legislatif dan eksekutif, yang bekerja untuk dan atas nama rakyat. Bagaimana pemilu bekerja sehingga dapat mengubah suara rakyat menjadi kursi di

BAB I PENDAHULUAN

Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa memaknai kata demokrasi itu sebagai pemerintahan oleh rakyat. Namun demokrasi adalah konsep yang juga masih ada disalahpahami dan disalah-gunakan manakala rezim berupaya memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri. Namun kuatnya gagasan demokrasi juga telah mendorong munculnya sejumlah pengungkapan kemauan dan kecerdikan manusia yang paling dalam dan mengharukan pada lembaran sejarah. Secara ‘kamus’, demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakilwakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan bebas”. Meminjam istilah Abraham Lincoln; demokrasi adalah “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Hanya saja kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, namun keduanya tidaklah sama. Karena pada dasarnya, sebagaimana bedahan buku What is Democracy? (United States Information Agency Oktober 1991), demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku. Singkat kata, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak azasi dan persamaan di depan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk bisa secara pantas disebut demokratis. Bagaimana praktek demokrasi di ranah berbangsa dan bernegara Indonesia? Adalah dengan

pemilihan umum (Pemilu). Ragam pandangan tentang ini, ditafsirkan dari kiri

dan atau dari kanan. Beberapa pendapat diantaranya, pemilu dapat diterjemahkan sebagai proses mengubah suara rakyat menjadi kursi yang diduduki oleh orang terpilih. Dari sisi rakyat, pemilu adalah mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada mereka yang hendak memegang kekuasaan pemerintahan. Sedang dari sisi elit, pemilu adalah mekenisme pergantian pemegang kekuasaan pemerintahan secara periodik dan tertib. Terlepas dari terjemahan itu, pemilu adalah salah satu alat demokrasi, dengan instrumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggaranya. Hasil kinerja KPU inilah, pemilu berlangsung mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi operasional. Hasil pemilu adalah orang-orang terpilih dan berhak duduk di lembaga

1

Buku Satu KPU Kota Bukittinggi Tahun 2009

legislatif dan eksekutif, yang bekerja untuk dan atas nama rakyat. Bagaimana pemilu bekerja sehingga dapat mengubah suara rakyat menjadi kursi di legislatif dan eksekutif di negara dan bangsa besar ini, telah diatur dengan sejumlah perangkat peraturan perundangundangan. Baik oleh Undang Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, juga Undang Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Sistem pemilu setidaknya dibangun oleh empat instrumen teknis, yaitu: besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara dan metode penghitungan suara. Keempat instrumen itu menghubungkan pemilih dengan calonnya yang hendak mereka percayakan kepada orang-orang pilihan. Dalam pelaksanaannya, pemilu dengan serangkaian kegiatan, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, penetapan daerah pemilihan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, penetapan calon terpilih hingga pelantikan calon terpilih. Serangkain kegiatan yang bersifat sekuen dari segi program dan waktu inilah yang disebut tahapan penyelenggaraan pemilu. Penyusunan tahapan, program, kegiatan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, menjadi titik pangkal dari persiapan dan pelaksanaan pemilu sebagaimana dipatuhi KPU. Jelas saja dibutuhkan manajemen yang rapi untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dimaksud, apalagi Indonesia suatu bangsa dan negara sangat kompleks dan raksasa. Serangkaian pekerjaan besar itu, telah diperjuangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya. Khususnya KPU Kota Bukittinggi, telah melaksanakan tugasnya sepanjang tahun 2008 dan 2009 sesuai tahapan Pemilu 2009, meski baru dilantik 16 Juni 2008 silam. Sebagaimana terurai dalam Laporan Buku Jilid I Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 oleh KPU Kota Bukittinggi ini, akan tergambar sejumlah rangkaian kegiatan saling berpacu. Tentunya semua itu bahwa Pemilu tahun 2009

menuju 9 April 2009 dengan suatu hasil

berlangsung sebagaimana dicita-citakan.

Diawali pelaksanaan rekruitmen, pelatihan dan pengawasan kinerja pelaksana Pemilu (ad hoc) PPK, PPS, PPDP dan Panwas, disusul pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tahapan diawali sementara hingga disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pekerjaan besar dalam jadwal begitu ketat, operasionalnya saling susul. Belum berakhir pemutakhiran data pemilih, diselingi kegiatan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, diiringi pula penerimaan hasil keputusan KPU tentang Pemetaan Daerah Pemilih dan Alokasi Kursi. Bagaikan berpacu dengan waktu, selain mengkampanyekan Pemilu 2009 dengan kegiatan sosialisasi Pemilu legislatif dan merancang bangun perencanaan pemetaan

2


logistik, KPU Bukittinggi juga menerima pencalonan legislatif, yakni Anggota DPRD dan verifikasi pencalonan Anggota DPD disamping pemberlakuan tahapan kampanye yang pada Pemilu 2009 kali ini rentang waktunya begitu panjang. Jelas saja, penyelesaian tahap demi tahap itu menuntut penyelenggara yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai

undang-undang,

penyelenggara

pemilu

adalah

lembaga

yang

menyelenggarakan pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam pekerjaan besar itu, penyelenggara (komisioner) pemilu mesti tetap berpedoman kepada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Untuk pelaksanaannya jelas harus ditopang oleh

Sekretariat sebagai lembaga

pendukung yang profesional pula tentunya, dengan tugas utama membantu secara teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran. Sekretariat ini melayani KPU dan bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka, masing-masing tingkatan terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional dibidangnya sebagaimana tergambar pada bagian awal laporan Buku Jilid I Pemilu 2009 ini. 1.1 Dasar Hukum Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (2) bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Bahwa pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, juga Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan terakhir Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009, adalah menjadi dasar diselenggarakannya pemilihan umum itu sendiri, yang diselanjutnya disebut Pemilu. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efesien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 2. Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa pemilu

3


diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Juga ditetapkan, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan pengaturan pentahapannya pada ayat (2) yang meliputi :

a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih b. Pendaftaran peserta Pemilu c. Penetapan peserta Pemilu d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupetan/ kota f. Masa kampanye g. Masa tenang h. Pemungutan dan penghitungan suara i. Penetapan hasil pemilu dan j. Pengucapan sumpah/ janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kota.

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan (ayat 3), sebagaimana ditetapkan oleh KPU bahwa pemungutan suara Pemilu 2009 pada tanggal 5 April 2009, yang pada keputusan akhirnya dianulir menjadi tanggal 9 April 2009. Bagian lain pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa Pemilu memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka. Sedang untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Hanya saja kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menganulirnya. Dengan amar putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008, menetapkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak. Namun yang pasti pasal 6 Undang Undang 10 No. 2008 ayat (1) menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota diselenggarakan oleh KPU dan ayat (2) menyatakan pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dengan jajarannya.

4


1.2 Peranan KPU Kota Bukittinggi Suksesnya penyelenggaraan pemilu, tidak cukup hanya atas kinerja KPU beserta jajarannya semata. Banyak pihak mesti mendukung dan turut bertanggung jawab berkontribusi agar penyelenggaraan pemilu sesuai harapan, berlangsung berkualitas dan lebih baik dari penyelenggaraan sebelumnya. Sebagaimana diamanatkan, juga telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu seperti dibahas di atas. Berbagai hal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang juga mengatur peranan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 sebagaimana dijalankan KPU Kota Bukittinggi. Pengaturan peranan KPU Kota Bukittinggi tidak terlepas dari tugas dan kewajibannya menyelenggarakan Pemilu seperti diatur Paragraf 3 Pasal 10 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008, yang meliputi : Peranan KPU Kota Bukittinggi Dalam Pemilu 2009 a b c d e f g

h

i

j k

l m

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Bukittinggi Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Bukittinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerja Kota Bukittinggi Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah Kota Bukittinggi Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Propinsi Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu anggota DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara Melakukan dan mengumumkan rakepitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi di Kota Bukittinggi berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota Bukittinggi dan KPU Provinsi. Menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi dan mengumumkannya Mengumumkan calon anggota DPRD Kota Bukittinggi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Bukittinggi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS Menindak-lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Bukittinggi

5


n

o p q

Menon-aktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota Bukittinggi yang melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggungnya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Bukittinggi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Bukittinggi kepada masyarakat Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau undang-undang

1.3 Sistematika dan Gambaran Umum Setiap Bab Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor : 035/KPUBKT/X-2008, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaporan dan Penyusunan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemilu Tahun 2009 di Kota Bukittinggi, menjadi dasar penyusunan Buku Laporan ini. Sistematika dan pola penulisannya diusulkan dan kemudian menjadi acuan setelah membandingkan serta mengambil sampel pada laporan-laporan yang sebelumnya. Kerangka penyusunan buku ini dapat dijelaskan terdiri dari 16 bab, yang setiap bab-nya menjelaskan tahapan kerja dan kinerja yang sudah dilakukan KPU Kota Bukittinggi sesuai dengan tahapan program Pemilu 2009. Sebagai gambaran umumnya, dapat dijelaskan sebagai berikut : BAB I

: Pendahuluan, yang memuat gambaran umum penyelenggaraan Pemilu 2009 sepanjang tahun 2009 dengan memuat dasar hukum, peranan KPU Kota Bukittinggi dan sistematika serta gambaran umum setiap bab Buku Laporan Jilid I Penyelenggaraan Pemilu 2009.

BAB II

: Menggambarkan bagaimana kesiapan dan dukungan Anggota dan Sekretariat KPU Kota Bukittinggi, termasuk struktur dan manajemen organisasi anggota dan sekretariat, uraian tugas dan fungsi masingmasing divisi dan bagian.

BAB III

: Penyusunan anggaran, terutama akan terlihat awal rancangannya, DIPA KPU Kota Bukittinggi tahun 2008 dan 2009 maupun realisasinya. Baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja operasional dan perencanaan 2009.

6


BAB IV

: Dalam persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, memuat gambaran tata cara, program dan jadwal tahapan, pembentukan dan pembekalan PPK, PPS dan PPDP serta pembentukan Panwas, serta kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2009.

BAB V

: Kegiatan pelaksanaan Pemilu Tahun 2009, yaitu tergambarnya kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penyusunan pengumuman daftar pemilih sementara

daftar pemilih sementara,

dan tanggapan masyarakat, penyusunan daftar pemilih tetap dan pengumuman daftar pemilih tetap. BAB VI

: Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, menggambarkan kegiatan program KPU Kota Bukittinggi dalam mendukung tugas dan wewenang yang didelegasikan KPU Provinsi Sumatera Barat guna menyukseskan program kegiatan KPU yang melakukan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2009.

BAB VII

: Pemetaan Daerah, pada bab ini menggambarkan pemetaan alokasi kursi serta bagaimana penghitungan dan peruntukannya sesuai ketentuan ditetapkan KPU hingga diterima KPU Kota Bukittinggi.

BAB VIII

: Pencalonan Anggota DPRD dan DPD, akan terlihat tahapannya, diawali pengambilan formulir dan pemeriksaan

kesehatan

pendaftaran calon oleh partai politik, calon,

penelitian

administrasi

calon,

penyampaian/ pemberitahuan hasil penelitian dan masa perbaikan kelengkapan persyaratan dan kuota 30 % perempuan calon, penelitian ulang kelengkapan pasangan calon, pengumuman daftar calon sementara & tanggapan masyarakat, pengumuman daftar calon tetap dan partai tidak memenuhi persyaratan 30 % kuota perempuan.

BAB IX

: Masa Tenang Pemilu Legislatif Bukittinggi dilaksanakan selama 3 hari yaitu tgl 6, 7 da 8 April 2009.

7


BAB X

: Membahas pemetaan logistik, dimana tergambar rancangan kebutuhan dan perubahan kebutuhan sejalan dengan perubahan jumlah TPS serta perencanaan pemetaan distribusi logistik dalam Kota Bukittinggi

BAB XI

: Tahapan kampanye, yang masanya pada Pemilu Tahun 2009 ini terpanjang dalam sejarah. Dikemukakan awalnya dengan pendaftaran pelaksana kampanye, pendaftaran dana awal kampanye, dan penetapan jadwal dan pelaksanaan serta pengawasan kampanye.

BAB XII

: Pemungutan dan Penghitungan Suara menggambarkan Pemungutan suara di TPS dan Penghitungan di PPK, Persiapan Pemungutan Suara di TPS dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan.

BAB XIII

: Monitoring Pemungutan Suara dan Evaluasi Sistem, Manajemen dan Penyelenggaraan Pemilu 2009

BAB XIV

: Penetapan Hasil Pemilu KPU Kab/Kota Bertugas dan berwenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekap Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota.

BAB XV

: Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kota Bukittinggi merupakan kegiatan Puncak dari Tahapan Penilu Legislatif Tahun 2009.Dikarenakan ini adalah makna dari hasil sebuah Proses Politik yang bermuara di Parlemen

BAB XVI

: Bagian penutup, menggambarkan secara konkrit kesimpulan dan saran yang kami anggap penting untuk kelanjutan penyelenggaraan Pemilu 2009.

8


BAB II PERSONAL ANGGOTA DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT

2.1 Gambaran Umum Anggota KPU Keberadaan lima Anggota KPU Kota Bukittinggi, adalah berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumbar Nomor : 53/SK/KPU-SB/Tahun 2008 tanggal 03 Juni 2008 (Terlampir 1) KPU Provinsi Sumbar menetapkan lima orang dan dilantik serta diambil sumpah pada tanggal 16 Juni 2008 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Padang oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Marzul Veri. Kelima anggota KPU Kota Bukittinggi dimaksud, adalah : No

Nama Anggota

1

Edi Haskar, SH,MH

2

Masdiwar, S. Pd.I

3

Dewi Afrhodita A, M.Ag

4

Afrizal, S.Pd

5

Yohn Prima Yuda, SH

Kelimanya hasil kinerja Tim Seleksi KPU Kota Bukittinggi yang diketuai Prof. Dr. H. Rachmad Ritonga beserta empat anggota, yaitu : Eka Ridhaldi Alka, Miswardi, SH, M.Hum, Novri, M.Ag dan Drs. Yasmen. Sesuai amanat Ketua KPU Provinsi Sumbar, Marzul Veri, kelima anggota KPU Kota Bukittinggi diharuskan memilih dan menetapkan seorang dari lima anggota menjadi ketua dengan masa bhakti periode 2008 – 2013. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5/2008 menetapkan bahwa sebelum terpilih ketua yang definitif, jabatan Ketua KPU Kota dijabat oleh Anggota KPU Kota usianya paling tua. Secara otomatis, Edi Haskar, memimpin rapat pemilihan ketua itu. Sehari setelah dilantik kelima anggota langsung rapat pleno pemilihan ketua. Rapat dimulai jam 20.00 WIB di Kantor KPU Kota Bukittinggi Jl. Cindua Mato, dan berakhir sekira jam 01.30 WIB, menetapkan Edi Haskar, SH, MH, sebagai Ketua KPU Kota Bukittinggi. Dalam wahana demokrasi internal ini mencuat dua kandidat antara Masdiwar, S.PdI dengan Yohn Prima Yuda, SH. Keduanya, ‘orang lama’ yang kembali terpilih menjadi Anggota KPU Kota Bukittinggi dan sama-sama mendapat dukungan anggota menjadi ketua periode 2008-2013. Pada ‘perjalanannya’ diserahkan kepada kedua

9


kandidat yang incumben itu untuk sepakat menentukan satu diantara mereka menjadi ketua. Namun sebaliknya mereka berdua menyepakati pula untuk tidak terpilih. Keduanya kembali

menyerahkan kesepakatan dan mendukung satu diantara tiga

anggota lainnya untuk menjadi ketua. Pilihan terakhir Dewi Afhrodita, M.Ag dan Afrizal, S.Pd, maupun Masdiwar, S.PdI dengan Yohn Prima Yuda, SH mendukung Edi Haskar, SH, MH secara aklamasi menjadi Ketua KPU Kota Bukittinggi periode 2008 – 2013. 2.1.1 Personal Divisi Berdasarkan hasil rapat pleno, KPU Kota Bukittinggi juga menyepakati anggota lainnya untuk memegang pembagian tugas dan wewenang dalam sejumlah divisi. Meski belum didukung tata tertib KPU karena baru belakangan ditetapkan dan baru diparaf pada pleno tanggal 20 Desember 2008, kelimanya sepakat berbagi tugas dan jabatan pokok, yakni : Pembagian Divisi KPU Kota Bukittinggi No 1. 2.

3. 4.

Divisi

Koordinator

Teknis Penyelenggaraan dan Perencanaan; Masdiwar,S.PdI Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Dewi Afhrodita,M.Ag Antar Lembaga; Hukum, Pengawasan, Pengembangan Sumber Yohn Prima Yuda,SH Daya Manusia dan Organisasi; Keuangan, Logistik, Umum dan Rumah Tangga. Afrizal,S.Pd

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi : Sesuai UU nomor 10 tahun 2008, didukung Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 diatur tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, baik tata tertib antar Anggota dan Sekretariatnya dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 02 tahun 2008 tentang tata tertib.

Merujuk Pasal 11 ayat (1) Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 2 tahun 2008, tugas dan wewenang Ketua KPU Kota :

10


Tugas Dan Wewenang Ketua KPU Kota a.

memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kota;

b.

menandatangani dan mengesahkan seluruh Keputusan KPU Kota

c.

bertindak untuk dan atas nama KPU Kota ke luar dan ke dalam

d.

menyetujui dan menandatangani penarikan uang Operasional KPU Kota setelah mendengar pendapat dari Divisi Logistik serta Sekretaris KPU Kota memberikan keterangan resmi berkenaan dengan kebijakan KPU Kota yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kota; dan

e. f.

mengkoordinir hubungan antar lembaga.

Kemudian ayat (2) mengatur : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPU Kota Bukittinggi bertanggungjawab kepada Rapat Pleno Anggota KPU Kota. Pengaturan pembagian tugas masing-masing anggota

KPU Kota

Bukittinggi, ditetapkan dalam pleno sesuai pasal 13 tentang Divisi. Dalam ayat (1), mengatur divisi-divisi yang berada dalam struktur operasional KPU Kota dan merupakan pembagian tugas diantara anggota KPU Kota, sebagaimana bagian berbagi tugas dan jabatan tersebut di atas. Penanggung jawab divisi sebagaimana ayat (2) sejalan dengan maksud Pasal 4 ayat (3) yang selanjutnya disebut dengan koordinator divisi. Dalam melaksanakan tugas administratifnya, koordinator divisi dapat meminta penempatan staf dari Sekretariat KPU Kota kepada Sekretaris KPU Kota. Kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional, divisidivisi

mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kepada

Sekretaris KPU Kota dan atau Badan Urusan Rumah Tangga. Divisi dapat mengajukan pembentukan kelompok kerja, panitia kerja atau tim kerja kepada rapat pleno KPU Kota untuk membantu penyelenggaraan tugas-tugas divisi. Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

11


Berikut pembagian tugas dan kewenangan divisi; Tugas dan kewenangan Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Perencanaan a

mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan KPU Kota.

b

merencanakan dan melaksanakan program teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; melaksanakan program pengisian keanggotaan pergantian antar waktu DPRD Kota Bukittinggi; melaksanakan program koordinasi pengisian keanggotaan pergantian antar waktu DPRD Kota Bukittinggi; melaksanakan program monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu.

c d e

Tugas dan Kewenangan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga a

melaksanakan program sosialisasi Pemilu;

b

melaksanakan kebijakan hubungan masyarakat, publikas infomasi Pemilihan Umum, dan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu;

c

Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, adhoc dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan Pemilu;

d

melaksanakan program penyebaran informasi;

e

melaksanakan program pendaftaran pemilih dan pengembangan sistem data pemilih;

f

melaksanakan program pengembangan Pelayanan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pemilu;

g

mengkoordinir pengelolaan dokumentasi, Pustaka dan Arsip KPU Kota.

pengembangan

pendidikan

pemilih

dan

Tugas dan Kewenangan Divisi Hukum, Pengawasan, Pengembangan SDM dan Organisasi a melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia serta Kapasitas Struktur Organisasi dan Personil Badan Penyelenggara Pemilu; b c

melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap personil penyelenggara Pemilu; melaksanakan program penjabaran secara teknis peraturan perundangundangan tentang Pemilu;

12


d

menyiapkan rancangan keputusan menyangkut penyelenggaraan Pemilu;

e

Mengkoordinir penyusunan risalah rapat pleno dan rapat-rapat lainnya.

f

mengkoordinir program litigasi dan Advokasi Hukum;

g

melaksanakan program Koordinasi Pengawasan serta Pemantauan Pemilu.

a b

Tugas dan Kewenangan Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Rumah Tangga merancang program pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemilu;

c

melaksanakan program penyusunan sistem dan pola angkutan, perhubungan dan telekomunikasi serta pendistribusian barang/jasa kebutuhan Pemilu; melaksanakan program penyusunan pembiayaan dan anggaran Pemilu;

d

melaksanakan program pengawasan anggaran Pemilu;

e

memberikan pertimbangan keuangan kepada Ketua KPU Kota

f

mengkoordinir penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota baik periodik maupun tahunan; mengkoordinir program ketata usahaan dan perkantoran.

g

a b c d e

Tugas dan Kewenangan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) melaksanakan pengurusan hak-hak anggota KPU Kota dan Sekretariat KPU Kota; merumuskan rancangan anggaran internal tahunan KPU Kota; Mengkoordinir penyediaan kebutuhan pendukung kinerja operasional anggota KPU Kota; mengkoordinir pelayanan dan kebersihan ruangan serta kantor KPU Kota; Mengkoordinir pengelolaan barang-barang inventaris KPU Kota.

Khusus penanganan BURT dipimpin 1 (satu) orang anggota KPU Kota ex officio Koordinator Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Rumah Tangga. Kemudian BURT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Sekretaris dan Kasubag Umum. Sementara struktur dan keanggotaan BURT ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.

13


2.1.3 Profil Anggota KPU

Sekilas Tentang Profil Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi (periode 2008 s/d 2012)

Edi Haskar, SH. MH Lahir di Padang 48 tahun yang lalu, mempunyai 2 (dua) orang putri yang bernama Vionesha lahir tanggal 6 Juni 1991 dan Venti Urfa Amalina lahir tanggal 18 September 1995, buah pernikahannya dengan Tuti Hidayati, SH. Beliau adalah sosok seorang Intelektual, saat ini dipercaya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Jabatan yang pernah didudukinya ialah sebagai Pembantu Dekan II UMSB dan Koordinator Pascasarjana Class Kerjasama UMSB dan UNAND. Anggota Pengurus Notaris Daerah wilayah Kota Bukittinggi dan Konsultan Manajemen Pendidikan Kota Bukitinggi.

14


Lahir di Bukik Batabuah, Kabupaten Agam 34 tahun yang lalu, mempunyai 2 (dua) orang putri, Hafshatunnisa dan Nadhiratuzzahra, dan seorang putra bernama Muhammad Falhan dari buah pernikahannya dengan Zaida Zen El Husni, S.Si. MASDIWAR adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang membidangi Divisi Teknis, sebagai jabatan untuk periode yang kedua. Selain itu, MASDIWAR juga tercatat sebagai dosen PTIB, dan juga aktif sebagai Pengurus Yayasan Nurul Iman, Yayasan Aqabah yang mengelola SDIT Insan Kamil, serta Yayasan Al-Anshar yang bergerak dibidang pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, mengelola perguruan MDA, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Pendidikan Tinggi Islam Bai’aturridhwan. Selain itu juga aktif sebagai pengurus dari berbagai organisasi kemasyaraktan, seperti Pemuda Muhammadiyah, IKADI, dan Majelis Ulama Indonesia Bukittinggi.

Masdiwar, S.Pd.I

Wanita kelahiran Jambi, 28 Juni 1976, menantu orang Tabek Patah Batusangkar. Mempunyai 1 orang putra “Imam Afsya Muhammad” dan satu orang putri “Naima Afsya Sayyida” buah pernikahan dengan Busyro, M.Ag dosen STAIN Syech M Djamil Djambek Bukittinggi. Jabatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Divisi Sosialisasi.Pernah dosen Agama di Fakultas Teknik Universitas Bung Hatta, Asisten Dosen di Fakultas Syech M Djamil Djambek Bukittinggi. Pernah juga aktif di organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan diantaranya Ketua bidang Imawati Dewan Pimpinan Daerah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat, Aisyah Kota Bukittinggi, Sekretaris Dharma Wanita STAIN Syech Djamil Djambek.

Dewi Afhrodita. A, M.Ag

15


Lelaki kelahiran Bukittinggi 9 Agustus 1967 ini, sudah punya 2 buah hati yang bernama “ Fathoni Albi Raisei dan Puti Oneyna Raisa dari pernikahannya dengan Bedri, SH. Jabatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagai Divisi Logistik. Koresponden SKH Semangat 1986 silam, adalah awal meniti karier sebagai wartawan meski masih dalam sekolah menengah. Disusul hijrah ke Singgalang berlanjut ke Mimbar Minang dan juga sejumlah media pusat dan daerah sebagai selingan. Di organisasi, pernah berkiprah sebagai Sekretaris PWI Perwakilan Bukittinggi, terakhir berlanjut sebagai Ketua. Sebelumnya, beraktifity di GM Kamspter’s, GM Kharisma, PDDI, PMI dan KNPI di Kota Bukittinggi. Terakhir ini terpasah sebagai anggota KPU Kota Bukittinggi dengan tetap aktif di PWI dan Dewan Pendidikan Kota Bukittinggi.

Afrizal, S.Pd

Lahir di Bukittinggi, 9 Juli 1968 dengan pendidikan terakhir S1 fakultas Hukum Unand. Mempunyai 2 buah hati yang bernama “ Muhammad Muzakki Mishbah dan Hanifah Hanan “buah pernikahan dengan Zuleni, S.Pd yang bekerja sebagai guru MAN Model Bukittinggi. Sebelum di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, cukup lama berkecimpung di berbagai LSM dan Lembaga Bantuan Hukum juga berprofesi sebagai Pengacara. Sudah dua periode di KPU Bukittinggi (2003-2008, 2008-2013). Jabatan di KPU Bukittingi sebagai Koordinator Divisi Hukum Pengawasan dan Organisasi. Organisasi kemasyarakan yang diikuti saat ini antara lain IPPK, ICKP Kurai Limo Jorong, KAN Guguak Panjang Kota Bukittinggi, LKAAM Kota Bukittinggi.

Yohn Prima Yuda, SH

16


2.1.4 Profil Sekretariat KPU Sekilas Tentang Profil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

NAMA NIP TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN

: : :

RIDWAN EFENDI, SH 19606121981011003 Bukittinggi, 12 Juni 1961

: :

ALAMAT

:

STATUS

:

(IV b) /01-04-2001 Sekretaris Kpu Kota Bukittinggi Komplek Mahkota Mas Garegeh Bukittinggi Kawin

ISTRI ANAK

: :

Irnawati Darwis 1. Ade Sri Ferdian 2. Riri Pranata 3. Resa Wulandari 4. Adilla Hamar Rahmi 5. Irwan Arief

NAMA

:

Drs.ZUFIANIS MIRZAL

NIP TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN

: :

ALAMAT

:

STATUS ISTRI ANAK

: : :

195311051982061001 Lungguak Muto, 05 Nov 1953 (III d) /01-04-2005 Kasubag Umum Set KPU Kota Bukittinggi Tanjung Alam IV Angkek Kab. Agam Kawin Hj. Arnetty 1. Rossy ,S.Si 2. Lelita Dewi

: :

NAMA NIP TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN

: : :

AMRIJON,SE 19630323.198603.1.012 Padang, 23 Maret 1963

: :

ALAMAT

:

STATUS ISTRI ANAK

: : :

(III d) /01-04-2006 Kasubag Teknis Set KPU Kota Bukitinggi Panampung Ujung IV Angkek Kab. Agam Kawin Dra. Nelly Izmi, M.Pd 1. Ziamalina 2. Ziazharina 3. Zirizkana

17


NAMA NIP TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT

: : :

EDISON, SH 196610241993031004 Bukittinggi, 24 Oktober 1966

:

(III d) /01-04-2005

JABATAN

:

ALAMAT

:

STATUS ISTRI ANAK

: : :

Kasubag Hukum Set Kota Bukittinggi Jl.Pemuda / Pasar Bawah No 13 Kawin Medya Florina, A.Mk 1. Afif Florian Edison 2. Luthfi Naufal Edison 3. Audrey Fiona Edisty

NAMA

:

Ir.KASDANIL, SH

NIP

:

196809121994031009

TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT

:

Panyalaian, 12 September 1968 (III /d) /01-04-2005

JABATAN

:

ALAMAT

:

STATUS

:

: Kasubag Program Set KPU Kota Bukittinggi Jl.Kusuma Bhakti Gang Damai No 47 RT 09 RW II Kawin

ISTRI

:

Betsi Febriyona, S.Pd

ANAK

:

1. Aditya Ammar Zaki 2. Naufal Mahdi 3. Fajar Ahmad Ghazi

NAMA NIP. TEMPAT/ TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN ALAMAT STATUS ISTRI ANAK

18

:

: SYAFRIAL : 19551010.198112.1.001 : Panyalaian, 10 -10-1955 : (III b) /01-04-2000 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukitinggi : Lapau Batu Bukittinggi : Kawin : Darni : Syukri Ashari


NAMA NIP TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN ALAMAT

STATUS SUAMI ANAK

NAMA NIP. TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN ALAMAT

STATUS SUAMI ANAK


STATUS SUAMI ANAK

19

: RESTI YEVA : 19641127.198603.2.001 : Bukittinggi, 27 November 1964 : (III b) /01-03-2006 : Bendaharawan Set KPU Kota Bukitinggi : Komplek Pemda Kubu Gulai Bancah Bukittinggi : Kawin : Ridwan Bahari : 1. M. Vickky arindi 2. M. Fachri reza 3. Febbi Ramadhini

: BASRIDA : 19580805.198703.2.010 : Bukittinggi, 5 Agustus 1958 : (III b) /01-04-2009 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : Jl. Soekarno Hatta Manggis Ganting SK 11/4 Bukittinggi : Kawin : Mardi St. Bagindo : 1. Abdullah .ST 2. Razana 3. Khairunnisa

: SEFA YUSRITA, A.Md : 19700918.199403.2.006 : Palembang, 18 Agustus 1970 : (III b) /01-04-2009 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : Villa Simp. Tiga Pilubang Kec. IV Angkek Agam : Kawin : Mashar Danil.S.ST : 1. Gilang adlis Masdifa 2. Vira putri Fadhilah 3. Sahiburrafif


NAMA NIP. TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN ALAMAT STATUS ISTRI ANAK

NAMA NIP. TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN ALAMAT STATUS SUAMI ANAK


STATUS ISTRI ANAK

20

: YUNSIAR : 19531211.199012.1.001 : Gadut, 11 Desember 1953 : (III a) /01-04-2006 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : Gadut Kabupaten Agam : Kawin : Mulyetti : 1. Loli Yusastri 2. Yelsi Aiga 3. Robert Saputra 4. Lisa Yufitri

: YULIZAR : 19630706.198603.2.005 : Bukittinggi, 18 Agustus 1963 : (III a) /01-10-2007 : Bendaharawan Set KPU Kota Bukittinggi : Jl.Raflesia No.99 Sarojo Kec MKS Bukittinggi : Kawin : Erizal : 1. Rahmi Fadhilah 2. Vivi Amelia

: JONNERI, S.Sos : 19760612.200212.1.011 : Bukittinggi, 12 Juni 1976 : (II b) /01-04-2007 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukitinggi : Jl. DJ,DT MKT Ameh No.4 Garegeh Bukittinggi : Kawin : Fitri Yeni : 1. Farhan kurnia Ramadhan 2. M. Nabil Furqani



STATUS

NAMA NIP. TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN

: HARIADI : 198402102007011001 : Bunut/Kab.Asahan 10 Februari 1984 : (II a) 1 JANUARI 2007 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : Jalikur Patanangan , Tilatang Kamang Kab. AGAM : Belum Kawin

STATUS

: RIMA HERLIN FERDIAN, SH : 198102222009022006 : Bukittinggi, 22 Februari 1981 : ( III a ) 1 FEBRUARI 2009 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : JL.Bay Pass Km 1 No. 69 A RT 09/ RW II Gulai Bancah Bukittinggi : Belum Kawin

NAMA NIP. TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN

: : : : :

ALAMAT

ALAMAT STATUS

21

IWAN PRASETYO, A.Md 197906162009021005 Solo, 16 Juni 1979 (II c) 1 Februari 2009 Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : Jl. Cindua Mato No.7 Bukittinggi : Belum Kawin


NAMA NIP. TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN ALAMAT STATUS



22

: NOLLA FEBRIMA DHONA : 198602082009022008 : TALANG, 08 FEBRUARI 1986 : ( II c ) 1 Februari 2009 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : Jl. Cindua Mato No.7 Bukittinggi : Belum Kawin

: BENI MUSTIKA, S.IP : 198303292009021002 : Ladang Lawas, 29 Maret 1983 : ( III a ) 1 Februari 2009 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : Ladang Lawas , Kapau : Belum Kawin

: DEWI MUTHIA.S, A.Md : 198312012009022006 : Padang, 1 Desember 1983 : ( II c ) 1 Februari 2009 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : Jl. Cindua Mato No.7 Bukittinggi : Belum Kawin


NAMA NIP. TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN ALAMAT STATUS SUAMI ANAK

JABATAN

: RESTI HELFIA, SE : 198109112009022010 : Padang, 11 September 1981 : ( III a) 1 Februari 2009 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukitinggi : Jl. Cindua Mato No.7 Bukittinggi : Kawin : Agus Efendi, ST : M. Firsto Yudha

NAMA : SRI RAHAYU CATELIA, SE NIP. : 198509252009022003 TEMPAT/TGL LAHIR : Bandung, 25 September 1985 GOL/TMT : ( III a) 1 Februari 2009 : Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi ALAMAT : Jl. Cindua Mato No.7 Bukittinggi STATUS : Belum Kawin

NAMA NIP.

: FITRI YANTI, S.Kom :TEMPAT/TGL LAHIR: Padang, 10

Oktober 1977 GOL/TMT JABATAN ALAMAT STATUS

23

: Pegawai Honor : Staf Sekretariat KPU Kota Bukitinggi : : Kawin


NAMA NIP. TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN Bukitinggi ALAMAT STATUS ISTRI

NAMA NIP. TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN ALAMAT Bukittinggi STATUS

STATUS

24

: Giring – Giring LT Nagari Koto Tangah Tilatang Kamang : Kawin : NOVA

: RIKO AKBAR :: Bukittinggi, 02 Oktober 1983 : Pegawai Honor : Staf Sekretariat KPU Kota Bukitinggi : Jl. Sudirman No.24 : Belum Kawin


: MUHAMMAD RIZA, A.Md :: Giring - Giring, 11 Juni 1981 : Pegawai Honor : Staf Sekretariat KPU Kota

: RAHMAT AGUS YADI :: Kapas Panji, 12 Agustus 1989 : Pegawai Honor : Staf Sekretariat KPU Kota Bukitinggi : Depan Mesjid AL FALAH Jambu Air Kab AGAM : Belum Kawin


NAMA NIP. TEMPAT/TGL LAHIR GOL/TMT JABATAN ALAMAT STATUS ISTRI ANAK



25

: PRIMAN :: Solo, 5 April 1957 : Pegawai Honor : Staf Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : Jl.Pakoan indah II No 88 Bukittinggi : Kawin : Ernawati : Devi Errahman

: RICO WILVIAN : : Bukittinggi, 3 Januari 1979 : Pegawai Honor : Staf Sekretariat KPU Kota Bukitinggi : Jl Syech Ibrahim Musa No.05 Bukittinggi : Belum Kawin

: ZANUAR SAPUTRA : : Bukittinggi, 22 Januari 1984 : Pegawai Honor : Staf Sekretariat KPU Kota Bukitinggi : Jl. Manggis Ganting, Bahar Kamil : Belum Kawin


2.2. Gambaran Umum Sekretariat KPU Kota Bukittinggi Sekretariat KPU Kota terakhir diatur dengan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 22 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota. 2.2.1 Struktur dan Manajemen Organisasi Sekretariat Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi terdiri atas : No 1 2 3 4

Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Subag. Program dan Data Subag. Hukum dan Humas Subag. Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Subag. Keuangan Umum dan Logistik

2.2.2 Uraian Tugas dan Fungsi 1

Sub Bagian Program dan Data

2

Mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program kerja, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu Sub Bagian Hukum

3

Melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu dan menyiapkan verifikasi faktual peserta pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

4

Menyimpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD kab/kota, pengisian anggota DPRD kab/kota yang dibentuk setelah pemilu, penetapan daerah pemilihan, pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD, pemilihan kepala daerah dan penyuluhan, bantuan kerja sama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi serta pendidikan pemilih Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Menyimpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik pilkada, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prop/kabupaten/kota, Presiden/Wakil Presiden kepegawaian serta dokumentasi.

26


Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bukittinggi KETUA EDI HASKAR, SH.MH DIVISI TEKNIS MASDIWAR, S.Pd.I

DIVISI SOSIALISASI DEWI AFHRODITA.A,M. Ag

DIVISI HUKUM YOHN PRMA YUDA, SH

DIVISI LOGISTIK AFRIZAL, S.Pd

SEKRETARIS RIDWAN EFENDI, SH

KASUBAG UMUM Drs.H.ZULFIANIS MIRZAL

STAF

RESTI YEVA

KASUBAG PROGRAM Ir.KASDANIL, SH

STAF

SYAFRIAL

IWAN PRASETYO, A.Md

SEFA YUSRITA, A.Md

SRI RAHAYU. C, SE

RIMA HERLIN. F, SH

HARIADI

BENI MUSTIKA, S.IP

RAHMAT AGUS YADI

MUHAMMAD RIZA, A.Md

NOLLA FEBRIMA.D, A.Md

YULIZAR

BASRIDA

JONNERI, S.Sos

DEWI MUTHIA, A.Md

RESTI HELFIA, SE

PRIMAN

STAF

STAF

YUNSIAR

FITRI YANTI, S.Kom

KASUBAG HUKUM EDISON, SH

KASUBAG TEKNIS AMRIJON, SE

RIKO AKBAR

RICO WILVIAN

ZANUAR SAPUTRA

27


Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Bukittinggi

1

Tugas Sekretariat KPU : Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu Memberikan dukungan teknis administrasi Membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa Pilkada Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan Wewenang :

2

Mengadakan dan mendisribusikan perlengkapan penyelengaraan pilkada Memberikan pelayanan administrasi, ketata usahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Kewajiban : 3

Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Memelihara arsip dan dokumen pemilu Mengelola barang inventaris

Tanggung jawab : 4

Sekretariat KPU Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasar peraturan perundang undangan yang berlaku

2.3. Kepegawaian Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat dalam rangka membantu KPU Kota Bukittinggi melaksanakan tugas Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditugaskan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bukittinggi, Calon Pegawai Negeri Sipil KPU dan Pegawai Kontrak sebanyak 30 orang, yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bukittinggi, Calon Pegawai Negeri Sipil KPU dan Pegawai Kontrak

28


Tabel 2.3.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kota Bukittinggi

No

Pegawai Negeri Sipil

Nomor Induk Pegawai

Jabatan / Golongan

1.

Ridwan Efendi, SH

010116923

Sekretaris / IV/b

2.

Drs. Zulfianis Mirzal

410007105

Kasubag Umum / III/d

3.

Edison, SH

410011975

Kasubag Hukum / III/d

4.

Amrijon, SE

010205251

Kasubag Teknis / III/d

5.

Ir. Kasdanil, SH

410012796

Kasubag Program / III/d

6.

Resti Yeva

010192240

Staf / III / b

7.

Syafrizal

410007071

Staf / III / b

8.

Basrida

410010210

Staf / III / a

9.

Yunsiar

110044716

Staf / III / a

10.

Yulizar

010192228

Staf / III / a

11.

Sefa Yusrita

010252210

Staf / III / a

12.

Jonneri, S. Sos

410014281

Staf / II / b

13.

Hariadi

410032263

Staf / II / a

Tabel 2.3.2 Daftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat KPU Kota Bukittinggi

No

Nama CPNS

Nomor Induk Pegawai

Jabatan/Golongan

1.

Beni Mustika, S.IP

198303292009021002

Staf / III/a

2.

Rima Herlin Ferdian, SH

198102222009022006

Staf / III/a

3.

Sri Rahayu Cateliya, SE

198509252009022003

Staf / III/a

4.

Resti Helfia, SE

198109112009022010

Staf / III/a

5.

Iwan Prasetyo, A.Md

197906162009021005

Staf / II/c

6.

Dewi Muthia S, A.Md

198312012009022006

Staf / II/c

7.

Nolla Febrima Dhona, A.Md

198602082009022008

Staf / II/c

29


Tabel 2.3.3 Pegawai Kontrak Sekretariat KPU Kota Bukittinggi No

Pegawai Kontrak

Nomor Induk Pegawai -

Jabatan/Golongan Operator

1.

Fitriyanti, S. Kom

2.

Riko Akbar

-

Operator

3.

Muhammad Riza, A. Md

-

Operator

4.

Rahmat Agus Yadi

5.

Priman

-

Sopir

6.

Zanuar Saputra

-

Caraka

7.

Riko Sartila

-

Satpam

8.

Alfajri

-

Satpam

9.

Yupi

-

Satpam

10.

Rico Wilvian

-

Sopir

Operator

2.4. Administrasi Surat Menyurat (Rekap) Sebagaimana suatu instansi seperti KPU Kota Bukittinggi, mestilah pengelolaan dan penataan administrasinya berlaku tertib. Dengan manajemen administrasi, setiap surat masuk dan keluar, dituntut teradministrasi secara teratur. Dari surat masuk dan keluar, menggambarkan juga manajemen yang berlaku umum bagi kinerja suatu instansi. Yakni sebagaimana tergambar berikut ini.

2.4.1 Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2008 dan 2009 Sepanjang tahun 2008, KPU Kota Bukittinggi menerima surat masuk sebanyak 503 pucuk. Sebagaimana rekapnya berikut

juga tindak lanjutnya

dengan surat keluar sebanyak 253 pucuk

30


Tabel 2.4.1 Rekapitulasi Surat Masuk Dan Keluar (2008 – 2009) No

Bulan

Surat Masuk

Surat Keluar

1.

Januari

23

12

2.

Februari

17

9

3.

Maret

22

7

4.

April

29

6

5.

Mei

42

23

6.

Juni

63

38

7.

Juli

80

33

8.

Agustus

85

30

9.

September

33

24

10.

Oktober

24

30

11.

November

40

24

12.

Desember

45

17

503

253

Jumlah surat thn 2008 1.

Januari 09

86

40

2.

Februari

99

46

3.

Maret

201

78

4.

April

123

59

5.

Mei

66

44

6.

Juni

98

47

7.

Juli

82

40

2.4.2 Daftar SK KPU Kota Bukittinggi Aktivitas yang dilakukan KPU seiring kinerja yang dilakukannya, tergiring oleh program, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009. Padatnya kegiatan saling beriringan jalan, terlihat dari keputusan-keputusan yang dilahirkan KPU Kota Bukittinggi sesuai tahapan, tercatat 48 surat keputusan sebagaimana terlihat pada rekapitulasi.

31


Tabel 2.4.2 Rekapitulasi Surat Keputusan KPU Kota Bukittinggi Tahun 2008

No

Tanggal SK

Nomor SK

Tentang Penetapan kembali nama-nama anggota KPU Kota Bukittinggi Penetapan kembali nama-nama personil sekretariat KPU Kota Bukittinggi Penunjukan / penetapan pejabat pengelola keuangan / anggaran pada KPU Kota Bukittinggi Penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa pada KPU Kota Bukittinggi pengangkatan kembali tenaga honorer di lingkungan sekretariat KPU Kota Bukittinggi Pengangkatan kembali pegawai kontrak sebagai tenaga pengamanan (Satpam) dan petugas kebersihan/pramubhakti tahun 2008 pada sekretariat KPU Kota Bukittinggi Penunjukan pejabat pembuat komitmen pada sekretariat KPU Kota Bukittinggi 2008 Pembentukan tim unit sistim akuntansi instansi pada sekretariat KPU Kota Bukittinggi Tahun 2008 Penetapan biaya perjalanan dinas anggota KPU dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Bukittinggi Pembentukan kelompok kerja seleksi calon anggota KPU Kota Bukittinggi Penunjukan pejabat pengelola keuangan tim seleksi calon anggota KPU Kota Bukittinggi Pemberhentian dengan hormat Sdr. BENI GUSTARI sebagai Satpam pada sekretariat KPU Kota Bukittinggi Pengangkatan tenaga Satpam tahun 2008 pada sekretariat KPU Kota Bukittinggi Pembentukan kelompok kerja seleksi calon anggota panitia pengawas pemilu kota dan panitia pengawas kecamatan Kota Bukittinggi Pembentukan tim kerja seleksi calon anggota PPK, PPS dan supervisi pembentukan PPDP

1

3 Januari 2008

001/KPU-BKT/I-2008

2

3 Januari 2008

002/KPU-BKT/I-2008

3

3 Januari 2008

003/KPU-BKT/I-2008

4

3 Januari 2008

004/KPU-BKT/I-2008

5

3 Januari 2008

005/KPU-BKT/I-2008

6

3 Januari 2008

006/KPU-BKT/I-2008

7

3 Januari 2008

007/KPU-BKT/I-2008

8

3 Januari 2008

008/KPU-BKT/I-2008

9

9 Januari 2008

009/KPU-BKT/I-2008

10

17 Maret 2008

010/KPU-BKT/III-2008

11

17 Maret 2008


12

31 Maret 2008


13

1 April 2008

013/KPU-BKT/IV-2008

14

10 Mei 2008

014/KPU-BKT/V-2008

15

10 Mei 2008

015/KPU-BKT/V-2008

16

5 Juni 2008

016/KPU-BKT/VI-2008

Pengangkatan anggota PPK Se Kota Bukittinggi

17

10 Juni 2008

017/KPU-BKT/VI-2008

18

13 Juni 2008

017.1/KPU-BKT/VI-2008

19

18 Juni 2008

018/KPU-BKT/VI-2008

20 21

26 Juni 2008 3 Juli 2008

019/KPU-BKT/VI-2008 020/KPU-BKT/VII-2008

Penetapan nama-nama personil sekretariat KPU Kota Bukittinggi Tahun 2008 Penetapan personil sekretariat PPK Se Kota Bukittinggi Pembentukan Pokja verifikasi administrasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2009 di Kota Bukittinggi Pengangkatan anggota PPS Se Kota Bukittinggi Penunjukan/penetapan pejabat pengelola keuangan/anggaran dari bagian anggaran 069 pada KPU Kota Bukittinggi

22

4 Juli 2008

021/KPU-BKT/VII-2008

23

6 Juli 2008

021.1/KPU-BKT/VII-2008

32

Pembentukan Pokja PPDP untuk Pemilu 2009 Penetapan jumlah personil PPDP Se Kota Bukittinggi untuk Pemilu 2009


24

7 Juli 2008


25

9 Juli 2008


26

8 Juli 2008


27

11 Juli 2008


28

14 Juli 2008


29

22 Juli 2008


30

31 Juli 2008


Susunan keanggotaan PPS Se Kota Bukittinggi

31

1 Agustus 2008

027/KPU-BKT/VIII-2008

32

1 Agustus 2008


33

4 Agustus 2008


34

29 Agustus 2008


35

4 September 2008

033/KPU-BKT/IX-2008

36

5 September 2008

034/KPU-BKT/IX-2008

37

30 September 2008

034.1/KPU-BKT/IX-2008

38

3 Oktober 2008

035/KPU-BKT/X-2008

39

3 Oktober 2008

037/KPU-BKT/X-2008

40

3 Oktober 2008

038/KPU-BKT/X-2008

41

7 Oktober 2008

039/KPU-BKT/X-2008

42

7 Oktober 2008

040/KPU-BKT/X-2008

43

7 Oktober 2008

041/KPU-BKT/X-2008

44

9 Oktober 2008

042/KPU-BKT/X-2008

45

16 Oktober 2008

042.1/KPU-BKT/X-2008

Penunjukan pejabat pembuat komitmen pada sekretariat KPU Kota Bukittinggi tahun 2008 Pembentukan Timja penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2009 KPU Kota Bukittinggi Pembentukan Timja monitoring dan evaluasi tahapan/program, anggaran dan Jadwal Waktu pemilihan Umum 2009 Pembentukan Pokja biaya survey harga perkiraan sendiri anggaran DIPA 069 KPU Kota Bukittinggi Pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa DIPA 069 sekretariat KPU Kota Bukittinggi Pembentukan panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa DIPA 069 sekretariat KPU Kota Bukittinggi tahun 2008 Penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi tahun 2009 Pembentukan Pokja pelaporan dan penyusunan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pemilu 2009 di Kota Bukittinggi Pembentukan Pokja pelaporan pertanggungjawaban keuangan daftar isian pelaksanaan anggaran 069 tahun 2008 Kota Bukittinggi Pengangkatan tenaga honorer di lingkungan sekretariat KPU Kota Bukittinggi tahun 2008 Pembentukan Pokja kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 di Kota Bukittinggi Penetapan namanNama personil sekretariat KPU Kota Bukittinggi tahun 2008 Penunjukan kembali Sdr. Drs.H. Zulfianis Mirzal sebagai pejabat pembuat komitmen pada sekretariat KPU Kota Bukittinggi tahun 2008 Penetapan DPT untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 di Kota Bukittinggi Penetapan jadwal kampanye Parpol peserta Pemilu 2009 untuk anggota DPRD Kota Bukittinggi

33

Pembentukan Pokja penetapan jumlah kursi /penyusunan pemetaan daerah pemilihan dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi Pembentukan tim unit sistim akuntansi instansi pada sekretariat KPU bagian anggaran 069 pada KPU Kota Bukittinggi tahun 2008 Pembentukan tim kerja seleksi calon anggota PPK, PPS dan supervisi PPDP Se Kota Bukittinggi Pembentukan kelompok kerja verifikasi faktual calon peserta perseorangan anggota DPD Pemilu 2009 Penetapan personil sekretariat PPS Se Kota Bukittinggi Pengangkatan Sdr. RESTI YEVA sebagai Plt. Kasubag Umum pada sekretariat KPU Kota Bukittinggi


46

30 Oktober 2008

043/KPU-BKT/X-2008

47

3 November 2008

044/KPU-BKT/X-2008

48

15 November 2008

045/KPU-BKT/X-2008

Penetapan DCT anggota DPRD Kota Bukittinggi tahun 2009 Perubahan lampiran keputusan sekretaris KPU Kota Bukittinggi Nomor 40/KPU-BKT/X-2008 tentang penetapan nama-nama personil sekretariat KPU Kota Bukittinggi tahun 2008 Pengangkatan tenaga honorer di lingkungan sekretariat KPU Kota Bukittinggi tahun 2008

Rekapitulasi Surat Keputusan KPU Kota Bukittinggi Tahun 2009 No

Tanggal SK

Nomor SK

Tentang

1

2 Januari 2009

01/KEP/KPUBKT/I-2009

2

22 Januari 2009

3

29 Januari 2009

4

29 Januari 2009

5

29 Januari 2009

6

30 Januari 2009

7

30 Januari 2009

8

4 Februari 2009

05/KEP/KPUBKT/I-2009 06/KEP/KPUBKT/I-2009 07/KEP/KPUBKT/I-2009 08/KEP/KPUBKT/I-2009 09/KEP/KPUBKT/I-2009 010/KEP/KPUBKT/I-2009 011/KEP/KPUBKT/II-2009

Penetapan Kembali Nama-Nama Anggota KPU Kota Bukittinggi Tahun 2009 Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Bukittinggi

9

6 Februari 2009

10

9 Februari 2009

11

10 Februari 2009

014/KEP/KPUBKT/II-2009

12

11 Februari 2009


13

11 Februari 2009


14

13 Februari 2009


15

6 Maret 2009

018/KEP/KPUBKT/III-2009

012/KEP/KPUBKT/II-2009 013/KEP/KPUBKT/II-2009

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) Se-Kecamatan Guguak Panjang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) Se-Kecamatan Mandiangin Koto Salayan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) Se-Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Penetapan Personil Sekretariat PPK Se Kota Bukittinggi Penetapan Personil Sekretariat PPS Se Kota Bukittinggi Penetapan Biaya Perjalanan Dinas dan Inspeksi/ Monitoring Anggota KPU dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Bukittinggi Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan, Pelantikan dan Rapat Teknis PPK, PPS, PPDP dan KPPS Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2009 Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Bukittinggi Pembentukan Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi dan Pengendalian Pendistribusian Keperluan Pemilu 2009 di Kota Bukittinggi Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Daftar Wilayah, Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2009 di Kota Bukittinggi Pembentukan Kelompok Kerja Bimbingan Teknis/Simulasi Penyelenggaraan Pemilu 2009 di Kota Bukittinggi Penetapan Petugas Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Bukittinggi

34


16

6 Maret 2009


17

11 Maret 2009


18

11 Maret 2009

19

16 Maret 2009

021/KEP/KPUBKT/III-2009 022/KEP/KPUBKT/III-2009

20

16 Maret 2009

022.1/KEP/KPUBKT/III-2009

21

16 Maret 2009

22

17 Maret 2009

023/KEP/KPUBKT/III-2009 024/KEP/KPUBKT/III-2009

23

18 Maret 2009


24

23 Maret 2009


25

24 Maret 2009

26

24 Maret 2009

27

25 Maret 2009

28

25 Maret 2009

027/KEP/KPUBKT/III-2009 028/KEP/KPUBKT/III-2009 029/KEP/KPUBKT/III-2009 030/KEP/KPUBKT/III-2009

29

1 April 2009

30

2 April 2009

31

2 April 2009

32

2 April 2009

33

9 April 2009

037/KEP/KPUBKT/IV-2009

34

9 April 2009

038/KEP/KPUBKT/IV-2009

35

8 Mei 2009

041/KEP/KPUBKT/V-2009

032/KEP/KPUBKT/IV-2009 033/KEP/KPUBKT/IV-2009 034/KEP/KPUBKT/IV-2009 035/KEP/KPUBKT/IV-2009

Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 di Kota Bukittinggi Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Pembentukan Kelompok Kerja Akreditasi Pemantau Pemilu Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 di Kota Bukittinggi Yang Tidak Melengkapi Syarat Sampai Batas Waktu Perubahan Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 042/KPU-BKT/X-2008 tentang Penetapan DPT Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Penetapan Alur dan Pemetaan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih dan Data Base Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi KPU Kota Bukittinggi dengan Instansi Terkait Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 019/KPU-BKT/III-2009 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 di Kota Bukittinggi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Kelurahan Kayu Kubu Kecamatn Guguak Panjang Pemberhentian dan Pengangkatan Kecamatn Guguak Panjang

Anggota

PPK

Pembentukan Kelompok Kerja Peliputan Dokumentasi Pemilihan Umum Tahun 2009

dan

Pembentukan Kelompok Kerja Tabulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Manual dan Elektronik) Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Media Center Tahun 2009 di KPU Kota Bukittinggi Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu di Kota Bukittinggi (Partai Kedaulatan) Pembentukan Kelompok Kerja Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2009 Pembentukan Kelompok Kerja Supervisi, Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepada Penyelenggara Pemilu Tahun 2009 Perubahan Lampiran II Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 05/KPU-BKT/I-2009 tentang Pengangkatan Anggota PPK Se Kota Bukittinggi Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 09/KPU-BKT/I-2009 tentang Penetapan Personil Sekretariat PPK Se Kota Bukittinggi Penetapan Jumlah Personil Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

35


36

11 Mei 2009


37

16 Mei 2009


38

16 Mei 2009


39

18 Mei 2009


40

22 Mei 2009


41

6 Juni 2009

42

6 Juni 2009

051/KEP/KPUBKT/VI-2009 052/KEP/KPUBKT/VI-2009

43

18 Juni 2009

44

19 Juni 2009

45

19 Juni 2009

055/KEP/KPUBKT/VI-2009

46

26 Juni 2009

056/KEP/KPUBKT/VI-2009

47

5 Juli 2009

48

15 Juli 2009

49

16 Juli 2009

056.1/KEP/KPUBKT/VII-2009 057/KEP/KPUBKT/VII-2009 058/KEP/KPUBKT/VII-2009

50

19 Juli 2009

053.1/KEP/KPUBKT/VI-2009 054/KEP/KPUBKT/VI-2009

059/KEP/KPUBKT/VII-2009

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Kelurahan Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Serta Pemeliharaan Data Pemilih dan Data Base Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pembentukan Kelompok Kerja Konsultasi/ Asistensi Audit Keuangan Parpol Peserta Pemilu serta Pemilu Presiden dan Wapres Pembentukan Kelompok Kerja Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Bukittinggi Hasil Pemilu Tahun 2009 Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pembentukan Kelompok Kerja Tabulasi dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (Manual dan Elektronik) Penetapan Petugas Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi dan Pengendalian Pendistribusian Keperluan Pemilu Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis PPK dan PPS Se Kota Bukittinggi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Penetapan Lokasi dan Jumlah TPS Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Peraturan Tata Tertib Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Penetapan Petugas Penyortiran dan Pengesetan Formulir Kelengkapan Pemilu, serta Pengepakan Logistik Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kota Bukittinggi

2.4.3. Rekap Notulensi Rapat Pleno KPU Bukittinggi Dalam setiap kali rapat, sudah ditetapkan mesti dilengkapi dengan hasil catatan atau notulensi. Ini dimaksudkan, menghimpun dasar dan asupan data, usul saran dan gagasan pendapat untuk proses wacana yang mengemuka, hingga menjadi dasar acuan untuk melahirkan keputusan KPU terhadap satu dan atau beberapa hal seperti tergambar pada

36


Tabel 2.4.3 Rekap Notulensi Rapat Pleno KPU Bukittinggi

No

Tanggal

Judul Rapat

1. 2. 3. 4. 5.

07 – 05 – 2008 08 – 05 – 2008 05 – 06 – 2008 20 – 06 – 2008 25 – 06 – 2008

6. 7.

26 – 06 – 2008 30 – 06 – 2008

Rapat dengan PPK Rapat pleno Undangan pelantikan PPK Rapat pleno membahas hasil verifikasi faktual Parpol Rapat kerja teknis KPU Prov. Sumbar dengan KPU kab/kota Undangan tentang seleksi tertulis Panwaslu kab/kota Undangan pelantikan anggota PPS

8. 9. 10.

03 – 07 – 2008 0 7 – 07 – 2008 11 – 07 -2008

11.

16 – 07 – 2008

12. 13.

23 – 07 – 2008 28 – 07 – 2008

14.

13 – 08 – 2008

Undangan bimbingan teknis PPK Undangan penyerahan bahan verifikasi faktual calon anggota DPD Pembahasan DPS

15. 16.

20 – 08 – 2008 23 – 08 – 2008

Rapat Pokja pencalonan anggota DPRD Rapat Pokja pencalonan anggota DPRD

17

08 – 09 -2008

Rapat pleno pelaporan Pokja-pokja verivikasi

Rapat pelno membahas hasil tes tertulis Panwas Kecamatan Rapat pleno membahas DIPA Undangan sosialisasi tentang tatacara pelaksanaan kampanye (Aula Polresta) Undangan ketua, sekretaris Parpol

Rekapitulasi Notulen Rapat KPU Tahun 2009 No

Tanggal

Judul Rapat

1.

20 – 04 – 2009

2.

06 – 05 – 2009

3.

16 – 05 – 2009

Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Bukittinggi

4.

25 – 05 – 2009

1. Penetapan Rekapitulasi DPT untuk Pilpres Th 2009 2. Penetapan TPS untuk Pilpres Tahun 2009

5.

04 – 06 – 2009

Pembahasan Susunan Organisasi Pokja

6.

05 – 06 – 2009

Pembahasan Bantuan Keuangan PEMDA

7.

10 – 06 – 2009

8.

19 – 06 – 2009

1. Persiapan Kampanye Pilpres 2009 2. Persiapan Bimtek PPK dan PPS Pembahasan Logistik Pemilu Presiden Tahun 2009

1. Tindaklanjuti Rekomendasi Pembatalan Partai Politik 2. Pembentukan Tim Pencari Fakta 1. Pembentukan Tim Monitoring DPS 2. Pembentukan Posko Pengaduan

37


9.

16 – 07 – 2009

10.

27 – 07 -2009

11.

04 – 08 – 2009

12.

05 – 08 – 2009

Rekapitulasi Hasil PenghitunganPerolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Kota Bukittinggi Laporan Akhir Logistik Pemilu Tahun 2009 Persiapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2009 Persiapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Bukittinggi 2009

2.4.4 Daftar Rapat Kerja KPU Bukittinggi Dalam setiap kali kegiatan, apalagi dalam bentuk tim kerja, seperti kelompok kerja selalu diiringi dengan aktifitas rapat-rapat kerja. Baik antar divisi maupun dengan jajaran masing-masing. Meski rapat kerja dalam bentuk formal tidak begitu acap, namun dialog dan monolog yang dilakukan dalam setiap kali ada kesempatan dan peluang saban hari, menjadikan kegiatan ini lebih ampuh efektif dan efesien untuk tercapainya suatu maksud dan tujuan serta maksimalnya hasil sasaran program.

2.4.5

Daftar Rapat Koordinasi KPU Kota Bukittinggi Sama dengan kegiatan rapat kerja, koordinasi yang dilakukan KPU Kota

Bukittinggi tidak pula banyak bersifat formal. Meski itu menjadi bagian kegiatan resmi, namun pertemuan-pertemuan terbatas, komunikasi yang harmonis antar personal dan instansi menjadikan koordinasi lebih efektif dan efesien. Diantara kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan, diantaranya dengan Walikota, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolresta, Dandim 0304/Agam, Ketua Pengadilan Negeri dan lainnya. Pada dasarnya, dari hasil pertemuan itu melahirkan kesepakatan untuk saling berkoordinasi, terutama dalam hal sosialisasi tahapan program Pemilu 2009 melibatkan pengurus Parpol Se-Kota Bukittinggi maupun instansi dan pihak lainnya.

2.5. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki KPU Kota Bukittinggi, selain gedung yang cukup representatif di ruas Jl. Cindua Mato No. 7, juga strategis karena berada di kisaran pusat kegiatan bisnis dan pemerintahan. Selain mudah dijangkau, juga memiliki akses tidak menyulitkan dalam hal pelayanan prima bagi masyarakat luas, terutama peserta Pemilu 2009.

38


Skema Gedung Alamat Kantor KPU Kota Bukittinggi

39


BAB III ANGGARAN KPU KOTA BUKITTINGGI

3.1. Penyusunan Rancangan Anggaran Penyusunan anggaran belanja untuk kebutuhan perbelanjaan kegiatan tahun anggaran 2008 dan 2009, dilaksanakan melalui Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA – KL). Dalam penyusunan RKA – KL tersebut berpedoman kepada Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan tahun anggaran yang disusun oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU. Berdasarkan rincian perhitungan biaya perkegiatan tersebut disusun konsep DIPA tahun 2008 bersama Kanwil III Direktorat Jenderal Perbendaharaan Padang. Setelah konsep DIPA tersebut disetujui Kepala Kanwil III DJP Padang diterbitkan DIPA tahun 2008 maupun tahun 2009 oleh Kanwil III DJP Padang Atas Nama Dirjen Perbendaharaan. Pembiayaan Tahun 2008 terdiri dari : 1. Bagian Anggaran 076 : Rp. 1.253.771.000 2. Bagian Anggaran 069 : Rp. 1.921.335.000

Pembiayaan Tahun 2009 terdiri dari : 3. Bagian Anggaran 076 : Rp. 1.505.211.000 4. Bagian Anggaran 999 : Rp. 4.864.690.000

3.2. DIPA KPU Kota Bukittinggi Tahun 2008 dan 2009 Untuk mendukung kegiatan KPU Kota Bukititnggi tahun 2008, Departemen Keuangan melalui Kanwil III Direktorat Jenderal Perbendaharaan Padang telah menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun 2008. DIPA TAHUN 2008 : 1. DIPA Bagian Anggaran 076 : Rp. 1.203.771.000 2. DIPA Bagian Anggaran 069 : Rp. 2.509.758.000 DIPA TAHUN 2009 : 1. DIPA Bagian Anggaran 076 : Rp. 1.505.211.000 2. DIPA Bagian Anggaran 999 : Rp. 4.864.690.000

40


3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2008 dan 2009 Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2008, pemerintah melalui Departemen Keuangan telah menganggarkan dalam APBN tahun 2008 sebesar Rp. 3.713.529.000 setelah direvisi, sebagaimana Tabel 3.1.1 Tabel 3.3.1

Realisasi Anggaran Tahun 2008 dan 2009 Bagian Anggaran 076 No

1 2 3

Jenis belanja

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Pagu

Realisasi

521.500.000 623.521.000 58.750.000 1.203.771.000

374.610.000 182.192.737 43.505.000 600.307.737

Bagian Anggaran 069

No I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 4

Jenis belanja Belanja lain-lain Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Modal Jumlah Belanja Dana SKPA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Bahan Jumlah

Pagu

Realisasi

596.350.000 595.521.400 373.315.600

437.440.000 106.964.191 4.700.000

375.496.000 596.075.000 2.536.758.000

84.024.400 552.334.000 1.185.462.591

42.750.000 165.016.000 5.000.000 9.776.000 222.542.000

33.600.000 31.421.000 4.990.000 1.606.000 71.617.000

3.4. Proses Pembelanjaan Anggaran Tahun 2008 dan 2009 Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 25 dan 26 Tahun 2008 serta Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya bahwa, pengadaan barang dan jasa sebelum dilaksanakan harus ditetapkan terlebih dahulu Pagu Dana dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Untuk itu KPU Kota Bukittinggi mengeluarkan keputusan Nomor 32/KPUBKT/VIII-2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Biaya Survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Anggaran DIPA 069 KPU Kota Bukittinggi Tahun 2008. Terutama untuk melakukan survey harga terhadap rencana

41


pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 serta kelengkapan Teknologi Informasi, yang dijadikan sebagai data/bahan untuk pengadaan.

3.4.1. Personil Sesuai keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 32/KPU-BKT/VII-2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pokja Biaya Survey Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Anggaran DIPA 069 KPU Kota Bukittinggi Tahun 2008, di KPU Kota Bukittinggi juga berlangsung sesuai aturan berlaku. 3.4.2. Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Pokja HPS ini merupakan refleksi dari kegiatan tahapan Pemilu dalam pengadaan logistik pemilu sebagaimana tertuang dalam MAK DIPA 069 Point Z. Untuk pengadaan barang dan jasa telah diatur dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003

berikut

dengan

perubahan-perubahannya.

Mengingat

tahapan

mengandung unsur kegiatan pengadaan, maka dalam pelaksanaannya

pemilu mengacu

kepada Kepres tersebut. Pelaksanaan kegiatan Pokja HPS dilaksanakan dengan survey turun lapangan, terutama ke sejumlah pertokoan yang memperdagangkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Terutama pada toko-toko komputer yang ada di Bukittinggi dan dealer mobil di Padang, dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 25 dan 26 tahun 2008. Survey harga peralatan computer dilaksanakan pada 3 buah toko komputer terkemuka di Bukittinggi. Adapun jenis barang yang disurvey adalah seperti (Tabel 3.4.2a) Tabel 3.4.2a Jenis Barang Yang Disurvey (A) No

Nama

1

Komputer PC

2

Komputer Laptop

3

Printer

4

Hub/ Switch

5

UPS

6

Fax

7

Scanner

Keterangan

(build up)

42


Tabel 3.4.2b Daftar Barang Dan Harga Di Toko (B) No

Nama

Harga Satuan (Rp)

1 Komputer PC 2 Komputer Laptop 3 Scanner 4 UPS 5 Switch/ Hub 6 Printer 7 Fax Catatan : Dengan Harga dollar $11.700

12.700.000 10.000.000 600.000 580.000 600.000 1.150.000 2.000.000

Tabel 3.4.2c Daftar barang dan harga kendaraan roda dua Di dealer cv. Hayati No 1 2 3

Nama Brang

Harga Satuan (Rp)

Fit x Supra X 125 D New Supra X 125 CW

10.515.000 13.825.000 14.823.000

Tabel 3.4.2d Daftar Barang Dan Harga Kendaraan Roda Empat No

Jenis

Nama Barang

Harga Satuan (Rp)

1

Toyota

Avanza 1,5 (5M/T) Avanza 1,3 (6M/T) Avanza 1,3 (EM/T)

141.700.000 130.850.000 120.700.000

2

Daihatsu

Xenia 1,3 Sporty cc Grand max 1,3 D. Optima cc Grand max 1,5 D. Optima cc Terios ts+ 1,5 cc Terios ts+ Ekstr 1,5 cc

120.250.000 103.250.000 114.150.000 136.250.000 141.000.000

3

Suzuki

APV GL 1,5 APV GX 1,5 APV SGX

128.800.000 141.500.000 144.900.000

43


3.4.3. Kesimpulan Sebelum pengadaan diadakan, KPU harus menetapkan terlebih dahulu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai patokan awal untuk pengadaan. Dalam menetapkan HPS barang yang akan diadakan, kami mengadakan survey pada toko komputer yang ada di kota Bukittinggi, dealer honda dan dealer mobil yang ada di Kota Padang. Untuk pengadaan komputer dan peripheral pendukung lainnya dan kendaraan roda dua, dari sisi ketersediaan dan harga tidak menjadi masalah. Untuk kendaraan roda empat sebagian besar Inden (massa tunggu) lewat tenggat waktu pencairan anggaran berakhir kecuali Suzuki APV sampai Desember 2008 stok kendaraan aman.

44


BAB IV PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009

4.1. Tata Cara, Program dan Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2009 telah diatur dengan seksama dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, hingga menjadi dasar diselenggarakannya pemilihan umum itu sendiri yang diselanjutnya disebut Pemilu. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efesien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 2. Kemudian ditetapkan Pasal 3, bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ kota. Juga ditetapkan Pasal 4 ayat (1), bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan peraturan No.09/ 2008 tanggal 3 April 2008 (Terlampir 3). Yakni sesuai ayat (2) UU No.10/ 2009 yang meliputi ; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupetan/kota, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan (ayat 3), sebagaimana ditetapkan oleh KPU bahwa pemungutan suara Pemilu 2009 pada tanggal 5 April 2009, yang pada keputusan akhirnya dianulir menjadi tanggal 9 April 2009. Bagian lain, pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa Pemilu memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka. Sedangkan untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. 4.2. Pembentukan Panitia Ad Hoc Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, telah dibentuk tim kerja seleksi calon anggota Panitia Pemilihan

45


Kecamatan (PPK) Se-Kota Bukittinggi. Tindak lanjutnya, KPU Kota Bukittinggi mengeluarkan Keputusan Nomor 15/KPU-BKT/VII-2008 tentang Tim Kerja Seleksi Calon Anggota PPK, PPS dan Supervisi Pembentukan PPDP. Tugas tim bentukan KPU ini diantaranya ; melakukan koordinasi pelaksanaan seleksi dengan instansi terkait, memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka seleksi calon anggota PPK, PPS, dan PPDP Se-Kota Bukittinggi, termasuk memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan seleksi calon anggota PPK Se-Kota Bukittinggi. Tim tersebut melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya PPK, PPS, PPDP Se-Kota Bukittinggi. Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2008, Tim telah mulai melaksanakan tugasnya.

4.2.1. Pembentukan PPK Setelah dikoordinasikan dengan Camat Se-Kota Bukittinggi tentang nama-nama calon anggota PPK, maka setiap kecamatan telah menindak-lanjutinya dengan suratnya sebagai berikut : a. Surat Camat Guguak Panjang tanggal 13 Mei 2008 Nomor 694/Pem-GP/V2008 perihal Daftar Nama Calon Anggota PPK Guguak Panjang sebagai berikut :

Tabel 4.2.1a Daftar Nama Calon PPK Guguk Panjang

No

Nama

1

Yuzekky .Dt. SH

2

Moechtar

3

Deni Ronald

4

Arsyusyil Nazir

5

Ismed Fauzi, S.Sos

6

H. Agus Salim

7

Dj.Dt Majo Mudo

Ket

b. Surat Camat Mandiangin Koto Selayan tanggal 23 Mei 2008 Nomor 270/243/Pem-2008 perihal Daftar Nama Calon Anggota PPK Mandiangin Koto Selayan sebagai berikut :

46


Tabel 4.2.1b Daftar Nama Calon PPK Mandiangin Koto Selayan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama

Ket

Adlan Sanur Tarihoran, M.Ag Sunoto Suwisri Mansoer Alinus Tk. Abdullah Khatib Faizar, SH Len Chairul St. Mantari H. Eriswan Heriyanto Masriwal, S. Sos Amrul Dt. Yang Basa

c. Sesuai Surat Camat Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) tanggal 13 Juni 2008 Nomor 001/PPK-ABTB/VI-2008 tentang Daftar Nama Calon Anggota PPK Kecamatan ABTB, yakni : Tabel 4.2.1c Daftar Nama Calon PPK Aur Birugo Tigo Baleh No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama

Ket

H. Helvi Miaz, SH Ahmad Zunaidi Ery Jhanur Drs.Yan Putra.S Fuadri, SH Zulhedris Dra. Elmiwati Erwindra, S.Sos H.Masnosl SM Deden Mhd Syukri, S.HI

Tanggal 25 Mei 2008 dan tanggal 28 Mei 2008 telah dilaksanakan seleksi oleh anggota KPU Kota Bukittinggi di Aula Kantor KPU terhadap calon anggota PPK Se-Kota Bukittinggi dimaksud sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Berdasarkan hasil seleksi tersebut telah ditetapkan 15 (lima belas) orang (5 orang perkecamatan) anggota PPK Se-Kota Bukittinggi dan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Bukittinggi Nomor 01/BA/KPU-BKT/V-2008 tanggal 28 Mei 2008.

47


Tabel 4.2.1d Calon PPK yang lulus seleksi sebagai PPK ; NO 1

Kecamatan Guguak Panjang

2

Mandiangin Koto Selayan

3

Aur Birugo Tigo Baleh

Nama

Ket

Arsyusyil Nazir Deni Ronald Dj.Dt Majo Mudo Ismed Fauzi, S.Sos Moechtar Adlan Sanur Tarihoran, M Ag Alinus Tk. Abdullah Khatib Amrul Dt. Yang Basa Faizar, SH Suwisri Mansoer Deden Muhammad Syukri, S.HI Dra. Elmiwati Erwindra, S.Sos H.Helvi Miaz, SH Drs.Yan Putra .S

TanggTanggal 5 Juni 2008 KPU Kota Bukittinggi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 16/KPU-BKT/VI-2008 tentang Pengangkatan Anggota PPK Se Kota Bukittinggi. Ketentuannya PPK bertugas sejak saat ditetapkan sampai bulan Agustus 2008. Berdasarkan hasil rapat pleno masing-masing PPK di kecamatan, telah ditetapkan susunan keanggotaan PPK masing-masing sebagai berikut : Tabel 4.2.1e Daftar Nama Ketua/ Anggota PPK Se-Kota Bukittinggi

1

2



Nama 1. Ismet fauzi, S.Sos 2. Dj. Dt. Majo Indo 3. Denny Ronald 4. Arsyusyil Nazir 5. Muchtar 1. Amrul Dt. Yang basa 2. Suwisri Mansoer 3. Faizar, SH 4. Alinus Tk Abdullah Khatib 5. Adlan Sanur Tarihoran, M.Ag

48

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota


3


1. 2. 3. 4. 5.

H. Helvi Miaz, SH Erwindra, S.Sos Dra. Elmiwati Deden Muhammad Syukri S.HI

Drs. Yan Putra, S

Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

4.2.2. Pembentukan PPS Setelah pengangkatan anggota PPK Se-Kota Bukittinggi, masing-masing PPK melaksanakan seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk setiap kelurahan pada setiap kecamatan. Hasil seleksi dan rapat pleno anggota PPK Guguak Panjang tentang Penetapan PPS untuk Kecamatan Guguak Panjang yang disampaikan kepada KPU Kota Bukittinggi dengan suratnya Nomor 05/PPK-GP/VI-2008 tanggal 13 Juli 2008 Tabel 4.2.2a Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Guguak Panjang No 1

Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

2

Pakan Kurai

3

Benteng Pasar Atas

4

Bukit Apit Puhun

5

Bukit Canggang Kayu Ramang

6

Kayu Kubu

7

Tarok Dipo

49

Nama

Ket.

Suryadi Ivan Alfidrus Yuzeky Dt. Basa H.Syair Siak Dt.Tunaro Nazarudin, S.Pd Ir.Editia Warman Idrus Anwar A.Wanandi Leo Dicky Fardian Dasril Busi Yetty Linda Drs.Nasrul K Maisir Tk.Sutan Yusri B Adri Drs.M.Aswir, M.Pd Junaedi M Irzan Ali Ir.Isril St. Asa Rajo Ir.Magel Ria Nova Yeni,S.iq, S.PdI


Hasil seleksi dan rapat pleno anggota PPK Mandiangin Koto Selayan tentang penetapan PPS untuk Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang disampaikan kepada KPU Kota Bukittinggi dengan suratnya Nomor 02/PPKMKS/VI-2008 tanggal 23 Juni 2008 dalam berita acara seleksi anggota PPK sebagai berikut Tabel 4.2.2b Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Mandiangin Koto Selayan No

Kelurahan

1

Cimpago Ipuah

2

Kubu Gulai Bancah

3

Puhun Tembok

4

Puhun Pintu Kabun

5

Garegeh

6

Koto Selayan

7

Pulai Anak Air

8

Manggis Ganting

9

Campago Guguak Bulek

Nama

Ket

Drs.Reka Syahrul Drs.NofrizaUsra Jumardi, S.pd Aria Herjon, SH Drs.H.Syafril, A Aguslim St.Rajo Ameh Ermanelli Adek St.Rajo Basa Yuzirmanyah Drs. H.alizar Irman Aziz, SHI Erlida Mursal Adrizal Hairul Mukminin,S.Ag Zulfikar, S.Ag Wirda Hj.Ermayeni Amri Bachtiar, SH Zulfikri, B.BA M.Nur, SH Yormen Imelda Zulkifli, AMK Sunoto Rudi putra, S.Pd.I Muhardi, ST

Hasil seleksi dan rapat pleno anggota PPK Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) tentang Penetapan Anggota PPS untuk Kecamatan ABTB yang disampaikan kepada KPU Kota Bukittinggi dengan suratnya Nomor 091/PPK–

50


ABTB/VI–2008 tanggal 13 Juni 2008 dalam berita acara seleksi anggota PPK sebagai berikut Tabel 4.2.2c Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

No

Kelurahan

1.

Birugo

2.

Belakang Balok

3.

Sapiran

4.

Aur Kuning

5.

Pakan Labuah

6.

Parit Antang

7.

Lading Cakiah

8.

Kubu Tanjung

Nama

Ket

Ismet Lidya Desrizal Asnur Syaiful. Skp M.Jasri Kasim.M Zuarni Yogian Hatagama Asnel tamsir S.Pd Zulkifli Ari Matea.A Masri Warnita. Sy Wedi Hamdani Farizal Halimah Rama Yanti Ridwan, Sh Drs.Erizon Desnila S.Pd Supriadi Darnetti Yanti

Berkenaan dengan laporan dari PPK Se-Kota Bukittinggi tersebut maka KPU Kota Bukittinggi telah menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan anggota PPS Se-Kota Bukittinggi Nomor 19/KPU–BKT/VI–2008 tanggal 26 Juni 2008.

4.2.3. Pembentukan PPDP Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah terbentuk tersebut langsung melaksanakan tugasnya antara lain membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada

masing-masing kelurahannya dan menyampaikan daftar

namanya kepada KPU Kota Bukittinggi.

51


Menindaklanjuti penyampaian dari PPS Se-Kota Bukittinggi diatas, KPU Kota Bukittinggi menerbitkan surat keputusan nomor 021.1 / KPU – BKT / VII – 2008 tanggal 6 Juli 2008 tentang penetapan jumlah pesonil PPDP Se-Kota Bukittinggi untuk Pemilu tahun 2009. Berikut tabel daftar nama-nama PPDP di Kec. Guguak Panjang, Kec. Mandiangin Koto Selayan dan Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, sebagaimana berikut :

Tabel 4.2.3a Daftar Nama PPDP Kecamatan Guguak Panjang

No I.

Nama

Lokasi

PPDP Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Zulfida Nia angrayni Hildawati Adizar Kartika Eri haryanto Yulfira Ferdi Riza.n

RT.02.03.04.RW V RT.01.02.RW II RT.01 RW V RT 01 RW I RT.02.04.RW RT.01 RW IV RT 02 RW I RT. 03 RW III RT.01 RW III RT.03.04 RW I RT.03.04 RW II

Ii. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13.

PPDP Kel. Pakan Kurai N.Sutan Rajo Intan M.St.kayo I.St.batuah Suwarno St.mudo Ridwan Beny arly Mhd.rasyad Tayaref Samsuar Surya Hardinal Asril Teria usman

RW VI RW VI RW VI RW VI RW I RW I RW I RW III RW II RW IV RW V RW III RW III

Iii. 1. 2. 3.

Ket

PPDP Kel. Benteng Pasar Atas M. Nur Ir. Patria Indra jaya

52

RW I RW II RW III


Iv. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PPDP Kel. Bukit Apit Puhun Surinini Nurzaman Asrial St Rajo Basa Edison st mantari Ferizal Asmar Candra

V. 1. 2. 3. 4.

PPDP Kel. Bukik Cangang Kayu Ramang Ardli buana RT.01.RT.02.RT.01/ RW I II Helma. Rs RT.01.02.01 RW II, RW III Marhamah RT.01.02.01, RW III RW IV Yumega trivina RT.01.02.01, RW IV, RW V

VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PPDP Kel. Kayu Kubu Erika Henri. S Defitra Amril Efendi, ar Supardi Dodi syukri, se Ferinaldi

RT 01/02,03/RW 03 RT 02/04/RW 01 RT.03/RW 01 RT 05/06/RW01 RT 07/RW 02 RT 01/02/RW 02 RT 03/04/RW 02 RT 01/02.03/RW 03

VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

PPDP Kel. Tarok Dipo Murniati Sulianto Lasnizar Purwanti Bejo solihin Asniati Muslim st.rang kayo basa Yusni Adismar Ratna dewi Neng swarti Netty herawati Risnawati M.arif Suarni bactiar Fahmi Arwida Devi yornita H.tamrin

RW 01 RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RW.02.RT.01 RT 02 RT 03 RT 04 RW 03.RT.01 RT 02 RT 03 RT 04 RW.04.RT.01 RT 02 RT 03 RT 04 RW.05.RT.01 RT 02 RT 03

53

TPS I TPS II TPS III TPS IV TPS V TPS VI TPS VII


20. 21. 22. 23. 24.

Zulfahri Kasman st kulipah M.nasir Renni hidayati Syfrida

RT 04 RW.06.RT.01 RT 02 RT 03 RT 04

Tabel 4.2.3b Daftar Nama PPDP Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

No I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. 1. 2. 3. 4.

Nama

Lokasi

Ket

PPDP Kel. Campago Ipuh Hidayat Herman Azhari jasman, sh Marzuki Dafid Adel st mangkuto Jufrianto Y. St pangeran Syamsunauman, sh Rinaldi M. Nazir st sati Nasrul

RT 06, RT 07 / RW I RT 02, RT 03 / RW I RT 01 / RW I RT 04 ,RT 05 / RW I RT 01, RT 02 / RW II RT 07 / RW II RT 04. RT 06 / RW II RT 03 / RW II RT 05 / RW II RT 01 / RW III RT 02 / RW III RT 03 / RW III RT 01 , RT 01 / RW IV

PPDP Kel. Kubu Gulai Bancah Khairuddin Budi chandra Evi martha Mulyadi Yanti vera Djamaluddin kahar Darnis Sutri PPDP Kel. Puhun Tembok Zuraida Fitri yeni Yuli nilfia Marwan efendi

54

RW I / RT 04 , 05 RW I / RT 07 , 09 RW I / RT 01 , 02 , 03 RW I / RT 06 , 08 RW II/ RT 07, 08,09 RW II/ RT 01, 02 RW II/ RT 03 , 06 RW II/ RT 04 , 05

RW V RW V RW V RW II


5. 6. 7. 8. 9. IV.

Adek harnis Bismi hayati Nelyati Neswita Nurda yenti

RW I RW I RW III RW III RW IV / RW VI

PPDP Kel. Puhun Pintu Kabun

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Masrul st.saidi Hermon st sinaro Yesi Masnizar Neti taher Rosnida Cut eka nilam sari Desma warni

Kuriman Kuriman Panganak Panganak Panganak Panganak Jirek Jirek

V. 1. 2. 3.

PPDP Kel. Garegeh Z.st maruhun Yefrizal Drs.zarmawi dt nan tinggi

RT 02 RW I RT 01 RW II RT 01 RT 03 RW I

VI. 1. 2. VII. 1. 2. 3. 4. 5. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. IX. 1. 2. 3.

PPDP Kel. Koto Selayan RW II, RW III RW I, RW II

Detti Desmawati PPDP Kel. Pulai Anak Aia Jhoni chandra Enizar Eriva Astuti Yudi indra

RW I RT 01/ 02 RW II RT 01/ 02 RW IV RT 01/ 02 RW IV RT 03 RW V RT 01/ 02

PPDP Kel. Manggis ganting Zulkifli Yormen Imelda Suci tilawati Ondri

Manggis, RW 04 Manggis, RW 03 Sanjai dan Gulidiak RW 01 Ganting, RW 02 Ganting RW 02

PPDP Kel. Campago Guguak Bulek Adniati TPS I, Sarojo Yulidar TPS II, Sarojo Nurhaida TPS III, Sarojo

55


4. 5. 6. 7. 8.

Rosmayulis St.samiak Asneti Azizatur rahmi Nilawati

TPS IV, Guguk Randah TPS V, Guguk Randah TPS VI, Guguk Bulek TPS VII, Guguk Bulek TPS VIII, Inkorba

Tabel 4.2.3c Daftar Nama PPDP Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

No I.

Nama

Lokasi

PPDP Kel. Birugo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ida rianti Warnalis Elly syafni Rosmita Henny widawati Sri hartati Mawarlis Yanti gustrifia

TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8

II.

PPDP Kel. Belakang Balok Alfit mardi Reni hardiman Yefi mifi susanti Tatik purwasih

TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4

1. 2. 3. 4. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ket

PPDP Kel. Sapiran S. Yasro Suhendra Ratna dewi Hendri febriawan Nofriza ratnawati

RW I RW II RW III dan RW VI RW IV RW V

PPDP Kel. Aur Kuning Yunni. B Cit anwar Azmi koto Syafri. M Elfida Yulendrita Syafniarti Hj. Chairani

RT 01 RW I RT 02 RW I RT 01 RW II RT 02 RW II RT 03 RW II RT 01 RW III RT 02 RW III RT 01/02 RW IV

56


V. 1. 2. 3. VI. 1. 2. VII.

PPDP Kel. Pakan Labuah Novi ermi Hamdani Warni

Pakan Labuah Kapalo Koto Bukittinggi Indah

PPDP Kel. Parit Antang Drs. Joni tk nan sati Radius

RW I DAN RW IV RW III DAN RW II

PPDP Kel. Ladang Cakiah Gusri. N Nelwita Yusra. Dt mangkuto sutan

1. 2. 3. VIII. 1. 2.

PPDP Kubu Tanjung Awida Elfiyati

RT 01 , RT 03 / RW I RT 02, RT 03/ RW I RT 01, RT 02 / RW II

RW I DAN RW II RW III DAN RW IV

Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPK dan PPS Se-Kota Bukittinggi, masing–masing PPK dan PPS telah menunjuk dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat pada tiap PPK dan PPS. 4.2.4

Seleksi Calon Anggota Panwas Pemilu Kota & Kecamatan Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman

Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu Kecamatan serta untuk menindaklanjuti surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 115/KPU-SB/V-2008 tentang Seleksi Calon Anggota Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan, KPU Kota Bukittinggi telah memproses Seleksi Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi sampai terpilih 3 (tiga) orang sesuai dengan ketentuan. Sebelum memulai proses Seleksi Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi, KPU Kota Bukittinggi membentuk Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi dengan susunan organisasi sebagai berikut :

57


Tabel 4.2.4a Kelompok Kerja Seleksi Calon Panwas Kota Bukittinggi No

Pejabat

Sebagai

1

Ketua KPU Kota Bukittinggi

Pengarah

2

Anggota KPU Kota Bukittinggi

Ketua

3

Sekretaris KPU Kota Bukittinggi

Sekretaris

4

Kasubag KPU dan Staf Sekretariat

Anggota

Tugas kelompok kerja ini adalah : melakukan koordinasi pelaksanaan seleksi dengan instansi terkait, memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka Seleksi Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi. Kemudian menfasilitasi pelaksanaan penyusunan peringkat nama Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi dan penetapan calon terpilih, melaporkan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Panwas Pemilu Kota Bukittinggi kepada KPU Kota Bukittinggi. Dengan terbentuknya Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi, maka KPU Kota Bukittinggi membuat pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi pada tanggal 12 Mei 2008 dengan masa pendaftaran dari tanggal 14 Mei s/d 19 Mei 2008. Untuk menyebarluaskan informasi tersebut, pengumuman ini juga disampaikan kepada pengurus mesjid Se-Kota Bukittinggi, bahkan berdasarkan surat KPU Sumatera Barat Nomor 13/KPU-SB/V-2008 diadakan perpanjangan masa pandaftaran Calon Anggota Panwas Pemilu kota dan kecamatan. Menindak-lanjuti surat perpanjangan masa pendaftaran tersebut, KPU Kota Bukitinggi telah mengumumkan perpanjangan pendaftaran Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi dengan surat Nomor 004/KPU-BKT/V-2008. Pada tanggal 21 Mei 2008 Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi mengadakan Seleksi Administrasi terhadap bahan/berkas calon anggota Panwas Pemilu dan yang terdaftar sebanyak 7 (tujuh) orang calon sebagai berikut ;

58


Tabel 4.2.4b Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi

No

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

1.

H. Alfa Edison Dt. Mustafa, SH

Batipuh Ateh, 06-08-1973

-

2.

Drs. Suhatril

Bukit Sikumpar, 16-10-1951

-

3.

Ir. Yudi Evanturil

Padang, 30-06-1968

-

4.

Drs. Ardiwinata Khatib

Candung, 07-10-1952

-

5.

Erizal

6.

Sri Evawani, S.Sos

Pariaman, 10-09-1969

7.

Gusril Basir, SH, M.Hum

Padang Panjang, 17-08-1966

~

Keterangan

Mengundurkan diri -

Dari hasil seleksi administrasi semua calon memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi tes tertulis. Pada tanggal 25 Juni 2008, KPU Kota Bukittinggi memanggil Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi yang telah lulus Seleksi Administrasi untuk mengikuti seleksi tertulis pada hari Kamis tanggal 26 juni 2008 jam 09.30 Wib di kantor KPU Kota Bukittinggi melalui surat Nomor 273/KPU-BKT/XI-2008. Tanggal 30 Juni 2008 KPU Kota Bukittinggi menetapkan nama-nama Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi yang telah lulus mengikuti seleksi tertulis dan membuat Berita Acara penetapan nama-nama Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi yang lulus ujian tertulis dengan Nomor 286/I/KPUBKT/VI-2008 tanggal 30 Juni 2008. Hanya saja salah seorang dari Calon Anggota Panitia Panwas Pemilu Kota Bukittinggi yang bernama ERIZAL mengundurkan diri sebagai Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi dengan surat tertanggal 19 Agustus 2008. Pada tanggal 8 Oktober 2008 KPU Kota Bukittinggi mengantarkan berkas kelengkapan Administrasi Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 rangkap asli dan 2 rangkap fotocopy untuk masing-masing calon). Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2008 Panwas Pemilu Provinsi Sumatera Barat menyurati KPU Kota Bukittinggi untuk memohon bantuan mengundang Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan pada hari Rabu

59


tanggal 5 November 2008 jam 13.30 Wib di Aula Kantor KPU Kota Bukittinggi tanggal 4 November 2008. KPU Kota Bukittinggi menyurati Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan melalui surat nomor 649/ KPU-BKT/XI-2008. Ujian untuk 6 (enam) orang calon tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan peserta ujian sebagai berikut : Tabel 4.2.4c Daftar Nama Peserta Fit and Propertest Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi

No

No (pendaftaran)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

01 02 03 04 06 07

Nama

Keterangan

H. Alfa Edison Dt. Mustafa,SH Drs. Suhatril Ir. Yudi Evanturil Drs. Ardiwinata Khatib Sri Evawani, S.Sos Gusril Basir, SH, M.Hum

Hasilnya pada tanggal 10 Desember 2008 Panwas Pemilu Provinsi Sumatera Barat memberitahukan kepada KPU Kota Bukittinggi malalui surat Nomor 068/Ket/ Panwaslu-SB/2008 bahwa Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi yang terpilih untuk mengikuti pelantikan ialah :

Tabel 4.2.4d Daftar Nama Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi

No 1 2 3

Nama

Keterangan

Gusril Basir SH, M.Hum Ir. Yudi Evanturil Sri Evawani, S.Sos Ketua KPU Kota Bukittinggi diminta menyampaikan kepada yang

bersangkutan untuk menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan serta Pengarahan Pembekalan Anggota Terpilih pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 13 dan 14 Desember 2008 mulai jam 14 Wib sampai selesai.

60


Menyusul permintaan tersebut, pada 11 Desember 2008 KPU Kota Bukittinggi membuat surat pemberitahuan dan menyampaikannya kepada masingmasing Calon Anggota Panwas Pemilu Kota Bukittinggi yang terpilih dengan surat Nomor 731/KPU-BKT/XII-2008. 4.3. Pembekalan PPK, PPS dan PPDP Menyusul telah dibentuk dan dilantiknya PPK dan PPS Se-Kota Bukittinggi pada tanggal 30 Juni 2008, pada hari itu juga KPU Kota Bukittinggi langsung membekali PPK dan PPS. Terutama dalam rangkaian untuk memburukan waktu pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Selain menjelaskan serangkaian peraturan menyangkut Pemilu 2009,

juga disosialisasikan apa yang

menjadi tugas dan kewajiban PPK dan PPS serta hak bagi mereka selama menjalankan tugas. 4.4. Pemetaaan TPS Seiring pelaporan hasil pemutakhiran data pemilih, kepada masing-masing PPS juga diminta langsung menyusun daftar nama pemilih dan mengelompokkannya dalam masing-masing TPS. Sebagaimana diatur UU Nomor 10 Tahun 2008, jumlah pemilih per-TPS tidak lebih dari 500 orang. Hasilnya, sebagaimana laporan masing-masing PPS kepada PPK dan terakhir dihimpun KPU Kota Bukittinggi dapat direkapitulasi sebagai berikut :

Tabel 4.4.1 Rekapitulasi Jumlah TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 KODE KOTA

1375 BUKITTINGGI PEMILIH

No.

Kecamatan / PPK

TPS

B

LK

PR

JML

A 1

Guguak Panjang

C 66

D 14.408

E 14.645

F 29.053

2


64

14.458

14.759

29.217

3


35

7.241

7.809

15.050

165

36.107

37.213

JUMLAH

61

73.320


TPS Prediksi

Jumlah + Prediksi

Keliling/ Khusus

Total TPS

Ket

M

N=L+M

O

P=N+O

Q

Guguak Panjang

57

123

4

127

-


58

122

-

122

-


24

59

2

61

-

139

304

6

310

-

KECAMATAN / PPK

Tabel.4.4.2 Rekapitulasi Jumlah TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 KOTA

BUKITTINGGI

PPK

GUGUAK PANJANG Klasifikasi TPS

No.

A

TPS Organik

Kelurahan / PPS

B

Jlh TPS Prediksi

Jumlah TPS + Prediksi

Keliling / Khusus

Total TPS

Ket

TPS < 350

351 sd 400

401 sd 450

451 sd 500

>500

C

D

E

F

G

H

I

J= H+I

K

L=J +K

M

-

-

8

15

-

23

23

46

1

47

RS. Madina

1

3

-

-

-

4

-

4

1

5

RS. Yarsi

1

Tarok Dipo

2

Bukik Cangang Kayu Ramang

3

Pakan Kurai

-

-

7

3

-

10

10

20

-

20

4

Aur Tajungkang Tengah Sawah

-

-

5

5

-

10

9

19

1

20

Puskesmas Kota

5

Benteng Pasar Atas

-

-

1

2

-

3

3

6

1

7

RS.Achma d Mohctar

6

Kayu Kubu

1

1

6

-

-

8

6

14

7

Bukit Apit Puhun

-

2

4

2

-

8

6

14

-

14

2

6

31

27

-

66

57

123

4

127

JUMLAH

62

14


Tabel 4.4.3 Rekapitulasi Jumlah TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 KOTA

BUKITTINGGI

PPK

MANDIANGIN KOTO SELAYAN Klasifikasi TPS

NO .

TPS Organik

Kelurahan / PPS

Jlh

TPS Prediks i

G

H

I

TPS < 350

351 sd 400

401 sd 450

451 sd 500

>500

C

D

E

F

Jumlah TPS + Prediks i

Total TPS

Keliling/ Khusus

1

Campago Guguak Bulek

-

-

1

7

-

8

8

J=H+ I 16

2

Campago Ipuah

-

-

6

7

-

13

13

3

Puhun Tembok

-

-

-

9

-

9

9

4

Kubu Gulai Bancah

-

-

4

3

-

7

7

14

-

14

5

Puhun Pintu Kabun

-

4

1

4

-

9

5

14

-

14

6

Pulai Anak Air

-

-

3

4

-

7

7

14

-

14

7

Koto Selayan

-

1

1

-

-

2

1

3

-

3

8

Garegeh

-

-

-

3

-

3

3

6

-

6

9

Manggis Ganting

1

-

4

1

-

6

5

11

-

11

1

5

20

38

-

64

58

122

-

122

A

B

JUMLAH

-

L=J +K 16

26

-

26

18

-

18

K

Ket

M

Tabel 4.4.4 Rekapitulasi Jumlah TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 KOTA

BUKITTINGGI

PPK

AUR BIRUGO TIGO BALEH Klasifikasi TPS

NO.

TPS Organik

Kelurahan / PPS

C

351 sd 400 D

401 sd 450 E

451 sd 500 F

TPS < 350 A

B

Total TPS

Jlh

TPS Prediksi

Jumlah TPS + Prediksi

Keliling/ Khusus

G

H

I

J=H+I

K

L=J +K

>500

Ket

M

1

Aur Kuning

-

-

4

4

-

8

8

16

-

16

2

Birugo

-

2

2

4

-

8

6

14

-

14

3

Belakang Balok

-

-

3

1

-

4

4

8

1

9

RS. UMUM PUSAT

4

Sapiran

1

3

-

-

-

4

-

4

1

5

RS. TENTARA

5

Kubu Tanjung

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

6

Pakan Labuah

-

-

4

-

-

4

4

8

-

8

7

Parit Antang

-

-

1

1

-

2

1

3

-

3

8

Ladang Cakiah

-

2

1

-

-

3

1

4

-

4

JUMLAH

1

9

15

10

-

35

24

59

2

61

63


4.5. Sosialisasi Pemilu Tahun 2009 Tabel 4.5.3a NO

TEMPAT

TANGGAL

HAL

PESERTA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kantor Walikota Polresta Pengadilan Negeri Dandim 0304 Agam DPRD Bukittinggi Polresta Bukittinggi Polresta Bukittinggi Polresta Bukittinggi DPRD Bukittinggi DPRD Bukittinggi Kantor Walikota

26-62008 26-6- 2008 26-6- 2008 27-6- 2008 3-7-2008 7-7-2008 8-7-2008 9 -7-2008 10-7-2008 16-7-2008 19-7-2008

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

RRI JPPR Kec. MKS BiTV Sosnaker Kesbang Linmas Pemuda Kurai di Grand Malindo

29-10- 2008 10-11-2008 26-11-2008 27-12-2008 2-12- 2008 3-12-2008 4-12-2008 27-12-2008

Audiensi Audiensi Audiensi Audiensi Audiensi Kegiatan Litjianbang Polri Sosialisai Peraturan kapolri Nomor. 06/2008 Pembahasan Pemutakhiran DPT Rapat Paripuna DPRD tentang persetujuan kebijakan umum APBD. Rapat Paripuna DPRD tentang persetujuan kebijakan umum APBD. Kunjungan Anggota DPD RI (Irman Gusman). Sosialisasi Pemilu Sosialisasi Pemilu Talk show Tahapan Pemilu 2009 Sosialisai Partisipasi Politik Perempuan. Sosialisasi UU. 22/2007 dan UU. 10/2008 Sosialisasi UU. 22/2007 dan UU. 10/2008 Sosialisasi UU. 22/2007 dan UU. 10/2008 Sosialisasi UU. 22/2007 dan UU. 10/2008

Ketua dan Anggota KPU Ketua, Div. Teknis, Sos, Log Ketua, Div. Teknis, Sos, Log Div. Teknis, Sos, Log Ketua, Div. Teknis, Sos Ketua, Div. Teknis, Sos Div, Teknis Dan Hukum Ketua, Div. Teknis, Sos, Log Ketua KPU

KET.

Narasumber Narasumber

Ketua KPU Ketua KPU, Divisi Sosialisasi Ketua KPU Ketua, Div. Teknis, Sos Divisi Sosialisasi Ketua KPU Divisi Teknis Divisi Sosialisasi Ketua dan Divisi Sosialisasi

Narasumber Narasumber Narasumber Narasumber Narasumber Narasumber

4.5.1. Tujuan, Target dan Sasaran Tujuan diadakannya sosialisasi Pemilu 2009 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 224 ayat (c) yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Dengan adanya hal demikian, Komisi Pemilihan Umum menargetkan agar partisipasi politik masyarakat lebih tinggi, dan juga agar masyarakat pemilih kita sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adapun sasaran yang hendak dituju adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, terutama bagi pemilih pemula agar dapat mempergunakan haknya sebagaimana mestinya.

4.5.2. Strategi Sosialisasi Strategi yang dipergunakan adalah dengan mengadakan pertemuanpertemuan, melaksanakan diskusi, penyampaian informasi dan juga melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, baik itu stake holder yang terkait dan juga masyarakat luas. Selain itu KPU Kota Bukittinggi juga menggunakan media sebagai alat untuk sosialisasi, baik media cetak, media elektronik (radio, TV) dan direncanakan juga sosialisasi dengan menyebarluaskan pamflet, buku pintar atau buku panduan.

64


4.5.3. Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan sosialisasi tentang berbagai hal menyangkut tahapan program, kegiatan penyelenggaraan Pemilu 2009, sudah dimulai sejak KPU Kota Bukittinggi usai dilantik 16 Juni 2008, yang dimulai dengan beraudiensi dengan berbagai instansi dan kalangan dengan jalan pertemuan silaturrahmi sekaligus berkoordinasi. Pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kota Bukittinggi, telah dapat dilakukan sejak Juni 2008. Hal itu sebagaimana tergambar dari daftar pertemuan sosialisasi dan kegiatan KPU Kota Bukittinggi sebagaimana rekapitulasi berikut ini :

Tabel 4.5.3b Daftar Kegiatan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2009 NO

HARI/TANGGAL

KEGIATAN

TEMPAT

1

Selasa/13-01-2009

Sosialisasi Pemilu 2009 (talkshow)

2

Senin/16-02-2009

Sosialisasi Pemilu 2009

3

Selasa/17-02-2009


4

Sabtu/21-02-2009

Talkshow

Bukittinggi tv

5

Rabu/25-02-2009

Sosialisasi Pemilu ke peserta (caleg) kota bukittinggi

Pustaka bung hatta

6

Sabtu/28-02-2009

Sambungan rasa nasional (talkshow)

RRI

7

Kamis/26-02-2009

Sosialisasi ke Camat & Lurah se kota bukittinggi

8

Kamis/26-02-2009

Sosialisasi ke Polresta dan Ketua Partai

9

Minggu/01-03-2009

Sosialisasi pemungutan suara

10

Sabtu/07-03-2009

Sosilaisasi pemilu 2009

Kantor kpu kota bukittinggi Aula polresta bukittinggi Yayasan bunda (koto selayan) Yayasan penyandang cacat

11

Rabu/11-03-2009

Sosialisasi (dialog interaktif)

Radio live

12

Rabu/11-03-2009

Sosialisasi pemilu 2009

Bukittinggi tv

13

Selasa/17-03-2009

Sosialisasi pemilu untuk anggota RRI

Hotel nikita

14

Kamis/19-03-2009

Sosialisasi untuk KORPRI

Pustaka Bung Hatta

15

Kamis/19-03-2009

Sosialisasi untuk kodim

aula kodim bukittinggi

16

Sabtu/21-03-2009

Bimtek KPPS

SDN 04 birugo

17

Jumat/27-03-2009

Sosialisasi untuk pemilih pemula

Akbid

65

Bukittinggi tv Hotel denai (partai demokrat) DPC Partai Keadilan Sejahtera Bukittinggi


18

Selasa/31-03-2009

Sosialisasi pemilu 2009 di workshop pembinaan organisasi perempuan kota bukittinggi

Pustaka bung hatta

19

Jumat/03-04-2009

sosialisasi untuk pemilih pemula

hall balaikota

20

Minggu/05-04-2009

sosialisasi Pemilu 2009

21

Selasa/07-04-2009


22

Rabu/08-04-2009


66

Kelurahan kayu kubu dan Kelurahan aur kuning Lapas (lembaga permasyarakatan) STAIN, radio live & bukittinggi tv


BAB V KEGIATAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2009

5.1 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Diantara tahapan Pemilu yang harus dijalankan oleh penyelenggara Pemilu di daerah adalah bagaimana masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dapat terdaftar sebagai calon pemilih untuk Pemilu 2009, dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Masalahnya karena terkait dengan banyak hal, seperti menerima data yang resmi dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bukittinggi, mencari petugas yang mendata kembali dan melakukan pencocokan penelitian calon pemilih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan sebagainya. Hal itu mesti diselesaikan oleh KPU Kota Bukittinggi bekerja sama dengan PPK dan PPS dalam waktu singkat dan terjadwal. Satu hal yang harus dipertimbangkan adalah bahwa pendataan calon pemilih yang dilaksanakan secara resmi oleh KPU beserta jajarannya ke bawah sangat menentukan jalannya Pemilu dengan baik dan benar. Oleh karena itu keseriusan dan kesungguhan dalam melaksanakannya merupakan keniscayaan yang mesti dijalankan oleh pelaksana Pemilu di daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan demi pertemuan yang diprakarsai oleh KPU Provinsi untuk mengumpulkan divisi terkait guna memberikan arahan dan pembekalan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan selanjutnya berjenjang sampai ke bawah. Sebagaimana dasar pemikiran di atas, maka tujuan dan target yang ingin dicapai dalam tahapan pemutakhiran data pemilih adalah sebagai berikut : 1 Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah 2 Memperbaiki kelemahan yang terjadi pada program daftar Penduduk potensi pemilih (DP4) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota pada 9 April 2009 3 Menyusun daftar pemilih sementara (DPS) 4 Menyusun daftar pemilih tetap (DPT) serta daftar pemilih tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota 9 April 2009 5 Mendapatkan rekapitulasi DPT yang akan ikut dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota 9 April 2009

67


5.1.1. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pendaftaran pemilih dilakukan dalam beberapa tahap sampai kepada tahap akhir berupa penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di kota Bukittinggi. Adapun tahapan y`ang sudah dijalankan oleh KPUD Bukittinggi bersama dengan PPK dan PPS adalah sebagai berikut : a. Daftar Pemilih dan Penduduk KPU Kota Bukittinggi menerima jumlah pemilih yang sudah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bukittinggi. Berdasarkan tugas yang diembankan kepada KPU Kota Bukittinggi, maka langkah awal yang dilakukan adalah menerima daftar pemilih yang sudah terdaftar di Kantor Dukcapil Kota Bukittinggi. Pada tanggal 5 April 2008, KPU Kota Bukittinggi menerima daftar dimaksud dengan jumlah penduduk sebanyak 102.814 jiwa, dan jumlah pemilih 71.563 jiwa, sebagai acuan bagi PPDP dalam melakukan proses pencocokan dan penelitian.

Tabel 5.1.1a Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan & Daftar Potensi Pemilih DATA DAK-2 DAN DP4 KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN GUGUAK PANJANG AUR BIRUGO TIGO BALEH TOTAL

JML KEL

L

PENDUDUK P L+P

KK

JML PEMILIH L P L+P

7

21.918 21885

43.803

10744

15.523 15.886

31.409

9 8 24

19.327 19123 38.450 10.215 10346 20.561 51.460 51.354 102.814

8.921 4739 24.404

12.993 13.275 6.669 7.217 35.185 36.378

26.268 13.886 71.563

b. Pemindahan Data Ke Model A Data yang diterima dari Kantor Dukcapil Kota Bukittinggi dipindahkan ke Model A oleh KPU Bukittinggi mulai tanggal 5 April 2008 sampai 5 Juni 2008, sehingga menghasilkan data yang siap diberikan kepada PPDP di masing-masing kelurahan. Data ini dijadikan acuan oleh KPU Kota Bukittinggi untuk melakukan pencocokan dan penelitian oleh PPDP yang bekerja selama 1 (satu) bulan, dimulai tanggal 1 Juli 2008 dan berakhir 31 Juli 2008.

68


Pada tanggal 30 Juni 2008 PPS Se-Kota Bukittinggi dilantik oleh Ketua KPU Kota Bukittinggi sekaligus menyerahkan data yang sudah dimasukkan dalam model A. Seterusnya pada tanggal 1 Juli 2008, PPS membentuk PPDP dan menyerahkan data pemilih tersebut kepada PPDP. Pada tanggal 1 Juli 2008, PPDP yang terbentuk awalnya berjumlah 171 orang, akan tetapi berdasarkan jumlah yang ada dalam DIPA, dana untuk PPDP hanya untuk 167 orang. Akhirnya terjadi penyusutan jumlah tenaga PPDP yang disesuaikan dengan ketentuan dana DIPA yang ada. Selain hal tersebut di atas, KPU Kota Bukittinggi juga melakukan rapat-rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih bersama dengan PPK, PPS dan PPDP. Untuk informasi awal KPU Kota Bukittinggi memberikan pembekalan kepada PPK dan PPS pada tanggal 30 Juni 2008 setelah pelantikan PPS. Kemudian KPU Kota Bukittinggi juga melakukan bimbingan teknis (Bimtek) dan Sosialisasi. Untuk Bimtek dilakukan dengan jadwal :

Tabel 5.1.1b Bimtek dan Sosialisasi PPK & PPS KPU Kota Bukittinggi No 1


Hari Sabtu

Tanggal 26 Juli 2008

2

Aua Birugo Tigo Baleh

Sabtu

26 Juli 2008

3


Rabu

30 Juli 2008

c. Pencocokan dan Penelitian oleh PPDP Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pencocokan dan penelitian oleh PPDP dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan 31 Juli 2008. Dari data jumlah pemilih yang diberikan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, PPDP menemukan jumlah pemilih sebanyak 71.380 jiwa dengan jumlah pemilih akhir 70.114 jiwa. Hasil ini diserahkan ke PPS dan dilanjutkan ke KPU Kota Bukittinggi untuk dipindahkan ke Model A1 dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat.

69


Tabel 5.1.1c HASIL CAPAIAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOTA BUKITTINGGI

Data Pemilih Awal

KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN GUGUAK PANJANG

Jlh Pemilih Jlh Pemilih Meninggal Pindah

Jlh Pemilih Alamat Tidak Jelas/ Double

Jlh Pemilih Tambahan

Jlh Pemilih Akhir

26.268

43

212

70

1.744

27.687

31.409

1.22

1.119

5.146

2.744

27.766

AUA BIRUGO TIGO BALEH

13.703

80

283

157

1.478

14.661

TOTAL

71.380

123

1.614

5.373

5.966

70.114

5.1.2. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Tanggapan Masyarakat Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, ditetapkan bahwa pengumuman dilakukan tanggal 8 Agustus 2008 sampai 14 Agustus 2008 dan diperpanjang sampai 8 September 2008.

a. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Untuk Kota Bukittinggi DPS yang diumumkan berjumlah 70.276 pemilih dengan perincian 34.547 laki-laki dan 35.729 perempuan.

Tabel 5.1.2a KODE

KABUPATEN/KOTA KECAMATAN [PPK]

JML PPK PPS TPS

KOTA BUKIT TINGGI 137501 GUGUAK PANJANG 137502 MANDIANGIN KOTO SELAYAN 137503 AUR BIRUGO TIGO BALEH

1375

3

24 7 9 8

165 66 64 35

PEMILIH (DPS) LK PR JML 34.547 13.276 14.202 7.069

35.729 13.538 14.548 7.643

70.276 26.814 28.750 14.712

b. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS Tahapan masukan atau tanggapan masyarakat dilaksanakan oleh PPS mulai tanggal 8 Agustus 2008 sampai 21 Agustus 2008 di kantor-kantor kelurahan. Dari pengumuman, termasuk himbauan di masjid dan mushalla yang telah ditetapkan secara resmi oleh PPS, ternyata masih ada masyarakat

70


yang belum terdaftar sebagai pemilih. Tanggapan dan masukan ini langsung disampaikan oleh masyarakat kepada PPS masing-masing. Hanya saja tidak ditemukan data tanggapan ini dari partai politik, meski soft copy sudah mereka terima.

c. DPS Hasil Perbaikan Sesuai dengan masukan dan tanggapan dari masyarakat untuk DPS, didapatkan tambahan jumlah pemilih yang awalnya 70.276 pemilih menjadi 71.635 pemilih, dengan perincian 35.354 laki-laki dan 36.281 perempuan. Tabel 5.1.2b DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILU TAHUN 2009 KODE

KABUPATEN/KOTA KECAMATAN [PPK]

PPK

1375 KOTA BUKIT TINGGI 137501 GUGUAK PANJANG 137502 MANDIANGIN KOTO SELAYAN 137503 AUR BIRUGO TIGO BALEH

JML PPS

3

24 7 9 8

TPS

PEMILIH (DPS) LK PR

JML

165 35.354 36.281 71.635 66 14.131 14.140 28.271 64 14.202 14.548 28.750 35 7.021 7.593 14.614

d. Pengumuman DPS Hasil Perbaikan Awal Dengan adanya perpanjangan waktu untuk pengumuman DPS dari 8 Agustus 2008 sampai 14 Agustus 2008 menjadi 8 Agustus 2008 sampai 8 September 2008, DPS Kota Bukittinggi kembali mengalami kenaikan jumlah dengan tambahan sebanyak 1.417 pemilih. Sehingga untuk laporan ke KPU Provinsi juga mengalami perubahan menjadi 73.052 pemilih, dengan perincian 35.963 laki-laki dan 37.089 perempuan.

Tabel 5.1.2c DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AWAL PEMILU 2009 KABUPATEN/KOTA KODE

1375 137501 137502 137503

KECAMATAN [PPK] KOTA BUKIT TINGGI

JML PPK 3

GUGUAK PANJANG MANDIANGIN KOTO SELAYAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

71

PEMILIH (DPS)

PPS

TPS

LK

PR

JML

24

166

35.963

37.089

73.052

7 9 8

67 64 35

14.337 14.436 7.190

14.573 14.762 7.754

28.910 29.198 14.944


e. DPS Hasil Perbaikan Akhir Sejauh ini belum bisa dipastikan berapa besar pertambahan jumlah pemilih untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), akan tetapi kemungkinan bertambahnya jumlah pemilih masih tetap ada berdasarkan laporan sementara dari PPS dari berbagai kelurahan di kota Bukittinggi, walaupun pertambahannya tidak begitu banyak. Tabel 5.1.2d KABUPATEN/KOTA KECAMATAN [PPK] KOTA BUKIT TINGGI GUGUAK PANJANG MANDIANGIN KOTO SELAYAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

PPK 3

JML PPS

TPS

PEMILIH (DPS) LK PR

24 7 9 8

165 66 64 35

36.034 14.388 14.455 7.191

37.131 14.620 14.750 7.761

JML 73.165 29.008 29.205 14.952

5.1.3. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Sesuai dengan jadwal dan keseragaman, KPU Kota Bukittinggi menyusun DPT pada tanggal 1 s/d 10 Oktober 2008 dan ditetapkan antara tanggal 7 s/d 9 Oktober 2008 sekaligus mengakomodir berkurangnya pemilih dari jumlah yang telah ada sebelumnya, karena kemungkinan bertambah tidak diakomodir lagi sesuai peraturan yang ada.

5.1.4. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Rekapitulasi DPT untuk Kota Bukittinggi dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2008 kemudian diumumkan. Pengumuman DPT, kembali dilakukan di kantor kelurahan masing-masing, setelah kembali diperbanyak begitu hard dan soft copy diserahkan kepada KPUD Propinsi Sumatera Barat.

5.1.5. Rekapitulasi DPT Rekapitulasi DPT untuk Kota Bukittinggi dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2008 dengan jumlah pemilih 73.320 orang, dan untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Provinsi.

72


Tabel 5.1.5 Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2009 PROVINSI KABUPATEN Kode 1375

SUMATERA BARAT KOTA BUKIT TINGGI Kecamatan [PPK]

PPK

Jml PPS

TPS

LK

3

24

165

36,108

37,212

73,320

7

66

14,409

14,644

29,053

9

64

14,458

14,759

29,217

8

35

7,241

7,809

15,050

Kota Bukit Tinggi

137501

GUGUAK PANJANG

1

137502

MANDIANGIN KOTO SELAYAN

1

137503

AUR BIRUGO TIGO BALEH

1

Pemilih JML

5.1.6 Perubahan Rekapitulasi DPT Dari Proses Pendaftaran pemilih, ditemukan masalah-masalah dilapangan ketika dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih. 1. Dimulai ketika PPDP berjalan, masyrakat tetap disibukkan dengan rutinitas sehari-hari sehingga ketika PPDP door to door tidak ditemui yang dimaksud. Hal ini terbukti ketika DPS diumumkan banyaknya masyarakat yang melapor kepada PPS terdekat bahwa dirinya belum terdaftar sebagai pemilih. Solusinya, PPS memasukkan masyarakat yang berhak ke dalam daftar kemudian melaporkan kepada KPU Kota Bukittinggi. 2. Permasalahan yang mencolok adalah ketika dilakukan pengetikan oleh PPDP dan dibantu PPS. Kendala utama adalah kurangnya tenaga disekretariat PPS dan juga sarana yang memadai (Komputer). Sebagai jalan keluar ada sebagian PPDP dan PPS yang mengetik diluar (rental), tetapi ada juga yang langsung dibantu oleh tenaga operator yang ada di KPU Kota Bukittinggi.

Dengan adanya hal diatas, ketika KPU Kota Bukittinggi telah menetapkan DPT per tanggal 9 Oktober 2008 ternyata masih ditemukan masyarakat yang melapor bahwa dirinya belum termasuk dalam DPT Pileg, baik yang melapor ke PPS, PPK maupun langsung ke KPU Kota Bukittinggi. Dari laporan tersebut, KPU Kota Bukittinggi melakukan tindakan sebatas menghimpun data namun tidak memberikan janji apapun kepada masyarakat yang melapor tersebut. Tetapi tindak lanjut dari masalah laporan tersebut KPU

73


Kota Bukittinggi melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumbar, namun KPU Provinsi juga tidak dapat memberikan solusi apapun selain “menunggu”. Ternyata masalah tersebut tidak hanya dimiliki oleh KPU Kota Bukittinggi ataupun KPU Kab/Kota se-Sumbar melainkan KPU se-Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita berkaitan dengan DPT Pileg dan puncaknya adalah ketika keluarnya PERPU No 1/2009 Tanggal 26 Februari 2009 tentang perubahan atas UU No 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana KPU harus mengakomodir pemilih yang mempunyai hak tetap belum masuk dalam DPT. Menindak lanjuti hal tersebut diatas, KPU Kota Bukittinggi segera mengambil tindakan yaitu meneruskan PERPU tersebut kebawah dengan harapan PPK, PPS dapat mendata kembali masyarakat yang belum terdaftar, kemudian KPU Kota Bukittinggi memasukkan data yang telah ada tersimpan di KPU. Terakhir KPU Kota Bukittinggi melakukan pleno menetapkan DPT Pileg tanggal 16 Maret 2009 dengan jumlah pemilih sebanyak 74.720 orang, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 36.838 orang dan pemilih perempuan sebanyak 37.882 orang.

Tabel 5.1.6 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2009

No.

1

2

1

MANDIANGIN KOTO SELAYAN JUMLAH PEMILIH DAPIL 1

No.

Kecamatan

1

2

1 2

Jumlah

Kecamatan

Pemilih DPT

PPK

PPS

TPS

LK

PR

JML

3

4

5

6

7

8

1

9

128

14,760

15,035

29,795

1

9

128

14,760

15,035

29,795

Jumlah

Pemilih DPT

PPK

PPS

TPS

LK

PR

JML

3

4

5

6

7

8

1 1

7 8

131 70

14,626 7,452

14,863 7,984

29,489 15,436

JUMLAH PEMILIH DAPIL 2

2

15

201

22,078

22,847

44,925

JUMLAH PEMILIH BUKITTNGGI

3

24

329

36,838

37,882

74,720

GUGUAK PANJANG AUR BIRUGO TIGO BALEH

74


5.1.7 Rekapitulasi PPS dan TPS Untuk TPS Kota Bukittinggi berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 dimana pemilih per TPS berjumlah maksimal 300 orang per TPS menyebabkan banyaknya waktu yang terpakai ketika diadakan penghitungan suara. Untuk itu KPU Kota Bukittinggi menyiasati dengan mencoba melakukan pemekaran TPS yang awalnya berjumlah 165 TPS menjadi 329 TPS dan

ditambah 6 TPS

khusus.

Tabel 5.1.7a

Rekapitulasi DPT, PPS dan Pemekaran TPS Pemilu 2009 KPU Kota Bukittinggi

No

Kecamatan

A

B

TPS pada DPT C

Tps organik D

Khusus/kel E

F (C+D+E)

Usulan Penambahan TPS

Jumlah

1

Guguak Panjang

66

65

4

135

2

Mandiangi Koto Selayan

64

64

-

128

3


35

35

2

72

165

164

6

335

JUMLAH

Tabel 5.1.7b

Rekapitulasi Pemekaran Penyelenggara Per TPS dan DPT Pemilu 2009 KPU Kota Bukittinggi

No

Kecamatan

1

2

Jumlah Penyelenggara

Jumlah DPT

PPK

PPS

TPS

L

P

L+P

3

4

5

6

7

8

1

Guguak Panjang

1

7

131

14.410

14.643

29.053

2


1

9

128

14.448

14.769

29.217

3


1

8

70

7.240

7.810

15.050

TOTAL

3

24

329

36.098

37.222

73.320

a. Rekapitulasi Pemilih Pemula Dari data yang ada ditemui pemilih pemula berjumlah 8.166 orang. Tergambar pada tabel berikut ini, jumlah mereka yang tidak sedikit itu, bakal menjadi target sasaran sosialisasi.

75


b. Rekapitulasi Pemilih Tidak ber-NIK Dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2009, juga terdapat pemilih yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Untuk kota Bukittinggi ditemui berjumlah 2.539 orang dengan perincian Laki-laki 1.295 orang, perempuan 1.244 orang sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.7c Rekapitulasi Pemilih Pemilu 2009 Yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (Nik) Kota Bukittinggi No

Kecamatan

I.

Guguak Panjang

Tarok Dipo Bukik Cangang Kayu Ramang Pakan Kurai Aur Tajungkang Tengah Sawah Benteng Pasar Atas Kayu Kubu Bukit Apit Puhun

1 2 3 4 5 6 7

II.


Campago Guguak Bulek Campago Ipuah Puhun Tembok Kubu Gulai Bancah Puhun Pintu Kabun Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 III. 1 2 3 4 5 6 7 8

Kelurahan


Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Kubu Tanjung Pakan Labuah Parit Antang Ladang Cakiah KOTA BUKITTINGGI

76

Lakilaki

Perempuan

Jumlah

396

391

787

163

144

307

-

-

-

18

9

27

175

196

371

-

2

2

6

9

15

34

31

65

814

781

1.595

39

37

76

50

37

87

146

123

269

152

157

309

217

232

449

150

155

305

35

20

55

3

6

9

22

14

36

85

72

157

9

14

23

-

-

-

2

2

4

1

1

2

-

-

-

67

53

120

-

-

-

6

2

8

1.295

1.244

2.539


BAB VI PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

6.1. Verikasi Parpol Menjadi peserta Pemilu, terlebih dahulu harus mendaftar di KPU dengan berbagai persyaratan. Khusus yang diterima KPU Kota Bukittinggi, adalah sejumlah nama-nama partai politik yang sudah mendaftar di KPU, untuk kemudian diverifikasi administrasi dan diverifikasi faktual. Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Tahun 2009, serta untuk menindaklanjuti Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Verifikasi Faktual Partai Politik Di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009,

sebelum verifikasi dilaksanakan,

berkoordinasi

dengan

Kantor

Kesbang

Sekretariat Linmas

KPU Kota

Kota

Bukittinggi

Bukittinggi

untuk

menginvetarisir Parpol yang ada dan untuk mengetahui Parpol yang baru di Kota Bukittinggi. Langkah berikutnya, mengakses internet untuk mengetahui Parpol yang lolos Verifikasi Administrasi (Sumber KPU) yaitu ;

Tabel 6.1.1 Partai Politik yang Lolos Verifikasi Administrasi (Sumber KPU) No

Nama Partai

1

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

2

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

3

Partai Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

4

Partai Peduli Rakyat Nasional

5

Partai Gerindra

6

Partai Barisan Nasional

7

Partai Keadian dan Persatuan Indonesia

8

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

9

Partai Amanat Nasional (PAN)

10

Partai Indonesia Baru

11

Partai Kedaulatan

12

Partai Persatuan Daerah

13

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

77


14

Partai Pemuda Indonesia

15

Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenis

16

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

17

Partai Karya Perjuangan

18

Partai Matahari Bangsa

19

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

20

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)

21

Partai Republik Nusantara

22

Partai Pelopor

23

Partai Golkar

24

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

25

Partai Damai Sejahtera

26

Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia

27

Partai Bulan Bintang (PBB)

28

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

29

Partai Bintang Reformasi

30

Partai Patriot

31

Partai Demokrat

32

Partai Kasih Demokrasi Indonesia

33

Partai Indonesia Sejahtera

34

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

41

Partai Merdeka

42

Partai PNUI

43

Partai Sarikat Indonesia

44

Partai Buruh

Tanggal 9 Juni 2008 KPU menyampaikan Surat Nomor 1662.I/15/VI-2008 kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota perihal jumlah dan nama-nama Parpol yang memenuhi syarat administrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk diverifikasi factual

78


Tabel 6.1.2 Nama Parpol Yang Akan Diverifikasi Faktual Sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kota Bukittinggi Pengurus No

Nama parpol

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Alamat

Ket

1

2

3

4

5

6

7

1

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

T. Arman Jaya

Octavia Lesmana

Drs. Hadi Sumarno

Jl.Soekarno Hatta no.56 Rt.02 Rw.03 Kel.Manggis Ganting Bukittinggi Jl.Soekarno Hatta Manggis Rt.01 Rw 04 Kel.Manggis Ganting Bukittinggi -

2

Partai Matahari Bangsa (PMB)

Drs. Ramli Darwis

Drs.Hafisol

Fit Sandra Sari

3

Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR)

Joni Buya

Lukman Azhari

Elvira

4

Partai demokrasi kebangsaan bersatu (pdkb)

Balzisokhi Dachi

Manotona Harefa

Martinus Zai

5

Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA)

Ahmad Sofyan, SE,Ak

Bonny Syukri Harwin

Ermi Rahmawati

Jl. Bypass kec. Campago Ipuah Bukititnggi

6

Partai Persatuan Sarikat Indonesia (Partai PSI)

Bgd. Armen

Susi Marlinda

Rahmy Karmi, A.md

7

Partai Pembaruan Bangsa (PPB)

Ferry Ardi, SH

Edna Melinda Ardi

Frischa Mutia Ardi

Jl.Situpo Raya no.20 Rt.05 Rw.vi kel.pakan kurai bukittinggi -

8

Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB)

Tanzila Tohirin

Naning ambar Wida Ningrum

Johny Haguslim

Jl.A.Yani No.101 Kel.Benteng Pasar Atas Bukittinggi

9

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (Partai PPI)

Rivadial

Zul Hendri

H. Ismail

Jl.Sumarapak Rt.04 Rw.05 Kel.Tarok Dipo Bukittinggi

* *

79

*


10

Partai Merdeka (PM)

Arnes, SH

Jl.Barumbung Iii Rt.03 Rw 05 Kel.Tarok Dipo Bukittinggi

11

Partai Buruh (PB)

Drs. Enda A.Jalal

Asril Erick

Mardaniel/Daniel

Ganefo

Drs. Yohanes Reboy

Ade Sahara

Jl. Bypass Samping Loket Kurnia Kec.Guguak Panjang Bukittinggi Jl.Soekarno Hatta Kec.Guguak Panjang Bukittinggi

12

Partai Nasional BENTENG kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)

Partai Nurani Umat (PNU)

Hendra

Dedi Hendrik

Zulfa Efa

Jl. Sudirman no.35 rt.02 rw.ii kel. Birugo Bukittinggi

14

Partai Barisan Nasional (PBN)

Aria Dharma Putra, SE

Rizki ade Putra

Desmawita, Amd

Kotodalam Rt 01 Rw V Kel.Pulai Anak Air Bukittinggi

15

Partai hati Nurani Rakyat (Hanura)

Heder Ali

Adi Arma, BE

Fedrizal

Jl.Tengku Umar No.10 Kel.Benteng Pasar Atas Bukittinggi

13

H. Darman ch Zulma Romi

***

**

Bukittinggi, Juni 2008 Catatan : Keterangan domisili * tidak ada Fc. Kartu tanda anggota ** tidak ada Ada perubahan susunan *** kepengurusan

80


Tabel 6.1.3 Calon Peserta Pemilu Tahun 2009 Di Kota Bukittinggi

No

Nama parpol

1

2

Ketua 3

Pengurus Sekretaris Bendahara 4 5

1

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

T. Arman Jaya

Octavia Lesmana

Drs. Hadi Sumarno

2

Partai Matahari Bangsa (PMB)

Drs. Ramli Darwis

Drs.Hafisol

Fit Sandra Sari

3

Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR) Partai demokrasi kebangsaan bersatu (pdkb) Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA)

Joni Buya

Lukman Azhari

Elvira

Balzisokhi Dachi

Manotona Harefa

Martinus Zai

Ahmad Sofyan, SE,Ak

6

Partai Persatuan Sarikat Indonesia (Partai PSI)

Bgd. Armen

Bonny Syukri Harwin Susi Marlinda

7

Partai Pembaruan Bangsa (PPB)

Ferry Ardi, SH

Tanzila Tohirin

10

Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (Partai PPI) Partai Merdeka (PM)

Ermi Rahmawat i Rahmy Karmi, A.md Frischa Mutia Ardi Johny Haguslim

11

Partai Buruh (PB)

4

5

8

9

12

13 14

15

Alamat

Ket

6

7

Jl.Soekarno Hatta no.56 Rt.02 Rw.03 Kel.Manggis Ganting Bukittinggi Jl.Soekarno Hatta Manggis Rt.01 Rw 04 Kel.Manggis Ganting Bukittinggi * * Jl. Bypass kec. Campago Ipuah Bukititnggi Jl.Situpo Raya no.20 Rt.05 Rw.vi kel.pakan kurai bukittinggi -

Rivadial

Edna Melinda Ardi Naning ambar Wida Ningrum Zul Hendri

H. Darman ch

Zulma Romi

Arnes, SH

Jl.Barumbung Iii Rt.03 Rw 05 Kel.Tarok Dipo Bukittinggi

Drs. Enda A.Jalal

Asril Erick

Mardaniel /Daniel

Partai Nasional BENTENG kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) Partai Nurani Umat (PNU)

Ganefo

Drs. Yohanes Reboy

Ade Sahara

Jl. Bypass Samping Loket Kurnia Kec.Guguak Panjang Bukittinggi Jl.Soekarno Hatta Kec.Guguak Panjang Bukittinggi

Hendra

Dedi Hendrik

Zulfa Efa

Jl. Sudirman no.35 rt.02 rw.ii kel. Birugo Bukittinggi

Partai Barisan Nasional (PBN)

Aria Dharma Putra, SE

Rizki ade Putra

Desmawit a, Amd

Partai hati Nurani Rakyat (Hanura)

Heder Ali

Adi Arma, BE

Fedrizal

Kotodalam Rt 01 Rw V Kel.Pulai Anak Air Bukittinggi Jl.Tengku Umar No.10 Kel.Benteng Pasar Atas Bukittinggi

Catatan : * ** ***

H. Ismail

* Jl.A.Yani No.101 Kel.Benteng Pasar Atas Bukittinggi Jl.Sumarapak Rt.04 Rw.05 Kel.Tarok Dipo Bukittinggi

Keterangan domisili tidak ada Fc. Kartu tanda anggota tidak ada Ada perubahan susunan kepengurusan

81


***

**

Kemudian disusul dengan surat Nomor 1663 dan 1664/15/VI-2008 perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2009 tingkat Kabupaten/Kota dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Domisili Kantor Sekretariat Partai Politik. Untuk menindaklanjuti poin 3 (tiga) diatas KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyurati KPU Kota Bukittinggi dengan Surat Nomor 163/KPU-SB/VI-2008 tanggal 12 Juni 2008 perihal Verifikasi Berkas Partai Politik dan Surat Nomor 166/KPUSB/VI-2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Verifikasi Partai Politik di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat di atas, KPU Kota Bukittingi memverifikasi berkas Parpol Peserta Pemilu yang ada di Kota Bukittinggi dengan membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Bukittinggi. Sebagaimana tertuang dalam daftar kegiatan berikut ini : Tabel 6.1.4 Verifikasi Faktual Partai Politik Di Kota Bukittinggi No

Hari / Tgl

1.

Feb-08

Nomor Surat

Kegiatan

Keterangan

Nama Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Dan Partai Politik Baru

Kesbang Linmas

Di kota Bukittinggi. 2

30-Mei-08

KPU GO - ID

51 Parpol yang Lolos Verifikasi Administratif

3

04-Jun-08

KPU

Petunjuk Teknis tentang tata cara

KPU ke KPU Provinsi dan

VerifikasiFaktual Parpol di tingkat

Kabupaten/ Kota

Provinsi dan Kabupaten / Kota 4

09-Jun-08

1662.2 /15 /VI 2008

Jumlah dan Nama nama Parpol yang Memenuhin Syarat Administrasi di tingkat Propinsi,kab /kota Untuk di Verifikasi Faktual

5

09-Jun-08

1663./15 / VI 2008

09-Jun-08

1664./15 / VI 2008

Peserta Pemilu 2009 Tingkat

11-Jun-08

158 /KPU SB /VI-

12-Jun-08

163 /KPU -SB /VI

Kabupaten / Kota

Domisili Kantor Sekretariat Partai

Verifikasi Faktual Parpol

2008 8


Verifikasi Faktual Kepengurusan dan

Partai Politik 7

Kabupaten / Kota

Verifikasi Faktual Partai Politik Calon

Kabupaten /Kota 6


KPU ke KPU Provinsi dan Kabupaten / Kota KPU Provinsi Sumbar dan Kabupaten / Kota

Verifikasi Faktual Parpol

2008

KPU Provinsi Sumbar dan Kabupaten / Kota

82


9

12-Jun-08

Tanda Terima ; Penyerahan Dokumen untuk Verifikasi Faktual PersyaratanParpol Calon

KPU

Peserta Pemilu Tahun 2009 Kabupaten/Kota. 10

13-Jun-08

Daftar Nama - nama Parpol yang Telah

KPU Bukittinggi

Diverifikasi Berkasnya di KPU 11

13-Jun-08

236/KPU - BKT /

Verifikasi Berkas Parpol

KPU Bukittinggi KPU

VI-2008 12

13-Jun-08

166 /KPU -SB / VI 2008

13

17-Jun-08

169 /KPU-SB

Propinsi Sumbar Hasil Verifikasi Parpol di Provinsi Sumbar

Kabupaten / Kota

Verifikasi Faktual

KPU Provinsi Sumbar dan

/VI-2008

14. 15

17-Jun-08 18-Jun-08

Kabupaten / Kota

242/ KPU - BKT /

Verifikasi Faktual Parpol Palon Peserta

VI - 2008

Pemilu 2009

018 / KPU -BKT /

Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi

VI - 2008


Administrasi Faktual Parpol Peserta Pemilu di Kota Bukittinggi

16

20-Jun-08

17

20-Jun-08

Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2009 02 / BA / KPU /

Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus

BKT / VI -2008

Parpol tingkat Kabupaten / Kota

KPU Bukittinggi

Bentuk Verifikasi yang dilakukan itu adalah, dengan tinjauan langsung ke lapangan dan verifikasi administrasi di Sekretariat KPU Kota Bukittinggi. Personil dan Susunan Organisasi Kelompok Kerja berdasarkan Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 018/KPU-BKT/VI-2008 tanggal 18 Juni 2008. Adapun tugas tim tersebut meliputi ; melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan alamat kantor Parpol tingkat Kota Bukittinggi dengan objek meliputi ; adalah tentang adanya kebenaran fisik kantor, administrasi dan dokumen status kantor dan kelengkapan serta sarana alat tulis kantor. Melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Parpol yang meliputi ; pengecekan fotocopy dokumen yang dipegang KPU Kota Bukittinggi, dicocokkan dengan dokumen asli Parpol yang bersangkutan. Kemudian, mencocokkan identitas Kartu Tanda Anggota (KTA) masingmasing ketua, sekretaris dan bendahara dengan identitas pada surat keputusan (SK) kepengurusan Parpol bersangkutan. Melakukan verifikasi faktual keanggotaan Parpol meliputi seleksi keabsahan keanggotaan partai politik, pengecekan sampel pada alamat anggota Parpol yang bersangkutan, menyampaikan kerja laporan pelaksanaan pada KPU Kota Bukittinggi.

83


Sesuai hasil kerja kelompok kerja tersebut, KPU Kota Bukittinggi menetapkan nama-nama Parpol yang telah diverifikasi faktual dan menuangkanya dalam berita acara verifikasi factual sebagaimana berikut :

Tabel 6.1.5 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2009 HASIL VERIFIKASI NO

NAMA PARPOL

ALAMAT KANTOR

KEPENGURUSAN

1

2

3

4

KETUA

SEKRETARIS

P.HATI NURANI RAKYAT ( HANURA )

JON ENARDI, SH.MH (0752) 7025427 0813 8211 2345

AMBRI BUDIMAN, SE 0812 1033 1133

P.KARYA PEDULI BANGSA ( PKPB )

KADESISMAN 08126745899

ASWIR KARI MARAJO 08126732171

P.PENGUSAHA & PEKERJA INDONESIA ( P3I )

RIVADIAL 08126756479

ZULHENDRI 08126753040

P.PEDULI RAKYAT NASIONAL ( PPRN )

DRS.TAUFIK ARMANJAYA

OCTAVIA LESMANA 085274035679

FEDRIZAL

JONI ASRA, SE

H.ISMAIL

DRS. HADI SUMARNO

Jl.Prof Hamka No.44 B G.Panjang Bukittinggi Jl. Campago Ipuah Mandiangin B.Tinggi

JL.PROF.HAMKA NO.73 B G.PANJANG BUKITTINGGI JL.SOEKARNO HATTA NO.56 RT.02 RW.03 MANGGIS GANTING BUKITTINGGI

5

P.GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

FAISAL ZAKIR,SH

MOECHTAR IS, SH 08126720128

IR.ISNEL ERIADI

JL.ABD.KARIM NO. 1B BPA B.TINGGI

6

P.BARISAN NASIONAL ( PBN )

ZAMARIEL DAVID

BUDIMAN BUAN

ZULFA EFA

KOTO DALAM RT.01 RW.05 PAA B.TINGGI

7

P.KEADILAN & PERSATUAN INDONESIA ( PKP.I )

HENDRI ZONI.SH 08197559212

DEDI YERZA

HJ.YURNI

Jl.Veteran No. Simpang Jirek B.Tinggi

P.KEADILAN SEJAHTERA ( PKS )

IBNU ASIS.ST 08126751430

ADRIAL.SP

NUR HASRA.BSc

JL.SYECH IBRAHIM MUSA NO. B.TINGGI

9

P.AMANAT NASIONAL ( PAN )

M.NUR IDRIS.SH

YONALDI.SS

HENDRI DUNAN,ST

JL. SYECH M.JAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

10

P.PEJUANG INDONESIA BARU ( P.PIB )

TANZILA TOHIRIN 08197557120

NANING AMBAR WIDANINGRUM

JOHNY HAGUSALIM

JL.A.YANI NO.101 BPA B.TINGGI

11

P.KEDAULATAN ( PK )

DECKY ADRISON ARMY 0811668572

ANGKE DWILA JANIFA

ELVIANIS,Amd

JL. KESEHATAN NO.30 BUKITTINGGI

12

P.PERSATUAN DAERAH ( PPD )

ABD.KADIR RAMLI

RENI WIJAYA,SE

JLN. PEMUDA NO.23 BUKITTINGGI

8

VIYOLINA,SEI

84

KET

BENDAHARA

CALEG TIDAK ADA


13

P.KEBANGKITAN BANGSA ( PKB )

14

P.PEMUDA INDONESIA ( PPI )

M.DT.MAHUKUM 08126764333

AANG RUHUL QUDUS

MARLENI, SPd

Jl.NDJ Mangkuto Ameh Koto Selayan Bukittinggi TIDAK TERDAFTAR DI KPU BUKITTINGGI

P.NASIONAL INDONESIA MARHAENISME ( PNI.M )

AMIER SYAKIEB ARSYILAN (0752) 22064

HENDRI

YUNICO SARTIKA,SE

Jln. Cindua Mato No. Bukittinggi Samping Taman Margasatwa Bkt

16

P.DEMOKRASI PEMBARUAN ( PDP )

JOKO RIWAYAT 08126666005

TRI AGUNG YULIANTO 085274824356

ERLINDA

TAROK BUNGO NO.8 BUKITTINGGI

17

P.KARYA PERJUANGAN ( PAKAR PANGAN )

MULYADI,SPd

MUZAMIL

Drs.MUKHLIS

18

P.MATAHARI BANGSA ( PMB )

DRS.SUHARDI 081363178425

SABIRIN RAHMAD

PIT SANDRA SARI

19

P.PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA ( P.PDI )

MUFTIE SYAFRI,BSc (0751) 8268915

NOFRIZAL.S.KOM

SUSI RIZAYANTI

20

P. DEMOKRASI KEBANGSAAN ( PDK )

JOKO MULYO WIDODO 08137455410

PENDI SITOMPUL,SPd 08126710631

21

P.REPUBLIKA NUSANTARA ( REPUBLIKAN )

DRA.HJ.MARNI KHALID 081363371928

HAFRIANTO 081266015555

22

P.PELOPOR

23

P.GOLONGAN KARYA ( GOLKAR )

H.TRISMON

YUSRA ADEK 081363161051

TUTI SURYANI SYOFYAN

JL.SUDIRMAN NO BUKITTINGGI

24

P.PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP )

MARTIAS TANJUNG,SAg

UNEVA HARYANTO,SH 08126756173

A.DT.PANDUKO BASA

JL.PANORAMA NO BUKITTINGGI

25

P.DAMAI SEJAHTERA ( PDS )

SANHO SIMBOLON

YULI RAHMAD HAREFA

ROI PANJAITAN 08126756497

BARUMBUANG V T.DIPO B.TINGGI

26

P.NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA ( PNBK.I )

GANEFO

DRS.YOHANES REBOY

ADE SAHARA

JL.SOEKARNO HATTA NO. BUKITTINGGI

27

P.BULAN BINTANG ( PBB )

DRS. H. MUKHALIS HUSIN

JL.HAMKA NO.10 SIMP. TAROK BUKITTINGGI

28

P.DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( PDI.P )

IRZA RAFERDI,SE

JUDE ARMAN SIMARMATA 085263108609

HJ.GUSNELIDAR

29

P.BINTANG REFORMASI ( PBR )

RINALDI.Ssi 0811666817

AKMAL HADI,Shi 081266344678

DRS.HERIWARMAN TK.KUNIANG

15

JL.SOEKARNO HATTA RT.01 RW.II GAREGEH BUKITTINGGI JL.SOEKARNO HATTA NO.56 RT.02 RW.03 MANGGIS GANTING BUKITTINGGI JL. IPUAH MANDIANGIN BKT Jln.Syech Djamil Djambek No. B.Tinggi Simpang Lambau Bukittinggi

M.HANAFI,SH

Jln. Hamka No.11 Bukittinggi TIDAK TERDAFTAR DI KPU BUKITTINGGI

SOSFI YUHENDRA ST.PANGERAN

DRS.M.NASIR KHATIB BANDARO

DRS.H.AMIR HUSEN HASIBUAN 08126756749

85

Jln. M.Yamin No. A.Kuning Bukittinggi

JL.Soedirman No. Birugo - BKT / JL.MR Assaat No.39 Simp. Inkorba


JL.KEHAKIMAN NO.358 BELAKANG BALOK BUKITTINGGI

30

P.PATRIOT

H.YULIAS ZAMAN,SE 08126690284

HENDRI DUNAN

INDRA ST RJ.AMEH

31

P.DEMOKRAT ( PD )

ISMET AMZIS,SH

RACHMAD ARIS,Amd 0811664186 / 081535344455

H.MARDJIS

32

P.KASIH DEMOKRASI INDONESIA ( PDKI )

RITTIM RICHARDO PURBA,MPd 085263118932

RAYMON SIANTURI 08134399049

TIANUR PANJAITAN

33

P.INDONESIA SEJAHTERA ( PIS )

TIDAK TERDAFTAR DI KPU BUKITTINGGI

34

P.KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA ( PKNU )


41

PARTAI MERDEKA ( PM )

42

PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA ( PPNU.I )

43

PARTAI SARIKAT INDONESIA ( PSI )

BGD. ARMEN

SUSI MARLINDA

RAHMY KARMI,Amd

JL.SITUPO RAYA P.KURAI BUKITTINGGI

44

PARTAI BURUH ( PB )

DRS.ENDA A.JALAL

ASRIL ERICK

BACHTIAR,STm

BY PASS A.AIR BUKITTINGGI

H.DARMAN,CH

ZULMA ROMI

ARNES, SH

CALEG TIDAK ADA

JL.BY PAAS NO BUKITTINGGI

JLN.BARUMBUNG III T.DIPO BUKITTINGGI

CALEG TIDAK ADA


CATATAN : 1. JLH PARPOL YG MENGAJUKAN CALEG 2. JLH PARPOL YG TDK MENGAJUKAN CALEG 3. JLH PARPOL YG TDK TERDAFTAR JUMLAH

CALEG TIDAK ADA

= 29 = 4 = 5 = 38

Kemudian hasil verifikasi faktual dibuatkan berita acara dan menyampaikan hasil verifikasi itu kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, seperti berikut :

Tabel 6.1.6 Daftar Nama Parpol Yang Lulus Verifikasi Faktual Kota Bukittinggi No 1 2 3 4

Nama Partai Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Partai Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Partai Peduli Rakyat Nasional

86


5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 43 44

Partai Gerindra Partai Keadian dan Persatuan Indonesia Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Indonesia Baru Partai Kedaulatan Partai Persatuan Daerah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Pemuda Indonesia Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenis Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Partai Karya Perjuangan Partai Matahari Bangsa Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) Partai Pelopor Partai Golkar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Damai Sejahtera Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Bintang Reformasi Partai Patriot Partai Demokrat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Partai Indonesia Sejahtera Partai Sarikat Indonesia Partai Buruh

6.2. Verifikasi Peserta Perorangan Verifikasi peserta perorangan sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009, serta memperhatikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis verifikasi perseorangan calon anggota DPD Pemilu 2009. Maka seiring dengan aturan baku itu, tanggal 26 Juni 2008 KPU Kota Bukittinggi juga menerima penjelasan teknis verifikasi faktual DPD yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi bertempat di Padang yang diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

87


Setelah mengikuti penjelasan teknis, KPU Kabupaten/Kota mengambil sampel berkas DPD untuk masing-masing daerah. Khusus untuk KPU Kota Bukittinggi terdapat 45 orang calon anggota DPD yang mengambil sampel dukungan di Kota Bukittinggi sebagai berikut :

Tabel 6.2.1 Calon Perseorangan DPD Bersampel Dukungan di Kota Bukittinggi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nama

No

H. Gusrizalti, SH, MH DR. Bahder Johan, NST, SH, M.HUM Patrialis Akbar, SH Yong Hendri M. Hidayat, SE DRS. H. Usman Husein, HS Afdal, S.SI Alirman Sori, SH, MH, MM DRS. Mahardi Efendi, Msi Edi Utama Erizal Efendi, SH Ir. Fitri Yanti DR. Mochtar Naim DRS. Irman Gusman IR. Zirma Junaidi, M.Si Wendra Yunaldi, SH MH IR. Indra Sarif Syahrial Salam, S.Ag IR. H. Khairul abbas, M.Sc Ardiansyah, DS Tuanku Mudo Ismet Ismail Ferry Zein IR. H. Sutrisno

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nama Syekh Muliadi Katinggian Riza Falepi, ST, MT Petrison, SS H. Afrizal , B.Sc, SE Emma Yohanna Elfiandri, SE M. Najmi, SIP IR. Jhoni Halim Ja’far Desrio Putra Reza Shadat Shahmeini, SE, MM DRS. Yusri HI DRS. Emileizola DRS. Said Sugardi, MPd Irawadi DRS. Muhardanus, Dt Sampono Kayo Teddy Alfonso, SE, Akt Afrizal Ahmad, Sag, MPd Defiyan Cori Rozak Samik Ibrahim H. Djanas Raden Analis. N, SE, MM Pit Junaida, SH

Tindak lanjutnya, untuk melaksanakan verifikasi faktual calon peserta perseorangan anggota DPD, KPU Kota Bukittinggi membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Nomor 24/KPU-BKT/VII-2008 tanggal 11 Juli 2008. Kemudian tanggal 25 Juli 2008, KPU Kota Bukittinggi menyampaikan penjelasan teknis kepada PPK Se Kota Bukittinggi tentang keikutsertaannya sebagai pelaksana verifikasi faktual calon anggota DPD, bertempat di kantor KPU Kota Bukittinggi, sekaligus penyerahan berkas kepada masing-masing PPK antara lain :

88


Tabel 6.2.2

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Daftar Berkas Nama Calon DPD Di Kecamatan Guguak Panjang Nama No Afdal, A,SSi Afrizal Ahmad, SAg. MPd Drs. Muhardanus Drs. Said Sugardi, MPd Edi Utama Elfiandri Hj. Emma Yohanna H. M. Busrizalti, SH,MH Ir. H. Sutrisno Ir. Jhoni Halin Ja’far Ir. Zirma Junaidi, MSi Ir. H. Khairul Abbas Irawadi M. Hidayat, SE

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nama

Mochtar Naim Muhamad Najmi Patrialis Akbar, SH Pit Junaida, SH Reza Sahdat Sahmeini Riza Falepi, ST,MT Syahrail Salam,S.Ag Teddy Alfonso, SE,Akt Tk. Ismet Ismail Usman Husein Wendra Yunaldi,SH,MH Yong Hendri Drs. Yusri, HI

Tabel 6.2.3

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Daftar Berkas Nama Calon DPD Di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Nama No Nama Syekh Muliadi Katinggian Usman Husein Afdal, S,Si Alirman Sori, SH, M.Hum, MM Afrizal Ahmad, SAg, MPd Drs. Muhardanus Drs. Said Sugardi, MPd Edi Utama Elfiandri H. Afrizal, B.Sc, SE H. Irman Gusman Hj. Emma Yohanna Ir. H. Sutrisno Ir. Indra Sarif

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ir. Johni Haklim Ja’far Ir. Fitri Yanti Ir. H. Khairul Abbas Irawadi M. Hidayat, SE Muhamad Najmi Petrison, SS Reza Sahdat Sahmeini Riza falepi, ST.MT Syahrial Salam, S.Ag Teddy Alfonso, SE,.Akt Usman Husein Wendra Yunalid, SH,MH

Tabel 6.2.4 Daftar Berkas Nama Calon DPD Di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Nama No Nama Syekh Muliadi Katinggian Afrizal Ahmad, SAg, MPd Dr. Bahder Johan, Nst Drs. Said sugardi, MPd Elfiandri Ferry Zein Hj. Emma Yohanna H. M. Busrizalti, SH,MH Ir. H. Razak Samik Ibrahim Ir. H. Sutrisno Ir. Indra Sarif

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

89

Ir. Johni Halni Ja’far Ir.H.Khairul Abbas Irawadi M. Hidayat, SE Dr. Mochtar Naim Patrialis Akbar, SH Riza Falepi,ST,MT Syahrial Salam, S.Ag Teddy alfonso,SE,Akt Usman Husein Yong Hendri


Guna mendukung kegiatan dimaksud, tanggal 31 Juli 2008 untuk memperlancar pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPK Se Kota Bukittinggi, KPU Kota Bukittinggi membentuk koordinator kegiatan pelaksanaan, antara lain :

Tabel 6.2.5

No

Daftar Koordinator Verifikasi Faktual Calon Peserta Perorangan Anggota DPD Kecamatan Koordinator Pendamping

1


Afrizal.S.Pd

Edison,SH

2


Dewi Afhrodita,Mag

Ir. Kasdanil,SH

3

Guguak Panjang

Masdiwar,S.PdI

Amrijo,SE

Hasilnya, tanggal 5 Agustus 2008, KPU Kota Bukittinggi menyerahkan hasil verifikasi faktual calon anggota DPD tahap I (pertama) kepada KPU Propinsi Sumatera Barat Tanggal 6 Agustus 2008 KPU Kota Bukittinggi menjelaskan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat tentang dukungan terhadap calon DPD yang tidak memenuhi syarat (TMS), yaitu atas nama : Tabel 6.2.6

No 1 2 3 4 5 6 7

Daftar Calon DPD Tidak Memenuhi Syarat Nama Keterangan Syahrial Salam, S.Ag Ir.H.Sutrisno Elfiandri,SE Ir.Johni Halim Ja”far Drs.Said Sugardi, M.Pd Afrizal Ahmad,S.Ag M.Pd H.Djanas Raden

Tanggal 16 Agustus 2008, berdasarkan informasi dari KPU Propinsi Sumatera Barat, bahwa sesuai ketentuan, bagi calon anggota DPD yang mengambil sampel di Kota Bukittinggi, namun pada verifikasi tahap I data sampel pendukungnya belum ada, seperti : Tabel 6.2.7

No 1 2 3 4 5 6 7

Daftar Nama Calon Anggota DPD Tidak Memiliki Sampel Pendukung Nama Keterangan Drs. Mahardi Efendi. M.Si Erizal efendi, SH Ardiansyah Ds Desrio Putra Dra.Emileizola Defiyan Cori Analis N, SE.MM

90


Maka dapat dilakukan verifikasi faktual tahap II, untuk itu KPU Kota Bukittinggi mengambil bahan verifikasi tahap II hanya atas nama ARDIANSYAH DS, sesuai bahan verifikasi yang diberikan KPU Propinsi Sumatera Barat. Tanggal 18 Agustus 2008, setelah dilakukan verifikasi faktual An. ARDIANSYAH DS oleh Pokja, maka KPU Kota Bukittinggi menyerahkannya kepada KPU Propinsi Sumatera Barat, dengan hasil verifikasi Memenuhi Syarat. Berikut dapat disampaikan, hasil rekapitulasi verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan peserta Pemilu calon anggota DPD

Tahun 2009 daerah pemilihan

Sumatera Barat Tabel 6.2.8

Rekapitulasi Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat KABUPATEN / KOTA : BUKITTINGGI No

Nama Bakal Calon DPD Sample

1

2

Hasil Verifikasi Faktual Jumlah Memenuhi Tidak Memenuhi Syarat ( MS ) Syarat ( TMS )

3

4

5

1

HM. Busrizalti, SH, MH

2

2

0

2

Dr. Bahder Johan, NST. SH. MH

2

2

0

3

Patrialis Akbar

11

11

0

4

Yong Hendri

3

3

0

5

M. Hidayat, SE

5

5

0

6

Drs. H. Usman Husein HS

8

8

0

7

Afdal, S.Si

4

4

0

8

Aliman Sori, SH. MH. MM

10

10

0

9

Drs, Marhadi Efendi, M. Si

10

Edi Utama

11

Erizal Efendi, SH

12

Ir. Fitri Yanti

1

1

0

13

Mochtar Naim Dt. M.A Kerinci

3

3

0

14

Irman Gusman

2

2

0

15

Ir. Zirma Junaidi.M. Si

3

3

0

16

Wendra Yunaldi, SH. MH

9

9

0

17

Ir. Indra Syarif

8

8

0

18

Syahrial Salam, S. Ag

5

4

1

19

Ir. H. Khairul Abbas, M. Sc

12

12

0

Ket

6

0 9

9

0 0

91

terlampir


20

Ardiansyah, DS

0

0

0

21

Tuanku Mudo Ismet Ismail

5

5

0

22

Ferry Zein

2

2

0

23

Ir. H. Sutrisno

5

2

3

24

Syeikh Muliadi Ketinggian

3

3

0

25

Riza Falepi, ST. MT

6

6

0

26 27

Petrison, SS H. Afrizal, SE. BSc

2 3

2 3

0 0

28

Emma Yohanna

3

3

0

29

Elfiandri, SE

6

2

4

30

M. Najmi, S. Ip

10

10

0

31

Ir. Johny Halim Ja'far

19

18

1

32

Desrio Putra

0

0

0

33

Reza Shadat Shahmeini, SE. MM

2

2

0

34

Drs. Yusri , H. I

5

5

0

35

Drs. Emileizola

0

0

0

36

Drs. Said Sugardi, M.Pd

5

1

4

37

6

6

0

38

Irawadi Drs, Muhardanus, Dt Sampono Kayo

3

3

0

39

Teddy Alfonso,SE, Akt

5

5

0

40

Aprizal Ahmad, S.Ag, M.Pd

11

7

4

41

Defiyan Cori

0

0

0

42

Razak Samik Ibrahim

2

2

0

43

H. Djanas Raden

8

6

2

45

Analis, N, SE. MM

46

Pit Junaidi, SH

terlampir

terlampir

terlampir

terlampir

Terlampir

terlampir

0 3

3

92

0


BAB VII PEMETAAN DAERAH DAN ALOKASI KURSI

Sesuai amanat Pasal 26 ayat (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi pada Pemilu 2009 dan itu ditetapkan oleh KPU. Disusul Surat Keputusan KPU Nomor 155/SK/KPU/2008 tanggal 16 Juli 2008, sebagaimana dalam surat pengantarnya No. 2425/15/VII/2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil), jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Kota Bukittinggi, dinyatakan tetap 2 (dua) Dapil.

Tabel 7.1

Penetapan Daerah Pemilihan (dapil), Jumlah penduduk & Kursi Anggota DPRD Kota Bukittinggi No

Daerah Pemilihan

Jumlah Penduduk

Jumlah Kursi

39.254

8

Bukittinggi 1 1.

Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi 2

2.

Guguak Panjang

47.794

3.


21.036

Jumlah

108.084

17 25

Sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, mengatur bahwa Daerah Pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Maka pada Pemilu Tahun 2009 ini, sama dengan keadaan tahun 2004 silam, yakni ; 1.

Daerah pemilihan kota Bukittinggi I (Satu) meliputi kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

2.

Daerah pemilihan kota Bukittinggi II (Dua), meliputi kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan kecamatan Guguak Panjang.

Tidak heran pada dua Dapil itu yang berubah hanya jumlah penduduk dan jumlah kursi. Masalahnya, dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2008 sudah mencapai

93


108.514 jiwa atau lebih 100.000 jiwa mendapatkan alokasi 25 kursi sebagaimana Pasal 26 ayat (b) Undang-Undang N0mor 10 Tahun 2008. Untuk Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan jumlah penduduk 39.254 jiwa, masih tetap dengan jumlah 8 kursi. Kemudian bagi Dapil 2, meliputi Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (47.794 jiwa) dan Kecamatan Guguak Panjang (21.036 jiwa), menjadikan jumlah kursi sebanyak 17.

BUKITTINGGI 1 ( 8 KURSI )

KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KECAMATAN GUGUAK PANJANG

BUKITTINGGI 2 ( 17 KURSI ) KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KETERANGAN : : BATAS KOTA …….... : BATAS KECAMATAN

Penetapan jumlah kursi itu, sesuai amanat Pasal 27 ayat 4, bahwa penambahan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 huruf g diberikan kepada daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara berurutan. Perhitungan secara keseluruhan, jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilu tahun 2009 nanti, adalah 25 kursi. Perhitungan penetapannya adalah selisih jumlah penduduk pada tahun 2008 dikurangi jumlah penduduk Pemilu 2004 silam, yakni 39.254 – 38.547 = 707 jiwa pertambahan penduduknya. Sebaliknya di Dapil 2, terdapat selisih cukup siginifikan, yakni 68.820 – 59.147 = 9.673 jiwa. Setelah dibagi jumlah selisih dengan jumlah penduduk, terdapat bilangan pembagi (BPP) sebesar 2.078. Artinya, setelah dikonversi BPP dengan selisih pertambahan penduduk, maka di Dapil I hanya mendapatkan 0,3 kursi. Sesuai dengan peraturan KPU No 17 Tahun 2008 Pasal 6 ayat e dikatakan bahwa BPP diperoleh dengan cara membagi selisih jumlah

94


penduduk dengan selisih jumlah kursi, dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan di bawah 0,50 (lima puluh perseratus) dihilangkan. Berarti Dapil I yang hanya mendapatkan 0,3 tidak dapat dibulatkan menjadi satu kursi. Sebaliknya keberuntungan bagi Dapil 2, dengan mencapai 4,65 berarti besaran angka pembulatannya mengambil alih seluruh pertambahan 5 kursi yang tersedia. Tidak heran jika Dapil II mendapatkan tambahan sehingga menjadi 17 kursi.

Tabel 7.2 Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2009 KPU Kota Bukittinggi Dapil

I

Kecamatan


Kursi 2004

8

Guguak Panjang II

Penduduk 2008

Penduduk Selisih 2004

39.254

38.547

47.794

37.449

20 Aur Birugo Tigo Baleh Jumlah

-

9.673 21.036 68.820 108.074

21.698 59.147

Bpp (Jml Pdd : Selisih)

Kursi 2009 (Selisih : BPP)

0,3

2.078 4,65

97.694

95


BAB VIII PENCALONAN LEGISLATIF ANGGOTA DPRD

8.1. Pencalonan Anggota DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kota Bukittinggi pada tahap pencalonan, bersandar pada Surat Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 022/KPU-BKT/VII-2008

tanggal 7 Juli 2008, yakni dengan Pembentukan

Kelompok Kerja Pencalonan pada tanggal 12 Agustus 2008. Sebagaimana diatur secara teknis tata cara dalam pencalonan ini,sesuai Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPRD Dalam Pemilu 2009. Diawali persyaratan bakal calon, pendaftaran, pengajuan kemudian verifikasi kelengkapan administrasi syarat calon hingga dipenuhi sampai penyusunan dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) hingga pengumuman daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kota Bukittinggi. Termasuk pengumuman keterwakilan perempuan 30 % dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai amanat pasal 53 dan 55 UU No.10 Tahun 2008 dari masing-masing partai yang mengajukan calonnya di legislatif.

8.2.

Pengumuman Pendaftaran, Pengambilan Formulir dan Pendaftaran Calon oleh Partai Politik Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan pengambilan formulir pencalonan oleh Parpol, dilangsungkan mulai tanggal 6 Agustus hingga 13 Agustus 2008. Partaipartai yang mengambil berkas pencalonan di KPU Kota Bukittinggi sebanyak 32 partai dengan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan. Berikut daftar pengurus Parpol terdaftar di KPU Kota Bukittinggi

96


Tabel 8.2.1 Daftar Pengurus Parpol Terdaftar di KPU Kota Bukittinggi No

Nama Parpol

1

2

1

P.HATI NURANI RAKYAT ( HANURA )

2


3

P.PENGUSAHA & PEKERJA INDONESIA ( P3I )

Pengurus Alamat

Ketua

Sekretaris

Bendahara

3

4

5

6

FEDRIZAL

No.44 B G.Panjang

JON ENARDI,SH.MH

AMBRI BUDIMAN, SE

(0752) 7025427

0812 1033 1133

0813 8211 2345

KADESISMAN

ASWIR KARI MARAJO

08126745899

08126732171

RIVADIAL

ZULHENDRI

08126756479

08126753040

Jl.Prof Hamka

Bukittinggi

Jl. Campago Ipuah JONI ASRA,SE

Mandiangin B.Tinggi

JL.PROF.HAMKA H.ISMAIL

NO.73 B G.PANJANG BUKITTINGGI

JL.SOEKARNO 4


HATTA NO.56 DRS.TAUFIK

OCTAVIA LESMANA

DRS.HADI

RT.02 RW.03

ARMANJAYA

085274035679

SUMARNO

MANGGIS GANTING BUKITTINGGI

5

P.GERAKAN INDONESIA RAYA

MOECHTAR IS,SH

FAISAL ZAKIR,SH

08126720128

( GERINDRA )

6

P.BARISAN NASIONAL ( PBN )

7

P.KEADILAN & PERSATUAN INDONESIA ( PKP.I )

8

9

JL.ABD.KARIM IR.ISNEL ERIADI

NO. 1B BPA B.TINGGI

KOTO DALAM ZAMARIEL DAVID

BUDIMAN BUAN

ZULFA EFA

RT.01 RW.05 PAA B.TINGGI

Jl.Veteran No.

HENDRI ZONI.SH

DEDI YERZA

08197559212

P.KEADILAN SEJAHTERA

IBNU ASIS.ST

( PKS )

08126751430

HJ.YURNI

Simpang Jirek B.Tinggi JL.SYECH

ADRIAL.SP

NUR HASRA.BSc

IBRAHIM MUSA NO.

B.TINGGI

JL.SYECH P.AMANAT NASIONAL ( PAN )

M.NUR IDRIS.SH

YONALDI.SS

HENDRI DUNAN,ST

M.JAMIL DJAMBEK B.TINGGI

10

P.PEJUANG INDONESIA BARU ( P.PIB )

11

P.KEDAULATAN ( PK )

TANZILA TOHIRIN

NANING AMBAR

JOHNY

JL.A.YANI NO.101

08197557120

WIDANINGRUM

HAGUSALIM

BPA B.TINGGI

DECKY ADRISON

ANGKE DWILA

ARMY

JANIFA

0811668572

97

JL. KESEHATAN ELVIANIS,Amd

NO.30 BUKITTINGGI


12

P.PERSATUAN DAERAH

JLN. PEMUDA

ABD.KADIR RAMLI

VIYOLINA,SEI

( PPD )

13

14

RENI WIJAYA,SE

NO.23 BUKITTINGGI

P.KEBANGKITAN BANGSA

M.DT.MAHUKUM

( PKB )

08126764333

Jl.NDJ Mangkuto AANG RUHUL QUDUS

MARLENI,SPd

Ameh Koto Selayan Bukittinggi

P.PEMUDA INDONESIA ( PPI )

15

16

P.NASIONAL INDONESIA

AMIER SYAKIEB

MARHAENISME

ARSYILAN

( PNI.M )

(0752) 22064


Jln. Cindua Mato YUNICO

HENDRI

SARTIKA,SE

No.

Bukittinggi

Samping Taman Margasatwa Bkt

TRI AGUNG

JOKO RIWAYAT

YULIANTO

08126666005

TAROK BUNGO ERLINDA

085274824356

NO.8 BUKITTINGGI

JL.SOEKARNO 17


HATTA RT.01 MULYADI,SPd

MUZAMIL

Drs.MUKHLIS

RW.II GAREGEH BUKITTINGGI JL.SOEKARNO HATTA NO.56

18

P.MATAHARI BANGSA

DRS.SUHARDI

( PMB )

081363178425

SABIRIN RAHMAD

PIT SANDRA SARI

RT.02 RW.03 MANGGIS GANTING BUKITTINGGI

19


JL. IPUAH

MUFTIE SYAFRI,BSc

NOFRIZAL.S.KOM

(0751) 8268915

SUSI RIZAYANTI

MANDIANGIN BKT Jln.Syech Djamil

20

P. DEMOKRASI

JOKO MULYO

KEBANGSAAN

WIDODO

( PDK )

08137455410

PENDI SITOMPUL,SPd 08126710631

Djambek No. M.HANAFI,SH

B.Tinggi Simpang Lambau Bukittinggi

21

22

23

P.REPUBLIKA

DRA.HJ.MARNI

NUSANTARA

KHALID

( REPUBLIKAN )

081363371928

P.GOLONGAN KARYA


25

SOSFI YUHENDRA

Jln. Hamka No.11

ST.PANGERAN

Bukittinggi

YUSRA ADEK

TUTI SURYANI

JL.SUDIRMAN NO

081363161051

SYOFYAN

BUKITTINGGI

P.PELOPOR

( GOLKAR )

24

HAFRIANTO 081266015555

P.DAMAI SEJAHTERA ( PDS )

H.TRISMON

UNEVA

MARTIAS

HARYANTO,SH

TANJUNG,SAg

08126756173

SANHO SIMBOLON

98

A.DT.PANDUKO BASA

JL.PANORAMA NO BUKITTINGGI

YULI RAHMAD

ROI PANJAITAN

BARUMBUANG V

HAREFA

08126756497

T.DIPO B.TINGGI


26

P.NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA

DRS.YOHANES

GANEFO

REBOY

JL.SOEKARNO ADE SAHARA

( PNBK.I ) 27

28

P.BULAN BINTANG

DRS.M.NASIR KHATIB

( PBB )

BANDARO

DRS.H.AMIR HUSEN HASIBUAN 08126756749

P.DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DRS.H.MUKHALIS HUSIN

JUDE ARMAN SIMAR IRZA RAFERDI,SE

MATA

( PDI.P )

HATTA NO. BUKITTINGGI

JL.HAMKA NO.10 SIMP. TAROK BKT

Jln. M.Yamin No. HJ.GUSNELIDAR

A.Kuning Bukittinggi

085263108609

JL.SOEDIRMAN NO. Birugo 29

P.BINTANG REFORMASI

RINALDI.Ssi

AKMAL HADI,Shi

DRS.HERIWARMAN

BUKITTINGGI /

( PBR )

0811666817

081266344678

TK.KUNIANG

JL.MR ASSAAT NO.39 SIMP.INKORBA JL.KEHAKIMAN

30 P.PATRIOT

NO.358

H.YULIAS ZAMAN,SE

HENDRI DUNAN

08126690284

INDRA ST RJ.AMEH

BELAKANG BALOK BUKITTINGGI

31

P.DEMOKRAT ( PD )

32

33

RACHMAD ARIS,Amd ISMET AMZIS,SH

0811664186 /

H.MARDJIS

081535344455

P.KASIH DEMOKRASI

RITTIM RICHARDO

INDONESIA

PURBA,MPd

( PDKI )

085263118932

RAYMON SIANTURI

TIANUR

08134399049

PANJAITAN

ZULMA ROMI

ARNES, SH

JL.BY PAAS NO BUKITTINGGI

P.INDONESIA SEJAHTERA ( PIS )

34

P.KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA ( PKNU )

41

PARTAI MERDEKA ( PM )

42

JLN.BARUMBUNG H. DARMAN, CH

III T.DIPO BUKITTINGGI

PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA ( PPNU.I )

43

PARTAI SARIKAT INDONESIA

BGD. ARMEN

SUSI MARLINDA

( PSI ) 44

PARTAI BURUH ( PB )

DRS.ENDA A.JALAL

CATATAN : 1. JLH PARPOL YG MENGAJUKAN CALEG

ASRIL ERICK

RAHMY KARMI,Amd

BACHTIAR,STm

JL.SITUPO RAYA P.KURAI BUKITTINGGI BY PASS A.AIR BUKITTINGGI

= 29

2. JLH PARPOL YG TDK MENGAJUKAN CALEG

= 4

3. JLH PARPOL YG TDK TERDAFTAR

= 5

JUMLAH

= 38

99


Tabel 8.2.2 Daftar Parpol Yang Mengambil Formulir Pencalonan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nama Parpol P.Hati Nurani Rakyat P.Karya Peduli Bangsa P.Pengusaha & Pekerja Indonesia P. Peduli Rakyat Nasional P. Gerindra P.Keadilan & Persatuan Indonesia P.Keadilan Sejahtera P.Amanat Nasional P.Perjuangan Indonesia Baru P.Kedaulatan P.Persatuan Daerah P.Kebangkitan Bangsa P.Nasional Indonesia Marhaenisme P.Demokrasi Pembaruan P.Karya Perjuangan P.Matahari Bangsa P.Penegak Demokrasi Indonesia P.Demokrasi Kebangsaan P.Republika Nusantara P.Golongan Karya P.Persatuan Pembangunan P.Damai Sejahtera P.Nasional Benteng Kerakyatan Ind. P.Bulan Bintang P.Demokrasi Indonesia Perjuangan P.Bintang Reformasi P.Demokrat P.Sarikat Indonesia

Nomor Urut Partai 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 31 43

Sesuai jadwalnya, pengembalian formulir pencalonan/pengajuan bakal calon oleh Parpol sudah ditetapkan tanggal 14 Agustus – 19 Agustus 2008. Hanya saja dari 32 Parpol yang mengambil fornulir, hanya 30 Parpol yang dapat mengembalikan dengan mengisi berkas pencalonan, yaitu:.

100


Tabel 8.2.3 Daftar Parpol Yang Mengembalikan Formulir Pencalonan Kepada KPU Kota Bukittinggi No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

8.3.

Nama Parpol

No

P.Matahari Bangsa P.Bulan Bintang P.Nasional Indonesia Marhaenisme P.Peduli Rakyat Nasional P.Amanat Nasional P.Pengusaha & Pekerja Indonesia P.Demokrat P.Demokrasi Kebangsaan P.Karya Peduli Bangsa P.Demokrasi Indonesia Perjuangan P.Keadilan Sejahtera P.Golongan Karya P.Keadilan & Persatuan Indonesia P.Persatuan Pembangunan P.Gerakan Indonesia Raya

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Nama Parpol P.Hati Nurani Rakyat P.Bintang Reformasi P.Demokrasi Pembaruan P.Perjuangan Indonesia Baru P.Damai Sejahtera P.Nasional Benteng Kerakyatan Ind. P.Republika Nusantara P.Karya Perjuangan P.Kasih Demokrasi Indonesia P.Kebangkitan Bangsa P.Persatuan Daerah P.Kedaulatan P.Penegak Demokrasi Indonesia P.Sarikat Indonesia P.Buruh

Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota DPRD Untuk pemenuhan syarat bagi bakal calon, sesuai ketentuan dan surat Kepala Dinas Kesehatan Pemprov. Sumbar No. UK.1002/VII/08 tanggal 22 Juli 2008 kepada KPU Propinsi Sumbar, menetapkan penunjukkan RS untuk pemeriksaan kesehatan calon anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota Se-Sumatera Barat. Dalam surat penunjukkan itu, juga ditetapkan bahwa para calon diperiksa kesehatannya (general cek up) di Rumah Sakit Pemerintah. Selain di RS. Dr. M. Jamil Padang, juga RS. Achmad Muchtar Bukittinggi dan RSUD Pariaman serta Solok. Khusus untuk calon di Bukittinggi, dapat dilaksanakan sesuai tenggat waktu tahapan di RSUD Achmad Muchtar, Bukittinggi.

8.4.

Penelitian Administrasi Calon Anggota DPRD Sesuai jadwal verifikasi tahap I/verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon dilakukan KPU Kota Bukittinggi tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008. Selain mengecek kekurangan, juga penelitian masing-masing persyaratan yang diajukan Parpol. Termasuk pemberitahuan kekurangan, hingga seluruh kelengkapan sesuai ketentuan.

101


8.5.

Penelitian Ulang Kelengkapan Calon Setelah dilakukan penelitian ulang terhadap seluruh berkas calon, KPU Kota Bukittinggi melanjutkannya dengan penyampaian hasil verifikasi ke Parpol, tanggal 23 Agustus 2008. Kebanyakan yang kurang dari kelengkapan persyaratan calon, selain surat keterangan kesehatan, juga menyangkut sejumlah persyaratan formal lainnya bagi partai politik dan calon bersangkutan. Diantaranya foto copy ijazah, pas photo diri maupun legalisir ijazah dan surat pernyataan pribadi serta adanya kekurangan persyaratan partai memenuhi keterwakilan 30 persen kuota perempuan untuk calonnya.

8.6. Penyampaian/ Pemberitahuan Hasil Penelitian Masa perbaikan kelengkapan persyaratan dan kuota 30 % perempuan calon anggota DPRD, perbaikan hasil verifikasi oleh Parpol, sampai tanggal 16 September 2008. Verifikasi tahap II / verifikasi hasil perbaikan kelengkapan syarat bakal calon sampai tanggal 19 September 2008 bagi 20 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, sebagaimana berikut :

Tabel 8.6.1 Daftar Bacaleg Yang Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) Dalam Proses Verifikasi Pemenuhan Syarat - Syarat DCS Anggota DPRD Kota Bukittinggi Pemilu Tahun 2009 No

Parpol

Dapil

Nama Bacaleg

Jenis Kelamin

Ket

1

2

3

4

5

6

1

P.Karya Peduli Bangsa

1

Syamsir Ali

L

TMB

P.Keadilan Sejahtera

1 1 2 2 2

Sumarno,SPd Rina Dewita Zaqwan Utama Lilawati Margolang,Ama Wiwik Witarsih

L P L P P

TMB TMB TMB TMB TMB

1 1 1

Aizar,SH Oneldi Putra,spdi Hendayani,se

L L L

TMB TMB TMB

2

3

P.Persatuan Daerah

102


2 2

4

P.Nasional Indonesia Marhaenisme

1 1 2

5

P.Karya Perjuangan

1

6

P.Republika Nusantara

1

7

Golongan Karya

2

8

P.Bulan Bintang

2

9

P.Bintang Reformasi

1 2 2 2 2 2 2 2

10

P.Buruh

1

11

P.Sarikat Indonesia

2 2

Romi r Handani,SS Mevi Susanti,Ama Feriko Putra Eko Noresa Nofriadi Yulinar Fitri Yanti Oddamirus Rusyad H.jusril Jamarin.MA Zulman Dodi Rinaldu,SE H.Isman,SE Ir.Alfian Azwardi Siska Monalisa Radias Meri Nogeni,Amd Drs.Enda A Jalal Linda Yuliza Rahmat Hidayat

JUMLAH

29

L P

TMB TMB

L L L

TMB TMB TMB

P

TMB

P

DU

L

TMB

L

TMB

L L L L L P L P

TMB TMB TMB TMB TMB TMB TMB TMB

L

TMB

P L

TMB TMB

L=20/P=9

CATATAN : TMB

: Tidak Melengkapi Berkas

DU

: Dibawah Umur

8.7.

Pengumuman Daftar Calon Sementara & Tanggapan Masyarakat

Pemarafaan konsep Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan pada tanggal 19 September 2008 dan tanggal 22 September 2008. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS ), tanggal 23 September 2008 yang berjumlah 280 orang.

103


Tabel 8.7.1

Rekapitulasi Daftar Calon Sementara DPRD Kota Bukittinggi Pemilu 2009 No Urut

Parpol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jumlah Calon

P.Hanura P.KPB P.PPI P.PRN P.Gerindra P.KPI P.KS P.AN P.PIB P.K P.PD P.KB P.NIM P.DP

No Urut

9 9 7 7 11 13 25 19 1 2 9 8 1 4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Parpol P.Pakar Pangan P.MB P.PDI P.DK P.RepublikaN P.Golkar P.PP P.DS P.NBKI P.BB P.DIP P.BR P.D P.KDI P.SI

Jumlah Calon 4 12 1 6 8 23 22 5 5 13 13 10 28 2 3

Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 29 September dan 30 September 2008 di Surat Kabar Harian Haluan. Pengumuman Keterwakilan Perempuan tanggal 22 dan 23 Oktober 2008 di Surat Kabar Harian Padang Ekpres. Jumlah Parpol yang mengajukan Caleg, sebanyak 30 Parpol (seperti tersebut pada point 3 diatas, dengan jumlah total Caleg yang diajukan Parpol sebanyak 305 orang, terdiri dari 199 Laki-Laki dan 106 Perempuan. Jumlah Caleg yang memenuhi syarat dalam daftar calon sementara (DCS), sebanyak 280 orang, terdiri dari 180 Laki-Laki dan 100 Perempuan. Keterwakilan Perempuan 30% DCS Anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai maksud pasal 53 UU No.10 Tahun 2008, seperti tersebut dibawah ini :

Tabel 8.7.2 Daftar Parpol Tidak Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Pada DCS No 1 2 3 4

Nama Partai

Prosentase

PNI Marhaenisme P.Perjuangan Indonesia Baru P.Kasih Demokrasi Indonesia P.Penegak Demokrasi Indonesia

104

0 0 0 0


Keterwakilan Perempuan 30% DCS Anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai maksud Pasal 55 UU No.10 Tahun 2008, seperti tersebut dibawah ini :

Tabel 8.7.3 Daftar Parpol Kurang Memenuhi Kuota 30 Persen Perempuan Pada DCS No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Parpol

Prosentase

P.Peduli Rakyat Nasional P.Gerakan Indonesia Raya P.Keadilan Sejahtera P.Amanat Nasional P.Demokrasi Pembaruan P.Karya Perjuangan P.Bulan Bintang

28,6% 18,2% 28% 21,1% 25% 25% 23%

Jumlah caleg yang mengundurkan diri dari DCS, sebanyak 7 Orang, yang terdiri dari : Tabel 8.7.4 Rekapitulasi Caleg Mundur Dari Pencalonan Dalam DCS No

Nama

Partai

Dapil

No.urut

1

Ir.Busri

PBB

1

7

2

Beni Yusrial,S.Ip

PD

2

7

3

Linawati

P.Hanura

1

3

4

Zulius St.Rj.Alam

P.Hanura

1

4

5

Fadillah

P.Hanura

1

5

6

Rinaldi

P.Hanura

1

6

7

Alfiardi

P.Gerindra

2

5

Jumlah Caleg yang terindikasi berstatus PNS 1 (satu) orang, yaitu :

Tabel 8.7.5 No

Nama

Partai

Dapil

No. Urut

1

Bustami M.Nur,SH

PAN

1

8

105


Jumlah tanggapan masyarakat ke Parpol terhadap Daftar Calon Sementara (DCS), antara lain dari : Tabel 8.7.6 Daftar Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara No 1

8.8.

Penanggap Burhan Dt Sinaro ( Simpatisan PPP )

Isi Tanggapan Caleg lompat pagar An.Syahril Muchtar Caleg Sdri.Nurhayati bermasalah di PN Pencalegan yang nepotisme (Sdri.Devi ) Syahril Muchtar Dulunya Kader PPD

2

H.St Saripado

3

H.Erman Z,SS ( Pacaik ) :

4

Jasman Dt Marajo (Warga MKS )

5

B.Dt Singo Dirajo

6

Imsar, Amran, Suhermi

7

Suardi Johan & Yetriani Tanggapan

Keberatan Pencalonan Sdr.Syahril Muchtar, karena menduga terkait pengunaan dana sumbangan pencalonan dan pengunaan dana KUBE Keberatan Pencalonan Sdr.Fedrizal Caleg yang lompat pagar, sebaiknya mengundurkan diri, yang tidak mengundurkan diri KPU mencoret nama caleg Ybs. Sdr.Nursal Syam Membangun rumah memakan Badan Jalan, tidak dapat membina hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya dan Ybs sering sakit-sakitan Dugaan pemalsuan tanda tangan surat izin merapat oleh Sdr.Nursal Syam caleg P.Golkar

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dari awal pendaftaran tercatat 305 calon, ternyata pada rentang penambahan dengan pemenuhan kuota 30 % perempuan, sejumlah partai menambah caleg perempuan hingga DCS bertambah menjadi 309. Setelah dilakukan verifikasi persyaratan admninistrasi, caleg yang memenuhi syarat untuk DCS menjadi 280 orang. Artinya ditemukan 28 caleg tidak melengkapi berkas, dan satu orang ditemukan tidak cukup umur. Setelah 280 caleg DCS diumumkan, KPU menetapkan DCT sebanyak 272 orang, karena 7 orang mengundurkan diri dan seorang diantaranya masih berstatus PNS. Jadwal pemarafan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah tanggal 27 dan 28 Oktober 2008. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 29 Oktober 2008, sebagaimana jadwal berikut ini :

106


Tabel 8.8.1 Jadwal Pemarafan Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota DPRD Kota Bukittinggi Pemilu Tahun 2009 No.

Hari / Tgl

Jam

1.

Senin 27–10-2008

08.00 – 12.00 WIB

1. P.Hati Nurani Rakyat 2. P.Karya Peduli Bangsa 3. P.Pengusaha & Pekerja Indonesia 4. P.Peduli Rakyat Nasional 5. P.Gerakan Indonesia Raya 6. P.Keadilan & Persatuan Indonesia 7. P.Keadilan Sejahtera

KELOMPOK : IA - MASDIWAR,SPDi - AMRIJON.SE - BASRIDA - RIKO AKBAR

2.

Senin 27–10–2008

13.00 – 16.00 WIB

1. P.Amanat Nasional 2. P.Perjuangan Indonesia Baru 3. P.Persatuan Daerah 4. P.Kebangkitan Bangsa 5. P.Nasional Indonesia Marhaenisme 6. P.Demokrasi Pembaruan 7. P.Karya Perjuangan

KELOMPOK : IB - DEWI A.A.MAg - IR.KASDANIL,SH - FITRI YANTI,SKOM - PRIMAN

3.

Selasa 28-10-2008

08.00 – 12.00 WIB

4.

Selasa 28-10-2008

13.00 – 16.00 WIB

Partai

1. P.Matahari Bangsa 2. P.Penegak Demokrasi Indonesia 3. P.Demokrasi Kebangsaan 4. P.Republika Nusantara 5. P.Golongan Karya 6. P.Persatuan Pembangunan 7. P.Damai Sejahtera 8. P.nasional benteng kerakyatan Indonesia 1. P.Bulan Bintang 2. P.Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. P.Bintang Reformasi 4. P.Demokrat 5. P. Kasih Indonesia 6. P.Kedaulatan 7. P.Sarikat Indonesia

Keterangan

KELOMPOK : IIA - YOHN PRIMA YUDA,SH - EDISON,SH - YULIZAR - RAHMAT AGUS YADI

KELOMPOK : IIB - AFRIZAL,SPd - RESTI YEVA - JONNERI - SEFA YUSRITA,AMd

Daftar Calon Tetap yang diparaf Anggota KPU Kota Bukittinggi dengan berita acara dalam rapat pleno, diputuskan jumlah Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 272 orang, terdiri dari 174 laki-laki dan 98 perempuan, yakni sebagaimana diumumkan tanggal 31 Oktober dan 1 November 2008 di Surat Kabar Harian Padang Ekpress sebagai berikut :

107


Tabel 8.8.2 Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota DPRD Kota Bukittinggi Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan Bukittnggi 1 (SATU) No.Urut Parpol

Nama Parpol

Dapil

1

2

3

1

2

P.HATI NURANI RAKYAT ( P.HANURA )

BKT 1


BKT 1

No.Urut Calon

Nama Calon

4

5

Alamat

Kel

6

7

1

FEDRIZAL

MKS

L

2

ADI ARMA,BE

GGP

L

1

ASWIR

GGP

L

2

GHAZALI

MKS

L

3

RIKA NOVITA

MKS

P

1

AMDANI.T

MKS

L

3

P.PENGUSAHA & PEKERJA INDONESIA ( PPPI )

BKT 1

2

RACHMAWATI,Amd

MKS

P

4


BKT 1

1

ZULFAHMI

GGP

L

1

FAISAL ZAKIR,SH

ABTB

L

2

SYAIFULLAH

MKS

L

3

MKS

P

4

NURBAITI,BA SYAMSUL BAHAR DT RAJO AMAT,SH

MKS

L

1

HENDRI ZONI,SH

MKS

L

2

DRA.AFRINITA

MKS

P

3

DESWEL HENDRI

MKS

L

4

EFFI MIZARRA HASIBUAN

MKS

P

5

DRS.DARMAWISMAN

MKS

L

6

MIRA ARIFA YURNAL,SPd

MKS

P

1

IBNU AZIZ

ABTB

L

2

YONI ANWAR,ST

MKS

L

3

DYAH YULININGTYAS,Skom

MKS

P

4

MHD JAMIL J,Sag

MKS

L

5

IRMA YANTI,SPd

MKS

P

6

SYAFRIANTO

MKS

L

7

AHMAD ZAKI,ST

MKS

L

8

ANNA NADIA ABRAR,Amd

GGP

L

1

M.SYAFRI SYAM

MKS

L

2

DRS ISRIZAL

GGP

L

3

ENY SUKISTYAWATI,Amd

MKS

P

4

DRS. AMRINAL

MKS

L

5

M.RIDHA

MKS

L

6

MERI ASTUTI,SH

MKS

P

7 8

IR. AFDIA ST ISKANDAR SUHENDRA,Amd

MKS MKS

L L

5

7

8

9

P.GERAKAN INDONESIA RAYA ( P.GERINDRA )

P.KEADILAN & PERSATUAN INDONESIA ( PKPI )

P.KEADILAN SEJAHTERA ( PKS )

P.AMANAT NASIONAL ( PAN )

BKT 1

BKT 1

BKT 1

BKT 1

108


10

11

12

13

15

16

17

P.PERJUANGAN INDONESIA BARU ( P.PIB ) P.KEDAULATAN ( PK )

P.PERSATUAN DAERAH ( PPD )


BKT 1

BKT 1

BKT 1

P.NASIONAL INDONESIA MARHAENISME ( PNI.M )

BKT 1


BKT 1


BKT 1

18 BKT 1

20

21

23


P.DEMOKRASI KEBANGSAAN ( PDK )

P.REPUBLIKA NUSANTARA ( P.REPUBLIKAN )

P.GOLONGAN KARYA ( P.GOLKAR )

TANZILA TOHIRIN

MKS

L

1

ANKE DWILA JUNIFA,ST

MKS

P

1

AHMAD SYOFYAN,SE,AK

MKS

L

2

YUSNIMAR

MKS

P

3

YUSPAR,ST

MKS

L

1

DRS.HERI WARMAN TK. KUNING

MKS

L

2

IR.JONHAR DT. RENO ALI

MKS

L

3

RAHMA YULIA. S.Farm Apt

MKS

P

4

DRA. RAHMAWATI

MKS

P

-

-

-

-

1

ANDRE KRESNA SAPUTRA

MKS

L

1

MUZAMMIL

MKS

L

1

SHABIRIN RACHMAT

MKS

L

2

DRS. RAMLI DARWIS

MKS

L

3

LOZA MARLONA.Sip

MKS

P

4

H.SABIR,SH

MKS

L

5

MERI ARMEN

MKS

P

6

GUSRIL,STHi

MKS

L

7

DEWI ELYASABETH

MKS

P

1

MUFTI SYAFRI,BSc

1

MUHAMMAD HANAFI,SH

MKS

2

PRIHADI

MKS

L

3

DRA. YULIDAR

MKS

P

1

DEDY MOEIS

MKS

L

2

PERMAIDENI

MKS

L

3

YULFA WIRDA NINGSIH,S.Pt.MM

MKS

P

4

INDRA SUTAN

MKS

L

1

H.AMRIL AMIR,SH

MKS

L

2

JUSRA ADEK.S.Sos

MKS

L

3

YEN HERISFA

MKS

P

4

EDISON PILIANG

MKS

L

5

YENISEI

MKS

P

6

TANTI MONIKA PUTRI

MKS

P

7

NURSAL SYAM,SH IRFIANDA HARMA,SH DT MANGKUTO RAJO SYARIFAH AINIL MARDIYAH,SPDi

MKS

L

MKS MKS

L P

BKT 1

P.MATAHARI BANGSA ( PMB )

19

1

BKT 1

BKT 1

BKT 1

BKT 1

8 9

109

MKS

L

L


24

25

26

27


P. DAMAI SEJAHTERA ( PDS )

P.NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA ( PNBKI )


BKT 1

BKT 1

BKT 1

BKT 1

BKT 1

28

P.DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( PDI.P )

BKT 1 29

31

P.BINTANG REFORMASI ( PBR )

P.DEMOKRAT ( PD )

BKT 1

BKT 1

1

SYAHRIL MUCHTAR

MKS

L

2

M.SYUKUR.SM

MKS

L

3

ELZI,SH

MKS

P

4

TASMIJON,Sag

MKS

L

5

EL AFIF D.A ST PANGERAN

MKS

L

6

BULKHAINI LABAI SUTAN,Sag

MKS

L

7

MEIRZA YOFI

MKS

P

8

HENDRI KURNIA ILLAHI

MKS

L

9

H.MNN DT PANGHULU KAYO,SH

MKS

L

10

SYAFRIZAL TK GUGUAK

MKS

L

1

ROI PANJAITAN

GGP

L

2

NURNIAT LAOLI

GGP

P

3

MARTINUS WARUWU

MKS

L

1

GANEFO

MKS

L

2

ERIZAL

MKS

L

3

RENI HERLINA

MKS

P

4

AYU LIANDA

MKS

P

1

DRS. AMIR HUSIN HSB

MKS

L

2

HAFISOL,Sag

MKS

L

3

NUR ASRAT ISA.BA

MKS

P

4

ALI ANWAR MALIN MUDO

MKS

L

5

KHAIRUNNAS,Ama

GGP

L

1

AMAN.S.Sip

MKS

L

2

SALMAN ALFARISYI,M .Amd

GGP

L

3

ASNAWATI

MKS

P

4

PRIYO HADI KARNO

MKS

L

5

FARALE SIJABAT,SH

MKS

L

6

EVA SUSANTI

MKS

P

1

RINALDI.S.Si

MKS

L

2

AFRI HENDRI

MKS

L

3

NIA NACASIA,SH

MKS

P

4

EVA YULIA,S.Si

MKS

P

5

DENNY RAHMALIA,SE

MKS

P

1

H.MARJIS

MKS

L

2

YONNTRIMANSYAH

MKS

L

3

Ir.AISYAH

GGP

P

4

Ir.ALFIAN

MKS

L

5

SURYANI, R

MKS

P

6

JACKLAIMAR PUTRA, BA.SH

MKS

L

7

SYAFNIMAR, SH

MKS

P

8

EMIL RUSLI, Amd

MKS

L

9

YENI HIKMAWATI

MKS

P

10

ANDI TOFANI

MKS

L

1

DRS. HENDRIK SINAGA

ABTB

L

32 P.KASIH DEMOKRASI INDONESIA ( PKDI )

110


43

P. SARIKAT INDONESIA (PSI)

1

BKT 1

JUMLAH CALEG DAPIL 1

YURDANIS

MKS

L

NAMA CALON

ALAMAT

KEL

5

6

114

Tabel 8.8.3 Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota DPRD Kota Bukittinggi Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan Bukittnggi 2 (DUA) NO.URUT

NAMA PARPOL

DAPIL

PARPOL 1 1

CALON 2

3

P.HATI NURANI RAKYAT

BKT 2

( P.HANURA )

2

NO.URUT

P.KARYA PEDULI BANGSA

BKT 2

( PKPB )

4

7

1

HARISON

GGP

L

2

DRS.H.ALFIANUS DT SAMIAK,SH

ABTB

L

3

LAYSA

GGP

P

1

KADESISMAN

GGP

L

2

H.UUM SUMARDI,SH

MKS

L

3

ZUWILDA RAHMAYENI,SE

GGP

P

4

EMIS DESYANTI,Amd

MKS

P

5

REFRIAL

MKS

L

6

GUSNELI

ANGKAT

1

ADI ANDRI,Sag

MKS

L

2

JAHIDIN ST RAJO ENDAH

GGP

L

3

RENI

GGP

P

4

H.DARMAN

GGP

L

5

NURLAILY,SH

MKS

P

1

SYAFRONI FALIAN,Amd

GGP

L

2

DOLLY IVONE,Amd

ABTB

L

3

VENNY RAHMA YANTI,Amd

GGP

P

4

IRFAN ZUHDI

GGP

L

5

ZAMZAMI

ABTB

L

6

MAWARNIS

ABTB

P

1

MOECHTAR IS,SH

GGP

L

2

IR.ISNEL ERIADI

MKS

L

3

SUMIARTI

GGP

P

4

Y.A.FADHIL

GGP

L

5

MUKHSIN,Amd

MKS

L

6

NOVELLINO PAHLEVI

ABTB

L

IV

3 P.PENGUSAHA & PEKERJA

BKT 2

INDONESIA ( PPPI )

4

P.PEDULI RAKYAT NASIONAL

BKT 2

( PPRN )

5

P.GERAKAN INDONESIA RAYA

BKT 2

( P.GERINDRA )

7

P.KEADILAN & PERSATUAN INDONESIA ( PKPI )

BKT 2

P

1

PARDJONO,SH

ABTB

L

2

ANDRI,SH

GGP

L

3

DWI APTURINA NINGSIH

ABTB

P

4

DEDI YERZA

ABTB

L

5

FAISAL ONASIS,SE

ABTB

L

6

HERLINDA NASMA,SH

GGP

P

7

DRS.H.MARLIS SYAMSUDDIN,BSc

GGP

L

111


8

P.KEADILAN SEJAHTERA

BKT 2

( PKS )

9

P.AMANAT NASIONAL

BKT 2

( PAN )

10

P.PERJUANGAN

BKT 2

1

DARWIN,Ssi Apt MM

GGP

L

2

NUR HASRA,BSc

B.HAMPU

L

3

FITRIA BELLADONA,SH

GGP

P

4

ADRIAL,SP

GGP

L

5

HENDRA

B.HAMPU

L

6

VIRDA ROZA FAUZI,Ssi

GGP

P

7

H.SYAHRUL,SH MBA ( H.ANGGUN )

GGP

L

8

ALDEFRI,SH

GGP

L

9

SRIDAWATI,STp

ABTB

P

10

ARNIS

GGP

L

11

ZULKIFLI

ABTB

L

12

DEWI HARTATI,SE

GGP

P

13

BAHDIAR,Shi

ABTB

L

14

AFRIONIS

ABTB

L

15

SAEPULLAH,Ssi

GGP

L

16

GUSTI NINGSIH,ST

IV KOTO

P

17

M.SYAFAAT PUTRASYAH

ABTB

L

1

MUHAMMAD NUR IDRIS,SH

GGP

L L

2

YONNALDI,SS

GGP

3

YENNY ROZA,SH

ABTB

P

4

HENDRI

GGP

L

5

FAUZAN HAFIZ

ABTB

L

6

FITRI EFENDI.S.Psi

ABTB

P

7

DRS.SYAMSUARDI.S

MKS

L

8

RICCI VIDIONO PUPERTA AGUS

ABTB

L

9

HASNULDI MIAZ,SH

MKS

L

10

ADRY SYOFYAN,Sip

ABTB

L

-

-

-

-

1

DECKY ADRISON ARMY,SE

GGP

L

ABDUL KADIR

GGP

L

INDONESIA BARU ( P.PIB )

11

P.KEDAULATAN

BKT 2

( PK )

12

P.PERSATUAN DAERAH

BKT 2

1

( PPD )

13


H.M.HANAFI K,SH DT NAGARI 2

LABIAH

GGP

L

3

ARMILA,ST MT

GGP

P

4

NUR EFILA

GGP

P

5

ZUL HAMDI

GGP

L

6

YURNI MARLIS,SH

GGP

P

GGP

L

BKT 2

BADIUL FIKRI DT MANGKUTO 1

NAGARI

2

YULIA DESMINI, S/FARm Apt

GGP

P

3

JONI KATHER,SE

GGP

L

4

AFDAL ST KULIFAH

GGP

L

112


15

P.NASIONAL INDONESIA

BKT 2

1

AMIER SYAKIEB ARSYILAN

GGP

L

MARHAENISME ( PNI.M )

16

P.DEMOKRASI PEMBARUAN

BKT 2

( PDP )

17

P.KARYA PERJUANGAN

BKT 2

( PAKAR PANGAN )

18 P.MATAHARI BANGSA

BKT 2

1

JOKO RIWAYAT

GGP

L

2

BESLIN HALOMOAN,Amd

GGP

L

3

FEBI JUWITA SARI

GGP

P

1

DASRIZAL

ABTB

L

2

ADY GUNAWAN, SPd

MKS

L

3

ASNELI

ABTB

P

1

DRS. SUHARDI

ABTB

L

2

YON EFRI,SH MH

GGP

L

3

DARMAYANTI,SH

GGP

P

4

ANGGA PRATAMA

GGP

L

5

NOVA YARSINA,SH MH

GGP

P

-

-

-

-

1

JOKO MULYONO WIDODO

GGP

L L

( PMB )

19

P.PENEGAK DEMOKRASI

BKT 1

INDONESIA ( P.PDI )

P.DEMOKRASI

20

KEBANGSAAN

BKT 2

( PDK )

21

P.REPUBLIKA NUSANTARA

BKT 2

( P.REPUBLIKAN )

BKT 2

2

PENDI SITOMPUL,SPd

GGP

3

YUNITA WIDYANINGSIH,SPd

GGP

P

1

HAFRIANTO

ABTB

L

2

HJ.MARNI CHALID

ABTB

P

3

MARLIS,SH

GGP

P

4

ERMAWATI SARIN

GGP

P

1

Hj.RITA MUNIR,SH

ABTB

P

2

ERMEN BACHTIAR,SH

GGP

L

P.GOLONGAN KARYA

3

KAMASRIL KATIK NAN KAYO

GGP

L

( P.GOLKAR )

4

TUTI SURYANI SOFYAN

GGP

P

5

M.SYUKRI

GGP

L

6

HERMANSYAH SOFYAN

ABTB

L

7

REFNAWATI

GGP

P

8

HARMON

GGP

L

9

KHAIRINA SYUKRIATI

GGP

P

10

DARMANSYAH,ST

GGP

L

11

RIZKI AKBAR

GGP

L

12

YORI

GGP

L

13

ANDRIYANTO AMRIL,SH

MKS

L

14

LUSI DELIANA EZA

B.HAMPU

P

23

113


P.PERSATUAN PEMBANGUNAN

BKT 2

( PPP )

24

1

UNEVA HARYANTO ST R MUDO,SH

GGP

L

2

NURHAYATI ( NUNUNG )

ABTB

P

3

DEVI YANITA

GGP

P

4

ALIMUDDIN DT PUSAKO BASA

ABTB

L

5

SYAHRIAL,SPd

GGP

L

6

DENI SURYADI,Sag

ABTB

L

7

Hj.OPENIARTI,Am.Pd

ABTB

P

8

LINDA SUZANA

GGP

P

9

NOVA LINDAWATI,SH

ABTB

P

10

DEWI ANGGRAINI,SE

GGP

P

11

LIN YERZA,SH

ABTB

P

12

RITA HAYATI

GGP

P

1

YULIRAHMAD HAREFA

ANGKAT

L

2

TIUR RENATA SIMANJUNTAK

GGP

P

1

DRS.YOHANES REBOY DT RJ AMEH

ABTB

L

1

DRS.M.NAZIR KHATIB BANDARO

ABTB

L

2

IRNALDI,SE

GGP

L

3

ARMAILIS

GGP

P

4

TRI GUSMAN SABA,SH

GGP

L

5

DRA.Hj MAILINI DARDO,BSc

GGP

P

6

H.USMAR MARLEN

ABTB

L

7

ZULFADLI

ABTB

L

1

DRS.IRZA RAFERDI,SE MM

GGP

L

2

ZURNETTI

ABTB

P

3

KAHAR MASHUR,SH

GGP

L

4

ZUAFRI YENI,Amd

ABTB

P

5

DRS.JONI TK NAN SATI

ABTB

L

6

YASNERI KUSWENDRI,SH

MKS

L

7

HASNA

MKS

P

1

AKMAL HADI,Shi

ABTB

L

2

DENI CALTER,ST

GGP

L

3

AFNI ROZA,Amd

GGP

P

4

MARDHATILLAH

GGP

P

5

SUSILAWATI

ABTB

P

IV

25

P.DAMAI SEJAHTERA

BKT 2

( PDS )

26

P.NASIONAL BENTENG

BKT 2


BKT 2

27

28 P.DEMOKRASI INDONESIA

BKT 2

PERJUANGAN ( PDI.P )

29 P.BINTANG REFORMASI

BKT 2

( PBR )

114


31

P.DEMOKRAT

BKT 2

( PD )

1

RACHMAT ARIS, SE

ABTB

L

2

MADERIZAL, SH

GGP

L

3

Dra.Hj.HASRIDA, KM, SPd

ABTB

P

4

SYARIFUDDIN DJAS, SH

ABTB

L

5

RUSDY NURMAN

MKS

L

6

Hj.NURSYIDA,Ama Pd

ABTB

P

7

ASNIM, SPt

GGP

L

8

MULYATI NIZAR

MKS

P

9

H.TELVI ROBBEL, SH

GGP

L

10

B.RAFLES, BA

GGP

L

11

NENENG HASANAH, SPd

ABTB

P

12

SULIANTO, ST

GGP

L

13

HELFIAN DAMRI, Amd

GGP

L

WASISTO

GGP

L

14

SYAWALUDDIN DT NAN

32

15

SABATANG

MKS

L

16

Hj. NOVIARTI ( PIT YASMEN )

GGP

P

17

NINA NAZIR,SPd

MKS

P

BKT 2

1

WILLEM SIJABAT,S.Sos

GGP

L

BKT 2

1

RAHMY KARMY, Amd

GGP

P

(PSI)

2

Dra.DEVI AMPERA NETRI

GGP

P

JUMLAH CALEG DAPIL 2

158

P. KASIH DEMOKRASI INDONESIA (PKDI)

43

P. SARIKAT INDONESIA

Pengumuman DCT seiring dengan pengumuman keterwakilan perempuan, tanggal 31 Oktober & 1 November 2008. Yakni sebagaimana sudah disepakati seluruh KPU Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat, dengan ketentuan surat kabarnya sudah ditetapkan, hingga pengumumannya oleh KPU Kota Bukittinggi juga pada Surat Kabar Harian Umum Padang Ekpres.

8.9.

Pengumuman Daftar Calon Tetap dan Partai Tidak Memenuhi Persyaratan 30 % Kuota Perempuan Keterwakilan Perempuan 30% DCT Anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai maksud Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008, seperti tersebut di bawah ini :

115


Tabel 8.9.1 Daftar Parpol Tidak Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Pada DCT Nama Partai Prosentase PNI Marhaenisme 0 P.Perjuangan Indonesia Baru 0 P.Kasih Demokrasi Indonesia 0 P.Penegak Demokrasi Indonesia 0

No 1 2 3 4

Keterwakilan perempuan 30% DCT anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai

maksud

Pasal 55 UU Nomor 10 Tahun 2008, seperti tersebut di bawah ini : Tabel 8.9.2 Daftar Parpol Kurang Memenuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Pada DCT No

1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Partai

P.Peduli Rakyat Nasional P.Gerakan Indonesia Raya P.Keadilan Sejahtera P.Amanat Nasional P.Demokrasi Pembaruan P.Karya Perjuangan P.Bulan Bintang P.Hati Nurani Rakyat

116

Prosentase

28,6% 20% 28% 22,2% 25% 25% 25% 25%


BAB IX TAHAPAN KAMPANYE

Masa kampanye Pemilu 2009 memang berbeda dibanding Pemilu 2004 silam. Sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD bahwa kampanye Pemilu kian begitu beragam dan bermasa lebih panjang. Misalnya dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka di media masa cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum telah dapat dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik dan perseorangan calon anggota Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. 9.1. Penetapan Jadwal Kampanye Sebelum ditetapkan jadwal kampanye, KPU Kota Bukittinggi telah mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kantor Kesbang Linmas bertempat di Kantor KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 15 Juli 2008 yang membahas tentang pemasangan alat peraga kampanye dan atribut partai politik. Sesuai

Pemberitahuan Kantor Kesbang Linmas dengan surat Nomor

200/79/KL-BKT/VII-2008 tanggal 12 Juli 2008, memuat ketentuan-ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Atribut Partai Politik di Tempat Umum dalam wilayah Kota Bukitinggi yaitu ; No 1 2

3 4 5

6

Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Atribut Parpol Tidak diperkenankan memasang di jalan Protokol ( Jalan Sudirman mulai dari Batas Kota Jambu Air sampai Simpang Kangkung ) dan di sekitar Taman Jam Gadang. Tidak diperkenankan memasang di tempat – tempat ibadah, Rumah Sakit, Gedung Milik Pemerintah , Sarana dan Prasarana TNI /Polri (Tugu Polwan) Lembaga Pendidikan ( Perguruan Tinggi, Sekolah – Sekolah ) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Atribut Partai Poitik harus mempertimbangkan Nilai Etika, Estetika, Kebersihan dan Keindahan Kota Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Atribut Partai Politik harus berjarak dari alat peraga Peseta Pemilihan Umum lainya Pemerintah Kota Bukittinggi dan aparat keamanan berwenang mencabut dan memindahkan alat Peraga Kampanye Partai Politik tanpa harus memberitahukan kepada Partai Politik Peseta Pemilihan Umum sekiranya terjadi Pelanggaran Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum wajib membongkar dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari / tanggal Pemungutan Suara.

117


Ketentuan di atas dibuat untuk menjaga keindahan, ketertiban dan kenyamanan di Kota Bukittinggi. Menindaklanjuti pertemuan tersebut di atas dengan surat Nomor 419/KPUBKT/VII-2008 tanggal 7 Agustus 2008, KPU Kota Bukittinggi menyurati pengurus Partai Politik yang ada di Kota Bukittnggi untuk menyampaikan kepada KPU Kota Bukittinggi bahan-bahan sebagai berikut :

Tabel 9.1.1 No

Syarat Administrasi Parpol Untuk Kampanye

1

Pelaksana Kampanye

2

Petugas Kampanye

3

Jadwal Kampanye

4

Rekening Dana Awal Kampanye

Bahan tersebut digunakan untuk menyusun bahan kampanye dengan memperhatikan usul dari Peserta Pemilu . Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 10 Agustus 2008 belum ada pengurus Parpol yang menyampaikan bahan tersebut kepada KPU Kota Bukittinggi. Sesuai Pasal 61 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prop dan Kota Bukittinggi Tahun 2009 di Kota Bukittinggi. Dengan Keputusan Nomor 039/KPUBKT/X-2008 tanggal 7 Oktober 2008 telah dibentuk Kelompok Kerja tersebut yang bertugas membantu KPU Kota Bukittinggi yang dibagi dalam beberapa bidang ; 1. Bidang Pendaftaran dan Penjadwalan Kampanye 2. Bidang Monitoring Kampanye 3. Bidang Penyelesaian Tindak Pelanggaran Kampanye Susunan timya ; Ketua KPU Kota Bukittinggi Sebagai Pengarah, Anggota KPU Kota Bukkttinggi sebagai Pengarah/Penanggung Jawab Kegiatan/ Ketua Bidang, Sekretaris KPU sebagai Ketua Pelaksana, Kasubag Hukum dan Humas sebagai Sekretaris Pelaksana, Kasubag Umum dan Kasubag Teknis Penyelenggara sebagai Sekretaris Bidang dan Staf Sekretariat KPU Sebagai Anggota

118


Tanggal 10 Oktober 2008 KPU Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat di Aula Kantor BPM Sumatera Barat membahas Sinkronisasi Kampanye Jadwal Kampanye. Rapat dihadiri oleh Ketua, Pengarah dan Ketua Pelaksana kelompok kerja kampanye KPU kabupaten/kota Se-Sumatera Barat, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Panwas Pemilu Provinsi Sumatera Barat. Kesimpulan rapat antara lain : 1. Setiap KPU Kabupaten/Kota agar mengindentifikasi tempat/lokasi Kampanye yang bisa menampung massa antara 250 s/d 500 orang dan menyampaikan pada KPU Provinsi Sumatera Barat paling lambat 16 Oktober 2008. Lokasi ini gunanya untuk Kampanye Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Massa sebanyak 250 s/d 500 orang adalah Kampanye dalam bentuk Tatap Muka dan Pertemuan Terbatas. 2. Setiap KPU Kabupaten/Kota agar membuat Jadwal Kampanye Tingkat Kota dengan menyesuaikannya dengan Jadwal Kampanye Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah tanda sesuai Jadwal Kampanye yang akan disusun oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Kampanye akan dimulai tanggal 17 Oktober s/d 22 Maret 2009 = 155 hari . Menindak lanjuti hasil Rakor tersebut, dengan surat Nomor 589/KPU-BKT/X2008 tanggal 14 Oktober 2008 KPU Kota Bukittinggi menyurati Walikota Bukittinggi untuk menentukan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum 2009 di Kota Bukittinggi. Beberapa alternatif untuk Lokasi Kampanye Pertemuan Terbuka dan Tatap Muka, diantaranya :

Tabel 9.1.2 Alternatif Lokasi Kampanye di Dapil II Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh / Guguak Panjang No 1 2 3 4 5

Tempat

Status Milik

Gedung Triarga Sport Hall Aula UNP Belakang Balok Gedung Fransiskus Hall Bulu Tangkis Yarsi

Milik Pemko Milik Pemko Milik Pemko Milik Swasta Milik Swasta

119


Tabel 9.1.3 Alternatif Lokasi Kampanye di Dapil II Kecamatan Mandiangin Koto Selayan No 1 2 3 4 5 6 7

Tempat

Status Milik

Aula Pustaka Bung Hatta Aula Stain Garegeh Hall Bulu Tangkis Garegeh Man Model Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB) Aula Pertanian Gedung SDLB

Milik Pemko Milik Pemko Milik Swasta Milik Pemko Milik Pemko Milik Pemko Milik Pemko

Dengan surat Nomor 210/152-KL/XI/2008 tanggal 6 November 2008, Walikota Bukittinggi telah membalas surat tersebut dan menetapkan Gedung atau Lokasi Penetapan Gedung/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kota Bukittinggi yang dapat dimanfaatkan baik oleh Peserta Pemilihan Umum Perseorangan maupun Partai Politik (untuk Kampanye Dialogis dan Tatap Muka ) yaitu ; Tabel 9.1.4

No 1 2

Lokasi Kampanye di Dapil I Mandiangin Koto Selayan Tempat Status Milik Gedung Olahraga SDLB Aula Stain Garegeh Bukittinggi

Milik Pemerintah Milik Pemerintah

Tabel 9.1.5

No 1 2

Lokasi Kampanye di Dapil II Guguak Panjang dan Aur Birugo Tigo Baleh Tempat Status milik Sport Hall Ateh Ngarai Bukittinggi Aula UNP Belakang Balok

120

Milik Pemerintah Milik Pemerintah


Adapun untuk Kampanye Rapat Umum Lokasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 9.1.6 Lokasi Kampanye Umum Dapil 1 & II 1. Daerah Pemilihan I No 1 2

Nama Lapangan Lapangan Inkorba Lapangan Bukit Ambacang

2. Daerah Pemilihan II No 1 2

Nama Lapangan Lapangan Eks.Kehutanan Lapangan Atas Ngarai

9.2. Pendaftaran Pelaksana dan Dana Awal Kampanye 9.2.1.

Pendaftaran Pelaksana Kampanye Sehubungan

dengan

masih

banyaknya

partai

politik

yang

belum

menyerahkan bahan-bahan seperti pelaksana kampanye, petugas kampanye, jadwal kampanye dan rekening dana awal kampanye, dengan surat Nomor 717/KPUBKT/XI-2008 tanggal 2 Desember 2008. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi kembali menyurati pengurus partai politik Se-Kota Bukittinggi untuk menyampaikan bahan dimaksud. Juga ditambah permintaan bendera partai politik ukuran 90 x 60 cm sebanyak 3 (tiga) lembar selambatnya tanggal 10 Desember 2008. Parpol yang menyerahkan bahan kampanye.

121


Tabel 9.2.1 Daftar Nama Parpol Menyerahkan Permintaan Bahan Kampanye Daftar Nama Parpol Menyerahkan Permintaan Bahan Kampanye BAHAN BAHAN YANG TELAH DISERAHKAN NO URUT

NAMA PARTAI BULAN/TANGGAL PARTAI

PELAKSANA KAMPANYE PELAKSANA KAMPANYE

1

HANURA

2

PKPB

3

PPPI

4

PPRN

5

GERINDRA

7

PKPI

8

PKS

9

PAN

10

PPIB

11

P KEDAULATAN

12

PPD

13

PKB

15

PNI MARHAENIS

16

PDP

17

PAKARPANGAN

18

PMB

19

PPDI

20

PDK

21

P REPUBLIKAN

23

P GOLKAR

24

PPP

25

PDS

26

PNBKI

27

PBB

28

PDI-P

29

PBR

31

P DEMOKRAT

32

PKDI

43

PSI

PETUGAS KAMPANYE

JADWAL KAMPANYE

REKENING DANA KAMPANYE

BENDERA PARTAI

BENTUK KAMPANYE/ RAPAT UMUM

Dalam surat kepada pengurus Parpol tersebut, KPU Kota Bukittinggi juga meminta kepada Pengurus Partai Politik Se-Kota Bukittinggi untuk menyiapkan jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum yang rentang waktunya 21 (dua puluh satu) hari. Karena sebagian besar pengurus partai politik belum menyampaikan bahan seperti tersebut di atas, KPU Kota Bukittinggi telah mencoba menyusun jadwal kampanye Parpol peserta Pemilu 2009 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

122


Daerah Kota Bukittinggi. Berikut jumlah kampanye parpol peserta Pemilu Tahun 2009 Di Kota Bukittinggi Tabel 9.2.2 Jumlah Kampanye Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 Di Kota Bukittinggi NO URUT

NAMA PARTAI BULAN/TANGGAL PARTAI

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MARET

TOTAL HARI

1

HANURA

3

4

4

4

3

3

21

2

PKPB

3

4

4

4

3

2

20

3

PPPI

2

5

4

4

3

2

20

4

PPRN

2

5

3

4

4

2

20

5

GERINDRA

2

5

3

4

4

2

20

7

PKPI

2

5

3

4

4

2

20

8

PKS

2

4

3

4

4

2

19

9

PAN

2

4

4

4

4

2

20

10

PPIB

2

4

4

4

4

2

20

11

P KEDAULATAN

2

4

4

4

4

2

20

12

PPD

2

4

4

4

4

2

20

13

PKB

2

4

4

4

4

2

20

PNI MARHAENIS

2

4

4

4

4

2

20

16

PDP

2

4

4

4

4

2

20

17

PAKARPANGAN

2

4

4

4

4

2

20

18

PMB

2

4

4

4

4

2

20

19

PPDI

2

4

4

4

4

2

20

20

PDK

2

4

4

4

4

2

20

21

P REPUBLIKAN

2

4

4

4

4

2

20

23

P GOLKAR

2

4

4

4

4

2

20

PPP

2

4

4

4

4

2

20

25

PDS

2

4

4

4

4

2

20

26

PNBKI

2

4

4

4

4

2

20

27

PBB

2

4

4

4

4

2

20

28

PDI-P

2

4

4

4

4

2

20

29

PBR

2

4

4

4

4

2

20

31

P DEMOKRAT

2

4

4

4

4

2

20

32

PKDI

2

4

4

4

4

2

20

PSI

2

4

4

4

3

3

20

60

120

112

116

112

60

580

15

24

43

JUMLAH

9.2.2. Pendaftaran Dana Awal Kampanye Menindaklanjuti pasal 138 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengurus Partai Politik yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Rapat Umum, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

123


Daftar

Parpol

yang menyerahkan

laporan

awal

dana kampanye,

sebagaimana (Terlampir 2) Tindak lanjut ketentuan dimaksud, di Kota Bukittinggi terdapat 4 (empat) Partai Politik yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud huruf “b” di atas. Untuk sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu sebagaimana dimaksud huruf “b”, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, nomor : 39/Kep/KPU-Bkt/IV-2009 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum 2009 di Kota Bukittinggi. Yaitu : Tabel : No 1 2 3 4

Nama Parpol Partai Indonesia Baru Partai Kedaulatan Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia Partai Kasih Demokrasi Indonesia

124

Nomor Urut 10 11 26 32


BAB X MASA TENANG

Masa tenang kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kota Bukittinggi dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 6,7dan 8 April 2009. Dasar hukum

kampanye pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD Tahun 2009 adalah

keputusan Komisi Pemilihan Umum,NO,19 Tahun 2008,Pasal 18. Selama masa tenang pada tanggal tersebut di atas tidak ditemui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye calon anggota DPRD Kota Bukittinggi. Seluruh atribut ditertibkan oleh masing-masing tim kampanye ter masuk yang di tertibkan oleh Aparat terkait masa tenang berlangsung sesuai dengan tahapan tanpa adanya pelanggaran dan pelanggaran .

125


BAB XI PEMETAAN & DISTRIBUSI LOGISTIK

11.1.

Pemetaan Logistik Sangat penting dan strategisnya peran logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu

2009, lantaran keberadaannya sebagai puncak kebutuhan barang dan jasa dari serangkaian kegiatan dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Selain memerlukan kepastian hukum dengan peraturan, juga persiapan perencanaan dengan perhitungan yang jelas dan akurat, pengadaannya yang tertib aturan, juga ketersediaannya yang dituntut tepat administrasi serta tepat waktu dalam hal distribusi. Untuk itulah diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusiannya. Sebagaimana diupayakan KPU Kota Bukittinggi merancang skema strategi dengan menyusun perencanaan dengan pemetaan program dengan berbagai langkah kegiatan. Diantaranya, menyusun perencanaan kebutuhan termasuk pembiayaan, pemetaan wilayah dan alokasi logistik serta pemetaan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana digariskan, ketibaan logistik di KPU Kota paling lambat 9 Maret 2009, disusul ketibaan di PPS 31 April 2009 seterusnya ketibaan di TPS paling lambat 8 April 2009. Surat suara, kotak suara, tinta, dan formulir-formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan adalah perlengkapan teknis pemilu yang harus sampai di TPS sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Keterlambatan atau ketidaklengkapan logisitik pemilu ini menyebabkan kegagalan atau penundaan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pengadaan dan distribusi logisitik pemilu ini harus direncanakan dan disiapkan secara matang. Tranparansi pengadaan dan distribusi logistik pemilu, akan mengefektifkan kontrol terhadap proses ini, sehingga semua pihak yang terlibat dalam pemilu merasa nyaman. Tranparansi juga bisa menghindarkan petugas-petugas pemilu terjerat masalah-masalah. Baik akses tindak pidana pemilu maupun dalam hal kelancaran pendistribusian logistik pemilu yang nilainya, sangat menentukan integritas Pemilu 2009.

126


11.2. Rancangan Kebutuhan Logistik 11.2.1.

Kebutuhan Barang Sebagaimana diatur Pasal 142 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2008, jenis-jenis

perlengkapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), yakni sebagai berikut : Tabel 11.2.1 Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara di TPS No 1 2 3 4

Nama

No

Kotak suara Surat Suara Tinta Segel

5 6 7 8

Nama Bilik pemungutan suara SegelAlat untuk memberi tanda pilihan Alat untuk memberi tanda pilihan Tempat pemungutan suara.

Sementara untuk dukungan perlengkapan pemungutan suara di TPS, sesuai dengan penjelasan Pasal 142 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2008 sebagai berikut: Tabel 11.2.2 Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara di TPS No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Barang

No

Sampul kertas Tanda pengenal KPPS Tanda pengenal Pam TPS Tanda pengenal saksi Karet pengikat surat suara Lem /perekat Kantong plastik

8 9 10 11 12 13 14

Nama Barang Ballpoint Gembok Spidol Formulir berita acara dan sertifikat Stiker nomor kotak suara Tali pengikat alat pemberi tanda Alat bantu tuna netra

a. Kebutuhan biaya Kebutuhan biaya distribusi logistik, sesuai yang ditetapkan, tercatat Rp113.750.000. Berikut biaya kebutuhan lainnya, diantaranya ongkos bongkar muat, dll mencapai Rp 1.393.230.000. Secara terinci

127


Tabel 11.2.3 Data Perkiraan Biaya Distribusi Pemilu 2009

Tabel 11.2.4 Penghitungan Biaya Lainnya Pemilu 2009

128


11.3.

Pemetaan Distribusi 11.3.1. Peta Wilayah Distribusi Kota Bukittinggi yang hanya memiliki luas wilayah tidak lebih 25 Km2, maka radius pusat kota dengan daerah pinggiran tidak lebih dari 5 km. Sudah pasti pula, jarak KPU dengan PPK, PPS, TPS tidak lebih dari 5 km. Hanya saja, kondisi geografis daerah ini, beragam. Selain kondisi sosialnya yang heterogen, secara geografis banyak bergelombang dan datar. Sementara perubahan cuaca, adalah suatu hal yang mesti diwaspadai pada 24 kelurahan dalam wilayah daerah tiga kecamatan ini, karena secara rata-rata bercurah hujan tinggi. Secara konkrit, kondisi sosial geografis dan jarak PPK dan pemetaan ditribusi logistik dari kelurahan ke TPS. Tabel 11.3.1 Pemetaan Distribusi Logistik Dari Kelurahan Ke TPS

NO

KELURAHAN

TPS

RATA/ KM

WAKTU/ JAM

ANGK. RODA

BIAYA/ RUPIAH

KET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Campago Gg. Bulek Campago Ipuah Puhun Tembok Kubu Gulai Bancah Puhun Pintu Kabun Pulai Anak Aia Koto Selayan Garegeh Manggih Gantiang Tarok Dipo Bukitcangang Ky.Rg Pakan Kurai Aua T.Tengsaw Benteng Pasar Atas Kayu Kubu Bukit Apit Puhun

16 26 18 14 18 14 4 6 12 47 9 20 21 7 15 20

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

250.000 s/d-500.000

17 18 19

Aua Kuning Birugo Belakang Balok

16 16 9

2-3 2-3 2-3

1 1 1

4 4 4

250.000 s/d-500.000

250.000 s/d-500.000

PP PP PP

20

Sapiran

9

2-3

1

4

250.000 s/d-500.000

PP

21 22 23 24

Kubu Tanjung Pakan Labuah Parik Antang Ladang Cakiah

4 8 4 6

2-3 2-3 2-3 2-3

1 1 1 1

4 4 4 4

250.000 s/d-500.000

PP PP PP PP

129

250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000

250.000 s/d-500.000

250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000 250.000 s/d-500.000

PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP


Hanya saja dapat disimpulkan, bahwa jarak tempuh logistic sampai ke TPS, rata-rata paling lama 2 jam, kemudian sarana transportasi kendaraan roda roda 4 dengan sistim kerjasama bantuan, kerjasama operasional atau kerjasama sewa. Sementara kemungkinan hambatan tidak ada, karena nihil daerah sulit. Khusus petugas pengantar, KPU Kota Bukittinggi manfaatkan satgas/ pihak ketiga dengan pengamanan, berkerjasama dengan Satpol PP, Polres dan Kodim.

11.3. 2.

Peta Plan Program Distribusi

Pembentukan Kelompok Kerja dengan satuan tugas, di KPU Kota Bukittinggi dengan merinci apa –apa saja tugas dan fungsi masing-masing bidang yang dipertanggung-jawabkan kepada masing-masing petugas. Pembagian bidang kerja itu, dirinci sebagai berikut.

Tabel 11.3.2a Pembagian Bidang Kerja NO

BIDANG

1

Sortir dan pelipatan

2

Pengemasan logistic

3

Pelaporan

4 5

Penanggung Jawab (pengarah) Koordinator Wilayah

6

Pendamping

7 8

Pelaksana Mitra

KEGIATAN Melaksanakan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara Melaksanakan kegiatan registrasi dan pengemasan surat suara Melaksanakan kegiatan pelaporan (pencatatan penerimaan, berita acara kondisi (kuranglebih/rusak-baik) tanda terima distribusi. Ditetapkan penanggung jawab dari Kelompok Kerja Ditetapkan coordinator wilayah yaitu para pengarah anggota KPU kota Bukittinggi Pendamping koordinator wilayah dari sekretariat Sekretariat Mitra kerja dalam kegiatan ini adalah Polres, Kodim, Pol PP

Menyangkut Pos Logistik, didaya-gunakan untuk lebih efektif dan efesiennya penempatan barang dan kelengkapan, direncanakan pada satu tempat. Namun dalam penyelesaian sortir, pelipatan dan pengepakan perdapil, ditetapkan di AULA Kantor KPU Kota Bukittinggi. Dan untuk lebih terprogram, disusun

130


schedule program logistic untuk sistematis dan memiliki target capaian, KPU Kota Bukittinggi membukukan jadwal digit perhari menjelang dan sesudah selesainya penghitungan seperti. Tabel 11.3.2b Schedule Program Logistik NO

KEGIATAN

JANGKA WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi dengan mitra Pembentukan Satgas Sortir dan Pelipatan Pelatihan sortir dan pelipatan Pelaksanaan sortir dan pelipatan Pengemasan (pengepakan) Pengiriman ke PPS Pengiriman ke KPPS Evaluasi Evaluasi Khusus Monitoring (Turun lapangan) Monitoring Khusus (Turun lapangan)

1 s.d 10/2/09 1 s.d 10/2/09 15 s.d 25/2/09 1 s.d 4/3/09 10 s.d 20/3/09 10 s.d 25/3/09 20 s.d 31/3/09 7 s.d 8/3/09 Tiap Selasa, Peb s.d Mar 09 Tiap Hari, 1 s.d 10 April 09 Tiap Senin, Peb s.d Mar 09 Tiap Hari, 1 s.d 9 April 09

13

Pengembalian 9 s.d 12 April 09 Dan untuk pelaporannya yang bertanggung-jawab, rekap pengadaan dan

distribusi barang dan jasa tahun 2008, tercatat sejumlah kendaraan roda dua dan empat berikut harganya, termasuk komputer dan alat kelengkapan kantor sebagaimana berikut :

Tabel 11.3.2c Rekap Pengadaan dan Distribusi Barang dan Jasa Tahun 2008 Terlampir Data Pengadaan Barang Pada KPU Kota Bukittinggi Tahun 2008

No

MAK/DIPA

Kegiatan

Jenis

Jumlah

Total Anggaran (Rp)

1

2

3

4

5

6

1

069

Minibus APV

2

299.420.000

2

069

Hondra Supra X 125 CW

5

79.475.000

Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

131


3

069

Pengadaan perlengkapan Teknologi Informasi

4

069

5

076

Belanja Modal Peliputan dan Dokumen tasi Pemilu 2009 Belanja Modal Peralatan Kantor

Komputer PC Laptop Printer UPS Scan Switch Fax Handicame Kamera Digital Tape recorder

8 2 2 10 1 2 1 1 1 1

159.951.000

Genset Printer Laptop

1 3 1

39.930.000

13.498.000

Namun secara keseluruhan, data barang inventaris, adalah data keseluruhan asset berikut kondisinya pada masa penyelenggaraan Pemilu Legislatif, yaitu : Tabel 11.3.2d Data Barang Inventaris, No

1

Jenis Barang

Baik

Kondisi Rusak Rusak Ringan Berat

Lain – lain

Total

Ket.

2

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

1 1

3

Bilik Suara

975

389

1364

Hilang

4 5

Kotak Suara Komputer

1003 12

69

Hilang

1

1072 13

6

Printer Laserjet

5

1

6

7

UPS

8

2

10

8 9

Swiitch/hub Faximile

8 -

-

8 -

-

-

11.4. Tambahan Anggaran Bantuan APBD Sesuai Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2009 tentang dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009, disusul Surat Edaran Mendagri No. 270/711/BJ tanggal 10 Maret 2009, menyatakan tentang bantuan,

fasilitas dan dukungan

Pmeerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009 point 6 b mengenai openggunaan belanja tidak terduga dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009, maka di Bukittinggi cukup mendapatkan dukungan penuh.

132


Sesuai pengajuan permohonan KPU Kota Bukittinggi, dipenuhi Pemerintah Kota Bukittinggi dengan mengucurkan bantuan dukungan pendanaan kegiatan sebesar Rp477.165.000 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11.4 Bantuan Dukungan Pendanaan APBD

1

Tambahan bantuan untuk TPS lapangan (luar gedung)

Jumlah Dana (Rp) 23.500.000

2

Tambahan bantuan untuk TPS lapangan (dalam gedung)

21.150.000

3

Tambahan bantuan operasional PPK dan PPS

60.000.000

4

Tambahan bantuan makan dan minum penghitungan suara di TPS/KPPS Tambahan bantuan makan dan minum penghitungan suara di PPK (H+2 s/d H+6) Tambahan bantuan makan dan minum di KPU (3 hari)

140.700.000

Tambahan bantuan makan dan minum pengamanan dari Polresta/TNI/Pol.PP/Pemadam Kebakaran Bantuan kebersihan kawasan TPS (H-1 dan H+2) Tambahan bantuan uang lelah petugas piket dari Polres/TNI/Pol PP/Pemadam Kebakaran di KPU,PPK,PPS dan Panwaslu Penunjang operasional Pembuatan poster tata cara pencontrengan

97.920.000

No

5 6 7 8 9

10 11

11.5.

Kegiatan

17.380.000 10.320.000

32.900.000 48.000.000

17.070.000 8.225.000

Distribusi Logistik Adapun proses penerimaan logistik oleh KPU Kota Bukittinggi, petugasnya dikelompokkan sesuai asal pengadaan. Yakni : Penerimaan logistik pengadaan KPU dan Penerimaan logistik pengadaan KPU Prov.Sumbar. Dengan pembagian tugas dan tanggung-jawab itu, memungkinkan pengawasan/ kontrol lebih ketat terhadap logistik yang diterima. Baik dalam hal jumlah maupun keadaan logistik.

11.5.1 Penerimaan : Dalam penerimaan, kendala atau hambatan yang terjadi hanyalah kedatangannya tidak mengenal jam kerja dinas. Artinya, seringkali kedatangan logistik ini membutuhkan waktu eksrta larut malam hingga dinihari.

133


Selain itu, yang menjadi hambatan bagi petugas penerima, tidak dapat dihitungnya jumlah barang begitu diterima. Yang dapat dilakukan, hanya jumlah box atau paket disesuaikan dengan berita acara penerimaan.

11.5.2 Pembongkaran Kegiatan yang satu ini, kerap dilakukan dengan swadaya internal (sekretariat) KPU Bukittinggi. Pemberdayaan tenaga ini, tanpa petunjuk pelaksanaan yang jelas antara petugas pengantar barang dengan perusahaan pengadaan, maupun dengan KPU sendiri. Masalahnya, pembongkaran logistik dari truck pengangkut ke gudang logistik KPU Bukittinggi membutuhkan tenaga dan waktu serta pembiayaan ekstra. Ketiadaan petunjuk pelaksanaan yang jelas, membuka peluang pembiayaan ekstra, yang pembebanannya tidak diatur secara jelas.

11.5.3 Penghitungan Dampak resiko lemahnya kontrol petugas penerima barang dengan tidak dapat langsung menghitung, apalagi menyortir, tidak heran bila hasil jumlah rekapitulasi penerimaan logistik seringkali berfluktuasi atau berubah-rubah. Penghitungan lebih pasti, hanya dapat diterima begitu selesai penyortiran seiring pelipatan atau pengesetan dilakukan. Terutama terhadap surat suara, maupun formulir serta kelengkapan lain yang sudah diterima. Jelas saja, rentang waktu antara barang diterima dengan kegiatan penyortiran dan pengesetan dilakukan semakin panjang. Maka pelaporan yang dilakukan sebagaimana dituntut dua kali sehari (pagi dan sore) sering terlambat, malah acap terabaikan. Riskannya lagi, berakibat jumlah rekapitulasi sering berubah. 11.5.4 Pelaporan Untuk pelaporan logistik, jelas saja menjadi salah satu beban tambahan bagi KPU daerah. Apalagi ditentukan dua kali sehari. Dengan catatan, bila pelaporan yang dilakukan menurut faktual atau riilnya. Sebagaimana terjadi di KPU Kota Bukittinggi, keterlambatan penyortiran terhadap formulir C atau model DA misalnya, pelaporan kekeliruan format dan kesalahan model ini terlambat diketahui.

134


Meski hasil akhirnya dapat diatasi secara cepat dan tepat, hingga tidak terjadi hambatan dan kendala penyelenggaraan pemungutan suara di TPS-TPS. Namun dengan koordinasi di saat-saat terakhir itu, adalah pembebanan tambahan bagi berbagai pihak. Termasuk pelaporan kekurangan 191 lembar surat suara DPRD Dapil I Kota Bukittinggi secara teknis, tapi secara pelaporan sebelumnya telah dinyatakan cukup. Masalahnya, secara teknis keliru dikemas dalam kantong/ amplop, sementara sebagian besar lainnya sudah tersegel dan terlanjur dikemas. Solusi kekurangan surat suara itu, tidak dapat dilakukan dengan kembali menyortir surat-surat suara peramplop/kotak untuk menemukannya kembali. Maupun dengan mengurangi beberapa bagian pada kotak lainnya, karena resikonya terlalu bahaya. Jalan keluarnya, kekurangan surat suara sebanyak yang ‘raib’ ke kotak misterius itu, diatasi dengan permintaan penambahan hingga kemungkinan resiko lebih besar dapat dihindari. Karena masalahnya, surat suara didistribusi sebanyak DPT ditambah 2 % sesuai ketentuan.

11.5.5 Penyortiran Kegiatan penyortiran terhadap logistik, lebih diperketat pada saat selesai masing-masing pembagian pengisian kotak perkotak per-tps. Saat itu, barulah banyak diketahui kondisi, jumlah dan jenis yang akan didistribusikan diketahui dengan benar. Malahan, dari kegiatan penyortiran ini pun belum menjamin, pengepakan yang dilakukan sesuai jumlah dan jenisnya. Misalnya terhadap model/ form yang sudah diset sedemikian rupa, ternyata pada lembaran tertentu berbeda atau seringkali ganda. Hingga akibatnya, sebagaimana sering dikeluhkan petugas TPS, kelebihan jenis/lembaran tertentu sebaliknya kekurangan jenis atau lembaran tertentu pula.

11.5.6 Pelipatan Pelipatan ini, adalah kegiatan yang diburu tenaga suka rela. Masalahnya, sebagaimana diatur DIPA, memiliki kucuran jasa cukup besar dan menjanjikan karena surat suara diganjar dengan jasa Rp200/ lembar.

135


Khusus tenaga yang dimanfaatkan untuk sortir dan pelipatan surat suara di KPU

Kota Bukittinggi, melibatkan 48 orang utusan/ penugasan dari 24 PPS.

Dengan demikian, pelaksanaannya sangat tertib dan terkendali serta berjalan lancar dengan tidak terjadinya perebutan rezki.

11.5.7 Pengesetan Yang tidak begitu memberatkan KPU daerah dalam kegiatan pengesetan formulir, lantaran produk dari perusahaan pengadaan logistik KPU banyak yang sudah barang jadi. Namun di Kota Bukittinggi, justru memunculkan keadaan adanya kegiatan ekstra tambahan. Masalah yang muncul, adanya kekeliruan format sejumlah model formulir, yang jumlahnya tidaklah sedikit. Dampaknya berakibat bertambahnya pembiayaan ekstra, karena pengesetan ulang puluhan lembar dalam satu setnya, juga pengembalian sisa yang keliru itu kembali ke KPU Prov.Sumbar.

11.5.8 Penyegelan Dari logistik pengadaan KPU (pusat), disamping surat suara, tinta dan alat bantu tuna netra, bagi Kota Bukittinggi terdapat kelebihan segel. Kegiatan sepaket dengan pengemasan surat suara ini, tidaklah banyak mengalami hambatan. Namun pada sisi lain, bila keliru dapat beresiko besar, lantaran logistik terkecil dari kelengkapan pemungutan suara ini sangat strategis dan menjadi hal sangat menentukan keabsahan. Karenanya, petugas sangat ketat memperlakukan benda ini, hingga penggunaannya tepat jumlah dan penempatan.

11.5.9 Pengepakan Khusus pengepakan yang dilakukan terhadap kelengkapan pemungutan suara di TPS, maupun di tingkat PPS dan PPK ini, memanfaatkan petugas internal secara langsung, dengan tujuan agara selalu di bawah kontrol dan pengawasan ketat.

11.5.10 Pengamanan Yang sangat menentukan dalam proses pengelolaan logistik, adalah adanya rasa aman dan nyaman bagi petugas. Untuk KPU Kota Bukittinggi, guna

136


mendukung kelancaran pengelolaan logistik, dengan melibatkan sejumlah personil instansi pengamanan selama 24 jam. Pengamanan, tidak saja di kantor juga ditekankan pada pemeliharaan kenyamanan bagi logistik di gudang KPU setempat. Dengan demikian, kekhawatiran terhadap hal-hal; negatif dalam pengelolaan logistik dapat dihindari. 11.5.11 Pengawalan Meski secara umum Kota Bukittinggi jauh lebih aman, artinya sangat kondusif bagi kelangsungan penyelenggaraan Pemilu 2009, namun dengan kewaspadaan yang ekstra dipandang sangat penting dilakukannya pengawalan terhadap distribusi logistik. Tidak heran, dukungan personil pengawalan dari Polresta yang diberikan bagi masing-masing truck pengangkut, menjadikan distribusi logistik dari KPU ke PPK, PPS hingga dijemput KPPS pada hari H berjalanj aman, lancar dan tertib. Buktinya, dari 329 TPS dalam tiga kecamatan terbagi dua daerah pemilihan ini, tidak satupun KPPS yang terlambat menyelenggarakan pemungutan suara dari ketentuan berlaku memulainya.

11.5.12 Pendistribusian Swakelola pendistribusian logistik dalam Kota Bukittinggi berjalan sangat lancar. Meski sedikit di luar jadwal, yakni satu hari sebelum hari H logistik sudah diterima KPPS, sebaliknya bagi seluruh KPPS justru menerimanya pada hari H. Pelanggaran

jadwal

itu,

bukanlah

disengaja

memperlambat

atau

mengganggu. Sebaliknya, justru lebih memperlancar karena kebutuhan kondisi daerah yang memungkinkan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS-TPS lebih lancar dan tertib. Masing-masing KPPS justru pada hari H, 9 April 2009 sebelum jam 06.00 WIB menjemputnya ke PPS/ Kantor Kelurahan masing-masing. Topografi dan jarak masing-masing TPS dengan pusat pemerintahan terendah itu, tidak lebih 3 km, hingga tidak menimbulkan kendala dalam hal penjemputan logistik berupa kotak dan bilik suara. Tidak diterimanya kotak memuat kelengkapan pemungutan suara dan bilik oleh KPPS sehari menjelang hari H, memiliki tujuan dan dampak strategis:

137


a. Keamanannya lebih terjamin digudangkan di Kantor PPS/Lurah dibanding diterima KPPS untuk dimalamkan di TPS atau dirondai petugas di rumah Ketua KPPS. b. Keberadaan bilik dan kotak suara beserta isinya disatukan dalam satu gudang di Kantor PPS/ Kelurahan, menghilangkan prediksi, image ataupun kecurigaan negatif masyarakat/ publik terhadap

petugas

KPPS akan bermain curang. c. Lebih termonitornya pengawasan logistik, dibanding distribusi dilakukan satu hari menjelang hari H sudah diterima KPPS. d. Lebih iritnya pembiayaan, ketimbang diterima KPPS satu hari menjelang hari H. Karena bila satu hari menjelang hari H sudah diterima KPPS, selain merepotkan petugas menjaga hingga keesokan harinya, juga membutuhkan pembiayaan tambahan disamping tersitanya waktu KPPS. e. Juga

menjadikan

KPPS

lebih

konsentrasi

atau

maksimal

mempersiapkan TPS dengan kelengkapannya satu hari menjelang hari H, dan lebih optimal

pula mendistribusikan model C4 (surat

pemberitahuan pemilihan bagi pemilih) sebanyak pemilih yang tertera dalam daftar pemilih tetapnya (DPT).

11.5.13 Arus balik logistik Inilah yang kemudian menjadi beban KPU Kota Bukittinggi. Selain melakukan pengawasan monitoring lapangan, menerima pengaduan, laporan kurang/ lebih logistik yang mesti dilayani, sekaligus pada hari H itu mengontrol arus balik logistik. Meski KPU Kota Bukittinggi sudah mengeluarkan edaran, sesuai maksud surat KPU Prop.Sumbar No.140/KPU-SB/III-2009 tanggal 5 April 2009 sebagai pegangan bagi KPPS, PPS dan PPK menyangkut berbagai hal dalam pengelolaan, penggunaan logistik dan pengembaliannya, namun keterlambatan dalam hal pengaturan ini menjadikan arus balik logistik masih tidak seragam. Kenyataannya, pengembalian logistik sesuai ketentuan masih terdapat yang keliru pada hari H itu. Baik pengisian kotak 1 dan 2 (DPR dan DPD) untuk penghitungan di tingkat PPK di kecamatan, juga pengisian kelengkapan

138


lainnya pada kotak 3 dan 4 beserta pengembalian bilik serta pengantaran form model C 1 IT ke KPU Kota Bukittinggi di hari yang sama. Diantara pengembalian atau arus balik logistik dalam Kota Bukittinggi, juga terdapat penyerahan kotak 3 dan 4 yang langsung diantar ke KPU Kota. Alasannya, lebih aman ketimbang tetap digudangkan di Kantor PPS/ Kelurahan. Dampak lainnya, tidak terkontrolnya penjenisan dan pengemasan diantara kelengkapan pemungutan. Misalnya anak kunci masing-masing kotak 3 dan 4, banyak tidak diketahui lagi mana gemboknya atau sebaliknya. 11.6

Persiapan TPS

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang diperlukan oleh TPS adalah :

Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara No

Kelengkapan TPS

1.

Kotak suara untuk Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 4 (empat) buah untuk tiap TPS

2.

Surat suara Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS dan ditambah 2 % (dua persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan

3.

Tinta sebanyak 2 (dua) botol.

4.

Bilik pemungutan suara sebanyak 4 (empat) buah.

5.

Segel Pemilu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.

6.

Alat untuk memberi tanda pilihan, berupa ballpoint berwarna yang dapat terlihat jelas sebanyak 2 buah untuk tiap bilik

7.

TPS yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPPS bekerjasama dengan masyarakat.

Selain kelengkapan tersebut di atas, sebuah TPS juga memerlukan dukungan. Diantara dukungan perlengkapan pemungutran dan penghitungan suara di TPS itu adalah :

139


Dukungan Perlengkapan Tambahan: No

Kelengkapan TPS pendukung

1.

Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten / Kota kepada KPPS melalui PPK/PPS, sebelum pemungutan dan penghitungan suara di TPS. dan sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tanda pengenal yaitu untuk : 7 orang KPPS sebanyak 7 buah; 2 orang Petugas keamanan TPS sebanyak 2 buah dan Saksi sebanyak yang diperlukan.

2.

5.

Karet pengikat suara sebagaimana dimaksud sebanyak 180 buah untuk mengikat surat suara Pemilu anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan tiap satu buah karet untuk mengikat 25 surat suara dan 20 buah sebagai cadangan. Lem / perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok dan anak kunci, tempat anak kunci, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan kertas kosong untuk mencoba ballpoint serta alat bantu tuna netra untuk Pemilu Anggota DPD. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan

6.

Daftar Calon Tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.

3.

4.

KPPS dan Petugas Keamanan TPS bertanggungjawab atas penyimpanan, pengamanan dan pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, baik sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara dari dan ke PPS. Pengumuman tentang waktu dan tempat pemungutan suara antara lain bisa dilakukan dengan menyampaikan pesan dengan menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel pengumuman di papan pengumuman dan lain-lain.

140


BAB XII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Sebagaimana

diamanatkan UU RI No.10 Th.2008 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU RI No.22 Th.2007 tentang Penyelenggara Pemilu, juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan KPU No.42 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir yang digunakan dalam pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2009. Didukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan KPU No.43 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis sampul kertas yang digunakan dalam pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2009 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan KPU No.39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2009. Termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan KPU No.03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 40 Tahun 2008 tentang Partipasi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

12.1.

Pemungutan Suara di TPS dan Penghitungan di PPK Pemungutan suara untuk Pemilu Legislatif tahun 2009, yang menggunakan sistem ‘contreng’ dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. Pemilu 2009 merupakan Pemilu pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang menggunakan sistem ‘contreng’ yang merupakan peralihan dari sistem ‘coblos’. Proses pemungutan suara dimulai dengan pendaftaran pemilih pada pukul 07.00 WIB dan pendaftaran ditutup pada pukul 12.00 WIB. Selama dalam proses pendaftaran pemilih dapat langsung menggunakan hak pilihnya. Apabila sudah melewati pukul 12.00 WIB

141


pemilih masih dapat menggunakan hak pilihnya apabila pemilih tersebut telah mendaftar sebelum pukul 12.00 WIB. Tidak seperti yang dikhawatirkan bahwa peralihan dari sistem ‘coblos’ ke sistem ‘contreng’ akan membuat bingung para pemilih. Ternyata dengan sistem ‘contreng’ pun masyarakat Indonesia bisa melakukannya. Setelah selesai diadakan pemungutan suara maka KPPS sebagai penyelenggara di tingkat TPS melakukan penghitungan suara. Proses penghitungan suara memakan cukup waktu yang sangat lama. Banyaknya formulir dan rumitnya dalam pengisian formulir menjadi kendala yang terbesar bagi KPPS dalam melakukan proses penghitungan suara. Pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 10 April 2009 dilakukanlah penghitungan suara di tingkat PPK. Menurut Perauran KPU No 20 Tahun 2008 tentang tahapan, program Pemilu Legislatif tahun 2009 bahwa Penghitungan suara di tingkat PPK berlangsung dari selama 5 hari yaitu dari tanggal 11-15 April 2009. Tetapi karena begitu rumitnya proses penghitungan suara, mulai dari banyaknya calon, daerah pemilihan, kesulitan dalam mengisi formulir, dan begitu banyaknya protes dari para saksi Partai Politik membuat proses penghitungan ditambah 2 hari lagi. Sampai dengan berakhirnya proses di tingkat PPK ini khusus untuk Kota Bukittinggi prosesnya berjalan dengan aman dan tertib.

12.2 Persiapan Pemungutan suara di TPS Sebagamana peraturan, KPPS dan Petugas Keamanan TPS harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya 60 menit sebelum Rapat Pemungutan Suara yang dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat. Untuk itu banyak hal yang mesti mereka persiapkan sebelum pencontrengan dilakukan pemilih Diantara persiapan yang diperlukan dalam pengelolaan TPS, maka Ketua KPPS, Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS bersama saksi yang hadir dituntut : No Tanggung-jawab KPPS, PAM & SAKSI 1 Memeriksa TPS dan perlengkapannya 2 Memasang Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 3 4 5

DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman; Memasang Daftar Pemilih Tetap dan Daftra Pemilih Tambahan; Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara berserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; Mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

142


Selanjutnya Ketua KPPS memberi penjelasan kepada Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pembagian tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS. Pembagian Tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dalam Pemungutan Suara : No 1 2

3

4

5 6

7

Tugas Ketua/Anggota KPPPS dan PAM TPS Ketua KPPS atau KPPS Pertama : Memimpin rapat pemungutan suara dan memberi penjelasan proses pemberian suara. KPPS Kedua dan KPPS Ketiga : Membantu Ketua KPPS di meja pimpinan, yaitu memberikan tanda pada Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan bagi pemilih yang sudah memberikan suara dan atau tugas lain yang di berikan oleh Ketua KPPS KPPS Keempat : menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS. KPPS Keempat berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda pada jari tangan pemilih. KPPS Kelima : mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju bilik pemberian suara.KPPS kelima berada di antara tempat duduk pemilih dan bilik pemberian suara. KPPS Keenam : Mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. KPPS Keenam berada di dekat kotak suara. KPPS Ketujuh : Mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan harus memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.KPPS Ketujuh berada di dekat pintu keluar TPS. Petugas Keamanan TPS : melakukan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS.Satu orang berada di depan pintu masuk, dan satu orang berada di depan pintu keluar.

langkah- langkah Melaksanakan Rapat Pemungutan Suara, yaitu : No

Mekanisme Rapat Pemungutan Suara

1

Mengucapkan Sumpah / Janji

2

3

Membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara yang ada di dalamnya,meletakkannya diatas meja yang telah di sediakan lalu memperlihatkan kotak suarakosong kepada pemilih dan saksi lalu menutup kembali dan menguncinya. Menghitung surat suara

4

Mencatat Laporan pembukaan Kotak Suara

5

Menjelaskan Tata cara Pemberian Suara

143


Penjelasan Tentang Tata Cara Pemberian Suara : No

Tata Cara Pemberian Suara

1

Maksud dan tujuan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

2

7

Jumlah dan jenis surat suara, termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2 % dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan Daftar Pemilih Tambahan. Pemilih yang memberikan suara yang namanya tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan dan Daftar Pemilih Tambahan. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Pemeriksaan surat suara Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Kabupaten/Kota, oleh Ketua KPPS bahwa surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara secara lebar-lebar dihadapan pemilih, yang kemudian disampaikan kepada pemilih yang bersangkutan. Kepada pemilih yang menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e,tetapi keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.Penggantian surat suara tersebut hanya berlaku untuk 1 kali. Tata cara pemberian suara pada surat suara, ditentukan :

8

Menggunakan alat yang telah disediakan Dalam bentuk tanda √ (centang) atau sebutan lainnya Pemberian tanda √ (centang) atau sebutan lain, dilakukan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Pemberian tanda √ (centang atau sebutan lain dilakukan satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD Tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan lain pada surat suara Surat suara yang terdapat tulisan dan catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Sah atau tidah sah suara pada surat suara

9

Pemberian tanda khusus/tinta kepada pemilih setelah pemberian suara

10

Pelaksanaan penghitungan suara di TPS

3

4 5

6

Secara teknis, KPU juga mengarahkan dengan petunjuknya tentang tata cara pemberian suara di TPS.

Tata Cara Pemberian Suara Di TPS No

Mekanisme Proses Pemberian Suara

1

Masuk lokasi TPS melalui pintu masuk

2

Daftarkan diri pada petugas KPPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan Model C4

144


5

Tunggu ditempat duduk yang telah disediakan sampai nama kita di panggil petugas KPPS Lalu petugas memberikan surat suara sebanyak 4 buah yaitu surat suara DPR, DPD,DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Pemberian tanda centang pada surat suara dilakukan di bilik suara

6

Ingat centang hanya sekali

7

Masukkan surat suara yang sudah di tandai ke kotak suara

8

Tandai jari tangan dengan tinta yang sudah disediakan petugas KPPS

9

Setelah selesai keluar dari lokasi TPS melalui pintu keluar.

3 4

12.3.

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dan Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 05/KPU-BKT/I-2009 Tanggal 22 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Anggota PPK se Kota Bukittinggi, Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 06/KPU-BKT/I-2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kecamatan Guguk Panjang, Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 07/KPU-BKT/I-2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 08/KPU-BKT/I-2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Mengingat moment tersebut sangat berharga dan penting, kiranya perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk pembekalan materi bagi anggota PPK dan anggota PPS serta Sekretaris PPK dan PPS se Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Agar kegiatan Bimbingan Teknis ini berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibuatkan Panduan Bimbingan Teknis, sehingga peserta dapat menyesuaikan aktifitasnya dengan berpedoman kepada Panduan dimaksud.

12.3.1. Dasar Penyelenggaraan Tidak terlepas dari Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009, juga Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008, tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008

145


tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009. Maka kelahiran Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 05/KPU-BKT/I2009 tanggal 22 Januari 2009, tentang Pengangkatan Anggota PPK se Kota Bukittinggi, Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 06/KPU-BKT/I-2009 tanggal 29 Januari 2009,tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kecamatan Guguk Panjang, Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 07/KPU-BKT/I-2009 tanggal 29 Januari 2009,tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 08/KPU-BKT/I-2009 tanggal 29 Januari 2009,tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh serta keluarnya Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 08/KPU-BKT/II2009 tanggal Februari 2009,tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis PPK dan PPS se Kota Bukittinggi, adalah dasar dilaksanakannya pelatihan teknis bagi jajaran PPK dan PPS Se-Kota Bukittinggi.

12.3.2. Tujuan Bimbingan Teknis Untuk memberikan pembekalan materi bagi para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta Sekretaris PPK dan PPS se Kota Bukittinggi dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

12.3.3. Peserta Bimbingan Teknis Bimbingan teknis PPK dan PPS Se Kota Bukittinggi diikuti oleh 114 orang peserta dengan rincian sebagai berikut : No

Peserta

Rincian

Jumlah

1

Anggota PPK

3x5

15

2

Anggota PPS

24 x 3

72

3

Sekretaris PPK

3x1

3

4

Sekretaris PPS

24 x 1

24

12.3.4. Waktu, Tempat, Biaya & Bahan Bimbingan teknis PPK dan PPS se Kota Bukittinggi dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 23 dan 24 Februari 2009. Peserta Bimbingan Teknis

146


diharapkan sudah hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Kegiatannya dilaksanakan di Hotel Dymen Kota Bukittinggi. Biaya Bimbingan Teknis dibebankan kepada DIPA Nomor 0159.0/99906.1/2009 tanggal 27 Januari 2009. Kegiatan ini, peserta mendapat bahan berupa : Stop Map, Blok Note, Ballpoint, Panduan Bimtek dan Makalah

12.3.5. Pembicara & Materi Pembicara dalam bimbingan Teknis ini adalah : Selain Ketua KPU Provinsi Sumbar, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat didampingi Anggota KPU Kota Bukittinggi. Dalam penyelenggaraan bimbingan, didahului Penjelasan Umum Tentang Pemilu Legislatif oleh

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Kode Etik

Penyelenggara Pemilu dan Pembentukan KPPS oleh Divisi Hukum & Organisasi Provinsi Sumatera Barat, menyangkut Manajemen Distribusi Logistik Divisi Logistik Provinsi Sumatera Barat, serta Teknis Pemungutan & Penghitungan Suara disampaikan Divisi Teknis Provinsi Sumatera Barat. Kemudian menyangkut Pemilih, TPS dan Sosialisasi dijelaskan Divisi Sosialisasi Provinsi Sumatera Barat disusul Penjelasan Tupoksi oleh Anggota KPU Kota Bukittinggi

147


BAB XIII

13.1.

Monitoring Pemungutan Suara

Untuk memonitor proses pemungutan suara, KPU Kota Bukittinggi membentuk Koordinator wilayah untuk ketiga kecamatan. Masing-masing koordinator bersama anggotanya memonitor kegiatan pemungutan suara pada tiap-tiap TPS di masing-masing kecamatan. Di kantor KPU Kota Bukittinggi sendiri telah ada posko untuk menanggulangi kebutuhan tiap TPS. Posko ini diisi oleh anggota yang selalu siaga 24 jam untuk memenuhi kebutuhan tiap TPS. Selain kesulitan KPPS dalam mengisi formulir yang ada seperti yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, kendala yang dihadapi di lapangan yaitu tertukarnya surat suara untuk DPRD Kota Bukittinggi 1 dengan DPRD Kota Bukittinggi 2 antar dua TPS. Hanya saja, segera dapat diselesaikan dengan memindahkannya hingga masing-masing sesuai dengan kebutuhannya setelah disepakati dengan para saksi. Cepatnya tertangani, lantaran kondisi geografis yang relatif mudah, hal ini segera dapat ditanggulangi.

13.2 . Evaluasi Sesuai amanat KPU, selesai menyelenggarakan Pemilu Legislatif diwajibkan melakukan evaluasi. Untuk kota Bukittinggi, berikut hasilnya (Terlampir) Tabel 13.2a Instrumen Evaluasi Sistem Pemilu 2009

Materi & Masalah 1 I

Rekomendasi

2 Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD

4

1. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan yang kuotanya 3-12 kursi ditetapkan menjadi 1 Dapil, realitanya di Kota Bukittinggi masih terdapat 2 Dapil Yaitu : Dapil I Kecamatan MKS dengan 8 Kursi, Dapil II Kecamatan ABTB dan dan GP dengan 17 Kursi

148

Sebaiknya pada Pemilu 2014 yang akan datang di Kota Bukittinggi ditetapkan menjadi 3 Dapil, yaitu : Dapil I Kecamatan MKS Dapil II Kecamatan ABTB Dapil III Kecamatan GP


2. Mekanisme Pencalonan  Masih ada Para calon anggota DPRD yang berasal dari luar Kab/ kota yang bersangkutan  Masih banyak parpol yang belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 % 3. Metode Pemberian Suara Pemberian suara dengan tanda Centang (√) belum popular 4. Formula Penetapan Perolehan suara Kursi ditetapkan/ diberikan pada parpol yang mencapai BPP, dan sisa kursi yang belum terbagi harus diberikan pada parpol yang mempunyai sisa suara yang tertinggi 1,2 dan seterusnya 5. Formula Penetapan Calon Terpilih Penetapan calon terpilih diberikan pada parpol yang mencapai BPP, yang berdasarkan pada perolehan suara tertinggi para calon pada parpol yang bersangkutan, sedangkan parpol yang tidak mencapai BPP masih dapat detetapkan sebagai calon terpilih

Sebaiknya Kuota 30 % keterwakilan perempuan tidak ditetapkan melalui suatu ketentuan, kita serahkan saja pada parpol

Sebaiknya sosialisasi pemberian suara dengan mencentang harus tetap diperbanyak, tidak hanya oleh KPU saja akan tetapi oleh setiap Parpol, LSM dan lembaga terkait lainnya Sebaiknya sisa kursi yang belum terbagi, diberikan pada parpol yang mencapai BPP yang mempunyai sisa suara tertinggi 1,2 dst.

Sebaiknya calon terpilih hanya diberikan pada parpol yang mencapai BPP, sedangkan parpol yang tidak mencapai BPP tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih

Sebaiknya persyaratan pembentukkan partai baru lebih diperketat lagi.

6. Sistem Kepartaian

Ii

Dibutuhkan suatu aturan bahwa Para calon Anggota DPRD Kab/kota berasal dari Kab/kota yang bersangkutan

Masih mudahnya persyaratan untuk membentuk suatu partai baru Sistem Pemilu Anggota DPD 1. Daerah Pemilihan dan alokasi kursi

Sebaiknya Dapil yang mempunyai Jumlah penduduk yang banyak harus mendapatkan alokasi kursi yang lebih banyak pula.

Daerah Pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPD, sebaiknya berdasarkan pada jumlah penduduk

149


2. Mekanisme Pencalonan Persyaratan dukungan pemilih untuk setiap calon DPD lebih diperketat lagi, seperti penggunaan foto copy KTP yang fiktif

Bagi calon yang menggunakan foto copy KTP pendukung yang fiktif/ tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, sebaiknya calon tersebut langsung digugurkan. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat ditingkatkan, tidak hanya oleh KPU saja akan tetapi oleh setiap Parpol, Lembaga terkait lainnya

3. Metode Pemberian Suara Pemberian suara dengan tanda Centang (√) belum populer 4. Formula Penetapan Calon Terpilih Disamping memperoleh suara terbanyak perlu juga ditetapkan penyebaran suara disetiap Kab/kota

Perlu diatur dalam suatu ketentuan/ Keputusan KPU

Tabel 13.2b

Instrumen Evaluasi Manajemen Pemilu 2009 No

Materi

Rekomendasi

1 I

2

4

Organisasi Dan Personil Penyelenggara Pemilu 1. Pembentukkan organisasi  Organisasi penyelenggaraan Pemilu masih banyak yang bersifat Adhock  Tim seleksi pembentukkan organisasi penyelenggaraan Pemilu sebaiknya bersifat Vertikal 2. Rekrutmen Personil Sulitnya mencari personil penyelenggara Pemilu yang memiliki dedikasi yang tinggi 3. Tata Kerja Organisasi (Standard Operating Procedure)

Sebaiknya organisasi penyelenggaraan Pemilu dari atas sampai PPS bersifat Definitif dengan masa jabatan sekali 5 tahun, kemudian diganti. Perlu diatur/ ditetapkan dengan suatu peraturan/ keputusan

Hindari rekrutmen personil titipan seseorang/ kelompok Hindari mantan aktifis parpol Tim seleksi yang dibentuk benar-benar orang yang independen Perlu dipertegas dan diperjelas untuk masa yang akan datang

Masih terjadi tumpang tindih tugas dan kewajiban dari divisi-divisi yang ada di KPU Kab/Kota

150


Perlu dibudayakan/dipahami kode etik ini oleh personil yang ada di KPU Kab/kota

4. Penegakan Kode etik Belum berjalannya secara maksimal kode etik yang dibuat oleh KPU Kab/Kota 5. Perlindungan/ Bantuan Hukum Perlunya ditetapkan Lembaga Bantuan Hukum bagi KPU Kab/Kota pada setiap penyelenggaraan Pemilu

Ii

Perlu diatur dalam peraturan/ ketentuan tentang Lembaga Bantuan Hukum yang bebas dari pengaruh pihak-pihak lain.

Anggaran Pemilu 1. Perencanaan Operasional Perencanaan operasional anggaran Pemilu sebaiknya ditentukan oleh KPU Kab/Kota

Khusus anggaran-anggaran tertentu sebaiknya dilimpahkan pada KPU Kab/Kota

Perlu disepakati antara Pemerintah Daerah 2. Sumber Biaya Sumber biaya untuk penyelenggaraan dengan Pemerintah Pusat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya didukung oleh APBN, sedangkan Pilkada didukung oleh APBD

Iii

3. Tata Kelola Tidak ada

Nihil

4. Mekenisme Pertanggungjawaban Penanggung jawaban secara operasional tetap ditangani sekretaris yang didukung oleh persetujuan dari Ketua KPU Kab/kota

Sebaiknya Ketua KPU Kab/kota setiap pengeluaran anggaran melalui persetujuannya, terutama yang berkaitan dengan Operasional Pemilu

Logistik Pemilu 1. Pengadaan Untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pengadaan sebaiknya dikelola oleh KPU Pusat

Seharusnya KPU Pusat tidak melimpahkan kewajiban dan wewenangnya kepada KPU Kab/kota khusus pengadaan inventaris dan Logistik Pemilu lainnya

2. Distribusi Masih adanya Pendistribusian logistic yang tidak tepat waktu dan tergesagesa

Sebaiknya KPU Pusat membuat perencanaan Pendistribusian sesuai kebutuhannya sehingga tidak terkesan asalaslan

3. Pemeliharaan Masih banyak KPU Kab/kota yang tidak memiliki Gudang pemeliharaan Logistik

Sebaiknya KPU Pusat menganggarkan biaya pembuatan gudang untuk pemeliharaan logistic Pemilu seperti Kotak suara dan Bilik Suara

151


Iv

Sistem Informasi Pemilu 1. Sumber dan otoritas Informasi Untuk hal-hal yang mendesak dan sesuai kebutuhan KPU Kab/kota, sebaiknya diserahkan kepada KPU Kab/kota yang bersangkutan sepanjang tidak berkurangan dari ketentuan yang ada.

Perlu ditetapkan dengan suatu peraturan dan ketentuan dari pihak atas.

2. Tata Kelola Informasi Sebaiknya tata kelola iformasi khusunya penyampaian hasil sementara pemilu dilakukan langsung oleh Badan Penyelengara PPS dan PPK ke KPU Pusat

Perlu ditetapkan dengan suatu peraturan dan ketentuan dari KPU Pusat

3. Sarana dan Teknologi Informasi Tidak seragamnya/ kurang maksimalkan penggunaan TI pada Pemilu

Sebaiknya TI yang digunakan bukan yang uji coba / yang standar.

Tabel 13.2c

Instrumen Evaluasi Proses Penyelenggaraan Pemilu 2009 No

Materi

Rekomendasi

1

2

4

Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD 1. Pemuthakiran Data Pemilih  Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mencek namanya pada DPS  Data pemilih yang berasal dari Pemda tidak akurat  Kurang masksimalnya Petugas Pemuthakiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan tugasnya

152

Perlunya memperbanyak Sosialisasi dalam tema pendidikan politik Sebaiknya adanya kerjasama yang berkelanjutan antara pemda dengan KPU Kab/kota Perlunya hasil kerja PPDP di cross cek lagi oleh RT/RW setempat


 Perlunya disampaikan kepada partai politik untuk melengkapi identitas diri sehingga waktu verifikasi dilapangan mudah untuk dicari

2. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu a. Partai Politik  Identitas KTA yang belum lengkap 

Masih adanya alamat parpol dan kelengkapan kantor yang masih kurang b. Perseorangan 

Persyaratan domisili dari seorang calon anggota DPD

 Masih banyaknya ditemui foto copy KTP yang fiktif sebagai syarat dukungan calon anggota DPD 3. Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Masih ditetapkannya Kota Bukittinggi dalam 2 Daerah Pemilihan yaitu : Dapil I MKS = 8 Kursi Dapil II Gabungan ABTB dan GP = 17 kursi 4. Pencalonan  Mekanisme Seleksi Demokratis dlam internal organisasi Parpol  Persyaratan pencalonan kurang mendapatkan perhatian khusus/ Stressing

5. Kampanye Masih adanya materi kampanye yang disampaikan tidak mendidik

 Perlunya suatu ketegasan bagi parpol yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dibatalkan sebagai peserta Pemilu  Calon anggota DPD disyaratkan berdomisili minimal 2 s/d 3 tahun terhitung sebelum saat pendaftaran sebagai calon  Sebaiknya foto copy yang dilampirkan, orangnya yang betul-betul mendukung calon anggota DPD yang bersangkutan Sebaiknya kota Bukittinggi dibagi menjadi 3 Dapil, yaitu : Dapil I MKS = 9 Kursi Dapil II ABTB = 5 kursi Dapil III GP = 11 kursi

Seleksi oleh parpol dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  Dipilih dari tingkat penilaian pengkaderan  Memiliki pengalaman berorganisasi  Berdomisili paling kurang 2 s/d 3 tahun sebelum pencalonan  Memiliki kewibawaan Adanya syarat dukungan dari organisasi kemasyarakatan diluar dari organisasi parpol Sebaiknya peserta dan kontestan Pemilu dalam menyampaikan materi Kampanye harus mengutamakan penyampaian program visi dan misi parpol yang bersangkutan

6. Pemungutan suara dan - Perlunya penyederhanaan Formulir penghitungan suara di TPS dimasa yang akan datang  Pengisian Formulir penghitungan - Perlunya diperpanjang waktu pelatihan suara dipersingkat dan bimtek  Masih banyak petugas KPPS yang kurang memahami pengisian Formulir

153


7. Rekapitusai Hasil Penghitungan Suara Terlalu singkatnya jadwal/ waktu rekapitulasi penghitungan suara

Perlu penambahan waktu rekapitulasi pada pemilu yang akan datang

8. Penetapan Perolehan Kursi Sebaiknya sisa kursi yang belum dibagi disetiap daerah pemilihan, diberikan kepada parpol yang yang mencapai BPP

Perlunya diatur dalam keputusan KPU untuk pelaksanaanya

9. Penetapan Calon terpilih Tidak ada masalah

Nihil

10. Pengucapan Sumpah Janji/ Pelantikan Dalam pengucapan sumpah janji/ pelantikan tidak lagi melibatkan KPU

Sebaiknya sumpah janji/ pelantikan diserahkan kepad Pemda setempat

154


BAB XIV PENETAPAN HASIL PEMILU

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 22 tahun 2007, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota bertugas dan berwenang menetapkan dan mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK, serta memperhatikan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2009. Penyelenggaraannya, sesuai Undang – Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan KPU Nomor 09 tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 20 tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2009. Secara teknis, mempedomani Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, Peraturan KPU Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 ; Begitu juga aturan dari Keputusan KPU Nomor 153 /SK/KPU/ tahun 2008 sampai dengan Keputusan KPU Nomor 185 /SK/KPU/tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dalam pemilihan umum tahun 2009 seluruh Indonesia dan sejalan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dari Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum Nomor 0159.0/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Januari 2009 dan Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 034/KPU-BKT/IV/2009 tanggal 2 April

155


2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi tahun 2009.

14.1. Pembentukan Pokja Penetapan Hasil Pemilu Dengan keluarnya Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 034/KPUBKT/IV-2009 tanggal 2 April 2009, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2009.

Tugas Pokja Penetapan Hasil Pemilu DPRD Kota Bukittinggi : No 1 2 3

4

14.2.

Tugas Melakukan monitoring Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD KOTA Bukittinggi di setiap PPK. Melakukan Penghitungan Suara secara manual di KPU Kota Bukittinggi Menetapkan dan mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara.

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Anggota DPRD Kota Bukittinggi bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota didasarkan atas seluruh hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi di setiap Daerah Pemilihan (DAPIL). Penetapan jumlah suara sah untuk penghitungan kursi DPRD Kota Bukittinggi disetiap Daerah Pemilihan didasarkan atas Berita Acara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di PPK, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi dan suara tidak sah di PPK (Model DA DPRD Kab / Kota, Model DA –A DPRD Kab/Kota dan lampiran Model DA -1 DPRD Kab / Kota). Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Kota Bukittinggi setiap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi didasarkan atas suara sah yang diperoleh masing – masing Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi di setiap Daerah Pemilihan.

156


Penetapan jumlah suara sah, dan perolehan kursi Anggota DPRD Kota Bukittinggi, dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Bukittinggi serta Saksi Partai Politik Peserta Pemilu (Model EB DPRD Kabupaten / Kota) (terlampir 4a). Sebelum menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi di setiap Daerah Pemilihan, terlebih dahulu ditetapkan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dengan cara membagi jumlah seluruh suara sah Partai Politik dengan jumlah kursi di Daerah Pemilihan yang bersangkutan. Penghitungan suara sah dan penetapan perolehan kursi Partai Politik di setiap Daerah Pemilihan dituangkan dalam formulir penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik (Model EB DPRD kab/kota) sebagaimana (terlampir 4b). Penetapan perolehan kursi Partai Politik Anggota DPRD Kota Bukittinggi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2009 dalam acara Rapat Pleno KPU Kota Bukittinggi bertempat di Gedung Tri Arga (Istana Bung Hatta) dengan hasil sebagaimana (terlampir 4c). 14.3.

Penetapan Calon Terpilih Penetapan Calon Terpilih Angota DPRD Kota Bukittinggi didasarkan atas perolehan Kursi Partai Politik dan Suara Sah Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bukittinggi di setiap Daerah Pemilihan. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi didasarkan atas peringkat suara terbanyak, Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya yang dipilih tiap Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi pada Daerah Pemilihan

yang

bersangkutan. Apabila Partai Politik memperoleh sejumlah Kursi, sedangkan nama – nama calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi tidak ada yang memperoleh suara sah, serta terdapat Dua atau lebih calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi memperoleh suara sah yang sama di suatu Daerah Pemilihan, maka penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi diusulkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Partai Politik yang diambil dari nama calon pada Daftar Calon Tetap di Daerah Pemilihan yang bersangkutan untuk ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kota Bukittinggi yang dihadiri oleh Saksi dan Panwaslu

157


Kota Bukittinggi serta undangan lainya. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi dituangkan pada formulir Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota dan Daftar Terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi dituangkan pada Formulir Model EB 3.1 DPRD Kabupaten / Kota ( Terlampir 4d) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum tahun 2009 (Model EB DPRD Kabupaten / Kota) (terlampir 4e), Yang ditanda tangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi serta Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan dibubuhi cap. Nama – nama calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi Terpilih di setiap Daerah Pemilihan dituangkan dalam formulir Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah calon anggota DPRD Kota Bukittinggi (Model EB 3.1 DPRD Kabupaten / Kota ). KPU Kota Bukittinggi menetapkan dan mengumumkan calon terpilih Anggota DPRD

Kota Bukittinggi dalam acara Rapat Pleno KPU Kota

BUKITTINGGI pada tanggal 16 Mei 2009 yang bertempat di GEDUNG TRI ARGA (Istana Bung Hatta). KPU Kota Bukittinggi melaporkan hasil Penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat.

14.4. Penetapan Hasil Pemilu Sesuai tahapannya, penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi Pemilu 2009, ditetapkan melalui rapat pleno Anggota KPU Kota Bukittinggi tanggal 16 Mei 2009. Sebagaimana tertuang dalam berita acara No. 14/BA/KPU-BKT/V-2009, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi hasil Pemilu Tahun 2009 di setiap daerah pemilihan.

158


Penetapan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3), Pasal 212, Pasal 213 ayat (3), dan Pasal 214 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf i, dan huruf k serta ayat (4)huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Rapat Pleno KPU Kota Bukittinggi dalam penetapan hasil Pemilu, penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi, memutuskan sebagaimana (Terlampir 4f): 1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu tiap daerah pemilihan

Anggota DPRD Kota Bukittinggi, serta jumlah suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu dan jumlah suara sah calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Bukittinggi. 2. Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota

Bukittinggi. 3. Jumlah kursi yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu untuk setiap

daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Bukittinggi. 4. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk setiap daerah

pemilihan. 5. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan

kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi. 6. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kota

Bukittinggi untuk seluruh daerah pemilihan kepada Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Bukittinggi, dengan tembusan kepada masingmasing calon terpilih yang bersangkutan.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi adalah (Terlampir 4g): 1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota

Bukittinggi Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi (Model DB DPRD Kota Bukittinggi,terinci untuk 2 ( Dua ) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kota Bukittinggi. 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Bukittinggi

Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi (Model DB 1 DPRD Kota

159


Bukittinggi, terinci untuk 2 ( Dua ) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kota Bukittinggi. 3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi dan

Suara Tidak Sah di KPU Kota Bukittinggi (Lampiran Model DB 1 DPRD Kota Bukittinggi, terinci untuk 2 ( Dua ) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kota Bukittinggi. 4. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk 2 ( Dua ) daerah

pemilihan. 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 153/SK/KPU/TAHUN 2008

sampai

dengan

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

:

185/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EB 2 DPRD Kota Bukittinggi. Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, KPU Kota Bukittinggi memutuskan : Tidak Ada Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kota Bukittinggi tersebut, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik peserta Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi (Panwaslu Kota Bukittinggi) dan undangan lainnya (Terlampir 4h). Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Bukittinggi yang dituangkan dalam berita acara ini (Terlampir 4i), ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bukittinggi, serta saksi partai Politik peserta Pemilu yang hadir, dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh). Selain Edi Haskar,SH., MH (Ketua Merangkap Anggota), juga Masdiwar, S.PdI (Anggota), Dewi Afhrodita.A,M.Ag (Anggota), Afrizal,S.Pd (Anggota) dan Yohn Prima Yuda,SH (Anggota) Berikut keputusan dimaksud, daftar terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan I dan II sebagai berikut (Terlampir 4j):

160


Profil Anggota DPRD Kota Bukittinggi Terpilih Profil Anggota DPRD Kota Bukittinggi

14.5

No

NAMA PARTAI

NAMA

TEMPAT/TGL LAHIR

AGAMA

STATUS

ALAMAT

FOTO

1

2

3

4

5

6

7

8

10 Maret 1965

Islam

Kawin

Jl. Sukarno Hatta No. 35 Bukittinggi

Bandung,

20 Februari 1974

Islam

Kawin

Jl. Birugo Ladang RT. 03 RW. III No. 217 Kel. Birugo Kec. ABTB

DAPIL 1 1

PARTAI HANURA

ADI ARMA, BE

Padang Panjang,

2

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

IBNU AZIZ

3

PARTAI AMANAT NASIONAL

M. RIDHA

Bukittinggi,

17 Agustus 1982

Islam

Belum Kawin

Jl. Sukarno Hatta 99 Manunggal 42 B

4

PARTAI GOLONGAN KARYA

JUSRA ADEK, S.Sos

Bukittinggi,

27 Februari 1960

Islam

Kawin

Jl. Merapi No. 159 RT 01 RW IV Kec. MKS Bukittinggi

161


5

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

SYAHRIL MUCHKTAR

Tanjung Alam,

19 September 1955

Islam

Kawin

Karan Garegeh RT/RW 01/II Kec. MKS Bukittinggi

6

PARTAI DEMOKRAT

H.MARJIS

Palaluar,

24 April 1955

Islam

Kawin


7

PARTAI DEMOKRAT

YONTRIMANSYAH

28 Desember 1962

Islam

Kawin

Komplek PEMDA II Jl. Gulai Bancah RT 04 RW 02 Bukittinggi

8

PARTAI DEMOKRAT

Ir. Hj. AISYAH

20 Oktober 1954

Islam

Kawin

Jl. DR. Rivai No. 24 RT 03 RW III Kec. Guguak Panjang Bukittinggi

Bukittinggi

Padang,

162


No

NAMA PARTAI

NAMA

TEMPAT/TGL LAHIR

AGAMA

STATUS

ALAMAT

FOTO

1

2

3

4

5

6

7

8

DAPIL 2 9

PARTAI HANURA

Drs.H.ALFIANUS DT SAMIAK, SH

Bukitting gi,

24 Agustus 1966

Islam

Kawin

Jl. Parit Antang No. 9 RT 2 RW 01 Parit Antang ABTB Bukittinggi

10

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

MUKHSIN, A.Md

Batu Nanggai Maninjau,

28 Desember 1975

Islam

Kawin


11

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

PARDJONO, SH

21 Februari 1945

Islam

Kawin

Jl. Kamarudin Blk. SD 10 Sapiran Bukittinggi

12


DARWIN, S.Si ., Apt., MM

Silaumala ha,

12 Mei 1968

Islam

Kawin

Jl. Banto Laweh No 4 C Bukittinggi

13


H.SYAHRUL, SH., MBA (H.ANGGUN)

Bukitting gi,

02 Nopember 1964

Islam

Kawin


Jakarta,

163


14


MUHAMMAD NUR IDRIS, SH

15


FAUZAN HAFIZ

16


KAMASRIL KATIK NAN KAYO

17


18


Pekan Baru,

06 Maret 1971

Islam

Kawin

Jl. Bukit Canggang No. 56 RT 01 RW 04 Kel. Bukit Canggang Kayu Ramang Kec. Guguk Panjang Bukittinggi

Bukitting gi,

02 Juni 1972

Islam

Belum Kawin

Jl. Kehakiman No. 288 Kel. Belakang Balok Kec. ABTB Bukittinggi

Padang,

25 Nopember 1965

Islam

Kawin

Jl. Simpang Aur Dalam No. 11 Kel. Tarok Dipo Kec. GP Bukittinggi

M.SYUKRI

Situmpuk ,

30 Nopember 1969

Islam

Kawin

Jl. Kampung Koto No. 40 C Kel. Bukit Apik Kec. GP Bukittinggi

UNEVA HARYANTO ST RAJO MUDO, SH

Bukitting gi,

20 Juni 1965

Islam

Kawin

Jl. Binuang No. 18 Kel. Kayu Kubu Kec. GP Bukittinggi

164


19


DEWI ANGGRAINI, SE

20

PARTAI BULAN BINTANG

H. USMAR MARLEN

21

PARTAI DEMOKRAT

RACHMAT ARIS, SE

22

PARTAI DEMOKRAT

23

PARTAI DEMOKRAT

Bukitting gi,

26 Juni 1974

Islam

Kawin

Jl. Kesehatan No. 16 Bukittinggi

Padang Tarab,

22 April 1954

Islam

Kawin

Birugo Puhun No. 240 RT 2 RW 03 Kel. Birugo Kec. ABTB Bukittinggi

Lampung,

12 April 1966

Islam

Kawin

Jl. Perwira III No. 13 RT 04 RW 02 Kel. Belakang Balok Kec. ABTB Bukittinggi

MADERIZAL

Bukitting gi,

15 Maret 1960

Islam

Belum Kawin

Komplek Ex LPM No. 24 RT 03 RW IV Kec GP Bukittinggi

Dra. Hj. HASRIDA. KM, S.Pd

Bukitting gi,

10 Desember 1948

Islam

Kawin

Parit Antang Tigo Baleh Bukittinggi

165


24

PARTAI DEMOKRAT

SYARIFUDDIN DJAS, SH

Bukitting gi,

07 Maret 1946

Islam

Kawin

Jl. Bermawi GG LB Tendo No.17 Tigo Baleh Bukittinggi

25

PARTAI DEMOKRAT

Hj. NURSYIDA, A.Ma.Pd

Bukitting gi,

06 Desember 1947

Islam

Kawin

Jl. Sumua No. 56 Bukittinggi

14.6

Perbandingan Pemilu 2009 dan Pemilu 2004

Secara umum perbandingan Pemilu 2009 dengan Pemilu 2004, terlihat dari indikator jumlah penduduk, jumlah kursi dan daerah pemilihan sebagai berikut : Tabel 14.6a Keterangan Umum Pemilu (2004/2009) DPRD Kota Bukittinggi No

Keterangan

2004

2009

A

Jumlah Penduduk (KPUD)

97.694

108.084

B

Jumlah Kursi DPRD II

20

25

C

Jumlah Dapil DPRD II

2

2

166


Sementara tingkat partisipasi disbanding komposisi jumlah penduduk/ pemilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2009 dibanding Pemilu tahun 2004, terlihat pada table berikut ini : Tabel 14.6b Penduduk & Partisipasi Dalam Pemilu 2004 dan 2009 Komposisi

2004

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu Terdaftar Jumlah

2009

L

P

L

P

31.616

34.293

36.838

37.882

65.909

Menggunakan Hak Pilih Suara sah Suara tidak sah Jumlah

42.670 1.895 44.565

Persentase Tidak Menggunakan Hak Pilih

74.720 43.357 2.255 45.612

67,62 % 21.344

61,04 % 29.108

Terkait gender, dorongan emansipasi perempuan dalam konstelasi politik, terlihat tingkat partisipasinya dalam table sebagai berikut : Tabel 14.6c Komposisi Anggota DPRD Hasil Pemilu 2009 (Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin) NO

Asal Partai Politik

Laki-Laki

Perempuan

Total

1

P.Hati Nurani Rakyat

2

-

2

2

P.Gerakan Indonesia Raya

1

-

1

3

1

-

1

4

P.Keadilan dan Persatuan Indonesia P.Keadilan Sejahtera

3

-

3

5

P.Amanat Nasional

3

-

3

6

P.Golongan Karya

3

-

3

7

P.Persatuan Pembangunan

2

1

3

8

P.Bulan Bintang

1

-

1

9

P.Demokrat

5

3

8

21

4

25

Jumlah

167


Komposisi rentang usia masing-masing anggota DPRD Kota Bukittinggi cukup beragam, baik laki-laki maupun perempuan. Namun yang dominan, 13 orang berusia 36 s/d 49 tahun, dan empat orang yang berusia tergolong muda yakni rentang umur 21 s/d 35 tahun. Lengkapnya dalam table berikut : Tabel 14.6d Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2009 Menurut Kelompok Umur Rentang Usia a. 21 - 35 Tahun b. 36 – 49 Tahun c. 50 – 59 Tahun d. 60 Tahun keatas

Laki-laki 3 13 3 2

Perempuan 1 1 2

Total 4 13 4 4

Komposisi taraf pendidikan Anggota DPRD Kota Bukittinggi, juga berfariasi sebagaimana terlihat pada table berikut : Tabel 14.6e Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu Tahun 2009 Menurut Pendidikan Jumlah Anggota Legislatif Menurut Pendidikan a. b. c. d.

Laki-laki

Perempuan

Total

8 2 8 3

1 3 -

8 3 11 3

SLTA / Sederajat D1 s/d D3 D IV / S1 S2 / S3

168


BAB XV PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI ANGGOTA DPRD KOTA BUKITTINGGI

Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Hasil Pemilu 2009 merupakan kegiatan puncak dari tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2009, karena acara ‘pelantikan’ itu adalah hakikat makna dari hasil sebuah proses politik yang bermuara di Parlemen. 15.1.

Persiapan Sebagaimana tertuang dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran dari

Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum Nomor 0159.0/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Januari 2009, ditindak-lanjuti Rapat

Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

Bukittinggi tanggal 4 Februari 2009, sektor kegiatan Divisi Sosialisasi. Kemudian melahirkan keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor : 32/ KPU-BKT/IV-2009 tanggal 1 April 2009, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Personil Pokja Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Bukittinggi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009. Personil

Pokja Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 bertugas : No

Tugas

1

Mengumpulkan dan mengolah data hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009,

2

Mempersiapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Jumlah Kursi untuk Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, dan tentang penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Hasil Pemilu tahun 2009 sebagai bahan dan rekomendasi pengusulan pengangkatannya oleh KPU Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat serta mempersiapkan Surat Pemberitahuan kepada Calon terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi

169


Pokja Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Hasil Pemilu Tahun 2009 bekerja selama dua bulan yaitu Juli dan Agustus 2009 dengan kegiatan sebagai berikut : No

Tugas dan Fungsi

1

Menetapkan calon terpilih melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan memberitahukannya kepada Pemerintah DPRD Kota Bukittinggi melalui Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

2

Menyiapkan berkas calon terpilih sebagai bahan usulan ke tingkat Provinsi, untuk ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kota Bukittinggi hasil pemilu 2009

3

Menyampaikan Berkas calon beserta usulan ke Tingkat Provinsi untuk ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kota Bukittinggi hasil pemilu 2009

4

Berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam rangka persiapan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota Bukittinggi Hasil Pemilu 2009

5

Menyampaikan Bio Data lengkap Anggota terpilih kepada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

6

Menyampaikan undangan pengucapan sumpah Anggota DPRD Kota Bukittinggi Hasil Pemilu 2009 kepada Calon terpilih, PPK, PPS, PPDP dan KPPS

7

Menghadiri acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Bukittinggi hasil Pemilu 2009

15.2. Pelantikan Dan Sumpah Janji Anggota DPRD Menyusul Surat Keputusan Gubernur Sumatera barat No. 171-355-2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi pada Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 jam 08.00 WIB bertempat di Gedung Perpustakaan Bung Hatta Kota Bukittinggi dengan agenda acara Pengambilan Sumpah/ Janji Anggota DPRD Kota Bukittinggi masa bhakti 2009 s.d 2014.

Dihadiri mendekati seribu orang menyaksikan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Asmuddin,SH, melafatzkan akad sumpah bagi 25 orang komposisi Anggota DPRD Bukittinggi yang baru. Turut menyaksikan pimpinan daerah Walikota Bukittinggi Drs.H.Djufri beserta Wakil Walikota H.Ismet Amzis,SH, Kapolresta

170


AKBP Eko Parasetyo, Dandim

0304 Agam disamping tokoh masyarakat Kota

Bukittinggi dalam persidangan yang

dipimpin Ketua DPRD (2005-2009) H.

Trismon,SH, Hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 ini telah terjadi perubahan yang sangat signifikan baik dari komposisi jumlah (dari 20 orang menjadi 25 orang) maupun keterwakilan partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi melalui Pokja Pengucapan Sumpah/janji Anggota Dewan Perwkailan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi hasil pemilu tahun 2009, sangat merasa bersyukur dan memanjatkan puji kehadirat Allah SWT, karena kita selaku lembaga non partisan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu, Pilkada, telah dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang sangat besar dalam rangka kelanjutan demokrasi di Bumi tercinta Indonesia ini. Sesuai aturannya, pelatikan itu begitu selesai penetapan hasil Pemilu, KPU Kota Bukittinggi menyerahkan seluruh berkas calon terpilih Bukittinggi

(Sekretaris),

guna

menjadi

dasar

untuk

kepada DPRD Kota

diteruskan

permintaan

pengesahannya oleh Menteri Dalam Negeri melalui Walikota dan Gubernur Sumatera Barat.

171


BAB XVI PENUTUP 17.1. Kesimpulan Penutup rangkaian laporan Buku Jilid I ini adalah mengkristalkan seluruh varian kegiatan yang menonjol. Hal-hal yang menonjol dari sejumlah kegiatan yang dilakukan, lebih dominan pada tahapan persiapan dari seluruh kegiatan program yang puncaknya 9 April 2009 dan berakhir setelah pelantikan Anggota DPRD Kota Bukittinggi serta DPRD Propinsi dan DPR dan DPD RI. Namun laporan Buku Jilid I ini adalah rangkaian kegiatan dominan yang sangat menentukan keberhasilan pada tahapan

berikutnya,

karena

rangkaiannya

berada

dalam

satu

kesatuan

penyelenggaraan pesta demokrasi 2009, baik untuk persiapan helat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang juga dilaksanakan tahun 2009. Meskipun langkah awal dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, namun kegiatankegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi sesuai tahapan dikawal aturan berlaku, adalah sebagai kegiatan pematangan. Diawali perencanaan yang sudah dilakukan, disusul peralihan keanggotaan KPU, adalah estafet operasional yang tidak terpisahkan. Dan pada masa transisi inilah, dalam peralihan waktu yang begitu cepat, seluruh rangkaian kegiatan operasional dipikul keanggotaan KPU baru, yang masuk pertengahan tahun 2008. 17.2. Saran-saran Sejalan uraian di atas, tidak banyak usul-saran yang dapat dikemukakan dari evaluasi masing-masing kegiatan yang diperankan divisi. Langkah operasional KPU Kota Bukittinggi yang diberlakukan, seiring sejalan dengan aturan berlaku yang kadang diantaranya diperjelas di tengah jalan. Suatu hal yang mungkin penting dikemukakan adalah kiranya pemberlakuan aturan yang dijelaskan rinci di tengah jalan, hendaklah tidak berulang di masa mendatang. Masalahnya, meski KPU beserta jajarannya dituntut profesional, namun bila bersentuhan dengan publik hasil akhirnya sangat dilematis. Misalnya menyikapi pemilih tidak ber-NIK, tidak terdaftar dan lainnya, ataupun menyangkut penggunaan anggaran yang berbenturan dengan aturan main lain. Khusus di Kota Bukittinggi misalnya, luas daerahnya yang di bawah radius 5 km, tidak dapat memanfaatkan anggaran perjalanan dinas sesuai ketentuan umum anggaran. Sementara kegiatan operasional sangat penting dan strategis untuk tercapainya kinerja maksimal melalui kegiatan monitoring dan lainnya sesuai tahapan yang diberlakukan.

172


DOKUMENTASI KEGIATAN

Operasional Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009

Dok. Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemiiihan Umum Pada Sekretariat Panitia Seleksi

173


Dokumentasi Pemeriksaan Berkas Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Oleh Sekretariat Panitia Dan Tim Seleksi

174


Dokumentasi Pengarahan Dari Tim Seleksi KPU Sumbar dan Tim Seleksi Anggota KPU Kota Bukkittinggi

175


Dokumentasi Pemeriksaan Soal Ujian dan Suasana Ujian Tertulis Peserta Setelah Lolos Seleksi Administrasi

176


Dokumentasi Calon Terpilih Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Periode 2008 - 2013

DOKUMENTASI PELANTIKAN PPK SE KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2008

177


Pelantikan/ Sumpah & Janji Anggota PPK Se-Kota Bukittinggi

178


Dokumentasi Ujian Anggota Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi

179


Dokumentasi Pelantikan Anggota PPK Se Kota Bukittinggi

180


Dokumentasi Pelantikan PPS Se-Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi

Dokumentasi Pelantikan PPS Se-Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

Dokumentasi Pelantikan PPS Se-Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi

181


Dokumentasi Bimbingan Teknis PPK Dan PPS Se Kota Bukittinggi Tahun 2009

182


Dokumentasi Simulasi Pengamanan Pemilu 2009

183


Dokumentasi Penyusunan Jadwal Kampanye

184


Dokumentasi Sosialisasi Pada Caleg Dan Pengurus Parpol Se Kota Bukittinggi

185


Dokumentasi Sosialisasi Lambang-Lambang Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kantor KPU Kota Bukittinggi

186


Dokumentasi Sosialisasi Tata Cara Pencontrengan Pemilu 2009 di Aula Dim 0304/Agam-Bukittinggi

187


Dokumentasi Launching Kampanye Pemilu Damai 2009

188


okumentasi Kampanye Rapat Umum Diantara Parpol Peserta Pemilu Di Lapangan Atas Ngarai, Bukittinggi

189


Dokumentasi Pengelolaan Kotak dan Bilik Suara

Dokumentasi Sortir Amlop

Dokumentasi Pengelolaan Logistik

190


Dokumentasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Salah Satu TPS

191


Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Bukttinggi & Penadatanganan Berita Acara Oleh Saksi Dan Anggota KPU

192


Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bukittinggi Dan Penandatanganan Berita Acara Oleh Saksi Dan Anggota KPU Kota Bukttinggi Tahun 2009

193


Dokumentasi Pelantikan Anggota DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2009 di Balai Sidang Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi

194


legislatif dan eksekutif, yang bekerja untuk dan atas nama rakyat. Bagaimana pemilu bekerja sehingga dapat mengubah suara rakyat menjadi kursi di

Recommend Documents