OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK DALAM ADVOKASI KEADILAN GENDER

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK DALAM ADVOKASI KEADILAN GENDER Oleh: Ratna Batara Munti, M.Si (Direktur LBH APIK Jakarta/ Kordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan) Disampaikan dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil, dan Institusi Negara“ Depok, 10-13 Februari Presentasi RBM dalam Seminar 2015 Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai Keadilan Gender: Memastikan Peran Diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana (Multidisiplin) Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Indonesia Sipil danUniversitas Negara", Kampus UI Depok, 13 13/02/2015 Februari 2015

1

SEKILAS PROFIL LBH APIK JAKARTA

13/02/2015

Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat

2

VISI LBH APIK 1. Mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari. 2. Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

3. Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. 13/02/2015


3

MISI LBH APIK 1. Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan, terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. 2. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan. 3. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat. 4. Melakukan kajian kritis terhadap serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hakhak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya. 5. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan institusi guna mendorong Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai terwujudnya perubahan sistem hukum yang setara dan adil gender. Keadilan Gender: Memastikan Peran

13/02/2015

Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat

4

Program Kerja LBH APIK 1. Pelayanan Hukum • Memberi bantuan hukum kepada perempuan yang miskin secara ekonomi, sosial, politik dan budaya

2. Perubahan Hukum • Melakukan upaya perubahan hukum yang lebih adil dan responsif gender (advokasi kebijakan, publikasi, penyebaran informari), pelatihan paralegal, dan upaya-upaya pembedayaan masyarakat lainnya. 13/02/2015


5

Alur Kerja BHGS

* Kasus KTP ditangani

* Pencatatan atas seluruh proses penanganan kasus (substansi, struktur dan kultur) * Data proses penanganan kasus

13/02/2015

* Analisa data proses penanganan kasus * Kertas kebijakan, modul pelatihan (BHGS dan Paralegal) * Advokasi sistem hukum (subtansi, struktur dan kultur)


6

SEKILAS PROFIL JKP3 (JARINGAN KERJA PROLEGNAS PRO PEREMPUAN)

13/02/2015


7

JKP3 • Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), diinisiasi pada tahun 2005 oleh LBH APIK Jakarta bersama sejumlah NGO • Tujuan: mendorong adanya berbagai kebijakan yang sensitif gender dan berpihak kepada perempuan melalui Prolegnas di parlemen • JKP3 terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi dan individu yang peduli pada isu perempuan 13/02/2015


8

Anggota JKP3 • Nasional: APAB, Bupera SPSI Reformasi, ICRP, Institut Perempuan, Kaki Lima, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, Keppak Perempuan, Asosiasi LBH-APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH-Jakarta, Perempuan Mahardika, Sapa Indonesia, PKTRSCM, PP Fatayat NU, Allimat, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Puan Amal Hayati, Yayasan Pulih, Rahima, Rekan Perempuan, Rumah Kita, Rumpun Gema Perempuan, Perempuan Mahardhika, Solidaritas Perempuan Nasional, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), PdPolitik, Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Migran Care, Women Research Institute (WRI). 13/02/2015


9

Lanjutan…. • Lokal: LBH APIK Lhoksemawe, LBH APIK Medan, LBH APIK Palembang, LBH APIK Jakarta, LBH APIK Banten, LBH APIK Yogyakarta, LBH APIK Semarang, LBH APIK Mataram, LBH APIK Bali, LBH APIK Pontianak, LBH APIK Kalimantan Timur, LBH APIK Sulaweisi Selatan, LBH APIK Manado, LBH APIK NTT, LBH APIK Palu, LBH APIK Papua, Institut Perempuan, Jaringan Daerah Keppak Perempuan, KPI Jabotabek, SP Jakarta 13/02/2015


10

Keberhasilan Advokasi JKP3 • RUU Anti KDRT sejak 1997 (disahkan 14 Sept 2004) • RUU Kewarganegaraan (disahkan 11 July 2006) • RUU Perlindungan Saksi dan Korban (11 August 2006) • RUU Trafiking (disahkan 20 Maret 2007) • Kritisi atas RUU Anti Pornografi (disahkan 30 Oktober 2008) • RUU Revisi UU Kesehatan (disahkan 14 September 2009) 13/02/2015


11

KOLABORASI UNTUK OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK UNTUK MENCAPAI KEADILAN GENDER

13/02/2015


12

Tantangan Mewujudkan Keadilan Gender: Agenda Advokasi • MASALAH AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN : Masih tinggi kasus KTP yang dilaporkan Masih banyak kendala dan hambatan dalam penanganan (APH yang tidak sensitif, dukungan kelembagaan yg minim dan belum efektif, contoh peran P2TP2A ) • Belum ada upaya sistematis untuk pencegahan dan penanggulangan KTP (tidak ada Rencana Aksi Nasional) • Implementasi UU yang masih jauh dari harapan (UU PKDRT, UU Trafiking) 13/02/2015


13

Lanjutan…. • KEBIJAKAN2 YG MASIH DISKRIMINATIF (UUP, KUHP/KUHAP, UU KESEHATAN, PERDA-PERDA DAN KEBIJAKAN LOKAL LAINNYA) • MASIH MINIM KOMITMEN NEGARA UNTUK PELAKSANAAN CEDAW • PERLU REFORMASI HUKUM/KEBIJAKAN YG EFEKTIF • PERLU MENDORONG AGENDA PROLEGNAS PRO PEREMPUAN 13/02/2015


14

Agenda Prolegnas Pro Perempuan • • • • • • • •

RUU KUHP/RUU KUHAP RUU Perkosaan – RUU Kekerasan Seksual Amandemen UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Standarisasi Implementasi UU PKDRT (SOP PKDRT) RUU Sistem Peradilan Keluarga RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender RUU Perlindungan PRT RUU Revisi UU PPTKILN

13/02/2015


15

LEGITIMASI • Sebagai pelaksanaan Konstitusi dan CEDAW, inc Rekomendasi Umum dan Catatan Akhir, UU HAM dan peraturan-perundangan lainnya • Sebagai pelaksanaan dari komitmen Internasional : Nairobi, Social Development, ICPD Kairo, Beijing dan MDGs/MDGs+20 • Sebagai cara mengatasi berbagai kondisi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki • Sebagai bentuk tanggungjawab negara 13/02/2015


16

ASAS KETERDESAKAN/URGENCY • Kondisi tidak setara antara perempuan dan lakilaki di berbagai bidang kehidupan yg disebabkan kuatnya sistim patriarki • Lihat statistik, HDI, GEM, MDGs, GDI (World Economic Forum) dan • Kebijakan dan peraturan-perundangan yg diskriminatif (termasuk perda2) serta berpotensi dan atau melestarikan kekerasan terhadap perempuan 13/02/2015


17

Lanjutan… • AKI : 359/100.000 KELAHIRAN • PEREMPUAN YG TERINFEKSI HIV • ANGKA KDRT, TRAFFIKING, PERKAWINAN ANAK, TINGGI • BURUH MIGRAN PEREMPUAN/TKW DAN PRT MENGALAMI KEKARSAN DAN DISKRIMINASI DI SETIAP LINI • PARTISIPASI POLITIK DAN JABATAN PUBLIK RENDAH • KEMISKINAN BERWAJAH PEREMPUAN

13/02/2015


18

Kasus KtP Nasional Data Komnas Perempuan KtP 279,688

216,156 119,107

Tahun 2011

13/02/2015

Tahun 2012

Tahun 2013


19

PENTING REFORMASI HUKUM KELUARGA DAN SISTEM PERADILAN KELUARGA YANG TERPADU

• Meski ada UU PKDRT, kasus-kasus KDRT tidak berkurang, dan hampir selalu tertinggi dibanding kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya • Data KDRT nasional: Tahun 2012 dari total 216. 156 kasus , 66 % adalah KDRT (8.315), meningkat 2013 menjadi 11.719 kasus KDRT (71 %) dari total 279.688 kasus KTP (sumber: Catatan Komnas Perempuan) 13/02/2015


20

Lanjutan…. Dari data LBH APIK Jakarta tercatat, dalam 3 (tiga) tahun terakhir angka KDRT cendrung meningkat: Tahun 2011, dari 706 kasus yg ditangani, 417 adalah kasus KDRT Pada tahun 2012, dari 654 kasus yg ditangani, 347 adalah kasus KDRT Sedangkan pada tahun 2013, menangani 428 Korban KDRT dari 504 jumlah korban yang datang langsung. 13/02/2015


21

Perbandingan Kasus KtP dan KdRT Nasional Data Komnas Perempuan KtP

KdRT

279,688 216,156 119,107 10,468

Tahun 2011

13/02/2015

11,719

8,315 Tahun 2012

Tahun 2013


22

Perbandingan Kasus KtP dan KdRT daerah Jabodetabek

13/02/2015


23

Lanjutan… • Kasus2 perceraian yg umumnya berdimensi KDRT (faktor penyebab) juga hampir mendominasi seluruh perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, yakni 88.65 %nya (284.379) dari total perkara sebanyak 320.788 kasus. Gugat cerai sebanyak 59.32% (190.280), dan cerai talak 29.33% (94.099).

13/02/2015


24

KESIMPULAN • Kasus-kasus KDRT baik yang dilaporkan secara pidana maupun perdata akan terus terjadi, bila norma yg dibangun melalui UU Perkawinan masih tetap dikskriminatif terhadap perempuan • Akses keadilan bagi korban KDRT belum sepenuhnya terjamin bila sistem peradilan yang ada masih tersekat-sekat dengan rezim masing2 (pidana-perdata), tidak terintegrasi 13/02/2015


25

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK • TERLIBAT AKTIF DALAM UPAYA / AGENDA ADVOKASI PRO KEADILAN GENDER • PENELITIAN DAN PENGKAJIAN UNTUK MEMPERKUAT BASIS ADVOKASI • PUBLIKASI DAN SOSIALISASI HASIL AKADEMIS YANG RELEVAN • PEMBUATAN NASKAH AKADEMIS DAN DRAFTING • JUBIR DALAM LOBBY DAN KAMPANYE 13/02/2015


26

Lanjutan….. • PENGUATAN APH DALAM PENEGAKAN HUKUM • PENYEDIAAN SAKSI AHLI DI PENGADILAN (KASUS KTP, JUDICIAL REVIEW DI MA DAN MK) • KADERISASI AKTIFIS / RELAWAN • MEMPERBANYAK KEGIATAN AKADEMIS YANG MELIBATKAN KERJASAMA DENGAN LSM DAN JARINGAN ADVOKASI (MAGANG, DOSEN TAMU, TUGAS LAPANGAN, KERJASAMA PENELITIAN DLL) 13/02/2015


27

SEKIAN…..DAN…TERIMA KASIH Ratna Batara Munti , M.Si Direktur LBH-APIK Jakarta/ Kordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)/ Pengurus Asosiasi LBH APIK se-Indonesia Email: [email protected] HP: 0818 75 8089 Kantor LBH-APIK Jakarta Jl. Raya Tengah, 31, Rt.01/Rw.09, Kp. Tengah, Kramatjati Jakarta Timur 13540 Telp (021) 87797289, Fax (021) 87793300 Email: [email protected] web: //www.lbh-apik.or.id 13/02/2015


28

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK DALAM ADVOKASI KEADILAN GENDER

Recommend Documents