UPAYA PEMERINTAH INDIA DALAM MENGENDALIKAN KONSUMSI TEMBAKAU MELALUI RATIFIKASI WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL TAHUN 2004-2009 I Gusti Ayu Chandra Maheswari1), Putu Ratih Kumala Dewi2), Ni Wayan Rainy Priadarsini3) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana Email:
[email protected]),
[email protected]),
[email protected])
ABSTRACT The high rate of tobacco consumption that affect health and mortality in India, become a main problems faced by the government. Consuming smoke and chewing tobacco widespread among adults, women to children. The Indian government seeks to control tobacco consumption problems by ratifying international agreements called Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), which was initiated by the World Health Organization (WHO) in 2004. The Government of India take steps to implement the provisions of the FCTC by developing National Tobacco Control Program (NTCP) as public policy on tobacco control. This study aims to describe how the Indian government's efforts to control tobacco consumption by ratifying FCTC. This study assessed using the concept of international agreements and public policy. Keywords: Tobacco consumption, Framework Convention on Tobacco Control, National Tobacco Control Program 1.
PENDAHULUAN hisap (smoked tobacco) seperti beedi1,
Tingginya angka konsumsi tembakau di India menjadi permasalahan utama yang
cigarettes,
dihadapi pemerintah. Dikutip dari penelitian
tembakau non hisap (smokeless tobacco)
Jhaa et.al (2008), sebanyak satu juta jiwa
yaitu tembakau kunyah seperti gutkha, paan
masyarakat
masala dan khaini. Diantara kedua jenis
India
meninggal
setiap
cigars
dan
produk
produk
tembakau non hisap (smokeless tobacco)
Konsumsi
produk tembakau terbukti sebagai
risiko
menjadi
utama penyakit jantung, pembuluh darah,
produk
dikonsumsi
oleh
tersebut,
serta
tahunnya karena penyakit akibat konsumsi tembakau (p. 1137).
tembakau
hookah
yang
paling
masyarakat
produk
banyak India
(K.
penyakit paru-paru, kanker dan gangguan sistem penyakit
reproduksi, tidak
communicable
termasuk menular
diseases
ke atau
(NCDs)
dalam
1
Beedi (bidi) merupakan produk tembakau yang sangat populer di India. Terbuat dari tembakau kering yang dibungkus dan digulung dengan daun tendu. Ukuran beedi lebih kecil dibanding ukuran rokok manufaktur biasa. Harganya yang murah menjadi faktor utama beedi sangat populer di kalangan masyarakat India. Dikutip dari, American Cancer Society. Tobacco Use In India : An Evil With Many Faces.
non hingga
menyebabkan kematian (Maheer & Sridhar, 2012, p. 2). Produk tembakau di India terbagi kedalam 2 macam yaitu tembakau
1
Srinath Reddy & Prakash C. Gupta, 2004, p.
Organization(WHO) untuk berperan dalam
27).
mengendalikan penggunaan tembakau di dunia baik dalam bentuk konsumsi, produksi India berada di posisi ke-3 setelah
hingga perdagangan secara global. Untuk
China dan Amerika Serikat terkait konsumsi
pertama
tembakau non hisap. Munculnya kelompok advokasi
kesehatan
(NGOs)
serius
dalam
menangani
yaitu Framework Convention on Tobacco
dan
Control (FCTC) yang diadopsi dari World Health Assembly pada bulan Mei 2003.
penggunaan tembakau semakin meluas menimbulkan
kesenjangan
FCTC sebagai produk hukum internasional
dari
bertujuan untuk melindungi masyarakat dari
masyarakat usia dewasa, anak-anak hingga
dampak
perbedaan gender (Reddy & Gupta, 2004, p.
konsumsi
mengurangi
prevalensi
Melihat dampak yang ditimbulkan
pengendalian
akibat penggunaan tembakau, pemerintah
dilaksanakan
India
menandatangani
hukum
nasional
Other Tobacco Products (Prohibition of
Supply
harus
akan
oleh
negara
yang
setiap
dan
meratifikasi
FCTC
memperhatikan
strategi-strategi
tembakau
yang
akan
diterapkan di negaranya. Strategi tersebut
pemerintah India yang diatur melalui COTPA
kemudian dikembangkan, diimplementasi,
2003 yaitu dengan melarang iklan produk
diperbaharui dan ditinjau sehingga upaya
tembakau untuk meminimalisir konsumsi serta
yang
tembakau
pengendalian
tahun 2003. Strategi awal yang dilakukan
tembakau
dan
telah meratifikasi kerangka kerja tersebut
and
Distribution) Act atau disingkat COTPA pada
produk
konsumsi
Setiap negara anggota FCTC yang
Advertisement and Regulation of Trade and Production,
memberi
(WHO, 2003).
pengendalian tembakau yaituCigarettes and
Commerce,
tembakau,
pemahaman terhadap bahaya merokok,
57-61).
memberlakukan
menggunakan
internasional bidang kesehatan masyarakat
mengontrol penggunaan tembakau, karena
hingga
WHO
mandatnya dengan mengajukan perjanjian
dan
masyarakat yang menginginkan pemerintah agar
kalinya
pengendalian
menyadarkan
tembakau
dapat
berjalan
sesuai dengan situasi dari negara tersebut
masyarakat akan bahaya tembakau bagi
dan sesuai dengan ketentuan FCTC.
kesehatan (Jhanjee, 2011, p. 28). Meskipun India merupakan negara WHO memprediksikan, jika tidak
dengan produksi tembakau ke-3 di dunia,
ditangani secara serius, diprediksi pada tahun
2030
sebanyak
80
juta
namun pemerintah India memiliki perhatian
orang
khusus terhadap dampak dari konsumsi
meninggal setiap tahunnya dan sebesar 80
tembakau di negaranya. Terbukti setelah
persen kematian akibat konsumsi tembakau
memiliki COTPA 2003, India juga ikut
akan melanda negara berkembang (Ash
menandatangani
Fact Sheet, 2015). Permasalahan tersebut mendorong
jugaWorld
pada
Health
merupakan
2
tanggal 8
dan 5
meratifikasi
Februari negara
FCTC
2004.
India
pertama
yang
menandatangani serta meratifikasi FCTC
kebijakan nasional pengendalian tembakau
(HRIDAY Shadow Report, 2010, p. 1-2).
merupakan tindakan konkrit yang perlu
Dengan
dilakukan
keterlibatan
India
dalam
oleh
pemerintah
dalam
mengendalikan penggunaan tembakau di
mengendalikan
negaranya melalui ratifikasi FCTC, sehingga
Selain itu tidak hanya memerlukan tindakan
pemerintah
dalam
pemerintah,
harus
keterlibatan peran baik itu dari organisasi
dalam
internasional dalam hal ini WHO maupun
India
konvensi
sebagai
party
tersebut
mengimplementasikan
ketentuan
konvensi internasional tersebut. Kebijakan
organisasi
yang dibuat oleh pemerintah India tentunya
pemerintah.
mengikuti ketentuan yang berlaku dalam
penggunaan
namun
juga
diperlukan
regional/internasional
Penelitian
FCTC.
tembakau.
McKay
dan
non
Crofton
memiliki relevansi dengan penelitian ini, namun McKay dan Crofton hanya sebatas
2.
KAJIAN PUSTAKA
menjelaskan tindakan pemerintah dalam
Penelitian ini menggunakan 2 tulisan
mengendalikan tembakau melalui kebijakan
ilmiah, tulisan pertama dari Judith McKay
nasional
dan John Crofton (1996) yang berjudul “Tobacco
and
The
organisasi
Developing
serta
keterlibatan
internasional
peran
dan
dari
organisasi
regional/internasional non pemerintah, tanpa
World”.Tulisan tersebut menjelaskan bahwa,
menjelaskan adanya perjanjian internasional
peningkatan konsumsi akan tembakau di
tentang pengendalian tembakau.
negara berkembang akan berdampak lebih luas jika tidak ditangani secara serius.
Tulisan kedua yang digunakan pada
Diperlukan tindakan dari pemerintah negara
tinjauan pustaka penelitian ini adalah tulisan
berkembang
untuk
dari Sadikin (2011) yang berjudul, Ratifikasi
penggunaan
tembakau
mengendalikan konsumsi
Perjanjian Internasional Dalam Kaitannya
maupun produksi tembakau melalui national
Dengan Program Legislasi Nasional. Dalam
tobacco control policy.
tulisannya, Sadikin menjelaskan bagaimana
Selain pemerintah
baik
diperlukannya melalui
kebijakan
tindakan
tahapan yang dilakukan oleh pemerintah
nasional
Indonesia setelah meratifikasi Convention
pengendalian tembakau, McKay dan Crofton
on
juga menjelaskan bahwa diperlukan peran
Discrimination Against Women (CEDAW)
international
untuk dapat diatur kedalam negaranya. Agar
(IGO)
dan
governmental
organization
international/regional
the
Elimination
of
All
Forms
of
ketentuan dari konvensi tersebut dapat
non
governmental organization (NGO) dalam
diterapkan
menanggulangi dan membangun strategi
transformasi melalui perundang-undangan.
untuk mengendalikan dampak penggunaan
negara,
perlu
dilakukan
Adapun 3 mekanisme penyusunan
tembakau di negara berkembang.
peraturan
Tulisan karya McKay dan Crofton
perundang-undangan
yang
dilakukan yaitu pra legislasi mencakup
tersebut, menunjukan bahwa penguatan
pengkajian penyusunan rancangan undang-
3
di
undang
(RUU),
legislasi
mencakup
sekunder
berupa
data
tertulis
seperti
pembahasan dan penetapan RUU serta
dokumen, jurnal, buku terkait tembakau di
pasca legislasi mencakup penyebarluasan
India,
dan penerapan RUU. Tahapan penyusunan
internasional, hukum nasional dan kebijakan
tersebut merupakan bagian penting untuk
publik.
mewujudkan peraturan yang sistematis dan
4.
terencana. tulisan
Sadikin
perjanjian
HASIL DAN PEMBAHASAN
juta pengkonsumsi tembakau. Munculnya
tersebut,
dampak akibat konsumsi tembakau serta
penelitian ini mendapat informasi terkait bagaimana
ketentuan
internasional
ditransformasi
perundang-undangan
terjadinya peningkatan akan
perjanjian
konsumsi
melalui
untuk
disebabkan karena penggunaan tembakau (Jadgish Kaur, 2011, p.220-227). Dalam
melalui perundang-undangan dan subjek
rangka untuk menekan tingginya angka
penelitian yaitu India. Secara garis besar
penyusunan
epidemik
tahapan
perundang-undangan
nasional
mengambil langkah dalam mengendalikan tembakau terhitung sejak tahun 1975.
hingga mencakup program kerja sebagai implementasi dari hukum nasional.
Pada tahun 1975, pemerintah India sepakat untuk membentuk aturan terkait
Penelitian ini menggunakan dua
pengendalian tembakau melalui Cigarettes
konsep yakni perjanjian internasional dan
Act yang mengamanatkan pengendalian
kebijakan publik. Kedua konsep tersebut
awal konsumsi tembakau dapat dilakukan
dianggap relevan untuk digunakan dalam
dengan pemberian label peringatan bahaya
melihat bagaimana upaya yang dilakukan
merokok pada bungkus produk rokok dan
mengendalikan
iklan rokok. Tahun 1991 Ministry of Health
konsumsi tembakau melalui ratifikasi FCTC.
and Family Welfare mengadakan konferensi
METODELOGI PENELITIAN
nasional
Peneliti
pengendalian
menggunakan
hukum
telah
terbilang negara yang sudah terlebih dahulu
sebagai kebijakan nasional yang lebih luas
dalam
India
pengendalian konsumsi tembakau. India
pada penelitian ini akan membahas legislasi
India
tembakau,
memberlakukan
pasca
ratifikasi perjanjian internasional, namun
pemerintah
tembakau
lainnya. Lebih dari 40% kasus kanker
pada tataran penyusunan hukum nasional
sebatas
seperti
meningkat akibat kanker mulut dan penyakit
Sadikin dengan penelitian ini adalah berada
membahas
tembakau
popularitas
kunyah, membuat angka kematian semakin
dapat
diterapkan di negara. Perbedaan tulisan
3.
internasional,
India menjadi tempat bagi sekitar 275
Dari
Sadikin
hukum
metode
terkait
tembakau
dan
kesehatan
publik
data
yang
rekomendasi aturan yang lebih luas dari
bahasan
Cigarettes Act. Setelah disetujui oleh Komite
penelitian. Penelitian ini menggunakan data
Sekretaris pada tanggal 10 Agustus 1992,
terperinci
gambaran sesuai
penjelasan dengan
4
menghasilkan
aturan
deskriptif kualitatif yang akan menyajikan atau
yang
kelanjutan
usulan
•
usulan rekomendasi tersebut disampaikan
Melarang sponsor perusahaan rokok
oleh kabinet pada pertemuan 24 September
dalam mendukung acara olahraga
1993 yang menyetujui proposal usulan
dan acara budaya •
RUU. Pada bulan Februari 1995, Komite 2
Parlemen Legislasi Rendah (Lok Sabha)
Larangan penjualan tembakau untuk anak dibawah umur
mengkaji usulan rekomendasi Cigarettes
•
Larangan merokok di tempat umum
(Regulation
•
Mencantumkan
of
Production,
Supply
and
Distribution) Act, 1975. Rekomendasi
of
Information
tersebut
Commerce, and
peringatan
yang spesifik dan jumlah kandungan nikotin dan tar pada produk rokok.
diperiksa
oleh komite koordinasi yang melibatkan Ministry
gambar
Poin-poin tersebut dibentuk sesuai
Agriculture,
Broadcasting,
dengan upaya dalam mempromosikan pola
Indian
hidup sehat dan melindungi kesehatan
Council of Medical Research dan NCRET.
masyarakat
Sebagian
usulan
tembakau. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei
rekomendasi perluasan aturan pengendalian
2003, parlemen kemudian menyetujui poin
tembakau Cigarettes Act tahun 1975. Atas
rekomendasi tersebut dan mengembangkan
persetujuan tersebut, kemudian Ministry of
peraturan pengendalian tembakau menjadi
Health and Family Welfare memperkenalkan
Cigarettes and Other Tobacco Products
Tobacco Control Bill di Rajya Sabha setelah
(Prohibition of Advertisement and Regulation
mendapat persetujuan dari kabinet pada 6
of Trade and Commerce, Production, Supply
Februari 2001. Pada tanggal 12 April 2001,
and Distribution) Act atau disingkat COTPA.
besar
setuju
dengan
dari
dampak
penggunaan
Bill tersebut dipertimbangkan kembali oleh on
COTPA mulai berlaku pada tanggal
untuk
1 Mei 2004 sebagai seperangkat aturan
menyelesaikan isi laporan Bill tersebut.
yang bertujuan untuk melindungi kesehatan
Adapun poin yang mencakup usulan pada
masyarakat dari penggunaan tembakau,
Bill yaitu :
memberikan prioritas perlindungan terhadap
Parliamentary Human
Standing
Resource
Committee
Development
anak dibawah umur dari produk tembakau •
Pelarangan iklan rokok dan produk
dan menyediakan langkah efektif dalam
tembakau lain termasuk tembakau
mengimplementasi
kunyah
penggunaan
Badan Legislatif India terdiri dari dua dewan yaitu Lok Sabha dan Rajya Sabha. Lok Sabha adalah dewan rakyat atau majelis rendah dalam parlemen yang beranggotakan 545 orang wakil rakyat yang dipilih oleh penduduk. Sedangkan Rajya Sabha adalah majelis tinggi yang beranggotakan 250 orang dan memiliki kekuasaan tertinggi. (diakses pada http://www.parliamentofindia.nic.in/ls/intro/p1 .htm
(Jain,
COTPA
2012).
merupakan
gambaran komitmen pemerintah India dalam mengembangkan pengendalian komprehensif
dan
mengupayakan
tembakau di
negaranya
secara yang
kini
mengatur seluruh produk tembakau baik itu tembakau hisap maupun non hisap. Aturan
5
tembakau
Terbentuknya
2
pengendalian
tersebut secara jelas memberikan sinyal
akseptansi
bahwa kontrol tembakau sebagai prioritas
Sesuai
kesehatan masyarakat.
pemberlakuan pada konvensi, FCTC mulai
atau
dengan
menyetujui pasal
(approval).
36
tentang
berlaku dan bersifat terikat (legally binding) Peran aktif pengendalian tembakau
pada tanggal 27 Februari 2005, 90 hari
yang dilakukan pemerintah India tidak hanya
setelah
dalam skala nasional melalui pembentukan
negara
melakukan
ratifikasi,
akseptansi atau disetujui oleh sedikitnya
aturan, namun juga pada skala internasional
oleh 40 negara (parties).
dengan keterlibatan India sejak perumusan naskah
hingga
melahirkan
konvensi
FCTC terdiri dari berbagai ketentuan
kerangka kerja pengendalian tembakau atau
atau disebut artikel yang ditetapkan melalui
FCTC. Dengan adanya FCTC menjadi
konsensus
langkah selanjutnya dalam meningkatkan
penggunaan tembakau yang berdampak
kapasitas
tataran
buruk bagi kesehatan. Ketentuan aturan
internasional sebagai negara yang memiliki
tersebut dikelompokan kedalam 3 kelompok.
perhatian pada penggunaan tembakau.
Terdapat sebanyak 38 article atau pasal
pemerintah
India
di
terkait
upaya
meminimalisir
dalam FCTC. Namun adapun ketentuan FCTC merupakan konvensi yang
atau
artikel
inti
dalam
FCTC
untuk
mengikat secara hukum atau legally binding,
mengendalikan penggunaan tembakau yang
bersifat
secara
ke dalam dua kelompok yaitu pengurangan
internasional bagi negara-negara yang telah
permintaan (demand reduction provisions)
meratifikasi.
law
making
treaties
FCTC
dibentuk
untuk
dan pengurangan pasokan (supply reduction
negara
dalam
provisions). Menurut Shibuya et al (2003),
membangun sistem pengendalian tembakau
kedua kelompok aturan tersebut dinilai
dengan
upaya
sebagai kebijakan aturan yang paling efektif
pengendalian tembakau. Melalui kerangka
dalam mengatur pengendalian penggunaan
tersebut yang dilaksanakan oleh pihak-
tembakau
terkait baik di tingkat nasional, regional dan
berdampak
internasional,
masyarakat pengguna tembakau maupun
membantu
pemerintah
menyediakan
kerangka
diharapkan
dapat
mampu
mengurangi dan meminimalisir prevalensi
bagi
masyarakat
secara
langsung
karena bagi
non pengguna.
penggunaan tembakau serta paparan asap Pertama, terdapat dua upaya yang
rokok.
dilakukan FCTC
dibuka
dalam
mengurangi
pasokan
untuk
permintaan terhadap tembakau (demand
penandatanganan pada tanggal 16-22 Juni
reduction provisions) yang diatur pada
2003 di Jenewa.
Negara anggota yang
FCTC yaitu melalui Price and Tax Measure
telah menandatangani konvensi selanjutnya
dan Non Price Measure. Price and Tax
akan
Measure
memutuskan
komitmen tersebut
politiknya dengan
tindak
lanjut
dari
upaya
meminimalisir
konvensi
penggunaan
melakukan
ratifikasi,
mengatur harga dan pajak. Penanganan
6
yaitu
terhadap
produk
tembakau
dengan
harga dan pajak pada produk tembakau
dukungan alih tanaman lain bagi para
sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi
petani.
tembakau dari segala kalangan masyarakat
mengatasi
baik
diatur ke dalam article 15-17 pada FCTC,
itu
anak remaja hingga
dewasa,
mengingat pengkonsumsi tembakau saat ini
adalah upaya kedua untuk mengurangi pasokan permintaan tembakau yang lebih
tersebut
yang
•
Regulation of illicit trade (Article 15)
•
Prevention of youth access to tobacco
•
memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat
permasalahan
upaya
(Article 16)
mengedepankan pendekatan efektif dengan
kalangan
diperlukan
sebagai berikut :
sudah semakin meluas. Non Price Measure
seluruh
Sehingga
Supporting
crop
alternatives
for
tobacco farmers (Article 17)
tentang
dampak negatif tembakau bagi kesehatan.
Sebagai konvensi kerangka kerja,
Kedua upaya tersebut diatur pada article 6-
FCTC menetapkan pedoman umum dan
14 dalam FCTC.
prinsip pemerintahan serta berisikan aturan perjanjian yang spesifik untuk menambah
Adapun beberapa hal yang diatur
kekuatan pada kerangka kerja (Simpson,
dalam pengendalian permintaan non harga
1999). Negara-negara anggota atau parties
(non price measure), sebagai berikut : •
dari FCTC berkomitmen untuk terikat pada
Protection from exposure to second
kewajiban dalam perjanjian. Hal ini bisa
hand smoke (Article 8) : •
Tobacco
content
and
dilakukan
product
(ratification),
regulation (Article 9 & 10) •
Packaging
&
labeling
(formal
Education, communication,
Advertising,
promotion
ketentuan
and
persediaan
tembakau
provisions)
menjadi
pengendalian
pasokan
(supply
tembakau
tembakau
komponen
tembakau
perdagangan
secara
ilegal
(illicit
diatur
kedalam
aturan
tanggung
jawab
untuk
yang
telah
diatur
didalam
Ketentuan FCTC masuk kedalam legislasi nasional memerlukan kinerja dari parlemen
produk
dan dukungan seluruh elemen pemerintah
trade),
dalam
meluasnya pengkonsumsi tembakau yang
mengendalikan
penggunaan
tembakau di negara. Keberhasilan FCTC
menyerang kalangan anak remaja hingga
pun bergantung dari komitmen, tekad dan
7
yang
jurisdiksi nasional masing-masing negara.
esensial
mengingat adanya kesadaran bahwa timbul permasalahan
aksesi
mengimplementasi ketentuan pengendalian
reduction
yang
atau
Negara-negara yang telah meratifikasi memiliki
pengurangan
confirmation)
nasional negaranya atau legislasi nasional.
Tobacco Cessation (Article 14) Kedua,
(acceptance),
negara berkewajiban untuk mengadopsi
sponsorship (Article 13) •
akseptansi
ratifikasi
(accession). Ketika FCTC telah diratifikasi,
training
and awareness (Article 12) •
melakukan
penerimaan (approval), konfirmasi formal
tobacco
products (Article 11) •
dengan
visi pemerintah, organisasi non pemerintah
juga
dan masyarakat sipil yang telah melakukan
negosiasi FCTC. (Huang, 2013, p.8)
memiliki
posisi
yang kuat dalam
transformasi perjanjian internasional FCTC Bila
ke dalam realitas global.
dilihat
secara
keseluruhan,
ketentuan aturan yang diatur pada FCTC India melakukan penandatanganan
terkait pengendalian pasokan permintaan
FCTC pada tanggal 10 September 2003 dan
tembakau tercermin pada COTPA sebagai
India sebagai delapan negara pertama yang
hukum nasional India. Dengan adanya
meratifikasi
5
relevansi antara FCTC dan COTPA, akan
Februari 2004. Setelah memiliki hukum
semakin memperkuat hukum nasional India
nasional
serta
serta mendorong pemerintah India untuk
merespon
mengambil langkah dalam mengendalikan
permasalahan kesehatan akibat dampak
konsumsi tembakau di masyarakat. Untuk
konsumsi tembakau secara global melalui
dapat meminimalisir konsumsi tembakau,
ratifikasi terhadap FCTC, diupayakan dalam
telah diatur pada ketentuan FCTC bagian
rangka meningkatkan kapasitas negaranya
pengendalian pasokan permintaan dan juga
dalam mengatasi permasalahan tembakau
termuat pada hukum nasional India.
perjanjian
FCTC
pengendalian
keikutsertaan
melalui
India
partisipasi
pada
tembakau dalam
aktif
di
tataran Menurut
internasional.
Ganguli
dikutip
dari
bukunya berjudul India and International Selain dalam
negeri,
memperlihatkan komitmen pemerintah
India
Law (2008, p. 11-47) terdapat dua pilihan
juga
pendekatan yang diadopsi negara mengenai
menunjukkan peran kepemimpinan yang
berlakunya
konstruktif selama perundingan konvensi
internasional
FCTC
periode
inkorporasi. Kedua pendekatan tersebut
negoisasi FCTC, India memimpin sebagai
diperlukan untuk menjelaskan bagaimana
konsultan di empat regional dan terlibat
langkah selanjutnya yang dilakukan oleh
dalam membentuk draft teks FCTC. Negara
negara ketika sudah terikat pada perjanjian
anggota negosiasi memilih India sebagai
internasional
koordinator
negara-negara
menerapkan ketentuan yang telah diatur
kawasan Asia Tenggara. Selama proses
tersebut ke dalam ruang lingkup legislasi
pembentukan
nasional negaranya.
berlangsung.
Selama
regional
rancangan
FCTC,
India
ketentuan
pada
yaitu
perjanjian
transformasi
yang
dan
nantinya
akan
memainkan dua tingkatan yang bertujuan Pendekatan
untuk memperkuat posisinya di tingkat nasional nasional,
dan
internasional.
kabinet
Di
pemerintahan
bahwa
tingkat
hukum
internasional
melihat
merupakan
sistem hukum yang terpisah dari hukum
India
nasional sehingga untuk dapat menjadi
menyetujui perluasan aturan penggunaan
bagian
tembakau melalui COTPA pada tahun 2003.
dari
hukum
nasional
perlu
melakukan transformasi kedalam bentuk
Sedangkan di tingkat internasional, India
perundang-undangan
8
transformasi
yang
diakui
oleh
negara bersangkutan. Dengan kata lain,
nasional.
hukum internasional perlu ditransformasi ke
parlemen yang memiliki kekuasaan legislatif
dalam hukum nasional agar segala aturan
untuk
atau ketentuan dapat diterapkan di negara.
melaksanakan
Menurut
perjanjian
pendekatan
perjanjian
transformasi
internasional
ini,
memerlukan
Perlu
keterlibatan
membuat
peran
undang-undang kewajiban
dari
dalam
India
dalam
yang
telah
internasional
disepakati.
ratifikasi dan tidak semerta-merta masuk ke Dalam
dalam hukum nasional.
pengimplementasiannya,
pemerintah India sebagai party pada FCTC Sedangkan pendekatan inkorporasi melihat
bahwa
hukum
telah
internasional
melakukan
kedua
langkah
pengendalian tembakau tersebut baik itu
merupakan bagian dari hukum nasional,
dengan
sehingga perjanjian yang telah diratifikasi
pasokan yang termuat pada aturan COTPA.
secara otomatis menjadi bagian dari hukum
Namun
nasional suatu negara. Dalam pendekatan
membahas pada implementasi aturan FCTC
ini menempatkan hukum internasional dan
pemerintah
hukum nasional sebagai bagian dari satu
pasokan
kesatuan sistem hukum. Secara hirarki
demand reduction provisions. Mengingat
melihat bahwa hukum nasional lebih rendah
permasalahan tembakau di India didominasi
dibandingkan dengan hukum internasional.
oleh tingginya angka pengkonsumsi serta
Menurut
semakin
pendekatan
inkorporasi
bahwa
mengendalikan
dalam
permintaan
penelitian
India
ini
terkait
permintaan
hanya
pengendalian
tembakau
meluasnya
dan
kalangan
atau
yang
perjanjian internasional yang memerlukan
mengkonsumsi baik itu kalangan dewasa
ratifikasi secara otomatis masuk ke dalam
hingga
ruang lingkup hukum nasional tanpa harus
membentuk
melakukan transformasi. Dengan kata lain
melalui kebijakan yang berkaitan dengan
setelah negara meratifikasi atau mengaksesi
permintaan
perjanjian internasional, hukum internasional
meminimalisir permasalahan tembakau di
secara
India.
langsung
akan
menjadi
hukum
anak-anak.
Sehingga
aturan
dan
tembakau
dengan
pengendalian
dinilai
mampu
nasional. Dalam Jika
diperhatikan,India
menganut
penelitian
praktiknya
ini
yaitu
terkait
FCTC,
pada
tindakan
pendekatan transformasi dalam menurunkan
pemerintah India menggunakan pendekatan
ketentuan
perjanjian
transformasi karena di dalam keputusan
internasional ke dalam legislasi nasional.
hubungan internasional di India memerlukan
Hal tersebut dikarenakan konstitusi India
ratifikasi
mengikuti
diimplementasikan ke dalam masyarakat.
aturan
pada
pendekatan
transformasi
terlebih
dahulu
sebelum
sehubungan dengan penggabungan hukum
Pemerintah
internasional ke dalam hukum nasional,
eksklusif
dimana perjanjian internasional tidak secara
menerapkan perjanjian atau kesepakatan
otomatis menjadi bagian dalam hukum
internasional.
9
India untuk
memiliki
kekuasaan
menyimpulkan
Sebelum
adanya
dan
FCTC,
pemerintah India sudah bertindak lebih awal untuk
mengendalikan
Dalam pembentukan NTCP sebagai
penggunaan
program kebijakan yang diprakarsai oleh
perundang-undangan
Ministry of Health and Family Welfare atau
COTPA yang berhasil dibentuk pada tahun
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan
2003.
Keluarga
dalam
konsumsi
tembakau,
tembakau
melalui
Sehingga ketentuan
untuk
aturan
pelaksanaan
pasokan
rangka
mengendalikan
adapun
beberapa
tahapan dalam pembuatah kebijakan publik
permintaan
menurut Thomas Dye (1972) yakni :
dalam mengendalikan konsumsi tembakau • Agenda Setting
di India, pemerintah mentranformasikan ke dalam bentuk kebijakan publik agar secara
Penyusunan
langsung dapat diterapkan di negaranya dengan
membentuk
National
menggunakan
transformasi,
yang
pengendalian pembentukan
program
sehingga
publik
dalam
agenda
dari
dapat ke
sepenuhnya
dalam
berbagai
kebijakan,
permasalahan
tersebut akan diprioritaskan untuk segera
tetap berpedoman pada COTPA sebagai
diatasi melalui kebijakan publik.
hukum nasional pengendalian tembakau
Pada
proses awal ini, perlu memperhitungkan isu
yang memiliki relevansi dengan aturan pada
atau permasalahan mana yang akan segera
FCTC.
diatasi.
Menurut Anderson (1978), kebijakan
Diperlukan sebuah program kebijakan
publik sebagai kebijakan yang dibangun oleh
tidak
ditransformasikan
dengan
kebijakan
diangkat
masyarakat
implementasi
tembakau
akan
pemerintah. Seluruh permasalahan dalam
pendekatan
dalam
merupakan
tahap awal dalam menentukan isu publik
Tobacco
Control Program (NTCP). Sebagai negara yang
agenda
badan
pemerintah
pemerintah dan
dan
menimbulkan
untuk
pejabat
tembakau
implikasi
ketentuan
FCTC
penerapan
yang
dan efektif
masyarakat.
dari
pemerintah
memfasilitasi dari
menjadi
antara
penting
sektor
mengingat
pembuatan kebijakan. Adapun peran dari berbagai departemen kementerian yang
dalam 11th Five Year Plan yang digagas untuk
Kolaborasi
pemerintah sebagai aktor utama dalam
aturan
pengendalian tembakau. NTCP termasuk ke
khususnya
mengimplementasikan
agar secara langsung dapat menyasar
Ministry of Health and Family Welfare implementasi
serta
konsumsi
dengan keterlibatan dari berbagai sektor
dibentuk oleh pemerintah India dalam hal ini
kebijakan
mengendalikan
aturan yang terlah diatur dalam FCTC
kebijakan. NTCPmerupakan kebijakan yang
sebagai
dapat
berkaitan dengan pengendalian konsumsi
pengendalian
tembakau seperti : 1) Ministry of Health and
permasalahan dampak konsumsi tembakau
Family Welfare, 2) Ministry of Labour, 3)
(Sebastian, 2015, p. 19).
Ministry of Commerce, 4) Department of Revenue, 5) Department Industrial Policy
10
&Promotion, 6) Ministry of Information &
Maka
Broadcasting, 7) Department of Higher
kebijakan
Education, 8) Ministry of Rural Development,
upaya pemerintah India dalam menurunkan
9) Ministry of Tribal Affairs, 10) Department
ketentuan
of Women and & Child Development dan 11)
pengendalian permintaan tembakau dalam
Department of Youth Affairs & Sports.
rangka meminimalisir konsumsi tembakau di
dibentuklah
sebuah
program
yang disebut NTCP sebagai
yang
diatur
FCTC
terkait
India. NTCP menjadi program utama dalam Selain
aktor
pemerintah,
adapun
dorongan dari luar (centrifugal forces) dari elemen masyarakat dalam mendorong untuk mengupayakan permasalahan
tindakan
di
India,
konsumsi
pengendalian
tembakau.
Program
bidang kesehatan, dikarenakan relevan dan sejalan dengan tujuan dari dibentuknya
aktivisme yang dilakukan oleh organisasi sipil
terhadap
untuk
Eleventh Five Year Plan tahun 2007-2009
tembakau
dengan melakukan advokasi dan gerakan
masyaraka
tujuan
NTCP dimasukan ke dalam agenda India’s
pengendalian
penggunaan
mencapai
rencana
organisasi
5
tahunan
tersebut.
Program
rencana 5 tahunan mencakup berbagai
masyarakat sipil (NGO), dukungan dan
bidang
peran dari peradilan India, peran dari media
yaitu
pendidikan,
kesehatan,
infrastruktur serta kemiskinan.
massa dalam membangun opini positif • Adoption
pengendalian tembakau serta komitmen pemerintah India dalam hal ini Ministry of
Tahap adopsi merupakan penentuan
Health and Family Welfare melalui upaya
kebijakan yang melihat bagaimana proses
pengendalian tembakau serta dukungan
penerapan
yang baik dari parlemen dan pembuat
kebijakan,
siapa
pelaksana
kebijakan dan isi dari kebijakan yang akan
kebijakan. • Formulation
diterapkan
pada
Anderson,
1973).
implementasi Memasukan
(James NTCP
kedalam program perencanaan 5 tahunan Permasalahan yang telah masuk ke
pemerintah India sebagai sebuah solusi
agenda tersebut kemudian dibahas oleh
alternatif dan efektifitas yang hendak dicapai
para pembuat kebijakan. Permasalahan tersebut
kemudian
dicari
setelah
pemecahan
konsumsi
yang ada. Perhatian pemerintah India akan
kebijakan
tembakau di masyarakat membuat perlu
menjadi
prioritas
yang
dapat
mengatasi
mengimplementasikan ketentuan yang telah
segera diatasi. Setelah meratifikasi FCTC,
diatur pada FCTC. Adapun tujuan dari
dengan
dibentuknya program perencanaan tersebut
menindaklanjuti ketentuan aturan dalam
untuk mensejahterakan serta meningkatkan
FCTC pada tataran nasional negaranya.
taraf hidup masyarakat dengan membangun
11
tembakau
permasalahan tersebut serta upaya untuk
adanya pemecahan atau solusi untuk dapat
adalah
agenda
pemerintah India sehingga diperlukan suatu
permasalahan kesehatan akibat konsumsi
selanjutnya
dalam
kebijakan. Isu kesehatan akibat dampak dari
masalah berdasarkan alternatif kebijakan
upaya
diformulasikan
infastruktur
yang
memadai
dan
akses
state dan district level) yang mencakup 21
terhadap pendidikan dan kesehatan.
negara bagian dan 42 kabupaten di India.
Pembentukan program kebijakan NTCP
Implementasi kebijakan NTCP bila
yang diinisiasi oleh Ministry of Health and
dilihat
Family Welfare merupakan implementasi
kebijakan, cenderung masuk ke dalam
aturan
hybrid
yang
diadopsi
dan
disesuaikan
dari
3
kategori
approach.
implementasi
Hybrid
approach
dengan aturan pengendalian permintaan
merupakan
konsumsi tembakau pada FCTC. Program
kebijakan
kebijakan NTCP dibuat secara bertahap
peran
yaitu tahap I tahun 2007-2008 mencakup 9
partisipasi dari elemen masyarakat agar
negara bagian dan tahap II tahun 2008-2009
program
dengan cakupan 12 negara bagian. Dalam
dapat
menyasar tujuan dari program NTCP secara
Pemerintah
komprehensif,
mengendalikan dan mengawasi jalannya
penerapan
NTCP
akan
pendekatan yang
dan
menggabungkan
intervensi
sesuai
tetap
antara
pemerintah
pelaksanaan
berjalan
implementasi
serta
kebijakan
NTCP
dengan
tujuan.
memiliki
andil
untuk
difokuskan pada 3 level yaitu national level,
kebijakan
state level dan district level dengan objek
masyarakat meliputi organisasi masyarakat
dari
sipil, tenaga kerja kesehatan, siswa, guru,
kebijakan
menyasar
masyarakat.
Adapun komponen utama kegiatan pada ketiga
level
tersebut
meningkatkan
adalah
kesadaran
oleh
elemen
untuk Sesuai dengan ketentuan pada FCTC
masyarakat
tersebut, pemerintah
pembangunan infrastruktur memadai bagi pengkonsumsi
didukung
akademisi dan media.
terhadap dampak konsumsi tembakau dan
masyarakat
yang
pembentukan India
NTCP
sebagai
oleh sebuah
implementasi efektif yang melibatkan multi
tembakau,
stakeholder dalam mengendalikan konsumsi
sehingga permintaan akan produk tembakau
tembakau di India. Program kebijakan NTCP
dapat dikendalikan.
mencakup 21 negara bagian dan 42 distrik • Implementation
di India. Hal tersebut merupakan lompatan besar mengingat untuk pertama kalinya
Implementasi
kebijakan
berkenaan
India menerapkan strategi pengendalian
dengan berbagai upaya yang diarahkan pada
pelaksanaan
kebijakan.
tembakau di negaranya. Kerangka kerja
Kebijakan
untuk NTCP dikategorikan kedalam tahap I
yang telah dirumuskan dan diputuskan kemudian
diimplementasikan
dan tahap II oleh Departemen Kesehatan
ke
dan Kesejahteraan Keluarga, pemerintah
masyarakat. Pada tahap implementasi akan terlihat
bagaimana
dilaksanakan langsung.
dan Agar
program diadaptasi dapat
India. Komponen utama NTCP mencakup
kebijakan
National Level, State Level dan District
secara
Level. NTCP terbagi kedalam 2 fase yaitu
meningkatkan
NTCP Phase I tahun 2007-2008 dengan
efektifitias kebijakan, penerapan program
melibatkan 9 negara bagian dan NTCP
NTCP terbagi kedalam 3 level (national,
12
Phase
II
tahun
2008-2009
dengan
awareness program (article 11 & 12);
mencakup 12 negara bagian.
information, education, communication and media campaign.
• National Level (National Tobacco Control
• Evaluation
Cell) National Tobacco Contol Cell atau
Tahap evaluasi dianggap sebagai
NTCC merupakan bagian dari program
komponen utama untuk melihat apakah
NTCP di tingkat nasional yang memiliki
program
tanggung jawab untuk keseluruhan tindakan
dengan tujuan atau tidak. Pada tahap ini,
seperti perumusan kebijakan, perencanaan,
kebijakan
monitoring, dan evaluasi kegiatan yang
kebijakan tersebut mampu memecahkan
dipertimbangkan dalam program ini. Adapun
masalah
komponen utama kegiatan yang dilakukan
harapan. Pada tahap ini juga dapat terlihat
dalam NTCC sesuai dengan FCTC yaitu :
hasil dari implementasi program kebijakan
public awareness campaign (article 12),
NTCP.
kebijakan
akan
dan
terlaksana
dinilai
sesuai
sejauh
berjalan
mana
dengan
sesuai
tobacco product testing laboratories (article
KESIMPULAN
5.
9 & 10), research and training on alternative crops and livelihoods (article 17), monitoring
Berdasarkan
paparan
diatas
dapat
& evaluation, integrating NTCP with other
disimpulkan bahwa upaya pemerintah India
program.
dalam mengendalikan konsumsi tembakau
• State Level (State Tobacco Control Cell)
melalui ratifikasi WHO FCTC dilakukan dengan
Pengendalian konsumsi tembakau di negara
bagian
India
dilakukan
efektif
dalam
yang
meminimalisir
penggunaan tembakau. Adapun program
mengatur
(demand
reduction)
ketentuan
FCTC
sebagai
public awareness campaign and information,
party
menurunkan
monitoring
permintaan
sesuai
article
dengan
8-14.
Dengan
(pihak)
adalah
ketentuan
dengan
aturan
pada
perjanjian internasional kedalam legislasi
tobacco control laws and reporting (article 9
nasional
& 10).
negara.
ketentuan • District Level (District Tobacco Control
telah
Cell) Dalam
pasokan
selanjutnya yang dilakukan oleh negara
yaitu : training of stakeholders (article 12);
communication;
publik
meratifikasi perjanjian internasional, upaya
kegiatan pada cakupan negara bagian India
education,
kebijakan
pengendalian tembakau bernama NTCP
untuk
membangun kapasitas negara bagian yang lebih
membentuk
perjanjian
disahkan,
pendekatan mengimplementasikan
tersebut
Dalam
menurunkan
internasional
India
menggunakan
transformasi. melihat
yang
Pendekatan
bahwa
perjanjian
kebijakan NTCP di bagian distrik, terdapat
internasional
sebagai
upaya yang dilakukan sesuai dengan FCTC
internasional
merupakan
yaitu : tobacco cessation (article 14); school
terpisah dari hukum nasional, sehingga
13
subjek sistem
hukum yang
untuk dapat masuk ke dalam legislasi
diatur pada FCTC. Implementasi kebijakan
nasional perlu melakukan transformasi agar
publik NTCP merupakan wujud komitmen
segala aturan pada perjianjian internasional
pemerintah
dapat diterapkan di negara.
mengendalikan dan meminimalisir konsumsi
India
dalam
upaya
tembakau yang secara langsung menyasar Pemerintah India telah memiliki hukum nasional
pengendalian
tembakau
kalangan masyarakat.
yaitu
COTPA yang telah disetujui parlemen pada tahun
2003,
sebelum
adanya
Kebijakan
FCTC.
NTCP
dilaksanakan
dan
sesuai berdasarkan ketentuan yang diatur
Relevansi ketentuan aturan FCTC sebagai
pada
subjek hukum internasional tercermin pada
permintaan. Kebijakan tersebut diterapkan
COTPA sebagai hukum nasional India dilihat
secara komprehensif mencakup 3 tingkatan
dari
permintaan
yaitu national level, state level dan district
tembakau yang meliputi 7 poin yaitu harga
level yang secara keseluruhan mencakup 21
dan pajak, perlindungan terhadap paparan
negara bagian di India. Kebijakan dilakukan
asap
produk
secara bertahap, tahap pertama tahun
label
2007-2008 dan tahap kedua berlangsung
pengendalian
rokok,
pasokan
regulasi
konten
tembakau, aturan kemasan dan produk,
edukasi
meningkatkan
dan
informasi
kesadaran
untuk
FCTC
pada
masyarakat,
terkait
tahun
aturan
pasokan
2008-2009.
implementasi
Kategori
kebijakan
NTCP
regulasi pelarangan iklan dan promosi serta
menggabungkan antara peran pemerintah
pembentukan
dan partisipasi dari elemen masyarakat
pusat
kesehatan
bagi
pengkonsumsi tembakau. Sehingga dalam
(hybrid
upaya tranformasi perjanjian internasional,
pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan
pemerintah India menuangkan ketentuan
komprehensif
pengendalian tembakau yang diatur pada
konsumsi tembakau di masyarakat.
approach)
agar
dalam
program
mengendalikan
FCTC dan tetap berpedoman pada hukum nasional
COTPA
melalui
6.
pembentukan
kebijakan publik yang bernama NTCP. Adapun dalam
5
tahapan
membentuk
yang
Anderson, J.E. (2003). Public Policymaking : An Introduction. Dalam Mifflin Company
dilakuakn
kebijakan
(Ed.) Chapter 1 : The Study of Public Policy
publik
(1-32). Boston : Houghton
pengendalian tembakau yaitu : agenda setting,
formulation,
adoption, Bell, S & Hindmoor, A. 2009. Rethinking
implementation dan evaluation sehingga terbentuklah
program
Pembentukan memiliki
tujuan
pengkonsumsi
kebijakan
kebijakan
Governance: The Centrality of the State in
NTCP.
publik
untuk
tembakau
Modern
NTCP
di
Society.
Cambridge
University
Press
menekan kalangan
Caramani, D. (2008). Comparative Politics.
masyarakat dengan menerapkan aturan
Oxford University : United Kingdom. 500-506
pengendalian pasokan permintaan yang
14
DAFTAR PUSTAKA
Bersumber
dari
Mas’oed,
M.
(1990).
Ilmu
Hubungan
https://books.google.co.id/books?id=txkbAg
Internasional : Disiplin dan Metodologi.
AAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&
Jakarta : Pustaka LP3S
q&f=false Mauna, B. (2011). Hukum Internasional : D’Amato, A. (1962). Treaties As A Source of General
Rules
of
International
Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era
Law.
Dinamika Global. Bandung : Penerbit P.T.
Northwestern University School of Law. Paper
120.
Bersumber
Alumni
dari
http://scholarlycommons.law.northwestern.e
McKay, J., & Crofton, J. (1996). Tobacco
du/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context
And The Developing World. University of
=facultyworkingpapers
Edinburgh : UK, 52(1), 206-221
Dye, Thomas R. (2013). Understanding
Shibuya, K et al. (2003). 'WHO Framework
Public Policy. United States : Pearson
Convention
Education.
on
Tobacco
Control:
development of an evidence-based global
Ganguli, A K. (2008). Interface Between
public health treaty', British Medical Journal,
International Law and Municipal Law : Role
327(7407), 154-157.
of Indian Judiciary. Dalam buku Bimal N. Patel (Ed.). India and International Law (vol
Srinatha Reddy K., Gupta Prakash C.
2, hal 11-47). Netherlands : Koninklijke Brill
(2004). Report On : Tobacco Control In
NV
India. Ministry of Health and Family Welfare : Byworld Editorial Counsultant
Jain,
Pala.
2012.
The
relevance
and
effectiveness of and community support to Cigarettes and Other Tobacco Products (prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution) Act, 2003 (COTPA, 2003). Bhopal : National Law Institut University
Jha P et al. (2008). The New England Journal
of
Medicine
:A
nationally
representative case-control study of smoking and death in India, 358, 1137-1147. Jhanjee, S. (2011). Delhi Psychiatry Journal Tobacco Control In India : Where Are We Now?, 14(1), 26-32
15
