Latar Belakang dan Tujuan Pemberlakuan MTA
Disampaikan dalam Acara “Sosialisasi PP No 41 Tahun 2006 dan MTA di Lingkungan Badan Litbang ESDM” Rabu, 7 Juli 2010
Asisten Deputi Pengembangan Legislasi Iptek Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi www.ristek.go.id
Urgensi MTA
MTA merupakan aspek penting dalam penelitian. MTA banyak dilakukan di bidang ilmu kehidupan (life sciences); bidang lain seperti kimia, biologi, fisika, ilmu komputer, dan engineering kurang. Pertimbangan perlindungan pengetahuan dan kearifan lokal, kekayaan hayati dan non hayati, maupun peningkatan kerjasama penelitian internasional. MTA adalah perjanjian yang dipergunakan unt menggambarkan syarat dan kondisi dalam tukar menukar material penelitian. 2 www.ristek.go.id
Dalam Hal Apa MTA Diperlukan
Melindungi kepemilikan informasi yang ada. Material dagang.
dan/atau
material
informasi
penelitian
merupakan
dan
rahasia
Material penelitian adalah bahan berbahaya, menular atau dilindungi oleh peraturan perundang-undangan mis. material yg bersifat unik atau kekayaan alam yang dilindungi Adanya pertimbangan potensi kepemilikan. Adanya pertimbangan terhadap hak hasil penelitian yang diperoleh dari material tersebut. 3 www.ristek.go.id
Ketentuan Dalam MTA
Penerima tidak dapat mengubah, memodifikasi, maupun mengembangkan material penelitian tanpa pemberitahuan tertulis. Setiap temuan, komposisi atau invensi yang diperoleh, pengurangan dan penambahan dengan menggunakan material penelitian adalah milik pemilik material. Penerima harus memberitahu pemilik material terhadap referensi yang menggunakan material tersebut.
4 www.ristek.go.id
Ketentuan Dalam MTA
Material penelitian tidak dapat dipergunakan pada manusia, tanaman dan hewan yang dikonsumsi sebagai makanan atau kepentingan komersial. Larangan menggunakan material pada riset yang mempunyai kewajiban pada pihak ketiga.
5 www.ristek.go.id
Struktur MTA
Pendahuluan Dasar perjanjian, pihak-pihak dalam perjanjian, dan masa berlakunya MTA.
Ketentuan umum
a. Material, uraian mengenai material yang akan dipindahkan, termasuk turunannya tanpa modifikasi, tetapi tdk termasuk substances atau invensi yang diciptakan oleh penerima dari material tersebut. b. Pemanfaatan material, uraian mengenai bagaimana penerima dapat atau tidak dapat menggunakan material. Perjanjian agar mencantumkan deskripsi riset yang menggunakan material tersebut.
Ketentuan informasi rahasia (confidential info) Ketentuan perlindungan penyedia informasi rahasia pada waktu tertentu, kecuali: a. hal yang telah umum dipublikasikan; b. menjadi milik penerima; c. dikembangkan secara mandiri oleh penerima; d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 6 www.ristek.go.id
Struktur MTA
Jaminan; MTA seringkali mencantumkan pengiriman material tidak termasuk jaminan.
Pertanggung jawaban; Ketentuan mengenai pertanggung jawaban penerima, mis. kerusakan yang disebabkan penggunaan, atau yang tidak termasuk pertanggung jawaban.
Pemutusan perjanjian; Memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menghapuskan MTA, peninjauan kembali.
Penutup, Memuat tandatangan para pihak, tempat dan tanggal penandatanganan.
7 www.ristek.go.id
Pengaturan MTA Peraturan 1.
2.
3.
4.
Substansi Peraturan
PP No 30/2008 ttg Penyelenggaraan Pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri Litbang Perikanan wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri DKP. Jumlah sampel yg dpt dibawa ke luar negeri diatur dlm perjanjian pengiriman sampel (MTA) PP No 39/1995 ttg Litbang Dlm pelaksanaan litbang kesehatan, penyelenggara litbang dapat: Kesehatan a. mengirim spesimen ke lembaga litbang kesehatan ke luar negeri sepanjang hal tsb tdk dpt dilakukan di dalam negeri; b. memasukan spesimen dari luar negeri unt keperluan litbangkes. Syarat dan tatacara pengiriman spesimen ke atau dari luar negeri ditetapkan Menkes. UU No 4/2006 ttg Pengesahan Int Indonesia wajib menjamin dlm peraturan nasionalnya, standar perj Treaty on Plan Genetic Resources pengalihan bahan genetik (MTA) yg telah ditetapkan oleh Badan for Food & Agriculture Pengatur diterapkan dlm transaksi akses & tukar menukar SDG tanaman Pengeluaran plasma nutfah dari wilayah Indonesia hanya unt PP No 44/1995 ttg Pembenihan keperluan penelitian dlm rangka pemuliaan tanaman dan Tanaman dilakukan secara tukar menukar plasma nutfah, Menteri menetapkan jenis tanaman yg plasma nutfahnya dpt dikeluarkan dari wilayah Indonesia.
www.ristek.go.id
Pengaturan MTA Peraturan 5.
Substansi Peraturan
UU No 41/1999 ttg Kehutanan. Setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
6. PP No 41/2006 ttg Perizinan Melakukan Litbang bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
Perguruan tinggi asing, lemlitbang asing, badan usaha asing, dan orang asing tidak dpt membawa sampel dan / atau spesimen bahan litbang keluar wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
www.ristek.go.id
Kebijakan MTA PP No 41/2006
Perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, dan kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia (Pasal 23 UU No 18/2002). Menghindari kegiatan litbang oleh pihak asing yang merugikan masyarakat negara, karena:
a. mengakibatkan kekayaan hayati dan non hayati, artefak, dan harta karun yg dimiliki negara dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak asing; b. potensi wabah, merusak fungsi lingkungan hidup, gangguan sosial kemasyarakatan, atau gangguan lain yang merugikan. (Penjelasan Pasal 17 ayat (4) UU No 18/2002)
Peraturan perundang-undangan sebelumnya, mis. UU No 41/1999, UU No 4/2006. 10 www.ristek.go.id
Alternatif Pengembangan Kebijakan MTA
Menyusun peraturan mengenai MTA dalam kegiatan litbang yang terkait dengan pemanfaatan kekayaan hayati dan non hayati, artefak, harta karun, maupun yang berpotensi menimbulkan wabah, kerusakan fungsi lingkungan hidup, gangguan sosial kemasyarakatan, atau gangguan lain yang merugikan. Menyusun pedoman prinsip dan etik sebagai payung perjanjian tukar menukar material penelitian, mencakup bidang ilmu kehidupan (life sciences), dan bidang lainnya seperti kimia, biologi, fisika, ilmu komputer, dan engineering. 11 www.ristek.go.id
Email Contact 1. Deputi Bidang Kelembagaan Iptek:
[email protected] 2. Asdep Pengembangan Legislasi Iptek:
[email protected]
www.ristek.go.id
