BPS Kota Palu
Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016
Jl. Baruga No. 19 Palu Telp. (0451) 421266, 422066 Web Site: Palukota.bps.go.id Email:
[email protected]
KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
bahwa
Menteri
/Pimpinan
Lembaga
sebagai
Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pusat Statistik Kota Palu dan Pelaporan Keuangan adalah salah satu entitas akuntasi dibawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Palu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Kota Palu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Palu,
21 Juli 2016 Kepala,
I Nyoman Dwinda NIP. 1964051994031001
i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU TAHUN 2015
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu untuk tahun anggaran 2015 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Pusat Statistik Kota Palu. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akrual, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,
Peraturan
Pemerintah
Nomor
71
Tahun
2010
tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.
Palu,
16 Januari 2015 Kepala,
Ir. I Nyoman Dwinda, M.Si NIP 196410151994031001
Pernyataan Telah Direviu
iii
DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas F. Pengungkapan Penting Lainnya. VI. Lampiran dan Daftar
iii iii iv Ringkasan 1 3 3 4 5 6 4 7 5 7 23 29 37 40 XX 41 42
ii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Semester I Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keungan ini meliputi :
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 493.770,-. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp. 0,-. Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 5.067.953.568,-. atau mencapai 74,69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.785.200.000,-.
2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 Juni 2016. Nilai Aset per 30 Juni 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp.4.344.642.680,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 121.521.422,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.3.914.163.956,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar
Rp.
308.957.302,Nilai
Kewajiban
dan
Ekuitas
masing-masing
sebesar
Rp.102.414.250,-
dan
Rp. 4.242.228.430
3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO
untuk periode sampai dengan 30 Juni 2016
adalah sebesar
Rp. (5.106.647.021),
-1-
sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp..5.107.140.791,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(5.106.647.027). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.6. dan Rp..0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp..(5.106.647.021)
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp.4.022.138.927. ditambah Defisit-LO sebesar Rp.(5.106.647.021) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 2.096.038 kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 5.324.700.086 kemudian ditambah dengan Kenaikan Ekuitas sebesar Rp. 220.089.503 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal, 30 Juni 2016 adalah senilai Rp.4.242.228.430
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rincian atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.
-2-
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU Jl. Baruga No.19 Palu Telepon 0451 421066, Faximile 0451 421266
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I T ahun Anggaran 201 6 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Palu, 21 Juli 2016 Kepala BPS Kota Palu,
I Nyoman Dwinda NIP. 1964051994031001
iii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 (Dalam Rupiah)
URAIAN
CATATAN
PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1. Jum Pendapatan BELANJA Belanja Operasional 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasional Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan Belanja Modal Lainnya Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA
TA 2016 ANGGARAN
% thd Anng
REALISASI
TA 2015 REALISASI
-
493.770 493.770
0,00 0,00
220.000 220.000
2.155.985.000 4.425.890.000 6.581.875.000
1.298.512.468 3.603.045.100 4.901.557.568
60,23 81,41 0,00 74,47
903.008.847 511.097.000 1.414.105.847
95.500.000 107.825.000 203.325.000 6.785.200.000
61.684.000 104.712.000 166.396.000 5.067.953.568
64,59 97,11
40.000.000 84.945.000 124.945.000 1.539.050.847
B.2. B.3 B.4 B.5
B.6 B.7 B.8 B.9 B.10
81,84 74,69
-3-
II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU NERACA PER 30 JUNI 2016 DAN 31 Desember 2015 (Dalam Rupiah)
URAIAN
CATATAN
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Dibayar di Muka Persediaan Persediaan yang belum diregister Jumlah Aset Lancar
C.1 C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan yang belum diregister Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap
C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7
ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET
C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN
C.4 C.4.1 C.4.2
EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
C.5 C.5.1
-4-
30 Juni 2016
31 Desember 2015
30.000.000 10.535.022 2.312.900 78.673.500 121.521.422
10.535.022 22.713.500 33.248.522
1.410.000.000 1.406.844.338 2.004.125.000 7.500.000 23.500.000 23.344.983 (961.150.365) 3.914.163.956
1.410.000.000 1.217.402.339 1.906.913.000 23.500.000 21.248.945 (826.716.931) 3.752.347.353
90.667.302 357.829.511 (139.539.511) 308.957.302 4.344.642.680
90.667.302 357.829.511 (139.539.511) 308.957.302 4.094.553.177
30.000.000 72.414.250 102.414.250 102.414.250
72.414.250 72.414.250 72.414.250
4.242.228.430 4.242.228.430 4.344.642.680
4.022.138.927 4.022.138.927 4.094.553.177
III. LAPORAN OPERASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2016 DAN 2015 ( dalam Rp) Uraian
Catatan
2016
2015
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN
D1
Pendapatan Negara Bukan Pajak
Jum lah Pendapatan
493.764
220.000
493.764
220.000
BEBAN Beban Pegaw ai
D.2
1.297.802.468
906.443.449
Beban Persediaan
D.3
186.207.952
25.537.532
Beban Jasa
D.4
2.134.963.597
464.488.354
Beban Pemeliharaan
D.5
30.936.003
2.594.000
Beban Perjalanan Dinas
D.6
1.338.575.000
200.414.000
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat
D.7
0
1.593.550
Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.8
118.655.771
96.164.105
5.107.140.791
1.697.234.990
(5.106.647.027)
(1.697.234.990)
6
0
(5.106.647.021)
(1.697.234.990)
Jum lah Beban SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/ (DEFISIT)-LO
-5-
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 30 JUNI 2016 DAN 2015 ( dalam Rp) Uraian
Catatan
2016
2015
EKUITAS AWAL
E.1
4.022.138.927
SURPLUS/DEFISIT – LO
E.2
(5.106.647.021)
PENYUSUTAN NILAI TAHUN BERJALAN
E.3
(59.600)
Penyusutan Nilai Aset
E.4
(59.600
E.5
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
2.096.038
5.324.700.086
KENAIKAN/PEENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR
(1.697.014.990)
2.096.038
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
3.936.666.432
220.089.503 E.6
4.242.228.430
169.890.000
1.581.950.429 54.825.439
3.991.491.871
-6-
-7-
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Profil dan Kebijakan Teknis Etintas
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai
pedoman dan tolok
ukur kinerja dalam pelaksanaan
pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
pembangunan
nasional
yang
telah ditetapkan dalam
pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2015-2019 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015-2019, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palu dalam menetapkan rencana strategis tahun 2015-2019 mengacu Renstra BPS Pusat 2015-2019 2.1. Visi BPS Kota Palu Visi BPS Kota Palu adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” 2.2. Misi BPS Kota Palu Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota Palu yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut: a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 2.3. Tujuan BPS Kota Palu Tujuan I: Peningkatan kualitas data statistik; Tujuan II: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; Tujuan III: Peningkatan birokrasi yang akuntabel.
-7-
Dalam
rangka
mengantisipasi
lingkungan
strategis
yang
berkembang, BPS Kota Palu berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. Guna
memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa
indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Misi Terwujudnya Visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran BPS Kota Palu, sebagai penjabaran dari Visi tersebut maka ditetapkan Misi BPS Kota Palu sbb : 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien dengan Penataan kelembagaan, dan career planning didalam seluruh unsur kekuatan BPS termasuk BPS Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung
pemanfaatan
teknologi
informasi
mutakhir
untuk
kemajuan perstatistikan Indonesia dengan Pengembangan Kualitas SDM, melalui STIS dan Diklat baik dari BPS maupun dari instansi daerah yang menyelenggarakan. 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam -8-
setiap penyelenggaraan statistik dengan Penguatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak
dengan Penguatan Semua (Sistem Rujukan Statistik),
Updating website serta melakukan press release secara kontinyu mengenai data statistik. 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Tujuan Meningkatkan
ketersediaan
data
dan
informasi
statistik
yang
berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Statistik 1. Mengacu pada Renstra BPS RI, prioritas pembangunan jangka menengah
di
bidang
data
dan
informasi
statistik
adalah
peningkatan kualitas statistik nasional, Kualitas data diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/timeliness, mudah diakses/accessibility, koheren/coherence yang berarti konsisten antar
sector dan antarperiode
dan spasial, serta mudah
diiterpretasi/interpretability. 2. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah; (1) peningkatan kualitas data, (2) peningkatan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan (3) peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. 3. Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan meningkatnya
suatu
kebijakan.
kualitas
data
Hal
ini
ditunjukkan
dengan
dan informasi statistik ekonomi,
meningkatnya kualitas data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat,
meningkatnya
manajemen
survey,
meningkatnya -9-
metodologi survey, meningkatnya dan berkembangnya analisis statistik,
meningkatnya
meningkatnya informasi
efektivitas
statistik,
hubungan
dengan
dan efisiensi
serta
pengguna
diseminasi
meningkatnya
penetapan
data
data dan
teknologi
informasi dan komunikasi. 4. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik selama ini baru berfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik. Saat ini perbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh seluruh aspek
seperti
penelaahan
kembali
proses
ketatalaksanaan
(business process review), pengembangan kapasitas TIK, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM serta penataan kelembagaan. 5. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data
dan informasi
statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK Statistik. 6. Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM. Hal ini menunjukkan meningkatnya kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah. 7. Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program teknis kestatistikan, yaitu program penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja instansi penyedia data dan informasi statistik, baik di pusat maupun daerah. Strategi dan Arah Kebijakan BPS Kota Palu 1. Dalam rangka peningkatan kualitas data selama lima tahun ke depan BPS
Kota Palu perlu mengupayakan reformasi dan
perubahan terhadap pembangunan statistik di daerah secara menyeluruh. Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan - 10 -
meningkatkan kualitas penyajian perlu dilakukan pembenahanpembenahan, antara lain pemanfaatan TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatan kualitas data ini, pada gilirannya akan dicerminkan oleh berkurangnya timelines penyajian data, dan meningkatkan kualitas penyajian, serta memberikan kemudahan kepada pengguna data untuk mengakses data. 2. BPS Kota Palu sebagai perpanjangan tangan BPS RI di daerah mempunyai peranan yang penting dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan di daerah perlu diberikan jaminan kualitas, proses pengolahan dan penyajian data yang handal diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas untuk menjawab peningkatan permintaan terhadap data dan informasi statistik dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. 3. Dalam
rangka
memenuhi
kebutuhan data
yang
berkualitas,
pemanfaatan TIK, dan peningkatan kapasitas SDM di BPS Kota Palu perlu dilakukan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka BPS Kota Palu menetapkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses. 4. Strategi dan arah kebijakan BPS Kota Palu antara lain dengan program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik antara lain kegiatan
Sensus
Penduduk
2010, Sensus
Pertanian 2013,
Susenas, Sakernas, dan sebagainya yang telah terjadwal dan terencana dengan jelas. 5. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara seperti revitalisasi gedung , pengadaan dan penggantian kendaraan operasional roda dua untuk eselon IV dan KSK. 6. Dengan meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarsisasi kegiatan statistik di Kota Palu serta mewujudkan system Statistik Nasional sehingga dapat mengurangi penyediaan data yang tumpang tindih.
- 11 -
7. Meningkatkan kemampuan petugas dalam upaya pendekatan terhadap responden sehingga diperoleh informasi yang benar. Meningkatkan
kerjasama
dan
dukungan
pemerintah
daerah
sehingga hasil survey dapat dimanfaatkan secara memadai oleh pemerintah daerah. 8. Meningkatkan
titik
jaringan komunikasi
data
sehingga
hasil
pencacahan akan dikirim melalui jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi ataupun kantor pusat secara online sehingga terbentuk kondisi data statistik yang selalu update. Pendek atan
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan
Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup
Laporan Keuangan
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Kota Palu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai
dari
pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
Basis
A.3. Basis Akuntansi
Ak untansi
Badan Pusat Statistik Kota Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisisa Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang - 12 -
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010
tentang Standar
Skuntansi Pemerintahan. A.4. Dasar Pengukuran Dasar
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
penguk uran
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik Kota Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. A.5. Kebijakan Akuntansi
Kebijak an Ak untansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat
- 13 -
Statistik
Kota
diterapkan
Palu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah
kaidah-kaidah
pengelolaan
keuangan
yang
sehat
dilakukan
dalam
dilingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan
akuntansi
yang
penting
penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu adalah sebagai berikut : Pendapatan LRA
(1) Pendapatan-LRA
Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi
pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA
disajikan
menurut
klasifikasi
sumber
pendapatan. PendapatanLO
(2) Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan LO pada Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Jasa Pelatihan diskui setelah pelatihan selesai dilaksanakan. b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proposional antara lain periode waktu sewa. - 14 -
c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang disamakan. d. Kementrian pengakuan
Negara/Lembaga
agar
Pendapatan-LO
sesuai
menyesuaikan karakteristik
pendapatan masing-masing entitas e. Akuntansi
Pendapatan-LO
dilaksanakan
berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak
mencatat
jumlah
nettonya
(setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja
(3) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
Khusus
pengeluaran
melalui
bendahara
pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggujawaban atas pengeluaran
tersebut
disahkan
oleh
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban
(4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitan, yang dapat berupa
pengeluaran
atau
konsumsi
aset
atau
timbulnya
saat
timbulnya
kewajiban; terjadinya
kewajiban.
Beban
diakui
pada
konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau - 15 -
potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjunya
klasifikasi
berdaasarkan
organisasi
dan fungsi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset
(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Aset Lancar
a. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung
Jawab
Mutlak
dan/atau
telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukup tetap. b). Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diatur dengan andal. Piutang
disajikan
dalam
neraca
pada
nilai
yang
dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut : - 16 -
Kualitas Piutang Lancar Kurang Lancar
Diragukan Macet
Uraian
Penyisih an
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
0.5%
Tagihan Pertama tidak dilakukan
10%
pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
50%
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.
Satu bulan terhitung sejak tanggal
100%
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
Tagihan
Penjualan
Angsuran
(TPA)
dan
Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan : Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
b. Aset Tetap Aset Tetap
Aset
tetap
mencakup
seluruh
aset
berwujud
yang
dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. - 17 -
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut; a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, d. jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena ruasak, ketingga lan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN/BMD. Penyusutan Aset Tetap
c.Penyusutan Aset Tetap.
Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap : a. Tanah - 18 -
b. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusat berat dan/atau usang yang
telah diusulkan kepada pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusan.
Penghitungan
dan
dilakukan setiap
pencatatan
Penyusutan
Aset
Tetap
akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.
Penyusutan
Aset Tetap
dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri
Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang
Milik
Negara
berupa
Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
Masa Manfaat 2 s.d. 20 tahun 10 s.d. 50 tahun 5 s.d 40 tahun 4 tahun
- 19 -
Piutang Jangk a Panjang
d.
Piutang Jangka Panjang
Piutang
Jangka
Panjang
adalah
piutang
yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Perbendaharaan/Tuntutan
(TPA),
Ganti
Rugi
Tagihan
Tuntutan
(TP/TGR)
dinilai
berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
Aset Lainnya
e. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (Kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
Aset
Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan
sebesar
nilai
buku
yaitu
harga
perolehan
dikurangi
akumulasi penyusutan.
- 20 -
Kewajiban
(6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban
pemerintah
diklasifikasikan
kedalam
kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus
Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah
pada
saat
pertama
kali
transaksi
berlangsung.
Ekuitas
(7) Ekuitas
Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- 21 -
Implementasi
(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali
Ak untansi Pemerintah
Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi
Berbasis
berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010
Ak rual
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut
Pertama Kali
memberikan pengaruh pada bebera hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.
- 22 -
B.
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Selama periode berjalan, Badan Pusat Statistik Kota Palu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya self bloching SE206. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :
Tahun 2016 Uraian Pendapatan Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Belanja Realisasi
Anggaran Setelah Revisi
Anggaran Awal -
-
2.155.985.000 4.688.031.000 203.325.000 7.047.341.000
2.155.985.000 4.425.890.000 203.325.000 6.785.200.000
B.1 Pendapatan
Pendapatan Rp.493.770
Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 493.770,-. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016 Uraian
Anggaran
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN Jumlah
Realisasi -
493.770 493.770
% Real Angg. -
Realisasi Pendapatan untuk periode 30 Juni 2016 di bandingkan dengan 30 Juni 2015 terjadi kenaikan sebesar 124,44 persen. Hal ini disebabkan Karena Telah selesainya Rumah Dinas sehingga ada penambahan sewa rumah dinas namun peminat pembeli Buku Publikasi masih tetap kurang, pengunjung tetap memilih mengcopy bagian-bagian tertentu dengan flesdish
- 23 -
Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2016 dan 2015 NAIK
REALISASI T.A. 2016 REALISASI T.A. 2015 (TURUN)
URAIAN
%
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN
493.770
220.000
-
-
493.770
220.000
2. Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan
Realisasi Belanja
124,44 124,44
B.2. Belanja
Negara Rp.
Realisasi belanja Badan Pusat Statistik Kota Palu pada 30 Juni 2016 adalah
4.067.953.568
sebesar
Rp.
5.067.953.568,-
atau
74,69
persen
dari
anggaran
senilai
Rp.6.785.200.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2016 tersaji sebagai berikut : Rincian Estimasi Realisasi Belanja TA 2016
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
Belanja Pegawai
2.155.985.000
1.298.512.468
Belanja Barang
4.425.890.000
3.603.045.100
Belanja Modal
203.325.000
Total Belanja Kotor
6.785.200.000
Pengembalian Belanja
6.785.200.000
Belanja Netto
166.396.000
5.067.953.568 (710.000) 5.067.243.568
% 60,23 81,41 81,84 74,69 0 74,68
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000
3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000
500,000,000 0 ANGGARAN Belanja Pegawai
REALISASI Belanja Barang
Belanja Modal
- 24 -
Dibanding dengan TA 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 229,29 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain : 1.
Meningkatnya kebutuhan belanja barang sebagai akibat dari Implementasi akuntansi berbasis akrual dan karena adanya kegiatan Sensus Ekonomi 2016. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI T.A. 2016
REALISASI T.A. 2015
NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai
1.298.512.468
903.022.817
Belanja Barang
3.603.045.100
511.097.000
43,80 604,96 33,18 229,29
Belanja Modal Jumlah Belanja
Belanja Pegawai Rp. 1.298.512.468
B.3
166.396.000
124.945.000
5.067.953.568
1.539.064.817
Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015
adalah masing-masing
sebesar Rp. 1.298.512.468,-. dan Rp. 903.022.817.atau terjadi kenaikan sebesar 43,80 %. Kenaikan ini disebabkan oleh antara lain : 1.
Adanya kenaikan gaji dan tunjangan pegawai
2. Adanya penambahan pegawai baru 3. Kenaikan honor dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual..
URAIAN JENIS BELANJA
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih Belanja Barang Rp. 3.603.045.100
REALISASI T.A. 2016
REALISASI T.A. 2015
Naik (Turun) %
1.298.512.468
903.022.817
43,80
1.298.512.468 (710.000) 1.297.802.468
903.022.817 (13.970) 903.008.847
43,80 43,72
B.4 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masingmasing sebesar Rp. 3.603.045.100,-. dan Rp. 511.097.000,-. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan 604,96 persen dari
- 25 -
Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan belanja dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual dan adanya kegiatan Sensus Ekonomi 2016.
URAIAN JENIS BELANJA
Naik (Turun) %
REALISASI T.A 2016 REALISASI T.A 2015
Belanja Barang Operasional
106.649.220
63.655.500
1.974.429.900
159.721.400
Belanja Jasa
53.884.477
32.346.000
Belanja Pemeliharaan
49.471.503
31.185.000
1.338.575.000
200.414.000
Belanja Barang Non Operasional
Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Barang Persediaan Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Bersih
80.035.000
23.775.100
3.603.045.100 3.603.045.100
511.097.000 511.097.000
67,54 1.136,17 66,59 58,64 567,90 236,63 604,96 604,96
Terdapat kesalahan pembebanan Akun sebesar Rp. 78.673.500,-. Dalam aplikasi SAIBA masuk dalam akun 521811 yang seharusnya masuk ke Akun 521211. Kesalahan pembebanan ini belum diralat SPM, sehingga di dalam Aplikasi SAIBA masih terdapat uraian Persediaan yang belum diregister. Belanja Modal SebeRp.166.396.000
B.5 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masingmasing sebesar
Rp. 166.396.000,- dan Rp. 124.945.000,- Belanja modal
merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 33,18 % dibanding TA 2015 disebabkan oleh sebagian besar kebutuhan belum terpenuhi sehingga mengakibatkan belanja modal di tahun 2016 naik. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 REALISASI T.A. REALISASI T.A. URAIAN JENIS BELANJA 2016 2015 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja
Naik (Turun) %
0
0
61.684.000
40.000.000
104.712.000
84.945.000
0
0
0
166.396.000 0
166.396.000
0
124.945.000 0 124.945.000
0,00 54,21 23,27 0,00 0,00 33,18 0,00 33,18
- 26 -
B.5.1. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah Rp. 0
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-. dan Rp. 0,-. Pada tahun 2016 dan tahun 2015 tidak ada pembelian tanah B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode 30 Juni 2016 dan 30
Peralatan dan
Juni 2015 adalah masing-masing Rp. 61.684.000,- dan Rp. 40.000.000,-
Mesin Rp. 61.684.000
Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2016 mengalami kenaikan sebesar 54,27 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain ada penambahan Pembelian Peralatan dan Mesin dan fasilitas pendukungnya. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2016 dan 2015
URAIAN JENIS BELANJA Belanja Modal Pengadaan Rak Belanja Modal Pengadaan Sounsystem
Naik
REALISASI T.A. 2016 REALISASI T.A. 2015 (Turun) % 1.500.000 27.434.000
0
0
40.000.000
Belanja Pengadaan Lemari Belanja Pengadaan Kursi
14.850.000
Belanja Modal Pengadaan AC
14.550.000
Belanja Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
2.500.000
Belanja Modal Pengadaan Tangga Stenlis Jumlah Belanja Kotor
850.000
61.684.000
Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih Belanja Modal Gedung dan
0
61.684.000
40.000.000 0 40.000.000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,21 0,00 54,21
B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2016 dan TA 2015
Rp.104.712.000
adalah masing-masing sebesar Rp. 104.712.000,- dan Rp. 84.945.000,-,Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2016 mengalami kenaikan sebesar 23,27 persen dibanding realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 201 5. Hal ini disebabkan ada pengembangan gedung dan bangunan yang lebih besar.
- 27 -
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30 Juni 2016 dan 2015
URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI T.A. 2016 REALISASI T.A. 2015 Naik (Turun) %
Belanja Modal Pengadaan Logo Kantor
0
20.000.000
Belanja Modal Pemasangan Kaca Reflektif
0
24.945.000
Belanja Modal Pemasangan Paving Blok
0
40.000.000
Belanja Modal Penambahan Daya Listrik
16.912.000
0
7.500.000
0
Belanja Modal Pembuatan Sumur Bor RD
30.000.000
0
Belanja Modal Pembuatan Tempat Parkir
50.300.000
Belanja Modal Pemasangan Listrik Rmh Dinas
Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih
104.712.000 0
104.712.000
0
84.945.000 0 84.945.000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,27 0,00 100,00
- 28 -
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.30.000.000
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Nilai Uang di Kas Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp.0. Uang di kas bendahara pengeluaran per 30 Juni 2016 terdiri dari Kuitansi Rp.30.000.000,Rincian Uang di Kas Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berik ut :
No.
Jenis
30-Jun-16
1
Rekening Bank
Rp
2
Uang Tunai
3
Kuitansi
31 Des. 2015
30.000.000
Rp
-
Rp
- Rp
-
Rp
- Rp
-
C.2. Beban Dibayar di Muka Belanja Dibayar di Muka
Saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2016 dan 2015 masing masing
Rp. 10.535.022,-
adalah sebesar Rp.10.535.022,- dan Rp. 10.535.022,- Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut : Rincian Belanja Dibayar di Muka No.
Jenis
TH.2016
TH 2015
1
Sewa Baliho SE2016
Rp
9.000.000
Rp
9.000.000
2
Tagihan Telepon
Rp
1.487.402
Rp
1.487.402
Jumlah
Rp
10.487.402
Rp
10.487.402
Beban dibayar dimuka senilai Rp. 10.535.022 telah selesai di awal tahun namun nilai tersebut belum dilakukan jurnal sehingga nilai tersebut masih terbawa sampai dengan Semester I Tahun 2016 C.3. Persediaan Persediaan Rp.2.312.900,-
Nilai Persediaan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.312.900,-. dan Rp. 22.712.500,-.
- 29 -
Rincian Persediaan per 30 Juni 2016 dan 31 Des. 2015 adalah sebagai beriku : No
Persediaan
1 Barang Konsumsi 2 Barang untuk pemeliharaan Aset tetap lainnya untuk 3 diserahkan kepada
T.A 2016 2.142.900
18.891.600
169.000
320.000
-
8.597.000
-
-
2.311.900
630.000 28.438.600
4 Persediaan lainnya 5 Bahan Baku Jumlah
T.A 2015
Semua jenis persediaan per 30 Juni 2016 berada dalam kondisi baik.
Terdapat perdaan nilai persediaa yang di SAIBA dengan yang di SIMAK BMN sebesar Rp. 1.000,- dikarenakan aplikasi SIMAK BMN di tahun 2015 error. Tanah Rp. 1.410.000.000
C.3. Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kota Palu per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp. 1.410.000.000
dan Rp.1.410.000.000 ,-. Tidak ada mutasi penambahan atau pengurangan.
Saldo per 31 Desember 2014
Rp
1.410.000.000
Pembelian Mutasi kurang:
Rp
-
Penyitaan Pengadilan
Rp
-
Saldo per 31 Desember 2015
Rp
1.410.000.000
Mutasi tambah:
Peralatan dan Mesin Rp
C.4. Peralatan dan Mesin
1.406.844.338
Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah Rp. 1.406.844.338,-. dan Rp. 1.217.402.339,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut
- 30 -
Saldo per 31 Desember 2015
Rp
1.217.402.339
Transfer Masuk
Rp
127.757.999
Pembelian
Rp
61.684.000
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap Mutasi kurang:
Rp
-
Rp
-
Koreksi pencatatan nilai/kuantitas
Rp
-
Saldo per 30 Juni 2016
Rp
1.406.844.338
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016
Rp
-
Nilai Buku per 30 Juni 2016
Rp
1.406.844.338
Mutasi tambah:
Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa: 1.
Penambahan berupa berupa 3 unit AC senilai Rp. 14.550.000,
2.
Penambahan berupa 1 Set Soundsystem senilai Rp. 27.434.000,-
3.
Penambahan berupa 30 Unit Kursi Rapat senlai Rp. 14.850.000,-
4.
Penambahan berupa 1 Unit Rak Penitipan Parang senilai Rp. 1.500.000,-
5.
Penambahan berupa 1 buah Tangga Stenlis senilai Rp. 850.000,-
6.
Penambahan berupa 1 unit Mesin Pemotong Rumput Rp. 2.500.000
7.
Penambahan
berupa
transfer
Crimping
Tolls
1
buah
senilai
Rp. 1.536.700 8.
Penambahan berupa transfer Scenner 1 buah senilai Rp. 24.483.399
9.
Penambahan berupa transfer Firewall 1 buah senilai Rp. 92.414.300
10. Penambahan berupa transfer Switch 1 buah senilai Rp. 9.323.600 Gedung dan Bangunan Rp. 2.004.125.000
C.5. Gedung dan Bangunan Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah Rp. 2.004.125.000,-. dan Rp. 1.906.913.000,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015
1.906.913.000
Mutasi tambah: Pembangunan Gedung Kantor
97.212.000
Mutasi kurang: Saldo per 30 Juni 2016
2.004.125.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016 Nilai Buku per 30 Juni 2016
2.004.125.000
Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 31 -
a. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp. 97.212.000,- dan ada nilai penambahan gedung dan bangunan tidak ter input sebesar Rp. 7.500.000, karena nilainya dibawah 10.000.000,sehingga di Neraca SAIBA terdapat Gedung dan Bangunan belum diregister sebesar Rp. 7.500.000,-
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 23.500.000
C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.500.000,-. dan Rp. 23.500.000,. Saldo tersebut terdiri dari Instalasi Jaringan Komunikasi. Saldo per 31 Desember 2015
23.500.000
Mutasi tambah: Pembangunan Gedung Kantor
-
Mutasi kurang: Saldo per 30 Juni 2016
23.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016 Nilai Buku per 30 Juni 2016
23.500.000
Tidak ada perubahan saldo tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Aset Tetap Lainnya Rp. 23.344.983
C.7
Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah Rp. 23.344.983,-. dan Rp. 21.248.945,Mutasi
tambah
Aset
Tetap
Lainnya
Saldo per 31 Desember 2015
pada
tahun
2016 tidak ada
21.248.945
Mutasi tambah: Perolehan lainnya
2.096.038
Mutasi kurang: Saldo per 30 Juni 2016
23.344.983
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016 Nilai Buku per 30 Juni 2016
23.344.983
Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.
- 32 -
C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp. 1.100.689.876)
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp. (1.100.689.876),-. dan Rp. (966.256.442),-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.
Rincian Ak umulasi Penyusutan Aset Tetap
No
Aset Tetap
Nilai Perolehan
Akm. Penyusutan
IQ'Buku
1 Peralatan dan Mesin
Rp
1.406.844.338 Rp
868.121.644 Rp
538.722.694
2 Gedung dan Bangunan
Rp
2.004.125.000 Rp
90.570.386 Rp
1.913.554.614
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp
23.500.000 Rp
2.458.335 Rp
21.041.665
4 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap yang tidak 5 digunakan lagi
Rp
- Rp
- Rp
-
Rp
139.539.511 Rp
139.539.511 Rp
-
Rp
3.574.008.849 Rp
1.100.689.876 Rp
2.473.318.973
Akumulasi Penyusutan
Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporang Keuangan ini. Aset Tak Berwijud
C.9. Aset Tak Berwujud
Rp. 90.667.302
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah Rp. 90.667.302,-. dan Rp. 90.667.302,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.
- 33 -
Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut : No.
1
Uraian
Nilai
Software komputer Jumlah
C.10.
Rp
90,667,302
Rp
90,667,302
Aset Lain-Lain
Aset Lain-Lain Rp. 357.829.511
Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah Rp. 357.829.511, dan Rp. 357.829.511,-. Aset Lain-lain Badan Pusat Statistik Kota Palu merupakan barang milik negara (BMN) yang dihentikan penggunaannya dan dalam proses pengusulan penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015 Mutasi tambah: Mutasi kurang: - Transaksi Normalisasi BMN Saldo per 30 Juni 2016 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku per 30 Juni 2016
Rp Rp
357.829.511 -
Rp Rp Rp Rp
357.829.511 357.829.511
Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.
- 34 -
umulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.139.539.511
C.11. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp. 139.539.511,-. dan Rp. 139.539.511,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2016 . Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut : Rincian Ak umulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
No
Aset Tetap
Nilai Perolehan
Rp. 30.000.000
Nilai Buku
1 Aset Tak Berwujud
Rp
- Rp
- Rp
-
2 Aset Lain-lain
Rp
139.539.511 Rp
139.539.511 Rp
-
Rp
139.539.511 Rp
139.539.511 Rp
-
Akumulasi Penyusutan
Uang Muka dari KPPN
Akm. Penyusutan
C.12 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2016 tersaji sebesar Rp. 30.000.000,-. dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut : No. 1
Utang
kepada
Pihak
Uraian Uang Muka dari KPPN Jumlah
Tahun 2016 Rp Rp
30.000.000 30.000.000
C.13 Utang kepada Pihak Ketiga
Ketiga Rp. 72.414.250
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2016 dan per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp. 72.414.250 dan Rp. 74.277.601,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Lingkup Badan Pusat Statistik Kota Palu per tanggal pelaporan adalah
- 35 -
sebagai berikut : No.
Uraian
Jumlah
1
Belanja Pegawai yang belum dibayarkan
Rp
72.414.250
2
Belanja Barang yang belum dibayarkan Jumlah
Rp Rp
72.414.250
Utang kepada pihak ketiga telah dibayarkan pada tanggal, 11 Januari 2016 senilai Rp.72.414.250,- berupa TK Bulan Desember 2016 namun pada awal tahun 2016 belum sempat di jurnal sehingga terbawa terus hingga Semester I Tahun 2016 Beban yang masih harus
C.14. Beban yang Masih Harus Dibayar
dibayar Rp.72.414.250
Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2016 dan 2015 sebesar Rp.72.414.250,- dan Rp. 74.277.601, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut : Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan TA 2015 No.
Uraian
Tahun 2016
Tahun 2015
1
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar
Rp
- Rp
72.414.250
2
Belanja Barang yang masih harus dibayar Jumlah
Rp Rp
- Rp - Rp
72.414.250
Beban yang masih harus dibayar sudah tidak ada karena telah lunas dibayarkan pada bulan januari 2016 namun di aplikasi SAIBA berlum di Jurnal sehingga pada sepester I tahun 2016 masih tercantum di Neraca SAIBA. Ekuitas Rp.
C.15 Ekuitas
4.242.228.430
Ekuitas per 30 Juni 2016 dan Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,242.228.430,- dan Rp. 4.019.160.154,- Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- 36 -
Pendapatan PNBP Rp. 493.764
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhira pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp.493.764,- dan Rp. 220.000,URAIAN
TH 2015
Pendapatan Lainnya Jumlah
TH 2014
NAIK (TURUN)
Rp
493.764 Rp
220.000
55,44
Rp
493.764 Rp
220.000
55,44
Pendapatan Laiinya merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari penjualan Publikasi. D.2. Beban Pegawai Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai untuk 30 Juni 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-
Rp.1.297.802.468
masing sebesar Rp. 1.297.802.468,- dan Rp. 906.423.449,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah
dilaksanakan
kecuali
pekerjaan
yang
berkaitan
dengan
pembentukan modal. URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
TH 2015
Naik (TURUN)
Beban Gaji
Rp
623.735.140 Rp
390.461.680 Rp
233.273.460
Beban Tunjangan-Tunjangan
Rp
674.067.328 Rp
515.961.769 Rp
158.105.559
Beban Honorarium dan Vakasi Beban Lembur
Rp
906.423.449 Rp
391.379.019
Jumlah
Rp
1.297.802.468 Rp
D.3. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing Beban Persediaan Rp.186.207.952
sebesar Rp.186.207.952 dan Rp.25.537.532 . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :
- 37 -
URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
TH 2015
Beban Persediaan Konsumsi
Rp
186.207.952 Rp
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaaqn
Rp
Beban Persediaan Bahan Baku
Rp Rp
Jumlah
Naik (TURUN)
24.852.532 Rp
161.355.420
- Rp
55.000 Rp
-
- Rp
630.000 Rp
-
186.207.952 Rp
25.537.532 Rp
160.670.420
Beban Jasa
D.4. Beban Jasa
Rp.2.134.963.597
Beban Jasa per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.134.963.597,-
dan Rp. 464.488.354. Beban Jasa adalah konsumsi atas
jasa-jasa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut : URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
TH 2015
Naik (TURUN)
Beban Langganan Listrik
Rp
2.734.500 Rp
18.027.812 Rp
(15.293.312)
Beban Langganan Telepon
Rp
3.536.977 Rp
6.070.642 Rp
(2.533.665)
Beban Jasa Pos dan Giro
Rp
52.520 Rp
72.000 Rp
(19.480)
Beban Jasa Konsultan
Rp
2.109.751.600 Rp
- Rp
2.109.751.600
Beban Jasa Profesi
Rp
5.400.000 Rp
8.800.000 Rp
(3.400.000)
Beban Jasa Lainnya
Rp
13.488.000 Rp
431.517.900 Rp
(418.029.900)
Rp
2.134.963.597 Rp
464.488.354 Rp
1.670.475.243
Jumlah
Beban Pemeliharaan
D.5. Beban Pemeliharaan
Rp.30.936.003
Beban Pemeliharaan pada per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.30.936.003,-
dan Rp. 2.594.000. Beban Pemeliharaan merupakan
beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut : URAIAN JENIS BEBAN
Beban Perjalanan Dinas Rp.1.338.575.000
TH 2016
TH 2015
Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Rp
5.300.000 Rp
- Rp
5.300.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Rp
2.546.400 Rp
2.594.000 Rp
(47.600)
Beban Pemeliharaan Lainnya
Rp
23.089.603 Rp
- Rp
23.089.603
Jumlah
Rp
30.936.003 Rp
2.594.000 Rp
28.342.003
D.6. Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas pada per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp. 1.338.575.000,-
dan Rp. 200.414.000 Beban tersebut
adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
- 38 -
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut : URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
TH 2015
Naik (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa
Rp
600.000 Rp
- Rp
600.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Rp
120.050.000 Rp
68.560.000 Rp
51.490.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Rp
1.217.925.000 Rp
131.854.000 Rp
1.086.071.000
Rp
-
200.414.000 Rp
1.138.161.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Jumlah
Rp
1.338.575.000 Rp
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Rp.0
Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-
dan Rp. 1.593.550. Beban tersebut
merupakan bagian dari program implementasi akuntansi berbasis akrual dengan memberikan buku-buku antar lain Standar Akuntansi Pemerintahan, Dasar-dasar
Akuntansi dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah, serta peralatan pengajaran. Persediaan tersebut diserahkan baik kepada entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. URAIAN JENIS BEBAN Beban Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat Jumlah
Beban Penyusutan
TH 2016
TH 2015
Rp
- Rp
33.423.992
Rp
- Rp
33.423.992
Naik (TURUN)
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah
Rp.118.655.771
masing-masing sebesar Rp. 118.655.771,-
dan Rp. 96.164.105. Beban
Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut : URAIAN JENIS BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
TH 2016
TH 2015
Naik (TURUN)
Penyusutan Peralatan dan Mesin
Rp
98.669.219 Rp
76.672.187 Rp
21.997.032
Penyusutan Gedung dan Bangunan
Rp
19.626.135 Rp
18.637.948 Rp
988.187
Beban Penyusutan Irigasi
Rp
360.417 Rp
360.417 Rp
-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tdk digunakan lagi
Rp
- Rp
493.553 Rp
(493.553)
Rp
118.655.771 Rp
96.164.105 Rp
22.491.666
Jumlah
- 39 -
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp. 4.022.138.927
E.1. Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.022.138.927,- Dan Rp.3.936.666.432
Surplus(Defisit)LO Rp.(5.106.647.021)
E.2. Surplus (Defisit) LO Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar Rp (5.106.647.021) dan Rp.(1.697.014.990) . Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
Koreksi Nilai Aset Tetap
E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Non Revaluasi Rp.2.096.038
Korekri Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar Rp 2.096.038 dan Rp.169.890.000.
Ekuitas Akhir
E.4. Ekuitas Akhir
Rp.4.242.228.430
Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 4.242.228.430,- dan Rp.3.991.491.871.
- 40 -
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Setelah tanggal 30 Juni 2016, tidak terdapat kejadian penting di Badan Pusat Statistik Kota Palu.
F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Pejabat Perbendaharaan Negara Mengenai Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Palu sampai saat ini tidak ada perubahan sama dengan tahun yang lalu yaitu sebagai berikut : Kuasa Pengguna Anggaran
: Ir. Inyoman Dwinda, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen
: Fima Anggadini, SST
Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM
: Sri Uniarti Samauna
Bendahara Pengeluaran
: Niluh Tirtawati, SE
2. Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Pusat Statistik Kota Palu adalah
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kacab. Palu Samratulangi Palu dengan
Nomor
Rekening.
151.000417851.0
an.
Bendahara
Pengeluaran BPS Kota Palu 3. Riwayat Revisi POK Awal BPS Kota Palu mendapat Anggaran sebesar Rp. 7.047.341.000 Namun seiring berjalannya Tahun Anggaran 2016, anggaran BPS Kota Palu menjadi Rp. 6.785.200.000 Adapun alasannya adalah karena adanya Sef Bloking. 4. Dana Droping yang Diterima dari BPS Provinsi - Percepatan TW.I senilai Rp. 5.312.000 sudah direalisasikan 100 % 5. Temuan dan tindak lanjut BPK Tidak terdapat pemeriksaan BPK pada perioded 1 Januari s.d. 30 Juni 2016
- 41 -
Lampiran A1 Badan Pusat Statistik Kota Palu Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2016
No A
Aset Tetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
Akum ulasi Penyusutan
Nilai Perolehan
Nilai Buku
1.411.513.338
757.078.762
539.734.694
1 2
Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor
7 7
48.937.000 426.775.700
45.456.429 260.753.056
0 135.800.909
3 4
Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur
5 5
1.536.700 2,376,000
0 2.376.000
1.459.875 0
5
Alat Pengolahan
4
1.556.290
1.556.290
1.312.500
6
Alat Kantor
5
130.117.388
53.225.288
65.611.800
Alat Rumah Tangga
5
254.092.947
120.740.358
Alat Studio
5
2.628.758
262.876
2.103.006
9 10
Alat Komunikasi Komputer Unit
5 4
87.000 292.126.322
87.000 198.131.031
72.524.635
7 8
110.798.046
11
Peralatan Komputer
4
211.229.233
69.690.434
118.301.433
12
Alat Kerja Penerbangan
4
38.550.000
4.800.000
31.822.500
B
Gedung dan Bangunan
2.004.125.000
70.944.251
1.913.554.614
50 50 50
1.586.220.000 274.905.000 143.000.000 23.500.000
57.877.101 7.347.150 5.720.000 2.097.918
1.512.905.092 264.799.522 135.850.000 21.041.665
40
16.000.000
1.066.668
14.666.665
40
7,500,000
1.031.250
-
-
6.375.000 -
1 2 3 C 1 2 D
Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tugu/Tanda Batas Irigasi Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Bangunan Air Bersih/Air Baku Aset Tetap Lainnya
1 E
-
Bahan Perpustakaan Tercetak Aset Tetap yang Tidak Digunakan
-
140.502.511
140.502.511
5
28.450.000
28.450.000
5
19.114.539
19.114.530
-
1
Alat Angkut Darat Bermotor
2
Alat Kantor
3
Alat Rumah Tangga
5
28.692.840
28.692.840
-
4
Alat Komunikasi
5
1.171.000
1.171.000
-
5
Komputer Unit
4
58.226.141
58.226.141
-
6
Peralatan Komputer
4
4.848.000
4.848.000
-
3.579.640.849
970.623.442
2.474.330.973
3.579.640.849
970.623.442
2.474.330.973
Jum lah Akm Penyusutan Aset Tetap Jum lah Akm Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya
-
- 42 -
- 43 -
