PERATURAN BANK INDONESIA NO. 11/28/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
LATAR BELAKANG PERUBAHAN Maraknya tindak pidana pencucian uang yg membutuhkan peran dan kerjasama perbankan Upaya mitigasi berbagai risiko yang timbul (risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, risiko konsentrasi). Pemenuhan standar internasional dalam yang g dikeluarkan oleh FATF AML/CFT y Penyesuaian PBI ttg Penerapan PMN terhadap 40 + 9 FATF Rec.
2
1
DASAR HUKUM
40 + 9 FATF Recommendation UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003. UU RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diunah dengan UU RI No. 3 Tahun 2004. UU RI No. 15 Tahun
2003
tentang
Pemberantaran tindak pidana teroris. 3
Pokok-pokok Penyesuaian Penggunaan istilah CDD P Ri k Based B d Approach A h Penerapan Risk Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris Pengaturan mengenai correspondent g dan transfer dana banking
4
2
Pokok-Pokok Pengaturan I. II. III III. IV. V. VI. VII.
Umum Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris K bij k dan Kebijakan d Prosedur P d Pengendalian Intern Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Penerapan Program APU & PPT bagi KC dari Bank yang Berbadan Hukum Indonesia di Luar Negeri VIII. Pelaporan IX. Lain-Lain X. Peralihan & Penutup
5
Umum
Bank wajib menerapkan program APU & PPT dan merupakan penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan. Program APU & PPT mencakup paling kurang: • • • • •
pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; kebijakan dan prosedur; pengendalian intern; sistem informasi manajemen; dan sumber daya manusia dan pelatihan.
6
3
PILAR I
PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN KOMISARIS
Pengawasan Aktif Direksi memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur p program APU dan PPT p g mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya 8
4
Pengawasan Aktif Direksi ...lanjutan membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat p g j p j yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT memastikan bahwa kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang melaksanakan program APU dan PPT 9
Pengawasan Aktif Direksi ...lanjutan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan g p g j dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala. 10
5
Pengawasan Aktif Dekom Mencakup: persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan pprogram g APU dan PPT.
11
UNIT KERJA KHUSUS Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT, yang: bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan. memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya y yyangg terkait.
12
6
UNIT KERJA KHUSUS..lanjutan Pejabat Unit tsb wajib: memantau adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT; memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah; melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja j terkait yyangg berhubungan g dengan g Nasabah;; memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank; 13
UNIT KERJA KHUSUS..lanjutan menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (red flag) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut; menyusun LTKM dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam UU TPPU untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan; memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank;
14
7
UNIT KERJA KHUSUS..lanjutan memantau bahwa: terdapat p mekanisme komunikasi yyangg baik dari setiap p unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi; Unit kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan TKM sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT; area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dapat teridentifikasi dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai. 15
PILAR II
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
8
Umum Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis APU & PPT PPT, dengan ketentuan: Wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. g wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
17
Customer Due Dilligence Dilakukan pada saat: melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; melakukan hubungan usaha dengan WIC; Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Beneficial f Owner;; atau terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. 18
9
Risk Based Approach
Dalam penerimaan Nasabah, Bank wajib menggunakan gg pendekatan p berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Pengelompokan risiko akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
19
Penerimaan Nasabah Bank wajib meminta informasi yg memungkinkan Bank utk mengetahui profil Nasabah Id tit Nasbah N b h dibuktikan dib ktik dengan d k b d d k Identitas keberadaan dokumen pendukung Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah Bank dilarang untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (face to face) pada awal melakukan hubungan usaha. Bank wajib mewaspadai transaksi/hubungan usaha yang berasal/terkait dengan negara yg pelaksanaan rekomendasi FATF belum memadai. 20
10
Permintaan Informasi dan Dokumen Bank wajib : mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perseorangan, perusahaan, atau Beneficial Owner meminta informasi kepada calon Nasabah dan WIC yang disertai dengan dokumen pendukung.
21
Beneficial Owner Ketentuan umum: Bank wajib calon Nasabah j memastikan apakah p atau WIC mewakili Beneficial Owner. Bila mewakili Beneficial Owner maka Bank wajib melakukan prosedur CDD terhadap Beneficial Owner yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah atau WIC. Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Beneficial Owner. 22
11
Beneficial Owner...lanjutan Nasabah merupakan Bank lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan PBI APU dan PPT yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis dari Bank di luar negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Bank di luar negeri tersebut. Bila Bank meragukan identitas Beneficial Owner, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah atau WIC. 23
Verifikasi Dokumen Bank wajib : meneliti kebenaran dokumen p pendukungg dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung-> dilakukan wawancara apabila diperlukan. Bila ragu, Bank wajib meminta lebih dari satu dokumen identitas. menyelesaikan proses verifikasi identitas calon Nasabah dan Beneficial Owner sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. Dalam kondisi tertentu Bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi
24
12
CDD yang Lebih Sederhana Dapat diterapkan terhadap calon Nasabah atau transaksi yyangg tingkat risikonya g y rendah dan memenuhi kriteria : tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan
25
CDD yang Lebih Sederhana..lanjutan Ketentuan lainnya: Bank wajib j membuat dan menyimpan y p daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana. Prosedur CDD yang lebih sederhana tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadinya TPPU dan/atau Pendanaan Terorisme.
26
13
Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan g calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC yang: • • •
Tidak memenuhi Ps. 11, Psl 13 s.d. Ps 18. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar; atau berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank. Bank
27
Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi...lanjutan Bank dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi,, dan/atau menutup p hubungan g usaha dengan Existing Customer dalam hal: • • •
Termasuk kriteria sebagaimana tayangan 24. Bank ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah Nasabah.
Nasabah yang hubungan usahanya ditutup atau transaksinya ditolak wajib didokumentasikan dan dilaporkan dalam LTKM 28
14
Politically Exposed Persons dan Area Berisiko Tinggi
Bank wajib meneliti adanya Nasabah dan Beneficial Owner yyangg memenuhi kriteria berisiko tinggi gg atau PEP. Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.
29
Politically Exposed Persons dan Area Berisiko Tinggi...lanjutan
Bila Nasabah atau Beneficial Owner tergolong berisiko tinggi gg atau PEP,, Bank wajib j melakukan: •
•
EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Beneficial Owner, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah atau Beneficial Owner.
30
15
Politically Exposed Persons dan Area Berisiko Tinggi...lanjutan
Kewajiban Bank sebagaimana tayangan 27 diberlakukan ppula terhadap p Nasabah atau WIC yang: •
• •
menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris; melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi; atau melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.
31
Politically Exposed Persons dan Area Berisiko Tinggi...lanjutan
Bila Bank akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yyangg tergolong g g berisiko tinggi gg atau PEP, Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut. Pejabat senior berwenang untuk: • •
Menyetujui menolak calon Nasabah yang tergolong b i ik tinggi berisiko i i atau PEP PEP; dan d membuat keputusan meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi atau PEP. 32
16
Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga Bank dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pd pihak ketiga tsb apabila pihak ketiga: • • • •
•
memiliki prosedur CDD sesuai dng ketentuan yg berlaku; memiliki kerja sama dng Bank dlm bentuk kesepakatan tertulis; tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Bank dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT; dan berkedudukan di negara yang telah menerapkan rekomendasi FATF.
33
Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga...lanjutan
Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yyangg telah dilakukan oleh pihak p ketiga. Bank yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen.
34
17
Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga...lanjutan
Dalam hal Bank bertindak sebagai agen penjual, Bank wajib j memenuhi ppermintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh lembaga keuangan lainnya tersebut dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT. Kewajiban tersebut didasari atas adanya kerja sama dengan bank dalam bentuk kesepakatan tertulis.
35
Pengkinian dan Pemantauan
Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen dengan g : • • •
melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah; menyusun laporan rencana pengkinian data; dan menyusun laporan realisasi pengkinian data.
Laporan tersebut wajib mendapat persetujuan dari Direksi.
36
18
Database Daftar Teroris
Bank wajib memelihara database Daftar Teroris yg diterima dari Bank Indonesia setiap p 6 bln. Bank wajib memastikan secara berkala nama-nama Nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris. 9 kemiripan nama Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. 9 kesamaan nama Bank wajib melaporkan dlm LTKM 37
Pemantauan
Bank wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen termasuk terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah dan/atau Bank dari negara yang program APU dan PPT kurang memadai. Bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah. Bank dpt meminta informasi ttg latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yg tidak sesuai dng profil Nasabah, dng memperhatikan ketentuan anti tipping-off. 38
19
Pemantauan terhadap Existing Customer Bank wajib melakukan CDD terhadap Existing Customer sesuai dengan apabila: g Risk Based Approach pp p terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan; terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan; informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam Customer Identification File belum dilengkapi dengan dokumen menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
39
Cross Border Correspondent Banking Sebelum menyediakan jasa Cross-border Correspondent Banking, g, Bank wajib j meminta informasi : profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.
40
20
Cross Border Correspondent Banking...lanjutan Bank wajib melakukan CDD terhadap existing Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yyangg disesuaikan dengan Risk Based Approach apabila: terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang bersifat substansial; dan/atau informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi yang dipersyaratkan dipersyaratkan.
41
Cross Border Correspondent Banking...lanjutan Dalam hal terdapat nasabah yang mempunyai akses terhadap p Payable y Through g Account dalam jjasa Cross Border Correspondent Banking, Bank Pengirim wajib memastikan: Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses CDD dan pemantauan yang memadai yang paling kurang sama dengan PBI APU dan PPT Bank Penerima dan/atau Bank Penerus bersedia untuk menyediakan data identifikasi Nasabah yang terkait, apabila diminta oleh Bank Pengirim. 42
21
Cross Border Correspondent Banking...lanjutan Bank Pengirim yang menyediakan jasa Cross Border Correspondent p Bankingg wajib: j mendokumentasikan seluruh transaksi Cross Border Correspondent Banking; menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan Cross Border Correspondent Banking dengan Shell Bank; dan memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengijinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan Cross Border Correspondent Banking. 43
Transfer Dana Bank Pengirim wajib: 9 memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim; dan 9 mendokumentasikan seluruh transaksi transfer dana. • Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim • Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim.
•
44
22
Transfer Dana …lanjutan
Bank Pengirim wajib menyampaikan informasi secara tertulis kepada p Bank Penerus dan/atau Bank Penerima dalam waktu 3 hk berdasarkan permintaan tertulis Bank Penerus dan/atau Bank Penerima. Dalam hal informasi yang dipersyaratkan tidak dipenuhi, Bank dengan menggunakan RBA dapat: • • •
menolak l k untukk melaksanakan l k k transfer f dana; d membatalkan transaksi transfer dana; dan/atau mengakhiri hubungan usaha dengan existing customers. 45
Penatausahaan Dokumen Bank wajib tetap menatausahakan: dokumen yyangg terkait dengan g data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak: 9berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau 9ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha. usaha dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan. 46
23
PILAR III
PENGENDALIAN INTERN
Pengendalian Intern
Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yyangg efektif.
Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan: • adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan • dilakukannya pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.
48
24
PILAR IV
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Sistem Informasi Manajemen
Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, g , menganalisa, g , memantau,, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File).
50
25
PILAR V
SDM DAN PELATIHAN
Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Bank wajib : melakukan p prosedur ppenyaringan y g (screening) ( g) dlm rangka penerimaan pegawai baru. menyelenggarakan pelatihan yg berkesinambungan ttg: • • •
implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT; Teknik metode Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme.
52
26
Penerapan Program APU & PPT bagi KC dari Bank yang Berbadan Hukum Indonesia di Luar Negeri
Bank BHI wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program p p g APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya.
Wajib mengikuti ketentuan APU & PPT yang lebih ketat. Bila ketentuan APU&PPT mengakibatkan pelanggaran hukum di negara kedudukan KC Bank maka wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia.
53
Pelaporan Bank wajib menyampaikan: • Action pplan p pelaksanaan program p g APU dan PPT dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan bulan Desember 2009; • Pedoman Pelaksanaan Program APU & PPT paling lambat 12 bulan sejak berlakunya PBI; • Laporan rencana kegiatan pengkinian data disampaikan setiap tahun dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan bulan Desember yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan bulan Desember 2010; 54
27
Pelaporan...lanjutan • laporan realisasi pengkinian data disampaikan dalam laporan p ppelaksanaan tugas g Direktur Kepatuhan bulan Desember yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan bulan Desember 2011; dan • setiap perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan tersebut.
55
Pelaporan...lanjutan
Bank wajib menyampaikan LTKM, LTKT, dan laporan p lain sebagaimana g diatur dalam UU TPPU kepada PPATK. Kewajiban Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.
56
28
Lain-Lain
Bank wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah g penyalahgunaan p y g pengembangan p g g teknologi dalam skema pencucian uang atau pendanaan terorisme. Bank wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
57
SANKSI
Keterlambatan penyampaian laporan Rp 1 jjuta / hr keterlambatan ((maksimal hari keterlambatan 1 bulan/30 hari) Tidak menyampaikan laporan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar Rp50 juta . Tidak melaksanakan komitmen penyelesaian hasil temuan pemeriksaan dlm kurun waktu 2 x pemeriksaan dan/atau tidak melaksanakan komitment dlm rencana kegiatan pengkinian data kewajiban membayar maksimal Rp100 juta. 58
29
Peralihan & Penutup
Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan p Prinsip p Mengenal g Nasabah wajib j menyesuaikan dan menyempurnakan menjadi Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 12 bulan sejak diberlakukannya PBI ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Program APU dasn PPT Bagi Bank Umum diatur dalam SE Bank Indonesia.
59
60
30
