LAPORAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DAN PENYAMPAIAN RANCANGAN RKPD 2017 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BANJARBARU, 11 APRIL 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PESERTA DPR-RI dan DPD-RI DAPIL KALSEL DPRD PROVINSI SKPD PROVINSI
INSTANSI VERTIKAL PEMDA KABUPATEN/KOTA UNSUR PTN/PTS/LSM/ORMAS/PERBANGKAN DSBNYA.
SUSUNAN ACARA MUSRENBANG NO 1.
2.
ACARA PEMBUKAAN
SIDANG PLENO
3. 4.
SUBSTANSI
PENANGGUNG JAWAB
1. DOA 2. LAPORAN PENYELENGGARA 3. PENGUMUMAN PENGHARGAAN ANUGERAH PANGRIPTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 4. PENANDATANGANAN MOU BANJARBAKULA 5. SAMBUTAN KETUA DPRD PROVINSI KALSEL 6. SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI 7. SAMBUTAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS 8. SAMBUTAN GUBERNUR, SEKALIGUS MEMBUKA MUSRENBANG PROV KALSEL
1. KANWIL KEMENAG 2. KEPALA BAPPEDA 3. GUBERNUR
PAPARAN : 1. Dukungan Kementerian ESDM Terhadap Rencana Pembangunan Ketenagalistrikan Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan 2. Dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Terhadap Rencana Pembangunan Perekonomian Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan (Transformasi Ekonomi dari Sektor Tambang ke Non Tambang) 3. Dukungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan 4. Dukungan Kementerian Pariwisata Indonesia Terhadap Rencana Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan 5. Dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Terhadap Pola Perencanaan dan Tata Ruang serta Permasalahan Agraria Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan
PIMPINAN SIDANG: GUBERNUR 1. Menteri ESDM
4. 5. 6. 7. 8.
GUBERNUR KETUA DPRD MENTERI DALAM NEGERI MENTERI PPN/BAPPENAS GUBERNUR
2. Deputi Kemenko Perekonomian
3. Menteri PU Pera
4. Menteri Pariwisata
5. Menteri ATR
PENANDATANGAN BERITA ACARA MUSRENBANG PENUTUP
PENUTUP
GUBERNUR
AGENDA PERENCANAAN RKPD TAHUN 2017 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NO
KEGIATAN
WAKTU
1.
Rakernis Perangkat Daerah (PD)
Jan-Feb 2016
2.
Forum Konsultasi Publik
1 Mar 2016
3.
Musrenbang Regional Kalimantan
11 Mar 2016
4.
Forum Gabungan-PD
16-18 Mar 2016
5.
Pra-Musrenbang (Trilateral Desk)
20-22 Mar 2016
6.
Forum Verifikasi Renja-PD
05-06 April 2016
7.
Musrenbang-Provinsi Kalsel
11 April 2016
8.
Pasca Musrebang Provinsi Kalsel
20-22 April 2016
KONDISI TAHUN PERENCANAAN
RKPD TAHUN 2017 MERUPAKAN TAHUN PERTAMA PELAKSANAAN RPJMD 2016-2021. SAAT INI RPJMD 2016-2021 SEDANG DALAM PROSES PENYUSUNAN.
MATERI PENYUSUNAN MEMPERTIMBANGKAN: HSL
EVALUASI S/D 2015 AMANAT RPJPD 2005 – 2025 (PERDA 17/2009). AMANAT RKP 2017 (SINERGI/SINGKRONISASI DGN PROGRAM NASIONAL). AMANAT VISI, MISI & JANJI KDH ISU2 STRATEGIS, BAIK LOKAL, NASIONAL DAN GLOBAL
PERTUMBUHAN EKONOMI Kab/Kota
6,20
6,20
6,00
5,80
5,60 5,50
5,10
4,85
4,50
4,30
3,60
3,60
3,10
TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DAN KALSEL TAHUN 2008 – 2015 (%) 6,01
4,63
6,22
6,49
6,26
5,78
5,02
4,79
NASIONAL 6,45
2010 2011 2012 2013 2014
6,60
Banjarbaru Banjarmasin Balangan HSU HSS HST Tapin Banjar Kalsel Barito Kuala Kotabaru Tabalong Tanah Bumbu Tanah Laut
7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI KAB/KOTA SE-KALSEL TAHUN 2014
5,29
5,58
6,97
5,97
5,36
4,85
KALSEL 3,84
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Banjarmasin
5.89
5.20
6.20
7.20
6.20
Banjarbaru
5.85
6.00
6.50
6.60
6.60
Banjar
4.91
7.30
6.33
4.60
5.10
Tapin
5.44
6.50
6.30
5.70
5.50
HSS
3.25
5.40
5.30
5.70
5.80
HST
4.65
6.00
4.80
5.90
5.60
HSU
4.33
6.40
5.40
5.30
6.00
Balangan
5.84
8.80
6.70
8.20
6.20
Tabalong
5.85
7.90
6.30
3.80
3.60
Barito Kuala
3.85
4.20
4.90
4.10
4.50
Tanah Laut
5.98
7.30
6.00
5.50
3.10
Tanbu
6.45
7.90
6.30
3.80
3.60
Kotabaru
6.55
6.30
6.50
5.20
4.30
KALSEL
5.58
6.97
5.97
5.36
4.85
TINGKAT PENGANGGURAN PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN KAB/KOTA SE-KALSEL tahun 2013 8 7 6 5 4 3 2 1 0
7,14 5,24
5,04
4,45
4,22 3,66
3,24
2,99
2,72
2,72
2,59
2,57
2,11 1,67
TPT NASIONAL & KALSEL TAHUN 2007 - 2014 9,11 8,39
7,62
2007
6,18
2008
7,87
6,36
2009
7,14
5,25
2010
6,56 6,15
2011
6,14
6,25
5,94
NASIONAL KALSEL
5,14
2012
3,66
2013
3,80
2014
Kab/Kota
2009
2010
2011
2012
2013
Banjarmasin
9.14
7.34
5.04
5.04
5.04
Banjarbaru
9.31
8.1
2.59
2.59
2.59
Banjar
4.14
3.72
2.57
2.57
2.57
Tapin
7.09
6.13
5.24
5.24
5.24
HSS
4.73
4.2
4.22
4.22
4.22
HST
6.83
6.28
1.67
1.67
1.67
HSU
4.95
3.14
2.72
2.72
2.72
Balangan
3.38
2.45
2.72
2.72
2.72
Tabalong
3.92
3.52
2.11
2.11
2.11
Barito Kuala
5.04
4.25
3.24
3.24
3.24
Tanbu
10.31
8.76
7.14
7.14
7.14
Tanah laut
5.48
3.87
2.99
2.99
2.99
Kotabaru
5.86
4.81
4.45
4.45
4.45
KALSEL
6.36
5.25
6.15
5.14
3.66
KEMISKINAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KAB/KOTA SE-KALSEL 7 6 5 4 3 2 1 0
6,92
6,67
6,17 6,15
5,57 5,2
5,12
4,76 4,73 4,5
4,33
4,21
3,41
2,84
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PO) INDONESIA & KALSEL 2008-2014 18 16
15,42
14,15
Persentase (%)
14
13,33
12,49
11,96
12
11,37
11,25
11,22
10 8
Nasional 6,48
5,12
6
5,21
5,29
5,01
4,76
4,68
4,99
4 2 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kalsel
Kab/Kota
2011
2012
2013
Banjarmasin
4,77
5,51
4,21
Banjarbaru
5,68
5,16
4,50
Banjar
3,17
2,97
2,84
Tapin
5,29
5,00
3,41
HSS
7,25
6,90
6,67
HST
5,98
5,68
5,57
HSU
7,31
6,94
6,92
Balangan
7,31
6,86
6,17
Tabalong
6,22
5,84
6,15
Barito Kuala
5,41
5,12
5,12
Tanah Laut
4,85
4,56
4,33
Tanbu
6,17
5,48
5,20
Kotabaru
5,18
4,86
4,73
KALSEL
5,35
5,01
4,77
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Provinsi Kalimantan Selatan Prov/Kab/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
Banjarbaru
75.49
76.23
76.67
77.10
77.30
Banjarmasin
71.01
72.01
73.45
74.59
74.94
Tabalong
65.87
66.60
67.36
68.08
68.36
KALSEL
65.20
65.89
66.68
67.17
67.63
Tapin
64.89
65.41
65.92
66.48
66.99
Tanah Bumbu
64.98
65.59
66.13
66.51
66.94
Tanah Laut
63.56
64.35
65.16
66.11
66.50
Kota Baru
63.64
64.27
64.87
65.41
65.76
Bajar
64.46
64.75
65.04
65.36
65.71
63.49
63.90
64.34
64.63
65.37
62.80
63.44
64.03
64.59
65.35
Balangan
62.88
63.28
63.69
64.03
64.44
Barito Kuala
60.24
60.93
61.62
62.12
62.56
Hulu Sungai Utara
58.50
59.24
60.12
60.77
61.32
Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Selatan
80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
IPM NASIONAL & KALSEL 70 68 66 64 62
66,53 67,09
67,7
68,31
68,9
65,2
67,17 67,63 66,68 65,89
2010
2011 Kalsel
2012
2013
Nasional
2014
INDIKATOR LAINNYA NO 1.
2.
INDIKATOR
KONDISI 2015
JALAN KONDISI BAIK: (%) Jalan Nasional (866,09 Km) Jalan Provinsi (851,91 Km)
67,15 % 83,25 %
KELISTRIKAN Rasio Elektrifikasi (%) NASIONAL
88,3%
KALSEL
84,78%
NASIONAL
96,01%
KALSEL
96,25%
Rasio Desa Berlistrik (%)
3.
CAKUPAN AIR MINUM (%)
61,64
4.
INDEKS KUALITAS LH (2013)
57,51 (22)
5.
KETAHANAN PANGAN (BERAS)
6.
KINERJA PEMDA: - Laporan Pertanggungjawasan Keuangan Daerah. - Akuntabilitas Kinerja.
SURPLUS 850.000 TON WTP BB (POSISI 3 TERBAIK DI INDONESIA)
PERMASALAHAN • KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA • PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI • KUALITAS LINGKUNGAN • KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR UTAMA DAN DASAR
11
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2017
TEMA DAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2017
TEMA: MEMBANGUN DAYA SAING DAERAH MENUJU KALSEL MANDIRI, TERDEPAN, DAN BERKELANJUTAN
PRIORITAS KALIMANTAN SELATAN 2017 1. KALSEL CERDAS 2. KALSEL SEHAT 3. KALSEL TERAMPIL 4. KALSEL BERIMAN 5. KALSEL SENTRA PANGAN 6. KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL 7. KALSEL MENUJU DAERAH INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA 8. KALSEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS 9. KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 10. KALSEL BERBUDAYA 11. KALSEL AMAN 12. KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON 13. KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Provinsi KALSEL CERDAS
Sasaran
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja
Meningkatnya Peningkatan kualitas dan pemerataan Kualitas penyelenggaraan pendidikan diseluruh wilayah: Pendidikan 1. Melengkapi sarana dan prasarana Masyarakat 2. Mendistribusikan guru secara merata 3. Meningkatkan mutu guru 4. Meningkatkan akses penduduk usia sekolah (biaya, fas. pendukung lainnya) 5. Penghargaan/insentif bagi mahasiswa berprestasi dan hasil penelitian berkualitas.
Kondisi Awal
Target Kinerja 2017
Angka Rata2 Lama Sekolah
8,01 (2014)
8,50
Angka Harapan Lama Sekolah
11,67 (2013)
12,54
Perangkat Daerah Disdik,Biro Kesra, Dinsos & UPT, DPU, SPP Pelaihari Disdik,Biro Kesra, Dinsos, DPU
KEGIATAN PRIORITAS PENDIDIKAN: 1.
MENDORONG/FASILITASI PENINGKATAN INDIKATOR ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH.
2.
PELAKSANAAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMU) SESUAI KEWENANGAN (AMANAT UU 23/2014)
3.
BANTUAN BEASISWA UTK MASYARAKAT MISKIN DAN BERPRESTASI
4.
KUNJUNGAN ASRAMA SISWA INDONESIA DI LUAR NEGERI.
5.
BANTUAN PENINGKATAN MUTU, FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU PESANTREN.
6.
MEMBANGUN BEBERAPA SEKOLAH GRATIS.
7.
PENINGKATAN KUALITAS GURU (PELATIHAN SERTIFIKASI, DSBNYA)
8.
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN Your Footer Here
14
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Provinsi KALSEL SEHAT
Sasaran
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja
Meningkatnya Peningkatan Promosi dan Preventif Kesehatan: Derajat 1. Meningkatkan Promosi PHBS Kesehatan 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Masyarakat Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan: 1. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan 2. Mendistribusikan tenaga medis 3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 4. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
Usia Harapan Hidup
Kondisi Awal
67,47
Target Kinerja 2017
Perangkat Daerah
68,19
Dinkes dan UPT RS Prov, DPU Disporbudpar
KEGIATAN PRIORITAS KESEHATAN:
1.
MENDORONG/FASILITASI PENURUNAN INDIKATOR ANGKA USIA HARAPAN HIDUP (UHH).
2.
PROMOTIF DAN PREVENTIF KESEHATAN.
3.
MENDORONG/FASILITASI PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT LAYANAN KONSULTASI HIDUP SEHAT.
4.
MENINGKATKAN AKSES MADSYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN.
5.
PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT.
6.
PEMBANGUNAN PUSKESMAS BARU SEBANYAK 26 BUAH
7.
PEMBENAHAN DAN PENINGKATAN PUSKESMAS YANG SUDAH ADA
8.
LANJUTAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN GEDUNG RSUD ULIN DAN ANSYARI SALEH.
Your Footer Here
15
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Provinsi KALSEL TERAMPIL
KALSEL BERIMAN
Sasaran
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja.
Pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan: 1. Mengembangkan SMK 2. Mengembangkan BLK 3. Meningkatkan kegiatan magang 4. Meningkatkan pelatihan teknis
Angka Pengangguran (Target RPJMN)
Meningkatnya Pemahaman Keagamaan
Peningkatan pengetahuan Baca Tulis AlQuran: • Pengembangan kurikulum ekstrakurikuler Pendidikan Al-Quran
Persentasi Lulusan SD/MI yang khatam Al-Quran
Meningkatnya Indeks Pengarusutama an Gender
Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan: • Peningkatan peran perempuan dalam parpol, ketenagakerjaan, dan pendidikan
Kondisi Awal
Target Kinerja 2017
2,64
2,46
N/A
3.7
Perangkat Daerah Disnakertrans
BLK Disdik Disdik
0
0
Disporbudpar Biro Tapem BPPPA Bappeda
IPG
64
68
KEGIATAN PRIORITAS KETERAMPILAN: • PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BLK/SMK. • MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS TENAGA PENGAJAR/INSTRUKTUR. • MENINGKATKAN AKSES DAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN YG BERSERTIFIKASI. • MEMBUAT SISTEM INFORMASI LAPANGAN KERJA KEGIATAN PRIORITAS BERIMAN: • PERSIAPAN PEMBANGUNAN MESJID BESAR (MESJID AGUNG) YANG TERPADU DENGAN KAMPUNG BANJAR DI SEKITAR LANDASAN ULIN DAN LIANGANGGANG. • PELAKSANAAN PERDA BACA TULIS AL QUR’AN BAGI ANAK USIA SEKOLAH. 16 TANDA MASYARAKAT BERIMAN) • PENINGKATAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN (SEBAGAI
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PRIORITAS PROVINSI KALSEL SENTRA PANGAN
SASARAN Terwujudnya Surplus Pangan
INDIKATOR KINERJA
ARAH KEBIJAKAN a. Pangan: • Pembangunan/penyelesaian infrastruktur Irigasi. • Pencetakan Sawah baru • Peningkatan Produksi/Produktivitas • Pengolahan Hasil • Pemasaran • Penanganan Lahan pertanian berkelanjutan b. Penanganan komoditas andalan lainnya secara terpadu c. Pengembangan sentra industri IKM
Produksi : Beras Daging Ikan
KONDISI AWAL 1.249.716 66.772 362.838
TARGET KINERJA 2017
PERANGKAT DAERAH
BKP 1.325.824 DispertaTPH 71.551 Disnak 388.90 Disbun Diskanlut DiskopUKM Disperindag DPU
PRIORITAS MENJADI SENTRA PANGAN. 1. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI/PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN HASIL IKUTAN KEHUTANAN. 2. MENDORONG PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN MELALUI UPAYA PENCAPAIAN CETAK SAWAH 10.000 HA (±2.000 HA PERTAHUN) 3. PENATAAN KEPEMILIKAN LAHAN PERTANIAN 4. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN DAN PENYELESAIAN IRIGASI. 5. MEMBANGUN SENTRA PERIKANAN AIR TAWAR DAN AIR LAUT YANG DILENGKAPI PENDINGIN 6. MEMBANGUN ARMADA NELAYAN DAN MEMUDAHKAN UNTUK MENDAPATKAN BAHAN BAKAR. 7. SURPLUS DAGING. 8. MENETAPKAN SENTRA UNGGULAN BISNIS 9. MENDORONG/FASILITASI PENGENDALIAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN. 10. BANTUAN PERLENGKAPAN PERTANIAN (A.L DI DESA MURUNG KEC. BATU BENAWA KAB. HST). 17
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PRIORITAS PROVINSI KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL
TARGET INDIKATOR KONDISI PERANGKAT SASARAN ARAH KEBIJAKAN KINERJA KINERJA AWAL DAERAH 2017 Meningkatnya a) Pembangunan/rehabilitasi obyek LPE Sektor 6,5 6,7 Disporbud Kontribusi desitinasi wisata Pariwisata par Sektor b)Pelaksanaan event pariwisata Disperinda Pariwisata skala nasional g c) Pembangunan Infrastruktur DiskopUKM pendukung Pariwisata DPU
PRIORITAS MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL. 1.
MENDORONG/FASILITASI/PEMBENAHAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA KALSEL: a. b. c. d. e. f.
2. 3.
4.
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA BERBASIS SUNGAI. OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA BATU PERMATA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA ADVENTURE LOKSADO DAN PEGUNUNGAN MERATUS. OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA PULAU DAN PANTAI. OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA AGAMIS MENGEMBANGKAN WISATA KONVENSI
MENDORONG/FASILITASI PEMBANGUNAN AKSES KE LOKASI OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA (KULINER, SASIRANGAN, TENUN PAGATAN, CENDERAMATA LAINNYA). PROMOSI MELALUI BERBAGAI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA LAINNYA.
Your Footer Here
18
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Provinsi KALSEL MENUJU DAERAH INDUSTRI PERDAGA NGAN DAN JASA
Target Kondisi Indikator Kinerja Kinerja Awal 2017
Sasaran
Arah Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa
Peningkatan produk unggulan sektor industri, perdagangan dan jasa: 1. Penanganan terhadap Kawasan Industri agar siap utk ditawarkan 2. Menumbuhkan Pabrik-Pabrik 3. Membangun PDR/Pasar Induk skala regional Kalimantan. 4. Membangun gedung Trade center, sebagai pusat pameran dagang, skala nasional 5. Mengembangkan RSUD menjadi RS dgn tingkat pelayanan bintang lima. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas: 1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam arti luas 2. Ketersediaan bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan Peningkatan pertumbuhan usaha industri kecil dan besar: 1. Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi 2. Penguatan peran perangkat daerah
Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha non pertambangan Meningkatnya Investasi di Daerah Pengendalian laju inflasi
Pengembangan usaha produktif: 1. Penumbuhan wirausaha baru 2. Mendorong perekonomian masyarakat 3. Terjaganya stabilitas harga pangan pokok
KEGIATAN PRIORITAS MENUJU DAERAH INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA. 1. MENDORONG/FASILITASI/PEMBENAHAN KAWASAN INDUSTRI BATULICIN, JORONG, MEKARPUTIH. 2. MENDORONG/FASILITASI PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI TERPADU (PRODUK UNGGULAN PER KABUPATEN). 3. MENDORONG/FASILITASI PEMBANGUNAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL/PEMBANGUNAN PASAR INDUK SKALA REGIONAL KALIMANTAN DI BANJARMASIN.
LPE Sektor: Industri Perdagangan Jasa
3,6% 8,2% 6,9%
4% 8% 7%
LPE Sektor Pertanian
3,7%
4%
Persentase Kenaikan/Penur unan Nilai realisasi PMDN dan PMA
14,54 %
29,54%
Tingkat Inflasi
5,14
5
Perangkat Daerah
Disperindag DiskopUKM BKPMD BPTSP DPU Bappeda RS Prov
DispertaTPH Disnak, BKP Disbun Diskanlut Bakorluh BKPMD BPTSP
Disperindag DiskopUKM
4. PEMBANGUNAN GEDUNG PAMERAN DAGANG SKALA NASIONAL. 5. PERBAIKAN TERHADAP 100 PASAR TRADISIONAL. 6. PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DI DESA BAKARUNG KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN HSS. 7. PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN 4 RSUD PROVINSI SEBAGAI RSUD SKALA NASIONAL/INTERNASIONAL. 8. PENINGKATAN KINERJA BANK KALSEL MENJADI BANK 19 DEVISA.
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TARGET INDIKATOR KONDISI PERANGKAT SASARAN ARAH KEBIJAKAN KINERJA KINERJA AWAL DAERAH 2017 KALSEL Menurunny a) Pemetaan wilayah potensi bencana IKLH 55,86 59 BLHD MENUJU a Kerusakan b)Penanganan Bencana Kebakaran Bappeda LINGKUN dan hutan & Lahan Dishut GAN Pencemaran c) Penanganan penurunan kualitas air Diskanlut BERKUAL Lingkungan d)Penanganan peningkatan tutupan ITAS lahan, gerakan menanam 1 juta pohon e) Pemeliharaan wilayah tangkapan air (DAS)
PRIORITAS PROVINSI
KEGIATAN PRIORITAS MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS: 1. LANJUTAN PEMBANGUNAN KEBUN RAYA BANUA. 2. REHABILITASI/REVITALISASI/PEMBUATAN SUNGAI, KANAL, TATAH, HANDIL (TERKAIT DGN AIR, WISATA, PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN & LAHAN). 3. PENGHIJAUAN SEPANJANG JALAN BANJARMASIN-BANJARBARU DGN TANAMAN DAN BUNGA. 4. MENDORONG KAB/KOTA UNTUK MELAKUKAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JALAN NASIONAL, PROV, KAB/KOTA DAN DESA. 5. PENGHIJAUAN KAWASAN PERKANTORAN PEMPROV DI BANJARBARU. 6. PENGHIJAUAN LAHAN, BHUTAN DAN REHABILITASI MANGROVE DAN TERUMBU KARANG. 7. MENDORONG/FASILITASI PEMBANGUNAN TPA SAMPAH REGIONAL DI HUTAN PANJANG KECAMATAN CEMPAKA KOTA BANJARBARU. 8. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH BANJIR, KEBAKARAN, KEMACETAN DSBNYA. Your Footer Here
20
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Provinsi
Sasaran
KALSEL DENGAN INFRASTRU KTUR YANG BERKUALIT AS
Meningkatny a Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomia n
Arah Kebijakan
Indikator Kondis Kinerja i Awal
Target Perangkat Kinerja Daerah 2017 54,11 Dishubkominf o DPU Biro Tapem Biro Perlengkapan Bapppeda
JALAN & JEMBATAN: Persentase 31,1 1. Mendorong/Fasilitasi/Pembangunan Jalan dan Jembatan Fasilitasi 6 Baru Pembangu 2. Mendorong/Fasilitasi/Penyelesaian Jalan dan Jembatan nan Baru Infrastrukt 3. Mendorong/Fasilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ur Strategis 4. Mendorong/Fasilitasi/Pembangunan Jalan Bebas Hambatan PERHUBUNGAN: 1. Mendorong/Fasilitasi/Peningkatan Kualitas Bandara 2. Mendorong/Fasilitasi/Pembangunan dan Penyelesaian Pelabuhan 3. Mendorong/Fasilitasi/Pembangunan Fasilitas Transportasi Lainnya Meningkatny Pengembangan Sumberdaya air: Indeks 44,4 66,66 Dishubkominf a Pelayanan 1. Mendorong Penyediaan Sumber air baku di Wil. BB Pelayanan o infrastruktur 2. Mendorong penyediaan air baku regional di wilayah Infrastrukt DPU Dasar lainnya ur Dasar Biro Tapem Pengembangan pengelolaan sampah regional Biro Pengembangan jaringan komunikasi Perlengkapan Penambahan pembangkit baru dan jaringan transmisi baru dan Bapppeda penggunaan energi listrik EBT: KEGIATAN PRIORITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 10.MENDORONG/FASILITASI/PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN 1. Mendorong Pembangunan Pembangkit Listrik Baru 1. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN PEMBANGKIT ENERGI MARABAHAN-MARGASARI-BUAS-BUAS-NEGARA DAN BUAS-BUAS2. Penyediaan Listrik perdesaan/di daerah terpencil, melalui LISTRIK SKALA REGIONAL DAN SKALA DESA/RUMAHTANGGA (ENERGI TABATAN BARU. EBT. TERBARUKAN). 11.MENDORONG/FASILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 2. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN BANDARA SERTA IRIGASI 3. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN PELABUHAN 12.MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN S/ D 4. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN TRANSPORTASI SUNGAI KE PERDESAAN DALAM KONDISI BAIK DILENGKAPI DENGAN RAMBU 5. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN KERETA API. DAN PENERANGAN JALAN. 6. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN JALAN TOLL BANJAR13.LANJUTAN PENYELESAIAN JALAN LINGKAR DALAM SELATAN BATULICIN. BANJARMASIN 7. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN JEMBATAN PULAU LAUT 14.PENGASPALAN JALAN DI RT 01 DESA GUNUNG ULIN DAN DESA DALAM DAN JEMBATAN PANDA. PAGAR KEC. MARTAPURA KAB. BANJAR. 8. MENDORONG/FASILITASI/PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PULAU 15.PERBAIKAN JEMBATAN DI DESA SUNGAI JELAI KOTA BANJARMASIN. LAUT. 16.BANTUAN GENSET DI RT 01, DESA GUNUNG ULIN KEC. MARTAPURA Your Footer Here 21 KAB. BANJAR. 9. MENDORONG/FASILITASI/PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN MATRAMAN-SEI ULIN. 17.BANTUAN PENYEDIAAN SUMUR BOR
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Provinsi
KALSEL BERBUDAYA
Sasaran
Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Budaya masyarakat
Peningkatan nilai-nilai dasar dan luhur: 1. Peningkatan ketahanan dan penguatan budaya 2. Aktualisasi Budaya dalam kehidupan. 3. Peningkatan daya cipta dan daya karsa budaya. 4. Membangun/rehabilitasi Taman Budaya berskala nasional 5. Penyatuan Taman budaya dengan gedung bundar 6. Meningkatkan aktifitas taman budaya yang mendukung terhadap pengembangan seni dan budaya daerah, pariwisata, revolusi mental. 7. Mengaktifkan kegiatan seni dan budaya di TMII Peningkatan toleransi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan: 1. Mengaktifkan kegiatan kerukunan umat beragama. 2. Pembinaan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) di masing-masing Kabupaten/Kota 3. Memupuk dan Mengembangkan pola kebersamaan dalam kebinekaan untuk menciptakan toleransi antar umat beragama 4. Pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama
Target Kondis Perangkat Kinerja i Awal Daerah 2017 % 14,3 100 Disporbud Peningkatan % par Kelembagaa Taman n Budaya (7 Budaya unsur Museum kebudayaan Disdik, Biro ) Perlengkap an Indikator Kinerja
Konflik SARA
0
KEGIATAN PRIORITAS BERBUDAYA 1. PENINGKATAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH (DI DAERAH DAN TMII) 2. REVITALISASI TAMAN BUDAYA 3. PEMBINAAN SANGAR-SANGAR BUDAYA 4. PEMBENAHAN DAN REHABILITASI BANGUNAN BERNILAI SEJARAH (SITUS KERAJAAN, MESJID, DSBNYA). 5. MEMBANGUN REPLIKA BERBAGAI JENIS RUMAH BANJAR (SEMACAM KAMPUNG BANJAR). 22 6. PEMBUATAN BALAI ADAT DAN PENGHARGAAN TOKOH ADAT.
0 BiroKesra Bakesbang pol Satpol PP
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Provinsi
Sasaran
KALSEL Meningkatnya BERBUD Etos Kerja, AYA Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian Menurunnya masalahmasalah sosial dan kemiskinan
Indikator Kinerja
Kondisi Awal
Peningkatan nilai-nilai dasar dan luhur: Membuat Gerakan2…seperti: Gerakan Masyarakat Cerdas, Gerakan Hidup Sehat, Gerakan Disiplin, Gerakan sadar Lingkungan
Perubahan Perilaku Menuju Positif
Negatif
Peningkatan cakupan pelayanan Kesejahteraan Sosial: 1. Penangananan masalah sosial dan kesejahteraan sosial, serta berkebutuhan khusus 2. Peningkatan Peran Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesejahteraan social 4. Peningkatan Kewaspadaan dini teradap bencana Meningkatkan akses terhadap Sumber-sumber ekonomi: 1. Peningkatan peran TKPKD 2. Penguatan Kerjasama antar Pemda 3. Penguatan Data dan Informasi Kemiskinan
Angka PMKS
194.623
Arah Kebijakan
Angka Kemiskinan (Target RPJMN)
4,81
Target Kinerja 2017 Positif
Disporbudp ar Disdik, Dinkes, BLHD, Stapol PP 0,39% Dinas Sosial 193.108 Panti-Panti Sosial. Satpol PP.
4,20 Seluruh 3.80 Perangkat Daerah
KEGIATAN PRIORITAS BERBUDAYA 1. PENINGKATAN PENGENDALIAN PEKAT (NARKOBA DSBNYA) 2. PENINGKATAN KEGIATAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL (GERAKAN HIDUP SEHAT, GERAKAN BERSIH LINGKUNGAN, GERAKAN DISIPLIN, GERAKAN CINTA PRODUK LOKAL, DSBNYA) 23
Perangkat Daerah
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Provinsi KALSEL AMAN
KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON
Sasaran Meningkatny a Ketentraman , Ketertiban Umum, dan Perlindunga n Masyarakat Terselenggar anya PON di Kalsel
Arah Kebijakan Peningkatan rasa nyaman bagi masyarakat: 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Kamtrantibmas 2. Peningkatan Kewaspadaan dini Ancaman Bencana dan Kamtratibmas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dan Kabupaten/kota 2. Persiapan Pembangunan Sportcenter 3. Peningkatan prestasi atlet 4. Rehabilitasi sarpras yg sdh ada 5. Pengembangan Sekolah Khusus Keolahragaan
Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Perda
Terbangunnya Sport Center
Kondisi Awal
Target Perangkat Kinerja 2017 Daerah 0 0 BiroKesra Satpol PP BPBD
5%
25% Dinas PU Disporbudp ar Biro Perlengkap an Disdik
KEGIATAN PRIORITAS KALSEL AMAN DAN MENUJU TUAN RUMAH PON 1. PEMANTAPAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 2. PENINGKATAN PENGENDALIAN PEKAT (NARKOBA DSBNYA) 3. PENINGKATAN KEGIATAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL (GERAKAN HIDUP SEHAT, GERAKAN BERSIH LINGKUNGAN, GERAKAN DISIPLIN, GERAKAN CINTA PRODUK LOKAL, DSBNYA) 4. REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 5. PEMBANGUNAN SPORT CENTER. 24
ARAH KEBIJAKAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Indikator Kondisi Target Perangkat
Prioritas Provinsi KALSEL DENGAN PEMDA BERKINER JA BAIK
Sasaran
Arah Kebijakan
Kinerja Awal Kinerja 2017 Daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik.: Seluruh SKPD 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, 2. Pengembangan sistem informasi pelayanan yang dapat diakses Indeks 3. Membenahi syarat dan prosedur pelayanan Kepuasan 75,38 78,13 4. Memberikan reward dan punishment Masyarakat 5. Persiapan pembangunan Balai Rakyat 6. Rehabilitasi Kawasan Perkantoran Pemprov di BJM 7. Rehalibitasi Kantor Perwakilan Pemprov. Meningkatny Peningkatan Pendapatan Daerah: Rasio Dipenda a Pendanaan 1. Ekstensifikasi Penerimaan Daerah Kemandiria BKPMD 56,32 Pembanguna 2. Intensifikasi Penerimaan Daerah n Daerah 60% BPTSP % n Daerah 3. Meningkatkan peran CSR (PAD/APBD Bappeda 4. Peningkatan peran BUMD ) Ro Eko & Keu Meningkatny Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah: Biro a Kinerja 1. Penetapan APBD yang tepat waktu Keuangan Kemandirian 2. Meningkatkan pengawasan penyerapan anggaran Inspektorat WTP WTP Keuangan pemerintah Opini BPK Seluruh SKPD Daerah 3. Sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan secara online. 4. Pengembangan Data dan Informasi Keuda Terwujudny Peningkatan Kinerja Pemerintahan: Biro a 1. Peningkatan transparansi . Organisasi Pemerintaha 2. Meningkatkan akuntabilitas Inspektorat n yang 3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses Biro Humas BB BB Profesional pemerintahan dan pembangunan Kinerja Seluruh SKPD dan 4. Meningkatkan dan menyempurnakan Indikator Kerja Utama Pemerintah 76,3 78,66 Akuntabel PD KEGIATAN PRIORITAS5.KALSEL DENGAN PEMDAKinerja BERKINERJA BAIK 6. MENDORONG/FASILITASI OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA. Peningkatan Informasi Pemprov Kalsel 1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKANTORAN a. Billboard di Bandara Soetta PEMPROV 7. PENINGKATAN SDM APARATUR YANG PROFESIONAL DI BANJARBARU. 8. MENGEMBANGKAN E-GOVERNMENT b. Billboard di seluruh Kab/Kota. 2. MENYELESAIKAN TAPAL BATAS KAB/KOTA 9. MENINGKATKAN KINERJA PEMPROV UTK MENCAPAI WTP DAN LAKIP A. 3. MEMBANGUN BALAI RAKYAT DAN LAPANGAN BOLA PER KECAMATAN 10.PROMOSI KALSEL SEKTOR EKONOMI, PARIWISATA, DAN BUDAYA 4. MEREHABILITASI KAWASAN PERKANTORAN PEMPROV DI BJM MENJADI MELALUI BERBAGAI MEDIA (Billboard di bandara, media online, dan RUANG TERBUKA HIJAU DAN PEMBANGUNAN TUGU TITIK NOL. sebagainya 25 5. MEMBERIKAN INSENTIF TERHADAP SELURUH KEPALA DESA SE KALSEL.
Meningkatny a Kualitas Layanan Publik
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN • DESAIN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUN 2017, DIARAHKAN PD “PENINGKATAN KUALITAS BELANJA”, DGN KEBIJAKAN:“ MONEY FOLLOW PROGRAM “, MELALUI PENDEKATAN : • FOKUS PROGRAM DAN FOKUS WILAYAH • NOMENKLATUR KEGIATAN JELAS. • KETERPADUAN ANTAR KEGIATAN • SINERGITAS ANTAR HIRARKHI PEMERINTAHAN & SUMBER PENDANAAN. • APBD DI ARAHKAN SEBAGAI STIMULAN UTK MENDORONG AKTIVITAS SEKTOR SWASTA DAN MASYARAKAT DAPAT LEBIH BERKEMBANG. 26
JUMLAH USULAN TAHUN 2017 NO
JENIS USULAN
USULAN APBD 2016
2017
USULAN APBN 2016
2017
1 JUMLAH 438 272 76 33 PROGRAM 2 JUMLAH 4.436 2.968 1.691 270 KEGIATAN 3 JUMLAH DANA Rp. 4,80 T 6,59 T Rp. 55,68 T Rp. 13,42 T (Triliun)
USULAN RKPD KALSEL TAHUN 2017 #
PRIORITAS PEMBANGUNAN
PAGU INDIKATIF TOTAL
%
1
KALSEL CERDAS
415,212,947,180
6,29
2
KALSEL SEHAT
944,393,515,988
14,31
3
KALSEL TERAMPIL
44,385,252,000
0,67
4
KALSEL BERIMAN
851,500,000
0,01
5
KALSEL SENTRA PANGAN
235,538,926,506
3,57
6
KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL
47,823,670,170
0,72
7
KALSEL MENUJU DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA
47,561,676,800
0,72
8
KALSEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS
38,362,511,750
0,60
9
KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS
4,074,712,193,100
62,81
10
KALSEL BERBUDAYA
26,180,272,500
0,40
11
KALSEL AMAN
20,590,505,950
0,31
12
KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON
60,855,452,000
0,92
13
KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK
556,386,696,158
8,63
6,512,855,120,102
100
Total
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NO
NAWACITA
1
Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia ( Revolusi Mental ) 29 TOTAL
2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL AKTIVITAS UPPN 0
TOTAL USULAN DANA (JUTA) 0
1
2.000
94
352.191
0
0
56 11
106.996 19.531
72
12.912.323
36 0
33.441 0
270
13.426.483
TERIMA KASIH
