PENGADILAN AGAMA PASURUAN LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2013

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2013

Jl. Ir. H. JUANDA NO. 11 A PASURUAN - Jawa Timur

Jl. Ir. H. JUANDA NO. 11 A

PASURUAN - Jawa Timur 67129

Telp. 0343410284 Fax. 0343431155 e-mail : [email protected]

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2013

Kata Pengantar Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-UndangNomor4Tahun2012tentang Perubahan atas

UU

No.

22

Tahun

2011

tentang

AnggaranPendapatandan

BelanjaNegara TahunAnggaran2012,Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Agama Pasuruan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan

Laporan

padaPeraturanMenteri telahdiubah

Keuangan

Keuangan

denganPeraturan

tentangSistemAkuntansi

Pengadilan

Agama

Pasuruan

mengacu

Nomor171/PMK.05/2007sebagaimana

Menteri

KeuanganNomor233/PMK.05/2011

danPelaporanKeuanganPemerintahPusat

serta

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk


meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban

dan

transparansi

pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Pasuruan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

PASURUAN, 03 Juli 2013 Ketua,

Drs. H.A.IMRON AR, SH NIP.196108171989031002


Daftar Isi hal. Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

vi

Pernyataan Tanggung Jawab

vii

Ringkasan

1

I.

Laporan Realisasi Anggaran

5

II.

Neraca

6

III.

Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1.

Dasar Hukum

8

A.2.

Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pasuruan

9

A.3.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

10

A.4.

Kebijakan Akuntansi

11

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran B.1.

Pendapatan Negara dan Hibah

18

B.2.

Belanja Negara

21

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1.

Aset Lancar

26

C.2.

Kewajiban Jangka Pendek

43

C.3.

Ekuitas Dana Lancar

45

D. Pengungkapan Penting Lainnya


D.1.

Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

48

D.2.

Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

49

D.3.

Rekening Pemerintah

50

D.4.

Pengungkapan Lain-lain

D.5.1. Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

50

D.5.2. Revisi DIPA

54

D.5.3. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

55

D.5.4. Catatan Penting Lainnya

55

Laporan-laporan Pendukung A. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan B. LRA Belanja dan Pengembalian Belanja C. Neraca Percobaan

Lampiran-lampiran D. Laporan Barang Pengguna D.1.

Laporan Posisi BMN di Neraca

D.2.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel per Kelompok

D.3.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel per Kelompok

D.4.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel per Kelompok

D.5.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah per Kelompok


D.6.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud per Kelompok

D.7.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kelompok

E. Lampiran Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK F. Monitoring Penutupan Rekening Kementrian/Lembaga 2013


Daftar Tabel Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2013 dan

2

2012 3

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012

Tabel 3

Penggolongan Kualitas Piutang

14

Tabel 4

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

16

Tabel 5

Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2013 dan 2012

19

Tabel 6

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni TA 2013

21

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni TA 2013 dan 2012

22

Tabel 9

Perbandingan Belanja Barang 30 Juni TA 2013 dan 2012

24

Tabel 11

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

26


Pengadilan Agama Pasuruan Jl. Ir. H. JUANDA NO. 11 A PASURUAN - Jawa Timur 67129 Telp. 0343410284 Fax. 0343431155 e-mail : [email protected] _______________________________________________________________

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab Kami. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

PASURUAN, 03 Juli 2013 Kuasa Pengguna Anggaran Panitera/Sekretaris,

Drs. KUSNADI NIP.196108181983031001


Ringkasan Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun

dan

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LaporanRealisasiAnggaranmenggambarkanperbandinganantaraDaftarIsianPelaksan aanAnggaran (DIPA) TA 2013

denganrealisasinya, yang mencakupunsur-

unsurpendapatan, belanja, selamaperiode 1 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2013 . RealisasiPendapatan Negara danHibahsampaidenganperiode yang berakhirtanggal 30 Juni TA 2013 adalahsebesarRp. 64.063.989,00 atau 0,00% darianggaran yang ditetapkandalam DIPA TahunAnggaran 2013 . RealisasiPendapatan Negara danHibahberasalsepenuhnyadariPenerimaan Negara BukanPajak. RealisasiBelanja Negara per 30 Juni TA 2013 adalahsebesarRp. 1.200.000,00 ataumencapai 7,66% darianggarannya. RingkasanLaporanRealisasiAnggaranuntukperiode

yang

berakhirtanggal

30

JuniTahunAnggaran

yang

berakhirtanngal

30

2013

danperiode

JuniTahunAnggaran 2012 dapatdilihatpadatabel di berikut.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2013 Tabel I. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni TA 2013 30 Juni TA 2012 (dalam satuan rupiah) Uraian

30 Juni TA 2013 Anggaran

Pendapatan

Negara

Realisasi

30 Juni TA 2012 %

Realisasi

0,00

64.063.989,00

0,00

58.822.119,00

15.650.000,00

1.200.000,00

7,66

9.807.000,00

danHibah Belanja

Sumber: LaporanKeuanganSistemAkuntansiKuasaPenggunaAnggaran (SAKPA) 2013

2. NERACA Neracamenggambarkanposisikeuanganentitasmengenaiaset,

kewajiban,

danekuitasdana per 30 Juni 2013dandibandingkandengan 30 Juni 2012 . a. Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 5.050.000,00 yang terdiri dari : 1) Aset Lancar sebesar Rp. 5.050.000,00 2) Aset Tetap sebesar Rp. 0,00 3) Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00 b. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 5.050.000,00 yang terdiri dari 1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 5.050.000,00 2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,00 c. Jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari 1) Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 0,00 2) Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0,00 RingkasanNeraca per 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012 dapatdilihatpadatabel di berikut.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2013 Tabel II. Ringkasan Laporan Neraca per 30 Juni TA 2013 dan 31 Desember TA 2012 (dalam satuan rupiah) Uraian

PeriodeNeraca

30 Juni 2013

Kenaikan/Penurunan

30 Juni 2012

Rp.

%

Aset AsetLancar

5.050.000,00

0,00

5.050.000,00

0,00

AsetTetap

0,00

0,00

0,00

0,00

AsetLainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

JumlahAset

5.050.000,00

0,00

5.050.000,00

0,00

KewajibanJangkaPendek

5.050.000,00

0,00

5.050.000,00

0,00

KewajibanJangkaPanjang

0,00

0,00

0,00

0,00

Ekuitas Dana Lancar

0,00

0,00

0,00

0,00

Ekuitas Dana Investasi

0,00

0,00

0,00

0,00

5.050.000,00

0,00

5.050.000,00

0,00

Kewajiban

Ekuitas Dana

JumlahKewajibandanEkuitas

Sumber: LaporanKeuanganSistemAkuntansiKuasaPenggunaAnggaran (SAKPA) 2013

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.


I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA PASURUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2013 DAN 2012 ( dalam satuan rupiah)

Uraian

Catat

TA 2013

TA 2012

an Anggaran /

Realisasi

%

Realisasi

Estimasi PENDAPATAN 1.

Penerimaan Negara

B.1.1

0,00 64.063.989,00 0,00

58.822.119,00

0,00 64.063.989,00 0,00

58.822.119,00

Bukan Pajak Jumlah Pendapatan

BELANJA 1.

Belanja Pegawai

B.2.1.

0,00

0,00 0,00

0,00

2.

Belanja Barang

B.2.2.

15.650.000,00

1.200.000,00 7,66

9.807.000,00

3.

Belanja Modal

B.2.3.

0,00

0,00 0,00

0,00

15.650.000,00

1.200.000,00 7,66

9.807.000,00

Jumlah Belanja

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.


II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN NERACA PER 30 JUNI 2013 DAN 31 Desember 2012 (dalamsatuan rupiah)

URAIAN

Catatan

30 Juni 2013

31 Desember 2012

ASET AsetLancar

C.1

Kasdan Bank Kas di BendaharaPengeluaran

C.1. 1.

5.050.000,00

0,00

5.050.000,00

0,00

0,00

0,00

JumlahAsetLancar

5.050.000,00

0,00

JumlahAset

5.050.000,00

0,00

5.050.000,00

0,00

JumlahKewajibanJangkaPendek

5.050.000,00

0,00

JumlahKewajiban

5.050.000,00

0,00

0,00

0,00

JumlahEkuitas Dana Investasi

0,00

0,00

JumlahEkuitas Dana

0,00

0,00

JumlahKewajibandanEkuitas Dana

5.050.000,00

0,00

JumlahKasdan Bank Persediaan

C.1. 2.

KEWAJIBAN KewajibanJangkaPendek

C.5

UangMukadari KPPN

C.5. 1.

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar

C.6

JumlahEkuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

C.7

*SilahkanlihatCatatanatasLaporanKeuanganpadaBagian III yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandariLaporanKeuanganini.


III. Catatan atas Laporan Keuangan A.

Penjelasan Umum A.1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun

2002

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. g. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011. h. Peraturan 80/PB/2011

Direktur tentang

Jenderal

Perbendaharaan

Penambahan

dan

nomor

PER-

Perubahan

Akun

Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar. i.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non


Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar. j.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor PER-

55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. k. Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor10 Tahun 2010Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. l.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses

Penyelesaian

Perkara

dan

Pengelolaannya

pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2012 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. n. Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan No. S-4215A/PB/2013 mengenai

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementrian

Negara/lembaga Semester I 2013. A.2.

Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pasuruan A.2.1.

Rencana Strategis

Tahun 2013 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2014 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan. Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana


di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung: 1.

Menjaga kemandirian badan peradilan

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagiPengadilan Agama Pasuruan sebagai visi dan misinya. Visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang Agung” Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Pasuruan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.


A.3.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan

dan

operasi

keuangan

pada

Kementerian

Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. A.4.

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2013 (1.) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. (2.) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. (3.) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan,


kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: -

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

-

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri


-

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Pengadilan Agama Pasuruan per 30 Juni

2013

berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo


lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan

oleh

pegawai

tersebut

atau

kelalaian

dalam

pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak


Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset

Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat

dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. (4.)

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman

dari

masyarakat,

lembaga

keuangan,

entitas

pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang


Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. (5.)

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. (6.)

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Utang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan

perkembangan

upaya

penagihan

yang

dilakukan

pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masingmasing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

(7.)

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

100%

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Pada

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 ,

Pengadilan Agama Pasuruan telah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap. Hal tersebut sesuai dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.


B.

Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara bukan Pajak Lainnya (netto) :Rp. 64.063.989,0 0

Keseluruhan Pendapatan Negara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pasuruan berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2013 terdapat kenaikan penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp. 5.241.870,00 atau naik 8,91% dari penerimaan PNBP Lainnya tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah penerimaan PNBP Lainnya pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 64.063.989,00 atau sebesar 0,00% dari estimasi penerimaan PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2013 , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2012 diterima PNBP Lainnya sebesar Rp. 58.822.119,00 , atau sebesar 0,00% dari estimasi penerimaan PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2012. Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP (dalam satuan rupiah) No.

Uraian

Estimasi

Realisasi

%

64.063.989,00

0,00

0,00

0,00

64.063.989,00

0,00

Pendapatan

Pendapatan 1. Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak

0,00

Pidana Korupsi Pengembalian 2. Total

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)


Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi diantaranya adalah Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan, Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan, Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan), Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya, Pendapatan Ongkos Perkara, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Per tanggal 30 Juni

Tahun Anggaran 2013 terdapat kenaikan

penerimaan pendapatan Peradilan sebesar Rp. 5.241.870,00 atau naik 8,91% dari penerimaan pendapatan Adil tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah penerimaan pendapatan Peradilan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 64.063.989,00

atau sebesar 0,00% dari estimasi penerimaan

pendapatan Peradilan Tahun Anggaran 2013 , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal

30 Juni

Tahun Anggaran 2012 diterima

pendapatan Peradilan sebesar Rp. 58.822.119,00 , atau sebesar 0,00% dari estimasi penerimaan pendapatan Peradilan Tahun Anggaran 2012. Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dalam tabel dibawah ini :

dan 2012

disajikan

Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012 (dalam satuan rupiah) No.

Uraian

30 Juni

30 Juni

TA 2013

TA 2012

Perubahan

Rp.

1. Pendapatan

64.063.989,00

58.822.119,00

5.241.870,00

64.063.989,00

58.822.119,00

5.241.870,00

%

8,91

Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi Total

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2013


B.2. Realisasi Belanja (netto) : Rp. 1.200.000,00

Belanja Negara

Per tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2013 terdapat penurunan pengeluaran belanja sebesar Rp. -8.607.000,00 atau turun 87% dari pengeluaran belanja tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah pengeluaran belanja pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 1.200.000,00 atau sebesar 7,66% dari anggaran pengeluaran belanja Tahun Anggaran 2013 , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2012 dikeluarkan belanja sebesar Rp. 9.807.000,00 , atau sebesar 47,37% dari anggaran pengeluaran belanja Tahun Anggaran 2012. Rincian Belanja Negara dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012 (dalam satuan rupiah)

Kode

30 Juni TA 2013

Jenis

Uraian Pagu

Belanja 51

Belanja Pegawai

52 53

%

Realisasi 0,00

0,00

0,00

Belanja Barang

15.650.000,00

1.200.000,00

7,66

Belanja Modal

0,00

0,00

0,00

15.650.000,00

1.200.000,00

7,66

Total

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 (dalam satuan rupiah)


25,000,000.00

Rupiah

20,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

2012

0.00

20,700,000.00

0.00

2013

0.00

15,650,000.00

0.00

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2013 & 2012

Perbandingan realisasi belanja TA 2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012 (dalam satuan rupiah)

Kode

Uraian

TA 2013

TA 2012

Perubahan

Jenis Belanja

Rp.

51

Belanja Pegawai

52 53

%

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Barang

1.200.000,00

9.807.000,00

-8.607.000,00

-87,76

Belanja Modal

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

9.807.000,00

-8.607.000,00

-87,76

Total

B.2.1. Belanja Barang

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2013 Realisasi Belanja Barang (netto) : Rp. 1.200.000,00

Per tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2013 terdapat penurunan pengeluaran belanja Barang sebesar Rp. -8.607.000,00 atau turun 87% dari pengeluaran belanja Barang tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah pengeluaran belanja Barang pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 1.200.000,00 atau sebesar 7,66% dari anggaran pengeluaran belanja Barang Tahun Anggaran 2013 , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2012 dikeluarkan belanja Barang sebesar Rp. 9.807.000,00 , atau sebesar 47,37% dari anggaran pengeluaran belanja Barang Tahun Anggaran 2012.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2013 dan 30 Juni TA 2012 (dalam satuan rupiah)

Uraian

Belanja Barang Non

2013

2012

Realisasi

Realisasi

Perubahan Rp.

%

1.200.000,00

9.807.000,00

-8.607.000,00

-87,76

1.200.000,00

9.807.000,00

-8.607.000,00

-87,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

9.807.000,00

-8.607.000,00

-87,76

Operasional Total Pengembalian Netto


C.

Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp. 5.050.000,00

Kas di BendaharaPengeluaranmerupakankas yang dikuasai, dikelola, dan di bawahtanggungjawabBendaharaPengeluaran yang berasaldarisisa UP/TUP yang belumdipertanggungjawabkanataudisetorkankembalikeKas Negara per tanggal 30 Juni Per tanggal 30 JuniTahunAnggaran 2013 terdapatkenaikannilaiKas di BendaharaPengeluaransebesarRp.

5.050.000,00

ataunaik

0,00%

darinilaiKas di BendaharaPengeluaran per 31 Desember TA 2012. JumlahnilaiKas di BendaharaPengeluaran per

30 Juni

TA 2013

adalahsebesarRp. 5.050.000,00 , sedangkan per 31 Desember TA 2012 nilaiKas di BendaharaPengeluarantercatatsebesarRp. 0,00

Tabel 11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2013 dan 31 Desember TA 2012 (dalam satuan rupiah)

No. 1

Jenis Bank

TA 2013

TA 2012 0,00

Jumlah

C.1.2. Jumlah Persediaan:

Persediaan

Persediaanmerupakanjenisasetdalambentukbarangatauperlengkapan

0,00

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2013 Rp. 0,00

(supplies)

padatanggalneraca

yang

diperolehdenganmaksuduntukmendukungkegiatanoperasionaldanuntukdij ual, dan/ataudiserahkandalamrangkapelayanankepadamasyarakat. Per

tanggal

30

JuniTahunAnggaran

tidakterdapatperubahannilaiPersediaan. JumlahnilaiPersediaan per

2013 30

Juni TA 2013 adalahsebesarRp. 0,00 , sedangkan per 31 Desember TA 2012 nilaiPersediaantercatatsebesarRp. 0,00 Tabel 20 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2013

No.

Uraian

Jumlah

1

Barang Konsumsi

0,00

2

Amunisi

0,00

3

Bahan Untuk Pemeliharaan

0,00

4

Suku Cadang

0,00

5

Pita Cukai, Materai dan Leges

0,00

6

Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau

0,00

diserahkan kepada masyarakat 7

Bahan Baku

0,00

8

Barang dalam Proses

0,00

9

Persediaan untuk Tujuan Strategis

0,00

10

Persediaan Barang Hasil Sitaan

0,00

11

Persediaan lainnya

0,00

Mutasi persediaan per 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut : Saldo per 30 Juni MutasiTambah Pembelian MutasiKurang

0,00

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2013 HabisPakai Saldo per 30 Juni

0,00

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik no…….. tgl………..

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik/rusak.


Jumlah Aset Tetap : Rp. 0,00

C.2. Aset Tetap Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Per tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat perubahan nilai Aset Tetap. Jumlah nilai Aset Tetap per 30 Juni TA 2013 adalah sebesar Rp. 0,00 , sedangkan per 31 Desember TA 2012 nilai Aset Tetap tercatat sebesar Rp. 0,00


C.3. Per

Piutang Jangka Panjang tanggal

30

JuniTahunAnggaran

tidakterdapatperubahannilaiPiutangJangkaPanjang

2013 (bersih).

JumlahnilaiPiutangJangkaPanjang (bersih) per 30 Juni TA 2013 adalahsebesarRp. 0,00 , sedangkan per 31 Desember TA 2012 nilaiPiutangJangkaPanjang (bersih) tercatatsebesarRp. 0,00


C.5.

Kewajiban

C.5.1. Uang Muka dari KPPN Jumlah Uang Muka dari KPPN: Rp. 5.050.000,00

UangMukadari

KPPN

merupakan

UP/TUP

yang

masihberadapadaataudikuasaiolehBendaharaPengeluaranpadatanggal pelaporan. Per

tanggal

30

JuniTahunAnggaran

2013

terdapatkenaikannilaiUangMukadari KPPN sebesarRp. 5.050.000,00 ataunaik 0,00% darinilaiUangMukadari KPPN per 31 Desember TA 2012. JumlahnilaiUangMukadari KPPN per

30 Juni

TA 2013

adalahsebesarRp. 5.050.000,00 , sedangkan per 31 Desember TA 2012 nilaiUangMukadari KPPN tercatatsebesarRp. 0,00


C.6. Ekuitas Dana Lancar C.6.1. Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan: Rp. 0,00

Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Agama Pasuruan dalam bentuk persediaan. Per tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2013 tidak terdapat perubahan nilai Cadangan Persediaan. Jumlah nilai Cadangan Persediaan per 30 Juni TA 2013 adalah sebesar Rp. 0,00 , sedangkan per 31 Desember TA 2012 nilai Cadangan Persediaan tercatat sebesar Rp. 0,00


B.

Pengungkapan Penting Lainnya

D.1.

Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

D.2.

Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

D.3.

Rekening Pemerintah Daftar Rekening Pemerintah yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dapat dilihat pada lampiran.

D.4.

Pengungkapan Lain-lain

D.5.1.

Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

D.5.2.

Revisi DIPA

Sampaidenganakhir Semester I tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruansatu kali mengajukanrevisi DIPA.Yaknipadatanggal 23 April 2013

menambahakun

524114

denganmengurangiakun 521219 3.960.000,-

D.5.3.

Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

D.5.4.

Catatan Penting Lainnya

darinolmenjadiRp. dariRp. 15.650.000,-

3.960.000,menjadiRp.


PENGADILAN AGAMA PASURUAN LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2013

Recommend Documents