l
€
ro
ro c.l
lo N
n d
N
6 c'l
lo N
n c.l
c'l
ro
ro N
ao a.l
rn
lo N
c.l
ro c{
6 N
n c{
ro
€
N
x:*d
N
N
c.l
Jq !!
x6
.x9 -= do 33 >>o F4
€N@6d
e.l
O d
a.l
6 d
1O
d
c..l
Z
o
6
F
ts
rI]
6
d
V 6
d
6
s
3
(g
a6.6@ os-o:I E' q>F c =-\: 6 o f
-'i :-:-!
f,:
so6dQO 3?-i
sc
3 s : -.i .t $.; F Ia v
Penyusunan Rencana Taa Ruang Wilatrah Kabupaten Majene 2OO5-2015
vt-29
700000
i
10000
/20000
730000
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRUU) KABUPATEN MAJENE PETA RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG WII.AYAH KAB. MAJENE Keterangan:
-,AJ I tZZ 2\Z !,
Batas lGbupaten Batas Kecamatan Jalan
Garis Pantai Sungai Pusat Pelayanan Utama/Regional Pusat Pelayanan Sekunder
Pusat Pelayanan Tersier
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene - Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene - Hasil Analisis Tim Perencana
Skafa 2lm 1
0
0
I
:212.000
21m 4.24 6.360
84q) s|l
23
4Cm
I
lnsert Peta
fl
x"orp"ten Majen€
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
/00000
710000
720000
730000
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE PETA STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KAB. MAJENE Keterangan:
EZ) - Batas Kabupaten Batas Kecanntan [ D\- Jalan AaV) Garis tuntai l Sungai [ Kawasan Perikanan
R Kawasan Pelabuhan
lGwasan Pariwisata
Kawasan Pertarnbangan
-.l
Ka\i/a sa n Agroindustri
I
Kawasan Industri
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50.000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Analisis Tim Perencana
Skala 1 :212.000
2.1n 0 I 0
Un 'l
+24 2
lnsert Peta
700000
710000
720000
730000
Q
xaurpatenMajene
BADAN PERENGANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
6.360
3
8
/|80 Hlr
'lCm
Kota orde pertama (Majene) dapat dikembangkan sebagai pusat sub wilayah pengembangan bagian tengah Propinsi Sulawesi Barat, pusat pelayanan sosial dan ekonomi, pusat informasi dan pelayanan
pariwisata, pusat wilayah pengembangan, berperan sebagai pusat pertumbuhan untuk seluruh wilayah Kabupaten Majene. Cakupan wilayah pelayanannya, meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Majene. Kota orde kedua (Somba) yang berperan sebagai pusat satuan kawasan pengembangan merupakan pusat pertumbuhan
untuk satuan kawasan pengembangan
yang
bersangkutan. Kota orde ketiga (lalampanua dan Malunda) merupakan pusat pelayanan lokal kecamatan dan juga pusat pemerintahan wilayah kecamatan dan pusat pelayanan sosial dan ekonomi
untuk wilayah bersangkutan.
Selain berfungsi utama, semua kota-kota dalam hirarki tersebut mempunyai peran sebagai fungsi
sekunder atau fungsi penunjang yang dimaksudkan sebagai pelengkap fungsi pelayanan yang diembannya guna mendorong clan memacu peran fungsi pelayanan utama.
Kota orde pertama (Majene) peran fungsi penunjan
g yang diberikan
sesuai dengan potensi dan
kemampuan wilayah, yang meliputi:
. . . . . . . .
Perdagangan regional Sistem transportasi regional terpadu (darat dan laut) Sistem pengolahan perikanan terpadu
jasa kepariwisataan fasa kepelabuhanan
Permukiman
Agroindustri dan agobisnis Pemerintahan dan pendidikan
Kota orde kedua, peran fungsi penuniangnya, antara lain:
. . . . . r .
Perdagangan lokal
Transportasi lokal |asa kepariwisataan
Perikanan laut Iasa kepelabuhanan
Permukiman Hasil pertanian
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Majene 2OO5-2015
vt-32
Kota orde ketig4 peran fungsi penunjangnya, antara lain:
. . . . . .
Industri kecil rakyat Hasil-hasil pertanian Hasil-hasil perkebunan fasa kepariwisataan
Permukiman Perikanan darat dan laut
Lebih lengkap sistem pusat pelayanan dan skala pelayanan wilayah Kabupaten Majene dapat dilihat pada Gambar 6.4 dan tabel berikut. TABEL 625
5I5IbM I'UsAT UAN 5KALA PELAYANAN WILAYAH KABUPATEN MAIENE HIRARKI/ORDE
PUSAT
PERAN FUNGSI
KOTA
UTAN{A
. . Maiene
BANGGAE ORDE PERTAMA
PPl
. . .
Suh Pusat Pengembangan Sulbar Pusat Pcmcrintahan Regional Pusat Pelayanan Sosial
dan Ekonomi Pusat Pclayanan Kc'Prelabuhan:rn
Pusat Industri Pcrikan.rn
. . . . r ' . . .
. 9rnba/SENDANA ORDE KEDUA
PP2
. .
. lalampanua/PAMBOANG MalundarrMALUNDA ORDE KETIGA
PP3
. .
Pusat Pcmcrintahan Ke't-anlatan Pu-sat Pclayanan Sosial dan Ekonomi kccamatan Pr.rsat Pclayanan Kepelabuhan-Pariw isa ta
Pu-sat
Pcmcrintahan
Kc't-amatan
Pusat Pclayanan &'rsial dan Ekonomi kc'camatan Pu-sat IndusFi Rakyat
FUNGSI . IST PENUN]ANG ,RERATA
PERAN
PcrdagangarrRcg,ional Sistcm Trarusportasi Regional Perikanan Terpadu
lndustri Jasa Kemaritinran Jasa
Kcpariwisataan
,
i
Permukiman Kcpelabuhanan
Jasa
Agroinrlustri tlarr AgJobisnis Hasil Pt'rtanian Perdagangan Ilkal Transportasi [okal Jasa
Kepariwisataan
Perikanan [-aut Jasa Kepelabuhanan
a
. . . . . .
1'3oo
300
Permukiman Hasil Pertanian Industri Kr'cil Rakyat Flasil-hasil
Pertanian
I
Hasil-Hasil
Pcrkcbunan Kepariwisataan Pcrmukinun
Jasa
EO
50
r
Perikanan darat darr
laut Su
ntv r:
6.7
H
a
si
l
A nali si s T i
n
Pe
rencana. 2005
RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG
Pada prinsiPnya pemanfaatan ruang merupakan perwuiudan dari upaya pemanfaatan sumberdaya
alam di suahr wilayah melalui pola pemanfaatan yang diyakini dapat memberikan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 7992 menyatakan bahwa
pola Pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang vang menggambarkan ukuran, fungsi, s€rta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam. Hasil dari pemanfaatan ruang meliputi;
Penwsunan Rencana Taa Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2OO5-2O|5
vr-33
720000
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE
KABUPATEN MAMUJU
iy'-.-^-_"_)
\
Brnb.l' n
PETA RENCANA SISTEM PUSAT DAN SKALA PELAYANAN KABUPATEN MAJENE
\ t
\
.\
\
't-* \G
\I
Keterangan
L
l.^;4 I Batas Kecamatan : Jalan fr !,1';l Garis Pantai ., _ 1 Sungai L i l tuufotaKabupaten I O. lbukota Kecamatan
'*
I 1 I
j t
o
Kecamatan Malunda
= = z
t_
Kecamatan Banggae
F
.^-*':-
Kecamatan Sendana Kecamatan Pamboang
ul -F.<--'
:
Batas KabuPaten
o.
f
o Y
@
H'RAR,('IOROE
Sotnbt '(EDUA
*NOA''A FUNGSI
't
UTAI'A
I rsr
- Perdagangan Lokal -
Transportasi Lokal Jasa Kepariwisataan
- Perikanan
kut
Jasa Kepelabuhanan - Permukiman - Hasil Pertanian -
{
i
\ I
f
I
t
t I t
I
\ \
PERTAMA
tU.lcnc 'IiRARK"ORDE
BA''GGAE
)
-
'.}
,-
Sub Pusat Pengembangan Sularnresi Barat Pusal Pernerintahan Regional Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi Pusat Pelayanan Kepelabuhanan Pusat lndustri Perikanan
,sr
Sumber Peta
- Perdagangan Regional - Sistem Transportasi Regional
- Perikanan Terpadu
I t
- Industri Jasa Kernaritiman - Jasa Kepariwisalaan - Permukiman - Jasa Kepelabuhanan . Agroindustri dan Agrobisnis - Hasil Pertanian
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah
FUNGSI PENUNJANG
I
AdolmS
FUNGSI UTAMA
1ll0l,
Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Analisis Tim Perencana
Skafa 1 i212.000
2.1m 4240 6 360 3 1 2 TIIRARK'IORT'E
XE|'GA
lnsert Peta ,s7
FUNGSI UTA!'A - Pusat Pemerintahan Kecamatan - Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi
Kecamatan - Pusat Industri Rakyal
FUhIGSI PENUNJAI{G
Rakyar
- frdustri Kecil - Hasil-hasil Pertanian - Hasil-hasil Perkebunan -
I t1n
|
,3:o
Jasa Kepariwisataan
- Permukiman - Perikanan Darat dan Laut
l-1
x.urp"ten Majene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
8
/|80
illr
4Cm
lokasi, sebaran, permukiman, tempat kerja, indushi, pertanian, pariwisata, pertambangan dan mineral, pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan, serta penggunaan budidaya lainnya.
Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Maiene dilakukan dengan menganalisis perubahan guna lahan selama kurun waktu perencanaar1 materi kelengkapan rencana pemanfaatan ruan& aspek
kesesuaian
fisik alam, analisis perubahan kebiiaksanaan pembangunan clalam periode
tahun
perencanaan.
Analisis pemanfaatan ruang merupakan hasil sinkronisasi t-lan integrasi antara hasil penggunaan Iahan eksisting Tahun 2005, analisis kesesuaian fisik lahan, dan analisis perubahan kebijaksanaan pembangunan cli Wilayah Kabupaten Majene saat ini. Dari hasil integrasi tersebut akan menghasilkan
pola pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan 10 tahun ke depan.
Adapun arahan rencana pengembangan alokasi pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Majene untuk tahun 20012015 dapat diuraikan sebagai berikut
'
:
Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Maiene masih tetap didominasi oleh hutan lindung yang tersebar dengan sebaran hutan terbesar terdapat di Kecamatan Malunda.
'
Pengembangan budidaya lahan pertanian dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan luas
lahan, potensi lahan pertanian tersebut yang umumnya terdapat di wilayah Kecamatan Sendana
dan Malunda c{itunjang dengan pengembangan saluran irigasi. Potensi lahan pertanian yang dapat clikembangkan di Kabupaten Majene adalah 2.577 Ha.
'
Pengembangan potensi kelautan dan budidaya tambak
tli wilayah
pesisir Barat cukup besar
degan garis pantai sepanjang 125 Km. Luas perairan seluruhnya adalah 75.676,6 Km2, yang
meliputi perairan pantai
2.502,6 Km2
dan perairan lepas pantai seluas 73.774 kmz. Sedangkan
areal tambak seluas 450,0 Ha.
'
Upaya mengantisipasi pertumbuhan kawasan permukiman dilakukan dengan
cara
dan pelayanan wilayah serta didukung
oleh
mengembangkan pusat-pusat pengembangan pengembangan fasilitas dan utilitas.
Alokasi pemanfaatan ruang beserta luasannya yang diarahkan untuk dikembangkan
di
wilayah
Kabupaten Majene, antara lain:
7.
Kawasan Hutan
. .
58.889,00
Luas Hutan Lindung
57.777,00
Luas Hutan Produksi Terbatas
7.772,00
Kawasan Budidaya
35.895,00
.
23.076,00
Budidaya Pertanian
{ {
Luas Pertanian Lahan Basah
2.577,00
Luas Pertaniar-r Lahan Kering
2.305,00
'/
Luas Tanaman Tahunan
18.194,00
Budidaya Non Pertanian
/ ./ { r' { /
72.879,00
Luas Perumahan
709,42
Luas Fasilitas Perdagangan
47,83
Luas Fasilitas Pendidikan
774,45
Luas Fasilitas Kesehatan
18,06
Luas Fasilitas peribadatan
17,77
Luas Penggunaan Lain-lain
TOTAL
77.972,53
94.784,00
6.7.1, Rencana Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotan, pemusatan dan distribusi pelayanan
iasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Penataan ruang kawasan perkotaan diarahkan untuk:
o
MencaPai tata ruang perkotaan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan
kehidupan manusia secara luas;
o
Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi dan seimbang antara perkembangan Iingkungan dan nilai-nilai kehidupan masyaraka!
o Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan
kemakmuran rakyat dan mencegah serta
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.
ini akan diarahkan perkembangannya untuk berbagai kegiatan perkotaan yang meliputi; permukiman perkotaan, sarana dan prasarana permukiman (fasilitas sosial dan ulnum), infrastruktur (iaringan jalan dan angkutan, air bersih, drainase, air limbah, persampahan, Pada kawasan perkotaan
Penyusunan Rencana Tatr Ruang Walayah Kabupaten Majene 2OO5-2Ol5
vt-36
Iistrik dan telekomunikasi, kawasan fungsional kota (perdagangan/komersil,
pemerintahan,
jasa/perkantoran, industri, pelabuhan laut dan terminal).
Untuk dapat mengakomodasikan berbagai kegiatan perkotaan tersebuf maka rencana pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan perlu dijabarkan lebih tanjut dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota. Hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota serta Surat Keputusan mentri PU No. 640/KPTS/tahun 1990 tentang Perencanaan Tata
Ruang Kota dan berpedoman pada KEPMEN 372/KPTS /2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang).
Kawasan perkotaan Kabupaten Majene berdasarkan karakteristik fisik dasar lahan, sosial dan budar.a,
serta ekonomi, masih terbatas pada Ibukota Kabupaten Maiene yakni Kota N,Iajene dan sekitarnva,
ibukota Kecamatan Pamboang (lalampanua), Senclana (Somba), dan Malunda (Maluncla) dengan iumlah kelurahan 10 buah dengan luas kawasan perkotaan keseluruharnya aclalah 743,96 Km2 atau '1,5,797o
dari luas Kabupaten Majene.
Sedangkan kawasan perdesaan merupakan kawasan dengan kegiatan utama adalah pertanian,
termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial clan kegiatan ekonomi pertanian. Luas kawasan perdesaan cli Kabupaten Majene setelah dideliniasi ac{alah seluas 803,88 Kmz atau 84.81% dari total luas Kabupaten Majene dengan iumlah desa definitif sebanyak 40 clesa.
6.7.2 Rencana Kawasan Lindung Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan bahwa wilayalr yang perlu dilindungi, dimasukkan sebagai kawasan lindung seperti kawasan hutan lindung, kawasan korservasi, kawasan pantai berhutan bakau dan lain sebagainya. Rencana kawasan lindung di wilayah Kabupaten Majene (Gambar 6.5)
1.
meliputi
:
Kawasan hulu dan muara sungai
Kawasan hulu dan muara sungai yang ada di Kabupaten Maiene yang perlu dilhdungi, terkait
dengan kekayaan hayati biota laut, utamanya untuk mempertahankan mata rantai siklus makanan biota laut, walaupun sampai saat
ini belum menjadi obyek kegiatan ekonomi
yang
penting. Pacla kawasan hulu dikembangkan sebagai perlindungan kawasan sekitar mata air untuk menjaga kesinambungan air pada sungai yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku clan irigasi.
Kawasan Lindung Mangrove pesisir pantai yang berbatasan dengan muara sungai pertu dijaga kelestariannya. Kawasan ini menjadi tempat berlindung bagi banyak biota
lau! termasuk tempat
ini selain aman tempatnya, juga merupakan sumber makanan dan plankton bagi biota laut. Kawasan hutan bakau berguna untuk menjaga pesisir pantai dari pembiakan biota laut. Hal
hempasan ombak dan gejala alam yang ekstrim. J.
Kawasan Hutan Lindung merupakan kawasan penyangga terhadap wilayah dibawahnya dan berfungsi untuk menjaga kestabilan sumber air baku. Luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Majene relatif luas yang mencapai 577,77 Km2 atau 53,93"/o dari total luas wilayah yang tersebar di keempat kecamatan dengan sebaran terluas di Kecamatan Malunda mencapai 320,05 kmz.
4.
Kawasan Perlindungan Laut Pada dasarnya semua wilayalr perairan laut harus dilindungi iadi tidak terbatas pada kawasan
tertentu saja. Perlindungan terhadap kehidupan biota laut dari pencemaran dan pemboman ikan
di Iaut karena akan meniadi ancaman dampak lingkungan yang mempengaruhi kehidupan biota laut. 5.
Kawasan Sempadan Pantai
Wilayah Kabupaten Majene sebagai wilayah pesisir dengan panjang pantai sekitar 125 km yang membentang dari selatan ke utara diperlukan perlindungan dari kegiatan penduduk terutama
pada bagian yang sama sekali belum terkelola sedangkan lainnya cliperlukan pengllunaan teknologi. Sempadan pantai yang cliperlukan adalah 100 meter dari garis pantai pada arus pasang
tertinggi ke arah darat.
6.7.3 Kawasan Budidaya Kawasan budidaya yang dimaksud adalah kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan
hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan
kawasan
konservasi budaya dan sejarah.
6.7.3.7 Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasil produksinya dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan pembangunan tetapi tetap memperhatikan kelestarian hutan melalui sistem tebang pilih dan penanaman kembali.
700000
710000
720000
730000
PENYUSUNAN RENGANA TATA RUANG WILAYAH (RTRUY) ](ABUPATEN TIAJENE PETA SEBARAN KAWASAN LINDUNG KABUPATEN MAJENE Keterangan: Batas lGbuPaten IEJ f - -_l Batas Kecamatan V\7 Jatan f
-r-__l
|I:l f 0I f-__-l I
Sungai lbukota Kabupaten lbukota Kecamatan Hutan Lindung Mangrove
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1:50.000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene
- Hasil Analisis Tim Perencana
Sltala
Zlm I
0 0
zlm 1
I
:212.000
L2& 6.360 3 2
lnsert Peta
Q
xauup.tenmajene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
8.1$
ttr
lctn
Hutan selain bermanfaat untuk meniaga kesinambungan potensi air, untuk itu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Selain
itu kawasan hutan memiliki potensi hasil hutan yang bermanfaat
sebagai sumber ekonomi masyarakat. Salah satu hasil hutan yang memiliki nilai tinggi adalah kayu
Tippulu sebagai bahan baku untuk pembuatan perahu sandeq sehingga keberadaannya perlu dikembangkan.
Masih banyak kemungkinan ienis tanaman hutan asli Kabupaten Maiene atau sumbu plasmanuftah yang belum diinventarisasi oleh pihak kehutanan. Untuk itu sumberdaya hutan walaupun tidak termasuk kawasan lindung sebaiknya tetap dipertahankan. Potensi hutan produksi masih terbatas di wilayah Kecamatan Malunda dengan luas penyebaran7.772 Ha atau 77,72km2 .
6.7.3.2 Kawasan Pertanian
l.
Kawasan Pertanian Lahan Basah
Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah
dengan sistem pengelolaan yang memerluakan
air baik
secara
gilir musim ataupun
secara terus
menerus sepanjang tahun dengan tanaman utamanya padi.
Berdasarkan arahan peruntukkan kawasan dengan melihat protensi lahan yang tersedia
di wilayah
Kabupaten Maiene, maka pengembangan kawasan ini diarahkan di Kecamatan Sendana dan Malunda
dengan potensi lahan yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur irigasi seluas 1.039
Ha dan luas lahan pengembangan secara keseluruhan adalah 2.517 F{a. Melalui pengembangan saluran irigasi baik normalisasi jaringan dan pengembangan baru akan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian khususnya produksi padi. Dukungan jaringan irigasi akan menentukan produktifitas pertanian
2.
Kawasan Pertanian Lahan Kering
Kawasan ini diperuntukkan bagi budidaya tanaman lahan kerinag dengan sistem pengelolaan tegalan
yang didalamnya terdapat tanaman palawiia, holtikultura dan tanaman pangan lainnya. Pengembangan lahan kering untuk jenis tanaman tersebut dapat dikembangkan pada areal persawahan dengan suplai sumber
air yang relatif terbatas. Arahan
pengembangan kawasan
pertanian lahan kering ini tersebar di seluruh r.r'ilayah kecamatan yang ada.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilatrah Kabupaten Mqiene 2OO5-2Ol 5
vt-40
3.
KawasanTanamanTahuna4lPerkebunan
]enis tanaman perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Majene adalah perkebunan kelapa, dan
umumnya termasuk perkebunan rakyat yang sudah seiak lama dikembangkan bahkan penanaman kelapa
di
Kabupaten Majene sudah menyatu dengan budaya penduduk Kabupaten Maiene pada
umumnya. Untuk itu tidak mengherankan luasan penyebaran perkebunan kelapa yang terluas di Kabupaten Majene dibandingkan dengan ienis tanaman perkebunanlainrrya, kecuali tanarnan kakao yang iuga banyak dikembangkan yang luasnya mencapai 8.rt&1Ha. Karena pertanaman kelapa sudah membudaya, membuat perkebunan
ini tetap eksis dan meniadi tulang
punglTung perekonomian
Kabupaten Maiene, walaupun jenis tanaman perkebunan lainnya juga dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan bahwa umunnya perkebunan kelapa tergolong perkebunan rakyat dan pertimbangan terbatasnya luas lahan yang dinilai sesuai untuk persyaratan tumbuh kelapa, maka
potensi pengembangan kelapa untuk pembangunan industri kelapa tidak diarahkan untuk pembangunan perkebunan swasta, tetapi sudah tepat adalah perkebunan rakyat saja sebagai penghasil minyak kelapa sisa pabriknya dapat menjadi peluang investasi bagi perusahaan swasta
atau BUMD. Hanya saia diperlukan jaminan pasokan bahan baku secara berkelaniutan dengan memperbaiki atau merehabilitasi perkebunan rakyat yang ada terutama menyangkut iarak tanam. Adapun memperjarang iarak tanaman yang ada adalah untuk menuniang produksi pepohonan yang
tinggi
Kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya pertanian tanaman keras/tahunan yan dikelola dengan
masukan teknologi sederhana dengan memperhatikan azas konservasi tanah dan air sehingga daya
dukung lingkungan untuk pengembangannya tetap teriaga dan bahkan sangat menunjang produktivitas perkebunan. lnkasi pengembangan tersebar di wilayah Kabupaten Maiene tetapi lebih diarahkan ke wilayah Kecamatan Malunda, Sendana dan Pamboang.
4.
Kawasan Peternakan
fenis usaha ternak yang dikembangkan di Kabupaten Majene digolongkan atas dua yaitu ternak besar/kecil terdiri dari sapi, kuda, kerbau, dan kambing, sedangkan ternak unggas meliputi ternak ayam buras, ras, dan itik. Usaha peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Maiene menuniukkan
grafik peningkatan selama lima tahun terakhir (200G20M) antara lain sapi (2,95%), kerbau (1,85"/.\, kambing (3,88"/"\, ayam buras (3,99y.) dan itik (8,68%).
|enis ternak yang terbanyak di wilayah ini adalah ternak ayam buras sebanyak 150.433 ekor, sedangkan ternak lainnya rerata di bawah 10 ribuan ekor pada Tahun 2004. Potensi pengembangan peternakan cukup terbuka dengan tersedianya akses transportasi laut untuk antar pulau ternak ke
pulau Kalimantan khususnya ternak kambing yang banyak diusahakan penduduk
di
wilayah
Kecamatan Banggae dan Sendana.
Berdasarkan sebaran lokasi, pengembangan dan pengusahaan ternak oleh masyarakat lebih banyak dikembangkan adalah ternak sapi di wilayah Kecamatan Malunda dan Sendana, kerbau dan kerbau
di Kecamatan Banggae dan Malunda, sedangkan ternak unggas banyak dikembangkan di Kecamatan Banggae dan Pamboang.
5.
Kawasan Perikanan
Potensi perikanan
di wilayah Kabupaten Majene relatif
besa, sebagai wilayah pesisir dengan garis
pantai sepanjang 125 km. Potensi perikanan laut dan darat yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah 15.616,6 km2 yang terdiri dari perairan pantai 2.502,6 km2 dan perairan lepas seluas 73.1'14 km2. sedangkan potensi tambak yang
dimiliki selua 450 Ha.
Arahan pengembangan karvasan perikanan untuk perikanan laut pada keseluruhan wilayah kecamatan dengan pemusatan
di
Kecamatan Banggae didukung dengan kelengkapan fasilitas
perikanan antara lain TPI, cold storage dan lain sebagainya. Sedangkan pengamatan potensi tambak yang tersebar diarahkan pada dua kecamatan yakni Kecamatan Banggae dan Malunda.
6.7.3.3 Kawasan Pertambangan Konstribusi sektor pertambangan dan bahan galian dalam lima tahun terakhir pada perekonomian daerah relatif baik, berada pada urutan ketiga dari terakhir setelah sektor perdagangan dan hotel dan
kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majene, yakni Rp. 1..879,97 iuta (0,46%) di Tahun 2004.
Penyebab tingginya kontribusi sektor ini adalah karena sektor pertambangan merupakan kebutuhan
utama bagi pembangunan fisik terutama di bidang kontruksi
di
Kabupaten Majene. Saat ini sebaran
potensi bahan tambang golongan C berada cli wilayah Kecamatan Malunda dan Sendana. Tambang golong C tersebut pada umumnya c{ipergunakan penduduk sebagai bahan bangunan. Endapan pasir,
kerikil dan bongkahan batu yang dapat digunakan untuk bahan bangunan umumnya dijumpai di beberapa aliran Sungai Panawar di Desa Adolang Kecamatan Pamboang dan Sungai Deking di Desa Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilafah Kabupaten Maiene 2005-201s
vt-42
Lombang Kecamatan Malunda yang berasal dari daerah yang ditempati oleh endapan hasil gunung
api dan intrusi beku. Selain potensi tambang galian golongan C juga terdapat deposit
ienis tambang
lainnya yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai iumlah deposit dan kelayakan pengelolaarurya. Jenis bahan galian lainnya adalah batu bara, batu gamping, lempung, oker, andesit
dan basal. Kawasan pertambangan yang dikembangkan untuk mendorong perekonomian daerah adalh ienis tambang yang digunakan untuk kepentingan pembangunan antara lain kerakal bongkah, pasir dan kerikil.
6.7.3.4 Kawasan Peruntukan Industri Pengembangan kawasan industri diarahkan pada agroindustri yang berbasis pada hasil pertaniary
perikanan dan perkebunan yang dimiliki oleh Kabupaten Majene yang arahan pemanfaatan ruangnya
di
Kecamatan Banggae dan Pamboang. Selain
itu dikembangkan pula industri perahu
sandeq di
Kelurahan Totoli Kampung Rangas dan Desa Babulo Kecamatan Pamboang.
6.7.3.5 KawasanPariwisata Pengembangan sektor ekonomi dengan menggandalkan potensi keunggulan wilayah antara lain
sektor pariwisata yang belum tergarap secara maksimal sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih sangat rendah. Usaha pembangunan sektor pariwisata
tidak
hanya
berdampak pada pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah, tetapi multiplier effect yang ada antara lain peningkatan pendapatan masyarakaf mengatasi masalah tenaga keria dan merangsang tumbuhnya kegiatan-kegiatan turunan yang dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.
Potensi wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Majene dapat dibedakan menurut jenisnya yakni
wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan seiarah, yang memerlukan penanganan secara keruangan maupun nonkeruangan. Tindakan penanganan melalui kebiiakan pemerintah untuk mengairahkan pemanfaatan obyek wisata yang ada antara lain meningkatkan promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk-produk wisata. Penyebaran obyek wisata di Kabupaten Majene dapat dilihat pada Tabel 6.24 sampai 6.26.
Penwsunan Rencana Tata Ruang Wilalah lGbupaten Mqiene 2OO5-2015
vt-43
TABEL6.26 hNYL,BAKAN KAWASAN WISAIAALAM OBYEK WISATA
NO
DI KAEUIjAIhN MAIhNE LOKASI Kelurahan Pangali Ali - Kec. Pamboang Kecamatan l-alampanua - Kec. Pamboang Desa Tubo - Kec. Sendana Desa Tallu Banua - Kec. Sendana Desa Tallu Banua - Kec. Sendarn Kelurahan Malunda - Kec. Malunda Kelurahan Maltrnda - Kec. Malunda Kelurahan Baruga Dua - Kec. Banggae Kelurahan Mosso - Kec. Sendana
Permandian Sungai Teppo Permandian Udhuhun Pokki Permandian Sungai Tubo Permandian Air Panas Makula Permandian Air Panas Limboro Air Terjun Mario Air Teriun Takkulilia Air Teriun Orongan Puawang
1
2. .).
5. 6. 7 8.
Wai Makula Tinssas
9.
:P
nacstnsi Daerolt Kah Maiene Talrun 1999-20n
TABEL6.27
PLNYtEAKAN KAW ASAN WISA I A BATIAKI UI I(ABUI'A'I EN MAI t,N h OBYEKWISATA
NO 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
Pantai Pantai Pantai Pantai Pantai Pantai Pantai
LOKASI
Pasir Putih I-eppe Pasir Putih Tamo Pasir Putih Baranae Pasir Putih Dato
Kelurahan Baurung - Ke'c. Banggae Kelurahan Baurung - Kec. Banggae Kelurahan Baurung - Kec. Banggae Kelurahan Baurulg - Kec. Banggae Dcsa Bonde - Kr:c. Pamtr-rang Kelurahan l,alampanua - Kec. Pamboang Desa Puttada - Kec. Sentlana Desa Sendana - Kec- Sendana Desa Onang - Kec. Sendana KelurahanTotoli - Kec. Banssae
Luaor Rewataa
Maluno Pulau Idaman/Taimanu Pantai Pasir Putih Bonde Bonde Pantai Pasir Putih Totoli
Sunrlxr: Prcfl Inucstasi Daernh
Knb MajeneTahutr 1999-2000
TABEL6.2IJ
NO 1.
2. 3. Sumber :
PENYEBARAN KAWASAN WISATA BUDAYA DAN SEIARAH DI KABUPATEN MAIENE OBYEK TMSATA LOKASI Makam Raja-Raja Onrlongan Makam Rai:r Abdul Mannan Bcntcns Amnana lVcwans
Kelurahan Pangali Ali - Kcc. Parnboang Kclurahan Pangali Ali - Kec. Pamboang Dcsa Betteng - Kec. Pan'rboang
lnatstasi l)atrah Kab Majtne Tahurt 1999-2U)0
Guna mendukung kepariwisatawan di wilayah ini adalah ketersediaan fasilitas dan akomodasi yang memadai. Fasilitas penginapan/Hotel dan restoran sebagai sarana penuniang ekonomi dan bisnis
relatif tersedia di wilayah ini dengan jumlah mencukrpi dan dalam kondisi baik sebanyak 7 buah (Hotel Bogor, Abrar, Sulawesi, Tiga Bintang, Wisma Cahya, Penginapan Mesra, Penginapan Bahagia) dengan fumlah kamar sebanyak 91 dan 179 kamar tidur. Kategori penginapan umumnya berupa Tipe
Melati dan Bintang
III
yang tersebar dan terkonsentrasi
di
ibukota kabupaten (Kota Majene).
Sedangkan fasilitas ienis restoran yang tersedia selain difungsikan sebagai rumah makan, iuga sebagai tempat pertemuan/resepsi kegiatan masyarakat dan sebagainya.
Pengembangan kawasan pariwisata diperhadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan yang
memerlukan penanganan serius. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi permintaan wisatawan lokal
dan mancanegara dengan menangkap peluang DTW yang ada untuk dapat terserap ke wilayah ini. Berbagai pernusalahan yang dihadapi antara lain adaLah
:
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilafah lhbupaten Maiene 2005-20l 5
vt-44
.
Masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan pusat kota dengan daerah tuiuan wisata, sehingga arus wisatawan relatif rendah.
. . .
Terbatasnya fasilitas pelayanan ekomodasi dan telekomunikasi di daerah tuiuan wisata.
Kurangnya kegiatan promosi wisata daerah dan mancanegara. Kurangnya koodinasi antar instansi terkait dalam program pengembangan obiek wisata.
Sedangkan upaya strategis dan program indikaif yang harus dilaksanakan adalah:
.
Memberikan dukungan sepenuhnya pada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam bidang kepariwisatawan-
. .
Memperlancar tranportasi darat dan laut khususnya ke dan dari ODTW Koordinasi lintas sektoral terus diupayakan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
.
Pengembangan pusat informasi dan promosi pariwisata yang memiliki akses dengan berbagai pusat informasi dengan memanfaatkan jaringan teknologi internet.
.
Melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM agar tenaga keria yang profesional dalam mengelola obiek wisata.
'
Kampanye sadar wisata dalam rangka pembudayaan sadar wisata pada seluruh lapisan mayarakat.
.
Peningkatan keamanan dan ketertiban, serta penyediaan aturan main (regulasi) khususnya vang berkaitan dengan hak dan kewaiiban dalam pengelolaan potensi wisata
6.7.3.6 Kawasan Permukiman Rencana pengembangan permukiman sesuai dengan konsep sistem permukiman dibagi dalam tiga bagian, yakni permukiman perkotaan (urban sattlement), permukiman perdesaan (rural sattlement) dan
permukiman kota desasi (urban-rural sattlenrcnt).
Permukiman perkotaan yang dikembangkan merupakan kawasan permukiman pada ibukota kabupaten dan kecamatan dengan
ciri intensitas
kegiatan lebih tinggi dibanding kawasan
permukiman lainnya dan tingkat keteraturan yang lebih baikserta dukungan infrastruktur yang lebih Iengkap. Sedangkan permukiman perdesaan merupakan lingkungan permukiman yang tersebar di
wilayah-wilayah perdesaan dengan dukungan infrastruktur yang relatif terbatas, dan permukiman kota-desasi adalah kawasan peumahan yang mengalami gejala perubahan yang mengarah dari lingkungan permukiman desa ke kotaan
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2OO5-2O|5
vt-45
Permukiman sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat baik yang disediakan secara individual maupun pihak swasta atau pengembang. Tingkat kebutuhan permukiman Kabupaten Maiene hingga
akhir tahun 2015 adalah 29.519 unit yang terbagi dalam tiga tipe perumahan yakni tipe A
tipe B 8.856 unit dan tipe C
2.951.
17
.712
unit,
unit , dengan total keseluruhan lahan yang dibutuhkan adalah
708,42Ha (Tabel6.29). TABEL629
MAN I-'I KABUPA'I'EN MA
RENCANA PENGEMBANGAN PERUMA KECAMATAN
TAHAP
JML.PDDK
0rwA)
TIPE B
TIPE C
7.629
3.815 903
7.272
53.s76 15.046
Malunda
25.908
1.806 4.476 3.109
141.829
17.020
Iumlah
KEBUTUHAN LAHAN (HA)
JUMLAH LZ./
LO
TIPE A
TIPE B
TIPE C
IUMLAH
t14,44
r74,45
305,21
27,09 46 62
76,32 18,05 44,76 31,08
255.y)
170.22
680.82
3.010
1.554
301 746 518
7.460 ).161
27,09 67,"r4 46 64
8.sl0
2.837
28.367
255.n
2.25
TAHAP rr KECAMATAN
orwA)
o/,L+
779,V
724.v
(2011-201s)
KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)
KEBUTUHAN LAHAN (HA)
TIPE A
TIPE B
TIPE C
IUMLAH
TIPE A
TIPE B
TIPE C
IUMLAH
1.363 230
LJ.OJZ
r22,69
722,70
8"1,78
1342
4.090 691
2.303
20,73 68,45
20,73 68,43
1380
327,17 55,26
45,60
182,8
51t?
3548
1La
265.68
177.6
708.42
Banggae Pamboang Sendana
68.160 11.518 38.021
8.179 4.563
2.287
760
7.604
Malunda
29.9M
3.588
1.794
598
5.980
147.603
77.712
8.856
2.951
29.s19
lumlah
AHUN 2005-2015
(2005-2010)
KEBUTUHAN RUMAH(UNIT) TIPE A
Banggae Pamboang Sendana
37.299
I
265.68
\)
SumLnr : Hasil Analisis Tim, 2005 Ketemngan Tipe A,10 x 15 = 150 m2 Tipe 8,15 x 20 = ilO m2 Tipe C,20 r 30 = 600 m2
:
6.7.4 Kawasan Prioritas Pengembangan kawasan prioritas diharapkan arahan pemanfaatan ruangnya tidak saia perlu ditangani sedini mungkin, namun yang lebih penting adalah mencegah kemungkinan dampak negatif
yang kemungkinan timbul dengan penetapan kawasan ini. Umumnya dampak penanganan ini
dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang merefleksikan nilai ekonomi, kemanusian, lingkungan, maupun ukuran lain yang bersifat kualitatif. Tipikal dari kawasan prioritas ini antara lain, meliputi:
. . o . . o
Kawasan terbelakang kerana keterbatasan sumberdaya Kawasan kritis Kawasan penuniang pertumbuhan ekonomi wilayah Kawasan yang pertumbuhannya sangat cepat Kawasan perbatasan Kawasan terpencil
Berdasarkan pertimbangan tersebut
di
atas dan hasil analisis yang dilakukan terhadap kondisi
eksisting, menuniukkan bahwa dinamika pembangunan memerlukan pengembangan kawasankawasan baru meningkatkan pertumbuhan wilayah yang bersangkutan
di masa mendatang. Dengan
memperhitungkan kajian kualitatif dan kuantitaf terhadap aspek sosial, ekonomi dan fisik wilayafg
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Mqiene 2OO5-2O|5
vl-46
maka kawasan prioritas yang dikembangkan harus mencerminkan dukungan terhadap pengembangan kegiatan sektoral yang diandalkan wilayan ini, antara lain:
. . . . o .
Pengembanganpotensikelautan/maritim Pengembangan potensi perikanan Pengembangan potensi agroindustri (tanaman pangan dan perkebunan)
Pengembangankegiatanpariwisata Potensipengembangankepelabuhanan Potensi pengembangan perahu sandeq dan perahu nelayan lainnya
Memperhatikan kepentingan sektoral tersebut
di
atas, maka kawasan prioritas yang dikembangkan
adalah kawasan-kawasan yang kemungkinan dapat berkembang untuk menumbuhkan kegiatan perekonomian daerah dan efek ganda yang muncul sebagai ikutan Pengembangan kawasan prioritas dapat
dari kegiatan
awalnya.
dilihat pada strategi pengembangan wilayah Kabupaten
Maiene pada Gambar6.3.
6.8
RENCANA PENATAGUNAAN TANAH DAN AIR
Arahan rencana penatagunaan tanah dan
air pada dasarnya
merupakan satu kesatuan dalam
penyusunan RTRW Kabupaten Majene. Dalam kaitan ini, kebijaksanaan tiap aspek atau komponen
tata ruang tersebut dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan sumberdaya
manusia,
sumberdava alam dan buatan.
6.8.1 PenatagunaanTanah Tanah/lahan daratan Gpaceg merupakan komponen utama dalam wilayah Kabupaten Maiene dimana penatagunaannya akan memperhatikan azas-azas, yang antara lain:
'
kstai, dalam arti tetap dapat
'
d
senantiasa menjaga kesuburan dan mencegah kerusakan sehingga tanah akan
imanfaatkan secara berkelaniutan,
Optimal, dalam
arti menggunakan tanah secara penuh sesuai dengan potensinya,
sehingga
memberi manfaat yang tinggi, serta dapat pula beralih penggunaannya bilamana diperlukan,
'
Seinfuang,
dalam arti serasi dengan peng{+rnaan tanah disekitarnya, sehingga tidak saling
mengganggu dan bahkan saling menuniang.
Dalam penatagunaan tanah, selain aspek kesesuaiannya untuk dikembangkan irga perlu diperhatikan statusnya. Penggunaan dan status tanah merupakan dua sisi yang tidak dapat
Penyrsunan Rencana Tata Ruang Wilatrah lGbupaten Maiene 2OOS-2O|5
va-47
dipisahkan satu sama lain. Dalam menentukan kebijaksanaan penatagunaan tanah, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut secara berurutan:
'
Kondisi
fsik
tnnala yang mencakup letak geografb, topografis, ketinggian, dan kemiringan lereng.
Hal ini yang melandasi penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya, sebagai suatu pola tata guna tanah dalam iangka panfang.
'
Kemampuan tanah untuk dikembangkan berbagai potensi sektoral (pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, permukiman, dan sebagainya).
'
Status dan/atau penguasaan tanah serta berbagai peraturan perundang-undangan yang akan membatasi pengembangan potensi sektoral dari wilayah.
'
Kurun waktu tanah yang digunakan diselaraskan dengan tahapan pembangunan daerah, yaitu lima tahunan.
Dengan pertimbangan tersebut diatas, penatagunaan tanah
di Kabupaten Majene dibedakan untuk kawasan budidaya dan kawasan lindung. Penatagunaan tanah untuk kawasan lindung lebih
diarahkan pada upaya-upaya pemanfaatan lindung dari hutan lindung yang telah ada. Penatagunaan
tanah pada kawasan budidaya dibedakan untuk kawasan budidaya pertanian dan budidaya non pertanian.
Untuk kawasan budidaya pertanian, arahan penatagunaannya adalah:
1.
Penatagunaan Tanah untuk Pertanian Tanaman Pangan
'
Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan (prioritas lahan kering) ditempuh
melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi yang dilakukan secara terpadu dengan tetap mengacu konsep berwawasan lingkungan hidup.
'
Penganekaragaman antar komoditas maupun antar sub sektor dipadukan dengan induski pengolahan hasil pertanian di daerah sentra-sentra industri yang ada.
'
Pengolahan dari tanah pertanian yang produktif meniadi non produktif sebaiknya dihindari dan mendapatizin konversi penggunaan tanah.
Penatagunaan Tanah unfuk Tanarnan Perkebunan
'
Peningkatan produksi perkebunan diarahkan pada kawasan perkebunan yang potensial
untuk perkebunan tanpa teriadi alih fungsi lahan.
'
Agar tidak terjadi dampak negatif terhadap lingkungan, maka setiap pemanfaatan lahan untuk perkebunan harus disertai dengan tindakan konversi tanah yang baik.
'
Pemanfaatan lahan-lahan yang kritis dengan komoditas perkebunan dimaksudkan untuk
komoditi yang berfungsi melindungi tata air dan tanah.
3.
Penatagunaan Tanah unfuk Perikanan
.
Pengembangan kegiatan budidaya perikanan tambak diusahakan pada iarak minimal 300
meter dari garis pantai atau 130 kali nilai rerata perbedaan pasang tertinggr dan terendah air laut.
.
Setiap pemanfaatan lahan untuk perikanan tambak diusahakan tidak mengganggu kegiatan
disekitarnya dan tidak merusak lingkungan hayati dan non hayati.
4.
Penatagunaan Tanah untuk Peternakan
.
Setiap budidaya peternakan dalam jumlah yang besar akan memerlukan tanah dan air
dalam jumlah yang cukup untuk mengembangkan padang rumput atau tanaman yang menghasilkan tanaman sebagai pakan ternak.
.
Tanah-tanah untuk pengembanga.n memerlukan wilayah yang relatif landai dan memiliki sumber air dengan kapasitas yang mencukupi.
.
Setiap
izin usaha peternakan harus disertai izin penggunaan tanah dan sesuai
dengan
ketentuan/ peraturan lainnya.
'
Arahan lokasi bagi peternakan ayam petelur, sapi potong agar tidak bertentangan dengan
ketertiban dan kepentingan umum serta cukup jauh dengan kawasan permukiman penduduk.
Untuk kegiatan budidaya non pertanian, arahan penatagunaan tanahnya adalah sebagai berikut:
1.
Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Industri
. ' '
Kegiatan industri tidak diperkenankan pada kawasan lindung,
Kegiatan industri tidak diperkenankan pada tanah-tanah pertanian yang potensial,
Untuk pengembangan kawasan industri perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kepres Nomor 33 Tahun 1999.
'
Suatu kegiatan industri yang akan diarahkan pengembangannya dalam suatu kawasan perlu dituniang dengan penelitiary unit atau ienis usaha industri yang akan dikembangkan.
2.
Penggunaan Tanah untuk Permukiman
'
Penggunaan tanah untuk permukiman dibedakan antara permukiman yang terkonsentrasi
dalam kawasan perkotaan dan yang tersebar dalam kawasan perdesaan.
'
Penggunaan tanah untuk permukiman perkotaan diarahkan pada wilayah yang secara fisik
potensial untuk dikembangkan serta pada wilayah kendala sebagai cadangan kawasan perkotaan dengan masukan teknologi.
'
Penggunaan tanah untuk permukiman pada wilayah yang mempunyai kemiringan lereng
tinggi perlu dikendalikan dengan memperhatikan kepentingan konservasi. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-ZOI5
vt-49
Dalam penatagunaan tanah di wilayah Kabupaten Majene dapat diberlakukan pembidangan pemanfaatan tanah yang berkaitan dengan alih fungsi lahan (land conaersion), yakni penggunaan tanah (land
ux)
yang tidak dikonversikan karena sifatnya dan peng;unaan lahan yang dapat
dikonversikan.
6.8.2 Penatagunaan Air Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Maiene yang terdiri dari air tanah dan air permukaan
perlu diarahkan pemanfaatannya secara optimal seuai dengan kebutuhan dan tetap lestari dan berkesinambungan. Rencana sistem prasarana
air bersih secara rinci telah diuraikan pada bagian
terdahulu. Dalam kaitan hal tersebut di atas, aspek penatagunaan air untuk wilayah Kabupaten Maiene lebih menyangkut pada air tanah dalam kaitannya dengan sumber air baku bagi penyediaan
air bersih untuk kebutuhan domestik (permukiman), maupun komersial dan industi.
Berbagai
upaya-upaya untuk keperluan tersebut diarahkan sebagai berikut
.
Mempertahankan fungsi lindung pada kawasan hutan lindung sebagai kawasan berpotensi sebagai daerah reapan air.
.
Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air baku untuk penyediaan air minum Kabupaten Majene
melalui peningkatan kapasitas produksi serta mencari upaya alternatif pengembangan potensi air tanah dan pengembangan bendung di Kabupaten Majene.
.
Pemanfaatan air bersumber dari mata air dilakukan secara bijaksana, sehingga potensinya tidak
termanfaatkan secara keseluruhan agar tdap
.
letari
dan berkelaniutaru
Mengurangi tingkat kebocoran air bersih (PAM) pada pipa distribusl efesiensi pemanfaatary sistem jaringan dan distribusi air bersih yang optirnal, merupakan langka terbaik mengatasi permasalahan air bersih diperkotaan.
6.9
RENCANA KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
6.9J1, Rencana Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Diasumsikan bahwa potensi besar
di
bidang ekonomi Kabupaten Majene, baik
di
s€ktor
pertanian/agroindustri, perikanan dan kelautan, pertambangan dan hdustri, maupun sektor pariwisata dapat dipercepat pemanfaatannya, maka akan memberikan dampak positif kepada perkembangan iumlah penduduk yang bersumber dari komponen migrasi tenaga keria yang berasal dari daerah lain di luar Kabupaten Majene.
Diestimasikan iumlah penduduk Kabupaten Maiene hingga akhir tahun perencanaan tahap peftama
Tahun 2010 dan kedua Tahun 2015 masing-masing sebanyak'1.41..829 iiwa dan \47.fi3 iiwa dengan Penyusunan Rencana Taa Ruang ttilayah Kabupaten Maiene 2O05-2Ol 5
vt-50
komposisi penyebaran penduduk terbanyak masih tersentralisasi kabupaten) dengan tingkat kepaclatan
iiwa/Km, yalai
di
Kecamatan Banggae (ibukota
iiwa/km2) dan 68.160 iiwa (1.235 jiwa/kmz). Sedangkan sebaran kepadatan penduduk relatif sedikit atau kurang berada di 63.576 iiwa (1.152
Kecamatan Malunda sebanyak 40 dan 46 liwa/Kmz. Konsentrasi kepadatan relatif penduduk ini, sangat tergantung pada iumlah penduduk dan luas wilayah administrasi kecamatan bersangkutan, seperti terlihat pada Tabel 6.30 dan Gambar 6.6. TABEL 630 ESTIMASI PENYEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN MAIENE PEKEMBANGAN (GROWTH %) RENCANA
KECAMATAN(Luas Km2)
2004
2000
2010
201.5
63.576 15.046
68.160 11.518
214
t.233 TM
37.299 25.908
38.021
209 40
213 46
737.474
141.829
156
t.199.362
r47.603 r.422.119
L50
977.6t6
a1
85
11.82
10.38
Jumlah Maiene (947,84\ ]umlah Sulbar (76.7 87,18\
L-tJ.3Z/
853.061 15.86 % terhadapSulbar ' Hasil Analisis fiu Knetdudukan.2005 Ktpetdudukan, sis Tint
14.06
58.481 20.733 36.450 21.810
19.445
2015
'1..1.52
55.313 25.674 35.89s
-
KEPADATAN
2015
Banggae (55,19) Pamboang (70,19) Sendana (178,81) Malunda (643,65)
2010
2OO5
29.904
Dengan luas wilayah kabupaten yang tetap hingga Tahun 2015 nantinya, yakni 947,U Km2, maka
tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Majene yang diestimasikan akan terus meningkat dari 150
jiwa/Kmz pada Tahun 2010 menjadi 156 jiwa/Km2 di akhir tahun perencanaan 2015, dengan tuend pertumbuhan selama 10 tahun ke depan sedikit berkembang yakni kepadatan penduduk kecamatan
0,7-Lo/o
pertahunnya. Tingkat
lain menunjukkan kepadatan yang terus meningkat
kecuali
Kecamatan Pamboang terindikasi terjadi penurunan, selain Kecamatan Banggae, gejala peningkatan
terjadi pula di Kecamatan Sendana clan Malunda. Peningkatan kepadatan ini perlu diantisipasi dengan cermat dan kehati-hatian serta tindakan preventif, mengingat keterbatasan wilayah dan daya
dukung fisik lahan yang kurang mendukung, sehingga penduduk dapat tumbuh seiring perkembangan wilayah yang menghasilkan suatu pertumbuhan wilayah yang sinergi dengan memberikan keunggulan kompetitif bagi wilayah Kabupaten Majene sencliri.
6.9.2 Rencana Ketenagakeriaan Dengan semakin meningkatnya penduduk, maka jumlah angkatan kerja
di wilayah ini diperkirakan
akan bertambah pula selama periode perencanaan. Pertambahan angicatan keria tersebut berasal dari
penduduk Kabupaten Maiene yang ada saat ini, maupun rnigrasi penduduk dari daerah lain. Mengingat pertumbuhan penduduk alami Kabupaten Majene yang relatif rendah, maka pertambahan angkatan kerja diharapkan lebih banyak berasal dari luar wilayah
ini ataukah berbanding
lurus
dengan gejala pertumbuhan penduduk- Dengan catatan tidak menciptakan jumtah penganggrran di Kabupaten Majene semakin meningkat akibat penetrasi tenaga kerja produktif potensial tersebut.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-2015
vt-5t
/30000
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MAJENE
KABUPATEN MAMUJU .d" ba^---'*d I
PETA SEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN MAJENE
t
i
o
Keterangan: ';'r*/ Batas Kabupaten l l gatas Kecamatan '['.uv Jalan
,i
\o
.. 1..-,1 Garis Pantai
I
| . -I i E I O
!'4
'o
lbukotaKabupaten toutota Kecamatan Kecamatan Malunda
= = z
+
Sungai
Kecamatan Sendana Kecamatan Pamboang
I
UJ
Kecamatan Banggae
o-
f
m
Y ,
{ 9''
'I
I(EPADATAN PENI'UDUX
20lt
2070
(25.qta)
ec.n4)
/n
.8
'.r,
'tL'Kec.
t
Pdr+ T
Sumber Peta
:
- Peta Rupa Bumi Skala 1.50 000 - BAPPEDA Kabupaten Majene - Data Pokok Pembangunan Daerah
{
Kabupaten Majene
- Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
I
Kabupaten Majene
- Hasil Analisis Tim Perencana
KABUPATEN POLEWALI Adolang
Skala 1 : 212.000
2.1m 1.24 6360 1 2 3
,(EPADATAD' PENO'MU'( 2,,75 20lo (ct.r60) (6:t.5f6) 1.1t2
1.233
lnsert Peta
I{E,PAOATAN PENDUI'U'1 2010
2etlt
(*LM)
(rl.trr)
,14
loa
o
710000
I**l
x.urp"ten Majene
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MAJENE
81S Utl 4Cm
Oleh karena itu, peningkatan tenaga kerja terampil yang cukup tinggi diharapkan teriadi karena
wilayah
ini
mempunyai potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang dapat dikembangkan,
utamanya dalam sektor perikanan dan kelautan, agroindustri dan kegiatan kepariwisataan yang kesemuanya membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat
diandalkan. Dengan dukungan tenaga kerja tersebut, maka diharapkan rencana struktur dan pemanfaatan ruang wilayah yang telah diuraikan pada sub-sub bab sebelumnya, dimana pada setiap
kecamatan telah diarahkan peningkatan sektor-sektor unggulan yang dapat meniadi leading sector terhadap fungsi utama dan penuniangnya dapat lebih cepat terealisasi.
Leading sector akan lebih berarti bila ditunjang dengan kemampuan sumberdaya manusia dalam hal
ini
tenaga kerja produktif sebagai pelaku dalam memanfaatkan dan mengelola sektor unggulan
tersebut. Oleh karena
itu, diperlukan dntabax sumberdaya
manusia yang lengkap, terutama
mencakup:
. . .
Jumlah tenaga keria yang tersedia di pasar tenaga keria
fumlah tenaga kerja yang bekerja di setiap sektor produktif Kualitas tenaga keria, meliputi: pendidikan, bidang keahlian, dan tingkat keterampilan Pergerakan tenaga kerja, termasuk perpindahan dari daerah satu ke daerah lain atau dari sektor
'
satu ke sektor yang lainnya, baik di dalam wilayah Kabupaten Majene sendiri maupun dari luar
wilayah.
Database
ini meniadi modal utama dalam
manaiemen sumberdava manusia secara menyeluruh,
sehingga pembangunan sektor-sektor produksi
di
Kabupaten Maiene dapat direncanakan dengan
baik. Tahapan dalam manajemen sumberdaya manusia ini terdiri dari perencanaan sumberdaya
manusia, inventarisasi
dan profil tenaga keri+ utilitas tenaga keria, dan
pemantauan
pergerakan/perpindahan tenaga kerja. Dari tahapan tersebut, maka dapat dihitung kelebihan atau kekurangan tenaga keria di setiap sektor.
Selaniutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia
di
setiap sektor
produksi, perlu dilakukan beberapa arahan-arahan seperti di bawah ini:
.
Merumuskan perhatian pada ketimpangan (ntismatch) dalam bidang pendidikan dan latihan, sehingga ketimpangan tersebut dapat dieliminasi
.
Mengurangi dan menggantikan tenaga kerja asing di sektor produksi dqngan tenaga lokal yang
memiliki kualitas yang sanu.
.
Memberikan berbagai bentuk insentif kepada perusahaan/industri untuk mengembangkan in house training.
Penyrsunan Rencana Tata Ruang Wilafah lGbupaten Maiene
2OO5-2015
Vl
-
53
r
Mengembangkan fasilitas pendidikan dan pelatihan di bidang iptek yang menuniang kebutuhan sektor-sektor produksi, sehingga pendidikan dan pelatihan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari sektor produksi.
.
Reorientasi pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan bagi tenaga keria sektor produksi, agar dapat mengembangkan teknologi yang menunjang berkembangnya sektor-sektor produksi tersebut.
r
Menyesuaikan kurikulum dan praktikum dalam sistem pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang hrkembang di wilayah ini.
.
Menciptakan keriasama antara sektor-sektor produksi, lembaga-lembaga pendidikan dan badanbadan penelitian dan pengembangan.
'
Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, penilaian dan pengembangan kerjasama di antara pihak-
pihak yang berkompeten dalam mengembangkan wilayah, seperti perencana wilaya[ birokrat
(eksekutif
dn legislatif), investor, dan masyarakat
sebagai pelaku pengembangan dan
pembangunan wilayah,
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2015
vl-54
BAB VII STRATEGI PENGEMBANGAN, INDIKASI PROGRAM DAN MEKANISME PENGELOLAAN TATA RUANG KABUPATEN MAJENE
7.1. STRATEGI PENGEMBANGAN Strategi pengembangan kegiatan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene
Tahun 2005-2015 dibatasi pada sektor-sektor yang terkait dengan pengembangan fungsi-fungsi yang
telah ditetapkan dalam rencana pemanfaatan dan struktur ruang dalam pembahasan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan hasil rumusan potensi dan kendala serta peluang yang dimiliki Kabupaten Maiene.
Upaya meminimalisasi kesenjangan pertumbuhan antara wilayah dilakukan
dengan
mengembangkan kawasan yang terisolasi dan tertinggal, pengembangan sistem kota-kota, serta peningkatan dan pengembangan sarana clan prasarana wilayah untuk menciptakan aksesibilitas yang seimbang terhadap fungsi-fungsi pelayanan sosial ekonomi bagi segenap lapisan masyarakat dalam
wilayah secara keseluruhan.
Strategi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable dneloymrcnt) dilakukan melalui upaya pelestarian lingkungan yang diwujuclkan dalam bentuk konsistensi keberadaan kawasan lindung
untuk tetap dipertahankan, rehabilitasi kawasan kritis, pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam,
serta pengelolaan kawasan budidaya agar tidak melampaui daya dukungnya (caning
cnpacity).
Strategi pengembangan di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan s€genap unsur-unsur potensi
dan permasalahan serta arah kebijaksanaan pembangunan daerah dengan tetap berprinsip pada pembangunan yang berwawasan lingkungan demi terciptanya kesinambungan pembangunan yang
optimal.
7.'t.1, Strategi Pengembangan Infrastruktur Strategi pengembangan infrastruktur dilakukan untuk mempercepat perkembangan sektor-sektor unggulan, yaitu sektor perikanan, kepariwisataan, industri dan perdagangan, agroindustri dan
Penyusunan Rencana
Taa
Ruang Wilatah Kabupaten Majene 2005-2015
vil-I
agrobisnis, hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Dalam pengembangannya, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
.
Pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor+ektor produksi, guna meningkatkan
produktivitas sektor unggulan, diantaranya; membangun dan meningkatkan iaringan ialan arteri (koridor utara Kabupaten Majene sepanjang jalan dari Malunda ke Kota Majene), jalan kolektor (penghubung utama kawasan permukiman perdesaan dengan perkotaan meliputi pangkal ruas jalan Pallang- Pallang hingga Limboro dan Tibung yang berada di wilayah Kecamatan Sendana serta ruas Deking sampai uiung ruas ialan Desa Pamesoang yang berada
di wilayah
Kecamatan
Malunda), peningkatan pembangunan terminal regional yang telah ada, dan pembangunan terminal pembantu sub-regional yang berlokasi di wilayah-wilayah pertumbuhan.
.
Pengernbangan jaringan irigasi, bendungan, pengembangan dermaga
dan fasilitas perikanan,
pembangunan kawasan industri perahu yang berada tiap kecamatan, pengembangan usaha peternakan, pengembangan industri hasil-hasil perkebunan utamanya kelapa (tersebar di seluruh Kabupaten Majene), pengembangan industri hasil-hasil perikanan darat dan perikanan laut.
.
Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, jasa pemasaran dan perdagangan, seperti pasar regional dan pertokoan, fasilitas perbankan dan lembaga ekonomi lainnya, pengembangan
perhotelan, restoran dan rumah makan, pengembangan pelabuhan laut
di Palipi dan Majene,
serta penataan obyek-obyek wisata potensial (wisata budaya, seiaratr, dan wisata alam).
'
Pengembangan kawasan permukiman
di pusat-pusat ibukota kecamatan secara melebar dengan
tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, untuk menjawab tuntutan
kebutuhan
perumahan, dan dinamika pertumbuhan kawasan untuk pembangunan fasilitas umum, sosial dan ekonomi. Ke depan, bila tidak diantisipasi dengan perencanaan dan penataan/ maka kawasan
tersebut akan menimbulkan berbagai dampak, baik sosial, ekonomi masvarakat, serta dampakdampak lingkungan.
.
Pengembangan jaringan
air bersih dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk
dan peningkatan fasilitas pelayanan wilayah.
.
Pengembangan dan peningkatan manaiemen persampahan dan armada penuniang persampahan
yang selama ini dirasakan masih kurang.
.
Pengendalian dan normalisasi sungai besar dan arnk sungai, kawasan pesisir pantai untuk mencegah erosi dan abrasi air laut.
.
Pengembangan dan mengoptimalkan pr:rsarana sistem jaringan irigasi yang ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi kawasan pertanian tanaman pangan dan pertambakan.
.
Pengadaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas telekomunikasi (daya sambung) untuk mempermudah aksesibilitas internal dan eksternal antar wilayah, terutama pada di sentra-senha
produktif dan permukiman khususnya di wilayah ibukota kecamatan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2005-201 5
v[-2
Pengembangan dan peningkatan sambungan saluran telepon terutama
di wilayah
kecamatan
dengan menggunakan sistem radio digital (digital radio system). Pembangunan dan pengembangan jasa pos dan telekomunikasi perlu lebih ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan,
baik untuk kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umumnya. Pengembangan sistem jaringan
rumah-rumah penduduk
di
listrik melalui penambahan daya dan sambungan listrik
ke
perdesaan terutama yang belum terjangkau dengan sistem
interkoneksi kelistrikan.
!
Pengembangan sistem persampahan dan limbah, kesehatan dan sanitasi kawasan perumahary sarana pendidikan dan peribaclatan, serta pelayanan urnum dan pemerintahan lainnya.
7.7.2 Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Strategi pengembangan sektor-sektor yang diunggulkan di Kabupaten Maiene dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan spasial (keruangan) dan pendekatan aspasial (piranti lunak).
1.
Pendekatan Spasial
,
Pengalokasian pemanfaatan ruang terhadap sektor unggulan yang sesuai dengan pertimbangan ekonomis (lokasi vang strategis) maupun pertimbangan ekologis.
.
Menerapkan konsep pembangunan yang berkelaniutan, artinya mengintegrasikan antara kebijaksanaan pengembangan setiap sektor unggulan
dan
kebijaksanaan pelestaran
lingkungan.
2.
Pendekatan Aspasial,
yaitu dengan mencoba memasukkan unsur teknologi
untuk
mengakselarasi kemampuan dan kapasitas sektor-sektor unggulan agar mampu berkembang
lebih pesat lagi. Teknologi dimaksud, tidak terbatas pada teclmouare saja, tetapi iuga lunnnware (diindikasikan dengan ability sumberdaya manusianya'1, infoware (diindikasikan dengan berbagai fakta dan informasi yang dapat menambah input pengetahuan dan keterampilan), dan orgauare (diindikasikan dengan sistem kelembaglan).
.
Mengembangkan sistem informasi, antara lain adalah: sistem informasi peluang usaha (untuk
menarik investor menanamkan investasinya
di
Kabupaten Majene), sistem informasi
kepariwisataan beserta upaya pemasarannya di pasaran internasional dan sebagainya melalui media promosi massa maupun media elektronik visual.
.
Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia, misalnya melalui pendidikan, pembinaan,
kursus, penyuluhan, penyebaran selebaran, atau memasukkannya dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah kejuruan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam menghasilkan karya yang lebih berkualitas.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilafah Kabupaten Mqiene 2005-201 5
vil-3
.
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memelihara dan memantau lingkungannya, melalui upaya pembinaan, percontohan, dan penyuluhan.
Mengupayakan peningkatan kualitas produk pertanian, produk olahan hasil pertanian dan perikanary kualitas cinderamata, serta produk-produk khas lainnya yang bercirikan wilayah Kabupaten Majene.
Mengembangkan sistem kelembagaan yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas
SDM, antara lain: berupa balai-balai pendidikan dan penelitian pertanian dan perikanan, balai-balai pelatihan pariwisata, lembaga pendidikan kejuruan khusus, dan sebagainya.
Mengembangkan kebiiaksanaan atau peraturan dalam bentuk yang mengikat, Perda
Kabupaen Majene dalam upaya pengelolaan
dan pemantauan lingkungan,
serta
mensosialisasikan berbagai peraturan tersebut secara transparan.
7.1.3 Strategi Pengembangan Kependudukan dan Ketenagakeriaan Pengembangan kependudukan dan ketenagakeriaan di Kabupaten Majene dipandang sebagai potensi
dan sekaligus beban pembangunan. Sebagai potensi pembangunan, penduduk merupakan sumber tenaga keria guna mendayagunakan potensi sumberdaya yang ada
di
daerah yang bersangkutan.
Arahan pengembangan penduduk secara kualitatif dilakukan melalui:
.
Peningkatan pendidikan dan keterampilan penduduk, sehingga mempunyai wawasan lebih luas
dan keterampilan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk membuka atau mengisi kesempatan kerfa.
.
Peningkatan keterampilan penduduk dilakukan clalam segala sektor pembangunan dan secara khusus pada sektor unggulan, seperti sektor perikanan dan usaha-usaha pengelolaan perikanan,
kepariwisataan, pertanian tanarran pangan dan perkebunan, jasa-jasa sistem transportasi, lembaga pemerintahan dan NGO.
'
Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan, baik formal maupun inJormal.
.
Peningkatan kesehatan masyarakat melalui penvuluhan dan penambahan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi lingkungan.
.
Penyuluhan kepada masyarakat terutama daerah-daerah pedalaman dengan misi pemberian
wawasan baru untuk menghilangkan tradisi yang kurang mendukung program-program pembangunan.
Strategi pengembangan penduduk dilakukan untuk pendistribusian secara merata, penciptaan lapangan kerja dan demobilisasi penduduk yang rawan bencana. Upaya tersebut dilakukan antara lain, meliputi:
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mdene 2005-2Ol 5
vil-4
Pendistribusian penduduk secara serasi, seimbang dan merata dengan cara penekanan laju perkembangan penduduk pada pusat-pusat kota dan merangsang perkembangan penduduk pada wilayah-wilayah perdesaan.
Menciptakan lapangan kerja baru pada daerahdaerah yang jumlah penduduknya masih sangat rendah, di samping mengarahkan pertumbuhan wilayah tersebut.
Demobilisasi penduduk pada kawasan-kawasan yang bermasalah terhadap lingkungan hidup,
seperti lahan-lahan kritis, rawan bencana baniir/erosi, kawasan kumuh perkotaan ke daerah yang layak sebagai kawasan permukiman dengan iaminan peningkatan kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.
Perkembangan penduduk secara kuantitatif didasarkan atas hasil estimasi fumlah penduduk hingga
tahun 2015. Perkembangan ini disebut perkembangan optimis yang tidak terlampau tinggi dengan asumsi bahwa percepatan pembangunan ekonomi memberikan dampak positif kepada pertumbuhan
penduduk, terutama melalui komponen migrasi ke dalam.
Untuk mengoptimalkan kapabilitas atau potensi ekonomi yang ada, maka strategi pengembangan kependudukan dan ketenagakeriaan
di arahkan ke masing-masing sektor unggulan yang dimiliki
setiap kecamatan. Sebagai ilustrasi, strategi penyebaran penduduk dan tenaga kerja untuk sektor unggulan pariwisata di arahkan ke Kecamatan Banglae, Kemudian, untuk sektor ungg'rlan industri diarahkan ke keseluruhan wilavah kecamatan.
7.7.4 Strategi Pengelolaan Kelestarian Lingkungan Strategi pelestarian lingkungan secara makro dikaitkan dengan penyusunan rencana, dimana salah
satu alokasi penggunaan ruang adalah menetapkan adanya kawasan lindung. Kawasan lindung tersebut merupakan pengendali terhadap kelestarian ekosistem kawasan budidaya
di
sekitarnya
dalam lingkup regional.
Arahan kelestarian fungsi lingkungan yang labih mikro adalah bersifat mencegah atau rnengatasi teiadinya pengrusakan dan mencemaran lingkungan, yakni dengan cara{iua sebagai berikut:
.
Mencegah dan mengatasi polusi suara, udara, air dan tanah yang ditimbulkan oleh kegiatan
industri dan permukiman.
.
Mengawasi secara ketat pengrusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh usaha penambangan bahan galian serta mereklamasi bekas galian penambangan, terutama Golongan C
di Kabupaten Majene.
Penyusunan Rencana
Taa Ruang tUilanh Kabupaten M4jene 2005-2015
vlt-5
Menjaga kelestarian hutan bakau dan merelokasi kembali bekas hutan bakau dengan langkahlangkah konservasi yang tepat.
Di dalam penyusunan kebijaksanaan pengembangan tata ruang, kelestarian lingkungan merupakan salah satu sisi yang mutlak dipertimbangkan. Kelestarian lingkungan merupakan kondisi yang harus
dipenuhi untuk meniaga keseimbangan fungsi ekosistem. Keseimbangan fungsi ekosistem ini meniadi salah satu syarat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Fungsi ekosistem tidak akan terganggu selama proses pembangunan tidak melampaui daya dukungnya.
Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan dalam proses pengembangan wilayah Kabupaten Majene didekati dari kapasitas daya dukungnya. Upaya pelestarian lingkungan tersebut dimuat
dalam Kebijaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Berikut rincian
berbagai
kebijaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk masing-masing pengembangan sektor
unggulan.
1,.
Kebiiaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dalam Pengembangan Pariwisata
.
Tidak diperkenankan adanya pembuangan sampah (baik sampah domestik maupun wisatawan) ke badan perairan (sungai dan laut). Dengan demikian perlu disediakan tempat khusus pembuangan sampah.
2.
Kebijaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dalam Pengembangan Pertanian
.
Untuk menjaga kualitas air tanah dan air permukaan, sebaiknya tidak menggunakan pestisida ienis organikloin karena tidak bersifat biodegradable.
.
Tidak menggunakan pupuk dalam kadar yang berlebihan, karena nitrogen yang berlebih dapat turut terbawa masuk ke dalam air tanah dan air permukaan.
'
Perlunya lembaga yang dapat mengawasi supaya tidak terjadi perambahan hutan (terutama yang termasuk kategori hutan lindung) oleh para petani untuk dijadikan area pertaniannya.
3.
Kebiiaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dalam Pengembangan Kelautan
.
Perlunya penyebaran informasi tentang terlarangnya penggunaan pemboman ikan dan pengambilan batu karang yang dapat merusak ekosistem laut.
4.
Kebiiaksanaan Pengelolaan dan Pernantauan Lingkungan dalam Pengembangan Perikanan
.
Pelarangan penangkapan ikan melalui cara-cara yang dapat merusak lingkungan, seperti pemboman ikan di laut dan pemakaian racun tertentu.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2O|
5
vil-6
Pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan TPI nantinya dilakukan secara hati-
hati dan berkala untuk menghindari kerusakan lingkungan pesisir dan kawasan budidaya lain di sekitar TPI terpadu tersebut.
5.
Kebijaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dalam Pengembangan Industri
r
Setiap kegiatan industri atau antarkegiatan industri diharuskan memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).
r
Untuk menjaga kualitas air (sungai dan laut), perlu lebih ditekankan pada standar baku mutu aliran (streem flotu stnndnrtl), bukannya baku mutu buangan Wuent stnndnrd). Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan semakin berakumulasinya berbagai kontaminan akibat kegiatan industri yang terus berkembang. Jadi standar baku mutu aliran ini sifatnya kaku, sedangkan standar baku mutu buangan (effluent standard) bersifat fleksibel. Semakin banvak
jumlah industri, maka effIuent standard harus semakin diperketat.
.
Diperlukan sikap tegas pemerintah Kabupaten Majene dalam menegakkan peraturan standar
baku mutu perairan. Semakin banyak iumtah industri kualitas air (air tanah dan air permukaan) perlu diperiksa lebih sering untuk memantau kesesuaiannya dengan standar baku mutu aliran (streem Jlow stanfutrd).
.
Untuk kegiatan industri yang meng{tunakan air tanah sebagai sumber airnya, maka penjagaan terhadap ketersediaan air tanah secara berkesinambungan perlu ditempuh melalui pengenaan tarif pemakaian air tanah.
.
Untuk kegiatan industri yang melakukan emlsi gas buang, perlu menggunakan proses pengolahan terlebih dahulu.
.
Sama halnya seperti baku mutu perairan, untuk menjaga kualitas udara pun seharusnya lebih
ditekankan pada standar baku mutu ambien, sedangkan standar baku emisi sifatnya fleksibel. Semakin banyak industri, standar baku mutu emisinya harus makin diperketar
.
Pemerintah Kabupaten Majene iuga harus tegas dalam menegakkan peraturan standar baku
mutu udara. Semakin banyak iumlah industri, kualitas udara perlu diperiksa lebih sring untuk memantau kesesuaiannya dengan standar baku mutu udara-
.
Unfuk tegaknya pengusaha
di
laur enforcenrent,
bidang
salahsatunya dapat dilakukan dengan memberi insentif bagi
ini dalam menegakkan peraturan dan
menjaga kelestarian
lingkungannya.
'
Untuk memudahkan dalam operasionalnya, dapat dilibatkan partisipasi
masyarakat
setempat, dengan cara meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya keseimbangan ekosistem, misalnya melalui penyuluhan, selebaran, atau informasi
seara berkala dalam
mensosialisasikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan lingkungan
Penyrsunan Rencana Taa Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2015
vt-7
Kebijaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan bagi Kawasan Permukiman
.
Lokasi kawasan permukiman diarahkan pada area yang tidak merusak kawasan lindung ataupun kawasan resapan air.
.
Sistem pembuangan limbah domestik tidak diperkenankan dibuang secara langsung menuiu
badan perairan, melainkan dengan menggunakan sistem sewerage atau reptic tank yang memadai.
.
Inlet menuju badan perairan yang berasal dari kawasan permukiman sebaiknya melalui sistem penyaringan telebih dahulu.
.
Penyediaan tempat pembuangan sampah yang sangat mudah diakses oleh penduduk dan muclah untuk diangkut petugas ke Iokasi pembuangan akhir sampah.
.
Alternatif lain sistem penanganan sampah domestik adalah dengan menggunakan tempat sampah komposter, yaitu tempat pembuangan sampah yang dirancang khusus (namun sederhana) yang dapat mengolah sampah organik menjadi kompos. Keuntungannya adalah
volume sampah domestik yang perlu diangkut petugas meniadi berkuranp dan penduduk yang menggunakannya dapat memperoleh manfaat sampingan berupa perolehan kompos.
Selain
itu, dasar pengelolaan lingkungan hidup yang akan dikembangkan adalah
bagaimana
memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan dalam kawasan lindung dan budidaya secara
optimal dan berkesinambungan, dengan tetap memelihara kelestariannya. Sedangkan strategi pengelolaan lingkungan hidup dapat dikembangkan melalui beberapa pitihan, sebagai berikut antara lain:
Kebiiakan Regulasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan
'
Ilindung dan budidaya oleh pengguna. Instrumen ini dapat digunakan dalam: (1) pengendalian zonasi, (2) pengendalian lingkungan, (3) baku mutu, (4) AMDAL, IJKL, UPL dan sebagainya, (5) tarif pencemaran, (6) pengelolaan limbah, (7) larangan perdagangan spesies tertentu, (8) hak
kepemilikan kawasan, baik untuk masyarakat, swasta, maupun pemerintah.
.
Kebiiakan Program/Proyek. Dituiukan kepada kegiatan yang spesifik dengan fokus penekanan
pada kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk memperbaiki atau merubah pemanfaatan sumberdaya alam
dan lingkungan pada kawasan. Kebifakan program ini, antara
lain:
(1) pengelolaan air, konservasi lahan dan pengendalian erosi, (2) pengelolaan sumberdaya alam,
(3) penelitian perikanan dan kelautan, (4) pengembangan pertambakan, (5)
pengelolaan
lingkungan kawasan perkotaan dan perdesaan, (6) pelayanan penyuluhan dan pengembangan masyarakat, (7) program pantai bersih, (8) program laut biru.
.
Kebiiakan Kelembagaan. Kebiiakan yang menuniukkan kepada instrument-instrumen untuk memperbaiki kapasitas dalam penetapan kebijakan, prosedur informasi atau administrasi dalam
kawasan. Kebiiakan kelembagaary meliputi:
(1) kebiiakan dan struktur
Penyrsunan Rencana Tata Ruang Wilayah lGbupaten M4iene 2OO5-201
5
kelembagaan,
Vll-8
(2) mekanisme pendanaan, (3) kemampuan penerapan dan penegakan hukum, (4) koordinasi antarlembaga, (5) senhalisasi dan desentralisasi, (6) penggunaan lahan hutan mangrove sec.ua
optimal, (7) administrasi lahan di wilayah in land dan up land. Kebiiakan Ekonomi. Kebiiakan ini dilakukan berhubungan secara langsung dengan investasi umum atau yang berhriuan memperbaiki atau mengubah kekuatan pasar untuk mempengaruhi perilaku.Instrumen ekonomi yang dapat digunakan adalah: (1) invetasi langsung (seperti teknik pemanfaatan dan pengelolaan budidaya tambak-hutan, konservasi tanah dan air
di lahan atas,
system pengelolaan air limbah, struktur pengendalian banjir dan sedimentasi dan sebagainya),
dan (2) insentif/disentif harga (seperti penetapan harga SDA, biaya pencemaran/ konservasi daerah hulu dan
hilir
dan sebagainya).
Kebiiakan Partisipasi Masyarakat. Sebagai suatu alternatif pilihan pengelolaan yang mewakili
atau program-program partisipatif dimana penduduk lokal menetapkan,
menganalisa,
merencanakan dan menerapkan berbagai tindakan pengelolaan yang sesuai dengan keadaan setempat.
Kebiiakan Pengembangan Pendidikan dan Informasi. Pendidikan dan pelatihan akan menanamkan kepedulian terhadap wilayah perencana:rn, sehingga dapat dicegah atau dihindari kerusakan. Pendidikan dan informasi akan memberikan data atau keadaan senyatanya yang memungkinkan untuk menentukan nilai-nilai normatif dan menganalisanya antara manfaat dan
biaya serta penanggulangan alternatif dan informasi kepada masyarakat untuk menentukan pilihan. Kebijakan Penyelesaian Konflik. Penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan seringkali diwarnai dengan konflik, dan konflik ini dapat terjadi antarsektor dalam pemerintahan,
antarsektor dengan publik yang kesemuanya berlandaskan pada kekuasaan, dan sarana yang dipakai untuk penanganmnya (bias
hah kepentingan dan
politik, administrasi
atau
pengadilan). Kebiiakan yang dapat diambil dalam penyelesaian konflik dapat berupa: konsultasi, negoisasi, mediasi, arbitrasi.
7.7.5 Strategi Pengembangan
Kawasan Lindung
Pengembangan kawasan lindung khususnya untuk mempertahankan Kawasan hutan lindung maka
mutlak kawasan ini harus dilindungi. Namun karena hutan terkait dengan keberadaan habitat hewan yang dilindungi yang berada dihutan maka mutlak diiadikan kawasan lindung. Informasi tentang banyaknya penjarahan penebangan pohon
di
kawasan hutan lindung perlu dilindungi. Untuk itu
perlu ada program reboisasi dan penghiiauan di Kabupaten Maiene. Ko4sep pengembangan kawasan lindung yang berfungsi lindung diarahkan untuk:
1.
Pelestarian dan pengembangan kawasan hutan lindung dengan berbagai penangiilurn, meliputi:
Penyusunan Rencana Tata Ruang Walafrah Kabupaten Maiene
2(x)5-2ol5
vil-9
.
Mengeluarkan kawasan budidaya yang ada, bilamana diindikasikan akan merusak fungsi utamanya sebagai kawasan lindung
. . .
Tingkat kelerangan di atas tlO % dipertahankan sebagai kawasan lindung; Membatasi perkembangan budidaya yang terlanjur berada di dalam kawasan lindung; Pengadakan kegiatan budidaya pada kawasan lindung, selama tidak mengganggu fungsi
lindungnya.
2. 3.
Program penanggulangan lahan kritis. Pengelolaan dan delineasi kawasan suaka alam dan pengendalian kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian kawasan tersebut.
4.
Menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar teriaga fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya, serta melindungi kawasan rawan bencana.
5.
Pembinaan daerah penyangga/ budidaya dan plasma nutfah.
7.1.6 Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya Konsepsi pengembangan kawasan budidaya diarahkan untuk kegiatan budidaya sec.ua optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lahannya, sehingga pemanfaatan ruang dapat lebih berhasil guna. Pencapaian kosep tersebut dilakukan, antara lain:
1.
Pengembangan budidaya pertanian lahan basah melalui interuifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi percetakan sawah yang ditunjang oleh pengembangan irigasi sebagai faktor utama keberhasilan guna menuniang komoditas ekspor.
2. 3. 4.
Kursus atau penyuluhan peningkatan komoditas pertanian dengan pendekatan agrobisnis; Peningkatan kualitas kelompok-kelompok tani. Pengembangan budidaya pertanian sub sektor pertanian tanaman pangan yang dituniang oleh pemberdayaan masyarakat lokal.
5.
Pengembangan budidaya perikanan melalui pola perikanan
inti rakyat dengan
memperkuat
koperasi dan penerapan teknologi tepat guna dalam berbagai usaha budidaya perikanan dan rumput laut.
6.
Kursus/penyuluhan peningkatan teknik-teknik konservasi untuk pengelolaan tanah dan air pada lahan-lahan usaha tani.
7.
Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasaran perikanan dan pertanian, sehingga dapat memperlancar hasil produksi dan distribusi.
8.
Pengembangan budidaya peternakan
melalui perbaikan mutu ternak, inseminasi
buatan
(perkawinan suntik), perluasan padang pengembalaan dengan memberikan rumput yang berkualitas tinggr, perbaikan teknis beternak serta melakukan vaksinasi secara berkala.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah lhbupaten Majene 2005-2Ol 5
vil-to
9.
Pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari
konflik kepentingan antar sektor. 10. Pembangunan sektor kehutanan akan di arahkan kapada upaya:
.
Memantapkan kawasan hutan tetap dengan melaniutkan penataan batas kawasan hutan secara konsisten
.
Peningkatan pendidikan dan latihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan kehutanan serta penerapan peraturan dan perundang-undangan yang tegas
.
Meningkatkan penguasaan dan pengelolaan hutan secara terpadu baik hutan alam maupun hutan rakyat dengan memperhatikan faktor -faktor lingkungan
.
Penanaman pada areal hutan yang potensil untuk komoditas pertanian tanarnan pangan
terutama padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya dalam rangka menunjang kebutuhan pangan bagi masyarakat yang berada
di kawasan lindung dengan tetap menjaga kelestarian
fungsi hutan yang lestari (Program Hutan Kemasyarakatan)
.
Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang kehutanan secara terpadu
terutama penanaman hutan tanaman industri, pengelolaan hutan alam dan industri pengolahannya.
7.1.7 Shategi Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Majene diupayakan melalui
tindakan:
.
Pengukuran dan sertifikasi tanah untuk lokasi pembangunan dan pengelolaan di seluruh wilayah kecamatan.
. .
Peningkatan sarana dan prasarana dasar ekonomi dan sosial perkotaan dan perdesaan;
Pengembangan
dan peningkatan infrastruktur dan suprastruktur kawasan perkotaan dan
perdesaan.
.
Pembinaan Lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan perkotaan dan perdeaan.
.
Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan tingkatan hirarki selaniutnya
untuk mengakomodir perkembangan wilayah kota sehingga perencanaan dan penataan kawasan perkotaan lebih terarah.
r
Perencanaan dan pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), sebagai pusat pertumbuhan
baru yang ada disekitar desa tersebut. DPP dapat terdiri dari satu desa atau beberapa desa yang diharapkan dipacu untuk dikembangkan sebagai counter magnet baru bagi wilayah sekitarnya.
Penyusunan Rencana
Taa Ruang Walafah Kabupaten Mqiene 2005-2015
v||-ll
7.L.8 Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir Strategi pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Maiene akan diarahkan untuk meningkatkan
kegiatan budidaya perikanan, pariwisata, industri kapal rakyat, melalui pendekatan ekologis, ekonomis dan sosial dengan indikator:
. .
Peningkatan produksi perikanan dari hasil budidaya perikanan darat dan laut.
Peningkatan konstribusi kegiatan perikanan darat dan laut terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten Maiene.
. .
Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pesisir dari kegiatan budidaya pesisir dan laut. Berkurangnya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.
'
Penggalian dan peningkatan potensi wisata bahari dengan penyelenggaraan even-even wisata baru yang sesuai dengan pasar dan karakteristik wisatawan (wisman dan wisnus).
.
Peningkatan pengelolaan aset-aset pariwisata bahari yang lebih professional dengan tetap menjaga fungsi keletarian.
. .
Menetapkan wilayah budidaya melalui kegiatan zonasi ruang khusus budidaya.
Menlrusun rencana tata ruang kawasan budidaya pesisir skala kebupaten yang berwawasan lingkungan dan sumberdaya alam.
,
Menyusun dan mendesiminasikan pefuniuk teknis penyusunan rencana tata ruang kawasan budidaya pesisir.
.
Memfasilitasi masyarakat setempat untuk membangun keramba apung dan pembukaan lahan pertambakan yang berwawasan lingkungan.
.
Pengembangan usaha koperasi dan bekeriasama dengan swasta dan atau BUMN/BUMND melalui sistem kepemilikan saham.
7J1,.9 Strategi Pengembangan Sistem Perhubungan Pengembangan sistem perhubungan diupayakan
untuk menciptakan sisten jaringan,
sistem
pergerakan, sistem kegiatan dan sistem kelembagaan dalam suatu kerangka sistem dinamis transportasi makro dan mikro secaua optirnal. Upaya yang harus dipertimbangkan adalah:
.
Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem iaringan ialan transportasi darat, sehingga dapat mengakomodasikan pergerakan barang dan manusia dapat lebih efisien dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
.
Pembangunan dan pengembangan iaringan ialan darat yang menghubungkan antara SWP dan Kawasan Prioritas di Kabupaten Maiene.
.
Penataan trayek angkutan darat terutama transportasi dalam kota, antar kota dan desa sehingga
tercipta sistem pergerakan yang optimal.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2OO5-2015
vil-l2
.
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk memecahkan masalah keterisolan antar
wilayah perdesaan.
.
Meningkatkan aksesibilitas internal dan eksternal dalam kaitan dengan kemudahan ekspor hasil
produksi dan impor kebutuhan primer dan sekunder.
.
Pengembangan jaringan jalan pada kota-kota yang sudah berkembang sec.ua periodik dengan tetap konsisten pada standar teknik.
.
Evaluasi kelayakan dan kesinambungan terminal regional darat saat ini, hubungamya dengan
tingkat kemudahan pergerakan barang dan manusia dalam sistem kegiatan masyarakat kota dan antarwilayah belakangnya.
7.7.70 Shategi Pengembangan l. Armada Penangkapan Ikan
Sarana dan Prasarana Perikanan
Pembangunan armada penangkapan ikan sesuai hasil analisis yang dilakukan memiliki peluang
untuk dipusatkan di pelabuhan Maiene. Armada penangkapan ikan antara lain; bagan rambo dan perahu motor yang berukuran kecil digunakan sebagai alat transportasi dari bagan rambo ke daratan,
tempat pelelangan ikan ffPI), atau pasar.
2.
PengembanganFasilitas Perikanan
Untuk mendukung pembangunan di sektor kelautan dalam hal ini hasil tangkapan ikan akan memerlukan fasilitas perikanan meliputi; pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan (TPI) dan fasilitas penyimpanan ikan/pendingin (cold storage), atau gudang penyimpanan dengan pelataran
tempat parkir kendaraan untuk memudahkan moda pengangkutan hasil-hasil perikanan menuiu ke
wilayah distribusi pemasaran, untuk selanjutnya diEruskan ke wilayah yang lebih luas termasuk pemasaran ekspor. ]enis fasilitas perikanan yang diusulkan
di wilayah pesisir Kabupaten
Majene
sebagai berikut:
.
Pengadaan fasilitas pengeringan
ikan atau pengalengan ikan untuk mengantisipasi hasil
tangkapan yang berlebihan.
.
Pengadaan industri tepung ikan, pakan ternak, pakan ayam, dan pakan ikan tambak, khususnya
untuk memanfaatkan ienis ikan yang tidak laku di pasaran.
. .
Pengembangan budidaya perikanan
diikuti pengadaan industri.
Pengembangan keramba iaring apung
untuk budidaya ikan laug yang diprakirakan dapat
menampung kurang lebih 40&500 buah, dengan ukuran paniang 8m x 8m.
'
Pembangunan dan pengembangan pusat laboratorium kelautan
Penyusunan Rencana
Taa Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-2015
vil-t3
Pembangunan laboratorium kelautan yang bertujuan untuk penelitian biota laut terkait dengan
potensi perikanan darat dan laut yang besar. Selaniutnya laboratorium
ini
dapat diiadikan
laboratorium laut untuk daerah tropis bertaraf internasional yang memiliki tujuan penelitian serta peluang untuk menarik bantuan dari negara maju yang tertarik dengan biota laut tropis. Bila dibandingkan dengan pengembangan wisata lauf pengembangan laboratorium kelautan mempunyai prospek pembangunan di masa yang akan datang.
Pengembangan kelautan, diharapkan akan menciptakan peluahg investasl dan pembukaan lapangan
keria, sehingga memberi dampak multiplier. Hal
ini dapat dicapai melalui kerjasama antara pihak
Pemerintah Kabupaten Majene dengan para investor serta memperkecil kemungkinan hambatan birokrasi.
Masalah utama dalam pembangunan sub sektor perikanan di Kabupaten Maiene adalah:
.
Pendangkalan akibat sedimentasi dan saluran irigasi tambak yang belum maksimal pemanfaatannya sehingga memerlukan peningkatan.
.
Kerusakan
dan semakin berkurangnya kawasan hutan manf]rove akibat
pencemaraD
pengambilan kayu, konservasi meniadi lahan tambak dan peruntukan lainnya.
.
Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bom, pembiusan, akibat proses sedimentasi, penambangan karang, dan pencemaran.
. .
Kensakan padang lamun akibat pencemzuan dan proses sedimentasi yang tak terkendali. Penurunan kualitas
air media budidaya dan habitat biota air di wilayah pantai
akibat
pencemaran.
.
Eksploitasi sumberdaya perikanan di luar prinsip kelestarian (ouer-exploitation) dan tangkap lebih (oaer-fsling).
.
Abrasi pantai yang mengancam kelestarian perikanan pantai, kelestarian ekosistem karang dan budidaya tambak.
. o .
Seringnya terjadi kasus wabah penyakit udang. Biaya produksi budidaya yang semakin tinggr akibat harga pakan yang semakin meningkat.
Rendahnya kepedulian aparat dan sebagian besar masyarakat terhadap pemeliharaan sumberdaya hayati perikanan serta lemahnya koordinasi
di
antara instansi terkait yang di
indikasikan oleh egoisme sektoral dalam pengelolaan sumberdaya hayati perikanan dan kelautan.
.
Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya hayati perikanan.
o
Keterbatasan permodalan, baik investasi maupun modal keria.
'
Keterbatasan benih untuk menuniang budidaya tambak dan laut.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayrah Kabupaten Mqiene 2OO5-2Ol 5
vlt
-
14
.
Lemahnva akses nelayan terhadap teknologi penangkapan, budidaya, dan pasca tangkap/panen yang berakibat pada rendahnya diversifikasi produk perikanan.
. o
Lemahnya akses nelayan terhadap informasi pasar.
Dari sisi sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi dan penguasaan teknologi operasi penangkapan ikan dan pasca tangkapnya yang masih rendah.
.
Selain masalah kelembagaan ekonomi, masalah terhambatnya pengaliran teknologi ke nelayan lapisan terbawah akan menghambat transformasi struktural masyarakat nelayan ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya perikanan yang modern.
Egoisme sektoral, faktor kemiskinan, rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang
kelestarian sumberdaya hayati perikanan merupakan sumber penyebab kerusakan sumberdaya hayati perikanan dan kelautan. Strategi kebiiakan yang dapat ditempuh adalah:
.
Pemanfaatan sumberdaya hayati perikanan secara optimal, efisien, berkelaniutan
seuai dengan
daya dukungnya
.
Optimalisasi (relokasi dan rehabilitasi) pemanfaatan prasarana perikanan. Untuk mendorong
pertumbuhan usaha perikanan kearah perikanan yang modern dan berpola agribisnis, pengembangan prasarana perikanan mutlak diperlukan
.
Perbaikan clan pengelolaan kualitas air dalam kegiatan budidaya perikanan (tambak dan laut) dan pengendalian pencemaran dan kerusakan sumberdaya hayati perikanan
. . .
Pemanfaaatan terpadu ekosistem pantai (perikanan, pendidikan dan ekowisata) Pengembangan industri pakan ikan dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia
Produksi perikanan yang kompetitif yakni ramah lingkungan, bersih, higienis dan tidak melanggar HAM
. .
Pengembangan budidaya laut yang terkendali dan berkelanjutan Penerapan dan pelaksanaan tata ruang wilayah wilayah pesisir serta pembinaan, pengaturan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan atas dasar zonasi yang meniamin kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan di satu pihak dan menghindari teriadinya konflik antara para pelaku usaha perikanan.
.
Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dengan pengelolaan sumberdaya hayati perikanan dan kelautan
.
Peningkatan moral masyarakat pesisir/nelayan
ke arah orientasi budaya pemanfaatan
sumberdaya perikanan berkelanjutan
. .
Penegakan hukum yang tegas dalam pengelolaan sumberdaya perikanandan kelautan
Penataan ruang wilayah pesisir yang meliputi pemanfaatan lahan budidaya, lokasi penangkapan dan daerah konservasi
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2005-2015
vil-l5
Pengembangan usaha perikanan adalah pembinaan melalui pelatihan. Kabupaten Maiene layak sebagai lokasi Balai Pengembangan Perikanan dengan melihat potensi perikanan yang melimpah.
Ketersediaan informasi pasar dan produksi perikanan yang cepat, tepat dan akurat merupakan
komponen strategis dalam pengembangan pemasaran hasil perikanan baik pemasaran lokal maupun ekspor. Hal ini dapat diwujudkan atas kerjasama irutansi terkait, pihak swasta, dan asosiasi perusahaan perikanan.
.
Kemitraan antar pelaku usaha perikanan diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha yang semakin efisien, produktif, dan berdaya saing
ti.ggt dengan prinsip saling menguntungkan.
Kegiatan yang diprogramkan dalam mencapai strategi tersebut di atas adalah:
r .
Penataan kawasan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perikanan
Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hayati perikanan
Kawasan terumbu karang hendaknya dikelola dengan menerapkan zonasi (pemintakan), yakni membagi kawasan tersebut atas kawasan konservasi, produksi dan kawasan wisata. Terumbu karang tersebut berfungsi meredam kekuatan gelombang sehingga mencegah abrasi"sebagi tempat memiiah,
berlindung, dan mencari makan berbagai ienis ikan karang, baik sebagai ikan hias (ornamentnl coral fslrcs) maupun ikan-ikan konsumsi bernilai ekspor.
Pembuatan alat peredam ombak pada bagian pantai yang mengalami abrasi, sekaligus merupakan upaya menuniang keberhasilan penanaman tanaman mangrove. Penerapan pendekatan pengelolaan sumberdaya hayati secara terintegrasi, pengelolaan melalui upaya kerjasama dan terkoordinasi dari seluruh pengguna untuk mempertahankan sumberdaya pesisir. Pengembangan wisata bahari harus didasari pada kualitas sumberdaya kelautary keterlibatan/partisipasi masyarakat, upaya pelestarian sumberdaya laut, dan manfaat ekonomi kepada masyarakat di daerah
3.
ini
Prasarana Perikanan
TPI merupakan prasarana yang memudahkan transaksi perdagangan nelayan dan masyarakat pesisir
dalam pemasaran produk
-
produk perikanan dan komoditi yang berkaitan lainnya. Untuk
mengefektifkan pemanfaatan TPI tersebut diperlukan upaya-upaya pembenahan (rehabilitasi dan deregulasi) pengelolaannya. Mengingat keterbatasan dana yang dapat disiapkan oleh pemerintah (daerah, propinsi dan pusat) dalam pengadaan pras€uana perikanan, maka swasta diharapkan ikut
serta membangun dan mengelola fasilitas tersebut secara komersial
di
bawah pembinaaan dan
pengawasan pemerintah daerah. Peningkatan iurnlah perahu motor dan kapal penangkap ikan yang
Penyusunan RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2OO5-201 5
vil-t5
cukup besar di rnasa-masa mendatang perlu disertai dengan prasarana pelabuhan dan perawatan kapal (dok/bengkel) yang cukup memaclai atau dengan mengefektifkan prasarana pembuatan kapal dan perahu.
Rehabilitasi beberapa bagian dari saluran irigasi yang mengalami penyempitan dan pendangkalan
melalui partisipasi masyarakat serta penanaman tanaman mangrove dan penebaran kerang-kerangan
dan atau rumput laut sebagai biofilter pada saluran tersebut Cold storage yang ada hendaknya dimanfaatkan untuk menyimpan sementara kelebihan produksi perikanan yang belum sempat dipasarkan atau diekspor agar memiliki tingkat kesegaran yang lebih tinggi sambil menung{ry harga yang layak, baik hasil tangkapan di laut maupun hasil budidaya tambak.
7Jl..lL
Strategi Pengembangan Kawasan Khusus dan Strategis
Konsepsi pengembangan kawasan khusus dan strategis diarahkan sebagai entry point yang berdampak terhadap peningkatan peran ekonomi, sosial dan politik terhadap wrlayah/kawasan sekitarnya. Konsepsi tersebut diupayakan, antara
.
laur-L
Pengembangan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang dianggap cukup
potensial terutama dalam aspek ekonomi. Pengembangan strategis tersebut dituiukan untuk mengantisipasi timbulnya konflik penggunaan lahan pada masa akan datang.
.
Penanggulangan kawasan rawan bencana melalui konservasi lingkungan, pengembangan ialur
hiiau, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan budidaya pada rawan bencana.
.
Merangsang kawasan-kawasan yang sulit berkembang melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan kegiatan usaha pertanian agroindustri.
. . . . '
Pengembangan wilayah secara terpadu. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan usaha produksi masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana dasar ekonomi. Pengembangan kawasan kehutanan. Kawasan Lindung Mangrove.
7!1,.12 Strategi Program dan Pembiayaan Pembangunan Konsepsi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menuniang keberhasilan pembangunan dilihat dari segi finansial dan kelestarian ekologis lingkungan. Konsepsi pengembangan pembiayaan ditempuh
melalui:
'
Pemanfaatan dan pengelokasian sumber-sumber dana tersebut dititikberatkan pada sektor+ektor
prioritas, seperti pr:rsarana dasar, misalnya sektor perhubungan. Sedangkan untuk sektor-sektor
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2005-201 5
v[-t7
iasa dan sosial menjadi prioritas selanjutnya untuk menciptakan keterkaitan antar sektor dan peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan. Bantuan luar negeri baik swasta melalui Badan-Badan Internasional berupa penanaman modal pinjaman atau sumbangan yang tidak mengikat. Pemberdayaan badan usaha milik negara (BUMD) untuk lebih meningkatkan pendapatan asli
daeralu sehingga dapat berperan memberikan sumbangan dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Meningkatkan peran serta lembaga keuangan seperti bank pemerintah, swasta dan koperasi
maupun lembaga keuangan lainnya dalam ikut berperan sebagai penggerak dan
sarana
mobilisasi dana masyarakat yang efektif dalam kegiatan pembanguanan daerah. Peningkatan pengarahan dana masyarakat dapat dilakukan baik melalui lembaga keuangan
maupun kebiiakan fiskal APBD. Namun karena kondisi krisis moneter sedikit sensitif terhadap kondisi mekanisme pasar, sehingga kebijakan lewat APBD dianggap lebih efektif. Pembiayaan proyek-proyek sektoral melalui program bantuan khusus pemerintah pusat.
7.2 TAHAPAN PELAKSANAAN DAN INDIKASI PROGRAM 7.2.'/-, Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Dalam pelaksanaan pembangunan wilayah
di Kabupaten
Maiene, tiga hal pokok yang perlu
mendapat perhatian dan pengkaiian lebih laniut untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan meliputi:
. . . l.
Pengelolaan, administrasi dan aparatur pelaksanaan
Pengelolaanlingkungan Keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Pengelolaan, Administrasi dan Aparatur Pelaksana
Aspek pengelolaan pembangunan terdapat dua fokus utama yaitu: koordinasi antar sektor/lintas sektor dan antar instansl serta pengambilan keputusan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan
program-progaam pembangunan, melibatkan banyak instansi dari berbagai bagian dan sektor. Kebijaksanaan satu instansi sering menimbulkan dampak atas instansi lainnya. Atas dasar itu, maka
penting sekali adanya komunikasi antar instansi tentang berbagai informasi.
Mekanisme komunikasi antar instansi yang baik untuk memberi peringatan secara
dini
yang
berkepentingan mengenai rencana-renc.rna instansi-instarui lainnya. Mekanisme harus didasarkan
pada informasi yang jelas mengenai program-progrm dan proyek-proyek pembangunan, daripada
Pennrsunan Rencana Taa Ruang Wilayah lGbupaten Majene 2005-2015
vil-t8
sekedar pernyataan mengenai kebijaksanaan yang bersifat umum, dan program-program serta proyek-proyek harus diajukan untuk dibahas sebelum membuat suatu komitmen yang tegas. Perlu diperkenalkan suatu mekanisme koordinasi perencanaan yang terpadu. Suatu Prooes perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan iangka menengah dengan menggunakan program-Program pembangunan yang berkesinambungan (rollittg plan) seLama beberapa tahun sebagai dasar suatu organisasi.
Dalam bidang administrasi pelaksanaan pembangunan, dikembangkan ke arah suatu sistem keterpaduan program pelaksanaan, yang efisien dan efektif. Hal ini berarti diperlukan suatu pedoman sebagai landasan, seiak dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan
di
lapangary
pengawasan, monitoring, dan pengendalian pembangunan sampai pada tahap evaluasi sebagai
umpan balik program pembangunan. Harus clihindari simpul-simpul birokrasi dalam administrasi yang berkepaniangan. Selama periode pererrcanaan perlu diatur mekanisme pelimpahan kewenangan yang lebih besar dari tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah. Terpusatnya proses
pengambilan keputusan pada satu simpul, tidak membantu percepatan pelaksanaan Programprogr:rm pembangunan yang akan dilaksanakan.
dari pelimpahan kewenangan, kemungkinan pengaturan penyerahan atas berbagai perangkat pemerintahan harus diiaiaki. Cara ini akan memberikan manfaat ganda selain
Sebagai pendahuluan
memperkuat kemampuan teknis peringkat yang lebih rendah mclalui latihan bidang pekeriaan, iuga memberi kesempatan keria kepada perangkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan pengertian yang lebih ielas mengenai tujuan dan maksud perangkat yang lebih rendah, dan memproleh keterangan yang lebih baik mengenai kemampuan mereka untuk mencapai tuiuan pembangunan.
Masalah aparatur, selain mempunyai silat-sifat sebagaimana diharapkan dalam pola dasar pembangunan daerah, harus dapat diarahkan pada kebersalnaan tuiuan dan kepentingan dan sebaliknya harus dicegah pandangan sempit bagi kepentingan dan tujuan yang berorientasi pada satu
sektor semata. Penting adanya keielasan fungsi setiap instansi dan mencegah fungsi.fungsi yang saling tindih.
2.
Pengelolaanlingkungan
Pembinaan dan pengelolaan lingkungan dihadapkan kepada masalah pokok sebagai berikut
.
Perkembangan wilayah tidak sepenuhnya atas dasar potensi akan tetapi karena tuntutan fungsi secnra regional maupun lokal. Hal
ini mengakibatkan teriadinya keseniangan antara keempatan
memenuhi tuntutan pembangunan dengan perkembangan aspirasi masyarakat Penyusunan Rencana
Taa Ruang Wilayah lhbupaten Mqiene 2005-2015
v[-l9
'
Kemampuan masyarakat yang terbatas dalam menunjang pembangunan, menimbulkan kecenderungan untuk melaksanakan pemanfaatan tanah/potensi sumberdaya alam lain secara berlebihan. Kondisi
ini kemudian kembali
menfadi masalah bagi masyarakat dan dampak
lingkungan yang ditimbulkan.
Pelaksanaan pembangunan tanpa memperhatikan pemanfaatan potensi sumberdaya sec:ra optimal
maka akan makin besar beban pembangunan. Keadaan yang demikian tentu tidak sesuai dengan usaha-usaha agar pembangunan berajalan secara lancar dan efisien. Usaha yang dimaksud sebagai
berikut:
r . ' '
Penetapan fungsi-fungsi yang akan ditampung Potensi masyarakat setempat yang dapat dikembangkan Tahapan perkembangan wilayah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan
Kemampuan PEMKAB dalam melaksanakan peranannya sebagai pengendali dan pelaksana pembangunan.
3.
Peran Pemerintah dan Masyarakat
Berhasilnya tidaknya pelaksanaan pembangunan wilayah
di Kabupaten
Maiene sangat tergantung
pacla usaha pemerintah dan masyarakat. Untuk dapat mewuiudkan kondisi tersebut, perlu clihayati
kegunaan dan manfaatnya, baik bagi Pemerintah daerah, swasta, maupun oleh seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah ke atas @otton-up planning) perlu dikembangkan bukan saia pada tingkat perencanaan makro, tapi harus dilembagakan pada tingkattingkat perencanaan pembangunan yang lebih mikro. Peran pemerintah dan masyarakat yang di maksud sebagai berikut
'
Yang bersifat langsung, pemerintah menanamkan dana dan biaya untuk pembangunan prasarana dan sarana yang bersifat kepentingan umum sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa pemerintah harus pada posisi ,,memimpin,, (Ieading).
'
Yang bersifat tidak langsung, agar pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dapat menimbulkan rangsangan-rangsangan pembangunan lain sesuai dengan rencana maka
perlu diambil langkahJangkah seperti; penyuluhary bimbingan kepada masyarakat, dan penyusunan/penyempurnaan peratuaran-peraturan baik yang bersifat memberikan inisiatif (rangsangan) maupun bersifat menghambat/membatasi pembangunan oleh masyarakaL
'
Masyarakat baik melalui ialur formal maupun non formal terus ditingkatkan kesadaran akan hal
dan tanggungiawabnya dan peran sertanya pada pembangunan atas dasar
kebersamaan
kepentingan dan tuiuan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Mqiene
2005-zol5
vil-20
.
Membangun prasarana jalan yang menghubungkan antar desa ke pusat pemasaran ditunjang dengan pengadaan infrastruktur lainnya.
e .
Pembinaan wadah koperasi sebagai tulang punggung utama perekonomian masyarakat.
Pembinaan pasca usaha
tani pada masing-masing sentra produksi untuk
meningkatkan
pendapatan masyarakat.
.
Peningkatan ekonomi produksi melalui pembangunan jalan menuju
ke pusat produksi
dihubungkan dengan pusat pemasaran untuk distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat, banfuan modal, tenaga ahli, dan teknologi.
.
Penerapan berbagai bentuk teknologi tepat guna untuk merangsang produktivitas masyarakat petani dan nelayan.
7.2.2 Indikasi dan Rekomendasi Program
1.
Indikasi Program Pembangunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maiene berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah
kabupaten dalam rangka penyusunan program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah. Untuk itu, penyusunan indikasi program pembangunan wilayah tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan kebijakan menyangkut arahan ruang-ruang kegiatan yang telah
ada sebelumnya dengan hirarki yang lebih tinggi, seperti Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Majene, Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Kabupaten Majene.
Perumusan program-program pembangunan sektoral di wilayah Kabupaten Maiene di dasarkan pada berbagai pertimbangan, yang antara lain:
' '
Sinergitas dan koneksitas arahan program-program antarsektor pelaku pembangunan
Terwuiudnya struktur ruang wilayah yang terkoneksi dan terintegrasi dengan wilayah-wilayah lain dan konsepsi zonasi-zonasi kawasan pengembangan (inland dan upland)
'
Mengembangkan potensi dan penanganan masalah yang timbul dalam kerangka pengembangan wilayah secara keseluruhan
'
Sebagai arahan prioritas pengembangan dan pembangunan pada masing-masing sektor pembangunan dengan tetap mengedepankan
visi dan misi yang hendak dicapai dalam
pembangunan Kabupaten Maiene ke depan.
Secara umum, program pembangunan sektoral akan mengindikasikan sektor/sub sektor pembangunan sebagai peniabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene dalam jangka
waktu rencana pembangunan sepuluh tahun ke depan (200S2015). Pengembangan program
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah lGbupaten M4iene 2005-20t 5
v[-2l
pembangunan sektor/sub sektor lebih difokuskan pada penguatan sektor penggerak ekonomi
wilayah, dan pengelolaan lingkungan hidup yang tetap lestari. Sedangkan sektor-sektor pembangunan lainnya akan mengikuti atau menuniang progaam-program sektor yang diuraikan
Dalam indikasi progaam pembangunan yang akan diarahkan ini, di samping lokasi atau tempat diselenggarakannya program, juga termuat alokasi sumber biaya yang digunakan dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan sumber pembiayaan pembangunan.
Berdasarkan pertimbangan
di
atas, maka sektor-sektor pembangunan utama wilayah pesisir yang
perlu dirumuskan dalam indikasi program makro, antara lain:
* * n * * * * * * * *
Pengembangan sumberdaya manusia Pengembangan zona kawasan lindung Pengembangan zona kawasan budidaya Pengembangan zona permukiman Pengembangan z.ona kawasan industri perikanan dan iasa kelautan Pengembangan infrastruktur perikanan dan kelautan Pengembangan zona kawasan pariwisata Pengembangan sarana dan prasarana utama wilayah Pengembangan fasilitas sosial, ekonomi dan umum Pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup Pengembangan kelembagaan ekonomi wilayah pesisir
Untuk itu, dalam pelaksanaan rencana tersebut, akan dibagi ke dalam beberapa tahap pelaksanaarr yang disesuaikan dengan indikasi dan implementasi program pembangunannya. Prioriras utama yang harus diselesaikan adalah mempertinggi akses antara Kabupaten Maiene dan wilayah-wilavah
lainnya
di
Propinsi Sulawesi Barat, serta membentuk suatu struktur ruang yang terencana dan
komprehensil. Setelah prioritas tersebut dapat dipenuhi, prioritas selaniutnya adalah mengembangkan kegiatan-kegratan wilayah yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Maiene, yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan iangka waktu 5 (lima) tahun untuk setiap tahaparnya.
Tahap
I (pertama)
akan dimulai pada tahun 2005 hingga tahun 2010 dengan sas:uannya adalah
membangun sarana dan prasarana wilayah (perkotaan dan perdesaan) yang sesuai dengan pola
ruang dan mengarahkan lokasi.lokasi kegiatan sektor+ektor ungguLan, seperti pengembangan kepariwisataan, perikanan darat dan laut, industri iasa kelautan dan maritiru pengembangan hasilPenpsunan RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten M{ene 2005-2015
vu
-22
hasil olahan pertanian dan perkebunan, peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi regional/arteri primer dan kolektor primer, pengembangan kawasan permukiman/kota baru yang sesuai dengan struktur tata ruang yang direncanakan.
Tahap
II
(kedua) yang dimulai pada tahun perencanaan 2010-2075 dengan sasaran pemantapan,
pendorong dan memacu perkembangan wilayah dengan terbentuknya struktur utama pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan rencana struktur dan pennnfaatan ruang.
Lebih lengkapnya indikasi program pembangunan 10 (sepuluh) tahun perencanaan wilayah Kabupaten Maiene dapatdilihat pada Tabel7."l. berikut.
2.
Rekomendasi Program Pembangunan
a. Pemanfaatan Ruang Kesiapan sumberdaya manusia, baik aparat pemerintahan maupun masyarakat merupakan faktor
di hampir semua program pembangunan yang akan dilaksanakan. Pusat-pusat produksi yang ada di setiap kecamatan pesisir dengan sektor dan produk unggulan masing-masing. penentu
Keterbatasan modal merupakan kendala dalam meningkatkan kegiatan-kegiaan produksi barang dan
iasa, dan dengan demikian merupakan kendala dalam mempercepat perkembangan setiap kecamatan.
Sarana dan prasarana produksi yang ada di setiap wilayah pesisir kondisinya harus memenuhi syarat
untuk menciptakan sinergi dan koneksitas antarsektor secara seimbang, serta menghilangkan kesenjangan pertumbuhan antarkecamatan, memperlancar distribusi komoditi perikanan clan
komoditi lainnya yang termasuk
di dalam sistem agroindustri
dan agribisnis pertanian dan
perikanan, mulai dari hulu sampai ke hilir.
air bersih dalam iumlah yang cukup dalam waktu yang tepat akan mendorong peningkatan produksi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan produsen komoditi tersebut. Oleh sebab itu, keberhasilan dan
Ketersediaan
kineria Dinas Kimpraswil Kabupaten Maiene sangat menentukan, di samping Dinas-Dinas Teknis lain yang terkait.
Penyusunan Rencana
Taa Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2OI
5
v[-23
I
z
'd .4
>:
q)
I d
ord a"J a.-
Fl
-vo .x
z
; --! d.: tr: '-::=.4 =-t9
'd
6 d
z
6
6
rg
3
z
6
O
3
6
;
(n 6
6
zz :
q
z z
z
6J
L* "-
:1,1'F
l.
q 6
z t!
E-3 a
J
=
3
6
(/) tD 6
d
o
6
3
6
v-h;9 o^-:
C:H
d
6
I
&;;
V
N
z
!;d ud o_..: €.;
-v
F ch
D
9al -?y2-
4i,
(t)
F
q
luA ^o9F
9.6
ll.l
.v, -'
I
.i
D v)
z
E
3 (n €
A
6
z
:
z
)
c.
A c.
Fl
3
z
z
ns D\F
(t)
,-4
P
p z
J< s] F
v h:
14
fl
z
3
z z z p
tI]
z
Fr
J6
6 6
o
z tt)
v z
z
z
t)
zt!
z
gl
z
(g
z
rl
p
3 (q
z
o
x d
zx
ld
x
(n
o
U
zl 2
vp
X
3
z
x
z
0)
o IrI
t-
o
lr]
o
x
F &
6
.!
3
3
J
v
0)
o
l!
a
x
xo
6
.Y
z
o
t> lrl
gl
tz
lz lrl
x
J J
x
J
I
lOi
Penwsunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MAiene 2005-201
G
zx
IJJ
t
6
G
q,
u)
I
U
x
(g
5
vil-24
"Y, . oJ ':l cH:>
E::
c eEEc acEC h tr'd tr c-+,1 ofi E .ii
.!Ei:i* ,^-i-X
iG.v;z
:d=F.E.X --'tr FI EF 'ig E 9ci: -u6-G-
E
A.* ci; oFdo
'O d^- trO!--tr c
it"e $ € F.q
E
*=* E3
€ c -i E *^o I I
:{
^t a' d
!^t
b€-
Ha-H
.9-'h
F
U'i d
So
o
"Fd€
E
d
(g
Rd c..i; b 9D E
rii
O d iZ bO E
*@
F
S
6
c
3
(tl3
('l 6
6
6 cl)
3 (t)
6
z
z c.
z z v
6
-v
(d
x
CJ
A
x6
tjl
d
ct)
o
6
z
o
(!
J
o
d
c rl
z
6
o o o
cl
R
a 6
.tbt
a .E
o o
a q
ro ro o
u?
36 G G
d
z
6
3
a
p"
TJ
c"
d
fs
7 3 3 l! CN a (n
(d
p"
o d 6
o 6
3 6
bI
z zp
0
x
G
6
6
E
6
6
x
(!
A
N 6 ao 6
x!g
d
z
A o c. o
F
I ,X
o q
6
F 6
(n
6
G
d J
@
r;
d
!! o g
6
@
o o o
o
.1
v
.P
G
t!
6
6
6
x
(g
6 J
-q (!
ao
r-:
N
to ro ro ro 6
H
5
q.l
F
x
o
€ '..: ro b
F
vx (/) zJ FT
.q
E
3
ci
c.
z
d J
9?
6
F G
6
-q
d
q
tr
o o .p o
o
q \o
f
€
a
X
t! (t)
q x
z
6 6
(! 6 )4
o
o
rO
N
o
x6
EI
.O
Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten M4iene 2oo5-2015
6
o 6
c! N
o o 6
o o
N
n
N
x
o
V cO
a
6
o
o
N
bl 6 d
J
o
6
z N
q)
in
6
@
o
xq)
F
x
o
3 t
xc
s x
z
q\
nr
cl
tg.l
9.1
G
z .i )
lr|
6
q) 4)
6
q 6
7 (D 3 (n 3 (n 3
z v z
({
z FI
d 6
(s
6
G
c.
G
.t
6 d
6l (O
ro 6
o o 6 x
(D
x
6
.:<
-
z c.
t!
a
"E
o o
la
G
G
o
6
o 0
!q
$ o 6
cr
6 J
(! 6
(d
o
.!
:
z:
.i
c.
o<
q g
6
3 (t) 3 3 (n ct)
.i z .i c.
3
(g
d
o
3 6
G
6(v
6
_g
-g o 6 6
d
3 3 (t) 3 6
6
z
16
d
,& d
o
q (6
G
3
('l
6
6
o
6
g
A c.
o
X
q G
d
H
6 E
x
6
)1
F
z
(q
x u
o
zz :
: o
A c.
3 (n
G
rD
N
N
tN
vil-25
qF
"z-6
q
(dod Jd6
EEo 'ii .4 t 42=
5c
i'n
=cb E h:I--.* c-tr^-
d
;
do
iEiEs
^o-'idJc
^o -;i
EE;ES<
;T€
-'i^o dH
3 I :od
(! E
A: $E q - i d^q EEd!*
bcts 5:
a\:
H
E€5
E=f*E* *6 Xc.
*d
pdd
;A' =!s
toH
r-
e 2 2.; AJ
?E$*eE -=>6ad:
l33c H"Xs ,!'a i xl-o 3E
}:
gg -i:
E3;r;S
3
oxbo 9EC
q:S ';46 .= -!'tr PV.r
U
"rdF u FoEF6trG-€
a =
6 q
(!
z
6
3 (n
(,
z
>
z zl
v F
vql
(t)
z z
z z F rt
p
F ts
F G
rg
x 6
t< 6
q)
(6
U
3
x
ts
x
6
(g
x
.ts
a
c,
6
.E q
o I
EI
s
lz
o
o
q
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilafah Kabupaten Majene 2005-201 5
o
vil-26
sF
?E,: , .Ef pF 3"*
CFG;X6
4EE
EE.t! i-ix'
FE f,S e
"i ^o -;dtr--(!
G
!9
6
3 (n (/)
(n
A
c.
l!
HE$E€s
^oto6
G
ErYE 5Eg€# F.t SE.9
E;C;
?E 55 9-(nH
EE.f;
-iHPH E& 3o5
R;E-d
L\
6G
E&
dF
6
3
3
(g
G
G
6 6
d
!
3 (n
a
.g
3 3
(h (t) d
6
6
(g
d
6
I
Soi
o" .d ^o cod
co p^o c6
iE
XddF;EE"E
;i= ? tr: .g l-"^ !
9;3!'ia
d
o
!..vE
ah.-.gil9 .itr!9';6
^-n-
F9
:zv e'F tr j
?E?tstE .E-VSg."sF
*r5*EE x 3H h:1 l-o
€ Fq ?E I - f;'d .5 a-E'6 .vE O] d
6i
:> '6€ - tz, trFX-
^*C^o-Vhtr
*
E'E F"E X E S"E E-F E
g
3 (n
.i
3
(rJ
6
(g
Z
Z
6
d
o
ci
zzz
p
zl
z
3l
FI
an
3l ?l
6 6
v
d
3
F
v14
(n
IZ
t< trt
tz l< IE
t3
lz I lr)
Fi
3 F
z
G
6
o
d
6
3
G
3
6
s
3
3
o
6 6
G
3
x
3 3 o rc
o G
6
6
3
f
6
! q)
q J
a N
2
6 G
z|]1
6 q x
J
o o
6
., F
z
z vlrl 6 6 "6
z
lz t<
!!
6
o 6
6
q
o Cn
.t>
a
&
6 F
s z
.E
z
t> ll! lv tz ll'
z
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mqiene 2OO5-2015
vI-27
^q
g
-_9 ;s v c .=!,:! x:t>5
EJ;T
-lJr: "1 ---p
EEJ> €a+.*. !^6 E I}4AE -'<
A
FG?
^o
3 3 jd
i:€ .E 3 s^! o E3
LJvr
6
53i--
i\i
s|-5 y35E
tr?
a'=' tr i .;;J6 *!E =X h"ET
! a€u
--
X o,tr J
b: Ac'c'E Es
po d€ = G
6
?
3
('J
o 6
ri
(E
z
6
z
z
:
I
g
.i
6 6
z:
-
o
z:
z
)
=
c
P
t
.i tt | | II T I Im
z U
z 6 F
z r.l
=
m J s 3
z
3 o
lr
E
:EZ .i< :<
o 6
zD
q (!
sz b< t d
5 o)
o 6 {6
iI x (d
€
6
al
!t!
trz
o.< 'az
s6 s>
6
rs
L=
=
5H Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MAiene 2OO5-2O|5
vil-28
Pengembangan pariwisata alam dan bahari, pengembangan agroindustri perikanan, pengembangan
budidaya perikanan laut dan pantai akan banyak ditentukan oleh ketersediaan modal. Oleh sebab itu, deregulasi dan penguatan lembaga perkreditary serta pengembangan kemitraan perlu diprogramkan.
Perubahan pola hidup masyarakat dari pola pertanian dan perdesaan ke pola industri perdagangan
dan iasa dalam menumbuhkan kegiatan industri pariwisata, perikanan dan kelautan cepat atau lambat akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyaraka! sebagai upaya peningkatan pendapatan dan keseiahteraan masyarakat wilayah pesisir.
Pengembangan sub sektor perikanan diarahkan pada pengembangan usaha yang berpola agribisnis,
kemitraan dan dengan memperkuat koperasi, usaha kecil dan menengah (UKluf) serta penerapan teknologi yang ramah lhgkungan, higienis, efisien dan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk rehabilitas dan penambahan saluran atau jaringan drainase tambak, memPercepat pembangunan peningkatan TPI, serta peningkatan sarana dan prasdrana industri perahu dan perbengkelan hendaknya melibatkan dunia usaha atau investor.
Masalah kelestarian lingkungan harus tetap diperhatikan dalam pembangunan sebagai uPaya untuk
tetap melestarikan kegiatan pembangunan itu sendiri. Pembangunan di semua sektor harus tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung sumberdaya yang ada.
Di
samping itu, progam
pemantauan dan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hayati perikanan dan kelautan harus tetap
diupayakan. Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan dan tata ruang kawasan pesisir, rehabilitasi dan konservasi, pengembangan pariwisata bahari dan alam, serta pemantauan
kualitas air dan sumberdaya perikanan hanya dapat berhasil jika disertai dengan penyuluhan akan pentingnya kelestarian sumberdaya hayati perikanan.
Sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan
kehutanan) masih merupakan tumpuan ekonomi dan penyerap tenaga keria di daerah ini. Namun ke
depan, sektor-sektor lain yang bertumpu pada potensi alam pesisir lainnya, seperti, industri pariwisata, industri iasa perahu, industri pengolahan ikan, pengolahan rumput laut, teripang dan
komoditas perikanan dan
laut lainnya, harus terus ditingkatkan melalui perbaikan dan
penyederhanaan, serta kemudahan perizinan, paiak dan retribusi, sehingga menarik bagi investor dan
dunia usaha lainnya.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4jene 2OO5-2Ot 5
Vll - 29
b.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Tindak lanjut dari kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene adalah mencakup pengaturan pemanfaatan ruang yang prinsipnya mengatur kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang, meliputi:
1.
Pengaturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata bahari berikut bangunan sarana dan prasaranya di kawasan pantai;
2.
Pengaturan pemanfaatan ruang budidaya tambak
di zona m.rngrove dan budidava laut di
kawasan perairan;
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya lainnya;
Pengaturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri dan jasa-jasa kelautan; Pengaturan pemanfaatan ruang untuk zona kegiatan permukiman; Pengaturan pemanfaatan ruang untuk pengembangan zona pertambangan; Pengaturan pemanfaatan ruang pada zona yang berdampak bencana (mitigasi bencana); Pengaturan pemanfaatan ruang dalam pembangunan utilitas dan
ffiastruktur;
Pengaturan pemanfaatan kawasan khusus dan priorit^s yang berpotensi ekonomi luas;
Selain hal tersebut
di atas, iuga
diperlukan Kebiiakan Pemerintah Kabupaten Majene dalam
pemberian insentif dan disinsentif. Kebiiakan Insentif mencakup, antara lain:
1. 2. 3. 4.
Pembangunan pras.uana dan sarana pada kawasan yang akan dikembangkan; Pemberian keringanan pajak;
Pemberiaankemudahanperiiinan; Peraturan lain yang memberikan iklim kondusif bagi masuknya investasi;
Kebiiakan disinsentif dikenakan untuk maksud mengamankan kawasan lindung dari segala ienis kegiatan yang terlalu cepat berkembang, sehingga perlu dikendalikan yang mencakup, antara lain:
1. 2.
Peraturan yang sangat ketat dalam pemberian iiin;
Tidak dibangunnya prasarana dan sarana (ialan, listrik, dermaga dan kegiatan budidaya lainnya) pada kawasan lindung;
3.
Pengenaan sanksi hukuman yang berat kepada pelanggar;
Selain
itu, untuk
mengefektifl
Maiene hingga tahun 2015, iuga sangat diperlukan upaya penyusunan Pedoman Kebiiakan Pemantauan dan Evaluasi, kebijakan penertiban, dan keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Kebiiakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir
seuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang dan Kepnen
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene 2OO5-2015
vil-30
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan setiap saat dan harus dilakukan evaluasi atau peninjauan kembali paling sedikit satu kali dalam lima tahun rencana.
Sedangkan keterlibatan peran serta masyarakat diharapkan dalam bentuk pengawasan terhadap
pemanfaatan ruang wilayah
dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau pel,aporan
pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan tersebu! disamping memberikan bantuan pemikiran dan
pertimbangan dengan penerbitan pemanfaatan ruang.
7.3 MEKANISME PENGELOLAAN TATA
RUANG WILAYAH
Salah satu fungsi utama Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mapne Tahun
2005-2015 adalah memberikan kebiiakan pokok tentang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
kondisi dan daya dukung wilayah serta sebagai acuan bagi pemerintah dalam memberikan rekomendasi, dan perizinan pemanfaatan ruang.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu didukung oleh arahan-arahan untuk pelaksanaannya
dalam bentuk mekanisme pengelolaan tata ruang wilayah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan lingkup penataan ruang.
7.3.1 Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pemantauan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan clari RTRW Kabupaten Majene yang telah
ditetapkan merupakan salah
satu bentuk kegiatan pengawasan, bagaimana
RTRW
diimplementasikan. Pamantauan ruang erat kaitannya dengan kegiatan evaluasi atau peniniauan kembali serta peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Maiene selanjutnya.
Kegiatan ini juga berguna untuk memonitor dan mengawasi setiap perkembangan pemanfaatan ruang dan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi struktur tata ruang wilayah Kabupaten Majene.
Dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, pemantauan mencakup:
(1) pemanfaatan ruang/pengelolaan kawasan linctung dan kawasan budidaya, (2) pemanfaatan ruang/pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, (3) sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman, (4) sistem sarana dan prasarana utama.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene ZO05-2OI 5
v[-3l
Dengan demikian, pemantauan ini juga mencakup kegiatan mengumpulkan dan memperbaharui
data (up dating), baik dari segi pemanfaatan ruang, perkembangan kegiatan ekonomi, kependudukan, prasarana wilayah, serta program/proyek pembangunan dalam wilayah. Berdasarkan hasil pemantauarg dharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi peniniauan kembali atau evaluasi RTRW kabupaten Maiene yang dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali.
Pemantauan pemanfaatan ruang perlu dilakukan melalui penciptaan dan pengembangan suatu sistem data base yang terkoordinasikan dengan baik dalam suatu unit pusat data dan jaringarurva. Secara bertahap, kegiatan
ini dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi
(Ceograplric Infonnation systenrs-GlS).
GIS
ini
Geografis
merupakan suatu metode yang dapat menerima,
menyimpan, menulusuri, menganalisis, dan memperagakan data atau informasi yang berasal dari berbagai sumber seperti laporan statistik, peta-peta tematik, survey lapangan, foto udara atau penginderaan iarak iauh. Kegiatan pemanfaatan ruang secara kelembagaan perlu ditunjang dengan mengembangkan sistem kelembagaan dari aparat Pemerintah Kabupaten Maiene dan pembinaan tenaga staf guna meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Kabupaten Maiene untuk membina penyelenggaraan penataan ru.rng wilayah secara berkesinambungan.
7.3.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan RTRW Kabupaten Majene mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dari hasil pemantauan tersebut, selaniutnya dilakukan: (1) pengawasan untuk menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruan& serta (2) pengertiban, sebagai tindakan penyelesaian dari apa
yang diarahkan dalam rencana. Tuiuan pengedalian pemanfaatan ruang adalah untuk: (1) mewuiudkan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, (2) mengakomodasikan kebutuhan mang
yang dinamis secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna, serasi dan
berkelaniutan,
(3) menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan ruang di berbagai kawasan lindung dan budidaya.
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, meliputi:
' '
Pemantapan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dipertahankan;.
Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah mengalami tumpang tindih dengan kegiatan budidaya atau lahan yang kritis yang dapat mengganggu fungsi lind'rng
'
Pelarangan/pencegahan kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2Ol5
blah ditetapkan;
vil-32
I
Pembatasan kegiatan budidaya yang ada dengan tindakan konservasi secara intensif;
I
Pemindahan kegiatan budidaya yang dapat menganggu fungsi lindung.
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dapat berupa, antara lain:
.
Pengarahan lokasi kegitan untuk kegiatan budidaya melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang;
I
Pelaranganf pencegahan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya;
I
Pembatasan kegiatan lain yang telah ada yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang
di wilayah Kabupaten Maiene, peranan koordinasi dalam
pemeritahan kabupaten dan instansi terkait sangat penting. Secara instansional, hal ini dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Maiene.
7.3.3 Penyusunan Rencana Tata RuangWilayah Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2005-2015 ini meniadi pedoman
keruangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Oleh karena itu RTRW ini perlu clisesuaikan dengan gerak dan dinamika pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi yang berlangsung secara dinamis.
Agar tetap sesuai gerak dinamika pembangunan daerah, maka RTRW Kabupaten Majene Tahun 20052015 perlu ditiniau kembali atau dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali atau bilamana dianggap
perlu, mengingat penyimpangan sudah terlalu besar.
Peninjauan kembali atau evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Maiene sebagai suatu usaha untuk
menilai keefektifan rencana tata ruang yang telah ditetapkan tersebut. Secara sederhana, evaluasi
merupakan penilaian terhadap suatu perkembangan yang terfadi (y"^g dianggap sebagai pelaksanaan dari rencana), dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Majene.
Apabila hasil peniniauan kembali terl'radap RTRW Kabupaten Majene ternyata menuniukkan adanya
penyimpangan/deviasi yang mendasar terutama dalam hal pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan dalam rencana, maka perlu dilakukan suatu peniniauan kembali atau penyempurnaan terhadap materi RTRW tersebut.
Penyusunan Rencana
Taa Ruang \ifilatah Kabupaten M4iene 2OO5-2Ot
5
vil-33
Sasaran atau arahan dalam rencana tata ruang serta kebijaksanaannya, sebenarnya suatu hal yang
ideal dan perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan yang ideal pula. Oleh karena itu, di dalam hal pelaksanaanya perlu dilakukan oleh Tim Teknis Tata Ruang Kabupaten Maiene yang keanggotaanya bersifat koordinatif antarinstansi vertikal dan Dinas-Dinas
di
bawah Koordinasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maiene.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten M4iene 2005-2015
vil-34
HilPIMilruru
VEGETASI MANGR.OVE Lokasi Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae (foto 1 & 2)
roKAsr TPA DAN PETABUHAN MAIENE Lokasi Kecamatan Banggae (foto 3 & 4)
KOND|ST IARTNGAN
fArAN
Lokasi Kecamatan Banggae (foto 5 & 6)
HOME INDUSTRI g OBYEK WISATA PANTAI DATO Lokasi Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae (foto 7 dan B)
KONDTST IARTNGAN
fALAN
Lokasi Kecamatan Pamboang (foto
I & 10)
INSTAIA$T FENfiST A$.44F* q[R r rll\rX&4 [-
cji..i:rr;: l:.er';;a:t:a'ti]i': r,,:,'r
-ll.:.r14: :111.) 1
1
;{...' .r
"r
ii,:l;" ..'-:l
PASAF{ 5#$4FA .lt
"::
