+
Lembaga Akademik dan Advokasi Kebijakan dalam Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender Margaretha Hanita Disampaikan dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil, dan Institusi Negara“ Depok, 10-13 Februari 2015 Diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana (Multidisiplin) Universitas Indonesia
+ Jumlah perempuan di Indonesia Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 Jumlah Penduduk Indonesia: 237.556.363 orang 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan
MASALAH PEREMPUAN DI INDONESIA • •
• • • •
Jumlahnya hampir setengah, namun partisipasi pembangunan rendah Marginalinalisasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (pendidikan, ekonomi, politik) Rendahnya kualitas hidup perempuan Kesenjangan pendapatan perempuan dan laki-laki Banyaknya peraturan perundangan-undangan yang bias gender Tingginya jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan
+ Ranking Indeks Pembangunan Gender (IPG) di seluruh dunia (World Economic Forum 2013)
Islandia 2. Finlandia 3. Norwegia 4. Swedia 5. Filipina ……… 95. Indonesia 1.
+
PAYUNG HUKUM INTERNASIONAL
Beijing Platform for Actions (1995) 12 area kritis terkait masalah pemberdayaan perempuan : perempuan dan kemiskinan 2. pendidikan dan pelatihan untuk perempuan 3. perempuan dan kesehatan 4. kekerasan terhadap perempuan 5. perempuan dan konflik bersenjata 6. perempuan dan ekonomi 7. perempuan dan pengambilan keputusan 8. mekanisme kelembagaan 9. hak-hak azasi perempuan 10. perempuan dan media 11. perempuan dan lingkungan hidup 12. anak-anak perempuan 1.
+
PAYUNG HUKUM INTERNASIONAL
Millenium Development Goals (2000):
Penghapusan kemiskinan dan kelaparan Pencapaian wajib belajar pendidikan dasar untuk anak laki-laki dan perempuan Peningkatan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan Penurunan angka kematian bayi Peningkatan kesehatan ibu Globalisasi Penanganan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Pembangunan lingkungan berkelanjutan
PERKEMBANGAN PAYUNG HUKUM NASIONAL + Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender 2008 2004
1999
UU No. 23 ttg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
UU No. 39 ttg HAM
2000 Inpres No. 9 ttg PUG dalam Pembangunan Nasional
2009
• PMK No. 119 ttg • UU No. 10 ttg Pemilu Petunjuk Legislatif (30% balon perempuan di legislatif Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L • Perpres No. 69 tentang dan Pelaksanaan Gugus Tugas PPTPPO DIPA TA 2010 (Awal • PP No. 9 ttg Tata Cara Penerapan ARG) di dan Mekanisme K/L. Pelayanan Terpadu • Permen PP No. 1 ttg bagi Saksi dan/atau SPM Trafficking. TPPO. • Permendagri No. 15 ttg Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah. • UU no.44 ttg Pornografi
2025 Menuju terwujudnya kesetaraan gender
2010 • Permen PP No. 1 ttg SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
2012 • UU No. 8 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD.
1989 UU No. 7/1984 tentang ratifikasi CEDAW (Konvensi Internasional Anti Diskriminasi terhadap Perempuan)
2007 UU No. 21 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2011 • UU No. 2 ttg Partai Politik (30% Kepengurusan perempuan di partai politik). • Permendagri No. 67 ttg Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008.
+ RPJMN 2015-2019 memuat 3 isu
strategis dalam pembangunan sosial 1.
meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
2.
meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan
3.
meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
+
MASALAH KETIDAK ADILAN GENDER
Perempuan adalah kelompok yang marginal, rentan mengalami KEKERASAN BERBASIS GENDER Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Korban mengalami dampak kompleks yang sangat berat.
Kekerasan terhadap perempuan “ setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi” Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
+
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Perempuan di Indonesia 2013
3,500 3,000
KTP di ranah personal 71 % (KDRT, KMP dll) berupa Kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi
2,500 2,000
Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia KTP di ranah komunitas 29 % 2013 Kekerasan seksual 56% (perkosaan, pencabulan) fisik, ekonomi dan trafiking
1,500 1,000 500 0 DKI Jakarta
2.881
Sumut
2.023
Jabar
Jatim
Jateng
1.846
1.539
1.495
Lampung
Didata berdasarkan laporan dari: Pengadilan Agama, Unit PPA, P2TP2A, OMS, RS
1.326
Catahu Komnas Perempuan 2014: KTP naik menjadi 279.760 kasus
+ DAMPAK YANG DIALAMI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Dampak
Fisik
Dampak
Psikis Dampak Ekonomi Dampak
Sosial
12
+ Kendala Perlindungan Perempuan • PENEGAKAN HUKUM
Proses hukum tidak responsif Belum memberikan rasa keadilan
Pelayanan oleh pemerintah masih minimal Pelayanan oleh OMS terkendala dana, SDM dan fasilitas • PELAYANAN
• PAYUNG HUKUM KEBIJAKAN
Perda di daerah tidak memadai
Program Pencegahan belum berjalan
• PENCEGAHAN
+
Peran Lembaga Akademik dalam rangka Advokasi Kebijakan No Bidang Peran . 1 Pendidikan Perubahan paradigma konstruksi gender dan pencegahan kekerasan 2 Penelitian Menyediakan data dan evidence base 3 Pengabdian Training, capacity building, peningkatan partisipasi masyarakat
+ Partisipasi Perempuan di Parlemen, Pemilu dan Birokrasi di Indonesia Pemilu Orde Lama (1955): partisipasi perempuan sesuai kemampuan, sudah demokratis
Pemilu Orde Baru: partisipasi perempuan ditentukan kepemimpinan partai mayoritas tunggal. Kondisi: nepotisme
Pemilu Masa Reformasi(1999,2004,2009, 2014): affirmative action (quota 30 % dan zipper system), prosentase parlemen perempuan meningkat
Partisipasi perempuan dalam birokrasi hanya 19 % (2013)
Jumlah parlemen/legislatif perempuan, hasil pemilu langsung
18,39% 17,32%
8,9 %
11,82%
1999
2004
2009
2014
