ANALISIS TERHADAP LIMA DRAFT RUU TERKAIT PENGENDALIAN TEMBAKAU
Ujianto Singgih Prayitno, Patricia Waagstein, Tubagus Haryo Karbyanto, Puteri Hikmawati, Itsnaeni Abbas Indonesian Tobacco Control Legal Resource Center P3DI Setjen DPR RI
LATAR BELAKANG
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merupakan alat kelembakapan DPR yang bertugas antara lain mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan Pemerintah, dan menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Pada periode 2004 – 2009 sebanyak 259 anggota parlemen mengusulkan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan (PDPTK) dan akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional 2009 – 2014. Menjelang Pemilu Legislatif 2014, RUU PDPTK diendapkan (2012) dan Baleg mengusulkan RUU Pertembakauan pada Prolegnas 2013 dan 2014.
LATAR BELAKANG Saat ini, ada lima draft RUU terkait pengendalian tembakau yang dijadikan dasar dalam pembahasan RUU Pertembakauan, yaitu: 1. Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan – IFPPD (2009) 2. Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan – Baleg (2011) 3. Perlindungan Kesehatan Masyarakat Dari Bahaya Rokok dan Produk Sejenisnya – Komnas PT (2012) 4. Pertembakaun – KNPK (2012) 5. Pertembakauan – Tim Revitalisasi Pertembakaun Jatim (2013) Kelima draft mempunyai perbedaan pokok pikiran dan substansi yang diatur terkait pengendalian tembakau.
TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN
Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis lima draft RUU terkait pengendalian tembakau. Diharapkan hasil analisis ini akan menentukan arah advokasi terkait pengendalian tembakau terhadap pembuat kebijakan.
METODE Metode yang digunakan adalah mengkaji dan menganalisis kelima draft yang ditetapkan Baleg. Kelima draft di atas diberi kode berdasarkan urutan 1 – 5 dengan kode A, B C, D, E.
HASIL ANALISIS – SUBSTANSI A
B
C
D
E
Dampak Produk Tembakau terhadap masyarakat termasuk produksi dan pengemasan, peringatan bergambar, KTR, dan iklan.
Produksi dan perdagangan tembakau dan produk sejenisnya, petani, dampak terhadap kesehatan: peringatan bergambar, KTR, iklan.
Perlindungan Kesehatan Masyarakat dari bahaya rokok dan produk sejenisnya termasuk produksi dan pengemasan, peringatan bergambar, KTR, dan iklan
Produksi dan perdagangan Tembakau dan produk sejenisnya, dampaknya terhadap kesehatan: peringatan bergambar, KTR, dan iklan
Seluruh kegiatan perindustrian tembakau termasuk perencanaan, produksi, pengemasan, penjualan, R&D serta Pembentukan Dewan Pertembakauan di tingkat provinsi dan kabupaten.
HASIL ANALISIS – AKIBAT HUKUM A
B
C
D
1. Mempertegas UU Kesehatan: • Peringatan kesehatan • KTR
1. Menggantikan pasal-pasal di UU Kesehatan: • Peringatan Kesehatan • KTR
1. Mempertegas 1. Menggantikan UU pasal-pasal di kesehatan: UU Kesehatan • Peringatan mengenai: kesehatan • peringatan • KTR kesehatan • KTR : ruang merokok
E 1. Tidak menyentuh UU kesehatan, UU Penyiaran, Press/Informas i/Perda
HASIL ANALISIS – AKIBAT HUKUM A
B
2. Menggantikan 2. Menguatkan UU UU Penyiaran: Penyiaran/Per • Pembatasan s/Informatika/ tembakau Perda (tidak mengenai melarang) iklan, promosi, dan sponsor karena melarang adanya iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau.
C
D
E
2. Menggantikan 2. Menguatkan 1. RUU ini tidak pasal-pasal UU Penyiaran, tepat pada UU Press/Informat diterapkan Penyiaran/Per ika/Perda secara s/ mengenai nasional Informatika/Pe iklan, promosi, karena hanya rda mengenai dan sponsor: 3 iklan, promosi pembatasan kabupaten/kot dan sponsor: iklan, promosi, a yang melarang dan sponsor mempunyai adanya iklan, produk penanaman promosi, dan tembakau tembakau. sponsor rokok (tetapi tidak Lebih baik dan produk melarang dipakai sejenisnya.. TAPS). sebagai PERDA.
KESIMPULAN Dari lima draft yang dianalisis terlihat bahwa 2 draft RUU (A dan C) mengatur substansi perlindungan kesehatan, 2 draft RUU (D dan E) lebih memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap pembatasanpembatasan pengendalian tembakau, sedangkan draft RUU C bermaksud mengakomodir semua substansi empat RUU yang lain, akan tetapi lebih condong untuk lebih memberikan kelonggaran terhadap pengendalian tembakau.
REKOMENDASI Pengawasan dari publik sangat perlu dilakukan untuk mengkritisi dan terus memantau proses penyusunan RUU terkait pengendalian tembakau di DPR RI terutama terhadap substansi yang diatur dan akibat hukum dari suatu RUU.
