LAPORAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PANDEGLANG

LAPORAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PANDEGLANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………..

Ii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………… 1 1.1

Gambaran Umum………………………………………………………………………..

1

1.2

Struktur Organisasi ……………………………………………………………..........

4

1.2.1 Susunan Organisasi …………………………………………………………….

4

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………………………

4

1.2.3 Jenis izin yang diterbitkan …………………………………………………….

5

1.2.4 Rincian Tugas ……………………………………………………………………

6

1.2.5 Struktur Organisasi …………………………………………………………….

10

1.3

Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………

11

1.4

Landasan Hukum ………………………………………………………………………

11

BAB II AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ……………………………………………………… 2.1

13

Teori Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pandeglang Tahun 2013

13

2.2

Laporan Format B03,B06 dan B09 Rencana Aksi RAD PPK Tahun 2014 ..

18

2.3

Progres Pelaporan Rencana Aksi Publikasi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu /BPPT …………………………………………………………….

20

BAB III PENUTUP ……………………………………………………………………………..

22

LAMPIRAN

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

GAMBARAN UMUM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008, BPPT mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai berikut: •

Tugas

Pokok

BPPT

Kabupaten

Pandeglang

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pelayanan Perizinan. •

Fungsi Merumuskan kebijakan teknis dan Penyelenggaraan Perencanaan Operasional di Bidang Pelayanan Perizinan, Menyelenggarakan Pelayanan Informasi dan Evaluasi Perizinan. Dalam rangka melaksanakan Reformasi Pelayanan Publik, maka diterbitkan

tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

1

LAPORAN RAD PPK TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB.PANDEGLANG

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah ; 4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat ; 5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik ; 8. Permendagri

Nomor

24

tahun

2006

tentang

pedoman

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 9. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 10.Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah ; 11.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 12.Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 504/Kep.25-Huk/2009, tanggal 5 Pebruari 2009, tentang pendelegasian wewenang Bupati Pandeglang Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang; 13.Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 504/Kep.124-Huk/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang; 14.Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang, Nomor 504/Kep.31-BPPT/2009,Tanggal 28 Mei 2009 Tentang Pembagian Tugas Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang; Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Tugas Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang.

2


 Visi, Misi dan Motto 

VISI “ Mewujudkan Pelayanan Prima ”

Penjelasan Visi : 1.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT )

dalam kurun waktu

tertentu. 2.

Pengertian “ Pelayanan Prima ” adalah sbb : a.

Pelayanan 

Menurut Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993, Pelayanan adalah

Suatu

bentuk

pelayanan

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah baik di Pusat, Daerah, BUMN, BUMD dalam bentuk barang

maupun Jasa

dalam

rangka

pemenuhan kebutuhan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia,

Pelayanan

adalah suatu

Usaha untuk membantu menyiapkan ( mengurus ) apa yang diperlukan oleh orang lain. 

Pelayanan

Prima

adalah

Pelayanan

yang

diberikan

kepada

pelanggan minimal sesuai dengan standar atau pelayanan yang telah dibakukan sesuai dengan keinginan pelanggan dengan cara yang cepat, tepat, murah dan ramah. 

MISI Misi merupakan rencana tindak yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) untuk mewujudkan keinginan yang

terkandung dalam Visi.

Misi yang telah ditetapkan

untuk Tahun 2011 s/d 2016 adalah: 1. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia 3


3. Meningkatkan Pelayanan Perizinan 4. Meningkatkan Kualitas sistem informasi berbasis teknologi 5. Meningkatkan kualitas dan profesianalisme pelayanan perizinan 1.2

STRUKTUR ORGANISASI 1.2.1

Susunan Organisasi Susunan

Organisasi

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

(BPPT)

Kabupaten Pandeglang terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Bagian Tata Usaha, membawahi : a) Subag. Umum dan Kepegawaian b) Subag. Keuangan c) Subag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Bidang Pemerintahan dan Kesra 4. Bidang Pembangunan 5. Bidang Perekonomian 6. Tim Teknis 7. Kelompok Jabatan Fungsional 1.2.2

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pelayanan Perizinan. 2. Fungsi Dalam menyelenggarakan Tugas pokok tersebut di atas, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang memiliki Fungsi yaitu :

4

a.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan,

b.

Menyelenggarakan perencanaan Operasional di bidang Perizinan.

c.

Menyelenggarakan Pelayanan Informasi dan evaluasi Perizinan.

d.

Menyusun dan mengelola data obyek perizinan.


1.2.3 Jenis Izin Yang diterbitkan Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan yang meliputi : 1. Izin Lokasi 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT ) 3. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 4. Izin Merobohkan Bangunan ( IHB ) 5. Izin Layak Huni 6. Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) 7. Izin Gangguan / HO 8. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) 9. Izin Usaha Industri ( IUI ) 10. Izin Usaha Jasa Boga 11. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) 12. Izin Reklame 13. Izin Pertambangan Umum dan Galian Gol. C. 14. Izin Usaha Pertanian 15. Izin Usaha Peternakan 16. Izin-izin Usaha Kelautan, Perikanan dan Izin Pengolahan Hasil Laut 17. Reklamasi Pantai/Sungai/Danau dan lain-lain 18. Izin Usaha Gergaji Rantai 19. Izin Usaha Tempat Potong Hewan 20. Izin-izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah ( SIPA ) 21. Izin Usaha Minyak dan Gas 22. Izin Gudang dan bahan Peledak 23. Izin Tempat Docking ( Bengkel Kapal Laut ) 24. Izin Usaha Pengolahan Kayu 25. Izin Sewa Kontrak Tanah dan Bangunan 26. Izin Ketenagalistrikan 27. Izin Makanan dan Minuman 28. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 29. Izin Praktek Dokter/Bidan/Perawat 5


30. Rekomendasi penyelenggaraan TKI 31. Izin Penyelenggaraan Latihan/Kursus/Seminar 1.2.4

Rincian Tugas :

1. Kepala Badan a. Mengkoordinasikan

/

menyusun

Program

Kerja,

Dokumen

Perencanaan dan Laporan BPPT. b. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Perizinan c. Melaksanakan koordinasi proses Pelayanan Perizinan 2. Kepala Bagian Tata Usaha a. Menyusun Rencana Kerja; b. Mengkoodinasikan/Menyusun dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. Menyelenggarakan/Mengelola Administrasi Perkantoran, Keuangan dan Administrasi Kepegawaian; d. Menyelenggarakan Urusan Umum, Perlengkapan, Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat; e. Mengelola Tatalaksana Kearsipan dan Perpustakaan; f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; 

Kasubag Umum dan Kepegawaian

a. Menyusun Rencana Kerja Sub. Bag. Umum dan kepegawaian; b. Melaksanakan Urusan Umum, Surat menyurat, Naskah Dinas, Penggandaan dan Kearsipan; c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Ketertiban, Keamanan Kantor; d. Pemeliharaan Gedung, Inventarisasi, perlengkapan Kantor dan Logistik; e. Melaksanakan Urusan Kepegawaian; f. Mempersiapkan Rapat Staf, Rapat Dinas dan rapat koordinasi; g. Mengelola dan memelihara dokumentasi perizinan; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 6


i. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; 

Kasubag Keuangan

a. Menyusun Rencana Kerja Sub. Bagian Keuangan; b. Melaksanakan

Urusan

Perbendaharaan,

Verifikasi

dan

Pembukuan Keuangan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; c. Menyusun Laporan Realisasi Keuangan; d. Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas dan kesejahteraan Pegawai; e. Mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja Badan; f. Menyusun dan melaporkan pertangung jawaban Keuangan Badan; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; h. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; 

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Menyusun Rencana Kerja Subag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Menyusun Dokumen Perencanaan BPPT yang meliputi RPJM, RENSTRA, RENJA dan dokumen lain yang diperlukan; c. Menyusun Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan LAKIP; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; e. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat a. Menyusun Rencana Kerja Bidang Pemerintahan dan Kesra; b. Menyusun konsep kebijakan teknis penyelenggaraan perizinan yang menjadi kewenangan Bidang; c. Menyelenggarakan

koordinasi

dalam

rangka

pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan; d. Melakukan pembinaan, peneguran, penyetopan dan mempersiapkan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan yang tidak mempunyai izin; e. Melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan; 7


f. Menyusun dan mengolah data obyek perizinan; g. Melaksanakan penyusunan tatalaksana perizinan h. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dalam pemrosesan perizinan yang meliputi :  Izin Lokasi / Penetapan Lokasi  Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)  Izin Reklamasi Pantai/Sungai/Danau  Izin Pemanfaatan Air  Izin Layak Huni  Izin Usaha Jasa Boga  Izin Penyelenggaraan Kursus dan Kelembagaan 

Izin Praktek Dokter/Bidan/Perawat dan Izin Pendirian Farmasi



Rekomendasi Paspor TKI di Wilayah Kabupaten Pandeglang

i. Menetapkan Biaya Perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. Mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan perizinan; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 4. Kepala Bidang Perekonomian a. Menyusun Rencana Kerja Bidang Perekonomian; b. Menyusun konsep kebijakan teknis penyelenggaraan perizinan; c. Melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan; d. Menyusun dan mengolah data obyek perizinan; e. Melaksanakan penyusunan tatalaksana perizinan f. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dalam pemrosesan perizinan yang meliputi :  Surat Izin Tempat Usaha ( SITU )  Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )  Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)  Izin Usaha Industri ( IUI )  Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )  Izin Reklame  Izin Galian Golongan C .( Mineral Batuan ) 8


 Izin Usaha Pertanian  Izin Usaha Peternakan  Izin Perikanan dan Pengolahan Hasil Laut  Izin Usaha Gergaji Rantai  Izin Usaha Pengolahan Kayu  Izin Usaha Makanan dan Minuman  Izin Usaha Minyak dan Gas g. Menetapkan Biaya Perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan perizinan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 5. Kepala Bidang Pembangunan a. Menyusun Rencana Kerja Bidang Pembangunan; b. Menyusun konsep kebijakan teknis penyelenggaraan perizinan; c. Melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan; d. Menyusun dan mengolah data obyek perizinan; e. Melaksanakan penyusunan tatalaksana perizinan; f. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dalam pemrosesan perizinan yang meliputi :  Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )  Izin Merobohkan Bangunan ( IHB )  Izin Gangguan / HO  Izin Usaha Rumah Potong Hewan  Izin Pemanfaatan Sempadan  Izin Tempat Docking ( Bengkel Kapal Laut )  Izin Gudang dan Bahan Peledak  Izin Pertambangan Umum  Izin Ketenagalistrikan g. Menetapkan Biaya Perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan perizinan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

9


1.2.5 STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; 3. Unsur Pelaksana adalah bidang, terdiri dari : Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan; 4. Tim Tekni Kepala BPPT

Kabag TU

Kasubag Umum & Kepeg.

Kabid Pem. & Kesra

Tim Teknis

10

Kabid Perekonomian

Kasubag Keuangan

Kabid Pembangunan

Tim Teknis


Tim Teknis

Kasubag PEP

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Laporan kegiatan ini dibuat dalam rangka pemenuhan target pelaporan BO3,

B06 dan B09 atas rencana aksi yang dikoordinatori oleh Bappeda Kabupaten Pandeglang Rencana aksi ini merupakan bagian dari rencana aksi sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 1.4 LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan PPK Tahun 2012; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013; 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/5152/SJ Tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda Tahun 2013; 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/8429/SJ Tanggal 25 Nopember 2013 tentang panduan Penyusunan pelaksanaan dan pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda Tahun 2014; 10. Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/108Inspektorat/2013 tentang Penetapan Pilot Project Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 11. Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 700/ Kep. 64 – Huk/ 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diubah menjadi Surat 11


Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 700/Kep.218-Huk/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang; 12. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Ketua Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor 910/Kep.46-Bapp/2013 tentang Uraian Tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

12


BAB II AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 2.1 TEORI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama,

oleh

karena

itu

pelaksanaannya

harus

didukung

oleh

seluruh

Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik di pusat maupun daerah. Salah satu bentuk dukungan terhadap PPK di daerah adalah dengan menyusun Aksi PPK untuk mendukung pencapaian sasaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Provinsi Banten telah menyusun Aksi PPK dan menetapkan pilot project pelaksana kegiatan tersebut adalah Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut dituangkan dalam Format 8 Kolom (F8K) meliputi transparansi di bidang perencanaan, penganggaran, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Aksi tersebut yaitu: 1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP; 2. Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepada lembaga PTSP; 3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP); 4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelengaraan penanganan pengaduan layanan PTSP; 5. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu (Dishubkominfo); 6. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah; 13


7. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah; dan 8. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa. Ketujuh aksi tersebut dilaporkan setiap triwulan (B03, B06, B09, B12) secara online melalui Sistem Monitoring Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Untuk

Kabupaten

melaksanakan sebagaimana

ketujuh yang

Pandeglang, aksi

tertuang

Satuan

tersebut dalam

Kerja

Perangkat

dikoordinasikan

Keputusan

oleh

Sekretaris

Daerah

yang

Tim

Koordinasi

Daerah

Kabupaten

Pandeglang selaku Ketua Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor 910/Kep.46-Bapp/2013 tentang Uraian Tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan rincian tugas sebagai berikut : 1. PENGARAH Tugas

: Bupati Pandeglang Memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Aksi : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk pelaksanaan tugasnya.

2. PENANGGUNGJAWAB Tugas

: Wakil Bupati Pandeglang Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim : Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

3. KETUA Tugas

: Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan : pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kabupaten Pandeglang Tahun 2013.

4. PELAKSANA HARIAN Tugas

: Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pandeglang : 1. Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan RAD PPK setiap triwulan; 2. Memastikan seluruh pelaporan RAD PPK dari masing-masing koordinator RAD PPK sudah

14


dilaporkan melalui website Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); 3. Mengkoordinasikan verifikasi pelaporan RAD PPK Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 oleh SKPD terkait. 5. ANGGOTA

:

a. Inspektur Kabupaten Pandeglang Tugas : 1. Membuat laporan pelaksanaan RAD PPK setiap triwulan kepada Gubernur, Bupati, Ketua dan Pelaksana Harian Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013; 2. Melakukan pemantauan lapangan (in-situ) pelaksanaan RAD PPK dan menyampaikan laporannya kepada Kemendagri, Bappenas dan UKP4; 3. Mengontrol pelaporan seluruh RAD PPK Kabupaten Pandeglang Tahun 2013; dan 4. Mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK. b. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang Tugas

: 1. Sebagai sekretariat dalam menginput seluruh laporan RAD PPK Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 secara online ke sistem UKP4; 2. Koordinator RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah; dan 3. Membuat laporan RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah ke dalam format 8 kolom (F8K); 4. Memverifikasi pelaporan RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah; 5. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah beserta data pendukungnya

15


kepada Bappeda untuk diinput ke dalam website UKP4 setiap triwulan dan kepada Inspektorat sebagai bahan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.

c.Kepala DPKPA Kabupaten Pandeglang Tugas

:

1. Koordinator RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah; 2. Membuat laporan RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah ke dalam format 8 kolom (F8K); 3. Memverifikasi pelaporan RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah; 4. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah beserta data pendukungnya kepada Bappeda untuk diinput ke dalam website UKP4 setiap triwulan dan kepada Inspektorat sebagai bahan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.

d. Kepala BPPT Kabupaten Pandeglang Tugas

:

1. Koordinator RAD PPK Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang Belum Membentuk Kelembagaan PTSP, Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP), dan Penyediaan sarana dan mekanisme penyelengaraan penanganan pengaduan layanan PTSP; 2. Membuat laporan RAD PPK PPK Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang Belum Membentuk Kelembagaan PTSP, Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk

16


17


FORMAT LAPORAN B03,B06, B09 RENCANA AKSI PENCEGAHAAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 PENANGGUNG JAWAB

INTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

1 Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk

2 Pemerintah Kabupaten Pandeglang

3 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

4 Terwujudnya pelayanan perizinan berusaha yang prima, cepat, tepat, transparan dan akuntabel

5 Ditetapkannya perda tentang pembentukan kelembagaan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPT) di Kabupaten Pandeglang

Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepada lembaga PTSP

Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

Diterbitkannya dan disosialisasikan Peraturan Bupati Pandeglang tentang pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP)



Transparansi dan keterbukaan akses tentang mekanisme dan prosedur pelayanan izin dan non izin kepada

Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pntu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan dan prosedur

RENCANA AKSI

18


UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09 6 Tersampaikannya Dokumen Perda tentang pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang

CAPAIAN %

KET

7 100 %

8 Scan Rancangan Perda kelembagaan PTSP (terlampir)

Tersusunya inventarisasi data izin-izin yang ada di SKPD

100 %

Data Pendukung : Data perizinan (terlampir)

Tersusunnya desain publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

100 %

Data Pendukung : Desain Publikasi (terlampir)

pelaku usaha

Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan

19



Masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan


perizinan dengan terbuka pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

(BPPT)

Terpublikasinya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu,biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga PTSP Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan terhadap para pelaku usaha

Tersusunya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP dan Publikasi pada website Diterbitkannya SK Bupati tentang mekanisme penanganan pengaduan layanan PTSP

Laporan Kegiatan 3 halaman depan , tengah dan belakang, website

80 %

Data Pendukung : Scan desain mekanisme penanganan pengaduan layanan PTSP, Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang Nomor : 800/162BPPT/XII/2013 (terlampir)

2.2 PROGRES RENCANA

PELAPORAN AKSI

INSTRUMEN

PUBLIKASI

PADA

PELAPORAN BADAN

B03.B06

PELAYANAN

DAN

B09

PERIZINAN

TERPADU (BPPT) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014. Koordinator RAD PPK

Membuat

laporan RAD

PPK

PPK

Pembentukan

Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang

Belum

Membentuk

Kelembagaan

PTSP,

Pelimpahan

Kewenangan

Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah

Daerah

yang

sudah

membentuk

kelembagaan

PTSP,

dan

Penyediaan sarana dan mekanisme penyelengaraan penanganan pengaduan layanan PTSP kegiatan tersebut diantarannya : 1. Menyerahkan Soft Copy dan Hard Copy Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rician Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) KabupatenPandeglang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 2. Menyerahkan Soft Copy dan Hard copy Surat Keptusan Bupati Tentang Pendelegasian /Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang. 3. Menyerahkan dan Pengumpulan dokumen Soft Copy dan Hard Copy Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik Melalui Website, pamplet, papan pengumuman dan kegiatan sosialisasi ke beberapa Kecamatan. 4. Menyerahkan dan Pengumpulan dokumen Soft Copy dan Hard Copy Penyedian

sarana

dan

Mekanisme

Penyelengaraan

Penanganan

Pengaduan Layanan PTSP diantaranya : Photo sarana pengaduan , Formulir

Pengaduan,

SK

tentang

Penanganan

Pengaduan,Register

Pengaduan dan Pengaduan Melalui Website Online Pengaduan. 5. Menyerahkan dan menyusun Laporan kegiatan pelaksanaan publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP dan dipublikasikan di website

20


BAB III PENUTUP

Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, serta rencana aksi publikasi pelaporan B03,B06 dan B09, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang bersama instansi terkait sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Ketua Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor

910/Kep.46-Bapp/2013

Pencegahan

dan

tentang

Pemberantasan

Uraian

Korupsi

Tugas

Pemerintah

Tim

Koordinasi

Kabupaten

Aksi

Pandeglang

merupakan pilot project yang ada di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang merupakan 1 (satu) dari 2 (dua) kabupaten/kota yang menjadi pilot project. Untuk itu, jika ada kekurangan dan belum optimalnya dalam pelaporan ini akan menjadi masukan dan perbaikan untuk ke depan. Demikian laporan rencana aksi publikasi pelaporan BO3,BO6 dan B09 yang dilaksankan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang tahun ini, semoga bermanfaat.

21


22


PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KAB.PANDEGLANG

23


24


25


KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KAB.PANDEGLANG

26


27


KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KAB.PANDEGLANG UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN

28


29


30


31


SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB.PANDEGLANG TENTANG LAYANAN PENGADUNAN

32


33


34


35


36


WEBSITE BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

37


38


PENGADUAN ONLINE BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

39


PHOTO –PHOTO PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN CARITA

40


DAFTAR HADIR SOSIALISASI/PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN CARITA

41


42


PHOTO –PHOTO PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN CIGEULIS

43


DAFTAR HADIR SOSIALISASI/PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN CIGEULIS

44


45


PHOTO –PHOTO PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN CIMANUK

46


DAFTAR HADIR SOSIALISASI/PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN CIMANUK

47


48


PHOTO –PHOTO PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN CISATA

49


DAFTAR HADIR SOSIALISASI/PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN CISATA

50


51


PHOTO –PHOTO PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN PANIMBANG

52


DAFTAR HADIR SOSIALISASI/PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN PANIMBANG

53


54


PHOTO –PHOTO PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN SOBANG

55


DAFTAR HADIR SOSIALISASI/PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN SOBANG

56


57


PHOTO –PHOTO PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN LABUAN

58


DAFTAR HADIR SOSIALISASI/PUBLIKASI PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN LABUAN

59


60


BROSUR /PAMPLET SARANA PUBLIKASI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

61


MEDIA PUBLIKASI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

62


MEDIA PUBLIKASI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

63


CONTOH SETIFIKAT YANG TELAH DIKELUARKAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

64


65


66


67


REGISTER PELAYANAN PENGADUAN TAHUN 2014 DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG

68


NO

TANGGAL

1

13 Januari 2014

NAMA PENGADU LSM GPS Banten

0209/SK/LSM/GPSB/01/2014

JENIS IZIN IMB, SITU, SIUP

LOKASI -

Izin Karaoke

RM Pondok Cengkar

PENGADUAN -

Kp. Tarogong Ds. Margasana

-

Kec. Pagelaran -

2

3

24 Januari 2014

FORKOT KOTA

011/FORKOT/I/2014

PANDEGLANG

05 Februari 2014 0021-FORDAM-022014

69

FORUM DISKUSI DAN AKSI MAHASISWA (FORDAM)

Pendirian Waralaba IPPT, IMB, SITU, SIUP, HO

Pendirian Waralaba IPPT, IMB, SITU, SIUP,HO

-

Wilayah Kabupaten

-

Pandeglang

Izin apa saja yang dimiliki

Wilayah Kabupaten Pandeglang


-

secara detail izin apa

Pajak yang dipotong langsung

saja yang dimiliki

10% dari jumlah pembayaran, apakah masuk PAD ? ditemukan beberapa Room atau tempat karaoke lengkap dengan PL yang diduga tidak memiliki izin

Pondok Cengkar serta sejauh mana Pemkab (BPPT) mengetahui kegiatan didalamnya Mohon penjelasan secara detail acuan Perda, Perbup atau Undang-undang yang menjadikan alasan, Pemkab menyikapi persoalan adanya tempat-tempat hiburan yang tidak memiliki izin

Maraknya waralaba di

-

-

Kabupaten Pandeglang yang

-

Mohon penjelasan

oleh RM. Pondok Cengkar

diduga BPPT asal memberikan izin kepada para pengusaha waralaba tanpa dikaji terlebih dahulu. -

SARAN

-

KETERANGAN Sudah Ditindaklanjuti jawaban tertulis melalui surat nomor 503/17-BPPT/I/2014

Menuntut kepala BPPT

Akan melakukan

turun dari jabatannya

unjuk rasa pada

Bupati Pandeglang agar segera mengganti kepala BPPT

tgl 28-01-2014

Waralaba dan pemberian

akan melakukan aksi unjuk rasa

izin yang asal-asalan

tgl. 07-02-2014

70


LAPORAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PANDEGLANG

Recommend Documents