LEGISLASI TERKAIT PENGENDALIAN TEMBAKAU DI INDONESIA
Dr. Hakim Sorimuda Pohan, SpOG Indonesian National Commission on Tobacco Control
KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU DI INDONESIA
UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak UU No. 32/2002 tentang Penyiaran UU No. 39/2007 tentang Cukai UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU No. 35/2009 tentang Narkotika UU No. 36/2009 tentang Kesehatan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Peraturan Pemerintah terkait Pengendalian Peredaram Zat Adiktif Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Bersama menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 3 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
UU No. 32/2002 tentang Penyiaran
Pasal 46 1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. 2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. 3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan: a.…; b.promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
UU No. 39/2007 Tentang Cukai
Pasal 2 1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: a. konsumsinya perlu dikendalikan; b. peredarannya perlu diawasi; c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,dikenai cukai berdasarkan undang- undang ini. 1) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.
UU No. 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 (1) Jenis pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok Bagian Pajak Rokok Selanjutnya diatur secara detail pada Pasal 26 sampai Pasal 31
UU No. 35/2009 Tentang Narkotika
Pasal 1 1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan Pasal 113 1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan Pasal 113 2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan,dangasyangbersifatadiktifyang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan Pasal 113 3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.
UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan
Pasal 114 Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan
Pasal 115 (1) KTR antara lain: a. Pelayanan Kesehatan b. B-M c. Anak d. Angkutan Umum e. Tempat Kerja f. Tempat lain yang ditetapkan
(2) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan,penyuluhandanpendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
Peraturan Pemerintah/Menteri
PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
Peraturan Pemerintah/Menteri
Permenkes No. 28/2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
Peraturan Pemerintah/Menteri
Peraturan Kepala BPOM No. 41/2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi
SK BERSAMA
Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 7/2011 tentang Pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
FATWA MAHKAMAH KONSTITUSI
Penolakan Gugatan terhadap UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Pungutan
cukai rokok sekaligus pajak rokok adalah politik perpajakan yang dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara sekaligus sebagai kompensasi atas daya rusak atau akibat negatif dari rokok yang dapat merusak kesehatan”
INDONESIA RAYA
