F MS. Forum Masyarakat Statistik. Laporan Forum Masyarakat Statistik Tahun 2012 LAPORAN AKHIR TAHUN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA

Katalog BPS: 1202034

F

MS

Forum Masyarakat Statistik

LAPORAN AKHIR TAHUN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA Laporan Forum Masyarakat Statistik Tahun 2012

Forum Masyarakat Statistik (FMS) bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

LAPORAN TAHUNAN FMS 2012

F

MS

Forum Masyarakat Statistik

LAPORAN AKHIR TAHUN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA Laporan Forum Masyarakat Statistik Tahun 2012

Forum Masyarakat Statistik (FMS) Periode 2011-2014


LAPORAN AKHIR TAHUN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA (Laporan Forum Masyarakat Statistik Tahun 2012)

Katalog BPS

: 1202034

No. Publikasi

: 07310.1305

Ukuran Buku

: A4

Naskah : Forum Masyarakat Statistik

Gambar Kulit : Subdirektorat Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh: Forum Masyarakat Statistik

Dicetak Oleh : CV Rioma



iii

Kata Sambutan Ketua Forum Masyarakat Statistik

Kepengurusan Forum Masyarakat Statistik (FMS) masa kerja tahun 2011-2014 telah dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 5/M.PPN/01/2011 Tanggal 21 Januari 2011 tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2011-2014. Keberadaan FMS sebagai wadah yang bersifat nonstruktural dan independen diharapkan dapat berperan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS melalui berbagai kegiatan yang direncanakan. Laporan ini menyampaikan berbagai kegiatan FMS sepanjang tahun 2012 termasuk tantangan yang dihadapi serta usulan pemecahannya. Secara ringkas, dapat dilaporkan beberapa butir kesepakatan kegiatan FMS selama tahun 2012 antara lain program kerja FMS tahun 2012, sosialisasi dan workshop (lokakarya) di Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang, sosialisasi dan workshop (lokakarya) di Universitas Hasanuddin di Makassar, penerbitan Laporan FMS tahun 2011, penerbitan buletin ringkas “Statistical & Policy Brief” Edisi 1-April 2012, serta pembahasan dan diskusi terkait isu perubahan tahun dasar PDB/PDRB Tahun 2012 dan roadmap (peta jalan) pelaksanaan Sensus Pertanian 2013 (ST2013). Capaian dan realisasi kegiatan FMS tersebut dapat dikatakan terlaksana dengan baik selama tahun 2012 meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Uraian lengkap kegiatan FMS Tahun 2012 dan kendalanya disajikan dalam “Laporan Tahunan 2012 Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014”. Kami percaya banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam upaya memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan FMS sejalan dengan rencana untuk meningkatkan kualitas perstatistikan di Indonesia. Penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dan dapat dipercaya menjadi suatu persyaratan mutlak pada era keterbukaan dan demokrasi sekarang ini. Bahkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus meningkat menuntut



iv

tersedianya data dan informasi statistik yang makin beragam dan semakin kompleks bagi perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, dunia usaha, para pengamat, akademisi, dan masyarakat umum juga sangat membutuhkan data dan informasi statistik. Baik untuk menunjang kegiatan mereka maupun dalam memahami berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas yang telah memberikan kepercayaan kepada anggota FMS terpilih masa kerja tahun 2011-2014 sekaligus memberikan berbagai dukungan baik administratif, pembiayaan berbagai kegiatan, maupun fasilitas pendukung lain. Penyiapan fasilitas fisik kesekretariatan FMS sangat membantu penyiapan

kegiatan

FMS

yang

lokasinya

disepakati

di

Kedeputian

Ekonomi

Bappenas/Kementerian PPN, Jalan Taman Suropati No. 2, Gedung Madiun Lantai 5 Jakarta 10310, Telp. atau Fax. (021) 31934259. Demikian pula penunjukan beberapa orang sekretariat pendukung FMS yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas dan BPS RI dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan pembiayaan kegiatan FMS. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala BPS RI yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan FMS. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua anggota FMS yang memberikan sumbangan waktu, energi, dan pemikiran dalam upaya mendukung program kerja FMS tahun 2011-2014. Semoga capaian kegiatan FMS tahun 2012 ini dapat kita tingkatkan terus pada tahun-tahun berikutnya. Jakarta, Desember 2013 Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja 2011-2014 Ketua,

Dr. Sudarno Sumarto


v


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA FMS

iii

DAFTAR ISI

v

BAB I. PENDAHULUAN

1

BAB II. PROGRAM KERJA FMS TAHUN 2012

3

BAB III. ISU STRATEGIS, MASUKAN FMS, DAN TINDAK LANJUT BPS

7

BAB IV. PENUTUP

31

LAMPIRAN

35

1. Bahan presentasi tentang “Perubahan Tahun Dasar PDB” 2. Bahan presentasi tentang “Persiapan Sensus Pertanian 2013” 3. Bahan presentasi workshop (lokakarya) di UNDIP Semarang tentang “Upaya

Memanfaatkan Terbukanya Jendela Peluang Bagi Angkatan Kerja Muda” 4. Bahan presentasi workshop (lokakarya) di UNHAS Makassar tentang “Peran

Statistik Pertanian Dalam Penentuan Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Ke Depan” 5. Bahan presentasi workshop (lokakarya) di UNHAS Makassar tentang

“Pembangunan Pertanian Berbasis Potensi Lokal Dalam Era Otonomi Daerah”


BAB I


1

BAB I PENDAHULUAN

Pada era keterbukaan dan demokrasi sekarang, semua informasi yang terkait dengan kepentingan publik tidak bisa lagi didasarkan pada asumsi, anekdot, dan apalagi mitos. Informasi statistik sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan berdasar bukti (evidence base) yang akurat, relevan, berkesinambungan, mudah dimengerti dan secara terbuka siap pula diuji kebenarannya. Dalam konteks ini, data dan informasi statistik memegang peranan yang sangat penting. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus meningkat pada gilirannya memerlukan data dan informasi statistik yang beragam, mutakhir, berkualitas, lengkap dan cepat. Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga legislatif sangat memerlukan data dan informasi statistik yang andal sebagai rujukan dan dasar pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan, strategi dan program pembangunan. Juga sebagai alat untuk mengoreksi kebijakan, memonitor dan mengevaluasi, mengklarifikasi, melegitimasi, dan bahkan memperdebatkan suatu kinerja pembangunan secara transparan. Selain itu, dunia usaha, para pengamat, akademisi, dan masyarakat umum juga sangat membutuhkan data dan informasi statistik. Baik dalam menunjang kegiatan mereka maupun dalam membantu memahami berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Berdasarkan hal itu, kesinambungan dan kualitas pembangunan nasional mensyaratkan adanya data dan informasi statistik yang tepat waktu dan berkualitas, baik sebagai input perencanaan kebijakan maupun sebagai output indikator hasil-hasil pembangunan. Peningkatan kualitas data statistik perlu mendapat perhatian semua pihak, baik dari BPS sebagai lembaga negara Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014

2


penyedia data statistik berkualitas, maupun dari pemerintah dan masyarakat pengguna data. Ketersediaan data statistik yang terpercaya dan berkualitas perlu didukung oleh peningkatan pelayanan statistik dan pemanfaatan statistik secara optimal melalui diseminasi data secara lebih efektif. Upaya untuk mendukung terlaksananya tujuan tersebut antara lain telah diupayakan pemerintah melalui pembentukan Forum Masyarakat Statistik (FMS). Dasar hukum pembentukan FMS adalah Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 006/M.PPN/10/2007 (30 Oktober 2007) tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Statistik. Berdasarkan peraturan ini, secara singkat FMS merupakan wadah nonstruktural dan independen yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat. Fungsi dan peran FMS adalah memberikan saran dan pertimbangan secara berkala atau sewaktu-waktu tentang berbagai aspek di bidang statistik baik diminta maupun tidak kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu FMS juga berperan mensosialisasikan data statistik yang strategis kepada masyarakat serta pengguna hasil data statistik. Untuk periode 20112014, Pelaksanaan kegiatan FMS dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 5/M.PPN/01/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 20112014. FMS sebagai wadah yang bersifat nonstruktural dan independen diharapkan dapat berperan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS melalui berbagai kegiatan yang direncanakannya. Laporan ini menyampaikan berbagai kegiatan FMS sepanjang tahun 2012 yang membahas beberapa isu strategis, masukan FMS, tindak lanjut BPS, termasuk tantangan yang dihadapi serta usulan pemecahannya.

Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014

BAB II


3

BAB II PROGRAM KERJA FORUM MASYARAKAT STATISTIK TAHUN 2012

2.1.

Program Kerja Periode 2011-2014 Untuk menjalankan tugasnya, FMS menyusun program kerja periode

2011-2014 yang dititikberatkan pada beberapa kegiatan pokok, yaitu: 1. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data. – Metodologi penghitungan indikator statistik – Prosedur pelaksanaan Baku (Standard Operating Procedure/SOP)  Bagaimana data itu dikumpulkan  Bagaimana data itu diolah 2. Meningkatkan

cakupan

(coverage)

melalui

partisipasi

responden

(khususnya data perusahaan/establishment) – Mengundang narasumber seperti Asosiasi dan KADIN 3. Menjadi mediator dalam mengomunikasikan data. – Data yang dikomunikasikan harus ditentukan, misalnya inflasi, kemiskinan. – Fokus ke satu topik. – Tersedia kolom di koran untuk tanya jawab soal data dan interpretasinya – FGD dengan media untuk selanjutnya dimuat dalam media – Menjadi narasumber dalam kegiatan forum jurnalis – Advokasi kepada staf ahli anggota DPR RI – Buletin ringkas “Statistical & Policy Brief” serta Booklet Question (Q) & Answer (A)



4

4. Melakukan sosialisasi dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangnas/Musrenbangda). – Untuk data-data yang strategis (angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, IPM) – Sasaran : perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah (Bappeda) 5. Penjelasan singkat (Briefing) khusus sebelum Press release untuk data statistik

strategis

seperti

pertumbuhan

ekonomi,

kemiskinan,

pengangguran, dan ketimpangan.

2.2.

Target dan Sasaran Program Kerja Tahun 2012 Untuk mewujudkan target program kerja periode 2011-2014, FMS

melaksanakan program kerja secara bertahap melalui program kerja tahun 2012 yang diarahkan pada beberapa kegiatan berikut: 1. Rapat pleno 2 bulan sekali 2. Melakukan sosialisasi/lokakarya

(workshop) ke

berbagai

provinsi.

Prioritas: Semarang, Yogyakarta, Makassar, Mataram, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin. 3. Melakukan kunjungan ke lapangan saat BPS melakukan survei/sensus 4. Membuat “Statistical & Policy Brief” (atau flier) 3 edisi (tulisan untuk setiap edisi dikontribusi oleh 3 penulis terkait dengan isu terkini dan strategis) 5. Meningkatkan

cakupan

(coverage)

melalui

partisipasi

responden

(mengundang Apindo, Kadin,dll.)



2.3.

5

Jadwal Kegiatan FMS Tahun 2012 Sesuai dengan target dan sasaran program kerja tahun 2012, telah

disusun jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan berbagai penyelenggaraan statistik di BPS maupun perkembangan isu terkini yang menjadi kebutuhan pengguna data sebagai berikut:

Kegiatan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1. Rapat pleno 2. Kunjungan Ke

Lapangan* 3. Meningkatkan

cakupan (coverage) 4. Membuat “Statistical

& Policy Brief” 5. Sosialisasi/Lokakarya

ke Provinsi 6. Pembahasan

mekanisme organisasi * Jadwal Beberapa Survei BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)/ Kemiskinan Mikro Sensus Sapi

: Bulan 3, 6, 9, 12 : Bulan 2, 5, 8, 11 : Bulan 7 : Bulan 6

Catatan:  Rapat pleno disepakati dilaksanakan setiap hari Selasa dengan periode sekali pertemuan dalam 2 bulan.  Kunjungan ke lapangan akan diintegrasikan dengan jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan survey yang diselenggarakan oleh BPS


BAB III


7

BAB III ISU STRATEGIS, MASUKAN FMS, DAN TINDAK LANJUT BPS

Selama tahun 2012 FMS membahas beberapa isu strategis dalam kegiatan rapat pleno maupun sosialisasi/lokakarya, yaitu Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB, sosialisasi/lokakarya dengan tema Upaya Memanfaatkan Terbukanya Jendela Peluang Bagi Angkatan Kerja Muda, dan Persiapan Sensus Pertanian 2013. Uraian berikut akan menggambarkan ringkasan dari ketiga isu strategis tersebut, masukan/tanggapan FMS terkait isu-isu strategis tersebut, dan sejauh mana tindak lanjut yang bisa dilakukan BPS sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.

Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB Tahun 2010

Menurut panduan System of National Accounts (SNA), selama periode waktu yang panjang penggunaan harga tahun dasar cenderung menjadi kurang relevan untuk mengukur kemajuan ekonomi di masa yang akan datang. Maka dipandang perlu untuk mengganti periode tahun dasar secara berkala. Alasan lain perubahan tahun dasar adalah penerapan klasifikasi baru (KBLI 2009) yang kompatibel dengan International Standard of Industrial Classification (ISIC) Revisi 4 menungkinkan keterbandingan internasional. SNA 2008, menyediakan satu kerangka kerja untuk menjaga konsistensi dan koherensi data yang sekaligus akan mempertajam tingkat relevansi indikator yang dihasilkan. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas data dan pada gilirannya memudahkan perbandingan antar negara. Beberapa ringkasan dari kerangka kerja neraca dalam SNA 2008 dan ringkasan dari bab-bab yang ada dalam SNA 2008, berguna untuk: a. Memperkenalkan konsep dasar yang membentuk bagian sistem dan aturan neraca yang harus diikuti. b. Memberikan gambaran tentang struktur standar kerangka kerja neraca yang utama. Masing-masing neraca diperkenalkan melalui pengertian tentang sifat neraca dan analisis yang dapat diperoleh dari neraca.



8

c. Memperlihatkan bagaimana kerangka kerja utama diimplementasi secara fleksibel sesuai kebutuhan masing-masing negara. Secara khusus, neraca satelit juga diperkenalkan.

3.1.1. Latar Belakang Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan lokal maupun global yang sangat berpengaruh bagi perekonomian nasional. Krisis finansial pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan system pencatatan perdagangan internasinal dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan faktor pencetus perlunya adaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terakhir kali disusun berdasarkan keadaan perekonomian tahun 2000 dan telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun, sehingga perlu penyesuaian untuk dapat merefleksikan keadaan terkini. Dalam upaya memberika informasi yang terkini dan mengadopsi anjuran komisi statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Statistical CommissionUNSC) tentang pergantian tahun dasar secara regular, sudah sepatutnyatahun dasar penyusunan PDB Indonesia diubah menjadi tahun 2010. Perkembangan tahun dasar PDB Indonesia sejak tahun 1960 hingga kondisi saat ini telah mengalami lima kali perubahan tahun dasar. Penghitungan PDB Indonesia pertama kali menggunakan tahun dasar 1960 (1960=100) yang selanjutnya mengalami perubahan setiap 10 tahun sekali. Rencana perubahan tahun dasar 2010 (2010=100) perubahan tahun dasar ke-6. 1960=100

1973=100

1983=100

1

2

3

1993=100

4

2000=100

5

2010=100

6



9

3.1.2. Mengapa Tahun 2010 Beberapa pandangan secara teknis yang perlu diperhatikan sebagai rujukan mengapa tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru penghitungan PDB/PDRB untuk menggantikan tahun dasar 2000 antara lain: a. Berdasarkan rekomendasi PBB dalam buku panduan System of National Accounts (SNA) bahwa pergantian tahun dasar penghitungan PDB/PDRB dilakukan pada tahun yang berakhiran 0 dan 5 dengan maksud untuk menjamin keterbandingan angka PDB Indonesia secara internasional. b. Pada tahun 2010, perekonomian Indonesia dipandang relatif stabil dengan laju pertumbuhan PDB sebesar 6,10 persen serta tingkat inflasi mencapai 6,96 persen. Seperti diketahui pada tahun 2008, perekonomian Indonesia terimbas krisi ekonomi global. c. Tersedianya Tabel Input-Output (I-O) updating Indonesia tahun 2010 yang selanjutnya dapat digunakan sebagai basis penyelarasan level PDB yang konsisten antara sisi produksi dan pengeluaran. d. Perubahan peta ekonomi nasional dari tahun 2000 ke tahun 2010 dipandang cukup signifikan dalam perubahan teknologi, mencakup muculnya produk-produk baru serta perubahan pola distribusi barang (mekanisme pasar), dan pengaruh penggunaan teknologi informasi dalam perekonomian. e. Tersedianya deflator baru untuk penghitungan PDB seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dengan tahun dasar 2010. f. Tersedianya hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP 2010) yang dapat dipakai sebagai basis analisis, seperti data jumlah penduduk dan ketenagakerjaan.

3.1.3. Penggunaan Klasifikasi Sejalan dengan peraturan Kepala BPS No. 57 tahun 2009 tentang penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2009) yang berdasarkan ISIC Revisi 4 dan sesuai rekomendasi SNA 2008, maka penyajian PDB Indonesia tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha akan mengikuti KBLI 2009 pada tingkat “Kategori” (agregat). Dalam implementasinya klasifikasi tersebut


10


akan dirinci sampai tingkat golongan pokok (2 digit) bahkan masih dimungkinkan lebih rinci sampai di tingkat golongan (3 digit). Klasifikasi PDB/PDRB tahun dasar 2010

menurut

lapangan

usaha

akan

diganti

menjadi

17

kategori

(diringkas/digabung dari 21 kategori) sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kategori A : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kategori B: Pertambangan dan Penggalian Kategori C: Industri pengolahan Kategori D: Pengadaan Listrik dan Gas Kategori E: Pengadaan Air Kategori F: Konstruksi Kategori G: Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kategori H: Transportasi dan Pergudangan Kategori I: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kategori J: Informasi dan Komunikasi Kategori K: Jasa Keuangan Kategori L: Real Estat Kategori M, N: Jasa Perusahaan Kategori O: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Kategori P: Jasa Pendidikan Kategori Q: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kategori R, S, T, U: Jasa Lainnya.



11

Perubahan klasifikasi yang terjadi dari PDB Seri Lama dan PDB Seri Baru menurut lapangan usaha menjadi kategori secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut: KLUI 1990 (ISIC REV.2) (PDB Seri Lama)

KBLI 2009 (ISIC REV.4) (PDB Seri Baru)

1. PERTANIAN

1 PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

3 INDUSTRI PENGOLAHAN

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

4 PENGADAAN LISTRIK, GAS 5 PENGADAAN AIR

5. KONSTRUKSI

6 KONSTRUKSI

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.

11 JASA KEUANGAN 12 REAL ESTATE 13 JASA PERUSAHAAN

9. JASA-JASA

14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 15 JASA PENDIDIKAN

16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 17 JASA LAINNYA

Selanjutnya PDB menurut pengeluaran juga akan disajikan menurut klasifikasi COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) untuk konsumsi rumah tangga, COPNI (Classification of The Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households) untuk konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, COFOG (Classification of The Functions of Government) untuk konsumsi pemerintah, dan Harmonized System (HS) untuk komponen Ekspor-Impor.


12


Perubahan klasifikasi yang terjadi dari PDB Seri Lama dan PDB Seri Baru menurut pengeluaran juga mengalami pengelompokkan yang secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut: Komponen 1. Konsumsi Akhir Ruta

2. Konsumsi Akhir LNPRT

COICOP COPNI

PDB Seri Lama a.

Makanan

b.

Bukan Makanan (mencakup Konsumsi Akhir LNPRT)

Tergabung dalam Konsumsi Akhir Rumahtangga Komoditas Bukan Makanan

PDB Seri Baru Dirinci menurut 12 Divisi COICOP: 1. Makanan & minuman nonalkohol 2. Minuman beralkohol & rokok 3. Pakaian 4. Perumahan, Air, Listrik, dst 5. Kesehatan 6. Angkutan 7. Komunikasi 8. Rekreasi & Budaya 9. Pendidikan 10.Penginapan & Hotel 11.Barang pribadi & Jasa lainnya Dirinci menurut 9 Divisi COPNI: 1. Perumahan 2. Kesehatan 3. Rekreasi & budaya 4. Pendidikan 5. Jaminan Sosial 6. Keagamaan 7. Parpol, organisasi buruh & profesional 8. Lingkungan hidup 9. Jasa-jasa

: Classification of Individual Consumptions According to the Purposes : Classification of the Purpose of Non-Profit Institutions Serving Households

Komponen 3. Konsumsi Pemerintah

PDB Seri Lama

PDB Seri Baru

a. Belanja Barang b.Belanja Pegawai c. Dikurangi Penerimaan Barang dan Jasa

a. Konsumsi Pemerintah Pusat:

4. PMTB

1.Bangunan 2.Mesin & perlengkapan domestik 3.Mesin & perlengkapan luar negeri 4.Alat Angkutan domestik 5.Alat Angkutan luar negeri 6.Lainnya domestik 7.Lainnya luar negeri


5. Perubahan Inventori

Total Perubahan Inventori


6. Ekspor ke Luar Negeri

a. Barang b.Jasa

a. Barang b.Jasa

7. Impor dari Luar Negeri

a. Barang b.Jasa

a. Barang b.Jasa

b.Konsumsi Pemerintah Daerah



13

3.1.4. Implikasi Perubahan Tahun Dasar Mekanisme kerja pada tahap awal yang akan dilakukan BPS berupa kegiatan teknis perubahan tahun dasar penghitungan PDB dari sisi produksi maupun pengeluaran adalah referencing dan benchmarking. Sebagai basis (bencmarking) penghitungan perlu disusun pemutakhiran (updating) Tabel I-O Indonesia tahun 2010 mengacu kepada Tabel I-O Indonesia tahun 2005. Melalui tahapan ini akan diperoleh estimasi besaran PDB dari sisi produksi dan pengeluaran yang konsistensinya telah teruji secara makro. Penyusunan series baru PDB/PDRB tahun dasar 2010=100 dilakukan melalui mekanisme Referencing (pergeseran tahun dasar); dilakukan mengingat deflator harga 2010=100 belum terbangun. Implikasi yang muncul akibat proses kerja tahap awal (referencing dan benchmarking) antara lain: a. Terjadi perubahan level atau besaran nominal PDB/PDRB yg berimbas pada agregat PDB/PDRB per kapita. b. Penggunaan KBLI 2009 mengubah struktur perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional, karena signifikansi antar kegiatan ekonomi ditampilkan dgn format baru. c. Pergeseran struktur spasial ekonomi regional akibat proses benchmarking dan referencing, signifikansi suatu wilayah akan bergeser relatif karena economic based-nya berubah dgn menggunakan potret KBLI 2009.

3.1.5. Masukan FMS dan Tindak Lanjut BPS Dari hasil pembahasan dengan anggota FMS dalam rapat pleno dengan Tim BPS di Kedeputian Neraca dan Analisis Statistik yang terdiri dari Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran maka diambil kesepakatan sebagai berikut: 1. Masukan FMS adalah menunda pemberlakuan tahun dasar PDB/PDRB tahun 2010 (masih menggunakan SNA 1993) dengan beberapa pertimbangan antara lain penggunaan Updating Tabel I-O Indonesia tahun 2010 dinilai kurang tepat karena tidak mencerminkan perubahan struktur Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014

14


ekonomi yang sesungguhnya, perlu masukan dari banyak pihak seperti akademisi, peneliti, dan OECD, penggunaan deflator yang konsisten, penanganan discrepancy statistics yang mungkin melekat quantity level dan price level, dan masih perlu sosialisasi yang lebih intensif kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders). 2. Tindak lanjut BPS adalah menunda penerapan pemberlakuan tahun dasar 2010 yang semula akan dirilis perdana pada tanggal 7 Mei 2012. Selanjutnya BPS akan menyusun ulang Tabel I-O Indonesia Tahun 2010 dengan menggunakan konsep dan definisi yang sesuai dengan SNA 2008 sebagai basis penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010.

3.2.

Sosialisasi FMS Semarang 11 Juni 2012 dengan Paparan berjudul : “Upaya Memanfaatkan Terbukanya Jendela Peluang Bagi Angkatan Kerja Muda”.

Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai bonus demografi dan jendela peluang, tetapi agaknya pengertian bonus demografi dan jendela peluang belum dipahami secara benar. Bahkan bonus demografi disamakan dengan jendela peluang. Juga banyak pertanyaan mengenai bagaimana keduanya dapat menjadi peluang untuk mensejahterakan bangsa.

3.3.1. Konsep dan pengertian Bonus Demografi dan Jendela Peluang. Kata Bonus Demografi muncul kala perbandingan ketergantungan anakanak dan lansia terhadap penduduk usia kerja menurun. Angka Ketergantungan ini sering disebut dependency ratio yakni jumlah anak dibawah 15 tahun dan lansia 65 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun dikalikan seratus. Dalam hal ini anak-anak dibawah 15 tahun dan lansia 64 tahun keatas dianggap belum berproduksi atau sudah menurun produktifitasnya, sedangkan penduduk usia kerja dianggap telah berproduksi dan akan meningkatkan pendapatan per kapita. Indonesia telah mengalami penurunan Angka Ketergantungan sejak akhir tahun 1980an. Dari Sensus 1971 tercatat bahwa Angka Ketergantungan adalah 86 anak-anak dan lansia per 100 penduduk usia kerja. Artinya, hampir setiap pekerja mempunyai tanggungan satu orang anak. Angka ini terus menurun menjadi 54 per 100 pada tahun 2000 dan terus turun menjadi menjadi 50 per Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014


15

100 pada tahun 2010. Dimana setiap satu anak atau lansia akan ditanggung oleh dua orang pekerja. Sehingga pekerja mempunyai sumber daya lebih untuk investasi tumbuh kembang anak. Selama ini Angka Ketergantungan ini terutama dikontribusikan oleh penurunan jumlah anak-anak dibawah 15 tahun. Ini terjadi karena perubahan struktur umur penduduk, akibat transisi demografi.

3.3.2. Transisi Demografi dan Bonus Demografi Transisi demografi terjadi karena penurunan terus menerus Angka Kelahiran Total dan Angka Kematian Bayi. Angka Kelahiran Total menurun akibat program pengendalian penduduk melalui penggunaan kontrasepsi. Sebelum program Keluarga Berencana dilaksanakan tahun 1971, rata-rata wanita Indonesia mempunyai lima atau enam anak. Bahkan banyak yang melebihi jumlah itu. Tahun 1996 Angka Kelahiran Total (TFR) ini telah menurun menjadi 2.34 per wanita. Tetapi meningkat sedikit tahun 2006-2009 menjadi 2.41. 1 Keadaan ini dibarengi dengan program kesehatan masyarakat terutama pemberantasan penyakit menular antara lain malaria, diare dan tersedianya obat-obatan antibiotik. Yang menikmati kemajuan ini terutama adalah bayi dan anak-anak. Dulu, tahun 1967, Angka Kematian Bayi atau AKB (IMR) menjcapai 145 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2010 hanya 26 bayi yang tidak dapat mencapai ulang tahunnya yang pertama 2. Penurunan AKB ini mengakibatkan peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Dulu banyak yang lahir banyak pula yang mati sebelum satu tahun. Sekarang masih banyak kelahiran yang merupakan gema (echo effect) tingginya kelahiran masa lalu menjadi Ibu. Sekarang masih banyak bayi lahir dan hidup terus. Akibatnya terjadilah pergeseran struktur umur penduduk. Dulu piramida penduduk Indonesia lebar dasarnya karena banyaknya anak-anak dibawah 15 tahun (ditampilkan dalam persentase). Jumlah kelahiran yang banyak meningkat menjadi remaja dan dewasa. Dampaknya adalah bentuk pramida yang membengkak diusia remaja dan usia kerja. Pada masa ini laju pertumbuhan penduduk lansia masih berjalan lambat. Persentase anak-anak yang menggantikan dasar piramida menurun. Ini semua mengubah struktur umur penduduk.

1

Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mencatat Angka Kelahiran Total sebesar 2.6 anak per wanita. 2 Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mencatat AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran


16


Perubahan struktur umur penduduk ini menyebabkan Angka Ketergantungan anak-anak menurun terus terlihat sampai dengan tahun 2010. Penurunan Angka Ketergantungan akan berlanjut sampai mencapai titik terendah, yakni 44 anak per 100 pekerja tahun 2020-2030. Setelah itu Angka Ketergantungan meningkat lagi, karena meningkatnya proporsi penduduk lansia. Proses ini membentuk ceruk yang kemudian dinamakan Jendela Peluang atau Window of Opportunity. Dari proyeksi PBB untuk Indonesia, ceruk jendela peluang ini akan terjadi tahun 2020-2030. Dengan syarat Angka Kelahiran Total terus menurun mencapai 1,89 tahun 2020.

3.3.3. Jendela Peluang dan Pertumbuhan Ekonomi Para ekonom demografer menganggap momen ini sangat berharga apabila dimanfaatkan sepenuhnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (modal manusia) yang pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Studi ekonometri telah menemukan bahwa 30 persen dari Keajaiban Ekonomi Asia Timur (East Economic Miracle) dikontribusikan oleh transisi demografi (Bloom, Canning dan Sevilla, 2003). Oleh karena itu penentu kebijakan harus melihat momen ini sebagai peluang dan manfaatkan rendahnya angka ketergantungan sebelum meningkat lagi dimana pemerintah akan menghadapi tambahan beban merawat orang tua. Akan tetapi banyak pemangku dan pembuat kebijakan telah salah tangkap. Perubahan struktur umur penduduk yang menyebabkan ledakan penduduk usia produktif tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Harus ada kebijakan yang synergis tentang peningkatan kualitas modal manusia (human capital). Kebijakan yang synergis ini adalah: 1. Menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Ini harus dimulai dari anak-anak, bahkan sejak dalam kandungan Ibu and diikuti dengan perawatan dan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak dengan kecukupan pangan dan gizi serta pemenuhan hak-hak reproduksinya kala menginjak dewasa. Ini akan menciptakan bibit unggul di sekolah. 2. Dalam pada itu, sektor pendidikan harus mampu memberikan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak tidak hanya mampu mencapai pendidikan yang tinggi, melainkan harus dibarengi dengan ketrampilan yang dituntut pasar kerja yang selalu berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014


17

Hanushek dan Woesmann, 2008 mengatakan bahwa model ekonometri tentang peranan pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan kuantitas pendidikan saja tidaklah cukup. Tetapi harus memasukkan indikator ketrampilan koqnitif. Keluaran pendidikan yang berkualitas dan diikuti dengan tambahan pelatihan dan pendidikan kompetensi akan menghasilkan pekerja yang trampil, punya kompetensi dan daya saing 3. Agar para calon pekerja ini dapat terserap di pasar kerja, tentunya dibutuhkan kebijakan dan strategi ekonomi yang dapat menyerap jumlah pekerja yang sangat banyak ini. 4. Kebijakan ekonomi seperti ini memerlukan tata kelola yang benar dan baik agar menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. 5. Tidak kalah penting adalah meneruskan program KB dengan merevitalisasikanya sehingga terus terjadi penurunan fertilitas dan terbukanya jendela peluang. Keberhasilan upaya peningkatan mutu modal manusia ini akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, yang akan terserap dalam pasar kerja. Pada gilirannya akan menaikkan penghasilan per kapita, dan menambah tabungan rumah tangga. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan dengan jumlah anak yang sedikit akan membebaskan perempuan dari pekerjaan rumah tangga dan masuk pasar kerja menambah penghasilan keluarga.

3.3.4. Fokus kapada orang muda Intinya memanfaatkan terbukanya jendela peluang ini harus difouskan pada orang muda dan anak-anak yang akan lahir. Mereka harus dibekali dengan pendidikan berkuaitas dan kesehatan yang prima untuk membentuk pekerja yang sehat, berkualitas dan produktif.

3.3.5. Masukan FMS dan Tindak Lanjut BPS dan Dampaknya terhadap masyarakat luas. 1. Masukan FMS kepada BPS adalah terpakainya konsep bonus demografi dan jendela peluang untuk menetapan angka fertilitas dan mortalitas dalam mengembangkan proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus 2010. Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014

18


2. FMS mensosialisasikan konsep dan arti bonus demografi dan jendela peluang ini kepada masyarakat luas, termasuk mahasiswa dan dosen di UNDIP Semarang. 3. Disosialisasikannya perkiraan akan terbukanya Jendela Peluang 20202030 (hanya sepuluh tahun) dan hanya satu kali seumur hidup bangsa Indonesia membuka wacana pembangunan yang baru. 4. Para pemangku dan penentu kebijakan kini menyadari bahwa waktunya tinggal sedikit untuk mengisi dan memanfaatkan jendela peluang ini. 5. Kini kata bonus demografi telah sering terdengar diucapkan para pejabat, menteri dan banyak lagi para pengambil keputusan.

3.3.6. Penutup: Setting the Stage Perubahan struktur umur penduduk tidak dengan sendirinya memicu pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan bangsa. Tetapi konsep bonus demografi dan jendela peluang telah menciptakan dasar pemikiran yang dapat dikatakan sebagai suatu wacana baru, suatu Kerangka Pikir untuk pemerintah segera bertindak. Banyak pejabat dan pemerhati kesejahteraan bangsa telah tergugah karena acuan waktu dalam terbukanya jendela peluang ini (time bound). Dinamika penduduk dan perubahan demografi telah menancapkan panggung (setting the stage) kata Profesor Subroto, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang juga mantan Menteri Pertambangan dan Menteri Ketenagakerjaan jaman pemerintahan Orde Baru).

3.3.

Sosialisasi Sensus Pertanian 2013 (ST 2013)

Sensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan sensus pertanian keenam yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 (sepuluh) tahun sekali sejak 1963. Pelaksanaan ST2013 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada sejumlah rekomendasi dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang menetapkan “The World Programme for the 2010 Around Agricultural Censuses Covering Period 2006-2015”. Pelaksanaan ST2013 dilakukan secara bertahap, yaitu pencacahan lengkap usaha pertanian Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014


19

pada Mei 2013, dilanjutkan dengan pendataan rinci melalui Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian pada November 2013 dan Survei Struktur Ongkos Komoditas Pertanian Strategis dalam setiap subsektor pertanian pada MeiOktober 2014. Secara ringkas rangkaian kegiatan ST2013 akan berlangsung sejak tahun 2010 dan berakhir pada tahun 2015 sebagai berikut: 2010 2011

Persiapan: Penyusunan Net Work Planning (NWP) dan Anggaran • Uji Coba (kuesioner, metodologi, dan organisasi lapangan) • Gladi Kotor

2012

• Gladi Bersih • Updating Direktori Perusahaan Pertanian (Daftar ST2013-DPP2)

2013

• Pencacahan Lengkap Ruta Usaha Pertanian (Daftar ST2013-P dan Daftar ST2013-L) 1- 31 Mei 2013 • Pencacahan Sampel Survei Pendapatan Petani (Daftar ST2013-SPP)

2014

Pencacahan Sampel Survei Usaha Pertanian 6 Subsektor (Tan.Pangan, Horti, Perkebunan, Peternakan, Budidaya Perikanan, Penangkapan Ikan, Budidaya Tan. Hutan, dan Survei Sosek Ruta Kawasan Hutan) : 8 Daftar

2015

Analisis dan Diseminasi Hasil Subsektor

Hasil Sensus Pertanian digunakan untuk perencanaan, implementasi kebijakan, dan evaluasi program pembangunan pertanian di kementerian dan lembaga terkait (Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Perdagangan, dan Bappenas), perguruan tinggi dan lembaga internasional serta swasta. Populasi ST2013 meliputi perusahaan pertanian berbadan hukum, usaha rumah tangga pertanian, dan unit usaha pertanian lainnya (bukan usaha pertanian rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum seperti pesantren/seminari, lembaga pemasyarakatan, dll yang mengusahakan pertanian). Ketiga sumber data populasi dicacah secara lengkap (sensus) untuk mendapatkan data pokok dan untuk pembentukan kerangka contoh (sampling frame) survei-survei ST2013.

3.3.1. Metodologi Konsep dan Definisi Kegiatan pencacahan Sensus Pertanian 2003 dilakukan dengan pendekatan rumah tangga dimana setiap rumah tangga usaha pertanian dilakukan pencacahan di lokasi tempat tinggal rumah tangga tersebut berada. Kegiatan usaha pertanian yang dilakukan oleh rumah tangga tangga usaha pertanian yang Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014

20


berada di luar wilayah (Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi) tempat tinggal rumah tangga tetap dicatat sebagai kegiatan usaha pertanian di tempat tinggal dimana rumah tangga tersebut. Penentuan suatu rumah tangga sebagai rumah tangga usaha pertanian mengacu pada syarat Batas Minimal Usaha (BMU) dan dijualnya suatu komoditi pertanian. Penentuan syarat rumah tangga usaha pertanian ini tidak berlaku untuk kegiatan usaha di subsektor tanaman pangan. Pada kegiatan ST2013, pencacahan rumah tangga usaha pertanian dilakukan dengan pendekatan rumah tangga dan status pengelola usaha pertanian. Rumah tangga yang dicakup sebagai rumah tangga usaha pertanian dalam ST2013 adalah rumah tangga usaha pertanian yang berstatus sebagai mengelola usaha pertanian milik sendiri, mengelola usaha pertanian dengan bagi hasil dan mengelola usaha pertanian dengan menerima upah. Disamping itu pada kegiatan ST2013 ini tidak mensyaratkan Batas Minimal Usaha dari setiap komoditi pertanian yang diusahakan oleh rumah tangga, namun untuk syarat komoditi pertanian yang dijual masih tetap berlaku dalam ST2013. Usaha Pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga). Usaha pertanian meliputi usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, termasuk jasa pertanian. Khusus tanaman pangan (padi dan palawija) meskipun tidak untuk dijual (dikonsumsi sendiri) tetap dicakup sebagai usaha. Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa pertanian. Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budidaya pertanian seperti penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Contoh bentuk badan hukum: PT, CV, Koperasi, Yayasan, SIP Pemda.



21

Usaha pertanian lainnya adalah usaha pertanian yang dikelola oleh bukan rumah tangga dan bukan oleh perusahaan pertanian berbadan hukum, seperti: pesantren, seminari, kelompok usaha bersama, tangsi militer, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lain-lain yang mengusahakan pertanian. Rumah Tangga Petani Gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Penghitungan jumlah rumah tangga petani gurem berdasarkan jumlah luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga baik lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Rumah tangga pertanian yang hanya melakukan kegiatan budidaya ikan di laut, budidaya ikan di perairan umum, penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar, dan jasa pertanian dikategorikan rumah tangga pertanian bukan pengguna lahan. Petani Utama adalah petani yang mempunyai penghasilan terbesar dari seluruh petani yang ada di rumah tangga usaha pertanian. Lahan yang Dikuasai adalah lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain, dikurangi lahan yang berada di pihak lain. Lahan tersebut dapat berupa lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah (lahan pertanian) dan lahan bukan pertanian. Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan adalah rumah tangga usaha pertanian yang melakukan satu atau lebih kegiatan usaha tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, budidaya ikan/biota lain di kolam air tawar/tambak air payau, dan penangkaran satwa liar. Rumah Tangga Usaha Jasa Pertanian adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak/secara borongan, seperti melayani usaha di bidang pertanian. Jumlah Sapi dan Kerbau adalah jumlah sapi dan kerbau yang dipelihara pada tanggal 1 Mei 2013 baik untuk usaha (pengembangbiakan/ penggemukan/pembibitan/pemacekan) maupun bukan untuk usaha (konsumsi/ hobi/angkutan/perdagangan/lainnya).

Metodologi Pencacahan Lengkap Kegiatan pencacahan lengkap ST2013 dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Blok sensus (BS) yang menjadi cakupan ST2013 adalah blok sensus biasa yang ada muatan rumah tangga hasil SP2010, blok sensus persiapan yang Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014

22


sudah ada rumah tangganya, dan blok sensus khusus. Dalam pelaksanaan pencacahan lengkap, wilayah administrasi (desa/kelurahan) di kabupaten dan blok sensus di kota dikelompokkan berdasarkan konsentrasi pertaniannya. Pengelompokan wilayah-wilayah tersebut menentukan metode pengumpulan data di lapangan. Dengan memperhatikan sebaran rumah tangga usaha pertanian yang cukup berbeda antara wilayah kabupaten dan kota, pengklasifikasian daerah konsentrasi pertanian untuk pelaksanaan pencacahan lengkap dilakukan dengan metode yang berbeda, yaitu: Wilayah

Klasifikasi Desa

Strata

Letak Geografis

Door to door

Rural

Door to door

Pantai

Kabupaten Urban

Konsentrasi Usaha Pertanian Tidak Konsentrasi Usaha Pertanian

Bukan Pantai

Door to door

Snowballing Door to door

Rural

Door to door

Pantai

Kota Urban



Metode Pencacahan

Bukan Description Pantai

of

Konsentrasi Usaha Pertanian the contents Tidak Konsentrasi Usaha Pertanian

Door to door

Snowballing

Mekanisme Snowballing

Peta & Daftar P

Kunjungi ruta yg baru dicatat tsb utk didata dengan Daftar P

Kunjungi narasumber, identifikasi ruta tani

Cek di daftar P, bila belum ada, hrs dicatat.

Kunjungi ruta tani tsb, data dengan Daftar P

Tanyakan pada responden, apakah ada ruta tani lainnya



23

Alur Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Usaha Pertanian Sensus Penduduk 2010 (Sekitar 67 juta rumah tangga) 1 – 31 Mei 2013

Daftar ST2013-P Digunakan untuk melakukan identifikasi rumah tangga usaha pertanian

Peta Desa dan Blok Sensus

Daftar ST2013-L Digunakan untuk mencacah secara lengkap terhadap seluruh rumah tangga usaha pertanian termasuk rumah tangga yang mengelola usaha pertanian dengan menerima upah (perkiraan sekitar 27 juta rumah tangga)

Alur untuk Pendataan SPP dan Subsektor November 2013

Kerangka sampel untuk SPP Pemilihan sampel Daftar ST2013-SPP (Survei Pendapatan Petani) Kerangka Sampel untuk Sub Sektor

Mei - Agustus 2014

Pemilihan sampel Daftar ST2013-Subsektor (Survei Rumah Tangga Usaha Pertanian 6 Subsektor)

Kerangka Sampel untuk Sub Sektor Pemilihan sampel Daftar ST2013-SKH (Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Hutan)

3.3.2. Updating Direktori Perusahaan Pertanian (Mei s.d. Juni 2012) Kegiatan updating Direktori Perusahaan Pertanian merupakan salah satu kegiatan ST2013 yang dilaksanakan pada tahun 2012. Kegiatan ini untuk memperoleh keterangan mengenai kegiatan/komoditas pertanian pada perusahaan pertanian, informasi awal antara lain: Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014

24


o Usaha Pertanian Berbadan Hukum o Unit usaha pertanian berbadan hukum dimasukan dalam Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) o Bentuk badan hukum dalam DPP meliputi PT, CV, Koperasi/KUD, Yayasan, Lainnya (RPH/TPI/PPS/PPN/PPP/PPI) o Dalam DPP awal (DPP1) terdapat sebanyak 7216 perusahaan (TP = 65, Horti = 323, Kebun = 1877, Ternak = 2409, Ikan = 1742, Hutan = 800) o Updating DPP1 bulan Mei 2012 dan publikasi September 2012 o Perusahaan hasil updating akan dicacah tahun 2013, yang merupakan pencacahan lengkap

Hasil Updating DPP adalah: o Direktori perusahaan (daftar nama, alamat, dan jenis usaha per perusahaan) o Jumlah perusahaan menurut jenis usaha, badan hukum, dan status permodalan o Luas lahan yang diusahakan perusahaan o Luas lahan/jumlah satwa/jumlah pohon yang diusahakan perusahaan penangkaran satwa/tumbuhan liar o Luas baku yang diusahakan oleh perusahaan budidaya perikanan menurut jenis budidaya o Jumlah perahu/kapal yang digunakan oleh perusahaan penangkapan ikan menurut lokasi penangkapan dan jenis perahu/kapal o Jumlah ternak yang diusahakan oleh perusahaan peternakan menurut jenis ternak

3.3.3. Pendataan Lengkap Rumah Tangga Usaha Pertanian (1-31 Mei 2013) Pencacahan lengkap rumah tangga usaha pertanian dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi populasi per komoditas sebagai berikut: o Komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dll) o Hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan tanaman hias) o Perkebunan (cengkeh, kakao, karet, kelapa, dll) o Peternakan (sapi potong, sapi perah,kerbau, kambing, ayam ras pedaging dan petelur, itik, dll) Forum Masyarakat Statistik Periode 2011-2014


25

o Perikanan (ikan air laut, ikan air payau, ikan air tawar, ikan hias) o Kehutanan (tanaman kehutanan, satwa liar, tumbuhan liar, dan pemungutan hasil hutan) Hasil Pendataan Lengkap Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah: o o o o o o o o o o o

Jumlah rumah tangga usaha pertanian Jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan Jumlah rumah tangga petani gurem Jumlah rumah tangga pertanian per jenis usaha (subsektor) Jumlah pohon/ternak yang diusahakan rumah tangga menurut komoditas dan lokasi utama Distribusi lahan yang dikuasai Jumlah petani menurut Jenis kelamin Jumlah petani menurut jenis usaha dan gender Jumlah kepala dan anggota rumah tangga menurut gender Jumlah rumah tangga usaha yang melakukan usaha jasa pertanian Jumlah rumah tangga usaha yang melakukan pengolahan

3.3.4. Pendataan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Pertanian (1-30 November 2013) Pendataan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Pertanian dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai pendapatan rumah tangga usaha pertanian yang diperoleh dari struktur biaya (penerimaan dan pengeluaran per subsektor usaha) dan ketahanan pangan rumah tangga usaha pertanian.

Hasil Pendataan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah: o o o o

Demografi rumah tangga usaha pertanian Penguasaan dan penggunaan lahan serta konversi lahan Sumber pendapatan rumah tangga (pertanian dan nonpertanian). Jumlah pendapatan/penerimaan/pengeluaran lain serta transfer oleh rumah tangga pertanian/peternak. o Keadaan sosial ekonomi rumah tangga pertanian/peternak (keadaan usaha, tempat tinggal, sarana rumah tangga, bantuan yang diterima, dll) o Ketahanan pangan rumah tangga usaha pertanian (produksi pangan lokal di tingkat kecamatan, kecukupan persediaan pangan, cara memperoleh


26


tambahan persediaan pangan, penyebab kekurangan pangan, dan cara menanggulangi kekurangan pangan).

3.3.5. Pencacahan Sampel Sub Sektor (Mei s.d. Agustus 2014) Pencacahan sampel subsektor akan mencakup survei struktur ongkos menurut 6 subsektor usaha pertanian dan survei khusus mengenai sosial ekonomi rumah tangga kawasan hutan sebagai berikut: 1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura (SHR)

Padi (SPD) Palawija (SPW)

Survei Struktur Ongkos

3. Perkebunan (SKB)

Tahun 2014

4. Peternakan (STU)

Budidaya Ikan (SBI)

5. Perikanan

Penangkapan Ikan (SPI)

6. Kehutanan (SBK) Sosial Ekonomi Ruta Kawasan Hutan (SKH)

Hasil Pencacahan Sampel Subsektor (Komoditas tertentu) adalah: o Demografi rumah tangga usaha subsektor o Penguasaan dan penggunaan lahan. o Struktur ongkos usaha subsektor o Sarana usaha. o Jumlah luas/pohon/ternak menurut kelompok umur, rumpun dan jenis kelamin. o Produksi. o Sosial ekonomi rumah tangga usaha Pertanian o Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Hutan



27

3.3.6. Perbedaan ST2003 dan ST2013 Secara ringkas dapat dijelaskan beberapa perbedaan konsep dan definisi antara pelaksanaan ST2003 dan ST2013 sebagai berikut: Rincian

ST2003

ST2013

(1)

(2)

(3)

1. Cakupan

Pedesaan dan perkotaan daerah pantai dan bukan pantai pada strata konsentrasi usaha pertanian dilakukan secara door to door Perkotaan daerah bukan pantai pada strata tidak konsentrasi usaha pertanian dengan sampel

2. Unit Pencacahan

Seluruh Rumahtangga yang ada kegiatan pertanian ( Padi, palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) Hanya mencakup rumah tangga biasa

Pedesaan/perkotaan daerah pantai dan bukan pantai pada strata konsentrasi usaha pertanian dilakukan door to door Pedesaan dan perkotaan daerah bukan pantai pada strata tidak konsentrasi dengan snowballing/ getok tular Hanya rumahtangga yang melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan untuk usaha (dijual/ditukar)

3. Petugas

Pencacahan tidak menggunakan tim

4. Konsep rumah tangga usaha pertanian

Rumah tangga yang melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan untuk dijual dan memenuhi Batas Minimal Usaha (BMU) yang telah ditetapkan Seluruh populasi dari rumah tangga pertanian baik diusahakan maupun tidak.

5. Populasi Komoditi Pertanian

Mencakup rumah tangga biasa, perusahaan, dan lainnya (yayasan, pesantren dsb). Pencacahan dilakukan secara tim Rumah tangga usaha pertanian tidak menggunakan Batas Minimal Usaha

Hanya mencakup populasi dari rumah tangga usaha pertanian (sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar).


28


Rincian

ST2003

ST2013

(1)

(2)

(3)

6. Daftar Pre printed

Tidak ada informasi awal keberadaan rumah tangga untuk melakukan pencacahan

Digunakan Daftar Pre printed yang memuat informasi daftar rumah tangga hasil Sensus Penduduk 2010.

Selain perbedaan konsep dan definisi yang diterapkan antar kedua tahun sensus tersebut, ketersediaan data dan informasi yang dihasilkan untuk keterbandingan dapat dijelaskan sebagai berikut: Rincian

ST2003

ST2013

(1)

(2)

(3)

1. Rumah tangga pertanian 2. Rumah tangga usaha Rumah tangga Non BMU Rumah tangga BMU

√

√

√ √ √

√ diolah lebih lanjut diolah lebih lanjut

3. Rumah tangga pemelihara

√

Hanya untuk tanaman pangan dan ternak

4. Rumah tangga pengguna lahan 5. Lokasi utama lahan /usaha 6. Populasi tanaman/ternak

√

√

-

√

√

7. Distribusi luas lahan yang dikuasai 8. Jumlah petani gurem 9. Jumlah petani

√

Hanya yang diusahakan kecuali untuk tanaman pangan dan ternak √

√

√

√

√



29

3.3.7. Masukan FMS dan Tindak Lanjut BPS Dari hasil pembahasan dengan anggota FMS dalam rapat pleno dengan Tim BPS di Kedeputian Statistik Produksi yang terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan serta Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan terkait dengan Persiapan Sensus Pertanian 2013 (ST 2013) maka diambil kesepakatan sebagai berikut: 1. Masukan FMS terkait dengan pelaksanaan ST 2013 ke depan antara lain:

o Memasukkan variabel konversi lahan pada sampel rumah tangga petani (ST2013-SPP.S) o Memperbaharui struktur ongkos usaha tani (SOUT) o Mengupdate data populasi sapi tahun 2013 untuk melihat perubahan potensi stok daging nasional yang dihitung berdasarkan sensus sapi dan kerbau (PSPK 2011). 2. Tindak Lanjut BPS ke depan adalah mengakomodir masukan FMS ke dalam kuesioner pelaksanaan lapangan ST2013 dan akan memberikan penjelasan pada suatu pertemuan atau rapat pleno.


BAB IV


31

BAB IV PENUTUP

4.1. CAPAIAN KEGIATAN FMS 2012 Meski berbagai upaya maksimal telah dilakukan untuk mencapai target dan sasaran kegiatan FMS Tahun 2012, realisasi capaian belum memenuhi target yang diharapkan. Beberapa rangkaian kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan FMS selama tahun 2012 antara lain: 1. Rapat pengurus FMS  Dilakukan 1 kali pada hari Selasa, 27 Maret 2012  Monitoring dan Evaluasi rencana kerja FMS Tahun 2011-2014  Penyiapan rencana kerja FMS Tahun 2012 2. Rapat Pleno Anggota FMS  Rapat pleno I : Selasa,17 Januari 2012 o Laporan singkat Ketua FMS tentang Program kerja dan Capaian kegiatan FMS tahun 2011 serta Program kerja FMS Tahun 2012 o Arahan

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan peran dan output yang diharapkan dari kegiatan FMS o Respon Kepala BPS dalam upaya menjawab berbagai isu-isu strategis yang harus dikaji dan dijelaskan ke depan o Diskusi Anggota FMS terkait isu-isu strategis sebagai bahan masukan penyusunan program kerja FMS Tahun 2011-2014


32


 Rapat pleno II : Selasa,17 April 2012 o Perkenalan dengan Kepala BPS yang baru, Bapak Dr. Suryamin sekaligus memperkenalkan beberapa Deputi-Deputi di lingkungan BPS RI yg hadir. o Finalisasi Laporan Tahunan FMS Tahun 2011 o Diskusi isu strategis terkait dengan Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB  Rapat pleno III : Selasa, 11 September 2012 o Evaluasi kegiatan FMS hingga Agustus 2012. o Rencana sosialisasi FMS dan lokakarya di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang tanggal 11 Juni 2012 o Presentasi tentang Persiapan Sensus Pertanian 2013  Rapat pleno IV : Rabu, 17 Oktober 2012 o Merampungkan target pembahasan teknis (perubahan tahun dasar PDB 2010, perkembangan Statcap CERDAS). o Merampungkan target pembahasan penyiapan bahan/artikel untuk naskah buletin Statistical & Brief untuk Edisi 2 dan Edisi 3. o Merampungkan

target

pembahasan

penyiapan

bahan

dan

kompilasi Laporan Tahunan FMS Tahun 2012. o Rencana lokakarya di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar tanggal 8 November 2012. o Mereview topik-topik yang akan dimuat pada Buletin FMS “Statistical & Policy Brief” Edisi 2 dan Edisi 3 berikutnya. 3. Sosialisasi dan Lokakarya FMS di UNDIP Semarang dan UNHAS Makassar  Bekerja sama dengan Jurusan Statistika,Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 o Tempat kegiatan: Aula Rektorat UNDIP, Semarang



33

o Tema: “UPAYA MEMANFAATKAN TERBUKANYA JENDELA PELUANG BAGI ANGKATAN KERJA MUDA” o Paparan yang disampaikan: 1.

Pembukaan oleh Prof. Soedharto P. Hadi, MES, Ph.D (Rektor Universitas Diponegoro).

2.

Sosialisasi FMS yang disampaikan oleh Bpk. Drs. Wynandin Imawan, M.Sc sebagai Sekretaris I FMS mewakili Pengurus FMS periode 2011-2014.

3.

Paparan dengan topik: “Upaya Memanfaatkan Terbukanya Jendela Peluang Bagi Angkatan Kerja Muda” yang disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Sri Moertiningsih Adioetomo.

 Bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, di Makassar pada hari Rabu tanggal 21 November 2013, semula direncanakan pada hari Kamis tanggal 8 November 2012. o Tempat kegiatan: Ruang Sidang di Hotel Aryaduta, Makassar. o Tema: “PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN DI SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA KE DEPAN”. o Paparan yang disampaikan: 1.

Pembukaan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Hasanuddin (Prof. Dr. Dadang A. Suriamiharja) sekaligus membuka acara.

2.

Paparan dengan topik: "Peran Statistik Pertanian Dalam Penentuan Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Ke Depan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Bustanul Arifin (FMS)

3.

Paparan dengan topik: "Pembangunan Pertanian Berbasis Potensi Lokal Dalam Era Otonomi Daerah" yang disampaikan oleh Dr. A. Hamid Paddu, MA (UNHAS)



34

4. Penerbitan publikasi buletin ringkas FMS “Statistical & Policy Brief” Edisi 1 – April 2012”. Ada 3 (tiga) artikel dari 3 (tiga) penulis yang dimuat dalam buletin ringkas FMS tersebut yaitu: o Artikel dengan topik: “Upaya Memanfaatkan Terbukanya Jendela Peluang Bagi Angkatan Kerja Muda” oleh Prof. Dr. Sri Moertiningsih Adioetomo. o Artikel dengan topik: “Pentingnya Tata Kelola dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan” oleh Dr. Sudarno Sumarto. o Artikel dengan topik: “Inflasi dan Bauran Kebijakan di Indonesia” oleh Dr. Wijoyo Santoso, SE, MA.

4.2.

UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN Disadari bahwa meskipun telah diupayakan untuk mensinkronisasikan

jadwal anggota FMS dengan berbagai kegiatan FMS disamping kegiatan diluar FMS, ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan target dan sasaran program kerja tahun 2012 antara lain: 1. Rapat pleno hanya terlaksana 4 (empat) kali dari target minimal 6 (enam)

kali pertemuan. 2. Laporan FMS tahun 2012 tertunda pencetakannya meskipun bahan-

bahan sudah tersedia di Sekretariat namun terkendala masalah editing dan perbaikan dari Pengurus FMS. 3. Kunjungan ke lapangan saat BPS melakukan survei/sensus belum pernah

dilaksanakan. 4. Buletin ringkas FMS “Statistical & Policy Brief” hanya berhasil

dipublikasikan sebanyak 1 (satu) edisi dari 3 (tiga) edisi yang ditargetkan. 5. Pertemuan dalam upaya meningkatkan coverage melalui partisipasi

responden (mengundang Apindo, Kadin, dll.) belum dilaksanakan.



35

LAMPIRAN

1.

Bahan presentasi tentang “Perubahan Tahun Dasar PDB”

2.

Bahan presentasi tentang “Persiapan Sensus Pertanian 2013”

3.

Bahan presentasi workshop di UNDIP Semarang tentang “Upaya Memanfaatkan Terbukanya Jendela Peluang Bagi Angkatan Kerja Muda”

4.

Bahan presentasi workshop di UNHAS Makassar tentang “Peran Statistik Pertanian Dalam Penentuan Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Ke Depan”

5.

Bahan presentasi workshop di UNHAS Makassar tentang “Pembangunan Pertanian Berbasis Potensi Lokal Dalam Era Otonomi Daerah”


Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB Dit. Neraca Produksi & Dit. Neraca Pengeluaran

Disampaikan pada Diskusi Forum Masyarakat Statistik (FMS) Jakarta, 17 April 2012

Outline I. Pendahuluan

II. Roadmap perubahan tahun dasar III. Keterangan data PDB Menurut Lapangan Usaha (PDB sisi Produksi) IV. Keterangan Data PDB Menurut Komponen Pengeluaran (PDB sisi Penggunaan)

1

• Menurut panduan SNA, selama periode waktu yg panjang penggunaan harga tahun dasar cenderung menjadi kurang relevan utk mengukur kemajuan ekonomi dimasa yg akan datang. Maka dipandang perlu untuk mengganti periode tahun dasar secara berkala. • Penggunaan klasifikasi baru (KBLI 2009) yg kompatibel dgn ISIC Rev. 4 memungkinkan keterbandingan internasional. • Konsistensi antara PDB dari sisi produksi dan PDB dari sisi pengeluaran dicapai melalui mekanisme Benchmarking (penyesuaian level baru PDB) berdasarkan Tabel IO Updating 2010. • Penyusunan series baru PDB/PDRB tahun dasar 2010=100 dilakukan melalui mekanisme Referencing (pergeseran tahun dasar); dilakukan mengingat deflator harga 2010=100 belum terbangun.

Sejak tahun 1960-sekarang, penghitungan PDB Indonesia telah mengalami lima kali perubahan tahun dasar. Tahun dasar 2010 merupakan tahun dasar ke-6. 1960=100

1973=100

1983=100

1

2

3

1993=100

4

2000=100

5

2010=100

6

2

Perbedaan sumber data menyebabkan adanya diskrepansi statistik: 1. Antara penghitungan PDB melalui pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran serta, 2. Diskrepansi statistik antara PDB dan agregat PDRB. Sebagai bagian dari quick wins BPS, kedua diskrepansi ini akan diminimalisir bahkan dieliminir melalui kegiatan penyusunan PDB-PDRB tahun dasar 2010.

Roadmap Perubahan Tahun Dasar Roadmap I (Rilis 7 Mei 2012) Updating Tabel IO 2010: Konsistensi supply & demand

PDB & PDRB Tahun Dasar 2010=100: - Benchmarking IO Updating 2010 - Referencing deflator/indeks harga

Roadmap II Supply and Use Tables (SUT) 2010 Konsistensi PDB Produksi, Pengeluaran, dan Pendapatan

Implementasi SNA 2008: Penyusunan neraca pokok

3

A. AGENDA NASIONAL

B. AGENDA REGIONAL

Target ROADMAP I: PDB/PDRB 2010-2011 dan Tw.1-2012 Tahun Dasar 2010 akan dirilis 7 Mei 2012

Strategi menuju Rilis PDB/PDRB 7 Mei 2012 INTERNAL BPS

Rilis 7 Mei Konser Tw. 1 2012 Benchmarking Referencing

EXTERNAL BPS

-Perubahan klasifikasi -Konsistensi dgn IO 2010 -Konsistensi Nas vs. Reg -Validasi series 2005-2010

4

Agenda Roadmap II Implementasi SNA 2008: framework Sistem Neraca Nasional Indonesia berbasis SNA 2008

Penyusunan Supply and Use Tabels (SUT) dan Neraca Pokok SNNI

Membangun indikator triwulanan yg sahih untuk penyusunan PDB/PDRB menurut pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan

Peningkatan Kualitas Data & SDM Neraca Nasional

Pelatihan dan sosialisasi SNNI, serta membangun kapasitas (bimbingan teknis) bagi segenap staf Kedeputian Neraca

Neraca Nasional

Roadmap II

Roadmap I

5

KLUI 1990 (ISIC REV.2) (PDB Seri Lama) 1. PERTANIAN

KBLI 2009 (ISIC REV.4) (PDB Seri Baru) 1 PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

3 INDUSTRI PENGOLAHAN

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

4 PENGADAAN LISTRIK, GAS 5 PENGADAAN AIR

5. KONSTRUKSI

6 KONSTRUKSI

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.

11 JASA KEUANGAN 12 REAL ESTATE 13 JASA PERUSAHAAN

9. JASA-JASA

14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 15 JASA PENDIDIKAN 16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 17 JASA LAINNYA

Komponen

PDB Seri Lama

1. Konsumsi Akhir Ruta

2. Konsumsi Akhir LNPRT

COICOP COPNI

a.

Makanan

b.

Bukan Makanan (mencakup Konsumsi Akhir LNPRT)

Tergabung dalam Konsumsi Akhir Rumahtangga Komoditas Bukan Makanan

PDB Seri Baru Dirinci menurut 12 Divisi COICOP: 1. Makanan & minuman nonalkohol 2. Minuman beralkohol & rokok 3. Pakaian 4. Perumahan, Air, Listrik, dst 5. Kesehatan 6. Angkutan 7. Komunikasi 8. Rekreasi & Budaya 9. Pendidikan 10.Penginapan & Hotel 11.Barang pribadi & Jasa lainnya Dirinci menurut 9 Divisi COPNI: 1. Perumahan 2. Kesehatan 3. Rekreasi & budaya 4. Pendidikan 5. Jaminan Sosial 6. Keagamaan 7. Parpol, organisasi buruh & profesional 8. Lingkungan hidup 9. Jasa-jasa

: Classification of Individual Consumptions According to the Purposes : Classification of the Purpose of Non-Profit Institutions Serving Households

6

Komponen

PDB Seri Lama

PDB Seri Baru

a. Belanja Barang b.Belanja Pegawai c. Dikurangi Penerimaan Barang dan Jasa

a. Konsumsi Pemerintah Pusat:

4. PMTB



5. Perubahan Inventori



6. Ekspor ke Luar Negeri

a. Barang b.Jasa

a. Barang b.Jasa

7. Impor dari Luar Negeri

a. Barang b.Jasa

a. Barang b.Jasa

3. Konsumsi Pemerintah

b.Konsumsi Pemerintah Daerah

Implikasi perubahan tahun dasar • Terjadi perubahan level atau besaran nominal PDB/PDRB yg berimbas pada agregat PDB/PDRB per kapita. • Penggunaan KBLI 2009 mengubah struktur perekonomian baik di tingkat Nasional maupun Regional, karena signifikansi antar kegiatan ekonomi ditampilkan dgn format baru. • Pergeseran struktur spasial ekonomi regional akibat proses Benchmarking dan Referencing, signifikansi suatu wilayah akan bergeser relatif karena economic basednya berubah dgn menggunakan potret KBLI 2009.

7

Perubahan level PDB nominal (ADHB) 7000

▲2,61% 6.604,2

Perekonomian Indonesia pada 2005 yang diukur berdasarkan publikasi PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.774,3 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga berlaku menurut Tabel IO 2005 besarnya mencapai Rp2.896,9 triliun atau terjadi kenaikan 4,42 persen.

6000

Triliun Rp

5000 4000 3000

▲4,42%

6.436,3

2.896,9

Publikasi PDB atas dasar harga berlaku pada 2010 mencapai Rp6.436.3 triliun, sedangkan PDB menurut IO Updating 2010 besarnya Rp6.604.2 triliun atau naik 2,61 persen.

2000 2.774,3 1000 0 2005

2010

Publikasi

Tabel IO

Perubahan Struktur Sektoral TABEL 1. PERBANDINGAN PDB PUBLIKASI KLUI 1990 DAN IO TAHUN 2005 & 2010 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Distribusi (%) LAPANGAN USAHA

(1) 2. Pertambangan dan Penggalian

2005

IO Thd PDB Growth/Yea (%) r (%)

2010

Pub

I-O

Pub

I-O

2005

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

11,1 10,9 11,2 10,8

2010 Pub (7)

(8)

IO (9)

2,6

0,3 26,5

25,4

a. Minyak dan gas bumi

6,4

6,4

4,5

4,5

4,7

3,3 12,5

12,1

b. Pertambangan Bukan Migas.

3,8

3,6

5,2

5,1

(1,2)

1,1 43,7

45,2

c. Penggalian.

1,0

1,0

1,5

1,3

4,1 (11,7) 51,8

40,9

8

Perubahan Distribusi Pengeluaran TABEL 2. PERBANDINGAN PDB PUBLIKASI DAN IO TAHUN 2005 & 2010 KOMPONEN EKSPOR-IMPOR Distribusi (%) KOMPONEN

2005

(1) EKSPOR BARANG DAN JASA a. Barang

Pub

I-O

Pub

I-O

2005

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

34.1

33.7

24.6

24.1

3.4

0.4

30.7

30.1

22.5

22.0

2.3

0.2

3.3

3.6

2.1

2.1

13.1

2.5

29.9

28.3

22.9

22.5

(1.2)

0.4

22.0

22.7

18.5

18.2

8.1

0.5

7.9

5.6

4.4

4.3

(27.0)

0.0

b. Jasa IMPOR BARANG DAN JASA a. Barang

IO Thd PDB (%)

2010

b. Jasa

Perubahan PDB Perkapita PERUBAHAN PDB PER KAPITA 3.088,6

27,8

28,0

3.100

27,8

27,4

3.080

▲2,61%

▲2,61%

3.060 US Dollar

Juta Rp

27,6

27,1

27,2

3.040

3.010,1

3.020

27,0

3.000

26,8

2.980 2.960

26,6

2010 Publikasi

Tabel IO

2010 Publikasi

Tabel IO

PDB Perkapita atas dasar harga berlaku 2010 berdasarkan Tabel I-O Updating 2010 naik 2,61% dari 27,1 juta rupiah per kapita (US$3.010,1) menjadi 27,8 juta rupiah per kapita (US$3.088,6)

9

PAPARAN UNTUK FMS Jakarta, 11 September 2012 TIM ST2013

BADAN PUSAT STATISTIK

1

“MENYEDIAKAN INFORMASI UNTUK MASA DEPAN PETANI YANG LEBIH BAIK”


2

LATAR BELAKANG UU RI Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Mangamanatkan BPS untuk melaksanakan Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST), dan Sensus Ekonomi (SE)

FAO menetapkan “The World Programme for the 2010 around agricultural Censuses Covering Periode 2006-2015”

Sensus pertanian dilakukan di negara-negara seluruh dunia, terutama yang memiliki potensi sektor pertanian.


3

PENJELASAN UMUM BPS telah melaksanakan Sensus Pertanian secara periodik (10tahunan) pada tahun 1963, 1973, 1983, 1993, dan 2003. Sensus Pertanian yang ke-6, akan dilakukan pada tahun 2013. Hasil Sensus Pertanian digunakan untuk perencanaan, implementasi kebijakan, dan evaluasi program pembangunan pertanian di kementerian dan lembaga terkait (Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Perdagangan, dan Bappenas), perguruan tinggi dan lembaga internasional serta swasta. Cakupan data yang dikumpulkan dalam Sensus Pertanian 2013 (ST2013) mengacu pada sejumlah rekomendasi dari FAO. Klik => Data Rekomendasi FAO


4

PENJELASAN UMUM Populasi ST2013 meliputi perusahaan pertanian berbadan hukum, usaha rumah tangga pertanian, dan unit usaha pertanian lainnya (bukan usaha pertanian rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum seperti pesantren/seminari, lembaga pemasyarakatan, dll yang mengusahakan pertanian).

Ketiga sumber data populasi dicacah secara lengkap (sensus) untuk mendapatkan data pokok dan untuk pembentukan kerangka contoh (sampling frame) survei-survei ST2013.


5

PENJELASAN UMUM SURVEI-SURVEI TAHUN 2013 Tahun 2013, Survei Pendapatan Petani 2013, bertujuan memperoleh profil pendapatan petani, baik pendapatan dari sektor pertanian maupun bukan pertanian.

Tahun 2014 survei pada 6 subsektor bertujuan untuk mendapat data “cost structure” dari komoditas tertentu. Ultimate sampling unitnya adalah rumah tangga usaha komoditas pertanian tertentu. BPS sudah menentukan jumlah komoditas strategis per subsektor yang diperoleh dari rapat dengan K/L.

Tahun 2014 akan dilakukan Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Hutan, bertujuan memperoleh keadaan sosial ekonomi rumah tangga di kawasan hutan. BADAN PUSAT STATISTIK

6

TAHAPAN KEGIATAN 2010 2011

Persiapan: Penyusunan Net Work Planning (NWP) dan Anggaran • Uji Coba (kuesioner, metodologi, dan organisasi lapangan) • Gladi Kotor

2012

• Gladi Bersih • Updating Direktori Perusahaan Pertanian (Daftar ST2013-DPP2)

2013

• Pencacahan Lengkap Ruta Usaha Pertanian (Daftar ST2013-P dan Daftar ST2013-L) 1- 31 Mei 2013 • Pencacahan Sampel Survei Pendapatan Petani (Daftar ST2013-SPP)

2014

Pencacahan Sampel Survei Usaha Pertanian 6 Subsektor (Tan.Pangan, Horti, Perkebunan, Peternakan, Budidaya Perikanan, Penangkapan Ikan, Budidaya Tan. Hutan, dan Survei Sosek Ruta Kawasan Hutan) 8 Daftar

2015

Analisis dan Diseminasi Hasil Subsektor


7

TAHUN 2012 UPDATING DIREKTORI PERUSAHAAN PERTANIAN (Mei s.d Juni 2012) Usaha Pertanian Berbadan Hukum Unit usaha pertanian berbadan hukum dimasukan dalam Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) Bentuk badan hukum dalam DPP meliputi PT, CV, Koperasi/KUD, Yayasan, Lainnya (RPH/TPI/PPS/PPN/PPP/PPI) Dalam DPP awal (DPP1) terdapat sebanyak 7216 perusahaan (TP = 65, Horti = 323, Kebun = 1877, Ternak = 2409, Ikan = 1742, Hutan = 800) Updating DPP1 bulan Mei 2012 dan publikasi September 2012 Perusahaan hasil updating akan dicacah tahun 2013, yang merupakan pencacahan lengkap BADAN PUSAT STATISTIK

8

TAHUN 2012 KONSEP DAN DEFINISI Perusahaan Pertanian adalah unit usaha berbadan hukum (PT, CV, Koperasi/KUD, Yayasan) yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk tujuan komersial/memperoleh keuntungan yang meliputi kegiatan pembibitan dan budidaya tanaman/ternak/ikan, termasuk Rumah Potong Hewan (RPH), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan Perikanan (PPS/PPN/PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

KUESIONER YANG DIGUNAKAN • Daftar ST2013-DPP2 untuk memperoleh keterangan mengenai pertanian pada perusahaan pertanian

kegiatan/komoditas


9

TAHUN 2012 HASIL UPDATING DPP : Direktori perusahaan (daftar nama, alamat, dan jenis usaha per perusahaan) Jumlah perusahaan menurut jenis usaha, badan hukum, dan status permodalan Luas lahan yang diusahakan perusahaan Luas lahan/jumlah satwa/jumlah pohon yang diusahakan perusahaan penangkaran satwa/tumbuhan liar Luas baku yang diusahakan oleh perusahaan budidaya perikanan menurut jenis budidaya Jumlah perahu/kapal yang digunakan oleh perusahaan penangkapan ikan menurut lokasi penangkapan dan jenis perahu/kapal Jumlah ternak yang diusahakan oleh perusahaan peternakan menurut jenis ternak BADAN PUSAT STATISTIK

10

TAHUN 2013 METODOLOGI PENCACAHAN LENGKAP


11

TAHUN 2013 MEKANISME SNOWBALLING Peta & Daftar ST2013-P

Kunjungi ruta yg baru dicatat tsb utk didata dengan Daftar ST2013-P

Kunjungi narasumber, identifikasi ruta tani

Cek di daftar ST2013-P, bila belum ada, harus dicatat.

Kunjungi ruta tani tsb, data dengan Daftar ST2013-P

Tanyakan pada responden, apakah ada ruta tani lainnya BADAN PUSAT STATISTIK

Contoh peta, klik di sini

12

TAHUN 2013 - 2014 ALUR PENCACAHAN LENGKAP 2013 Sensus Penduduk 2010 (Sekitar 67 juta rumah tangga) 1 – 31 Mei 2013

Daftar ST2013-P Digunakan untuk melakukan identifikasi rumah tangga usaha pertanian

Peta Desa dan Blok Sensus

Daftar ST2013-L Digunakan untuk mencacah secara lengkap terhadap seluruh rumah tangga usaha pertanian termasuk rumah tangga yang mengelola usaha pertanian dengan menerima upah (perkiraan sekitar 27 juta rumah tangga) BADAN PUSAT STATISseki

13

TAHUN 2013 - 2014 PENCACAHAN LENGKAP 2013 November 2013

Kerangka sampel untuk SPP Pemilihan sampel Daftar ST2013-SPP (Survei Pendapatan Petani) Kerangka Sampel untuk Sub Sektor

Mei - Agustus 2014

Pemilihan sampel Daftar ST2013-Subsektor (Survei Rumah Tangga Usaha Pertanian 6 Subsektor)

Kerangka Sampel untuk Sub Sektor Pemilihan sampel Daftar ST2013-SKH (Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Hutan) BADAN PUSAT STATISTIK

14

TAHUN 2013 KONSEP DAN DEFINISI Rumah Tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur.

Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya memelihara/menguasai/ mengusahakan tanaman/ternak/ikan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya dijual/ditukar dan menanggung risiko.

15


TAHUN 2013 CAKUPAN KOMODITAS •

Komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dll)

•

Hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan tanaman hias)

•

Perkebunan (cengkeh, kakao, karet, kelapa, dll)

•

Peternakan (sapi potong, sapi perah,kerbau, kambing, ayam ras pedaging dan petelur, itik, dll)

•

Perikanan (ikan air laut, ikan air payau, ikan air tawar, ikan hias)

•

Kehutanan (tanaman kehutanan, satwa liar, tumbuhan liar, dan pemungutan hasil hutan) BADAN PUSAT STATISTIK

Klik, Contoh Komoditas

16

TAHUN 2013 KUESIONER YANG DIGUNAKAN • Daftar ST2013-P untuk melakukan identifikasi rumah tangga yang melakukan usaha pertanian, berdasarkan hasil SP2010 Daftar ST2013-L untuk memperoleh keterangan mengenai kegiatan/komoditas pertanian pada rumah tangga usaha pertanian • Daftar ST2013-NRT untuk memperoleh keterangan mengenai kegiatan/komoditas pertanian pada usaha bukan berbadan hukum dan bukan usaha rumah tangga


17

TAHUN 2013 DATA YANG DIHASILKAN Populasi tanaman/ternak yang berasal dari rumah tangga usaha pertanian, yang menggambarkan potensi usaha pertanian disuatu wilayah.

Secara agregat, data hasil pencacahan lengkap disajikan sampai dengan tingkat desa/kelurahan, sedangkan data hasil pencacahan sampel (survei) disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.


18

TAHUN 2013 DATA YANG DIHASILKAN Jumlah rumah tangga usaha pertanian Jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan Jumlah rumah tangga petani gurem Jumlah rumah tangga pertanian per jenis usaha (subsektor) Jumlah pohon/ternak yang diusahakan rumah tangga menurut komoditas dan lokasi utama Distribusi lahan yang dikuasai Jumlah petani menurut Jenis kelamin Jumlah petani menurut jenis usaha dan gender Jumlah kepala dan anggota rumah tangga menurut gender Jumlah rumah tangga usaha yang melakukan usaha jasa pertanian Jumlah rumah tangga usaha yang melakukan pengolahan


19

TAHUN 2013 SURVEI PENDAPATAN PETANI (1 s.d. 30 Nopember 2013) Jumlah Sampel : 418.060 Kuesioner yang digunakan ; Daftar ST2013-SPP untuk memperoleh keterangan mengenai pendapatan ruta pertanian

DATA YANG DIHASILKAN : Demografi rumah tangga usaha pertanian Penguasaan dan penggunaan lahan serta konversi lahan Sumber pendapatan rumah tangga (pertanian dan nonpertanian). Jumlah pendapatan/penerimaan/pengeluaran lain serta transfer oleh rumah tangga pertanian/peternak. Keadaan sosial ekonomi rumah tangga pertanian/peternak (keadaan usaha, tempat tinggal, sarana rumah tangga, bantuan yang diterima, dll) BADAN PUSAT STATISTIK

20

TAHUN 2014 Pencacahan Sampel Sub Sektor (Mei s.d. Agustus 2014) 1.Tanaman Pangan 2. Hortikultura (SHR)

Padi (SPD) Palawija (SPW)

Survei Struktur Ongkos

3. Perkebunan (SKB)

Tahun 2014

4. Peternakan (STU)

Budidaya Ikan (SBI)

5. Perikanan

Penangkapan Ikan (SPI)

6. Kehutanan (SBK) Sosial Ekonomi Ruta Kawasan Hutan (SKH) BADAN PUSAT STATISTIK

21

TAHUN 2014 JUMLAH SAMPEL SUBSEKTOR Kegiatan 1. Subsektor Padi (SPD)

Jumlah Sampel 90.460

2. Subsektor Palawija (SPW)

165.540

3. Subsektor Hortikultura (SHR)

199.730

4. Subsektor Perkebunan (SKB)

219.610

5. Subsektor Peternakan (STU)

184.870

6. Subsektor Budidaya Ikan (SBI)

89.870

7. Subsektor Penangkapan Ikan (SPI)

60.000

8. Subsektor Budidaya Kehutanan (SBK) 9. Rumah Tangga di Kawasan Hutan (SKH) BADAN PUSAT STATISTIK

90.000 100.000 22

TAHUN 2014 KUESIONER YANG DIGUNAKAN SURVEI SUBSEKTOR • • • • • • • •

Daftar ST2013-SPD Untuk memperoleh kegiatan rumah tangga usaha budidaya padi Daftar ST2013-SPW Untuk memperoleh kegiatan rumah tangga usaha budidaya palawija terpilih Daftar ST2013-SHR Untuk memperoleh kegiatan rumah tangga usaha budidaya hortikultura terpilih Daftar ST2013-SKB Untuk memperoleh kegiatan rumah tangga usaha budidaya perkebunan terpilih Daftar ST2013-STU Untuk memperoleh kegiatan rumah tangga usaha budidaya peternakan terpilih Daftar ST2013-SBI Untuk memperoleh kegiatan rumah tangga usaha budidaya perikanan terpilih Daftar ST2013-SPI Untuk memperoleh kegiatan rumah tangga usaha penangkapan ikan terpilih Daftar ST2013-SBK Untuk memperoleh kegiatan rumah tangga usaha budidaya kehutanan terpilih


23

TAHUN 2014 KUESIONER YANG DIGUNAKAN SURVEI RUMAH TANGGA DI KAWASAN HUTAN •

Daftar ST2013-SKH Untuk memperoleh data sosial ekonomi rumah tangga di kawasan hutan


24

TAHUN 2014 DATA YANG DIHASILKAN (Komoditas tertentu) Demografi rumah tangga usaha subsektor Penguasaan dan penggunaan lahan. Struktur ongkos usaha subsektor Sarana usaha. Jumlah luas/pohon/ternak menurut kelompok umur, rumpun dan jenis kelamin. Produksi. Sosial ekonomi rumah tangga usaha Pertanian Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Hutan


25

TAHUN 2013 PERBEDAAN ST2003 – ST2013 Rincian (1)

ST2003 (2) Pedesaan dan perkotaan daerah pantai dan bukan pantai pada strata konsentrasi usaha pertanian dilakukan secara door to door

ST2013 (3) Pedesaan/perkotaan daerah pantai dan bukan pantai pada strata konsentrasi usaha pertanian dilakukan door to door

Perkotaan daerah bukan pantai pada strata tidak konsentrasi usaha pertanian dengan sampel

Pedesaan dan perkotaan daerah bukan pantai pada strata tidak konsentrasi dengan snowballing/ getok tular

Seluruh Rumahtangga yang ada kegiatan pertanian ( Padi, palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) Hanya mencakup rumah tangga biasa

Hanya rumahtangga yang melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan untuk usaha (dijual/ditukar)

3, Petugas

Pencacahan tidak menggunakan tim

Pencacahan dilakukan secara tim

4, Konsep rumah tangga usaha pertanian

Rumah tangga yang melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan untuk dijual dan memenuhi Batas Minimal Usaha (BMU) yang telah ditetapkan Seluruh populasi dari rumah tangga pertanian baik diusahakan maupun tidak.

Rumah tangga usaha pertanian tidak menggunakan Batas Minimal Usaha

Tidak ada informasi awal keberadaan rumah tangga untuk melakukan pencacahan

Digunakan Daftar Pre printed yang memuat informasi daftar rumah tangga hasil Sensus Penduduk 2010.

1, Cakupan

2. Unit Pencacahan

5, Populasi Komoditi Pertanian

6, Daftar Pre printed


Mencakup rumah tangga biasa, perusahaan, dan lainnya (yayasan, pesantren dsb).

Hanya mencakup populasi dari rumah tangga usaha pertanian (sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar).

26

TAHUN 2013 PERBEDAAN ST2003 – ST2013 Rincian

ST2003

ST2013

(1) 1. Rumah tangga pertanian

(2) √

(3) √

2. Rumah tangga usaha Rumah tangga Non BMU Rumah tangga BMU

√ √ √

√ diolah lebih lanjut diolah lebih lanjut

3. Rumah tangga pemelihara

√

Hanya untuk tanaman pangan dan ternak

4, Rumah tangga pengguna lahan

√

√

5, Lokasi utama lahan /usaha

-

√

6, Populasi tanaman/ternak

√

7, Distribusi luas lahan yang dikuasai

√

Hanya yang diusahakan kecuali untuk tanaman pangan dan ternak √

8, Jumlah petani gurem

√

√

9, Jumlah petani

√

√


27

28

Upaya Memanfaatkan Terbukanya Jendela Peluang Bagi Angkatan Kerja Muda Sosialisasi FMS Semarang, 11 Juni 2012

smadioetomo/FMS2012

1

Keberhasilan kebijakan pengendalian penduduk mengubah struktur umur penduduk transisi demografi

• Angka rata-rata anak per wanita menurun, bergerak seiring dengan pergantian remaja wanita menjadi ibu. Pada waktu yang sama angka kematian bayi juga menurun sehingga mendorong peningkatan harapan hidup. • Kondisi ini memicu transisi demografi yang merubah struktur umur Indonesia. smadioetomo/FMS2012 Sumber : Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo PhD Head of Masters Program on Population and Labor University of Indonesia; 2011

2

1

Keluarga Berencana : Transisi Demografi memicu ledakan penduduk usia kerja dimana akan menciptakana Windows of Opportunity pada 2020-2030 Dependency Ratio 0-14, 65+, total Indonesia 1950-2050 90 Total 80

Demographic Dividend

70

Window of Opportunity

Young [<15]

Percent

60 50 40 30 20 10

Old [>65]

0

Year

• •

•

Perubahan dalam struktur umur memicu ledakan angkatan kerja terutama angkatan kerja muda ini adalah sebuah kesempatan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Indonesia menikmati dividen demografi sejak tahun 1980s, dan bergerak menuju terbukanya windows of opportunity di 2020-2030, yaitu ketika rasio ketergantungan pada level yang terendah 44 penduduk muda setiap 100 pekerja Persiapan untuk menyambut momen emas ini harus dimulai dari sekarang dengan memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum rasio ketergantungan meningkat kembali karena peningkatan populasi tua.

Sumber : Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo SE MA PhD Head smadioetomo/FMS2012 of Masters Program on Population and Labor University of Indonesia; 2011

3

Bonus Demografi • Angka ketergantungan yang menurun sejak 1980 sering juga disebut demographic dividend • Atau demographic gift atau Bonus Demografi • Dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut the window of opportunity yang hanya sekali terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia • Harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat smadioetomo/FMS2012

4

2

smadioetomo/FMS2012

5

Pengertian Bonus Demografi • Keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan angka ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas jangka panjang. • Penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. smadioetomo/FMS2012

6

3

The Window of Opportunity • Celah sempit diawali dengan bonus demografi terjadi mulai tahun 1990an • The window of opportunity terjadi tahun 2020-2030 dimana Angka Ketergantungan mencapai titik terendah yaitu 44 per 100 • Tetapi akan meningkat lagi sesudah 2030 karena meningkatnya proporsi penduduk lansia

smadioetomo/FMS2012

7

Bonus demografi dihitung dari jumlah penduduk <15 thn dan 65thn per 100 usia kerja 15-64 tahun 1971

86

2000

54

2010

50

20202030

44

>2030 Meningkat pesat >50 karena lansia

Jendela peluang akan terjadi 2020-2030, sekali saja Angkatan kerja muda sekarang akan mengisi jendela peluangini, apakah merek nanti akan cukup berdaya saing? smadioetomo/FMS2012

8

4

Rasio umur ketergantungan dan Bonus Demografi 1971

2000

2010

20202030

86 Childre n per 100 workers

54childr en per 100 workers

51 children per 100 workers

44 children per 100 workers

>2030

>50 Increases again due to rapid increase of older people.

• Pertumbuhan pekerja melampaui pertumbuhan anak-anak Indonesia, Ini adalah sebuah kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 1950-2050. • Angkatan kerja yang melimpah dengan tenaga kerja produktif akan meningkatkan penghasilan per kapita. • Peningkatan dalam tabungan rumah tangga akan mengarah pada tabungan investasi produktif untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru • Keluarga kecil juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk memasuki pasar tenaga kerja meningkatkan penghasilan rumah tangga. • Kualitas sumber daya manusia yang baik dalam jumlah besar adalah sebuah aset untuk pertumbuhan ekonomi. Sumber : Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo SE MA PhD Head smadioetomo/FMS2012 of Masters Program on Population and Labor University of Indonesia; 2011

9

Separuh penduduk muda sudah berada di pasar kerja. Bagaimana kualitasnya?

smadioetomo/FMS2012

10

5

Penganggur Indonesia diwarnai penganggur muda 15-24 thn

smadioetomo/FMS2012

11

Mewariskan kemiskinan turun temurun? Peluang terletak pada : Menyiapkan penduduk muda yang akann masuk pasar kerja, dengan pendidikan tinggi berkualitas , punya skill dan berdaya saing untuk mengisi terbukanya jendel apeluang smadioetomo/FMS2012

12

6

Pekerja Muda 15-24 thn menurut status pekerjaan, Sakernas 2010 Agustus 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

42,4 37,4 29,6

29,5

14,4

13,1 5,5

5,4

5,3 0,7

4,0

7,0

Laki-laki

4,9

Perempuan

0,5

Total

Perempuan muda lebih besar kecenderugganya bekerja sebagai buruh atau karyawan. Dimana mereka bekerja? smadioetomo/FMS2012

13

Perempuan muda lebih unggul di sektor industri Persentase Pekerja Muda di Sektor Manufaktur, Sakernas 30,0

25,0

Persen thd 100% pekerja

23,7 20,0

15,5

15,0

Laki-laki Perempuan

10,0

5,0

0,0 1990

1995

2000

smadioetomo/FMS2012

2005

2010

14

7

Peluang untuk memanfaatkan bonus demografi dan terbukanya jendela peluang Persentase lulusan SMA dan SMK 15-24 tahun meningkat 35,0

30,6

Persen thd 100% penduduk 15-24

30,0

29,3 26,3

25,0

20,0

15,0

Male Female

16,2

15-24

10,0 8,8 5,0

0,0 1990

1995

2000

2005

2010

Tetapi peningkatan kualitas, ketrampilan dan daya saing harus diprioritaskan smadioetomo/FMS2012

15

Apa yang harus kita kerjakan? • Pengembangan kualitas SDM bukan kerja sendiri • Perlu pendidikan umum atau vokasi pengetahuan umum dan ketrampilan (technical skill) • Pengembangan ketrampilan teknis dibarengi dengan sikap dan perilaku ethos kerja yang mendukung daya saing (soft skill) • Ini dimulai dari dalam kandungan sang Ibu pemberdayaan keluarga. smadioetomo/FMS2012

16

8

Orang muda kini lansia besok, siapkah menjadi lansia mandiri? Perbandingan Konsumsi dan Penghasilan, , Menurut Umur Penduduk Indonesia 2005 3500,00

3000,00

Per capita PPP

2500,00

2000,00 Consumption Labor Income

1500,00

1000,00

500,00

0,00 0

4

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88

Ronald Lee dan Andrew Mason dkk. Bonus Demografi ke Dua? smadioetomo/FMS2012

17

Sekian terimakasih Prof Sri Moertiningsih Adioetomo PhD Wakil Ketua FMS [email protected] [email protected]

smadioetomo/FMS2012

18

9

Sensus Pertanian 2013: Statistik Pertanian sebagai basis kebijakan pembangunan

Prof. Dr. Bustanul Arifin [email protected] Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA Dewan Pendiri/Ekonom Senior INDEF Professorial Fellow di InterCAFE dan MB-IPB

Sosialisasi dan Diskusi Forum Masyarakat Statistik (FMS) tanggal 21 November 2012 di Makassar

Sistematika Pembahasan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Refresh struktur ekonomi Indonesia: Basis lemah? Penguasaan lahan buruk: Apa kabar reforma agraria? ST2013: Harapan perbaikan kebijakan pembangunan Cakupan Pencacahan dan Konsep Definisi ST2013 Kinerja ekonomi pangan: Masih penuh tantangan Penutup: Perubahan kebijakan ke depan

Struktur Ekonomi Indonesia Era SBY: Basis Lemah? Sektor Ekonomi

2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010

2011

Pertanian 14,3 13,1 13,0 13,7 14,4 15,3 15,3 14,7 Tanaman 7,2 6,5 6,4 6,7 7,0 7,5 7,5 7,1 2,2 2,0 1,9 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 Pangan 1,8 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 1,9 1,7 Perkebunan 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 Peternakan 2,3 2,1 2,2 2,5 2,8 3,2 3,1 3,1 Kehutanan Pertambangan 8,9 11,1 11,0 11,2 11,0 10,6 11,2 11,9 Perikanan & Penggalian 28,1 27,4 27,5 27,1 27,9 26,4 24,8 24,3 Industri Pengolahan 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 Listrik, Gas, dan Air 6,6 7,0 7,5 7,7 8,5 9,9 10,3 10,2 Konstruksi 16,1 15,6 15,0 14,9 14,0 13,3 13,7 13,8 Perdagangan, HotelRestoran Transportasi 6,2 6,5 6,9 6,7 6,3 6,3 6,6 6,6 8,5 8,3 8,1 7,7 7,4 7,2 7,2 7,2 Komunikasi Keuangan, Jasa 9,8 10,2 10,2 10,5 dan Bisnis Jasa-Jasa Lainnya 10,3 10,0 10,1 10,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total PDB Sumber: BPS, berbagai tahun

Ekonomi Pertanian Indonesia: Transformasi? 60 % 50

40

30

20

10

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Share of agriculture in GDP Share of agro-food in total exports

Sumber: BPS, 2011; Bank Indonesia (BI), 2011; UN Comtrade, 2011.

Share of agriculture in employment Share of agro-food in total imports

Kinerja Pertumbuhan Sektor Pertanian (%) Uraian

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PDB Pertanian Tanama n Pangan Perkebunan

2,82

2,72

3,36

3,43

4,77 3,96 2,99 2,95

2,89

2,60

2,98

3,35

5,91 4,97 1,64 1,26

0,40

2,48

3,79

4,40

3,84 1,73 3,41 3,94

Peternakan

3,35

2,13

3,35

2,36

3,89 3,45 4,27 4,49

Kehutanan

1,28 -1,47 -2,85 -1,10 -0,39 1,82 2,41 0,65

Perikanan

5,56

5,87

6,90

5,39

4,81 4,16 6,04 6,72

PDB Indonesia

5,03

5,69

5,50

6,35

6,01 4,63 6,20 6,46

Sumber: BPS, berbagai tahun

Peguasaan Lahan Pertanian: Gurem Meningkat Rumah tangga Petani (000)

Rumah tangga denga lahan (000)

Rumah tangga dg lahan <0.5 ha (000)

- Jawa

11,671 (100%)

11,564 (99%)

8,067 (69%)

- Luar Jawa

9,116 (100%)

8,954 (98%)

2,737 (30%)

Indonesia

20,787 (100%)

20,518 (99%)

10,804 (52%)

- Jawa

13,583 (100%)

13,262 (98%)

9,842 (72%)

- Luar Java

11,286 (100%)

10,799 (96%)

3,411 (30%)

Indonesia

24,869 (100%)

24,061 (97%)

13,253 (53%)

Sensus Pertanian 1993

Sensu Pertanian 2003

Sumber: BPS

Profil Petani: 67,8% masih berkatergori miskin (Total miskin 29,1 juta orang (12%) dan 18,5 juta (64%) di pedesaan) Petani NonNonTotal seluruh Total padi (%) padi (%) petani (%) rumah tangga (%) Perkotaan - Miskin - Tidak miskin

7.56

8.12

84.31

23.385.603

100

19.01 6.28

18.33 6.98

62.67 86.74

2.363.090 21.022.513

100 100

Pedesaan - Miskin - Tidak miskin

37.81 41.69 37.04

32.01 40.20 30.38

30.18 18.12 32.58

30.784.622 5.112.175 25.672.447

100 100 100

Total - Miskin - Tidak miskin

24.75 34.52 23.19

21.70 33.28 19.85

53.55 32.20 56.97

54.170.225 7.475.265 46.694.960

100 100 100

Sumber: Susenas. 2004

Apa Kabar Program Pembaruan Agraria? • Pembaruan agraria (agrarian reform) adalah keniscayaan sebuah negara kesejahteraan (welfare state) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya, sesuai Amanat Konstitusi; • Penguasaan dan pemanfaatan tanah (dan sumber daya alam lainnya) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian dan perlindungan hukum serta keberlanjutan fungsi tanah (dan sumber daya alam) sesuai daya dukungnya; • Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan SDA. • Pembaruan agraria harus diperlakukan sebagai agenda nasional yang sangat mendesak. Selain merupakan tugas pemerintah, pembaruan agraria juga merupakan tugas lembaga legislatif, lembaga yudikatif, masyarakat madani, badan usaha swasta, dan lembaga terkait lainnya.

Penguasan Lahan Tidak Berubah: Memburuk? Penguasaan Lahan Tidak bertanah

Jumlah RUT Persen (%) 7,687

0.04

< 1.000 m2

1,237,874

6.94

1.000 - 4.999 m2

8,307,396

46.59

5.000 - 9.999 m2

4,055,091

22.74

10.000 -19.999 m2

2,723,583

15.27

20.000 - 29.999 m2

897,901

5.04

> 30.000 m2

651,300

3.65

17,830,832

100.00

Rumah Tangga Usahatani Sumber: Pendataan Usaahatani 2009 (BPS, 2009)

ST2013: Harapan Tinggi Perbaikan Kebijakan • FAO menetapkan “The Word Programme for the 2010 around Agricultural Censuses Covering the Period of 2006-2015” • Cakupan data yang dikumpulkan dalam Sensus Pertanian 2013 (ST2013) mengacu rekomendasi dari FAO: semua 6 subsektor, plus Survai Pendapatan Petani dan Update Direktori Perusahaan. • Survai Pendapatan Petani, mencakup demografi, ekonomi, sosial, penguasaan lahan, komposisi pendapatan dan nilai per subsektor • Update Direktori Perusahaan Pertanian, unit usaha berbadan hukum (PT, CV, Koperasi/ KUD, Yayasan) yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk tujuan komersial/ memperoleh keuntungan yang meliputi kegiatan pembibitan dan budidaya tanaman/ternak/ikan, termasuk Rumah Potong Hewan (RPH), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan Perikanan (PPS/PPN/PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Cakupan Sensus Peertanian 2013 1.Tanaman Pangan

Padi (SPD)

2. Hortikultura (SHR)

Palawija (SPW)

3. Perkebunan (SKB)

4. Peternakan (STU) 5. Perikanan

Budidaya Ikan (SBI)

ST2013 Penangkapan Ikan (SPI)

6. Kehutanan

Budidaya Kehutanan (SBK) Kawasan Kehutanan (SKH)

Survei Pendapatan Petani (SPP) Updating Direktori Perusahaan Pertanian (DPP)

Survai Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 Data yang diperoleh:

• Keterangan demografi ART • Luas lahan yang dikuasai • Konversi lahan • Sumber pendapatan rumah tangga (pertanian, non pertanian) • Sumber pendapatan utama rumah tangga • Nilai pendapatan menurut subsektor pertanian • Keadaan sosial ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga

Airport Baru di Karawang? Awal Bencana (Pantura adalah grendel pertama sistem ketahanan pangan)

Update Direktori Perusahaan Pertanian 2012 Perusahaan Pertanian

Padi/ Palawija = 116 Pers

Hortikultura

Perkebunan

Peternakan

Perikanan

Kehutanan

= 227 Pers

= 2159 Pers

= 1773 Pers

= 1835 Pers

= 485 Pers

PBN = 343444

Ternak Besar/Kecil = 115 Pers

Budidaya Ikan = 340 Pers

Ternak Sapi Perah == 58 Pers

PenangkapHPHT/ an Ikan IUPHHK-HT = 14143 3 PPeerrss == 212177 PePerrss

PBS = 1.815

Ternak Unggas = 421 Pers RPH/TPH = 1109

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

TPI = 431 Pelabuhan Perikanan = 52 PPI = 869

HPH/ IUPHHK-HA = 192 Pers

STL = 76

Update Jumlah Perusahaan Pertanian 2012

Jumlah Perusahaan


Produksi Kayu Bulat HPH, 2006-2010 (m3) 40000.0 35000.0

Ribuan

30000.0 25000.0 20000.0 15000.0 10000.0 5000.0 .0 2006

2007


2008

2009

2010

Cakupan Pencacahan Lengkap ST2013 - Rumah tangga biasa: - Rumah tangga yang tinggal pada Blok Sensus konsentrasi pertanian (Informasi hasil SP2010 ada Ruta yg sumber penghasilan utamanya pertanian) akan dikunjungi secara door to door untuk diwawancarai. - Rumah tangga yang tinggal pada Blok Sensus non konsentrasi kunjungan dilakukan secara snowball, yaitu mengunjungi nara sumber (ketua SLS, tokoh masyarakat, dll) untuk memperoleh informasi keberadaan rumah tangga pertanian. Berdasarkan informasi nara sumber rumah tangga pertanian dikunjungi untuk diwawancarai 17

Cakupan Pencacahan Lengkap ST2013 -

-

Perusahaan berbadan hukum - Seluruh perusahaan pertanian berbadan hukum yang ada pada direktori perusahaan pertanian akan dikunjungi. - Daftar yang digunakan adalah kuesioner pencacahan perusahaan tahun 2013 (rutin) Selain rumah tangga biasa dan perusahaan berbadan hukum (pesantren, seminari, UPT, dll) - Pecacahan dilakukan sama dengan pencacahan snowball - Unit usaha pertanian akan dikunjungi berdasarkan informasi nara sumber dan daftar dari LM3 dan SMD 18

Kuesioner yang Digunakan pada ST2013 -

Daftar ST2013-P (Pre Printed): Bberisi daftar nama rumah tangga hasil SP2010 yang akan diupdate keberadaannya dan diidentifikasi rumah tangga yang mengelola usaha pertanian yang akan dicacah lebih lanjut dengan Daftar ST2013-L. - Daftar ST2013-L (Kuesioner Scanner) : Untuk memperoleh populasi rumahtangga dan komoditas usaha menurut sub sektor, rumahtangga yang mengolah hasil pertaniannya, rumahtangga yang melakukan jasa pertanian, rumah tangga petani gurem, distribusi luas lahan yang dikuasai dan penggunaan lahan oleh rumah tangga pertanian. 19

Konsep Definisi pada ST2013 •

Pertanian adalah kegiatan yang meliputi:

•

Budidaya tanaman: padi, palawija, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, kehutanan (antara lain kayu-kayuan),

•

Pemeliharaan ternak/unggas,

•

Budi daya dan penangkapan ikan,

•

Perburuan, penangkapan atau penangkaran satwa liar, pemungutan hasil hutan,

•

Jasa pertanian Usaha pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).

Konsep Definisi pada ST2013 (lanjutan) Rumah Tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur.

Rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian baik usaha milik sendiri maupun milik pihak lain. Rumah tangga yang mengelola usaha pertanian adalah rumah tangga yang satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, pengembangbiakan, pembesaran/penggemukan, dll. Rumah tangga pertanian menurut status pengelolaan terdiri dari: 1. Mengelola usaha pertanian milik sendiri 2. Mengelola usaha pertanian dengan bagi hasil 3. Mengelola usaha pertanian dengan menerima upah 4. Memiliki usaha pertanian dikelola orang lain dengan memberi upah.

Pangsa Ekspor Pertanian Indonesia: Tidak Buruk %

Coconuts

Palm oil

Coffee

Cocoa beans

Rubber

50 45 40 35

30 25 20 15 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sumber: UN Comtrade Database 2011 dan FAO STAT 2011

Pangsa Impor Pertanian Indonesia: Agak Gawat Wheat

%

Soybean

Cotton lint

Bovine meat

Milk - excluding butter

100

80

60

40

20

0 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sumber: FAO FAO STAT 2011

Kinerja Produksi Pangan Strategis 2008-2012 Pangan Strategis Beras Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton GKG) Jagung Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton pipil kering) Kedelai Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton biji kering) Gula Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton hablur)

2008

2009

2010

2011

2012*

12,327.425 12,883,576 13,244,184 13,203,643 13,471,653 5.00 5.01 4.98 5.12 4.89 60,325,925 64,389,890 66,411,469 65,756,904 68,956,292 4,001,724 4,160,659 4,131,676 3,864,692 3,966,579 4.23 4.43 4.56 4.78 4.08 16,317,252 17,629,748 18,327,636 17.643.250 18.961.645 590,956 1.31 775.710

722,791 1.25 974.512

660,823 1.24 907.031

622,254 1.37 851.286

570,495 1.37 783.158

436,505 6.11 2,668,428

441,040 5.70 2,517,374

435,000 5.11 2,300,000

440,000 5.16 2,270,000

450,000 5.16 2,320,000

Source: BPS, berbagai tahun. Data 2012*, angka ramalan produksi 2, tanggal 1 November 2012

Dinamika Ekonomi Beras: Terus Politis? 2002

Luas Panen (Ha) 11.521.166

Produktivitas (ton/ha) 4,47

Produksi (Ton) 51.489.694

Perkembangan (%) 2,04

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

11.488.034 11.922.974 11.839.060 11.786.430 12.147.637 12.327.425 12.883.576 13.253.450 13.203.643 13.471.653

4,54 4,54 4,57 4,62 4,71 4,89 5,00 5,01 4,98 5,12

52.137.604 54.088.468 54.151.097 54.454.937 57.157.435 60.325.925 64.389.890 66.469.394 65.756.904 68.956.292

1,26 3,74 0,12 0,56 4,76 5,46 6,75 3,13 -1,07 4.87

Tahun

Sumber: BPS (berbagai tahun), Data terakhir: Angka Ramalan Produksi 2, tanggal 1 November 2012

Inflasi terkendali, tapi harga pangan agak liar (Kontribusi harga pangan pada laju inflasi amat dominan) 30

%,yoy

25 20

Inflasi IHK

Core

Adm Price

Volatile Foods

15 10 5

0 (5) 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 2008

2009

2010

Sumber: BPS (diolah menggunakan pendekatan sub kelompok) Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

2011

2012

Harga Beras Domestik vs. Internasional

Sumber: BPS, 2012; Bulog, 2012; Bank Indonesia, 2012

Penutup: Perubahan Kebijakan ke Depan • Statistik pertanian adalah basis langkah awal penyempurnaan kebijakan pertanian dan pembangunan ekonomi umumnya. • Reforma agraria wajib dilaksanakan, sebagai insentif utama dalam pengelolaan usahatani, peningkatan produktivitas dan inovasi kelembagaan dengan memanfaatkan kearifan lokal. • Negara masih amat diperlukan untuk melakukan intervensi khusus dalam sektor pertanian, mulai dari pembangunan infrstruktur fisik dan peningkatan kapasitas petani, pencetakan sawah baru, apalagi jika akan membangun food estate. • Minimal, negara wajib memajukan R&D dan R4D bidang pertanian, karena tantangan pertanian ke depan semakin kompleks. Khusus, kebijakan harga pangan tidak hanya sebagai acuan insentif, tapi juga manajemen risiko usaha.

PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Hamid Paddu Makassar, 21 November 2012

Pangan dan Pertanian Indonesia Penting dan strategis secara ekonomi ; 1. Sebagai penyerap tenaga kerja 2. Memberi kontribusi terhadap pendapatan 3. Penyediaan pangan 4. Sebagai penyedia bahan baku 5. Kontribusi dalam bentuk kapital 6. Sebagai sumber devisa Tantangan Pertanian ke depan akan lebih berat dan kompleks dan memerlukan penaganan yang lebih inovatif dan terintegrasi dalam era otonomi daerah.

1

Dalam Era Desentralisasi Pemerintah Daerah : Menyediakan pelayanan dasar (Basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Competences) dengan cara-cara yang demokratis

Outputs / end products Pemda adalah : a. Public Goods; barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti : Sekolah, Pasar, Jalan, irigasi (infrastruktur). b. Public Regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb.

Pemda mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan termasuk sektor pertanian)

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

-

Hankam

-

Moneter

-

Yustisi

-

Politik Luar Negeri

-

Agama

CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

SPM (Standar Pelayanan Minimal)

2

Alokasi Anggaran APBD Berdasarkan Urusan Di Sulawesi Selatan 2011

Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Ekonomi : •

• • •

•

1968-2010 Komposisi 60:20:20 antara (Jawa: Sumatera: Daerah lain) mencakup produksi (pertumbuhan), konsumsi dan penduduk tidak mengalami perubahan berarti Masih sulit melihat dampak 11 tahun desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional/regional Ketimpangan tidak banyak mengalami perubahan (IBB malah tumbuh relatif lebih pesat di era Otda) Korelasi yang “kabur” antara Belanja APBD dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (pembangunan pertanian, tingkat kemiskinan di daerah), Belanja Modal/infrastruktur yg relatif masih rendah (20-30%) Daerah yg tumbuh pesat Investasi dan Konsumsinya tinggi (daerah yg mendapat transfer fiskal besar, belum tentu pertumbuhan tinggi) 6

3

Pada awal Reformasi : • Terjadi Liberalisasi sektor pangan dan pertanian. • Sektor pangan dan pertanian termarjinalisasi ditambah dengan carut marutnya pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan pertanian • Infrastruktur pertanian terabaikan (Pemda fokus pada kewenangan wajib, mis pendidikan, kesehatan)

Revitalisasi Pertanian Revitalisasi pertanian merupakan agenda utama pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi (ketahanan pangan), kesejahteraan dan kesempatan kerja, diversifikasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan Informasi akan pentingnya pertanian, rumusan harapan sektor pertanian ke depan, kebijakan dan strategi untuk proses revitalisasi itu sendiri sangat diperlukan (dalam bentuk data dan informasi)

4

Tantangan Ke Depan • Food, Energy, and Water • Konglamerasi industri pangan—ketergantungan negara-negara berkembang dan dominasi MNC dalam perdagangan pangan • Liberalisasi perdagangan dan investasi • Implikasi dari perdagangan di sektor keuangan— harga-harga komoditas pangan yang sulit dikendalikan dan diperkirakan

Lanjutan ........ • Kebijakan makroekonomi yang masih belum berpihak terhadap sektor pangan dan pertanian • Masih besarnya ketimpangan dalam kepemilikan sumberdaya terutama lahan • Orientasi pembangunan yg masih bertumpu pada pertumbuhan • Ketidakjelasan prioritas dan keberpihakan Pemda kepada sektor pangan dan pertanian • Masalah akses dan distribusi pangan, terutama bagi masyarakat miskin

5

Diperlukan Kebijakan Daerah Pada Pembangunan Pertanian Yang Berkelanjutan : 1. Kebijakan peningkatan produksi pangan (intensifikasi dan ekstensifikasi) 2. Kebijakan terkait dengan reformasi agraria (memberikan akses dan aset lahan kepada petani) yang memungkinkan pertumbuhan produksi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para produsen 3. Kebijakan diversifikasi pangan baik produksi dan konsumsi berbasis sumber daya lokal 4. Kebijakan terkait dengan intervensi yang menjamin ketahanan pangan bagi setiap keluarga terutama yang belum memiliki akses terhadap pangan yang memadai 5. Kebijakan harga yang mampu mengakomodasi kepentingan produsen dan konsumen melalui program stabilisasi harga 6. Kebijakan makro ekonomi yang kondusif yang tercermin antara lain dari inflasi yang rendah dan nilai tukar petani yang terus meningkat dan tingkat suku bunga riil yang rendah; kebijakan anggaran yang memihak sektor pangan dan pertanian yang dicerminkan dari memadainya anggaran bagi sektor pangan disertai tersedianya insentif fiskal yang menarik bagi sektor pangan; dan kebijakan infrastruktur yang mendorong perkembangan sektor pangan seperti irigasi, pembangunan lahan, jalan di daerah produksi pangan serta kebijakan perdagangan yang lebih fair untuk kepentingan petani

Petani Terpinggirkan disebabkan oleh karena ; Kesulitan petani untuk mendapatkan akses layanan tenaga kerja. Masalah sewa bagi hasil yang dalam praktiknya menunjukkan kedaulatan tuan tanah dalam memutuskan porsi bagi hasil. Petani harus menyewa secara tunai untuk mendapatkan akses mengolah lahan. Terjadi pengambilan surplus atas produksi dengan jalan pemberian upah standar. Petani dirugikan akibat harga output yang anjlok dipasaran atau harga input yang membumbung, atau akibat keduanya sekaligus. Pendapatan petani tergerus akibat tingkat suku bunga pinjaman yang lebih besar dari harga pasar nasional maupun internasional. Terjadi transfer pendapatan dari petani ke negara. negara sebagai akibat adanya pajak secara tidak langsung terhadap produk pertanian. Pajak ekspor untuk komoditi pertanian.

6

Kebijakan Pertanian Jangka Menengah : • Pengalihan subsidi harga produk menjadi investasi besar2an pada input dan sarana-prasarana pertanian. • Stabilitas harga pangan yang terjamin baik produsen dan konsumen. • Fokus Pemda pada penyediaan infrastruktur dan R&D, penyuluhan dan reformasi lahan; penguatan institusi pasar—transaksi hulu dan hilir; peran swasta dalam industri lanjutan yang terkait. • Tersedianya data dan informasi tentang berbagai hal yg berkaitan dengan pertanian.

Lanjutan .... • Informasi Teknologi masih Terbatas , Minat Petani Mencari Informasi Lemah dan Penggunaan Media Informasi Pertanian Belum Meluas • Informasi tentang Stok dan Kebutuhan Komoditas Belum Terbangun dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Belum Menyentuh Petani

Meningkatkan Layanan Informasi Bagi Petani Mendorong Motivasi Petani Untuk Menggali dan Menguasasi Informasi

7

Lanjutan .... • Diperlukan data dan informasi yg lebih baik tentang Sistem ketahanan pangan nasional, sistem ketersediaan yang bersumber dari produksi dalam negeri, impor dan cadangan, sistem distribusi/aksesibiltas secara fisik, ekonomi dan sosial budaya dan sistem konsumsi dari kualitas pangan (keseimbangan gizi, mutu dan keamanan pangan) serta diversifikasi pangan.

Lanjutan .... • Informasi lain seperti Penyempurnaan Neraca Bahan Makanan (NBM), Analisis Pola Konsumsi Pangan/ Pola Pangan Harapan (PPH), informasi dan pendataan pada lokasi Desa Mandiri Pangan (Demapan) untuk menghimpun Data Dasar Rumah Tangga dan Survey RumahTangga, Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi, dan Daya Beli.

8

Tabel: Porsi Belanja Negara terhadap PDB (%) Dalam Triliun Rupiah

Penerimaan Negara

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PAN

PAN

PAN

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

LKPP

APBNP

APBN

Estim

Estim

Estim

300.6

298.5

300.6

298.5

340.9

403.1

493.9

636.2

706.1

979.3

847.1

990.5

1,082.6

1,248.8

Penerimaan Perpajakan

185.5

210.1

185.5

210.1

242.0

280.6

347.0

409.2

491.0

658.7

619.9

743.3

850.3

977.8

Penerimaan Negara Bukan Pajak

115.1

88.4

115.1

88.4

98.9

122.5

146.9

227.0

215.1

320.6

227.2

247.2

250.9

271.0

Total Belanja Negara

341.6

322.2

341.6

322.2

376.5

427.2

511.7

666.2

757.9

985.8

937.4

1,126.1

1,229.6

1,595.1

Belanja Pemerintah Pusat

260.5

224.0

260.5

224.0

256.2

297.5

361.2

440.0

504.6

693.4

628.8

781.5

836.6

980.5

72.8

73.5

93.0

115.3

126.1

138.7

152.6 462.0

Belanja PNSD Transfer ke Daerah

81.1

98.2

81.1

98.2

120.3

129.7

150.5

226.2

253.3

292.4

308.6

344.6

393.0

Dana Bagi Hasil

20.7

25.5

20.7

25.5

31.4

37.9

50.5

64.9

62.9

78.4

76.1

89.6

83.6

Dana Alokasi Umum

60.3

69.2

60.3

69.2

77.0

82.1

88.8

145.7

164.8

179.5

186.4

203.6

225.5

2.7

2.8

4.0

11.6

16.2

20.8

24.7

21.1

25.2

Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus

1.2

1.2

1.5

1.6

1.8

3.5

4.0

7.5

9.5

9.1

10.4

Dana Penyesuaian

2.4

2.4

7.7

5.2

5.5

0.6

5.3

6.2

11.8

21.2

48.2

Surplus/Defisit % PDB PDB Nominal Pertumbuhan PDB

-40.5

-23.7

-40.5

-23.7

-35.1

-23.8

-14.4

-29.1

-49.8

-4.1

-88.6

-133.7

-147.0

-346.3

-2.5%

-1.3%

-2.5%

-1.3%

-1.7%

-1.0%

-0.5%

-0.9%

-1.3%

-0.1%

-1.6%

-2.1%

-2.1%

-4.3%

1646.3

1821.8

1646.3

1821.8

2013.7

2295.8

2774.3

3339.2

3959.9

4951.6

5613.4

6253.8 7066.794 7985.477

18.5%

10.7%

18.5%

10.7%

10.5%

14.0%

20.8%

20.4%

18.6%

25.0%

13.4%

11.4%

13.0%

13.0%

Rasio Pajak

11.3%

11.5%

11.3%

11.5%

12.0%

12.2%

12.5%

12.3%

12.4%

13.3%

11.0%

11.9%

12.0%

12.2%

Rasio Belanja Negara trhdp PDB

20.75

17.69

20.75

17.69

18.70

18.61

18.44

19.95

19.14

22,2

16.70

18.01

17.40

19.98

17

Indikator Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 2010 - 2011

Sumber : Kajian Ekonomi Regional Sulsel Tw. II 2011, BI 18

9

PDRB ADHK Menurut Kabupaten Di Sulawesi Selatan

19

TERIMA KASIH

10

BADAN PUSAT STATISTIK Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax. (021)3857046 Homepage:http://www.bps.go.id e-mail : [email protected]

F MS. Forum Masyarakat Statistik. Laporan Forum Masyarakat Statistik Tahun 2012 LAPORAN AKHIR TAHUN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA

Recommend Documents