Lingga Widi Anggoro, Christine SE., M.In Tax. Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Lingga Widi Anggoro, Christine SE., M.In Tax. Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dari jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan secara tepat waktu pada tahun pajak sebelum dan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak. Pembayaran pajak diukur dari jumlah pembayaran yang dilakukan wajib pajak pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang dibayarkan atas tahun dan masa pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua perbulan pada kurun tahun 2008 sampai dengan 2011. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian adalah Uji t sampel berpasangan dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 21. Penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan dan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua ini. Kata kunci : Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak Abstract This Study have a purpose to know if tax audit have a significant impact to tax level of compliance and tax revenue from corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office. Level of compliance being defined as the sum of all tax report in corporatet tax filling report, tax article 25 filling report, and tax article 21 filling report being reported in time in the tax year before and after tax audit. Tax revenue being defined as the sum of all payment of tax in article 25/29 corporate and article 21 from corporate tax payers in the tax year before and after tax audit. This study using quantitatif data using secondary data from Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office in the year 2008 until year 2011. Statistic test being used in this study is t-test paired samples and being counted in computerised program of SPSS version 21. This study prove that tax audit have significant impact in level of compliance and tax revenue form corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax office.

Keywords: Level of Tax Compliance, Tax Payments, Corporate Tax Payers, Tax Audit

1

Analisis Perbedaan..., Lingga Widi Anggoro, FE UI, 2013

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki porsi yang signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proporsi pajak sebagai pendapatan negara semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga dalam realisasi APBN tahun 2012 penerimaan negara dari Pajak memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.016,3 triliun atau mencapai 74,82% dari total pendapatan negara sebesar Rp. 1.358.,2 triliun (APBN-P 2012), namun demikian dengan belanja pemerintah untuk menopang pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan keinginan masyarakat agar pembiayaan pembangunan tidak lagi disandarkan kepada hutang mengakibatkan target penerimaan pajak dalam APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemerintah yang mengemban tugas untuk mengamankan target penerimaan negara dari sektor pajak menerapkan berbagai reformasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari masayarakat, salah satunya dengan menerapkan prinsip self assessment yaitu pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak sebagai tertib administrasi tata usaha perpajakan Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan fungsi pengawasan atas pemenuhan pelaksanaan self assessment untuk memastikan penerimaan pajak dapat sesuai dengan potensi pajak pada wajib pajak sesuai dengan kewajiban perpajakan yang dimilikinya, hal ini dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip self assessment memiliki resiko kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara pembayaran pajak dengan kewajiban pajak yang wajib dipenuhi baik dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak mengenai penerapan peraturan perpajakan yang berlaku maupun tindakan wajib pajak secara sengaja melakukan penghindaran pembayaran pajak. Ketidaksesuaian yang timbul antara kewajiban pajak dengan pembayarannya diatasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan pengoptimalan fungsi pengawasan dan pembinaan wajib pajak, salah satu metode yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa tindakan Penegakan Hukum (law enforcement) sesuai dengan Pasal 29 UU No. 28 Tahun 2


2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan Pemeriksaan Pajak (Tax Audit) dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketetuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang atas pelaksanaannya dilakukan pada lingkup Kantor Pelayanan Pajak. Kepatuhan perpajakan yang diuji oleh pemeriksaan pajak, didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya (Nurmantu, 2003) atau kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik formal maupun material (Zain, 2005) kepatuhan secara formal memiliki arti bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara administratif berupa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Tahunan maupun SPT Masa secara tepat waktu, sedangkan kepatuhan secara material mengindikasikan bahwa wajib pajak mengisi, menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemeriksaan pajak, sosialisasi, administrasi pajak, penegakan hukum, serta tarif pajak (Nurmantu, 2003), oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak dalam upayanya meningkatkan kepatuhan perpajakan kerap melakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak dengan kriteria potensi pajak tertentu untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat yang memiliki tugas pokok untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk wilayah kerja kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dalam memenuhi tugas pokoknya tersebut adalah melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada tahun pajak sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak KPP Pratama Kebon Jeruk Dua, berupa kepatuhan pajak secara formal yaitu pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, 3


dan SPT Masa PPh Pasal 21, serta kepatuhan pajak secara material yaitu pembayaran pajak dari wajib pajak pada tahun pajak setelah dilakukannya pemeriksaan pajak. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dirumuskan pada skripsi ini adalah: a. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPh Pasal 21 sebelum dengan setelah dilakukan pemeriksaan pajak ? b. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pembayaran pajak oleh wajib pajak badan didalam pelaporan SPT Tahunan dan Masa tersebut diatas sebelum dengan setelah dilakukannya pemeriksaan? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendapatkan jawaban atas pertanyaan diatas yaitu : a) Menguji dan menganalisis perbedaan kepatuhan wajib pajak badan khususnya kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPh Pasal 21 sebelum dengan setelah dilakukan pemeriksaan pajak b) Menguji dan menganalisis perbedaan pembayaran pajak wajib pajak badan khususnya dalam pembayaran PPh Badan, PPh Pasal 25, PPh Pasal 21 sebelum dengan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. 2. Landasan Teori 2.1 Tinjauan Umum Perpajakan Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2006) sementara Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani P merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 4


pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak dalam pelaksanaannya menganut sistem self assessment system yaitu

sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2006). Wajib pajak bersifat aktif (menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang) sedangkan fiskus dalam posisi melakukan pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak. 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan, menurut Simon James (2003) yang dikutip oleh Gunadi (2005) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik sanksi hukum maupun sanksi administratif, sedangkan menurut Nurmantu (2003) Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak. Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua macam (Nurmantu, 2003) yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. a. Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Sebagai contoh, wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT Tahunan) PPh Badan sebelum atau pada tanggal 31 Maret sehinga telah memenuhi syarat formal pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. b. Kepatuhan Material Kepatuhan Material adalah suatu keadaaan dimana wajib pajak secara substantif telah memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan mengenai besaran kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi 5


dan telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan nilai yang telah dilaporkannya tersebut. 2.3 Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan pajak menurut Undang – undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 28 tahun 2007 mengenai ketentuan Umum Perpajakan (KUP) didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak bertujuan meningkatkan penerimaan pajak baik secara langsung berupa penerbitan surat ketetapan pajak atas tahun pajak yang diperiksa (official asessment) maupun secara tidak langsung berupa peningkatan pembayaran untuk tahun-tahun pajak setelah dilakukannya pemeriksaan (self asessment), menurut Devano (2006) salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan dapat ditempuh dengan cara intensifikasi penerimaan pajak melalui pemeriksaan, dimana jika wajib pajak di indonesia patuh membayar pajak sesuai dengan prinsip self asessment maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak. 2.4 Telaah Penelitian Sebelumnya Sanda Agita (2010) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Semarang Timur yang menyimpulkan berdasarkan hasil pengujian bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak Ni Nyoman Afriyani (2009) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar yang menyimpulkan bahwa Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

6


Yuli Laura (2008) dengan judul Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan menyatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh faktor jumlah wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak di KPP Gresik Selatan Masdi (2009) dengan judul Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 dan Pasal 21 sebelum dan setelah dilakukannya pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang menyatakan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh postitif terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21. 2.5 Kerangka Pemikiran Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Pemeriksaan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Pembayaran Pajak Wajib Pajak

2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka atas penelitian berikut ini diajukanlah hipotesis sebagai berikut Hipotesis I

7


Ha: terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa sebelum dan setelah diperiksa pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Hipotesis II Ha: terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak penghasilan badan sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua 3. Gambaran Objek dan Metodologi Penelitian 3.1 Gambaran Objek Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua yang beralamat di Jl KS Tubun no. 10 Jakarta Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 55/PMk.01/2007, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-62/PMk.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat. Tugas KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua diantaranya melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.2 Variabel dan Pengukuran Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan Pelaporan Pajak Variabel Kepatuhan pelaporan pajak dalam penelitian ini merupakan pelaporan yang dilakukan wajib pajak badan atas kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT PPh Pasal 25 dan SPT PPh Pasal 21 secara tepat waktu, dan tidak mempergunakan data pelaporan SPT lainnya seperti SPT Masa PPN, SPT PPh Pasal 23 dsb dikarenakan tidak semua Wajib Pajak badan memiliki kewajiban pelaporan atas SPT tersebut. 8


Pengertian tepat waktu adalah untuk SPT Tahunan PPh Badan sebelum tanggal 30 April, SPT Masa PPh Pasal 25 dan 21 adalah sebelum tanggal 20 setiap bulannya Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan dalam satu tahun pajak adalah sebanyak satu kali pelaporan, sedangkan kewajiban Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 adalah masingmasing sebanyak 12 kali pelaporan dalam satu tahun pajak. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini nilai variabel kepatuhan maksimal yang dapat diperoleh wajib pajak adalah sebanyak 25 kali pelaporan. 2. Penerimaan Pajak Penghasilan Variabel penerimaan pajak penghasilan dalam penelitian ini merupakan jumlah pembayaran wajib pajak badan atas pajak penghasilan badan dalam SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25 dam SPT Masa PPH Pasal 21 pada tahun pajak sebelum selesainya pemeriksaan pajak dengan tahun pajak setelah selesainya pemeriksaan pajak yang diterima KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 3.3 Prosedur Pengumpulan Data Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif. Data kuantitatif yang dibutuhkan yaitu data berupa : a. data pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 sampai dengan 2012; b. data pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 tahun 2007 sampai dengan 2012; c. data pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tahun 2007 dan 2012. 3.4 Metode Analisis Data Prosedur analisis data dilakukan dengan menggunakan uji beda terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan (hipotesa pertama), serta dalam jumlah pembayaran pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan (hipotesa kedua). Alat statistik yang digunakan berupa uji t sampel berpasangan (paired sample t-test).

9


Uji t sampel berpasangan digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu kelompok. Sampel berpasangan merupakan sampel yang sama akan tetapi dalam pengujiannnya terhadap sampel tersebut dilakukan dua kali dalam waktu yang berbeda (Sarwono,2008) dengan kata lain sampel merupakan atas subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. 4. Pembahasan Hasil Penelitian 4.1 Analisis Statistik Deskriptif Berikut tabel analisis deskriptif atas sampel yang digunakan Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Kepatuhan WP Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan, Masa PPh 25, dan Masa PPh 21

Kepatuhan Pelaporan

N kepatuhan pajak sebelum diperiksa

< 50%

50% < 75 %

75% < 100%

Mean

Std. Deviation

89

33

12

44

14,663

9,8557

kepatuhan pajak setelah diperiksa 89

5

6

78

23,067

4,3973

Valid N (listwise)

89

Sumber: Diolah dari data sekunder dengan SPSS versi 21

Berdasarkan deskripsi pada tabel 4.2, diperoleh informasi bahwa atas variabel kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian SPT Tahunan, Masa PPh 25 dan Masa PPh 21 untuk kondisi sebelum dilakukan pemeriksaan pajak dengan jumlah data (N) sebanyak 89 Wajib Pajak Badan, kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan dan Masa dalam satu tahun pajak kurang dari 50 % pelaporan (0-12 kali pelaporan) adalah sebanyak 33 Wajib Pajak, antara 50% hingga 75% pelaporan (13-18 kali pelaporan) adalah sebanyak 12 Wajib Pajak, serta antara 75% hingga 100% pelaporan (19-25 kali pelaporan) berjumlah 44 Wajib Pajak dengan rata-rata pelaporan oleh seluruh sampel wajib pajak adalah sebesar 14,66 kali pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa. Sedangkan untuk kondisi setelah dilakukan pemeriksaan dengan jumlah data (N) sebanyak 89 Wajib Pajak Badan, kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan dan Masa dalam 10


satu tahun pajak kurang dari 50% pelaporan (0-12 kali pelaporan) adalah sebanyak 5 Wajib Pajak, antara 50% hingga 75% pelaporan (13-18 kali pelaporan) sejumlah 6 Wajib Pajak, serta untuk kepatuhan antara 75% hingga 100% pelaporan (19-25 kali pelaporan) sejumlah 78 WP dengan rata-rata pelaporan oleh seluruh sampel wajib pajak adalah sebesar 23,06 kali pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa. Berdasarkan analisa deskripsi diatas dapat diamati bahwa setelah pemeriksaan terdapat peningkatan rata-rata kepatuhan pelaporan pajak dari 14,66 kali menjadi 23,06 kali pelaporan, dan mayoritas wajib pajak (87% dari sampel) patuh (kepatuhan 100%) atau hampir patuh (kepatuhan diatas 75%) melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan ST Masa PPh Pasal 21. Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Pembayaran Pajak PPh Pasal 25/29 Badan & PPh Pasal 21

Pemeriksaan Pembayaran Pajak Sebelum

Sesudah

N

89

89

Total Pembayaran

Rp

7.706.393.057

Mean

Rp

86.588.686

Rp

127.279.260

Nilai Minimum

Rp

-

Rp

-

N atas nilai Minimum Nilai Maksimum

Rp 11.327.854.138

37 Rp

4.607.315.550

N atas nilai Maksimum

4 Rp

4.533.597.771

1

1

Berdasarkan deskripsi pada tabel 4.3 diatas dapat diperoleh keterangan bahwa dari jumlah data (N) sebanyak 89 Wajib Pajak Badan, rata-rata pembayaran sebelum pemeriksaan adalah sebesar Rp. 86.588.868,- dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.706.393.057,- dan

11


setelah dilakukan pemeriksaan rata-rata pembayaran meningkat menjadi Rp. 127.279.260,dengan total pembayaran Rp. 11.327.854.138,-. Dari tabel diatas juga diperoleh informasi terdapat 37 wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali sebelum dilakukan pemeriksaan, hal ini bisa dimungkinkan karena wajib pajak dalam kondisi tidak aktif atau memang tidak melakukan pelaporan pajak, sehingga oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dilakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kebenaran pelaporannya, sedangkan setelah pemeriksaan jumlah wajib pajak yang tidak memiliki pembayaran pajak sama sekali menjadi 4 wajib pajak. Tabel 4.4 Perubahan Pembayaran Pajak PPh Pasal 25/29 Badan & PPh Pasal 21 Setelah dilakukannya Pemeriksaan

Jumlah Pembayaran

Meningkat

N % terhadap Sampel Besaran Perubahan

Rp

Tetap

Menurun

78

2

9

88%

2%

10%

3.856.339.374

Rp

-

Rp

(234.878.293)

Berdasarkan deskripsi pada tabel 4.4 diatas dapat diperoleh keterangan bahwa dari jumlah data (N) sebanyak 89 Wajib Pajak Badan, setelah dilakukan pemeriksaan, sebanyak 9 Wajib Pajak mengalami penurunan pembayaran pajak PPh 25/29 Badan dan PPh 21 dibandingkan sebelum pemeriksaan, sebanyak 2 WP tidak mengalami perubahan pembayaran pajak PPh Psl 25/29 Badan dan PPh 21, serta sejumlah 78 WP mengalami peningkatan pembayaran pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh 21 dibandingkan sebelum dilakukan pemeriksaan, terjadinya penurunan pembayaran pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti halnya aktifitas usaha mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnnya, sedangkan terhadap wajib pajak yang jumlah pembayarannya tetap merupakan wajib pajak kondisi usahanya tidak aktif baik sebelum maupun setelah dilakukan pemeriksaan.

12


Dengan demikian dapat diamati bahwa sebagian besar wajib pajak badan (sebesar 88%) mengalami peningkatan pembayaran pajak pasca dilakukan pemeriksaan dan jumlah nilai keseluruhan pembayaran pajak juga mengalami peningkatan dari Rp. 7.706.393.057,menjadi Rp. 11.327.854.138 atau sebesar 47%. 4.2 Pengujian Hipotesis 4.2.1

Pembahasan Uji Hipotesis 1 Tabel 4.8 Hasil Paired Samples Test Kepatuhan WP Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan dan Masa

Pair 1 kepatuhan pelaporan sebelum diperiksa - kepatuhan pelaporan setelah diperiksa Paired Differences Mean

-8.4045

Std. Deviation

8.7875

Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the

.9315 Lower

-10.2556

Upper

-6,5534

Difference

T

-9,023

Df

88

Sig. (2-tailed)

.000

Sumber : Diolah dari data sekunder dengan SPSS versi 21

Tabel 4.8 menunjukkan hasil paired samples test antara kedua variabel kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa sebelum dan setelah diperiksa. Berdasarkan tabel tersebut selisih mean antara kedua variabel sebesar -8,4045. Uji-t untuk menguji Ho: µ1- µ2 = 0, memberikan t hitung sebesar -9,023 dengan derajat kebebasan (df) = n-1 yaitu 88. Dengan menggunakan pengujian dua sisi (2-tailed) dengan signifikansi = 13


0,05 diperoleh t-tabel sebesar 1,987, kemudian dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS menunjukkan p-value untuk dua sisi (2-tailed) sebesar 0,000. Dalam menentukan hipotesis Ho diterima atau ditolak dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau berdasarkan probabilitasnya, sehingga kriteria untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung> t tabel atau berdasarkan nilai probabilitasnya yaitu: Ho diterima jika p-value > 0,05 Ho ditolak jika p-value < 0,05 Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji t sampel berpasangan, pengujian terhadap hipotesis 1 mengenai signifikansi kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah dilakukan pemeriksaan, Hal ini menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdi (2008) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 dan selaras dengan teori yang dikemukakan Gunadi (2005) bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak terkait erat dengan fungsi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Kebon Jeruk Dua telah secara efektif meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak sesuai dengan tujuan pemeriksaan itu sendiri yaitu untuk melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dengan harapan wajib pajak yang belum memiliki kepatuhan perpajakan yang bagus akan terdorong untuk memperbaiki kinerja kepatuhan pelaporan pajaknya pada tahun-tahun pajak setelah diselesaikannya pemeriksaan pajak, terbukti dengan peningkatan rata-rata pelaporan pajak dar 14,66 kali pelaporan menjadi 23,06 kali pelaporan dan jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan secara patuh (100% pelaporan) dan mendekati patuh (diatas 75% pelaporan) setelah dilakukannya pemeriksaan mencapai 87% dari sampel.

14


4.2.2

Pembahasan Uji Hipotesis 2 Tabel 4.10 Hasil Paired Samples Test Pembayaran WP Badan Atas PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh 21 Pair 1 Pembayaran pajak sebelum diperiksa – Pembayaran pajak setelah diperiksa

Paired Differences Mean

-40.611.922

Std. Deviation

125.715.644

Std. Error Mean

13.926.269,6

95% Confidence Interval of the

Lower

-67.099.057

Upper

-14.124.787

Difference

T

-3,047

Df

88

Sig. (2-tailed)

.003

Sumber : Diolah dari data sekunder dengan SPSS versi 21

Tabel 4.10 menunjukkan hasil paired samples test antara kedua variabel pembayaran pajak wajib pajak badan atas PPh Pasal 25/29 badan dan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah diperiksa. Berdasarkan tabel tersebut selisih mean antara kedua variabel sebesar Rp. 40.611.922,- . Uji-t untuk menguji Ho: µ1- µ2 = 0, memberikan t hitung sebesar -3,047 dengan derajat kebebasan (df) = n-1 yaitu 88. Dengan menggunakan pengujian dua sisi (2-tailed) dengan signifikansi = 0,05 diperoleh t-tabel sebesar 1,987, kemudian dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS menunjukkan p-value untuk dua sisi (2-tailed) sebesar 0,003 Dalam menentukan hipotesis Ho diterima atau ditolak dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau berdasarkan probabilitasnya, sehingga kriteria untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 15


Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung> t tabel atau berdasarkan nilai probabilitasnya yaitu: Ho diterima jika p-value > 0,05 Ho ditolak jika p-value < 0,05 Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel diketahui bahwa –t hitung < -t tabel (- 3,407 < - 1,987) maka H0 ditolak, sedangkan dengan menggunakan nilai probabilitas diketahui p-value 0,003 < 0,05 maka Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara pembayaran pajak wajib pajak badan sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji t sampel berpasangan, pengujian terhadap hipotesis 2 mengenai signifikansi perubahan pembayaran wajib pajak badan atas PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap pembayaran kepatuhan perpajakan atas PPh pasal 25/29 badan dan PPh 21 wajib pajak badan setelah dilakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanda Agita (2010) yang menyimpulkan berdasarkan hasil pengujian bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak, dan Ni Nyoman Afriyani (2009) bahwa Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan. Hal ini juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Devano (2006) bahwa salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan dapat ditempuh dengan cara intensifikasi penerimaan pajak antara lain pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Kebon Jeruk Dua telah secara efektif meningkatkan pembayaran pajak sesuai dengan prinsip self assessment yaitu wajib pajak melaporkan, menghitung, dan menyetorkan sendiri pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, terbukti dengan rata-rata pembayaran pajak mengalami peningkatan dari Rp. 86.588.686,- menjadi Rp. 127.279.260,- dan jumlah pembayaran meningkat dari Rp 7.706.393.057,- menjadi Rp. 11.327.854.138,- serta sebanyak 88% dari wajib pajak yang digunakan sebagai sampel mengalami peningkatan pembayaran pada tahun pajak berikutnya meskipun pada tahun pajak berikutnya tidak dilakukan

16


pemeriksaan, yang berarti wajib pajak secara mandiri / self assessment telah memperbaiki pelaksanaan kewajiban pembayaran pajaknya. 5. Kesimpulan dan Saran 5.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kepatuhan perpajakan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak badan sebelum dengan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, hasil uji hipotesis, dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan, SPT Masa PPh 25, dan SPT Masa PPh 21 sebelum dengan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Pemeriksaan terbukti menyebabkan wajib pajak terdorong untuk memperbaiki tingkat kinerja kepatuhan untuk pelaporan perpajakan, sehingga rata-rata pelaporan kepatuhan mengalami peningkatan dengan faktor faktor penyebab dapat berasal dari sanksi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan maupun peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai kepatuhan perpajakan. Hal ini selaras dengan teori dan penelitianpenelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. b. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pembayaran pajak oleh wajib pajak badan atas PPh 25/29 Badan dan PPh 21 sebelum dengan dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Pembayaran pajak pada tahun setelah pemeriksaan mengalami peningkatan pada mayoritas (88%) sampel yang diteliti dan total pembayaran juga mengalami peningkatan sebesar 47%. Hasil pemeriksaan meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dan konsekuensi yang dihadapi apabila kewajiban itu tidak dipenuhi sepenuhnya yaitu berupa sanksi, sesuai dengan penerapan prinsip self assessment dimana wajib pajak melaporkan, menghitung, dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini juga selaras dengan teori dan penelitian-penelitian yang telah dikemukan sebelumnya.

17


5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dan keterbatasan penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut : a. Dalam usulan pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak badan, disarankan kepada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pemeriksaan kepada wajib pajak yang pembayaran pajaknya masih rendah atau bahkan tidak memiliki pembayaran pajak dikarenakan berdasarkan penelitian yang dilakukan dari 37 wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak setelah dilakukan pemeriksaan menjadi tinggal 4 wajib pajak sehingga potensi peningkatan penerimaan perpajakan akan dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.. b. Jumlah pemeriksaan terhadap wajib pajak badan disarankan untuk diperbanyak wajib pajak yang diperiksa dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pemeriksaan terbukti secara efektif meningkatkan kepatuhan perpajakan dan

jumlah

pembayaran pajak. c. Penelitian ini memiliki keterbatasan dengan hanya menggunakan sampel wajib pajak badan dan variabel pengukuran kepatuhan wajib pajak yang tidak mencakup kepada pelaporan dan pembayaran pajak pada SPT masa lainnya (PPN, PPh 4 ayat 2 , PPh 23, PPh 26 dsb) sehingga untuk peneltian selanjutnya untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih dalam mengenai peningkatan kepatuhan serta pembayaran pajak agar variabel yang digunakan dapat diperluas dan dapat menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi untuk digunakan sebagai bahan perbandingan yang objektif. d. Dalam analisis mengenai perubahan kepatuhan dan pembayaran pajak setelah dilakukannya pemeriksaan ini tidak memperhitungkan adanya variabel – variabel lain

diluar

pelaksanaan

pemeriksaan

seperti

halnya

penerapan

sanksi

keterlambatan pelaporan SPT yang lebih tinggi dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua selain petugas pemeriksaan.

18


Daftar Referensi Afriyanti, Ni Nyoman. (2009) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar. Agita, Sanda (2010) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Semarang Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Surabaya. Brotodiharjo, R.S. (2003). Pengantar Ilmu Hukum dan Pajak . Bandung : Refika Aditama. Devano, Sony. (2006). Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media. Gunadi. (2005). “Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak” Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol 4,5:4-9. Judisuseno, Rimsky.K. (2001). Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Laura, Yuli (2008). Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro, Semarang. Mardiasmo. (2006). Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta : Penerbit Andi. Masdi (2009). Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 dan Pasal 21 Sebelum dan Setelah dilakukannya pemeriksaan pada Kantro Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Trisakti, Jakarta. Nurmantu, Safri. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta : Granit. Pardiat. (2008). Pemeriksaan Pajak (Edisi Kedua). Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media. Santoso, Singgih. (2012). Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 21. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Soemitro, Rochmat. (1992). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung : Eresco. Sularno, Slamet. (1999). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: STIA-LAN Press. Sugiyono. (2009). Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Zain, Mohammad. (2005). Manajemen Perpajakan (Edisi Kedua). Jakarta: Salemba Empat. 19


Lingga Widi Anggoro, Christine SE., M.In Tax. Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Recommend Documents