LKM)

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT / LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM/LKM)

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNIS Pengembangan Lembaga BKM/LKM

i

ii


DAFTAR ISI

'$)7$5,6,_L BAB I | PENGERTIAN 1.1.

Apakah BKM/LKM ? | 2

1.2.

Apakah Himpunan Masyarakat Warga | 2

BAB II | KETENTUAN UMUM 2.1.

Apakah Misi BKM/LKM | 6

2.2.

Apakah kriteria suatu lembaga BKM/LKM | 6

2.3.

Dimanakah posisi lembaga BKM/LKM | 6

2.4.

Kapankah lembaga BKM/LKM harus dibentuk | 7

2.5.

Lembaga eksekutif atau legislatifkah BKM/LKM | 7

2.6.

Apakah Tugas Pokok BKM/LKM | 7

2.7.

Apakah fungsi BKM/LKM | 8

2.8.

Apakah bentuk organisasi BKM/LKM | 8

2.9.

Persyaratan keanggotaan BKM/LKM | 9

2.10.

Legalitas BKM/LKM | 9

2.11

Tata kelembagaan BKM/LKM | 9

2.12.

Keuangan BKM/LKM | 10


i

BAB III | TUJUAN, HASIL DAN PELAKU 3.1.

Apakah Tujuan pembentukan BKM/LKM | 12

3.2.

Apakah hasil yang diharapkan | 12

3.3.

Siapakah pelaku kunci dalam pembentukan BKM/LKM | 12

BAB IV | LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN BKM/LKM 4.1.

Proses pembentukan BKM/LKM | 14 a. Penetapan kriteria anggota BKM/LKM | 15 b. Langkah-Langkah Pemilihan anggota BKM/LKM | 15

c. Akuntabilitas dan legitimasi oleh masyarakat | 29 d. Legalisasi Himpunan Masyarakat Warga | 29

ii


BAB I PENGERTIAN

PETUNJUK TEKNIS Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 1

1.1.

Apakah BKM/LKM ? BKM/LKM adalah singkatan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang merupakan nama “jenerik” atau istilah untuk suatu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat Kelurahan/ Desa. Dengan kalimat lain dapat dikatakan BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. BKM/LKM disamping sebagai dewan pengambilan keputusan juga untuk menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang bersumber dari luar (channeling), dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah desa/kelurahan. BKM/LKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan desa/kelurahan serta memperjuangkan kebutuhan warga di tingkat desa/kelurahan dalam musbangdes/kelurahan.

1.2.

Apakah Himpunan Masyarakat Warga Himpunan masyarakat warga atau civil society adalah organisasi masyarakat yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar. Civil Society is totally of self initiating and self regulating organizations, peacefully pursuing a common interest, advocating a common cause, or expressing a common passion; respecting the right of others to do the same, and maintaining their relative autonomy vis-à-vis the state, the family, the temple and the market (Saad Eddin Ibrahim, Nurturing Civil Society at the World Bank, Dec 1996) Secara singkat sering kali masyarakat warga dirumuskan sebagai organisasiorganisasi warga yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat yang posisinya berada diantara keluarga dan negara Civil society is generally defined as the self initiating and self regulating organizations that are situated between the household and the state Ciri Utama Masyarakat Warga Ciri utama suatu masyarakat warga atau civil society adalah sebagai berikut:  Adanya kesetaraan, dimana masyarakat terbentuk sebagai himpunan warga yang setara  Tiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (common bond) seperti antara laín kepentingan, persoalan, tujuan, dsb.

2

PETUNJUK TEKNIS Pengembangan BKM/LKM

       

Tiap anggota atau warga berhimpun secara suka rela dan bukan karena terpaksa karena adanya paksaan Membangun semangat saling percaya Bekerja sama dalam kemitraan Secara damai memperjuangkan berbagai hal termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan serta pembangunan air minum dan sanitasi Selalu bersikap menghargai keragaman dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi Menjunjung nilai-nilai demokrasi, dalam konsep musyawarah, dalam setiap keputusan yang diambil Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari berbagai pengaruh kepentingan. Mampu bekerja secara mandiri

Posisi Masyarakat Warga Secara tegas dapat dikatakan bahwa masyarakat warga ini adalah himpunan warga yang posisinya :  di luar institusi pemerintah  di luar institusi militer  di luar institusi agama  di luar institusi pekerjaan atau usaha  di luar institusi keluarga Jadi tidak ada yang diwakili, dalam hal ini semua orang sebagai warga mewakili diri sendiri jadi semua dalam kesetaraan, meskipun mungkin saja kedudukan sehari-hari seorang adalah kepala sekolah, yang lain tukang sapu dinas kebersihan, yang lain lagi tukang pos, guru, direktur suatu perusahaan, dokter, komandan kodim, pendeta, dsb dalam himpunan masyarakat warga berkedudukan mereka setara yaitu sesama warga. Oleh sebab itu masyarakat warga baik secara keseluruhan maupun dalam arti himpunan atau paguyuban warga setempat selalu memiliki kemerdekaan sendiri (independency)


3

4


BAB II KETENTUAN UMUM


5

2.1.

Apakah Misi BKM/LKM ? Dalam jangka panjang misi BKM/LKM adalah membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama serta pada gilirannya akan memperkuat keswadayaan masyarakat warga.

2.2.

Apakah kriteria suatu lembaga BKM/LKM Dengan disyaratkannya harus ada BKM/LKM tidak berarti secara otomatis harus membentuk lembaga baru, tetapi dapat juga dengan memampukan atau memfungsikan lembaga masyarakat yang telah ada, sejauh lembaga-lembaga tersebut dapat memenuhi kriteria sbb: a. Bukan lembaga yang dibentuk secara otomatis karena perundang-undangan atau peraturan pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai alat kelengkapan lembaga pemerintah, tetapi lembaga yang prakarsa pembentukan maupun pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat. b. Kekuasaan/kewenangan dan legitimasinya bersumber dari warga masyarakat setempat c. Berkedudukan sebagai lembaga kepimpinan kolektif dan oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu himpunan masyarakat warga setempat yang bersifat organisasi anggota atau bertumpu pada anggota, artinya keputusan tertinggi ada di tangan anggota d. Melakukan proses pengambilan keputusan secara kolektif, demokratis dan partisipatif. e. Diterima, berfungsi dan berakar di seluruh lapisan masyarakat setempat (inklusif). f. Mekanisme pemilihan anggota BKM/LKM melalui proses pemilihan secara langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun. g. Kriteria keanggotaan BKM/LKM pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan, seperti antara lain; dapat dipercaya masyarakat, jujur, adil, ikhlas, dsb. Faktor pendidikan, status, pengalaman, keterampilan, jabatan dan kriteria-kriteria lain yang tidak langsung terkait dengan nilai-nilai kepribadian manusia merupakan nilai tambahan saja. h. Dibentuk secara partisipatif, demokratis, dan inklusif i. Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel. j. Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, agama, usaha dan keluarga.

2.3.

Dimanakah posisi lembaga BKM/LKM Oleh sebab itu BKM/LKM merupakan bagian integral dari himpunan masyarakat warga setempat juga harus memiliki ciri-ciri yang sama dan posisinya pun sama seperti layaknya masyarakat warga, yaitu :

6


     2.4.

di luar institusi pemerintah di luar institusi militer di luar institusi agama di luar institusi pekerjaan atau usaha di luar institusi keluarga

Kapankah lembaga BKM/LKM harus dibentuk BKM/LKM harus dibentuk pada saat :  Masyarakat melalui berbagai rembug atau diskusi kelompok memutuskan akan menangulangi kemiskinan yang dihadapi oleh warga secara bersama dan terorganisasi  Masyarakat memutuskan membentuk lembaga kepemimpinan baru setelah dilakukan refleksi kelembagaan dan kepemimpinan yang merefleksikan peran dan kinerja berbagai lembaga kepemimpinan dan pemimpin yang ada.

2.5.

Lembaga eksekutif atau legislatifkah BKM/LKM BKM/LKM adalah lembaga eksekutif dengan peran utama sebagai pengendali bukan sebagai pelaksana, oleh sebab itu BKM/LKM dapat membentuk unit-unit pelaksana (UP) atau satuan kerja, dsb.

2.6.

Apakah Tugas Pokok BKM/LKM a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga kelurahan/desa setempat termasuk penggunaan Dana BLM. b) Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat tahunan. c) Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusankeputusan yang telah diambil BKM/LKM termasuk penggunaan dana-dana bantuan program pemberdayaan yang diterima. d) Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi. e) Mengkoordinasi pengelolaan program-program yang diterima masyarakat, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh unit-unit Satuan Pelaksana (Satlak) berbagai program sektoral. f) Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di kelurahan/desa nya. g) Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis h) Membangun tranparansi masyarakat khususnya dan pihak luar pada


7

umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapat-rapat terbuka, dsb. i) Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat, j) Melaksanakan Rembug Warga Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil BKM/LKM kepada masyarakat, k) Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang di bawah kendali BKM/LKM. l) Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah kelurahan/perdesaan setempat, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten/kota. m) Mengawal penerapan nilai-nilai hakiki, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pembangunan lainnya di kelurahan/desa masing-masing. n) Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan/desa dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal). 2.7.

Apakah fungsi BKM/LKM a) Penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat b) Penggerak proses pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb) c) Penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis d) Pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan e) Pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat f) Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan/desa setempat g) Penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat. h) Mitra kerja pemerintah kelurahan/desa setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

2.8.

Apakah bentuk organisasi BKM/LKM BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif suatu organisasi masyarakat warga di suatu kelurahan dan berbentuk “dewan atau majelis warga” yang tinggal di kelurahan/desa tersebut untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan warga/komunitas khususnya yang menyangkut kesejahteraan sosial.

8


Dalam organisasi BKM/LKM tidak ada hirarki yang tegas, tiap anggota memiliki hak yang sama. BKM/LKM ini dipimpin oleh sekurang-kurangnya seorang koordinator yang dipilih diantara anggota BKM/LKM, tetapi semua keputusan dalam BKM/LKM dilakukan secara kolektif, artinya koordinator tidak dapat mengambil keputusan sendiri.

2.9.

Persyaratan keanggotaan BKM/LKM Siapakah yang dapat dipilih sebagai anggota BKM/LKM Semua warga dewasa yang tinggal di kelurahan/desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan warga dan dipercaya warga untuk mengemban amanat masyarakat untuk pembangunan kelurahan/desa. Anggota BKM/LKM dipilih untuk masa bakti maksimum 3 tahun dengan tiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat dilakukan penggantian (reshuffle) serta dapat pula dipilih ulang. Berapakah jumlah anggota BKM/LKM yang ideal Pada dasarnya jumlah anggota BKM/LKM haruslah ganjil sehingga memungkinkan dilakukan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Jumlah baik minimum maupun maksimum sebaiknya ditetapkan dalam rembug warga meskipun demikian berdasarkan pertimbangan praktis agar mudah tercapai quorum dalam pengambilan keputusan diusulkan sebaiknya minimum 7 orang dan maksimum 15 orang dan bersifat relawan. Dari minimum 7 orang atau maksimum 15 orang tersebut sebaiknya didorong ada keterlibatan wanita ( minimum 30%).

2.10.

Legalitas BKM/LKM Suatu himpunan warga dari suatu kelurahan/desa dengan BKM/LKM sebagai pimpinan kolektifnya pada dasarnya legalisasinya berasal dari masyarakat tetapi bila dikehendaki dapat diresmikan melalui pencatatan pada seorang Notaris atau sampai dengan mendapatkan status badan hukum melalui pengesahan kantor kehakiman. Yang perlu diperhatikan dalam proses legalisasi adalah apa yang dilegalisasi, yang dalam hal ini yang dilegalisasi adalah organisasi masyarakat warga dalam bentuk paguyuban atau himpunan warga kelurahan/desa yang bersangkutan dimana BKM/LKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan kolektif yang terpilih dan mendapatkan mandat untuk memimpin dan mewakili paguyuban atau himpunan warga tersebut.

2.11

Tata kelembagaan BKM/LKM Rembug Warga Tahunan (RWT) Rembug Warga Tahunan adalah rembug warga di tingkat kelurahan/desa yang merupakan institusi tertinggi dari paguyuban/himpunan warga kelurahan/desa


9

bersangkutan yang wajib dilakukan tiap tahun atau bila dianggap ada hal-hal penting yang memerlukan kesepakatan warga secara menyeluruh seperti antara lain ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam kebijakan BKM/LKM, penyalahgunaan keuangan, musibah, dsb. Keputusan RWT (Rembug Warga Tahunan) ini mengikat dan harus dilaksanakan/ditindak lanjuti oleh BKM/LKM. Sekretariat Untuk mengadministrasi kegiatan sehari-hari BKM/LKM dapat membentuk sekretariat sebagai unsur pelaksana harian, yang bekerja purna waktu sehingga berhak menerima honorarium yang pantas Penasehat Disamping Sekretariat bila dikehendaki BKM/LKM berhak mengangkat penasehat sesuai kebutuhan yang akan bekerja paruh waktu dan bersifat relawan Dewan Pengawas Dewan Pengawas ini secara khusus akan menyelenggarakan kegiatan pinjaman bergulir.

membantu

UPK

untuk

Unit Pelaksana (UP) Unit Pelaksana (UP) adalah satuan pelaksana yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan BKM/LKM dalam mengelola kegiatan pembangunan. Secara umum dapat diasumsikan kebutuhan unit-unit pengelola sebagai berikut UPK (Unit Pengelola Keuangan), UPL (Unit Pengelola Lingkungan), UPS (Unit Pengelola Sosial). 2.12.

Keuangan BKM/LKM BKM/LKM akan mengelola dana BLM dari berbagai program yang akan diadministrasikan oleh Sekretariat BKM/LKM. Keuangan BKM/LKM lainnya dapat pula bersumber dari uang iuran, uang sumbangan, hibah dan/atau penerimaan lainnya yang sah (tidak bertentangan dengan peraturan hukum, agama dan adat istiadat), dan tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan dibentuknya BKM/LKM. Dana-dana yang dapat dihimpun oleh BKM/LKM akan diadministrasikan oleh Sekretariat dan akan disalurkan ke Unit Pengelola masingmasing kegiatan sesuai peruntukannya.

10


BAB III TUJUAN, HASIL DAN PELAKU


11

3.1.

Apakah Tujuan pembentukan BKM/LKM BKM/LKM perlu dibentuk untuk memimpin warga suatu kelurahan untuk melakukan upaya penangulangan di kelurahan masing-masing dengan lebih terorganisasi, terarah dan konsisten sebagai suatu gerakan moral.

3.2.

Apakah hasil yang diharapkan Hasil akhir yang diharapkan melalui upaya pembentukan BKM/LKM adalah terpilihnya pelaku-pelaku kepemimpinan moral sesuai jumlah yang disepakati (9 org. 11 org. 13 org) yang tergabung dalam suatu lembaga kepemimpinan yang bernama jenerik BKM/LKM

3.3.

Siapakah pelaku kunci dalam pembentukan BKM/LKM Secara umum pelaku kunci dalam pembentukan BKM/LKM adalah penduduk dewasa yang kemudian di bedakan menjadi beberapa peran sebagai berikut:    

12

Panitia Pembentukan BKM/LKM baik ditingkat, RT, RW atau Kelurahan Warga dewasa baik laki-laki maupun keluarga sebagai pemilih calon anggota BKM/LKM Warga yang terpilih di tingkat RT yang selanjutnya disebut “Utusan RT”, Warga (Utusan RT) yang terpilih dipenjaringan tingkat RW yang selanjutnya disebut “Utusan RW” ( ini dilakukan bila jumlah RT terlalu banyak sehingga sulit dilakukan langsung di tingket kelurahan). Warga (Utusan RT/RW) yang terpilih di tingkat kelurahan yang selanjutnya diresmikan sebagai anggota BKM/LKM


BAB IV LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN BKM/LKM


13

4.1.

Proses pembentukan BKM/LKM Tahap ke 1: Sosialisasi organisasi masyarakat warga dan institusi kepemimpinan kolektif Sosialisai ini dapat dilakukan sesuai dengan tahapan siklus kegiatan di tingkat masyarakat yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator masyarakat Proses ini seiring dengan penyadaran masyarakat akan persoalan kemiskinan yang mereka hadapi dan perlunya berorganisasi maka secara intensif dilakukan sosialisasi melalui serangkaian Diskusi Kelompok Terarah (Focused Group Discussion/FGD) mengenai organisasi masyarakat warga dan perlunya lembaga/institusi kepemimpinan kolektif yang mengakar dan diakui kemanfaatannya oleh warga masyarakat. Fokuskan diskusi mengenai prinsip dasar, substansi serta peran, tugas pokok dan fungsi dari lembaga kepemimpinan yang mampu mewakili dan mengemudikan organisasi masyarakat warga. Hasil : Pemahaman masyarakat akan “makna BKM/LKM” sebagai lembaga kepemimpinan kolektif masyarakat warga. Tahap ke 2: Penilaian kelembagaan masyarakat yang ada Berangkat dari pemahaman akan makna BKM/LKM sebagai lembaga masyarakat yang berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif warga, lakukan diskusi refleksi dengan memilih perkara (issue) kritis untuk melakukan penilaian terhadap lembaga-lembaga yang ada apakah telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga. Tuangkan hasil masukan masyarakat mengenai profil dan potret (potensi serta kelemahannya) masing-masing lembaga dalam kaitan kesesuaian dengan makna substantif BKM/LKM. Hasil : Peta potensi dan kelemahan lembaga masyarakat yang ada dibandingkan dengan konsep BKM/LKM. Tahap ke 3: Penetapan kebutuhan BKM/LKM Berdasarkan profil potensi dan kelemahan lembaga-lembaga tersebut, dilakukan serangkaian rembug warga mulai dari tingkat RT dan RW atau dusun di seluruh lokasi kelurahan sasaran. Membahas dan menyepakati bersama, apakah lebih baik memampukan lembaga yang ada sebagai BKM/LKM atau membentuk lembaga BKM/LKM baru. Apabila masyarakat memutuskan untuk membangun institusi baru, maka proses pembangunan BKM/LKM diawali dengan pembahasan AD (Anggaran Dasar) di masing-masing RT/RW, dusun hingga tingkat kelurahan untuk menyepakati aturan dan anggaran dasar BKM/LKM. Sedangkan apabila masyarakat memutuskan untuk memampukan lembaga yang ada sebagai BKM/LKM, maka Relawan Masyarakat dan Tim Fasilitator secara intensif memfasilitasi masyarakat untuk meninjau ulang, merestrukturisasi dan menyesuaikan AD lembaga tersebut agar memenuhi ciri dan sifat sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dari suatu organisasi masyarakat warga sesuai ketentuan PNPM - MP.

14


Hasil : Kesepakatan perlunya BKM/LKM dan ketegasan pilihan membangun lembaga baru atau memampukan lembaga yang ada Tahap ke 4 : Pendirian dan pemilihan anggota BKM/LKM Bila pilihan masyarakat jatuh pada pembentukan lembaga BKM/LKM baru dan menyepakati draft AD -nya, maka lakukan pula rembug warga untuk pemilihan anggota BKM/LKM secara langsung dari mulai tingkat basis (RT/Dukuh) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penetapan kriteria anggota BKM/LKM. Fasilitator melakukan pendampingan dalam pembahasan kriteria anggota tersebut, dengan melakukan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) tentang “Kepemimpinan Masyarakat” agar warga mampu merumuskan kwalitas seorang pemimpin yang dapat dipercaya untuk mengemban amanat masyarakat ! Fokus utama DKT adalah penyadaran akan perlunya nilai-nilai luhur dari seorang pemimpin, bukan pada kemampuan dan pengalaman, atau jabatan seseorang saat ini dll. Tekankan bahwa kriteria tersebut dapat dimiliki oleh pria maupun wanita, tua atau muda, kaya atau miskin dll. Kriteria ini sudah harus dirumuskan pada saat penyusunan Anggaran Dasar. b. Langkah-langkah Pemilihan anggota BKM/LKM Atas dasar kriteria yang telah disepakati masyarakat, selanjutnya dilakukan pemilihan sebagai berikut : Pada dasarnya keberhasilan BKM/LKM pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana BKM/LKM tersebut dibentuk. Oleh sebab itu proses dan prosedur pembentukan BKM/LKM menjadi sangat penting. 

Siapakah yang berhak memilih anggota BKM/LKM Anggota BKM/LKM pada dasarnya dipilih oleh

warga

dewasa

kelurahan/desa yang bersangkutan baik pria maupun perempuan. 

Bagaimana cara memilih anggota BKM/LKM Dilakukan mulai tingkat basis seperti tingkat RT/dukuh dimana rekam jejak seseorang diketahui, RW (bila diperlukan karena jumlah RT terlalu banyak maka dapat dilakukan penyaringan lagi di tingkat RW) dan kelurahan/desa

Tingkat RT/Dukuh Pemilih Semua warga RT yang sudah dewasa (kriteria dewasa dapat ditetapkan sendiri)


15

Yang dipilih Semua warga RT yang dewasa yang memenuhi kriteria seperti tersebut di atas dan tinggal di RT yang bersangkutan. Proses pemilihan a) tiap pemilih (harus pria dan wanita) memilih 3 s/d 5 nama (sesuai kesepakatan) orang-orang yang tinggal di RT yang bersangkutan yang memenuhi kriteria tersebut di atas dengan cara menuliskan nama-nama tersebut di atas kertas secara rahasia, tanpa calon, tanpa kampanye atau upaya mempengaruhi untuk memilih orang tertentu. b) dikumpulkan dan dilakukan tabulasi secara terbuka dihadapan warga RT yang bersangkutan c) warga yang terpilih di tingkat RT ini kemudian dipilih, berdasarkan perolehan suara mulai dari yang terbanyak, sejumlah yang ditentukan menjadi Utusan RT Jumlah Utusan RT ini sebelumnya disepakati di tingkat Kelurahan/Desa dan kemudian disusun dalam bentuk panduan oleh Fasilitator. Tingkat RW Pemilihan ditingkat RW sebenarnya adalah pilihan (optional) bila jumlah utusan RT sangat banyak karena jumlah RTnya banyak sehingga tidak mungkin langsung dilakukan di tingkat kelurahan. Intinya pemilihan tingkat RW adalah untuk menyaring lagi Utusan RT terpilih untuk menjadi utusan RW Pemilih Semua warga Utusan RT Yang dipilih Adalah semua warga Utusan RT yang terpilih. Proses pemilihan a) setelah semua Utusan RT berkumpul di tingkat RW kemudian tiap Utusan RT memilih 3 s/d 5 nama (sesuai kesepakatan) diantara anggota Utusan RT dengan cara menuliskan nama-nama tersebut di atas kertas secara rahasia, tanpa calon, tanpa kampanye atau upaya mempengaruhi untuk memilih orang tertentu. b) dikumpulkan dan dilakukan tabulasi secara terbuka dihadapan seluruh Utusan RT dan terbuka untuk warga RW yang bersangkutan

16


c) semua warga yang dipilih di tingkat RW ini kemudian menjadi Utusan RW Jumlah Utusan RW ini sebelumnya disepakati di tingkat kelurahan/desa dan kemudian disusun dalam bentuk panduan oleh Fasilitator Masyarakat. Tingkat Kelurahan/Desa Pemilih Semua anggota Utusan RT atau Utusan RW bila jumlah Utusan RT terlalu besar. Yang dipilih Adalah semua anggota Utusan RT/RW dgn tidak menutup kemungkinan warga yang belum termasuk dalam Utusan RT/RW tetapi memenuhi syarat. Dengan kata lain tiap anggota Utusan RT/RW memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Proses pemilihan a) setelah tiap warga Utusan RT/RW berkumpul di kelurahan/di balai desa sesuai waktu yang disepakati, kemudian tiap warga Utusan RT/RW memilih 3 s/d 5 nama (sesuai kesepakatan) diantara Utusan RT/RW dengan cara menuliskan nama-nama tersebut di atas kertas secara rahasia, tanpa calon, tanpa kampanye atau upaya mempengaruhi untuk memilih orang tertentu. b) dikumpulkan dan dilakukan tabulasi secara terbuka dihadapan Utusan RT/RW dan terbuka untuk seluruh warga kelurahan/desa yang bersangkutan c) dari jumlah suara yang masuk dipilih 9 s/d 13 orang dengan suara yang terbanyak sebagai anggota BKM/LKM d) selanjutnya para anggota BKM/LKM terpilih dapat memilih koordinator Kemudian BKM/LKM dapat membentuk Sekretariat, dan unit-unit satuan pelaksana dan memilih serta mengangkat penasehat sesuai kebutuhan. Bila ternyata pilihan masyarakat jatuh pada memampukan lembaga yang ada maka bila diperlukan, keanggotaan pimpinan kolektif dapat dilakukan peremajaan atau penggantian dengan tata cara sebagaimana layaknya pemilihan anggota BKM/LKM. Hasil : BKM/LKM baik lembaga baru atau lembaga lama yang telah dimampukan terbentuk lengkap dengan personalianya dan kesepakatan AD Penting : Keseluruhan Proses pemilihan anggota BKM/LKM dilaksanakan secara rahasia dan tertutup, tanpa ada proses pencalonan, tanpa kampanye, dan tanpa upaya mempengaruhi atau rekayasa untuk memilih orang tertentu atau calon titipan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang dan kesempatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk secara bebas menentukan pilihannya. Proses pemilihan harus didasarkan prinsip memberi peluang masyarakat memilih pemimpinpemimpinnya yang dapat dipercaya, jujur, ikhlas dan tanpa pamrih, adil, siap berkorban dan memiliki komitmen serta kepedulian yang tinggi pada masyarakat miskin !


17

Siklus : PEMBENTUKAN BKM/LKM Kode Kegiatan : (A.H.I.)1.4.a Nama Kegiatan : REMBUG PEMBENTUKAN DAN BIMBINGAN PANITIA PEMBANGUNAN

BKM/LKM A. SASARAN KEGIATAN No

1

2

Sasaran Terbentuknya Panitia Pembentukan BKM/LKM berikut susunan organisasinya (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) sebagai wujud kebutuhan masyarakat untuk mengorganisasi diri bagi penanggulangan kemiskinan di desa/ kelurahan/ desanya Anggota Panitia Pembentukan BKM/LKM terbagi ke dalam 3 (tiga) Pokja, yaitu: (1) Pokja Perumus Anggaran Dasar BKM/LKM, (2) Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM, dan (3) Pokja Pemantau Partisipatif

Indikator

Sumber Informasi

 Terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang per DESA/ KELURAHAN, dengan proporsi keseluruhan yg tinggi dari unsur warga miskin dan  perempuan.

FS‐BKM/LKM‐1: Daftar Hadir Rembug Pembentukan dan Bimbingan Panitia Pembentukan BKM/LKM LP‐01 : Lembar Pemantauan Pembentukan dan Bimbingan Panitia Pendirian BKM/LKM

B. PROSEDUR PELAKSANAAN No

1

2

3

Alat Bantu

Pelaporan Kegiatan



 (lihat Sasaran pada Tabel. A)

 Kesimpulan hasil FGD Kelembagaan dan FGD Kepemimpinan yang telah dilakukan pada siklus PS

4

Fasilitator menjelaskan rangkaian kegiatan siklus Pembentukan BKM/LKM

 Diagram Alir Kegiatan Siklus Pembentukan BKM/LKM (lihat halaman muka)

5

Fasilitator menjelaskan kepanitiaan yang dibutuhkan untuk membentuk BKM/LKM berserta tugas‐tugas dari tiga Pokja yang ada dalam panitia tersebut.

 Panitia Pembentukan BKM/LKM dan Tugas Pokoknya (lihat Rujukan‐01)

18

Prosedur Relawan mengundang 5 (lima) orang warga per DESA/ KELURAHAN untuk hadir dalam Rembug Warga Pembentukan dan Bimbingan Kepanitiaan Pembentukan BKM/LKM. Sedapat mungkin rembug dijadwalkan pada waktu yang memungkinkan keterlibatan banyak warga perempuan dan warga miskin. Fasilitator menjelaskan tujuan pertemuan ini dan hasil yang diharapkan di akhir pertemuan. Minta salah seorang warga menjelaskan tentang hasil FGD Kelembagaan dan FGD Kepemimpinan yang telah dilakukan pada siklus PS, terutama berkaitan dengan: (1) kriteria‐kriteria lembaga komunitas tingkat desa/ kelurahan yang dibutuhkan untuk penanggulangan kemiskinan,dan (2) kriteria‐kriteria pemimpin masyarakat yang baik


FS‐BKM/LKM‐1: Daftar Hadir Rembug Pembentukan dan Bimbingan Panitia Pembentukan BKM/LKM

No

6

7

8

9

10

Prosedur

Alat Bantu

Salah seorang relawan memimpin warga untuk bersama‐sama memilih di antara hadirin Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota dari Panitia Pembentukan BKM/LKM. Sedikitnya 3 (tiga) orang warga per DESA/ KELURAHAN menjadi Anggota Panitia, dengan proporsi keseluruhan yg tinggi dari unsur warga miskin dan perempuan Kemudian seluruh Anggota Panitia secara bersama‐sama mengelompokkan diri ke dalam 3 (tiga) Pokja yaitu: (1) Pokja Perumus Anggaran Dasar BKM/LKM, (2) Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM, dan (3) Pokja Pemantau Partisipatif. Fasilitator mensosialisasi dan mendiskusikan Konsep BKM/LKM sebagai wadah sinergi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di desa/ kelurahan/ desanya. Kemudian ajak warga menyimpulkan prinsip‐prinsip utama yang harus terkandung dalam Anggaran Dasar BKM/LKM Kemudian Fasilitator mengajak warga mendiskusikan strategi yang tepat untuk ‘mencari orang baik dan murni’ di antara warga desa/ kelurahan mereka untuk menjadi Anggota BKM/LKM. Kemudian ajak warga untuk menyimpulkan prinsip‐ prinsip utama yang harus terkandung dalam Tata‐tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM Ketua Panitia memfasilitasi setiap Pokja untuk membuat jadwal kerjanya masing‐ masing. Sementara warga yang tidak duduk di dalam sebuah Pokja, tetap diajak untuk berperan serta.

Pelaporan Kegiatan



LP‐01 : Lembar Pemantauan Pembentukan dan Bimbingan Panitia Pendirian BKM/LKM

 Prinsip‐Prinsip Organisasi Masyarakat Warga yang berlandaskan pada nilai‐nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan (lihat Rujukan‐ 02)

 VCD Mencari Orang Baik dan Murni  Prinsip‐Prinsip dalam Mencari Orang Baik dan Murni (lihat Rujukan‐03)

 Jadwal Kerja Panitia Pembentukan BKM/LKM (lihat Rujukan‐04)


19

Siklus : PEMBENTUKAN BKM/LKM Kode Kegiatan : (A.H.I.)1.4.b Nama Kegiatan : RAPAT PENYUSUNAN TATA‐TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BKM/LKM

A. SASARAN KEGIATAN No

1

Sasaran

Indikator

Tersusunnya Tata‐Tertib Pemilihan  Anggota BKM/LKM yang merupakan hasil musyawarah Pokja, meliputi: (1) Tata‐Tertib Pemilihan Utusan Warga Tkt  RT, (2) Tata‐Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM, (3) Tata‐Tertib Masa Sanggah dan Penyelesaiannya.

Tata‐Tertib merupakan hasil musyawarah Pokja, bukan hasil kerja individu Tata‐Tertib yang disepakati mampu menjamin Anggota BKM/LKM yang terpilih adalah ‘orang baik dan murni’

Sumber Informasi 

FS‐BKM/LKM‐2: Daftar Hadir Rapat Penyusunan Tata‐Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM


1

2

3

4

20

Prosedur

Alat Bantu

Salah seorang Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM membuka pertemuan dan menjelaskan tujuan pertemuan ini, serta memperkenalkan anggota Pokja Pemantau Partisipatif yang hadir serta  tujuan dilakukannya pemantauan partisipatif terhadap rapat penyusunan tata‐tertib pemilihan anggota BKM/LKM ini Ajak seluruh hadirin mengingat kembali  prinsip‐prinsip yang harus dipegang dalam ‘mencari orang baik dan murni’. Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM merumuskan Tata‐Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM (Pemilihan Utusan Warga Tkt RT, Pemilihan Anggota  BKM/LKM di Tkt Desa/ kelurahan, Masa Sanggah dan Penyelesaian Sanggahan), berdasarkan prinsip‐prinsip mencari orang baik yang telah didiskusikan sebelumnya. Kemudian, ajak hadirin mendiskusikan hal‐hal penting yang harus disosialisasikan kepada warga kel./ desa.


Pelaporan Kegiatan


Prinsip‐Prinsip dalam Mencari Orang Baik dan Murni (lihat Rujukan‐03)

Kerangka Tata‐Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM (lihat Rujukan‐05)

FS‐BKM/LKM‐2: Daftar Hadir Rapat Penyusunan Tata‐Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM

Siklus : PEMBENTUKAN BKM/LKM Kode Kegiatan : L(A.H.I.)1.4.c Nama Kegiatan : RAPAT PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR BKM/LKM


Sasaran

Indikator 

1

Tersusunnya Anggaran Dasar BKM/LKM sebagai sebuah organisasi masyarakat warga yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan berlandaskan pada nilai‐nilai kemanuisaan dan kemasyarakatan

AD BKM/LKM merupakan hasil musyawarah Pokja, bukan hasil kerja individu Isi Anggaran Dasar BKM/LKM tidak bertentangan dengan prinsip‐prinsip OMW yang berlandaskan pada nilai‐ nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan




FS‐BKM/LKM‐3: Daftar Hadir Rapat Penyusunan Anggaran Dasar BKM/LKM


Prosedur

Alat Bantu

Pelaporan Kegiatan

1

Koordinator Pokja Perumus AD BKM/LKM membuka pertemuan dan menjelaskan tujuan dari rapat ini, serta hasil yang diharapkan di akhir pertemuan


 FS‐BKM/LKM‐3: Daftar Hadir Rapat Penyu‐sunan Anggaran Dasar BKM/LKM

2

Fasilitator mengajak warga mengingat kembali prinsip‐prinsip utama yang harus terkandung dalam Anggaran Dasar BKM/LKM sebagai sebuah organisasi masyarakat warga yang berlandaskan nilai‐nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan

 Prinsip‐Prinsip Organisasi Masyarakat Warga yang berlandaskan pada nilai‐nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan (lihat Rujukan‐02)

3

Rumuskan Anggaran Dasar BKM/LKM untuk disosialisasikan

 Kerangka AD BKM/LKM (lihat Rujukan‐06)

 Salinan AD BKM/LKM yang telah disusun

4

Akhiri pertemuan setelah Pokja Perumus AD BKM/LKM mengevaluasi kesesuaian AD BKM/LKM yang mereka susun terhadap prinsip‐prinsip organisasi masyarakat warga yang bertujuan menghapuskan kemiskinan dengan berlandaskan pada nilai‐nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan


21

Siklus : PEMBENTUKAN BKM/LKM Kode Kegiatan : (A.H.I.)1.5 Nama Kegiatan : REMBUG WARGA TINGKAT RW DAN DESA/ KELURAHAN UNTUK SOSIALISASI

DAN PERNYATAAN KESIAPAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN BKM/LKM A. SASARAN KEGIATAN No

Sasaran

Indikator 

1

2

Masyarakat paham isi AD BKM/LKM, terutama kaitannya dengan: (1) prinsip‐prinsip organisasi masyarakat warga yang berlandaskan nilai‐nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, dan (2) kepemimpinan yang sesuai bagi organisasi masyarakat warga yang berlandaskan nilai‐nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan Masyarakat paham proses dan tata‐tertib pemilihan anggota BKM/LKM, terutama kaitannya dengan bagaimana mencari ‘orang baik dan murni’ untuk dijadikan anggota BKM/LKM





Jumlah warga yang terlibat dalam rembug dengan proporsi wanita dan warga miskin yang tinggi Warga mampu mengkaitan isi AD BKM/LKM dengan prinsip‐ prinsip organisasi masyarakat warga yang berlandaskan nilai‐ nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan Warga mampu mengkaitan tata‐tertib pemilihan anggota BKM/LKM dengan prinsip‐ prinsip mencari ‘orang baik dan murni’.




FS‐BKM/LKM‐4: Daftar Hadir Rembug Warga Tkt DESA/ KELURAHAN untuk Sosialisasi Pembentukan BKM/LKM BA‐01 : Pernyataan Kesiapan Masyarakat untuk pelaksanaan pemilihan utusan tingkat RT


1

2

3

22

Prosedur Salah seorang relawan membuka pertemuan, menjelaskan tujuan rembug warga ini, serta memperkenalkan anggota Pokja Perumus AD BKM/LKM dan Panitia Pemilihan Anggota BKM/LKM yang hadir serta tugas‐tugas yang harus mereka jalankan. Juga diperkenalkan anggota Pokja Pemantau Partisipatif yang hadir serta tujuan dari dilakukannya pemantauan partisipatif terhadap rembug warga ini. Pokja Perumus AD BKM/LKM mensosialisasi dan mengajak hadirin mendiskusikan Konsep BKM/LKM sebagai wadah sinergi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di desa/ kelurahan/ desanya. Kemudian ajak warga menyimpulkan prinsip‐ prinsip utama yang harus terkandung dalam Anggaran Dasar BKM/LKM dan mengkaitkan langsung dengan isi AD BKM/LKM Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM mensosialisasikan Tata Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM dan mengajak warga mendiskusikan isi tata tertib serta strategi yang tepat untuk ‘mencari orang baik dan murni’ di antara warga desa/ kelurahan mereka untuk menjadi Anggota BKM/LKM. Kemudian ajak warga untuk menyimpulkan prinsip‐prinsip utama yang harus terkandung dalam Pemilihan Anggota BKM/LKM dan hal‐hal teknis yang ada dalam Tata‐Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM


Alat Bantu

Pelaporan Kegiatan


 FS‐BKM/LKM‐4: Daftar Hadir Rembug Warga Tkt DESA/ KELURAHAN untuk Sosialisasi Pembentukan BKM/LKM

 Prinsip‐Prinsip Organisasi Masyarakat Warga yang berlandaskan pada nilai‐nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan (lihat Rujukan‐02)  Anggaran Dasar BKM/LKM yang telah disusun

 Prinsip‐Prinsip dalam Mencari Orang Baik dan Murni (lihat Rujukan‐03)  Tata‐Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM yang telah disusun.

No

4

5

Prosedur

Alat Bantu

Akhiri rembug dengan mengumumkan tanggal, waktu dan tempat Pemilihan Utusan Warga Tkt RT di DESA/ KELURAHAN atau Dusun bersangkutan. Minta hadirin untuk aktif mensosialisasikan konsep BKM/LKM dan Proses Pemilihan Anggota BKM/LKM kepada warga lainnya yang tidak sempat hadir. Setelah sosialisasi pembentukan BKM/LKM dilakukan diseluruh DESA/ KELURAHAN, ketua panitia pada waktu berikutnya mengundang seluruh panitia pembentukan BKM/LKM, lurah/kades dan fasilitator untuk mereview hasil kerja panitia.

Pelaporan Kegiatan

 6

Ketua panitia menjelaskan tentang tujuan pertemuan ini kapada para undangan



7

Ketua panitia meminta kepada wakil/koordinator pokja untuk mereview hasil proses persiapan panitia pembentukan BKM/LKM dan menetapkan rumusan final mengenai AD BKM/LKM serta Tata Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM.

8

Ketua panitia memfasilitasi peserta rapat untuk membuat pernyataan bersama tentang kesiapan masyarakat untuk melaksanakan pemilihan utusan tingkat RT

 



FS‐BKM/LKM‐5: Daftar Hadir pelaksanaaan review di tingkat Desa/ kelurahan Tata Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM (final) AD BKM/LKM (final) LP‐01 : Lembar Pemantauan Pembentukan dan Bimbingan Panitia Pendirian BKM/LKM BA‐01 : Pernyataan Kesiapan Masyarakat untuk pelaksanaan pemilihan utusan tingkat RT


23

Siklus : PEMBENTUKAN BKM/LKM Kode Kegiatan : (A.H.I.)1.6 Nama Kegiatan : PEMILIHAN UTUSAN WARGA TINGKAT RT


Sasaran

Indikator  

1

Terpilihnya beberapa Utusan Warga dari setiap RT melalui proses pemilihan yang demokratis dan melibatkan sebanyak mungkin warga.



Jumlah warga yang ikut memilih, dengan proporsi wanita dan warga miskin yang cukup. Proses pemilihan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, dan tanpa pencalonan

 

Sumber Informasi FS‐BKM/LKM‐5: Daftar Hadir Pemilihan Utusan Warga Tkt RT Format BKM/LKM‐1 LP‐02 : Lembar Pemantauan pelaksanaan pemilihan utusan tingkat RT(kelompok basis terkecil)


1

2

3

4

5

6

24

Prosedur Penempelan poster dan spanduk ttg BKM/LKM, Proses Pemilihan Anggota  BKM/LKM (termasuk tempat dan tanggal). Poster disebar di setiap RT seminggu sebelum tanggal pemilihan utusan warga di RT tersebut. Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM membuka pertemuan, dan menjelaskan tujuan pertemuan (yaitu: memilih beberapa utusan warga RT untuk ‘hadir’  di rembug warga tingkat desa/ kelurahan/ desa untuk kemudian mewakili mereka ‘memilih’ beberapa anggota BKM/LKM). Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM menjelaskan kembali kepada hadirin tentang apa itu BKM/LKM, prinsip‐ prinsip yang melandasinya, dan kriteria untuk memilih anggota BKM/LKM  sebagai pemimpin masyarakat warga. Lakukan review kembali/kalau perlu diulangi tentang kriteria warga yang akan dipilih dengan menggunakan media dalam bentuk lembar pertanyaan kritis  atau gambar‐gambar yang menggambarkan sifat baik dan sifat buruk manusia. Selanjutnya sepakati oleh warga yang hadir tentang kriteria‐ kriteria tersebut. Kemudian jelaskan Proses Pemilihan Anggota BKM/LKM secara menyeluruh,  dan Tata‐Tertib Pemilihan Utusan Warga Tkt RT dengan penekanan pada keterkaitannya dengan prinsip‐prinsip mencari ‘orang baik dan murni’. Lakukan proses Pemilihan Utusan Warga Tkt RT sesuai dengan tata‐tertib yang telah disepakati Pokja Pemantau Partisipatif mengamati proses pemilihan




Alat Bantu

Pelaporan Kegiatan

Kelompok sasaran, tujuan, media, dan pesan sosialisasi Pra Pemilihan Utusan Warga Tkt RT (Rujukan‐07)

(lihat Sasaran pada Tabel. A)

Prinsip‐Prinsip Organisasi Masyarakat Warga yang berlandaskan pada nilai‐nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan (lihat Rujukan‐02) Panduan FGD untuk menentukan kriteria pemimpin

Prinsip‐Prinsip dalam Mencari Orang Baik dan Murni (lihat Rujukan‐03)

Kartu Suara dengan ‘prompt’ tentang kriteria pemilihan (lihat Rujukan‐08)

 

FS‐BKM/LKM‐9: Daftar Hadir Pemilihan Utusan Tkt RT Format BKM/LKM‐1



LP‐02

Siklus : PEMBENTUKAN BKM/LKM Kode Kegiatan : I.2 Nama Kegiatan : REMBUG WARGA TINGKAT DESA/ KELURAHAN UNTUK PENGESAHAN AD

BKM/LKM , PROSES PEMILIHAN ANGGOTA BKM/LKM DAN PENGUKUHAN ANGGOTA BKM/LKM A. SASARAN KEGIATAN No

Sasaran

Indikator

Sumber Informasi FS‐BKM/LKM‐6: Daftar Hadir Rembug Warga Pengesahan AD BKM/LKM ,Proses Pemilihan Anggota BKM/LKM dan Pengukuhan Anggota BKM/LKM  Format BKM/LKM‐2  Salinan bukti pengesahan Anggaran Dasar BKM/LKM oleh para Utusan Warga  LP‐03 : Lembar Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BKM/LKM 

 1

Disahkannya Anggaran Dasar BKM/LKM oleh seluruh Utusan Warga terpilih Tkt RT

2

Terpilihnya beberapa anggota BKM/LKM dari para Utusan Warga terpilih Tkt RT





Jumlah Utusan Warga yang ikut mengesahkan. Ada tidaknya dokumen AD BKM/LKM yang telah disahkan

Proses pemilihan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, dan tanpa pencalonan


1

2

3

4

Prosedur

Alat Bantu 

Ketua Panitia Pembentukan BKM/LKM membuka pertemuan dan menjelaskan kepada hadirin tujuan dari pertemuan kali ini [yaitu: (1) pengesahan AD BKM/LKM oleh seluruh Utusan Warga Tkt RT, dan (2) para Utusan Warga terpilih Tkt RT ‘memilih’ beberapa anggota BKM/LKM dari antara mereka]


Pokja Perumus AD BKM/LKM menjelaskan kembali kepada hadirin tentang apa itu BKM/LKM, prinsip‐prinsip yang melandasinya.

 Prinsip‐Prinsip Organisasi Masyarakat Warga yang berlandaskan pada nilai‐nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan (lihat Rujukan‐02)

 Anggaran Dasar BKM/LKM

Pokja Perumus AD BKM/LKM menjelaskan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan (termasuk pula sosialisasi) untuk menyusun AD BKM/LKM. Kemudian, Pokja Perumus AD BKM/LKM membacakan AD BKM/LKM yang akan disahkan Pokja Perumus AD BKM/LKM memimpin hadirin untuk menetapkan nama

Pelaporan Kegiatan FS‐BKM/LKM‐6: Daftar Hadir Rembug Warga Pengesahan AD BKM/LKM ,Proses Pemilihan Anggota BKM/LKM dan Pengukuhan Anggota BKM/LKM


25

No

5

6

Prosedur BKM/LKM yang akan didirikan Seluruh Utusan Warga terpilih Tkt RT yang hadir mendeklarasikan pendirian BKM/LKM dan mengesahkan AD BKM/LKM Kemudian, Pokja Pemilihan Anggota BKM/LKM menjelaskan Tata‐Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM dengan penekanan pada keterkaitannya dengan prinsip‐prinsip mencari ‘orang baik’.

Alat Bantu

Pelaporan Kegiatan

 Salinan bukti pengesahan Anggaran Dasar BKM/LKM oleh para Utusan Warga

 7

Lakukan proses Pemilihan Anggota BKM/LKM sesuai dengan tata‐tertib yang telah disepakati

8

Setelah anggota BKM/LKM terpilih, panitia pembentukan mewakili masyarakat melakukan pengukuhan kepada anggota BKM/LKM terpilih dan menyerahkan dokumen survei swadaya sebagai bahan bagi BKM/LKM untuk segera memfasilitasi penyusunan program Pamsimas



Tata Tertib Pemilihan Anggota BKM/LKM Kartu Suara dengan ‘prompt’ tentang kriteria pemilihan (lihat Rujukan‐08)



 9

Pokja Pemantau Partisipatif mengamati dan mengevaluasi keseluruhan proses

26


Format BKM/LKM‐2

LP‐03 : Lembar Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BKM/LKM

Siklus : PEMBENTUKAN BKM/LKM Kode Kegiatan : I.3 Nama Kegiatan : PERTEMUAN REFLEKSI PANITIA PEMBENTUKAN BKM/LKM TENTANG HASIL

PEMANTAUAN A. SASARAN KEGIATAN No

1

Sasaran Indikator  Terjadinya refleksi pembelajaran oleh Panitia dan relawan lainnya terhadap proses‐proses  Jumlah relawan yang hadir pembentukan BKM/LKM yang  Peningkatan pemahaman dan telah dilaksanakan. keyakinan peserta terhadap  Adanya kesepakatan dan prinsip‐prinsip mencari ‘orang kesadaran bersama tentang baik dan murni’ proses pelaksanaan pembentukan BKM/LKM telah dilakukan dengan benar

Sumber Informasi  

FS‐BKM/LKM‐11: Daftar Hadir Pertemuan Refleksi BA‐02 : Pernyataan Bersama tentang Pelaksanaan Proses Pembentukan BKM/LKM telah dilakukan dengan benar

B. PROSEDUR PELAKSANAAN No 1

Prosedur Salah seorang relawan membuka pertemuan dan menjelaskan kepada hadirin tujuan dari pertemuan kali ini.

Alat Bantu

Pelaporan Kegiatan


 FS‐BKM/LKM‐07: Daftar Hadir Pertemuan Refleksi 

2

3

Masing‐masing Pokja dalam Panitia Pembentukan BKM/LKM menceritakan pelaksanaan kegiatannya masing‐ masing, termasuk berbagai persoalan yang ditemui, inovasi yang dilakukan, serta kesan‐kesan/ hal‐hal yang mereka pelajari dari hasil pemantauan selama pelaksanaan proses pembentukan BKM/LKM.

Ketua panitia memfasilitasi peserta pemilih dan peninjau untuk membuat pernyataan bersama atas dasar penjelasan para wakil Pokja tersebut dan menuangkan kedalam Berita Acara Pernyataan Bersama tentang pelaksanaan proses pembentukan BKM/LKM telah dilakukan dengan benar









4

Kemudian Fasilitator memandu proses diskusi untuk membantu hadirin mengambil hikmah dari rangkaian kegiatan yang telah dijalani.



Prinsip‐Prinsip Organisasi Masyarakat Warga yang berlandaskan pada nilai‐nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan (lihat Rujukan‐ 02) Prinsip‐Prinsip dalam Mencari Orang Baik dan Murni (lihat Rujukan‐03)

BA‐01 : Pernyataan Kesiapan Masyarakat untuk pelaksanaan pemilihan utusan tingkat RT LP‐02 : Lembar Pemantauan pelaksanaan pemilihan utusan tingkat RT(kelompok basis terkecil) LP‐03 : Lembar Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BKM/LKM BA‐02 : Pernyataan Bersama tentang Pelaksanaan Proses Pembentukan BKM/LKM telah dilakukan secara benar


27

28


c. Akuntabilitas dan legitimasi oleh masyarakat Hasil-hasil rapat BKM/LKM dalam menetapkan para pelaksana ; sekretariat, satuan pelaksana program, penasehat, dlsb “harus” disebarluaskan di tempattempat strategis atau melalui ketua RT/RW/ atau dusun masing-masing, setidak-tidaknya tiga hari setelah pelaksanaan rapat BKM/LKM dengan masa sanggah 2 pekan. Dalam 2 pekan masa sanggah tersebut warga berhak mengajukan keberatan dan dalam hal warga mengajukan keberatan terhadap salah satu nama (seorang pelaksana), maka BKM/LKM setelah masa sanggah selesai dapat segera melaksanakan rapat terbuka BKM/LKM dengan mengundang perangkat kelurahan setempat dan masyarakat serta pihak yang berkeberatan untuk membahas dan menyelesaikan keberatan warga masyarakat tersebut. Dalam hal keberatan warga masyarakat tersebut dapat diterima, maka BKM/LKM harus segera mengganti yang bersangkutan, dengan nama yang disepakati warga. Sebaliknya, apabila keberatan tersebut dapat dijernihkan oleh pihak yang diadukan serta diselesaikan dengan baik, maka calon pelaksana tersebut langsung ditetapkan secara definitif dalam rapat terbuka tersebut. Prosedur yang sama diberlakukan dalam hal keberatan terhadap draft AD. d. Legalisasi Himpunan Masyarakat Warga Hasil-hasil Rembug Warga tingkat kelurahan/desa untuk membangun organisasi masyarakat warga dalam bentuk paguyuban atau himpunan dengan kelembagaan kepemimpinan kolektif BKM/LKM ‘dapat’ dicatatkan di Notaris atau diproses untuk memperoleh status Badan Hukum dengan bentuk badan hukum yang dianjurkan adalah paguyuban atau perhimpunan/perkumpulan. Baik pencatatan maupun pemrosesan Badan Hukum, biaya ditanggung oleh masyarakat sendiri, sebagai wujud keswadayaan masyarakat, sekaligus wujud BKM/LKM sebagai milik masyarakat.


29

HASIL PERHITUNGAN SUARA

Format

PEMILIHAN UTUSAN WARGA TINGKAT RT

BKM/LKM-1

RT/RW/Dusun Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten

:______________________________ : ______________________________ : ______________________________ : ______________________________

HASIL PERAIH SUARA TERBANYAK PEMILIHAN UTUSAN WARGA TINGKAT RT TAHUN 200…. No

Nama

Jenis Kelamin (L/P)

Alamat

Pekerjaan

Perolehan Jumlah Suara

1 2 3 4 5 *) Bentuk tampilan Tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta perlu dilengkapi dengan uraian deskriptif

Tanggal ______________ __________________ _____________________ Fasilitator/Relawan Pemilihan ___________________ ___________________ Perwakilan Peserta

30

Wk.

Pokja

___________________ Perwakilan Peserta


Perwakilan Peserta

Format

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BKM/LKM

BKM/LKM-2

Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten

: ______________________________ : ______________________________ : ______________________________

DAFTAR PERAIH SUARA TERBANYAK PEMILIHAN ANGGOTA BKM/LKM PERIODE TAHUN ________________ No

Nama

Alamat

Jenis Kelamin (L/P)

Pekerjaan

Perolehan Jumlah Suara

*) Bentuk tampilan Tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta perlu dilengkapi dengan uraian deskriptif

Tanggal ______________ __________________ ___________________ Fasilitator Pertemuan __________________ ___________________ Perwakilan Peserta Peserta

_____________________ Wk. Pokja Pemilihan

Pimpinan

___________________ Perwakilan Peserta

Perwakilan

*) Jumlah anggota BKM/LKM harus ganjil “disarankan” minimal 9 orang dan maksimal 13 orang


31

32


LAMPIRAN


33

34



35

36



37

38



39

40



41

42



43

44



45

46



47

48



49

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

LKM)

Recommend Documents