Maret 2004 Bab 10 The Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

Maret 2004

Bab 10.

Bab 10 The Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

The Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

10.1. Apakah FCTC itu? 10.1.1. Pengertian FCTC adalah suatu konvensi atau treaty, yaitu suatu bentuk hukum internasional dalam pengendalian masalah tembakau, yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (internationally legally binding instrument) bagi negara-negara yang meratifikasinya. Naskah FCTC dirancang sejak tahun 1999 dan selesai disusun oleh WHO pada bulan Februari 2003 setelah melalui enam kali pertemuan negosiasi internasional dan beberapa kali pertemuan-pertemuan regional. Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam semua pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh Intergovernmental Negotiating Body (INB) di Geneva (sebanyak enam kali), maupun dalam pertemuan regional antara negara-negara anggota WHO Kawasan Asia Tenggara (WHO SEARO) dan ASEAN. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Naskah FCTC telah disepakati secara aklamasi dalam sidang WHA (World Health Assembly), yaitu forum pengambilan keputusan tertinggi WHO pada bulan Mei 2003. FCTC dinyatakan efektif apabila telah ada minimal 40 (empat puluh) negara yang meratifikasinya. FCTC juga akan dilengkapi dengan beberapa protokol yang diperlukan, dan dengan proses yang sama protokol-protokol tersebut akan dinegosiasi, diadopsi dan diratifikasi oleh masing-masing negara. 10.1.2. Tujuan Tujuan dari Konvensi dan protokol-protokolnya adalah untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan kepada asap tembakau, dengan menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di tingkat nasional, regional dan internasional guna mengurangi secara berkelanjutan dan bermakna prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok “The objective of this Convention and its protocols is to protect present and future generations from the devastating health, social, environmental and economic consequences of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke by providing a framework for tobacco control measures to be implemented by the Parties at the national, regional and international levels in order to reduce continually and substantially the prevalence of tobacco use and exposure to tobacco smoke” (Article 3 FTCF)

120

Maret 2004


10.1.3. Proses Ratifikasi Setelah disepakati secara aklamasi dalam sidang World Health Assembly pada bulan Mei 2003, FCTC memasuki proses penandatanganan oleh negara-negara anggota. Secara keseluruhan, urutan proses yang harus dilalui sampai FCTC menjadi perangkat hukum internasional yang mengikat adalah sebagai berikut: Langkah 1. Mei 2003. Adopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) Pada bulan Mei 2003, Majelis Kesehatan Dunia dengan suara bulat mengadopsi FCTC Langkah 2. Penandatanganan perjanjian FCTC mulai dapat ditandatangani sejak 16 Juni 2003. Penandatanganan bukan merupakan langkah yang mengikat secara hukum, tapi memberikan indikasi bahwa negara tersebut berniat serius untuk menentukan posisinya dengan memperhatikan isi FCTC. Penandatanganan FCTC tidak serta merta mengikat negara tersebut untuk meratifikasi. Tapi penandatanganan tersebut berarti kewajiban untuk menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan FCTC atau tindakan yang akan melemahkannya. Pada akhir Februari 2004, 95 negara, termasuk European Community, telah menandatangani FCTC. Negara-negara masih bisa menandatangani FCTC di markas besar PBB di New York sampai 29 Juni 2004. Langkah 3. Ratifikasi Ratifikasi terdiri dari dua langkah. Pertama, lembaga negara yang berwenang (misalnya parlemen) sepakat untuk menindak lanjuti kewajiban dalam perjanjian yang bersangkutan, sesuai dengan prosedur konstitusi yang berlaku. Kedua, pemerintah menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jendral PBB. Setelah ratifikasi maka sebuah negara menjadi negara anggota resmi dari perjanjian. FCTC memerlukan ratifikasi 40 negara sebelum dapat diundangkan dan dinyatakan berlaku. Negara anggota dapat meratifikasi FCTC pada periode waktu yang tidak ditentukan setelah penandatanganan. Sampai dengan akhir Februari 2004, 9 negara telah meratifikasi FCTC. Sesudah 29 Juni 2004, yakni batas akhir penandatanganan dokumen FCTC, negara-negara yang belum menandatangani masih bisa tetap mengikatkan diri kepada perjanjian tersebut melalui prosedur yang disebut accession atau aksesi, tanpa harus didahului dengan penandatanganan. Jadi negara yang melakukan aksesi harus segera melaksanakannya. Pada prinsipnya, aksesi sama dengan ratifikasi.

Langkah 4. Protokol-protokol 121

Maret 2004


Perjanjian terpisah yang lebih khusus, yang disebut sebagai protokol, dapat disusun untuk melengkapi konvensi. Protokol merupakan pengaturan kewajiban khusus untuk melaksanakan tujuan konvensi. Beberapa protokol yang dapat diterapkan untuk FCTC meliputi penyelundupan dan iklan yang melintasi batas negara. Protokol perlu diratifikasi secara tersendiri. Menurut teks perjanjian yang berlaku saat ini, hanya negara yang telah meratifikasi konvensi yang dapat meratifikasi protokol. Dalam Sidang Kesehatan Sedunia pada bulan Mei 2003, dikatakan bahwa protokol-protokol akan dinegosiasikan dalam Conference of the Parties setelah FCTC efektif. Langkah 5. Perjanjian menjadi hukum internasional Sembilan puluh hari setelah FCTC diratifikasi oleh sedikitnya 40 negara, maka ia menjadi hukum internasional dengan aturan dan prosedur tersendiri. Perjanjian hanya mengatur hubungan antar negara-negara yang telah meratifikasinya. Langkah 6. Konperensi anggota Dalam satu tahun setelah perjanjian diundangkan, Konperensi Negara Anggota yang Meratifikasi ”Conference of Parties” (COP) akan diselenggarakan. COP akan memantau pelaksanaan perjanjian dan membantu pendayagunaan sumber daya keuangan dan menegosiasikan protocol-protokol tambahan. 10.2.

Peraturan-Peraturan yang Ada di Indonesia

10.2.1. Peraturan Pemerintah (PP) 81/1999 PP 81/1999 diterbitkan oleh pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan untuk membantu pelaksanaan upaya pengendalian tembakau sesuai dengan UU Kesehatan No. 23/1992. Pasal-pasal didalamnya mencantumkan pengaturan tentang iklan, peringatan kesehatan, pembatasan kadar tar dan nikotin, penyampaian pada mayarakat tentang isi produk tembakau, sanksi dan hukuman, pengaturan otoritas, peran serta masyarakat dan kawasan bebas asap rokok. Industri rokok yang sudah ada diharuskan mengikuti peraturan ini dalam waktu 2 tahun setelah peraturan diberlakukan. 10.2.2. Peraturan Pemerintah (PP) 38/2000 PP 38/2000 pada dasarnya merupakan revisi dari PP 81/1999, dan berkaitan dengan iklan rokok (mengizinkan penayangan iklan rokok di media elektronik sebagai tambahan terhadap iklan di media cetak dan luar ruangan) serta memperpanjang batas waktu bagi industri rokok untuk mengikuti peraturan baru ini menjadi 5-7 tahun setelah dinyatakan berlaku, tergantung dari jenis industrinya.

10.2.3. Peraturan Pemerintah (PP) 19/2003

122

Maret 2004


PP 19/2003 merupakan peraturan pemerintah pengganti PP 81/1999 dan PP 38/2000 tentang pengendalian tembakau. PP 19/2003 mencakup aspek yang berkaitan dengan ukuran dan jenis pesan peringatan kesehatan, pembatasan waktu bagi iklan rokok di media elektronik, pengujian kadar tar dan nikotin. PP ini tidak memuat pembatasan kadar maksimum tar dan nikotin. 10.3

Pokok-pokok Isi FCTC i dan Persandingannya dengan PP 19/2003 ii

a)

Pengendalian Harga dan Pajak Isyu

FCTC

PP 19/2003

Kebijakan Harga dan Pajak

“Implementing tax policies and, where appropriate, price policies, on tobacco products so as to contribute to the health objectives aimed at reducing tobacco consumption” (6:2a)

Tidak ada pasal mengenai kebijakan harga dan pajak

Penjualan bebas cukai

“Prohibiting or restricting, as appropriate, sales to and/or importations by international travelers of tax-and duty-free tobacco products” (6:2b)

Tidak ada pasal mengenai penjualan bebas cukai

Besarnya Pajak

“The Parties shall provide rates of taxation for tobacco products and trends in tobacco consumption in their periodic reports to the Conference of the Parties, in accordance with Article 21” (6:3)

Tidak ada ketentuan pemantauan besarnya pajak dan tren konsumsi tembakau

FCTC memuat pasal-pasal tentang pengaturan harga dan pajak untuk produk-produk tembakau, sedang PP 19/2003 tidak memuat pasal-pasal semacam itu.

b)

Lingkungan Bebas Asap Rokok 123

Maret 2004

Isyu Legislasi


FCTC

PP 19/2003

“Each Party shall adopt and implement in areas of existing national jurisdiction as determined by national law and actively promote at the other jurisdictional levels the adoption and implementation of effective legislative, executive, administrative and/or other measures//.” (8:2)

Pemerintah daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 di wilayahnya (ps 25)

//..”providing for protection from Ketentuan kawasan bebas exposure to tobacco smoke in indoor workplaces, public rokok transport, indoor public places and, as appropriate, other public places” (8:2)

Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok (ps 22) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok yang terpisah secara fisik dan tempat khusus untuk merokok dilengkapi alat penghisap udara yang memenuhi standar. (ps.24a,b)

Tanggung jawab

-

Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara untuk melindungi mereka yang tidak merokok. (ps.23)

Persamaan PP 19/2003 dengan FCTC adalah: perlindungan terhadap paparan asap rokok di perkantoran dan tempat-tempat umum termasuk sarana angkutan umum. Tanggung jawab pelaksanaannya dibebankan pada Pemda untuk mewujudkan kawasan bebas rokok dan pada pimpinan atau penanggung jawab tempat umum tersebut untuk penyediaan sarana perlindungan fisik untuk perokok pasif. FCTC menyatakan pelaksanaan upaya legislatif, eksekutif, administratif dan/atau aturan lainnya yang efektif, serta langkah-langkah untuk menyediakan perlindungan dari paparan asap rokok di tempat kerja tertutup, tempat umum tertutup dan tempat umum lainnya serta transportasi umum.

c)

Pengaturan Pengujian dan Pencantuman Isi Produk

124

Maret 2004

Isyu


FCTC

PP 19/2003

PANDUAN pengujian kandungan dan emisi produk tembakau

Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar “The Conference of the Parties dilakukan di laboratorium yang sudah (COP), in consultation with competent international bodies, shall terakreditasi sesuai ketentuan peraturan propose guidelines for testing and perundang-undangan yang berlaku. (4:2) measuring the contents and emissions of tobacco products, and for the regulation of these contents and emissions//..” (9)

LEGISLASI pengujian kandungan isi dan emisi produk tembakau

Setiap produksi rokok wajib melakukan //..”Each Party shall, where pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar approved by competent national pada setiap hasil produksinya. (ps4:1) authorities, adopt and implement effective legislative, executive and administrative or other measures for such testing and measuring, and for such regulation”(9)

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib “Each Party shall, in accordance memberikan informasi kandungan kadar nikotin PEMBERITAHU with its national law, adopt and dan tar setiap batang rokok yang diproduksinya AN kandungan implement effective legislative, (ps 5) executive, administrative or other dan emisi produk KEPADA measures requiring manufacturers PEMERINTAH and importers of tobacco products to disclose to governmental authorities information about contents and emissions of tobacco products.//..” (10) PENCANTUMAN //..”Each Party shall further adopt and implement effective measures kandungan for public disclosure of information beracun dan about toxic constituents of the emisinya tobacco products and the emissions KEPADA that they may produce.” (10) PUBLIK

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar setiap batang rokok pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah terbaca (ps6:1)

“Each unit packet and packages of Tidak ada ketentuan yang mengatur tobacco products and any outside pencantuman informasi di bagian luar setiap kemasan dan pelabelan produk tembakau packaging and labeling of such products shall, in addition to the warnings specified in paragraph 1(b) of this article (11:1b), contain information on relevant constituents and emissions of tobacco products as defined by national authorities” (11:2)

Menurut PP 19/2003, Pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan tembakau untuk melakukan pengujian, dan pemberitahuan pada pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pencantuman kandungan produk tembakau yang terbatas pada kadar tar dan nikotin saja, bukan seluruh kandungan bahan beracun dan emisinya. (Pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Setiap 125

Maret 2004


perusahaan harus mengungkapkan kadar kandungan tar dan nikotinnya pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah terbaca). Tidak ada ketentuan tentang pencantuman di bagian luar kemasan selain pada bungkus rokok. FCTC menegaskan perlunya pemberitahuan tentang isi dan emisi produk tembakau kepada pejabat yang berwenang serta pencantuman informasi tentang kandungan bahan beracun dari produk tembakau dan emisi yang dihasilkannya kepada umum. Pencantuman kandungan isi juga dilakukan di bagian luar setiap kemasan dan pelabelan produk tersebut. Setiap negara anggota diharapkan melaksanakan ketentuan ini dalam waktu 3 tahun setelah negara tersebut memberlakukan Konvensi ini (within a period of three years after entry into force of this Convention for that Party). d)

Kemasan dan Pelabelan

Isyu Peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau

FCTC “Each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging and labeling of such products also carry health warnings describing the harmful effects of tobacco use, and may include other appropriate messages. The messages shall be approved by the competent national authority, shall be rotating, shall be large, clear, visible and legible, should be 50% or more of the principal display areas but shall be no less than 30% of the principal display areas, may be in the form of or include pictures or pictograms” (11: 1b)

PP 19/2003 Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan. Tulisan tersebut berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin” (ps8:1,2) Tulisan peringatan kesehatan dicantumkan dengan jelas pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca. Dicantumkan pada salah satu sisi lebar setiap kemasan rokok, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran sekurang-kurangnya 3 (tiga) mm, sehingga jelas dibaca. (ps9:1,2)

“For the purpose of this article, the term “outside packaging and labeling” in relation to tobacco products applies to any packaging and labeling used in the retail sale of the product.” (11:4) Tidak ada ketentuan tentang informasi Informasi dan istilah “Tobacco product packaging and dan istilah yang menyesatkan seperti yang menyesatkan labeling do not promote a tobacco rendah tar, light, ultra-light, mild. product by any means that are false, misleading, deceptive or likely to create an erroneous impression about its characteristics, health effects, hazards or emissions, including any term…. ….that directly or indirectly creates the false impression that a particular tobacco product is less harmful than other tobacco products. These may include terms such as “low tar”, “light”, ultra-light”, or “mild” (11:1a)

126

Maret 2004


PP 19/2003 mewajibkan pencantuman peringatan kesehatan pada produk rokok dengan pesan tunggal yang tidak berganti-ganti, dicantumkan pada sisi lebar dan bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca dengan ukuran tulisan 3 mm di dalam kotak yang garis pinggirnya 1 mm. Peringatan harus berbentuk tulisan. Tidak diberikan aturan tentang proporsi label peringatan (dalam lampiran Penjelasan PP pasal 18 ayat (2) tertulis peringatan kesehatan adalah sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari luas total iklan). Tidak ada ketentuan yang mengatur informasi yang keliru dan menyesatkan. Teks FCTC mewajibkan 50% atau lebih, tetapi tidak kurang dari 30% dari area lebar pada bungkus rokok yang tampak, dipakai untuk mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk teks, gambar atau kombinasi keduanya. Peringatan kesehatan juga diharuskan ada di setiap kemasan pelabelan dari produk tembakau yang dijual eceran. Persyaratan pembungkusan dan label juga melarang tulisan yang memberikan kesan yang memperdayai bahwa produk tertentu adalah lebih “aman” dari yang lainnya. Termasuk istilah seperti “light”, “mild” atau “low tar”. e)

Edukasi, Komunikasi, Pelatihan dan Kesadaran Masyarakat Isyu

LEGISLASI tentang Edukasi, Komunikasi, Pelatihan dan Kesadaran Masyarakat

FCTC

PP 19/2003

“Each Party shall promote and strengthen public awareness of tobacco control issues, using all available communication tools, as appropriate. Towards this end, each Party shall adopt and implement effective legislative, executive, administrative or other measures to promote: ..//” (12)

Tidak ada pasal khusus tentang Edukasi, Komunikasi, Pelatihan dan Kesadaran Masyarakat. Isyu ini merupakan bagian dari 1) Peran Serta Masyarakat (Bab III): “keikut sertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebar luasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan” (ps 29:d) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Menteri bekerjasama dengan instansi terkait lainnya menyebarluaskan informasi dan pengertian penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan (ps 31) 2) Pembinaan (Bab IV): “Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berprilaku hidup sehat” (ps33)

CAKUPAN KEGIATAN Edukasi,

“a) broad access to effective and comprehensive educational and public awareness programs; b) public

127

Masyarakat termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah

Maret 2004

Pelatihan, Kesadaran Masyarak


awareness about the health risks of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke, and about the benefits of the cessation of tobacco use and tobacco-free life style; c) public access, in accordance to national law, to a wide range of information on the tobacco industry as relevant to the objectives of this Convention; d) effective and appropriate training or sensitization and awareness programs on tobacco control addressed to persons such as health workers, community workers, social workers, media, professionals, educators, decision makers, administrators and other concerned persons; e)awareness and participation of public and private agencies and NGOs not affiliated with the tobacco industry in developing and implementing intersectoral program and strategies for tobacco control; f) public awareness of and access to information regarding the adverse health, economic, and environmental consequences of tobacco production and consumption” (12a-f)

Indonesia, memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok. (ps26) ikut serta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebar luasan informasi kepada masyarakat (ps 29b); Pasal yang tidak secara langsung berkaitan dengan isi materi Edukasi, Pelatihan dan Kesadaran Masyarakat yang ada dalam Bab Peran Serta Masyarakat adalah: Peran masyarakat dilaksanakan melalui a) pemikiran dan pertimbangan untuk penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pengamanan rokok bagi kesehatan; b) bantuan dan atau kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok; c) bantuan sarana/prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan; d) ikut serta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebar luasan informasi kepada masyarakat; e) pengawasan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan. (ps.29)

PP 19/2003 tidak ada pasal khusus mengenai Edukasi, Informasi dan Kesadaran Masyarakat. Tanggung jawab aspek tersebut dibebankan pada Peran Serta Masyarakat (ps 29). Pemerintah berfungsi meningkatkan dan mendukung peran serta masyarakat dan membina pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan (ps 31, 33). Pasal 26 menyatakan bahwa MASYARAKAT TERMASUK INDUSTRI ROKOK MEMPUNYAI KESEMPATAN BERPERAN seluas-luasnya untuk meningkatkan derajat kesehatan MELALUI terbentuknya KAWASAN TANPA ROKOK. Beberapa aspek dalam pasal ini adalah: 1) tidak ada kewajiban, tetapi diberikan kesempatan seluas-luasnya; 2) bersama industri rokok meningkatkan derajat kesehatan dengan (satu) cara yaitu melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok. Cakupan Kegiatan Edukasi, Informasi dan Kesadaran masyarakat terbatas pada kawasan tanpa rokok serta penyebar luasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan. FCTC mengharapkan Pemerintah setiap negara anggota bertanggung jawab mempromosikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan masalah tembakau dengan menggunakan semua perangkat komunikasi yang ada,

128

Maret 2004


didukung oleh upaya legislative, eksekutif, administratif dan aturan lainnya yang efektif. Cakupan kegiatan edukasi, informasi dan kesadaran masyarakat sangat luas dan melibatkan berbagai kelembagaan: sekolah, fasilitas kesehatan, petugas masyarakat, pekerja sosial, pengambil keputusan, akademisi dan lintas sektor. f)

Larangan Komprehensif Terhadap Iklan, Promosi dan Pemberian Sponsor Isyu

FCTC

PP 19/2003

Larangan Iklan, Sponsor, dan Promosi

“Each Party shall, in accordance with its constitution or constitutional principles, undertake a comprehensive ban of all tobacco advertising, promotion and sponsorship. This shall include, subject to the legal environment and technical means available to that Party, a comprehensive ban on cross-border advertising, promotion and sponsorship originating from its teritory.” (13:2)

Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke wilayah Indonesia (ps 16:1)

“A party that is not in a position to undertake a comprehensive ban due to its constitution or constitutional principles shall apply restrictions on all tobacco advertising, promotion and sponsorship. This shall include, subject to legal environment and technical means available to that Party, restrictions or a comprehensive ban on advertising, promotion and sponsorship originating from its territory with cross-border effects” (13:3)

Isi dan desain iklan

“…..within a period of five years after entry into force of this Convention for that Party, each Party shall undertake appropriate legislative, executive, administrative and/or other measures and report accordingly in conformity with Article 21” (13:2) “prohibit all forms of tobacco advertising, promotion and sponsorship that promote tobacco products by any means that are false, misleading or deceptive or likely to create an erroneous impression about its characteristics, health effects, hazards or emissions” (13:4a)

129

Iklan sebagaimana dimaksud dalam ps 16(1) dapat dilakukan di media elektronik, media cetak atau media luar ruang. Kegiatan sponsor dalam rangka iklan dan promosi yang dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan dengan tetap mengindahkan ketentuan periklanan dan promosi sebagaimana diatur dalam PP ini (ps 20)

Materi iklan dalam ps 16(2) dilarang: merangsang dan mendorong orang untuk merokok, menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan, memperagakan bungkus rokok,rokok atau orang yang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok, ditujukan terhadap atau menampilkan gambar/bentuk tulisan, anak, remaja atau wanita hamil,

Maret 2004


mencantumkan nama produk yang bersangkutan, bertentangan dengan norma dalam masyarakat. (ps 17) Setiap iklan media elektronik, cetak dan media luar ruangan harus mencantumkan peringatan kesehatan (ps18:1)

Peringatan kesehatan pada iklan

“require that health or other appropriate warnings or messages accompany all tobacco advertising and, as appropriate, promotion and sponsorship” (13:4b)

Ketentuan waktu iklan

tidak berlaku

Iklan pada media elektronik dibatasi antara pukul 21.30-05.00 waktu setempat (16:3) (kemungkinan bertentangan dengan UU Penyiaran)

Produk rokok yang gratis

“Each Party shall prohibit or promote the prohibition of the distribution of free tobacco products to the public and especially minors” (16:2)

Setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia dilarang melakukan promosi dengan memberikan secara Cuma-Cuma atau hadiah berupa rokok atau produk lainnya dimana dicantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan rokok. (ps 19)

Menurut PP 19/2003, iklan dan promosi rokok diizinkan di media elektronik, media cetak dan media luar ruang. Demikian pula kegiatan sponsor dalam rangka iklan dan promosi dapat dilakukan dengan tetap mengindahkan ketentuan untuk periklanan dan promosi. Iklan di media elektronik dibenarkan selama jam tayang tertentu (21.30-05.00). Pasal ini bertentangan dengan UU Penyiaran yang tidak mencantumkan larangan tentang jam tayang bagi iklan rokok dan hanya memberikan larangan iklan rokok memperlihatkan wujud rokok.iii Menurut FCTC, diberikan tenggang waktu 5 tahun setelah Konvensi ini berlaku bagi negara bersangkutan, agar negara tersebut melakukan upaya legislatif, eksekutif, administratif dan atau upaya lain yang efektif serta melaporkannya sesuai dengan Article 21 FCTC. (Teks ini juga secara eksplisit meminta negara-negara yang menandatangani Konvensi untuk memberikan keterangan yang rinci mengenai iklan lintas-batas, termasuk aspek teknis dari pencegahan atau penghambatan iklan pada media seperti TV satelit dan Internet). Walaupun semua negara setuju bahwa suatu larangan menyeluruh akan mempunyai dampak yang berarti untuk mengurangi konsumsi produk tembakau, beberapa catatan seperti misalnya yang menyangkut kebebasan bicara dalam hal komersil - membuat beberapa negara tidak dapat menerapkan larangan menyeluruh untuk semua jenis media iv .

130

Maret 2004


FCTC pasal 13 butir 3 memberikan catatan bagi negara-negara yang tidak dapat menerapkan larangan menyeluruh terhadap iklan, promosi dan kegiatan sponsor rokok berdasarkan konstitusi atau prinsip-prinsip konstitusional negara tersebut dengan melakukan pembatasan pada semua iklan tembakau, promosi dan kegiatan sponsor. g)

Upaya Penurunan Ketergantungan pada Tembakau dan Berhenti Merokok Isyu

FCTC

PP 19/2003

Pedoman dan Promosi Berhenti Merokok

“Each Party shall develop and dessiminate appropriate, comprehensive and integrated guidelines based on specific evidence and best practices, taking into account national circumstances and priorities, and shall take effective measures to promote cessation to tobacco use and edquate treatment for tobacco dependence” (14:1)

Tidak ada pasal tentang Berhenti Merokok

Kegiatan

“a) design and implement effective program aimed at promoting cessation of tobacco use, in such locations as educational institutions, health care facilities, workplaces and sporting environments; b) include diagnosis and treatment of tobacco dependence and counseling services on cessation of tobacco use in national health and education programs, with the particiupation of health workers, community workers and social workers as appropriate; c) establish in health care facilities and rehabilitation centers programs for diagnosing, counseling, preventing and treating tobacco dependence..//” (14:2a-c)

Tidak ada ketentuan tentang hal ini

Kerjasama

“Collaborate with other Parties to facilitate accessibility and affordability for treatment of tobacco dependence including pharmaceutical pursuant to Article 22. Such products and their constituents may include medicines, products used to administer medicines and diagnostics where appropriate” (14:2d)

Tidak ada ketentuan tentang hal ini

131

Maret 2004

h)


Perdagangan Ilegal Produk Tembakau

Isyu Legislasi dan Peraturan Perizinan

FCTC

PP 19/2003

“Each Party shall adopt and implement effective legislative, executive, administrative or other measures to ensure that all unit packets and packages of tobacco products and any outside packaging of such products are marked to assist Parties in determining the origin of tobacco products, and in accordance with national law and relevant bilateral and multilateral agreements, assist Parties in determining the point of diversion and monitor, document and control the movement of tobacco products and their legal status.” (15:2) “Each Party shall endeavour to adopt and implement further measures including licensing, where appropriate, to control or regulate the production and distribution of tobacco products in order to prevent illicit trade” (15:7)

Pemantauan / Pengawasan

Tidak ada pasal yang menyebutkan tentang perdagangan illegal produk tembakau

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang industri (ps 10)

“Consider, as appropriate, developing a practical tracking and tracing regime that would further secure the distribution system and assist in the investigation of illicit trade” (15:2b)

Menteri dan Menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan (ps 35:1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam (ps 35:1),

“Monitor and collect data on crossborder trade in tobacco products, including illicit trade, and exchange information among customs, tax and other authorities, as appropriate, and in accordance with national law and relevant applicable bilateral or multilateral agreements” (15:4a

Menteri dan Menteri terkait dapat mengambil tindakan administrative terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (ps 35:2)

“Enact or strengthen legislation, with appropriate penalties and remedies, against illicit trade in tobacco products, including counterfeit and contraband cigarettes” (15:4b)

132

(ps 35 tidak relevan untuk FCTC article 15 karena ketentuan PP yang diacu tidak berkaitan dengan perdagangan illegal) Pengawasan terhadap produk rokok yang beredar dan iklan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (ps36:1). Dalam rangka pengawasan produk rokok yang beredar dan iklan sebagaimana dimaksud dalam (ps36:1), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat

Maret 2004


memberikan teguran tertulis dan/atau membuat rekomendasi untuk melakukan penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin industri kepada instansi terkait (ps 36:2) (ps 36 tidak relevan untuk FCTC article 15 karena Penjelasan PP 19/2003 menyebutkan: Pengawasan Kepala Badan POM dalam ketentuan ini berkaitan dengan kandungan tar dan nikotin, peringatan kesehatan, ketaatan terhadap iklan dan promosi rokok) Kerjasama antar lembaga

“The parties shall, as appropriate and in accordance with national law, promote cooperation between national agencies, as well as relevant regional and international intergovernmental organizations as it relates to investigations, prosecutions and proceedings, with a view to eliminating illicit trade in tobacco products. Special emphasis shall be placed on cooperation at regional and subregional levels to combat illicit trade of tobacco products.” (15:6)

Tidak berlaku

Tidak ada pasal dalam PP 19/2003 yang menyebutkan tentang perdagangan ilegal. Walapun pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin (lisensi) di bidang industri, tetapi tidak ada ketentuan tentang izin distribusi untuk distributor. Aspek pemantauan/pengawasan yang dibebankan pada Menteri dan Menteri terkait untuk mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam PP 19/2003 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tidak mencakup pengawasan terhadap perdagangan ilegal karena tidak ada pasal mengenai perdagangan illegal dalam PP 19/2003. Sesuai penjelasan PP 19/2003, pengawasan oleh Kepala Badan POM yang diberi wewenang untuk mencabut izin industri, hanya terbatas pada kebenaran kandungan tar dan nikotin, peringatan kesehatan, ketaatan terhadap iklan dan promosi rokok. Dengan demikian, pasal 35 dan 36 tidak relevan untuk dibandingkan dengan ketentuan FCTC yang berkaitan dengan pengawasan perdagangan ilegal. Artikel 15 FCTC menekankan pentingnya menghapus perdagangan ilegal produk tembakau dalam semua bentuk termasuk penyelundupan, pengolahan ilegal dan pemalsuan, tidak saja menyangkut kepentingan negara bersangkutan tetapi berkaitan pula dengan kepentingan negara lain. Karena itu, disamping perlunya melakukan upaya legislatif, eksekutif dan administratif yang efektif sesuai undang-undang nasional dan persetujuan bilateral serta multilateral, mutlak dibutuhkan kerjasama regional,

133

Maret 2004


subregional dan global sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat 1 FCTC, serta melakukan pengawasan dan memberikan sanksi. Secara rinci, ayat 2a menyebutkan bahwa setiap paket dan kemasan produk tembakau untuk penjualan eceran (retail) dan grosir (wholesale) di pasar domestik perlu menuliskan pernyataan: “Hanya diperkenankan untuk dijual di (masukkan nama negara, daerah (propinsi), regional atau unit federal)” atau cantumkan tanda efektif lain yang menunjukkan tujuan akhir yang akan membantu petugas untuk menentukan apakah produk ini legal untuk dijual di pasar domestik. i)

Penjualan kepada dan oleh Anak dibawah Umur (minors) Isyu

FCTC

PP 19/2003

Penjualan kepada anak di bawah umur

“Each Party shall adopt and implement effective legislative, executive, administrative or other measures at the appropriate government level to prohibit the sales of tobacco products to persons under the age set by domestic law, national law or eighteen” (16:1)

Tidak ada larangan penjualan/distribusi kepada anak di bawah umur.

Penjualan dengan mesin layan diri

“Ensuring that tobacco vending machines under its jurisdiction are not accessible to minors and do not promote the sale of tobacco products to minors” (16:1d)

Penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu (ps15:1) Ketentuan lebih lanjut tentang tempattempat tertentu sesuai (ps 15:1) ditetapkan oleh pemerintah daerah (ps 15:2)

Penjualan Batangan/ Jumlah Kecil

“Each Party shall endeavour to prohibit the sale of cigarettes individually or in small packets which increase the affordability of such products to minors” (16:3)

Tidak ada larangan penjualan batangan atau jumlah minimal per bungkus

PP19/2003 tidak memuat larangan penjualan/distribusi kepada anak di bawah umur, ataupun aturan mengenai jumlah rokok minimal per bungkus yang dijual. Ketentuan yang ada hanya mengenai penempatan mesin layan diri pada lokasi tertentu, walaupun lokasi tersebut akan mudah diakses anak di bawah umur dan harganya terjangkau. FCTC secara jelas mencantumkan larangan penjualan kepada anak di bawah umur, dan larangan penjualan rokok batangan. FCTC juga melarang promosi penjualan pada anak di bawah umur.

134

Maret 2004

j)


Sumber Dana Isyu

Sumber Dana

FCTC

PP 19/2003

“Each Party shall provide financial support in respect of its national activities intended to achieve the objectives of the Convention, in accordance with its national plans, priorities and programs” (26:2)

Tidak ada pasal yang menyebut sumber dana untuk kegiatan pengendalian tembakau

“ To assist Parties in meeting their obligations under the Convention, all relevant potential and existing resources, financial, technical, or otherwise, both public and private that are available for tobacco control activities, should be mobilized and utilized for the benefit of all Parties, especially developing countries and countries with economics in transition: (26:5a) Kerjasama antar negara

“…..the utilization of bilateral, regional, subregional and other multilateral channels to provide funding for the development and strengthening of multisectoral comprehensive tobacco control programs of developing country Parties and Parties with economics in trasition..// “(26:3)

Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat: bekerjasama dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan. (ps 34: 1b)

Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)

//..” Accordingly, economically viable alternatives to tobacco production, including crop diversification should be addressed and supported in the context of nationally developed strategies of sustainable development” (26:3).

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian mendorong dilaksanakannya diversifikasi tanaman tembakau ke jenis tanaman lain (ps 34:2)

Dukungan Sekretariat dan “COP”

“the Secretariat shall advice developing country Parties and Parties with economics in transition, upon request, on available sources of funding to facilitate the implementation of their obligations under the Convention” (26:5b)

Tidak berlaku

“the Conference of the Parties in its first session shall review existing and potential sources and mechanisms of

135

Maret 2004


assistance based on a study conducted by the Secretariat and other relevant information, and consider their adequacy; and” (26:5c) “the results of this review shall be taken into account by the Conference of the Parties in determining the necessity to enhance existing mechanisms or to establish a voluntary global fund or other appropriate financial mechanisms to channel additional financial resources, as needed, to developing country Parties and Parties with economies in transition to assist them in meeting the objectives of the Convention” (26:5d)

PP 19/2003 tidak menyebutkan sumber-sumber keuangan untuk upaya pengendalian tembakau. FCTC secara jelas mendorong langkah-langkah mobilisasi semua sumber daya potensial untuk mencapai tujuan Konvensi. Pihak-pihak terlibat diwajibkan menyediakan dukungan finansial untuk program-program pengendalian tembakau. Sejumlah negara dan badan yang bergerak di bidang pembangunan, telah membuat komitment untuk memasukkan usaha pengendalian tembakau sebagai prioritas pembangunan. Negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi, atas permintaan Sekretariat dapat memberikan saran sumber dana yang dapat dimobilisasi setelah terlebih dahulu melakukan telaah dan mengajukannya ke COP (Konperensi Negara Anggota yang telah Meratifikasi). COP akan menentukan apakah akan menambah anggaran dengan meningkatkan mekanisme yang sudah ada atau merintis “voluntary global funds” atau mekanisme penyaluran dana lain. k)

Penelitian, Surveilance dan Pertukaran Informasi Isyu

Penelitian

FCTC

PP 19/2003

“Initiate and cooperate in, directly or through competent international and regional intergovernmental organizations and other bodies, the conduct of research and scientific assessment, and in so doing promote and encourage research that addresses the determinants and consequences of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke as well as research for identification of alternative crops;” (20:1a)

136

Tidak ada ketentuan tentang penelitian berkaitan dengan pengendalian tembakau

Maret 2004


“Promote and stengthen, with the support of competent international and regional intergovernmental organizations and other bodies, training and support for all those engaged in tobacco control activities, including research, implementation and evaluation” (20:1b) Surveillance

“The Parties shall establish, as appropriate programs for national, regional, and global surveillance of the magnitude, patterns, determinants and consequences of tobacco consumption and exposure to tobacco smoke. Towards this end, the Parties should integrate tobacco surveillance programs into national, regional and global health surveillance program so that the data are comparable and can be analyzed at the regional and international levels, as appropriate.” (20:2)

Tidak ada ketentuan tentang Surveillance

“Establish progressively a national system for epidemiological surveillance of tobacco consumption and related social, economic and health indicators” (20:3a) “Cooperate with WHO in the development of general guidelines or procedures for defining the collection, analysis and dissemination of tobaccorelated surveillance data” (20-3c) Pertukaran Informasi

“The Parties shall, subject to national law, promote and facilitate the exchange of publicly available scientific, technical, socioeconomic, commercial and legal information, as well as information regarding practices of the tobacco industry and the cultivation of tobacco, which is relevant to this Convention, and so doing shall take into account and address the special needs of developing country Parties and Parties with economics in transition” (12:4)

137

Tidak ada ketentuan tentang publikasi dan pertukaran informasi berkaitan dengan pengendalian tembakau.

Maret 2004

l)


Pertanggung Jawaban (Liability) Isyu

Pertanggung jawaban

FCTC

PP 19/2003

“For the purpose of tobacco control, the Parties shall consider taking legislative action or promoting their existing laws, where necessary, to deal with criminal and civil liability, including compensation where appropriate. “ (19:1)

Menteri dan Menteri terkait --secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam upaya pengamanan rokok bagi kesehatan; bekerjasama dengan badan internasional atau organisasi kemasyarakatan— menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan. (ps 34: 1a,b)

“The Parties shall, as appropriate and mutually agreed, within the limits of national legislation, policies, legal practices and applicable existing treaty arrangements, afford one another assistance in legal proceedings relating to civil and criminal liability consistent with this Convention”. (19:3)

Dalam rangka pengawasan, Menteri dan Menteri terkait dapat mengambil tindakan administrative terhadap pelanggaran ketentuan dalam PP ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin industri. (ps 35: 2,3)

Tanggung Jwb di bidang Penjualan Rokok

Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan tempat-tempat tertentu mesin layan diri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (ps15:2)

Tanggung Jwb di bidang Kawasan Bebas Rokok

Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak menggangu kesehatan bagi yang tidak merokok (ps 23) Dalam angkutan umum disediakan tempat khusus untuk merokok (ps 24)

Tanggung Jwb di bidang Produksi

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian berkewajiban menggerakkan, mendorong dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk tanaman tembakau dengan resiko kesehatan seminimal mungkin (ps 12) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian berkewajiban menggerakkan, mendorong dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka proses produksi

138

Maret 2004


rokok untuk menghasilkan produk rokok dengan resiko kesehatan seminimal mungkin (ps 13) Tanggung Jwb di bidang Iklan, Promosi dan Kegiatan Sponsor

Pimpinan atau penanggung jawab suatu kegiatan: wajib menolak bentuk promosi rokok yang tidak memenuhi ketentuan jam tayang di media elektronik (ps 16), menggambarkan materi iklan yang dilarang (ps 17), tidak memenuhi ketentuan peringatan kesehatan (ps 18) memberikan hadiah rokok Cuma-Cuma (ps 19) dan melanggar ketentuan periklanan (ps 20). (ps 21:2)

Kewajiban Pengawasan

Pengawasan terhadap produk rokok yang beredar dan iklan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (ps36:1) Pengawasan terbatas pada aspek: kebenaran kandungan tar dan nikotin, peringatan kesehatan, ketaatan terhadap iklan dan promosi rokok (penjelasan PP) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat memberikan teguran tertulis dan/atau membuat rekomendasi untuk melakukan penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin industri kepada instansi terkait (ps 36:2)

PP 19/2003 menyebutkan kewajiban beberapa Departemen dan otoritas yang terkait untuk menerapkan aturan serta regulasi untuk pelaksanaan lebih lanjut beberapa aspek yang menyangkut pengendalian tembakau. Namun tidak dicantumkan sanksi yang kuat seandainya ada pelanggaran pada pasal-pasal dalam PP. Pasal 37 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 5, 6, 8, 9, 14, 15 ayat (1), 16, 17, 18, 19, 20, 21 ayat (2) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, hampir seluruh pasal tersebut belum memiliki aturan undang-undang yang mungkin diberlakukan. Pasal 41 PP 19/2003 menyebutkan bahwa dengan berlakunya PP ini, PP 81/1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan PP 38/2000 dinyatakan tidak berlaku. Menurut FCTC, negara-negara anggota dalam Konvensi didorong untuk menerapkan tindakan legislatif dalam bilamana perlu “to deal with criminal and civil liability, including compensation where appropriate”. i WHO Framework Convention on Tobacco Control, Fifty-Sixth World Health Assembly, 21 May 2003 (Diambil dari naskah asli FCTC tanpa terjemahan, sambil menunggu penerjemahan produk hukum oleh penerjemah terdaftar (certified translator)

139

Maret 2004


ii

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, 10 Maret 2003 iii http://www.kominfo.go.id/kebijakan_file/UU_PENYIARAN.pdf iv http://www.asil.org/insights/insigh100.htm

140

Maret 2004 Bab 10 The Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

Recommend Documents