LAPORAN TAHUNAN FORUM MASYARAKAT STATISTIK PERIODE

LAPORAN TAHUNAN

2016 FORUM MASYARAKAT STATISTIK PERIODE 2015 – 2016

La pora n Ta huna n F MS 2016 |i

LAPORAN TAHUNAN 2016 (Laporan Forum Masyarakat Statistik Periode 2015 – 2016)

Katalog BPS

: 1202034

No. Publikasi

: 07310.1604

Ukuran Buku

: A4

Naskah : Forum Masyarakat Statistik

Gambar Kulit : Unit Kerja Kepala BPS (UKKBPS)

Diterbitkan Oleh : @Forum Masyarakat Statistik

Dicetak Oleh : CV. Nario Sari

Forum Masyarakat Statistik Periode 2015-2016

L a p o r a n T a h u n a n F M S 2 0 1 6 | iii

Kata Sambutan Ketua Forum Masyarakat Statistik Kepengurusan Forum Masyarakat Statistik (FMS) masa kerja tahun 2015-2016 telah

dikukuhkan

Nasional/Kepala

melalui

Badan

Keputusan

Perencanaan

Menteri

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

Pembangunan Nomor:

KEP.

143/M.PPN/HK/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2015-2016. Keberadaan FMS sebagai wadah yang bersifat nonstruktural dan independen diharapkan dapat berperan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS melalui berbagai kegiatan yang direncanakan. Laporan ini menyampaikan berbagai kegiatan FMS sepanjang tahun 2016. Secara ringkas, dapat dilaporkan beberapa butir kegiatan FMS selama tahun 2016 antara lain penyusunan program kerja FMS tahun 2016, penerbitan Laporan FMS tahun 2016, penerbitan buletin ringkas “Statistical & Policy Brief” Edisi 7-Agustus 2016 dan Edisi 8-Desember 2016, sosialisasi “Forum Masyarakat Statistik (FMS) dan Potret Potensi Usaha Kalimantan Timur (Hasil SE 2016)”, serta pembahasan dan diskusi terkait SUPAS 2015 dan Sakernas Agustus 2015, Penjelasan PDB 2015 secara umum dan Penjelasan rinci PDB 2015 Menurut Pengeluaran, Hasil Tabel Input-Output tahun 2010 (Fokus kepada Permintaan Akhir), Statistik Kependudukan dan Data Administrasi Kependudukan (Adminduk), Statistik Ketenagakerjaan, Statistik Pendidikan, dan Diskusi Strategi Perbaikan Statistik Pertanian dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Capaian dan realisasi kegiatan FMS tersebut dapat dikatakan terlaksana dengan baik selama tahun 2016 meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Uraian lengkap kegiatan FMS Tahun 2016 dan kendalanya disajikan dalam “Laporan Tahunan 2016 Forum Masyarakat Statistik Periode 2015-2016”. Kami percaya banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam upaya memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan FMS sejalan dengan rencana untuk meningkatkan kualitas perstatistikan di Indonesia. Penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dan dapat dipercaya menjadi suatu persyaratan mutlak pada era keterbukaan dan demokrasi sekarang ini. Bahkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus meningkat menuntut tersedianya data dan informasi statistik yang makin beragam dan semakin kompleks bagi perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program Forum Masyarakat Statistik Periode 2015-2016

iv | L a p o r a n T a h u n a n F M S 2 0 1 6

pembangunan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, dunia usaha, para pengamat, akademisi, dan masyarakat umum juga sangat membutuhkan data dan informasi statistik. Baik untuk menunjang kegiatan mereka maupun dalam memahami berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas yang telah memberikan kepercayaan kepada anggota FMS terpilih masa kerja tahun 2015 – 2016 sekaligus memberikan berbagai dukungan baik administratif, pembiayaan berbagai kegiatan, maupun fasilitas pendukung lain. Penyiapan fasilitas fisik kesekretariatan FMS sangat membantu penyiapan kegiatan FMS yang lokasinya disepakati di Kedeputian Ekonomi Bappenas/Kementerian PPN, Jalan Taman Suropati No. 2, Gedung Madiun Lantai 5 Jakarta 10310, Telp. atau Fax. (021) 31934259. Demikian pula penunjukan beberapa orang sekretariat pendukung FMS yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas dan BPS RI dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan pembiayaan kegiatan FMS. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala BPS RI yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan FMS. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua anggota FMS yang memberikan sumbangan waktu, energi, dan pemikiran dalam upaya mendukung program kerja FMS tahun 2015 – 2016. Semoga capaian kegiatan FMS tahun 2016 ini dapat ditingkatkan terus pada periode kepengurusan dan keanggotaan FMS masa kerja berikutnya.

Jakarta, Desember 2016 Ketua Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja 2015-2016

Prof. Dr. Bustanul Arifin

Forum Masyarakat Statistik (FMS) Periode 2015-2016

La pora n Ta huna n F MS 2016 |v

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA FMS

iii

DAFTAR ISI

v

BAB I. PENDAHULUAN

3

BAB II. PROGRAM KERJA FMS TAHUN 2016

7

BAB III. ISU STRATEGIS, MASUKAN FMS, DAN TANGGAPAN BPS

17

BAB IV. PENUTUP

59

LAMPIRAN

69

1.

Surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang Perbaikan Statistik Produksi Beras

2.

Bahan Presentasi Mengenai “Overview Supply and Use Table (SUT) dan Tabel Input Output Indonesia 2010”

3.

Bahan Presentasi “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagai Sabuk Pengaman NKRI”

4.

Bahan Presentasi “Statistik Ketenagakerjaan”


BAB I

Laporan Tahunan Forum Masyarakat Statistik Tahun 2016

La pora n Ta huna n F MS 2016 |3

BAB I PENDAHULUAN

Pada era keterbukaan dan demokrasi sekarang, semua informasi yang terkait dengan kepentingan publik tidak bisa lagi didasarkan pada asumsi, anekdot, dan apalagi mitos. Informasi statistik sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan berdasar bukti (evidence based) yang akurat, relevan, berkesinambungan, mudah dimengerti dan secara terbuka siap pula diuji kebenarannya. Dalam konteks ini, data dan informasi statistik memegang peranan yang sangat penting. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus meningkat pada gilirannya memerlukan data dan informasi statistik yang beragam, mutakhir, berkualitas, lengkap dan cepat. Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga legislatif sangat memerlukan data dan informasi statistik yang andal sebagai rujukan dan dasar pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan, strategi dan program pembangunan. Juga sebagai alat untuk mengoreksi kebijakan, memonitor dan mengevaluasi, mengklarifikasi, melegitimasi, dan bahkan memperdebatkan suatu kinerja pembangunan secara transparan. Selain itu, dunia usaha, para pengamat, akademisi, dan masyarakat umum juga sangat membutuhkan data dan informasi statistik. Baik dalam menunjang kegiatan mereka maupun dalam membantu memahami berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Berdasarkan hal itu, kesinambungan dan kualitas pembangunan nasional mensyaratkan adanya data dan informasi statistik yang tepat waktu dan berkualitas, baik sebagai input perencanaan kebijakan maupun sebagai output indikator hasil-hasil pembangunan. Peningkatan kualitas data statistik perlu mendapat perhatian semua pihak, baik dari BPS sebagai lembaga negara penyedia data statistik berkualitas, maupun dari pemerintah dan masyarakat pengguna data. Ketersediaan data statistik yang terpercaya dan berkualitas perlu didukung oleh peningkatan pelayanan statistik dan pemanfaatan statistik secara optimal melalui diseminasi data secara lebih efektif.


4|L a p o ra n Tah u na n F MS 2 01 6

Upaya untuk mendukung terlaksananya tujuan tersebut antara lain telah diupayakan pemerintah melalui pembentukan Forum Masyarakat Statistik (FMS). Dasar hukum pembentukan FMS adalah Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

Nomor

PER.

006/M.PPN/10/2007 (30 Oktober 2007) tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik. Berdasarkan peraturan ini, secara singkat FMS merupakan wadah nonstruktural dan independen yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat. Fungsi dan peran FMS adalah memberikan saran dan pertimbangan secara berkala atau sewaktu-waktu tentang berbagai aspek di bidang statistik baik diminta maupun tidak kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu FMS juga berperan mensosialisasikan data statistik yang strategis kepada masyarakat serta pengguna hasil data statistik. Pelaksanaan kegiatan FMS dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 143/M.PPN/HK/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2015-2016. FMS sebagai wadah yang bersifat nonstruktural dan independen diharapkan dapat berperan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS melalui berbagai kegiatan yang direncanakannya. Laporan ini menyampaikan berbagai kegiatan FMS sepanjang tahun 2016 yang membahas beberapa isu strategis, masukan FMS, tindak lanjut BPS, termasuk tantangan yang dihadapi serta usulan pemecahannya.


BAB II



BAB II PROGRAM KERJA FORUM MASYARAKAT STATISTIK TAHUN 2015-2016

2.1.

Susunan Kepengurusan Forum Masyarakat Statistik (FMS) Periode 2015 – 2016 Tahun 2015 merupakan tahun transisi kepengurusan FMS dari kepengurusan FMS

periode 2011 – 2014 yang telah menyelesaikan masa bhaktinya kepada kepengurusan FMS periode 2015 – 2016. Adapun susunan kepengurusan FMS periode 2015 – 2016 hasil dari pembentukan di tahun 2015 adalah sebagai berikut: Ketua

: Prof. Dr. Bustanul Arifin

Wakil Ketua

: Dr. Ir. Leonard V. H. Tampubolon, M.A.

Wakil Ketua

: Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, Ph.D

Sekretaris

: Dr. Kecuk Suhariyanto

Anggota

: 1. Prof. Dr. Adrianus Mooy 2. Kusmadi Saleh, MA a) 3. Prof. Dr. Insukindro 4. Dr. Sudarno Sumarto 5. Dr. Adi Lumaksono, MA 6. Dra. Rahma Iryanti, MA 7. Ir. Bambang Prijambodo, MA 8. Prof. Dr. Mohammad Arsjad Anwar 9. Prof. Dr. Bustanul Arifin 10. Prof. Mohamad Ikhsan, MA, Ph.D 11. Drs. Kresnayana Yahya, M.Sc 12. Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi 13. Suharsono Sumantri, M.Sc, Ph.D Forum Masyarakat Statistik Periode 2015-2016

8|L a p o ra n Tah u na n F MS 2 01 6

14. Prof. Dradjad Irianto 15. Dr. Sonny Harmadi 16. Iwan Gardono, Ph.D 17. Dr. Hari Wijayanto 18. Perry Warjiyo, Ph.D 19. Loso Judijanto, S.Si, MM, M.Stats a)

Beliau sudah tidak aktif sejak wafat pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016.

Sekretariat

2.2.

: 1.

Cut Sawalina

2.

Rustam

3.

Indira Widiesa

4.

Agung Andiojaya

5.

Nia Dwi Rahayuningtyas

6.

Rufita Hasanah

7.

Fera Kurniawati

8.

Farida Tampubolon

Program Kerja Periode 2015-2016 Untuk menjalankan tugasnya, FMS menyusun program kerja periode 2015-2016

yang dititikberatkan pada beberapa kegiatan pokok, yaitu: 1.

Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data. a.

Memberikan masukan tentang penyempurnaan metodologi: i.

Pemutakhiran metodologi statistik terkait dengan jumlah sampel, cakupan data, frekuensi survei, maupun kualitas data, perlu dilakukan audit-perhitungan Sakernas, garis kemiskinan, dsb.



ii.

Penyempurnaan indikator statistik dengan melibatkan stakeholder dan users. Contoh: diperlukan indikator lokal tentang kemiskinan, MDGs dan beberapa indikator untuk mengantisipasi SDGs yang sedang dirumuskan oleh pemerintah yang lebih tepat diterapkan di Indonesia.

i.

Memberi masukan tentang prosedur lapangan untuk survei BPS. Perlu evaluasi tentang Standard Operating Procedure (SOP) atau protap tentang bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data diolah, dsb.

b.

Memberi masukan tentang jenis data statistik yang perlu dan urgen untuk dikembangkan, sesuai fenomena sosial-ekonomi yang berkembang, kepekaan masyarakat dan kebutuhan riil pemerintah (dengan mengundang narasumber/users)

c.

Isu peralihan dari MDGs menjadi SDGs, serta memberikan analisis dan masukan dalam pelaporan MDGs tahun terakhir yang sudah dilaporkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Sidang Umum PBB di New York pada bulan September 2016.

d.

Analisis mendalam terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang telah diluncurkan

e.

Diperlukan pengukuran untuk mendukung tujuan pembangunan yang tercantum dalam Trisakti (kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan) serta Nawacita (9 agenda prioritas).

2.

Meningkatkan cakupan (coverage) dan kualitas data melalui partisipasi responden (khususnya data perusahaan/establishment) a.

Memberi masukan tentang kiat memotivasi responden untuk setiap pendataan/survei BPS, khususnya data perusahaan/establishment. i.

Ketua Asosiasi dan Kadin telah membantu mensosialisasikan pentingnya mendukung pengumpulan data Sensus Ekonomi 2016.


10 | L a p o r a n T a h u n a n F M S 2 0 1 6

ii.

Catatan: BPS sudah ada MoU dengan KADIN untuk mendapatkan data perusahaan, namun response rate belum seperti yang diharapkan sehingga perlu ditindaklajuti oleh kepengurusan FMS periode berikutnya.

3.

Menjadi mediator dalam mengomunikasikan data. a.

Membantu meluruskan sekaligus memberi pencerahan terhadap pandangan dan persepsi masyarakat yang sangat beragam tingkat pengetahuannya terhadap data statistik yang dihasilkan BPS. i.

Melakukan inisiatif menulis surat langsung kepada Presiden terkait Perbaikan Data Statistik Beras

ii. Kantor Staf Presiden (KSP) menindaklanjutinya dengan mengundang BPS dan FMS untuk mendiskusikan kualitas data statistik beras. iii. Menfasilitasi pertemuan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pusat Statistik tentang administrasi kependudukan (adminduk) dan statistik kependudukan. iv. Menghasilkan kesepakatan pertemuan tentang pemanfaatan data adminduk untuk kepentingan pelayanan dan pemenuhan hak legal warga negara, sedangkan pemanfaatan data statistik kependudukan untuk proyeksi penduduk, perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pembangunan. b.

Memberikan edukasi yang tepat kepada para stakeholder untuk dapat memaknai dan menginterpretasikan data dengan benar: i.

Menulis kolom di media massa nasional tentang beberapa isu strategis.

ii.

Menyelenggarakan lokakarya tentang “Potret Potensi Usaha Ekonomi di Kalimantan Timur” (progres pelaksanaan Listing SE2016).

iii.

Menjadi narasumber dalam beberapa kesempatan dalam forum akademis dan forum kebijakan.


L a p o r a n T a h u n a n F M S 2 0 1 6 | 11

4.

Melakukan

sosialisasi

dalam

forum-forum

musyawarah

perencanaan

pembangunan (Musrenbangnas/Musrenbangda). a.

Melakukan sosialisasi program kerja FMS dan aktivitas BPS di Kota Balikpapan.

b.

Memberi masukan tentang cara sosialisasi dan diseminasi agar pemanfaatan data statistik oleh masyarakat menjadi lebih efektif dan ekstensif.

c.

Melakukan pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman data untuk mengurangi kesalahpahaman interpretasi data terutama untuk data-data yang strategis (angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, industri, pertanian, kesenjangan, IPM). Sasaran : Kelompok Media, Masyarakat, Akademisi, Lembaga Penelitian, dan Pemerintah Daerah (Bappeda).

d.

Menyusun bahan-bahan sosialisasi, antara lain membuat “Statistical & Policy Brief” (setiap edisi berisi sekitar 3 artikel/tulisan)

5.

Pembentukan Klaster Kelompok Kerja (Pokja) a.

Mengingat begitu banyaknya agenda dan aspek statistik yang akan dibahas, maka dibentuklah suatu klaster kelompok kerja (pokja) FMS.

b.

Klaster kerja bertujuan untuk memfokuskan pembahasan pada tema-tema tertentu dimulai pada tim-tim kecil (klaster pokja) sebelum disampaikan dan didiskusikan pada rapat pleno anggota FMS.

c.

Seluruh anggota FMS dibagi pada tiga klaster kerja sesuai dengan bidangnya.



Daftar Pembagian Klaster Kelompok Kerja FMS Masa Kerja 2015-2016

No (1) 1.

Nama Anggota FMS (2) Prof. Dr. Bustanul Arifin

Status (3)

Klaster Kelompok Kerja Susenas Neraca Harga dan Ekonomi Sakernas (4) (5) (6) 























4.

Dr. Ir. Leonard V. H. Tampubolon, MA Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, Ph.D Dr. Suhariyanto

Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris

5.

Dr. Adi Lumaksono, MA

Anggota

 *)





6.

Prof. Dr. Adrianus Mooy

Anggota







7.

Kusmadi Saleh, MA**)

Anggota







8.

Prof. Dr. Insukindro

Anggota







9.

Dr. Sudarno Sumarto

Anggota





 *)

Anggota





 *)

Anggota



 *)



Prof. Dr. Mohammad Arsjad Anggota Anwar 13. Prof. Mohamad Ikhsan, MA, Ph.D Anggota 14. Drs. Kresnayana Yahya, M.Sc Anggota



 *)















15. Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi 16. Suharsono Sumantri, M.Sc, Ph.D

Anggota







Anggota







17. Prof. Dradjad Irianto 18. Dr. Sonny Harmadi

Anggota







Anggota







19. Iwan Gardono, Ph.D 20. Dr. Hari Wijayanto

Anggota







Anggota

 *)





2. 3.

10. Dra. Rahma Iryanti, MT 11. Ir. Bambang Prijambodo, MA 12.

21. Perry Warjiyo, Ph.D Anggota    22. Loso Judijanto, S.Si, MM, M.Stats Staf khusus Menteri    PPN/Kepala Bappenas Keterangan: *) Disepakati sebagai Koordinator dan Wakil koordinator di masing-masing klaster kelompok kerja (pokja). **) Beliau sudah tidak aktif sejak wafat pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016. Forum Masyarakat Statistik (FMS) Periode 2015-2016


2.3.

Target dan Sasaran Program Kerja Tahun 2015 – 2016 Untuk mewujudkan target program kerja periode 2015-2016, FMS melaksanakan

program kerja yang diarahkan pada beberapa kegiatan berikut: 1.

Rapat pleno 1 bulan sekali.

2.

Melakukan sosialisasi/lokakarya (workshop) bekerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholder daerah.

3.

Melakukan kunjungan ke lapangan saat BPS melakukan survei/sensus.

4.

Membuat “Statistical & Policy Brief” (tulisan untuk setiap edisi dikontribusi oleh 3 penulis terkait dengan isu terkini dan strategis).

5.

Menyusun dokumen rekomendasi perbaikan kualitas data yang disampaikan kepada pemerintah.

6.

Meningkatkan cakupan (coverage) melalui partisipasi responden (mengundang Apindo, Kadin, dll.).

2.4.

Jadwal Kegiatan FMS Tahun 2016 Sesuai dengan target dan sasaran program kerja tahun 2016, telah disusun jadwal

kegiatan yang disesuaikan dengan berbagai penyelenggaraan statistik di BPS maupun perkembangan isu terkini yang menjadi kebutuhan pengguna data sebagai berikut: Kegiatan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1. Rapat pleno 2. Kunjungan ke lapangan kegiatan SE 2016 3. Membuat “Statistical & Policy Brief” 4. Sosialisasi/Lokakarya ke Provinsi 5. Penyusunan Dokumen Rekomendasi Catatan: o Kegiatan rapat pleno disepakati dilaksanakan sekali pertemuan setiap bulan. o Kunjungan ke lapangan akan diintegrasikan dengan jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan survei yang diselenggarakan oleh BPS. Pada tahun 2016 kunjungan ke lapangan berkaitan dengan pelaksanaan listing SE 2016. Forum Masyarakat Statistik Periode 2015-2016

BAB III



BAB III ISU STRATEGIS, MASUKAN FMS, DAN TANGGAPAN BPS

Kegiatan FMS sudah dimulai sejak bulan Januari 2016 dan hal ini menjadi komitmen bersama semua anggota FMS untuk berkontribusi lebih besar bagi pembangunan perstatistikan di Indonesia. Banyak perubahan yang sudah terjadi secara global termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan statistik. Tidak dapat dihindari bahwa merebaknya isu “big data’ melalui pemanfaatan “teknologi informasi” yang berkembang pesat merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh BPS sebagai lembaga yang diamanatkan pemerintah sebagai satu-satunya lembaga penyedia data yang kredibel. Bahkan posisi BPS tersebut mendapat perhatian dan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, agar semua Kementerian/Lembaga merujuk dan mengandalkan data statistik yang dihasilkan BPS. Sejalan dengan perubahan tersebut, kepemimpinan BPS yang baru sejak tanggal 15 September 2016 juga menggagas adanya “One Data” menyikapi keinginan pemerintah sekaligus berbenah diri bagi pemenuhan kebutuhan dari Kementerian/Lembaga terkait secara terkoordinasi dan terintegrasi. Hal ini menjadi salah satu peran dan tanggung jawab BPS dalam Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam mengkoordinir dan membina pembangunan perstatistikan di Indonesia. Pada tahun 2016 FMS telah membahas dan memperkuat beberapa isu strategis dalam kegiatan rapat pleno maupun sosialisasi/lokakarya dengan fokus utama pada perbaikan data statistik sosial. Berbagai isu strategis yang dipertajam dan diperdalam terkait dengan SUPAS 2015 dan Sakernas Agustus 2015, Penjelasan PDB 2015 secara umum dan Penjelasan rinci PDB 2015 Menurut Pengeluaran, Hasil Tabel Input-Output tahun 2010 (Fokus kepada Permintaan Akhir), Statistik Kependudukan dan Data Administrasi Kependudukan (Adminduk), Statistik Ketenagakerjaan, Statistik Pendidikan, dan Diskusi Strategi Perbaikan Statistik Pertanian dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Disamping kegiatan tersebut, selama tahun 2016 juga dilakukan penyusunan program kerja FMS tahun 2016, penerbitan Laporan FMS tahun 2016, penerbitan buletin ringkas



“Statistical & Policy Brief” Edisi 7-Agustus 2016 dan Edisi 8-Desember 2016, serta sosialisasi “Forum Masyarakat Statistik (FMS) dan lokakarya berjudul Potret Potensi Usaha Kalimantan Timur (Hasil SE 2016)”. Uraian berikut akan menggambarkan ringkasan dari isu-isu strategis yang dibahas tersebut, masukan/tanggapan FMS terkait isu-isu strategis tersebut, dan sejauh mana tindak lanjut yang bisa dilakukan BPS sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.1.

SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS (SUPAS) TAHUN 2015

A.

Data SUPAS 2015 diharapkan dapat mendukung proyeksi penduduk 2015-2045 1.

Perbedaan penghitungan penduduk SP2010 (de facto) dan Adminduk (de jure). i.

Penduduk secara de facto mencerminkan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 pada saat pelaksanaan lapangan yang ditetapkan sebagai periode waktu sensus tanggal 1-31 Mei 2010. Sedangkan penduduk secara de jure mencerminkan jumlah penduduk berdasarkan data pencatatan atau registrasi pada pertengahan maupun akhir tahun 2010.

ii.

Pendekatan

penghitungan

penduduk

secara

de

facto

mempertimbangkan batasan waktu tinggal di suatu tempat selama 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan tapi berniat untuk menetap. Sedangkan pendekatan penghitungan penduduk secara de jure tidak mempertimbangkan batasan waktu tinggal dan hanya berdasarkan pencatatan secara administrasi. 2.

Ada perbedaan cakupan pertanyaan pada SUPAS 2015 dibandingkan SUPAS 2005, antara lain: i.

Pertanyaan vital tentang kepemilikan kartu keluarga, pelaporan kelahiran, kematian, dan perpindahan dihilangkan  Dianggap data tersebut menjadi kewenangan Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

ii.

Pertanyaan tentang keluarga, migrasi internasional, disabilitas, perubahan iklim sebagai pertanyaan tambahan/baru.



3.

Permasalahan dan Tantangan i.

Perlu ada upaya untuk mengintegrasikan jumlah penduduk hasil SP 2010 (BPS) dan administrasi kependudukan (Adminduk) dari Dirjen Dukcapil

(Kemendagri)

secara

bertahap

atau

kesepakatan

pemanfaatan kedua data tersebut untuk keperluan yang berbeda. ii.

Untuk menjamin konsistensi, koherensi, dan keterbandingan antar waktu (series data) antara data hasil SP 2010 dan SUPAS 2015 maka BPS

perlu

mempertimbangkan

penggunaan

“denominator/

penimbang” yang sama. Perlu ditanyakan kepada BPS bagaimana membuat estimasi penduduk SUPAS 2015 apakah hasil proyeksi SP 2010 menjadi konsiderasi untuk “penimbangnya”?

iii.

Ada perbedaan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan antara hasil SP 2010 dan SUPAS 2015 berturut-turut dibandingkan dengan hasil proyeksi penduduk pada periode yang sama. Namun, perbedaan ini mendasari perlunya revisi proyeksi SP 2010 dan menggunakan hasil SUPAS 2015 sebagai basis penduduk proyeksi & indikasi perubahan parameter hasil SUPAS 2015 (fertilitas, mortalitas dan mobilitas) sebagai ansumsi proyeksi.

B.

Evaluasi hasil SUPAS tahun 2015 1.

Bahan evaluasi MDGs (terakhir) dan SDGs

2.

Proyeksi penduduk dari hasil SUPAS 2015, butuh proyeksi dari 2015-2045. Target untuk menyelesaikannya adalah akhir 2017.

3.

Proyeksi penduduk jangan memakai satu skenario saja. TFR yang ditarget kan 2,1 di 2025. Sedangkan skenario kedua, target TFR adalah 1,9 di 2035.

4.

Hasil SUPAS 2015 belum dimasukkan kedalam skenario proyeksi penduduk diatas, tapi hanya sebagai pembanding saja.

5.

Terdapat forum untuk melakukan pembahasan mengenai data kependudukan di Bappenas. Sebelum Desember, sudah ada TFR dan IMR yang diputuskan untuk dipakai dalam penghitungan proyeksi penduduk.

6.

Jika sudah ditentukan target TFR dan IMR , maka ditargetkan akhir 2017 proyeksi sudah bisa diselesaikan.



C.

Masukan dari FMS dan Tanggapan dari BPS

Beberapa tanggapan dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik mengenai hasil SUPAS 2015, antara lain: 1. Data SUPAS 2015 perlu dikaji lebih mendalam untuk meyakinkan bahwa hasil perkiraan parameter demografi yang dihasilkan konsisten. Konsitensi perlu dilihat dari berbagai pendekatan yang bisa dilakukan dari data SUPAS 2015 sendiri (misalnya membandingkan pendekatan direct vs indirect untuk fertilitas atau mortalitas), juga membandingkan kosistensinya dengan hasil sumber data lain (SP 2010, SDKI 2012). 2. Kualitas data SUPAS 2015 dipengaruhi banyak factor mulai dari rancangan surveinya, pelaksanaannya s/d penggunaan datanya. FMS akan mendorong dan mendukung upaya-upaya yang difokuskan kepada peningkatan kualitas data tersebut. Sebagai konsekuensinya pembahasan suatu isu strategis secara terbatas namun lebih mendalam dilihat dari permasalahan secara teknis maupun non teknis atau administrasi perlu diagendakan. 3. Pilihan penentuan parameter kependudukan cara tidak langsung (indirect) vs cara langsung (direct) perlu dikaji lebih lanjut. Data SUPAS 2015 memungkinkan cara direct dan indirect dilakukan [misalnya estimasi kematian anak dapat menerapkan Brass-type Techniques (indirect) atau memanfaatkan Sejarah Kelahiran untuk penghitungan secara langsung (direct)]. 4. Pemakaian adjustment untuk estimasi parameter kependudukan tergantung dari cakupan pelaporan kejadian (completeness). Perlu dikaji berbagai pendekatan adjustment baik untuk fertilitas maupun mortalitas (sebagai contoh pemakaian Death Distribution Method and PF ratio) dan tingkat adjustment berapa yang dapat diterima untuk koreksi cakupan pelaporan kejadian dari SUPAS 2015. 5. Karena SUPAS 2015 dirancang untuk membuat estimasi MMR, perlu dievaluasi pemakaian template “Kent Hill” untuk perhitungan MMR. Karena



cakupan pelaporan kematian beragam menurut periode pelaporan, maka perlu dikaji pelaporan pada periode mana yang perlu dipakai sebagai input perhitungan MMR. Demikian pula asumsi penyamaan adjustment PRD dan pelaporan kematian wanita usia reproductive perlu dievaluasi. 6. FMS akan mendorong dan mendukung upaya-upaya yang difokuskan kepada peningkatan kualitas data. Sebagai konsekuensinya FMS akan membahas suatu isu strategis secara terbatas namun diharapkan pembahasannya lebih mendalam baik permasalahan secara teknis maupun non teknis atau administrasi. 7. Penentuan berbagai parameter kependudukan untuk Indonesia selama ini masih mengadopsi pemakaian model kependudukan. Misalnya penentuan angka harapan hidup (AHH) dengan mengadopsi model life tables. Dengan ketersediaan data SUPAS 2015 dan sumber data lainnya (misalnya SP2010) idealnya dapat dibangun life tables untuk Indonesia sendiri. 8. Perlu dicek angka PMDF berdasarkan data yg blm di-adjust dan sudah diadjust ada perbedaan yg nyata. Perlu dicermati apakah angka kematian yg menurun sdh sesuai dgn kondisi lapangan. 9. ASFR cenderung membaik, perlu dihitung SMAM apakah memiliki kecenderungan yang sama.

Beberapa tanggapan dan tindak lanjut dari BPS mengenai hasil SUPAS 2015, antara lain: 1.

Data SUPAS 2015 perlu dibahas lebih mendalam lagi karena masih banyak parameter demografi yang belum konsisten dan perubahannya ada yg relatif ekstrim.

2.

Perbandingan angka seringkali juga sebagai dampak dari penggunaan penimbang yang berbeda. Hal ini sedang dalam pembenahan, misalnya komposisi perkotaan dan perdesaan antar waktu harus konsisten.



3.

BPS hanya akan menyiapkan data dasar. Beberapa penjelasan yg lebih rinci terkait bonus demografi agak sulit dari sisi datanya.

4.

Dampak bonus demografi terkendala karena mobilitas penduduk antar daerah, apalagi jika penduduk yg berpindah adalah penduduk produktif.

5.

Akan ada pembahasan berbagai parameter demografi bekerja sama dgn UNFPA, utamanya 3 parameter demografi: tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat perpindahan.

6.

Akan ada tindak lanjut penyusunan “life table” Indonesia.

7.

Analisis konsistensi akan dilakukan terhadap data SUPAS 2015.

8. Perbandingan survival ratio digunakan untuk melihat adanya pergeseran penduduk per kelompok umur. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk perempuan lebih tidak konsisten antara SP2010 dan SUPAS 2015, demikian pula perbandingan antara SUPAS 2015 dan Proyeksi Penduduk. Indikasinya adalah survival rasio bernilai diatas 1, padahal seharusnya dibawah 1 karena ada kejadian meninggal pada kelompok umur yang sama pada periode tertentu. 9. Fasilitas perumahan, didalam SUPAS bukan dimaksudkan untuk menghitung prevalensi tapi semata-mata untuk background penelitian. Tidak bisa dibandingkan dengan Susenas maupun Sakernas. Jadi, indikator perumahan hanya digunakan sebagai pembanding antar sumber data saja.

3.2.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2015

A.

Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2015 Dari data Sakernas (Februari dan Agustus) dapat dihasilkan beberapa indikator ketengakerjaan, antara lain: struktur penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), struktur angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka (TPT), TPT menurut pendidikan, jumlah penduduk bekerja menurut



pendidikan, pekerja tidak penuh, struktur lapangan pekerjaan penduduk, penduduk bekerja menurut status pekerjaan, dan kegiatan formal dan informal. Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan beberapa ringkasan indikator ketenagakerjaan di Indonesia (nasional) antara lain: o Pada Agustus 2015, dari 186,1 juta penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 122,4 juta orang diantaranya aktif dalam kegiatan ekonomi. o Perkembangan TPAK Indonesia pada periode Februari 2014 – Februari 2015 meningkat dari 69,17 persen menjadi 69,50 persen. Sebaliknya pada periode Agustus 2014 – Agustus 2015 TPAK Indonesia mengalami penurunan dari 66,60 persen menjadi 65,76 persen (berkurang 0,84 persen poin). Aktifitas ketenagakerjaan dipengaruhi oleh musim. TPAK Agustus relatif lebih rendah dari TPAK Februari. o Pada Agustus 2015, dari 122,4 juta angkatan kerja sekitar 114,8 juta orang diantaranya bekerja (diserap pasar kerja). o Dalam setahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 5,94% (Agustus 2014) menjadi 6,18% (Agustus 2015) dan jumlah penganggur bertambah sebanyak 320 ribu jiwa. o Pada Agustus 2015, TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,74%, sementara TPT tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 12,65% o Dalam setahun terakhir, TPT yang mengalami penurunan terjadi pada jenjang SMP (-0,93 poin) dan SD ke Bawah (-0,30 poin) o Pada Agustus 2015, TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,74%, sementara TPT tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 12,65% o Dalam setahun terakhir, TPT yang mengalami penurunan terjadi pada jenjang SMP (-0,93 poin) dan SD ke Bawah (-0,30 poin) o Pada Agustus 2015:  Kualitas tenaga kerja didominasi pekerja berpendidikan SD ke bawah 50,8 juta orang (44,27%)



 Pekerja Diploma I/II/III dan Universitas hanya sekitar 12,6 juta orang (11,01%) o Dalam setahun terakhir:  Penduduk bekerja berpendidikan SD ke Bawah turun dari 47,07% menjadi 44,27%.  Penduduk bekerja berpendidikan Diploma I/II/III dan Universitas naik dari 9,79% menjadi 11,01%. o Pada Agustus 2015 dari 114,8 juta penduduk bekerja, sekitar 34,3 juta orang (29,88 %) diantaranya sebagai pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) o Pekerja tidak penuh dalam setahun terakhir :  Pekerja tidak penuh berkurang sebanyak 1,5 juta orang (4,08%)  Setengah penganggur bertambah sebanyak 60 ribu orang (0,60%) o Struktur lapangan pekerjaan:  Struktur lapangan pekerjaan pada Agustus 2015 tidak berubah.  Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa Kemasyarakatan/Perorangan dan Sektor Industri Pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. o Perkembangan struktur lapangan pekerjaan penduduk dalam setahun terakhir, jumlah penduduk bekerja menurun, kecuali:  Sektor Konstruksi bertambah sebanyak 930 ribu

orang (12,77%)

 Sektor Perdagangan bertambah sebanyak 850 ribu orang (3,42%)  Keuangan bertambah sebanyak 240 ribu orang (7,92%) Lapangan Pekerjaan Utama (1)

Pertanian Industri Konstruksi Perdagangan Transportasi, Pergudangan & Komunikasi Keuangan Jasa Kemasyarakatan/perorangan Lainnya*) Total

Februari

2014 Agustus Jumlah %

Februari

2015 Agustus Jumlah %

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

40,83 15,39 7,21 25,81

38,97 15,26 7,28 24,83

34,00 13,31 6,35 21,66

40,12 16,38 7,72 26,65

37,75 15,25 8,21 25,68

32,88 13,28 7,15 22,37

5,33

5,11

4,46

5,19

5,11

4,45

3,19 18,48 1,93

3,03 18,42 1,73

2,64 16,07 1,51

3,65 19,41 1,73

3,27 17,94 1,61

2,85 15,62 1,40

118,17

114,63

100,00

120,85

114,82

100,00



o Dalam setahun terakhir jumlah penduduk bekerja menurut status pekerjaan menurun, kecuali:  Buruh/karyawan/pegawai meningkat sebanyak 2,0 juta orang (4,84%)  Pekerja bebas di non pertanian meningkat sebanyak 1,0 juta orang (16,22%)  Pekerja bebas di pertanian masih tetap. 2014

Status Pekerjaan Utama

Februari

(1)

Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Buruh/karyawan/pegawai Pekerja bebas di pertanian Pekerja bebas di nonpertanian Pekerja keluarga/tak dibayar Jumlah

2015

Agustus jumlah %

Februari

Agustus jumlah %

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

20,32

20,49

17,88

21,65

19,53

17,01

19,74

19,27

16,81

18,80

18,19

15,84

4,14

4,18

3,65

4,21

4,07

3,54

43,35 4,74 6,75 19,13 118,17

42,38 5,09 6,41 16,81 114,63

36,97 4,44 5,59 14,66 100,00

46,62 5,08 6,80 17,69 120,85

44,43 5,09 7,45 16,06 114,82

38,70 4,43 6,49 13,99 100,00

o Kegiatan formal dan informal (juta orang) periode Februari 2014 – Agustus 2015  Kegiatan formal dan informal dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan  Pada Agustus 2015, sekitar 48,5 juta orang (42,24%) bekerja pada kegiatan formal dan 66,3 juta orang (57,76%) bekerja pada kegiatan informal  Dalam setahun terakhir :  Pekerja formal naik dari 40,62% menjadi 42,24%  Pekerja informal menurun dari 59,38% menjadi 57,76%.

Februari 2014

Agustus 2014

Februari 2015

Agustus 2015

70,68

47,49

(59,81%)

(40,19%)

68,07

45,46

(59,38%)

(40,62%)

70,02

50,83

(57,94%)

(42,06%)

66,32

48,50

(57,76%)

(42,24%)

Informal

Formal



B.

Evaluasi Sakernas Agustus 2015 Hasil SUPAS Agustus 2015 berupa indikator ketenagakerjaan sudah disajikan/dirilis dalam bentuk bahan press release secara resmi oleh BPS pada tanggal 5 November 2016. Namun demikian, ada beberapa poin yang perlu dijelaskan dari sisi subject matter sebagai penanggung jawab teknis, antara lain: o Pelaksanaan Sakernas saat ini memang dilaksanakan semesteran atau 2 kali setahun (Februari dan Agustus). Jika dilakukan satu kali, maka bisa dilakukan di Agustus saja dikarenakan sampelnya yang besar. o Konsep dan definisi yang digunakan selama ini mengacu kepada hasil International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ke-13 pada Oktober 1982. o Konsep dan definisi yang terkini mengacu kepada hasil International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ke-19 di Geneva pada tanggal 2-11 Oktober 2013. Konsep baru ini seharusnya sudah disosialisasikan tahun 2018 dan diterapkan tahun 2019. o Fakta bahwa TPAK perempuan lebih kecil dari TPAK laki-laki, namun grafiknya tidak smooth. Kemudian pada negara berkembang, pola untuk TPAK perempuan tidak stabil (naik-turun) o Adanya fenomena ojek online (contoh: gojek, grab) yang belum jelas harus diklasifikasikan ke dalam sektor informalkah atau outsourcing. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati dalam mendefinisikan konsep bekerja.

C.

Pertanyaan dan Masukan dari Anggota FMS serta Tanggapan BPS Beberapa pertanyaan dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik mengenai indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan BPS, antara lain: 1.

Kualitas data tenaga kerja pada posisi 15 dunia dari sisi pasar kerja. Hanya sedikit diatas Timor Leste.



2.

Penerapan MEA 2015 akan mendorong masuknya tenaga asing karena ada sertifikasi profesi yang difasilitasi. Misalnya: profesi bidang kesehatan, konstruksi, dll.

3.

Perlu dipikirkan “open employment” terkait dgn penerapan MEA.

4.

Perbandingan angka seringkali juga sebagai dampak dari penggunaan penimbang yang berbeda. Sebagai contoh: penggunaan komposisi kota dan desa tahun 2010 dan 2015 akan memberikan perubahan antar waktu agak tidak konsisten. Perlu masukan dari anggota FMS.

5.

Perubahan dari ICLS 13 menjadi ICLS 19 pada tahun 2018 akan berdampak langsung terhadap penghitungan indikator ketenagakerjaan. Ada kekuatiran angka "open unemployment" akan mendekati "under employment".

6.

Perlukah BPS melakukan analisis dalam setiap press release-nya? Sebaiknya hanya menyajikan “metode/konsep dan definisi dan tabel/grafik”.

7.

Apakah FMS perlu membahas lebih mendalam definisi “formal” dan “informal”? Lebih dibutuhkan utk penentuan pajak. Barangkali lebih baik fokus kepada peningkatan kualitas data.

8.

Sektor pertanian cenderung “quasi formal”. Perlu dibedakan “formal pertanian” dan “formal perkotaan” dlm menyiapkan kebijakan yg berbeda.

9.

Ada fenomena ke depan bahwa data statistik menjadi “unuseful for policy development”.

10. Penjelasan dalam BRS yang dirilis BPS sebaiknya tidak mengikutsertakan “kajian sektoral” yang secara ilmiah akan berdampak terhadap situasi politik. Misalnya, kenaikan harga disebabkan oleh adanya pungli, ini seakan-akan menjadi teguran kepada pihak kepolisian baik di pusat maupun daerah. 11. Perlu ada revisi UU No. 16 tahun 1997 tentang statistik yang dapat mengakomodir penyiapan data bagi kepentingan kebijakan pada tingkat nasional dan spasial (provinsi, kab/kota). 12. Perlu perhatian utk mengukur “penyerapan angkatan kerja” dalam menilai kebijakan pembangunan di bidang ketenagakerjaaan. 13. Perlu ada pembahasan khusus dan mendalam untuk sektor pertanian di Indonesia, sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Dari sisi kebijakan Forum Masyarakat Statistik Periode 2015-2016


butuh data pertanian yg lebih luas seperti “on-farm” dan “off-farm” kaitannya dengan penyipan kebijakan sektoral yg berbeda-beda. 14. Teknik komunikasi dalam penyajian data perlu ada pemikiran mendalam, sejauh mana yg terbaik yg harus digunakan BPS dalam setiap press releasenya. 15. Sepakat bahwa FMS harus fokus kepada peningkatan kualitas data. 16. Perlu penyiapan dan pembahasan data “before the fact” bukan “after the fact” sehingga akan lebih bermanfaat bagi pengguna data atau pengambilan kebijakan. 17. Perempuan yg bekerja relatif “under coverage” karena fakta di lapangan terkait sektor pertanian dan di perdesaan hampir sebagian besar ibu rumah tangga bekerja membantu penghasilan keluarga. Meskipun konsep bekerja msh mengacu kepada kegiatan ekonomi dalam seminggu yang lalu. 18. Ada fakta yang fenomenal yaitu jumlah penduduk bekerja lulusan universitas meningkat tinggi. Hal ini karena kemungkinan denominatornya berbeda karena daerah urban tumbuh lebih tinggi. 19. Perlu dipertimbangkan penyamaan “denominator” dalam penyajian data series, misalnya, penggunaan penimbang yang sama utk hasil “SUPAS 2015” dan “SP 2010”. Artinya, perlu ada penetapan penimbang yang sama antar kegiatan survei dengan basis/pendekatan sampel yang sama, misalnya, rumah tangga, perusahaan, korporasi, dan lain-lain.

Tanggapan BPS atas pertanyaan anggota FMS: 1. Pemberian publikasi BPS secara gratis melalui website sebagai upaya peningkatan pelayanan data kepada publik meskipun diberi “watermark”. Disisi lain, BPS tetap masih membayar PNBP dan sedang mengupayakan ke Kemenkeu agar selain publikasi resmi, data mentah juga akan dapat diberikan secara gratis. 2. Katalog publikasi BPS sudah disiapkan dalam website BPS dan dapat diunduh langsung oleh pengguna data. Forum Masyarakat Statistik (FMS) Periode 2015-2016


3. Dalam rangka efisiensi dan integrasi survei maka pelaksanaan Sakernas ke depan akan difokuskan pada Agustus karena jumlah sampel yang cukup besar dan penyajian level estimasi indikator didesain hingga level kabupaten/kota. 4. Penajaman metodologi setiap survei tetap dilakukan secara berkelanjutan oleh BPS, baik dari sisi pembaharuan sampling design, pemilihan sampel, pembentukan klaster blok sensus (wealth index), updating sampling frame, evaluasi penimbang, dan lain-lain.

3.3.

Strategi Perbaikan Statistik Pertanian Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam Rapat Terbatas membahas Ketahanan Pangan, pada Rabu tanggal 27 Januari 2016, Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Teten Masduki, mengundang anggota FMS untuk menghadiri diskusi tentang Strategi Perbaikan Statistik Pertanian, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, jam 08.30- 10.00 wib di Ruang Rapat Utama KSP, Lantai 2 Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jln. Veteran No. 16, Jakarta Pusat 10110.



Pada waktu yang bersamaan direncanakan juga untuk rapat pleno anggota FMS dan pada akhirnya pertemuan dengan KSP didahulukan dan dihadiri oleh Ketua dan beberapa anggota FMS serta didampingi oleh Kepala BPS, Bapak Dr. Suryamin, M.Sc. Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan masukan tentang strategi perbaikan data pertanian untuk mendukung program prioritas Presiden bidang pangan. Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari hasil pembahasan dan rekomendasi FMS tentang Perbaikan Statistik Produksi Beras yang pernah disampaikan secara resmi melalui surat kepada Presiden. Beberapa poin penting secara garis besar yang disampaikan kepada Bapak Presiden (surat lengkap sebanyak 4 halaman terlampir) antara lain: 1. Data produksi beras overestimate. 2. Estimasi produksi padi. 3. Sumber ketidakakuratan data produksi. 4. Rekomendasi kebijakan

3.4.

Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2015

A.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2015 Beberapa catatan peristiwa triwulan IV-2015 yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam memahami potret perekonomian nasional, antara lain: 1.

Perekonomian global pada triwulan IV-2015 diperkirakan masih lemah

2.

Pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia cenderung melemah.

3.

o

Amerika Serikat melemah dari 2,1 persen menjadi 1,8 persen.

o

Tiongkok melambat dari 6,9 persen menjadi 6,8 persen.

Situasi Dalam Negeri: o

Inflasi Desember 2015: 3,35 persen (y-on-y).

o

Nilai tukar Rupiah terhadap USD menguat 5,88 persen (point-to-point) pada akhir triwulan IV/2015 dibandingkan posisi di akhir triwulan III/2015.

o

Realisasi belanja pemerintah meningkat 6,37 persen (y-on-y).



o

Realisasi penerimaan pajak selama triwulan IV-2015 meningkat dibandingkan dengan triwulan IV-2014, yaitu dari Rp336,30 triliun menjadi Rp439,39 triliun.

4.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 tumbuh 5,04 persen (y-on-y). Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 (triwulan I-2015 s.d. triwulan IV2015) tumbuh sebesar 4,79 persen.

Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2015 Tumbuh 5,04 Persen (Y-on-Y) 5,04% -1,83%

Rp 2.270,4 triliun (ADHK)



Rp 2.945,0 triliun (ADHB)



Triwulan III 2015

Triwulan IV 2014

Triwulan IV 2015

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 (Triwulan I-2015 s.d. Triwulan IV-2015) Sebesar 4,79 Persen

5.

Sejalan dengan perlambatan ekonomi di dunia maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 2011-2014 (y-on-y) cenderung melambat, namun pola triwulanan tahun 2015 mulai cenderung meningkat kembali.

Laju Pertumbuhan y-on-y 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

6.48 6.27 6.01 5.94 6.11 6.21 5.94 5.87 5.54 5.59 5.52 5.58 5.14 4.96 4.97 5.04 4.73 4.66 4.74

5.04

y-on-y

Q4/15

Q3/15

Q2/15

Q1/15

Q4/14

Q3/14

Q2/14

Q1/14

Q4/13

Q3/13

Q2/13

Q1/13

Q4/12

Q3/12

Q2/12

Q1/12

Q4/11

Q3/11

Q2/11

Q1/11



6.

Laju pertumbuhan ekonomi triwulanan (q to q) pada periode 2011-2015 masih menunjukkan pola/tren yang sama. Namun ada perbaikan yang cukup signifikan pada triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan IV-2014, dari kontraksi minus 2,11 persen menjadi minus 1,83 persen. Laju Pertumbuhan q-on-q

Persen 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00

3.96

3.86 3.61

4.00

3.35

0.80

0.64

3.83

3.28

0.49

-2.18

3.75 3.36

3.29

0.06

-2.25

-0.23

-1.83

-2.11

-2.18

Q4/15

Q3/15

Q2/15

Q1/15

Q4/14

Q3/14

Q2/14

Q1/14

Q4/13

Q3/13

Q2/13

Q1/13

Q4/12

Q3/12

Q2/12

Q1/12

Q4/11

Q3/11

Q2/11

Q1/11

q-on-q

7.

Pada setiap triwulan juga dicermati pertumbuhan PDB tertinggi (q to q) dan pertumbuhan tertinggi (y-on-y) menurut lapangan usaha. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan Pertumbuhan Q-to-Q Tertinggi

10.87%

9.45% 7.26%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Keuangan dan Asuransi Informasi dan Komunikasi Pertumbuhan Y-on-Y Tertinggi

8.

Konstruksi

Triwulan IV-2015 pertumbuhan terjadi di SEMUA kategori ekonomi, kecuali Pertambangan dan Penggalian.

9.

Pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV-2015 Jasa Keuangan dan Asuransi (12,52 persen), Informasi dan Komunikasi (9,74 persen), dan Konstruksi (8,24 persen).



10. Distribusi terbesar terhadap total PDB triwulan IV-2015 didominasi oleh Industri pengolahan (20,95 persen), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,32 persen), dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,49 persen) Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV-2015 y-on-y (%) 16.0

12.52

12.0 8.0

4.0

8.24 4.35

7.67

9.74

6.70

2.77 1.57

5.79

5.32

8.15 8.13 4.25

7.44 6.77 1.81

0.0 -4.0 -8.0

7.02 13.32

20.95

Pengadaan Air...

Jasa Kesehatan...

Pengadaan Listrik...

Jasa Perusahaan

Jasa lainnya

Real Estat

Akomodasi dan...

Informasi dan ...

Jasa Pendidikan

Administrasi ...

Jasa Keuangan ...

Transportasi dan ...

Konstruksi

Pertanian, ...

Perdagangan ...

Industri Pengolahan 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0

Pertambangan dan ..

-7.91

-12.0

0.07 1.69 1.68 1.20 1.15 3.67 3.58 2.99 2.88 4.20 4.21 5.24

11.49 11.29

Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV-2015 (%)

Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (Persen) Lapangan Usaha (1)

A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah F. Konstruksi G. Perdag. Besar&Eceran, Reparasi Mobil&Spd.Motor H. Transportasi dan Pergudangan I. Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estate M,N. Jasa Perusahaan O. Adm. Pemerintahan,Pertahanan,Jaminan Sosial P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial R,S,T,U. Jasa Lainnya NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR PAJAK DIKURANGI SUBSIDI ATAS PRODUK PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

Trw IV-2015 Terhadap Trw III-2015

Trw IV-2015 Terhadap Trw IV-2014

Laju Pertumbuhan 2015

Sumber Pertumbuhan 2015

(2)

(3)

(4)

(5)

-23,34 -0,23 0,43 5,92 0,25 6,39 -1,45 1,49 2,05 1,71 3,59 0,73 1,73 10,87 9,45 7,26 1,99 -1,67 -6,10 -1,83

1,57 -7,91 4,35 1,81 6,77 8,24 2,77 7,67 5,79 9,74 12,52 4,25 8,13 6,70 5,32 7,44 8,15 4,01 46,55 5,04

4,02 -5,08 4,25 1,21 7,17 6,65 2,47 6,68 4,36 10,06 8,53 4,82 7,69 4,75 7,45 7,10 8,08 4,10 31,98 4,79

0,53 -0,47 0,92 0,01 0,01 0,64 0,34 0,26 0,13 0,45 0,32 0,14 0,12 0,16 0,23 0,08 0,13 4,00 0,79 4,79 10



Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2015 Menurut Pengeluaran Pertumbuhan Ekonomi y-on-y (%)

Pertumbuhan Ekonomi q-to-q (%) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

4.92

Pengeluaran Konsumsi LNPRT

8.32

7.31

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

6.90

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

-6.44

-8.0

-4.0

2.75 41.3 5.01

-1.85

Ekspor

-8.05 -12.0

0.01

5.70

Impor 0.0

4.0

8.0

12.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0 11

Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Menurut Pengeluaran Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2015 y-on-y (%) 12.0 8.0

4.92

7.31

6.90

8.32

4.0 0.0 -4.0

-40.0

Pengeluaran Konsumsi LNPRT

-8.05 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Ekspor

-6.44

-20.80

-20.0 0.0 20.0

20.16

40.0 60.0 80.0

Impor

-8.0 -12.0

13.53

1.18

34.97 56.64

 Pertumbuhan Tertinggi Triwulan IV-2015 :  Pengeluaran Konsumsi LNPRT (8,32 persen)  Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (7,31 persen)  Pembentukan Modal Tetap Bruto (6,90 persen)  Distribusi Terbesar terhadap Total PDB Triwulan IV-2015 :  Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (56,64 persen)  PMTB (34,97 persen)  Ekspor (20,16 persen)

Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2015 (%) 12



Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen

Triw III2015 Terhadap Triw II2015

Triw IV2015 terhadap Triw III2015

Triw III2015 terhadap Triw III2014

Triw IV2015 terhadap Triw IV2014

Laju Pertumbuhan 2015

Sumber Pertumbuhan 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

3,53

0,01

4,95

4,92

4,96

2,69

4,33

2,75

6,56

8,32

-0,63

-0,01

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

9,26

41,30

7,11

7,31

5,38

0,46

4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 5. Perubahan Inventori

3,51

5,01

4,79

6,90

5,07

1,64

-

-

-

-

-

-

6. Ekspor Barang dan Jasa

-0,02

-1,85

-0,60

-6,44

-1,97

-0,47

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

-4,20

5,70

-5,90

-8,05

-5,84

-1,36

3,36

-1,83

4,74

5,04

4,79

4,79

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

16

Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pulau/Wilayah Tahun 2015 (Persen) Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pulau/Wilayah Tahun 2015 (y-on-y)

Distribusi PDRB Menurut Pulau/Wilayah Tahun 2015 Bali & Nusa Tenggara

Sulawesi

3.06

12.0

Maluku & Papua

10.29 10.0

2.37

8.18 8.0

Kalimantan

5.92 Persen

6.62

8.15

6.0

4.0

2.0

22.21

5.45 3.54

1.31

58.29 0.0

Sumatera Jawa 33



Ringkasan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2015 (y-o-y) SISI PRODUKSI

SISI PENGELUARAN

1. Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi akibat melemahnya harga batubara dan minyak dunia.

1.

2. Pertanian tumbuh melambat akibat dampak El Nino khususnya pada tanaman pangan dan hortikultura, namun berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya terutama rumput laut. 3. Konstruksi tumbuh tinggi karena meningkatnya belanja modal pemerintah. 4. Industri perbankan mengalami pertumbuhan yang tinggi akibat meningkatnya perluasan margin bunga perbankan.

2.

3.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meningkat, karena realisasi belanja barang tumbuh signifikan..

4.

PMTB meningkat signifikan, terutama barang modal jenis bangunan/konstruksi, kendaraan dan peralatan lainnya. Hal ini juga didukung realisasi belanja modal pemerintah yang meningkat tajam Kinerja ekspor masih mengalami kontraksi, terutama ekspor barang, yang disebabkan penurunan harga komoditas di pasar internasional serta perlambatan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor Indonesia. Impor terkontraksi, dipicu oleh lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD dan permintaan domestik.

5.

5. Transportasi, hotel dan komunikasi meningkat sejalan dengan momen liburan, natal dan tahun baru. 6. Perdagangan tumbuh melambat akibat menurunnya penjualan mobil dan sepeda motor serta supply barang impor.

Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga secara umum tumbuh melambat, namun pengeluaran untuk konsumsi makanan & minuman selain restoran; perumahan dan perlengkapan rumahtangga; serta kesehatan masih meningkat Pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh cukup tinggi karena dorongan ekspansi Ormas/Parpol dalam Pilkada Serentak di 269 daerah.

6.

37

B.

Pertanyaan dan Masukan dari Anggota FMS serta Tanggapan BPS Beberapa pertanyaan dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik mengenai Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV-2015 yang dihasilkan BPS, antara lain: 1.

Data

menunjukkan kelemahan struktural perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan manufaktur tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Dari sisi pengeluaran, investasi berkontribusi naik, tetapi konsumsi di bawah. Sektor luar negeri karena impor turun cukup signifikan daripada ekspor. Proses policy belum address pada diversifikasi dan ekspor. Tidak mengurangi pertumbuhan investasi dan konsumsi. 2.

Data sangat tergantung dari kualitas data primer. Contohnya: orde baru, pertanian naik 3,5 persen. Kemiskinan turun tajam. Setelah orde baru naik 4 persen (lebih tinggi dari orde baru) namun kemiskinan tidak turun setajam pada orde baru.

3.

Perlunya dilakukan pengecekan konsistensi pada pertumbuhan dengan memperbaiki kualitas input, sementara metodologi sudah cukup baik karena berpedoman pada SNA 2008.



4.

Data industri diperkirakan underestimate karena jika dicek data penjualan tanah (penggunaan lahan industri) di kawasan industri adalah full occupied sehingga menyebabkan saham tinggi. Terkait dengan output, return dari kuesioner (response rate) di industri makin lama makin turun.

5.

ICOR kelewat tinggi karena ada data yang overestimate dan underestimate. Barang yang diimpor dari segi komposisi barang modal berasa dari Tiongkok. Jika deflator lebih murah, maka volume semakin besar.

6.

Terms of trade migas dan non-migas menunjukan trend yang turun.

7.

Statistik harga menjadi isu. IHK pendidikan menjadi persoalan padahal Pemerintah sudah memberikan subsidi. Swasta tidak masalah. Jasa-jasa deflator menjadi masalah. Tidak menunjukkan pattern yang dapat dimengerti.

8.

Komponen konstruksi dari pembentukan modal sangat besar. Pembangunan gedung menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

9.

ICOR pada zaman dahulu adalah 4,6. Yang ideal adalah 3,5. Jika dilihat dari arus dana, PMA dan PMDN sangat kecil (tidak lebih dari 15% dari pembentukan modal swasta). Jika individu membeli mobil, maka akan dicatat pengeluaran rumah tangga, namun jika Pemerintah membeli mobil maka dicatat sebagai investasi.

10. IO Industri manufaktur dan survei industri sedang, nilai tambah di survei lebih tinggi di dalam IO. Sementara dalam survei tidak termasuk pengilangan minyak bumi hanya pengolahan (2 persen). Apakah data makin baik (2010 – 2013)? 11. Relatif lama pengumpulan data adalah tabel Input Output sehingga hal yang harus dibahas dalam pertemuan selanjutnya adalah terkait dengan hal ini. 12. PMTB diharapkan ada sumber data yang lain seperti neraca arus dana dan yang ditangani oleh BKPM. 13. Data Susenas: gini rasio dan kemiskinan. Triwulan I national income dibandingkan dengan data Susenas dan penduduk dari Sakernas. Data yang didapat tidak lebih dari 41 persen dari national income.



14. Revaluasi aset mengakibatkan pengeluaran dan penerimaan yang cukup tinggi. 15. BKPM

dengan

angka

PMTB

sangat

besar

perbedaannya.

Perlu

dipertimbangkan utk menguraikan investasi per sektor/lapangan usaha. 16. Ada data penyanding terkait dengan serapan tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar tumbuh lebih rendah daripada ratarata pertumbuhan nasional. Hal ini mengindikasikan sektor tersebut belum memberikan nilai tambah yang besar. 17. Industri saat ini memiliki karakteristik global sourcing. Hal ini dapat terganggu jika nilai tukar berfluktuasi 18. Dibutuhkan untuk sektor-sektor industri tertentu ada forecast yang menghasilkan peta industri yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan data-data saat ini. Pipeline tidak kenal kuesioner yang sama untuk semua industri. Indonesia belum memiliki Indeks teknologi yang digunakan di input. 19. Memperkuat UU No. 3/2014 tentang industri kreatif. Yang besar memecah menjadi supply chain yang menjadi kecil. Data industri kecil diprediksi akan lebih dominan, siapa yang akan mengumpulkan survei tersebut?

Dari hasil diskusi dan pembahasan, beberapa tanggapan BPS atas pertanyaan dan masukan anggota FMS antara lain: 1.

Diskrepansi statistik antara PDB produksi dan PDB pengeluaran tidak bisa dihindarkan. Saat ini diskrepansi statistik masih 2 persen. Ke depan akan diturunkan menjadi 1 persen.

2.

Memecah investasi ke dalam pemerintah dan swasta, namun belum dapat dilakukan karena beberapa concern lain.

3.

Seasonal adjusted untuk PDB, BPS sudah mengupayakan sejak satu tahun lalu namun belum di-published. Belum berani dilemparkan ke publik karena dapat menimbulkan mis-interpretasi. Perlu sosialisasi yang mendalam.



4.

Deflator perlu dicek kembali pada jasa-jasa.

5.

Mengharapkan masukan susenas (karena diyakini underestimate). Banyak responden yang susah dicacah. Upaya  menggabungkan susenas dengan big data.

6.

Topik koherensi dibahas di pertemuan selanjutnya (Kemiskinan, pertanian, dan gini rasio).

7.

Terdapat revaluasi aset menjadi catatan khusus.

8.

Penyerapan tenaga kerja, BPS tidak menghitung. Diharapkan Bappenas dapat menghitung terkait hal tersebut.

9.

Backasting PDB tahun 2010 setiap 3 tahunan sekali.

3.5.

POLA PERTUMBUHAN EKONOMI 1968-2015

A.

Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1.

Pada era Soeharto masa Orde Baru (1968 – 1997), ekonomi tumbuh 6,8 persen per tahun. Industri dan investasi menjadi penggerak pertumbuhan (tumbuh di atas propensity pertumbuhan ekonomi). Elastisitis Industri pengolahan termasuk migas sebesar 1,6 persen, sementara elastisitas investasi

terhadap

pertumbuhan

sebesar

1,9

persen.

Namun,

pertumbuhan ekspor tidak terlalu tinggi. 2.

MPC

relatif tinggi sekitar 1 dikarenakan

ekspektasi terhadap

perekonomian dan stabilitas ekonomi yang terjaga. Stabilitas harga melalui bulog juga merupakan salah satu faktor pendorong tingginya MPC. 3.

Impor barang dan jasa meningkat tinggi dengan elastisitas 1,8, hampir sama dengan investasi. Apabila kebijakan substitusi impor pada masa itu lebih berhasil, maka ekonomi akan tumbuh lebih tinggi lagi.

4.

Era reformasi atau commodity boom (2004 – 2012) mendorong kembali perekonomian dengan penggerak komoditas primer. Perana industri dalam perekonomian turun dari 26,8 persen di tahun 1997 menjadi 20,8 persen pada tahun 2015.



B.

Catatan dan Saran Perbaikan 1.

Diskrepansi statistik Diskrepansi statistik tidak dapat

dihindarkan ketika melakukan

penghitungan PDB sisi produksi dan pengeluaran. Meskipun demikian, diskrepansi statistik perlu diupayakan sekecil mungkin misalnya kurang dari 1 persen PDB (untuk tahun 2015 diskrepansi statistik sebesar 1,6 persen PDB). Diskrepansi yang lebar menandakan ketidaksesuaian yang besar antara sisi produksi dan pengeluaran. 2.

PDB dan agregasi PDRB Perbedaan antara PDB dan agregasi PDRB seluruh provinsi membaik (berkurang) dengan deviasi maksimum 1,1 persen PDB (2010 – 2014). Deviasi ini perlu diminimalkan dengan mengkombinasikan dengan sistem kuota.

3.

ICOR sangat tinggi PDB dengan tahun dasar 2010, nilai ICOR sangat meningkat tinggi. Meski ekonomi Indonesia tergolong kurang efisien, angka ICOR yang dihasilkan oleh tahun dasar 2010 terasa tinggi (ICOR 2015 = 7,1).

4.

Perincian Investasi Investasi (PMTB) dirinci menjadi investasi pemerintah (Ig) dan investasi masyarakat (Ip). Hal ini dilakukan untuk menjadi instrumen monitor dan percepatan penyerapan belanja modal. Lebih baik lagi apabila juga dirinci pengeluaran pemerintah daerah.

5.

PDB q to q seasonally adjusted Indikator pertumbuhan ekonomi triwulanan bebas dari faktor musiman ini berguna untuk menilai situasi ekonomi misalnya dalam kondisi technical recession dan sejenisnya.

6.

Penyampaian kepada publik Terdapat tiga cara penyampaian, yaitu (a) dijelaskan secara rinci faktorfaktor yang mempengaruhi PDB, (b) Fokus pada fakta yang diperoleh, seperti pada BEA, US Dept. Of Commerce, dan (c) dijelaskan terbatas dan seperlunya, seperti Tiongkok.



7.

Pendalaman lebih lanjut pada perubahan stok Diperlukan pendalaman pada perubahan stok baik dari segi besaran maupun perilakunya. Umumnya perubahan stok kurang dari 1 persen PDB

P e r u b a h a n S t o k ( R p T r iliu n )

dan perilakukanya sangat sensistif terhadap ekspektasi perekonomian ke depan.

250 200

2,0

150

1,5

100

1,0

50

0,5

0

0,0

-50

2004

2006

2008

2010

Perub Stok

3.6.

2,5

2012

2014

% th d P D B

PERUBAHAN STOK Ta hun 2004 - 2015

-0,5

% thd PDB

OVERVIEW SUPPLY AND USE TABLES (SUT) dan TABEL INPUT-OUTPUT INDONESIA 2010

PENYEMPURNAAN SISTEM NERACA NASIONAL INDONESIA: Seri 2010:

 Pengecekan dua arah: rekonsiliasi pada Industri penyedia dan pengguna kemudian rekonsiliasi Produk yang diproduksi dan dikonsumsi.  Proses pengecekan dilakukan lebih reguler (setiap tahun) menggunakan SUT.



A.

Overview Supply and Use Tables (SUT) 1.

SUT merupakan kerangka kerja yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut yang terdiri dari 2 (dua) komponen utama yaitu tabel supply dan tabel use (SNA 2008: 1.24).

2.

Tabel Supply (Penyediaan) : Memberikan gambaran rinci atas penyediaan barang dan jasa yang diproduksi di domestik dan yang didatangkan dari luar wilayah (impor);

3.

Tabel Use (Penggunaan) : Menggambarkan penggunaan barang dan jasa untuk konsumsi antara dan konsumsi akhir. Selain itu, tabel use juga menggambarkan bagaimana komponen nilai tambah yang diciptakan oleh industri dalam ekonomi domestik

4.

Manfaat SUT adalah: o

Kerangka kerja yang terintegrasi untuk menganalisis kesenjangan data

melalui

mekanisme

keseimbangan

penyediaan

dan

penggunaan barang dan jasa; o

Memberikan gambaran keterkaitan antara lapangan usaha, pelaku ekonomi, dan produk yang dihasilkan secara koheren;

o

Menghasilkan neraca barang dan jasa; neraca produksi dan neraca penciptaan pendapatan berdasarkan industri dan sektor secara konsisten;

o

Menghasilkan penyusunan PDB menurut 3 (tiga) pendekatan yang konsisten;

o

B.

Sebagai dasar penyusunan tabel Input-Output (IO).

Overview Tabel Input-Output Indonesia (Tabel I-O) 1.

Tabel I-O berdimensi produk-x-produk (SNA 1993: 15.150): o

Secara Kolom: melihat produk yang digunakan untuk proses produksi dalam menghasilkan produk lainnya;



o

Secara Baris: melihat penggunaan/konsumsi suatu produk untuk konsumsi antara dan atau konsumsi akhir;

o

Analisisnya: untuk melihat dampak perubahan konsumsi akhir suatu produk terhadap produksi produk tersebut terlepas industri yang menghasilkan.

o

Dimensi Tabel Indonesia 2010: 185 produk x 185 produk.

A. KERANGKA KERJA Use Table

Exports of goods and services

Valuables Changes in inventories

(of domestically produced goods and services at basic prices)

Gross Fixed Capital Formation

X

INTERMEDIATE DEMAND

NPISHsFCe

X

P R O D U C T

Total intermediate demand HHFCE

X

at basic prices

Taxes (less subsidies) on products

SUPPLY

Distributors trading insight

X

P X R X O X D X U C DOMESTIC X T

FINAL DEMAND at basic Prices

HOMOGENOUS UNIT OF PRODUCTION

Imports of good and services

HOMOGENOUS UNIT OF PRODUCTION

Central Gevernment FCe Local Government FCe

Supply Table

T O T A L D E M A N D

Imports of goods and services

TOTAL OUTPUT

Taxes (less subsidies) on products Total intermediate consumption Othes Taxes (less subsdies) on production

Compensation of employees Gross operating surplus

X = diagonal entries in the Domestic Supply Tables

GVA at basic prices (Primary inputs)

TOTAL OUTPUT (INPUTs) 17

2.

Review dan Finalisasi SUT o

Review aliran keseimbangan barang dan jasa;

o

Cek konsistensi keseimbangan PDB menurut 3 pendekatan;

o

Cek komposisi dan struktur komponen-komponen supply dan demand;

3.

Transformasi Rectanguler SUT ke Tabel I-O Simetris o

Transformasi untuk homogenisasi unit produksi;

o

Metode transformasi produk sekunder:  The Negative Method  The agregation or positive transfer method



 Both Output and Input Transferred sesuai karakteristik produksi produknya (Transfer in Transfer Out/TITO); Proses Transfer in Transfer Out:

Supply Table

Use Table

TOTAL OUTPUT

Exports of goods and services

Changes in inventories

Valuables

Gross fixed capital formation

Government FCe

INTERMEDIATE DEMAND at purchasers’ prices

NPISHs FCe

S U P P L Y

P R O D U C T

H H F Ce

T O T A L

Total intermediate demand

(+) Taxes on products

(-) Subsidies on products

DOMESTIC SUPPLY (OUTPUT) at basic prices

(+) Trade and Transport margins

P R O D U C T

FINAL DEMAND at purchasers’ prices

INDUSTRY

Domestik Supply (Output) (+) Import of goods and services

INDUSTRY

T O T A L

D E M A N D

Total intermediate consumption GVA (Production)

TOTAL INPUT

4.

Konversi SIOT dari harga pembeli ke harga dasar

5.

Transformasi SIOT transaksi total ke domestik harga dasar produk-xproduk



4. Konversi SIOT dari harga pembeli ke harga dasar Margin Perdagangan dan Biaya Angkut

Transaksi Total Harga Pembeli

5. Transformasi SIOT transaksi total ke domestik harga dasar produk-x-produk Impor barang dan jasa

Transaksi Total Harga Dasar

Transaksi Domestik Harga Dasar

Pajak dikurang subsidi atas produk

Harga Dasar adalah harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.

B.

Pertanyaan dan Masukan dari Anggota FMS serta Tanggapan BPS Beberapa pertanyaan dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik mengenai Supply and Use Tables (SUT) yang dihasilkan BPS, antara lain: 1.

Subsidi level of free market belum bisa komparatif.

2.

Seberapa lengkap (exhaustive) BPS bisa mengumpulkan data sektor yang bersifat mikro sehingga tidak ada komponen yang tertinggal?

3.

Apakah ada mekanisme yang mengakomodir sensitivitas? Perlu adanya estimasi rentang.

4.

Apakah bisa mengasumsikan masing-masing struktur dalam Input Output (IO) tidak berubah? Apakah bisa diperbaharui mengikuti kondisi terkini?

5.

Pada contoh intrepretasi struktur permintaan dan penawaran di kolom marjin perdagangan dan biaya pengangkutan pada sektor pengadaan listrik dan gas tidak ada, apakah memang tidak ada biaya?



6.

Data IO Indonesia dimulai sejak tahun 1975. Dengan data transaksi total produksi, transaksi jasa, dan transaksi harga pembeli dapat diketahui jasa pengangkutan. Sementara data transaksi total harga dasar dan transaksi total domestik dapat diketahui impor.

7.

Terkait dengan ICOR, bagian terbesar dari pembentukan modal tetap adalah komponen bangunan (sebesar lebih dari 70 persen). Jika perorangan membeli sepeda motor dan mobil, maka dianggap sebagai pengeluaran rumah tangga, padahal banyak motor tersebut yang dijadikan sebagai ojek untuk menghasilkan pendapatan. Sementara dalam pengeluaran belanja modal Pemerintah, di dalamnya paling banyak untuk bangunan dan kendaraan bermotor yang dianggap sebagai investasi.

8.

Adanya kecenderungan overestimate industri karena yang dihitung adalah nilai tambah, seharusnya dilihat terlebih dahulu input antaranya. Sebagai contoh mesin, bagian terbesar tidak lebih dari aset karena baik input antara maupun produknya berasal dari input. Seharusnya hal ini yang masuk ke dalam tabel I-O.

9.

Peranan industri apakah lebih banyak untuk mengisi pasar domestik atau luar negeri? Contohnya kelapa adalah bagian kecil untuk menjadi kopra. Di Jawa tidak ada kopra, bagaimana memikirkan hal kecil seperti ini ke dalam analisis I-O. Lebih lanjut lagi, ternak dipotong bisa menjadi bagian dari pertanian, namun jika masuk ke industri, bagaimana pencatatannya dalam Tabel I-O? Restoran juga relatif banyak yang komponennya dari impor.

10.

Bagaimana input antara di sektor perdagangan dan perbankan?

11.

Beberapa sektor, seperti pengadaan listrik dan gas mendapatkan keuntungan dari transporting margin. Margin perdagangan dan biaya pengangkutan nol karena dianggap sebagai bagian dari produksi. Terkait dengan gas, sesudah diproduksi sebagian dijual kepada trader dan transporting (PGN). Trader menggunakan pipa PGN untuk menyalurkan gas ke industri.

12.

Ada nomenklatur yang disepakati, seperti halnya di Australia yang memiliki buku induk. Jika menggunakan harga di laporan keuangan karena ada



revaluasi aset yang berhubungan dengan pajak. Debt to equity akan naik, namun jika ditambah dengan variabel pajak belum tentu. Ada beberapa ketetapan yang belum memiliki aturan. Jika ada 5 (lima) laporan keuangan, mana yang paling benar. Sehingga adanya permintaan untuk meningkatkan sistem statistik. 13.

PDB tidak boleh digunakan untuk analisis karena PDB yang baru menggunakan penilaian untuk pendapatan (kekayaan).

14.

Sebaiknya dibuat standar untuk masing-masing K/L dalam hal statistik atau melakukan

survei.

Bappenas

mengusulkan

adanya

pembakuan

penyelenggaraan statistik yang masuk ke dalam payung hukum, seperti merumuskan UU baru, merevisi UU tentang Statistik atau berupa Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU tentang Statistik.

Dari hasil diskusi dan pembahasan, beberapa tanggapan BPS atas pertanyaan dan masukan anggota FMS antara lain: 1.

Subsidi level of free market dapat dianalisis melalui transaksi pembeli.

2.

Terdapat standar error pada data sektor yang bersifat mikro. Belum akurat 100 persen karena berdasarkan UU tentang Statistik, BPS hanya berwenang untuk mengumpulkan data dasar, sementara data sektoral menjadi tanggung jawab masing-masing K/L teknis, misalnya data perkebunan rakyat. Data jasa untuk saat ini masih sangat terbatas.

3.

Penggunaan Tabel I-O tidak berubah seiring waktu karena ada asumsi teknologi tidak berubah dengan cepat sehingga Tabel I-O idealnya dirubah tiap 5 (lima) tahun sekali. Tabel I-O 2010 bisa di-update menjadi Tabel I-O 2013 yang memasukkan perkembangan teknologi, seperti yang terjadi pada industri angkutan motor. Contohnya saja, ojek yang berbasis IT.

4.

Proporsi konstruksi di PMTB sudah turun. Komponen PMTB mencakup bangunan dan non bangunan. Data konstruksi pembangunan didapat dari laporan perusahaan dan survei BPS terkait dengan rumah tangga (survei investasi dan tabungan rumah tangga dan survei khusus rumah tangga).



Survei ini dapat mengakomodir kebutuhan data bagi rumah tangga yang memiliki motor yang daoat dijadikan penghasilan. Konsumsi rumah tangga di tahun 2010 menggunakan SUSENAS. Diskrepansi statistik pada konsumsi RT antara provinsi dan nasional sudah semakin kecil. 5.

Setuju dengan Bapak Arsyad bahwa sebuah aktivitas tidak bisa diperlakukan sama. Pada kegiatan SE2016 terdapat buku panduan pencacah terkait dengan border analysis untuk hal-hal seperti yang dimaksud.

6.

Tabel I-O sangat powerful. Dengan memperhatikan keterbatasan I-O, BPS sudah merencanakan sosialisasi. Kompas ingin mengangkat IO untuk laporan utamanya. Tim teknis BPS bersedia bekerjasama dengan kompas untuk membantu interpretasi. Tabel I-O diharapkan dapat berfokus pada optimalisasi manfaat daripada penghitungan.

7.

Tabel I-O 2010 jauh lebih baik dibandingkan dengan IO 2005 karena diskrepansi statistik yang lebih kecil.

8.

Angka produksi padi masih belum meyakinkan. Langkah yang dapat diambil BPS adalah membujuk Kementan untuk mengubah metodologi perhitungan angka produksi.

9.

BPS akan menyusun Tabel I-O 2015, namun sebelumnya harus menyelesaikan SAM 2010 di akhir tahun 2016.

10. Pendekatan diarahkan pada makro-mikro.

3.7.

Seminar Nasional “SOSIALISASI FMS DAN POTRET POTENSI USAHA DI KALIMANTAN TIMUR 2016 (HASIL SE 2016)”

A.

Sosialisasi Forum Masyarakat Statistik (FMS) Masa Kerja 2015-2016 yang disampaikan oleh Prof. Dr. Bustanul Arifin (Guru Besar Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung) 1.

Tugas dan Wewenang FMS yang dimuat dalam Peraturan Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas Nomor PER. 006/M.PPN/10/2007, Bab II Pasal 2 adalah: 1)

Memberikan saran dan pertimbangan dalam berbagai aspek di bidang statistik baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala



Badan Pusat Statistik yang dapat diberikan secara berkala atau sewaktu-waktu; 2)

Memberikan saran mengenai jenis statistik yang perlu dihasilkan untuk

mendukung

pembangunan

nasional

dan

kebutuhan

masyarakat; 3)

Memberikan saran diseminasi data, baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik secara lebih efektif;

4)

Menyusun laporan tahunan yang menyangkut segala hal yang telah dilaksanakan.

5)

Memberikan saran tentang penyempurnaan Sistem Statistik Nasional agar semakin andal, efektif, dan efisien;

6)

Mengusulkan perbaikan, perluasan dan peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan statistik dan pembinaan statistik;

7)

Memberikan evaluasi tentang mutu data yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik serta memberikan saran penyempurnaannya;

8)

Memberikan masukan dan evaluasi tentang metodologi statistik, konsep, definisi dan klasifikasi yang digunakan dalam menghasilkan data statistik ekonomi, sosial dan statistik lainnya;

9)

Memberikan evaluasi dan masukan-masukan mengenai makna data statistik yang dipublikasikan;

10) Memberikan saran tentang pelayanan statistik dan pemanfaatan statistik secara optimal; 2.

Program Kerja FMS 2015-2016 secara garis besar dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: o

Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data

o

Meningkatkan coverage melalui partisipasi responden (khusus data perusahaan/ establishment)

o

Mediator dalam mengomunikasikan data

o

Melakukan sosialisasi dalam forum musyawarah pembangunan dan pertemuan ilmiah dan lainnya Forum Masyarakat Statistik Periode 2015-2016


3.

Terkait dengan program kerja “Menjaga dan Meningkatkan Kualitas dan Ragam Data”, Ketua FMS masa kerja 2015-2016 juga memaparkan tentang “Data Produksi Beras Diduga Overestimate”. Beberapa data pendukung yang disampaikan antara lain: o

Produksi 75,6 juta ton gabah (43 juta ton beras, konversi 0,57), naik 3,2%. Konsumsi 114 kg per kapita, total konsumsi: 31 juta ton. Harusnya surplus. Tapi, tahun 2015 diputuskan impor beras 1,5 juta ton, untuk stok.

o

Data Produksi = Produktivitas (ton/ha) x luas panen (ha). 

Produktivitas: survai ubinan atau sampel lahan petani 2,5 x 2,5 meter, dilakukan bersama BPS dan Dinas Tanaman Pangan;



Luas panen: bukan dari pengukuran (objective measurement), tapi eye estimate menggunakan sistem blok pengairan, pupuk, benih, dll. Peluang bias besar karena konflik kepentingan.

o

Perbaikan metodologi estimasi produksi beras, back-casting 10 tahun atau bahkan 40 tahun ke belakang.



Hasil diskusi dan pembahasan anggota FMS dalam beberapa pertemuan disepakati upaya-upaya perbaikan estimasi produksi pangan antara lain: o

Jika ujicoba metode tentang Kerangka Sampel Area (KSA) dianggap cukup valid, persiapan untuk adopsi dan adaptasi di seluruh Tanah Air perlu segera dilakukan.

o

Perbaikan metodologi estimasi produksi beras, back-casting setidaknya 10 tahun atau bahkan 40 tahun ke belakang.

o

Perbaikan manajemen usahatani, peningkatan produktivitas, pendampingan intensif kepada petani (melibatkan universitas), inovasi kelembagaan dan kearifan lokal.

o

Pengembangan sistem insentif baru yang berbasis inovasi dan teknologi, mulai benih, produksi, panen & pascapanen;

B.

Lokakarya “Potret Potensi Usaha di Kalimantan Timur Tahun 2016 (Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016)”

Foto Kegiatan dalam Gambar: Cuplikan berita di surat kabar Balikpapan terkait lokakarya dan dialog interaktif yang dihadiri oleh Bpk. Sayid M. N. Fadly (Sekretaris Kota Balikpapan), Bpk. M. Habibullah, S.Si, M.Si (Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur), Bpk. Prof. Dr. Bustanul Arifin (Ketua FMS), Bpk. Dr. Adi Lumaksono, MA (Anggota FMS), dan para undangan dari Dinas/Lembaga/Instansi, media massa dan elektronik, akademisi, peneliti di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkot Balikpapan.



Foto Kegiatan dalam Gambar: Diskusi dan tanya jawab dengan peserta sedang berlangsung yang dihadiri oleh Bpk. M. Habibullah, S.Si, M.Si (Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur), Bpk. Prof. Dr. Bustanul Arifin (Ketua FMS), Ibu Nining Surtiningsih (Kepala Bappeda Kota Balikpapan), dan Bpk. Dr. Adi Lumaksono, MA (perwakilan Anggota FMS), 1.

Lokasi penyelenggaraan dilakukan di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016.

2.

Target peserta terdiri dari para stakeholder (pemangku kepentingan) yang berhubungan langsung dengan kegiatan SE2016 (manajemen/pemilik perusahaan/usaha) maupun pengguna data (dinas/lembaga/instansi terkait; media massa dan elektronik; akademisi; peneliti; dll. di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkot Balikpapan).

3.

Paparan dari Bpk. Sayid M. N. Fadly (Sekretaris Kota Balikpapan) mewakili Walikota Balikpapan (Bpk. H. M. Rizal Effendi, SE) karena berhalangan hadir. Namun, beliau sangat apresiasi dan mendukung dimulai dari persiapan pelaksanaan sosialisasi FMS dan Lokakarya melalui undangan yang disampaikan kepada para peserta. Sekkot Balikpapan berharap FMS bisa bekerja sama dengan Pemkot Balikpapan dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal data-data statistik yang bisa dipertanggung jawabkan.



Bentuk apresiasi dari Pemkot Balikpapan diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran kepada para Lurah dan Camat untuk suksesnya pelaksanaan pendaftaran perusahaan/usaha (Listing) Sensus Ekonomi 2016.

Foto Kegiatan dalam Gambar: Sekretaris Kota Balikpapan (Bpk. Sayid M. N. Fadly) sedang memberikan kata sambutan dan tampak dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur (Bpk. M. Habibullah, S.Si, M.Si), Ketua FMS 2015-2016 (Bpk. Prof. Dr. Bustanul Arifin), dan perwakilan anggota FMS (Bpk. Dr. Adi Lumaksono, MA).

4.

Paparan Bpk. M. Habibullah, S.Si, M.Si (Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur) tentang Potensi Usaha Kaltim tahun 2006 dan Eksistensi Sensus Ekonomi 2016. Hasil pelaksanaan lapangan SE2016-Listing diperoleh banyaknya usaha mikro di Kalimantan Timur mencapai 213.459 unit. Jumlah usaha mikro tertinggi dibanding dengan usaha lainnya, seperti usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kondisi ini juga tercermin dari hasil Sensus Ekonomi 2006 yang lalu. Sedangkan jika dilihat dari struktur usaha pada Sensus Ekonomi tahun 2006 yang tertinggi ada pada pedagang besar dan eceran di kisaran 52,92 persen.



Eksistensi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016-Listing diperkirakan sudah terkumpul sekitar 80 persen di Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan, jika dipilah khusus yang mencakup wilayah Kalimantan Utara sekitar 67,53 persen. Sementara pelaksanaan lapangan rata-rata nasional tercapai 59,33 persen. Berdasarkan hasil pengumpulan data, baik angka sementara maupun angka final, akan menggambarkan apakah ada perubahan pada tingkatan (skala) usaha dan struktur usaha. Langkah dan upaya penyelesaian sisa pendataan lapangan yang belum terlaksana akan dilakukan melalui mekanisme “sweeping zona” bagi yang terlewat, khususnya di sektor pertambangan batubara menjadi perhatian khusus. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur juga menyampaikan sejumlah hambatan yang diakui kerap terjadi di lapangan ketika para petugas Sensus Ekonomi melakukan kegiatan, seperti letak geografis tempat tinggal warga yang berjauhan, masih banyak responden yang tidak jujur dalam memberikan data, responden terkadang memberikan jawaban yang raguragu dan takut-takut, responden yang terkadang merasa terganggu atau tidak ingin memberikan data pribadi perusahaan karena takut pajak, isian Forum Masyarakat Statistik (FMS) Periode 2015-2016


yang tidak lengkap karena usaha responden tidak memiliki catatan keuangan yang baik sehingga meragukan isian pendpatan dan pengeluaran perusahaan, serta sulitnya mencari informasi data yang riil pada perusahaan skala besar. 5.

Paparan Ibu Nining Surtiningsih (Kepala Bappeda Kota Balikpapan) tentang Peranan Data dalam Perencanaan Pembangunan. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa peranan data dalam perencanaan pembangunan memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan keberhasilan suatu program atau kegiatan yang direncanakan. Kebijakan yang berdasarkan data-data atau bukti-bukti empiris (evidence based policy) sangat berpeluang untuk mencapai target/sasaran suatu program. Kepala Bappeda Kota Balikpapan mendorong kerjasama yang lebih erat dengan BPS secara umum di wilayah masing-masing sehingga monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan dapat terukur melalui data-data dan indikator-indikator yang mendukung.



3.8.

Pemantauan Kegiatan Listing Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) di Kota Balikpapan.

A.

Kunjungan lapangan dan wawancara ke perusahaan yang menjadi responden Sensus Ekonomi 2016. 1.

Responden yang dikunjungi adalah PT Angkasa Pura dan PT Pertamina di Kota Balikpapan.

2.

Tim BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kota Balikpapan, dan perwakilan FMS melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan PT Angkasa Pura dan PT Pertamina Kota Balikpapan.

B.

Temuan Lapangan 1.

Perlu ditingkatkan sosialisasi kegiatan sensus dan survei BPS kepada Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha secara intensif baik melalui media massa dan media elektronik, diskusi/dialog, dan bentuk lain yang melibatkan semua stakeholder terkait.

2.

BPS secara umum harus meningkatkan pelayanan terhadap publik, salah satunya termasuk bagaimana melakukan pendekatan secara organisasi kepada para responden (perusahaan/usaha, rumah tangga, K/L terkait, Asosiasi, Media Massa dan Elektronik, dll.).

3.

Kesulitan pendataan lapangan diluar pendekatan secara organisasi ternyata tetap membutuhkan pendekatan personal dan komunikasi yang baik kepada para responden.


BAB IV



BAB IV PENUTUP

A.

CAPAIAN KEGIATAN FMS 2016 Meski berbagai upaya maksimal telah dilakukan untuk mencapai target dan

sasaran kegiatan FMS Tahun 2016, realisasi capaian belum memenuhi target yang diharapkan. Beberapa rangkaian kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan FMS selama tahun 2016 antara lain: 1.

Rapat pengurus FMS a. Dilakukan secara informal antar pengurus pada pertemuan/rapat/ kunjungan tertentu dan melalui pembicaraan whats app group maupun email. b. Monitoring dan Evaluasi rencana kerja FMS Tahun 2015-2016. c.

Penyiapan rencana kerja FMS Tahun 2016.

d. Mengoptimalkan peran klaster kelompok kerja (pokja). 2.

Rapat Pleno Anggota FMS dan Rapat Terbatas FMS tahun 2016 a. Rapat pleno VII : Rabu, 13 Januari 2016 o

Pembukaan oleh Ketua FMS (Bapak Prof. Dr. Bustanul Arifin).

o

Laporan singkat Sekretaris FMS tentang evaluasi Program kerja FMS periode 2015 dan tindak lanjut kegiatan FMS pada tahun 2016.

o

Paparan tentang “Hasil SUPAS 2015” dan “Keadaaan Ketenagakerjaan Agustus 2015 di Indonesia (Hasil SAKERNAS Agustus 2015)” yang disampaikan oleh Bapak Drs. Razali Ritonga, MA (Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan).

o

Diskusi panel Anggota FMS terkait isu-isu strategis tersebut dan merekomendasikan BPS untuk memperdalam data dan indikator yang bersumber dari hasil Sakernas 2015.



b. Rapat pleno VIII : Rabu, 10 Februari 2016 o

Paparan tentang “Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2015” yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kecuk Suhariyanto, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, BPS.

o

Paparan tentang “Metode Penyusunan PDB Sisi Produksi” yang disampaikan oleh Bapak Buyung Airlangga, M.Bus (Direktur Neraca Produksi).

o

Paparan tentang “Metode Penyusunan PDB Sisi Pengeluaran” yang disampaikan oleh Ibu Sri Soelistyowati, MA (Direktur Neraca Pengeluaran)  materi tidak dipaparkan secara langsung tapi dijelaskan jika ada pertanyaan terkait PDB sisi pengeluaran.

o

Paparan tentang “Pola Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1968-2015” yang disampaikan oleh Bapak Ir. Bambang Prijambodo, MA (Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas).

o

Diskusi panel Anggota FMS terkait isu-isu strategis tersebut dan merekomendasikan

hal-hal

yang

perlu

dibenahi

BPS

dalam

meningkatkan kualitas data statistik terkait makroekonomi ke depan. c.

Rapat pleno IX : Rabu, 16 Maret 2016 o

Paparan tentang “Overview Supply and Use Tables (SUT) dan Hasil Tabel Input Output tahun 2010 (Fokus kepada Permintaan Akhir)” yang disampaikan oleh Bapak Buyung Airlangga, M.Bus, Direktur Neraca Produksi BPS.

o

Diskusi panel Anggota FMS terkait isu-isu strategis tersebut dan merekomendasikan BPS agar mengkaji lebih dalam terkait dengan penerapan SNA 2008 yang lebih komprehensif.



d. Rapat pleno X : Rabu, 20 April 2016 o

Paparan mengenai “Statistik Kependudukan” yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi (Ketua Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia).

o

Paparan mengenai “Administrasi Kependudukan” oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI)  batal hadir karena kesibukan dan bentrok dengan jadwal kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya.

o

Diskusi panel Anggota FMS terkait isu-isu strategis tersebut dan merekomendasikan perlunya upaya pemanfaatan dan Sinkronisasi Data Kependudukan dari kedua sumber dan pendekatan tersebut bagi pembangunan data statistik nasional terpadu.

o

Merancang agenda seminar nasional FMS di Samarinda dan kunjungan lapangan listing Sensus Ekonomi 2016 yang akan dilaksanakan pada 24 – 27 Mei 2016.

e. Rapat pleno XI : Rabu, 15 Juni 2016 o

Paparan mengenai “Data Administrasi Kependudukan (Adminduk)” yang disampaikan oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI).

o

Diskusi panel anggota FMS terkait pengamatan lapangan survei ubinan yang dilakukan oleh BPS

o

Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan seminar nasional “Sosialisasi FMS dan Potret Potensi Usaha Kalimantan Timur tahun 2016 (Hasil SE2016).



f.

Rapat Pleno XII: Kamis, 21 Juli 2016 o

Paparan Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia dan Statistik Pendidikan dalam Susenas oleh Bapak Gantjang Amannullah, MA (Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS).

o

Diskusi

Panel

anggota

FMS

terkait

permasalahan

keadaan

ketenagakerjaan dan bagaimana menjamin konsistensi dan koherensi datanya. g. Rapat Terbatas I: Senin, 15 Agustus 2016 o

Paparan Telaah lanjutan Statistik Ketenagakerjaan (Sakernas) dan Statistik Pendidikan (Susenas) yang dihadiri oleh Subject matter terkait dan Pimpinan BPS (Sestama).

o

Pimpinan BPS (Sestama) mengharapkan agar pertemuan terbatas ini dapat memberikan pemahaman yang sama terhadap data yang sudah dihasilkan BPS sekaligus menjadi evaluasi bagi peningkatan kualitas data statistik.

o

Ketua FMS berharap pertemuan terbatas ini dapat dimanfaatkan untuk mengkaji lebih mendalam kondisi data-data yang lebih rinci terkait Statistik Ketenagakerjaan dan Statistik Pendidikan dan diharapkan agar BPS semakin memperhatikan konsistensi dan koherensi data-data yang dihasilkan.

o

Deputi Bidang Statistik Sosial menyambut gembira berbagai masukan dan koreksi dari anggota FMS terkait Statistik Ketenagakerjaan dan Pendidikan, baik dikaji dari sisi teknis (penimbang perkotaan dan perdesaan, update frame, sampling design, dll.) maupun non teknis (sosialisasi dan pendekatan baru terhadap responden, rencana pelaksanaan Sakernas hanya satu kali dalam setahun, dll.).

o

Adanya

penghematan/pemotongan

anggaran

yang

berdampak

terhadap kegiatan Sakernas dan Susenas agar dicermati secara



mendalam mengingat dari hasil kedua survei tersebut dihasilkan beberapa indikator kinerja utama (IKU) dari Pemkab/Pemkot. h. Rapat Terbatas II: Kamis, 3 November 2016 o

Pembahasan secara terbatas antara pengurus dan beberapa anggota yang juga menjadi tim penulis terkait Evaluasi awal kegiatan FMS tahun 2016, Draft Laporan Tahunan FMS 2016, dan Draft Buletin ringkas FMS tahun 2016.

o

Beberapa hasil sementara evaluasi kegiatan FMS antara lain penulisan laporan tahunan 2016 sudah tersusun untuk dapat didiskusikan pada rapat pleno berikutnya, penulisan artikel buletin FMS agar dipercepat, kegiatan workshop hanya dapat dilaksanakan 1 kali dari target 2 kali yang direncanakan, rapat pleno akan terlaksana 7 kali, dan rapat terbatas akan terlaksana 3 kali.

i.

Rapat Pleno XIII: Rabu, 16 November 2016 o

Pembahasan secara pleno anggota FMS dalam menyepakati dan merumuskan beberapa kesepakatan terkait Evaluasi kegiatan FMS tahun 2016, Laporan Tahunan FMS 2016, Buletin ringkas FMS tahun 2016, dan Rencana Strategis FMS periode berikutnya.

o

Beberapa hasil pembahasan sebagai tindak lanjut ke depan, antara lain: 

Perlu ada pertemuan dengan FMS (diwakili pengurus atau perwakilan anggota) untuk mencermati setiap data sebelum dirilis oleh BPS.



Bebagai kajian intelektual yang dibahas secara internal FMS perlu ditingkatkan sosialisasinya ke publik. Mekanisme penyampaian melalui BPS perlu dikaji agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.





Keanggotaan FMS perlu dilengkapi dari unsur pelaku atau penggiat media massa sebagai garda depan penyusunan teknik atau mekanisme komunikasi yang efektif kepada publik.



Perlu dioptimalkan ke depan peran dan kontribusi klaster kelompok kerja (pokja) terkait isu/tema yang relevan sebelum dibahas dan disepakati dalam rapat pleno.



Perlu ada tim verification and clearing data yang dihasilkan oleh K/L terkait, salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan adalah pembangunan sistem “One Data” sebagai bagian dari Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terintegrasi.



Perlu mencermati konsistensi dan koherensi data sehingga data yang dirilis mampu mencerminkan kondisi yang sebenarnya (akurasi data dapat dipercaya), baik ditinjau dari sudut pandang kuantitas maupun kualitasnya.



Sudah sewajarnya UU No. 16 Tahun 1997 dikaji dan diperbaharui ke depan disesuaikan dengan permintaan kebutuhan data yang semakin beragam.

j.

Rapat Terbatas III: Kamis, 1 Desember 2016 o

Pembahasan secara terbatas antara pengurus dan beberapa anggota yang juga menjadi tim penulis terkait Evaluasi akhir kegiatan FMS tahun 2016, Finalisasi Laporan Tahunan FMS 2016, Finalisasi Buletin ringkas FMS tahun 2016, dan Usulan Rencana Strategis FMS periode berikutnya.

o

Perbaikan narasi/uraian/kelengkapan isian/cakupan/lampiran paparan pendukung/dan sebagainya dari setiap isu/tema yang dibahas pada Laporan Tahunan FMS 2016 yang sudah disiapkan oleh Sekretariat.

o

Disepakati beberapa usulan rencana strategis FMS masa kerja berikutnya (menunggu SK keanggotaan yang baru), antara lain:





Statistik Sosial (Sakernas, Susenas) terkait metodologi (waktu pelaksanaan jika 1 kali setahun, cakupan, level estimasi sd Kab/Kota)  Implementasi tahun 2018, termasuk kompensasi yg layak kepada responden. Bagaimana perlakuannya terhadap Sensus?



IKU daerah: IPM, Kemiskinan, TPT.



Kemampuan dan kapasitas SDM BPS dalam penentuan luas panen.



Follow up dgn Kadin dan Asosiasi ttg coverage, partisipasi, dan kualitas data dari dunia usaha.



Pendidikan publik kepada media dan parlemen terkait “perstatistikan dan pemaknaan data”.



Operasionalisasi strategi “One Data” kaitannya dengan Sistem Statistik Nasional (SSN) untuk mendorong pemahaman yang sama antar K/L, Pemda, dan pengguna data.

3.

Sosialisasi FMS dan Potret Potensi Usaha Kalimantan Timur tahun 2016 a.

Bekerja sama dengan BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kota Balikpapan, Walikota Balikpapan, dan Bappeda Kota Balikpapan pada tanggal 25 Mei 2016.

b. Tempat kegiatan: Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan. c.

Tema: “Sosialisasi FMS dan Potret Potensi Usaha Kalimantan Timur tahun 2016 (Hasil SE2016)”

d. Paparan yang disampaikan: o

Laporan dan Sambutan

o

Pidato Kunci oleh Bpk. H. M. Rizal Effendi, SE (Walikota Balikpapan) yang diwakili oleh Bpk. Sayid M. N. Fadly (Sekretaris Kota Balikpapan).

o

Paparan “Sosialisasi FMS” oleh Prof. Dr. Bustanul Arifin (Ketua FMS)



o

Paparan “Potret Potensi Usaha Kalimantan Timur tahun 2016 (Hasil SE2016)” oleh Bpk. M. Habibullah, S.Si, M.Si (Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur)

o

Paparan “Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Pembangunan” oleh Ibu Nining Surtiningsih (Kepala Bappeda Kota Balikpapan)

4.

Pemantauan kegiatan listing Sensus Ekonomi 2016 di Kota Balikpapan, yaitu kunjungan diskusi dan wawancara ke PT Pertamina dan PT Angkasa Pura.

5.

Penerbitan publikasi buletin ringkas FMS “Statistical & Policy Brief” Edisi 7Agustus 2016 dan Edisi 8-Desember 2016.

6.

Penerbitan publikasi “Laporan Tahunan FMS tahun 2016”.

B.

UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN Disadari bahwa meskipun telah diupayakan untuk mensinkronisasikan jadwal

anggota FMS dengan berbagai kegiatan FMS disamping kegiatan diluar FMS, ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan target dan sasaran program kerja tahun 2016 antara lain: 1.

Rapat Pleno dilaksanakan sebanyak 6 kali dari rencana yang seharusnya akan dilakukan setiap bulan atau 12 (dua belas) kali. Sebagai catatan, hal ini tidak dapat dipenuhi juga sebagai dampak dari penghematan anggaran (efisiensi) yang dilakukan pemerintah.

2.

Sosialisasi dan Lokakarya hanya dapat dilaksanakan 1 kali dari 2 target yang direncanakan dalam satu tahun.

3.

Buletin ringkas FMS “Statistical & Policy Brief” hanya berhasil dipublikasikan sebanyak 2 (dua) edisi dari 3 (tiga) edisi yang ditargetkan.

4.

Pertemuan dalam upaya meningkatkan cakupan (coverage) melalui partisipasi responden (mengundang Apindo, Kadin, dll.) sudah mulai dilaksanakan dan perlu diperluas.




LAMPIRAN:

1.


2.


3.


4.

Bahan presentasi “Statistik Ketenagakerjaan”



1.










2.




































3.










































4.

Bahan Presentasi “Statistik Ketenagakerjaan”


















DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Jl. Dr. Sutomo 6 – 8 Jakarta 10710 Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax. (021)3857046 Homepage:http://www.bps.go.id e-mail : [email protected]

LAPORAN TAHUNAN FORUM MASYARAKAT STATISTIK PERIODE

Recommend Documents