Laporan Investasi Sosial PTFI Tahun 2016

Laporan Investasi Sosial PTFI Tahun 2016

1

Laporan Investasi Sosial PT Freeport Indonesia - 2016

Daftar Isi

2

3

KATA PENGANTAR

4

RINGKASAN EKSEKUTIF

6

KESEHATAN

8

PENDIDIKAN

10

EKONOMI

14

INFRASTRUKTUR DASAR BAGI MASYARAKAT

16

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

18

LEMBAGA-LEMBAGA LOKAL MITRA PTFI

20

BUDAYA

21

HAK ASASI MANUSIA

22

KANTOR PENGELOLAAN PROYEK

24

LAMPIRAN


KATA PENGANTAR

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat, PT Freeport Indonesia (PTFI) selalu berusaha mewujudkan komitmennya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program investasi sosial. Komitmen ini dilaksanakan di tengah tantangan operasi yang semakin besar dan harapan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap PTFI. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan keterlibatan dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat tercapai hasil yang terbaik dalam setiap kegiatan kami bagi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Program investasi sosial PTFI dijalankan dan dikelola oleh berbagai divisi di Perusahaan dan mitra pihak ketiga. Divisi Community Affairs, Special Project dan Human Resources terlibat dalam pengelolaan program investasi sosial perusahaan bersama para mitra secara efisien, transparan dan akuntabel. Investasi Sosial PTFI juga diberikan dalam bentuk Dana Perwalian yang dikelola oleh lembaga-lembaga adat dan oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) sebagai pengelola Dana Kemitraan dari PTFI. Laporan ini menampilkan pencapaian beserta tantangan program investasi sosial yang dilakukan PTFI selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016. Laporan ini merupakan salah satu langkah dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya PTFI dalam program investasi sosial. PTFI berharap agar laporan ini dapat membantu pemangku kepentingan untuk memantau kinerja investasi sosial Perusahaan dari waktu ke waktu. Laporan ini juga ditujukan untuk menjadi acuan bagi publikasi lainnya tentang PTFI, termasuk Laporan Tahunan PTFI, Mine Tour Companion, situs perusahaan, dan publikasi lainnya. PTFI berharap laporan ini akan mendorong diskusi yang positif dan adanya umpan balik dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun masyarakat di sekitar wilayah operasi PTFI. Manajemen PTFI berterima kasih kepada para karyawan yang penuh dedikasi melayani masyarakat dalam situasi apapun melalui program investasi sosial. Perusahaan menghargai kerja keras mereka untuk mencapai hasil yang terbaik bagi perusahaan dan masyarakat.

Salam hangat,

Sonny Prasetyo Wakil Presiden Eksekutif Pembangunan Berkelanjutan


3

RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi kami. Manfaat tersebut kami wujudkan melalui berbagai kegiatan investasi sosial yang kami jalankan bersama para mitra Perusahaan. Investasi sosial ini merupakan komitmen berkelanjutan agar kegiatan operasi kami dapat berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi kami. Komitmen ini terus kami jaga di tengah berbagai tantangan yang kami hadapi seperti: kebijakan pembatasan ekspor, debat tentang pembangunan smelter dan renegosiasi kontrak. Wujud komitmen kami tersebut tampak dalam berbagai pencapaian yang kami lakukan pada tahun 2016. Beberapa pencapaian tersebut antara lain: Program Kesehatan Masyarakat. PTFI berinvestasi dalam bidang kesehatan melalui pelayanan medis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan Rumah Sakit Waa Banti (RSWB) serta beberapa klinik kesehatan yang kami bangun. Kedua rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan bagi lebih dari 154.000 kunjungan pasien. Klinik kesehatan yang kami bangun juga memberikan layanan kesehatan bagi lebih dari 64.000 kunjungan pasien. Dalam program pengendalian malaria, kami melakukan pemeriksaan malaria rutin di masyarakat, penyemprotan kepada lebih dari 30.400 rumah dan pembagian lebih dari 11.000 kelambu anti nyamuk di 5.600 rumah. Lebih dari 2.160 orang mengikuti Konseling dan Pemeriksaan Sukarela sebagai bagian dari pengendalian HIV/AIDS. Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) sebagai pengelola Dana Kemitraan dari PTFI secara khusus meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan Klinik Terapung bagi masyarakat pesisir dan Dokter Terbang bagi masyarakat di dataran tinggi . Program ini memberi manfaat bagi sekitar 6.200 masyarakat. PTFI terus mendorong sinergi yang lebih baik dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mencapai keberlanjutan program kesehatan. Program Pendidikan Masyarakat. LPMAK sebagai pengelola Dana Kemitraan dari PTFI memberikan beasiswa bagi 645 siswa Papua (52% dari Suku Amungme, 24% Suku Kamoro, dan 24% dari suku-suku lain di Papua). Mereka menempuh pendidikan dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi di berbagai institusi pendidikan di Papua, Jawa, Sulawesi, bahkan di luar negeri. Pada tahun 2016, LPMAK tidak melakukan perekrutan beasiswa baru sebagai salah satu langkah efisiensi biaya. Asrama yang dibangun oleh LPMAK dan dikelola oleh lembaga-lembaga mitra terus mengembangkan infrastrukturnya dan menampung 756 siswa. Kami juga terus membangun kemitraan dengan pemerintah melalui pengiriman guru-guru ke sekolah-sekolah di dataran tinggi. Kami juga mengembangkan generasi muda Papua sebagai tenaga kerja dalam pertambangan melalui Institut Pertambangan Nemangkawi. Sejak awal program, 3.907 siswa telah mengikuti program ini dimana lebih dari 2.900 siswa telah diterima sebagai tenaga kerja PTFI dan perusahaan kontraktor. Kami juga mengelola Asrama Tomawin bagi anak-anak Suku Amungme di dataran tinggi . Pada tahun 2016, sebanyak 57 siswa tinggal dan belajar di asrama tersebut. Program Ekonomi Masyarakat. Kami berkomitmen untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui berbagai program ekonomi berbasis kearifan dan potensi lokal. Program peternakan yang kami jalankan bersama Yayasan Jayasakti Mandiri menciptakan lapangan kerja bagi 444 orang termasuk peternak lokal. Produk dari peternakan ini memenuhi 20% kebutuhan daging ayam dan 40% kebutuhan telur di Kabupaten Mimika. Fasilitas peternakan kami juga menjadi pusat pelatihan peternakan bagi pelajar, peternak, dan institusi pemerintah di Kabupaten Mimika. Pada tahun 2016, program Usaha Mikro Kecil dan Menengah kami memberikan pendampingan usaha bagi 162 pengusaha binaan asal Papua di mana 83% persen diantaranya merupakan pengusaha asal Tujuh Suku asli Papua. Para pengusaha binaan tersebut menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1.199 orang pada Desember 2016 dan menghasilkan pendapatan sebesar lebih dari Rp. 203,6 miliar. Sejak awal program tahun 2004, total dana bergulir yang telah disalurkan bagi pengusaha binaan sebesar Rp. 49,5 miliar. Pada tahun ini, kami menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam penyaluran dana bergulir sebagai bagian dari proses pembinaan para pengusaha untuk mencapai kelayakan dalam mendapatkan fasilitas kredit usaha dari perbankan. Program Budaya. Kami berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat asli yang berada di sekitar wilayah operasi kami. Pada tahun 2016, kami bekerjasama dengan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe untuk mengembangkan, melestarikan, dan mempromosikan seni dan budaya Kamoro. Yayasan tersebut juga melakukan pendampingan kepada para pengukir serta pemasaran hasil ukiran dan anyaman. Sebanyak 692 ukiran Kamoro yang dihasilkan oleh pengukir asli Kamoro di Kabupaten Mimika terjual dengan total pendapatan sebesar Rp. 472,3 juta. Hasil penjualan tersebut seluruhnya dikembalikan kepada para pengukir. Program Hubungan dengan Masyarakat. Kami membangun dan menjaga hubungan kami dengan masyarakat untuk memastikan bahwa operasi dan investasi sosial kami dilakukan sesuai dengan nilai-nilai setempat dan dapat mengurangi risiko sosial terhadap operasi kami. Kami Proyek perpanjangan tanggul yang kami lakukan untuk mendukung operasi khususnya dalam pengelolaan pasir sisa tambang (tailings) berdampak terhadap jalur transportasi tradisional masyarakat. Kami melanjutkan pembuatan jalur transportasi alternatif dan penyediaan transportasi kapal sebagai salah satu mitigasi risiko proyek perpanjangan tanggul tersebut. Pada tahun 2016, kami juga mengelola 66 keluhan dari masyarakat dimana 44 diantaranya berhasil diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kami meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lokal dalam penyelesaian keluhan hak ulayat. PTFI bermitra dengan lembaga-lembaga lokal dalam melaksanakan kegiatan investasi sosial dan menjaga hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi kami. Pada tahun 2016, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) sebagai pengelola Dana Kemitraan dari PTFI mengelola US$ 32,9 juta (40% dari total Investasi Sosial PTFI) untuk pengembangan masyarakat Papua di sekitar wilayah operasi kami. Sejak tahun 1996, kami telah berkontribusi sebesar lebih dari US$ 690 juta dalam Dana Kemitraan. Kami juga melanjutkan kemitraan dengan

4


Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), dan Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di sekitar perusahaan. Program Infrastruktur Bagi Masyarakat. Pada tahun 2016, kami menginvestasikan US$ 7 juta untuk menyelesaikan komitmen proyek infrastruktur di Tiga Desa Amungme di dataran tinggi . Beberapa proyek tersebut meliputi Lapangan Terbang Aroanop, fasilitas Micro Hydro Banti 120 KW, Jembatan Banti dan Opitawak. Kami juga bermitra dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk melakukan survei dan mengembangkan rencana penyerahan dan pemeliharaan lanjutan untuk aset-aset ini. Kami juga menyelesaikan pembangunan Kompleks Olahraga senilai US$ 33 juta di Timika sebagai bentuk kontribusi kami bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua. Selain itu, kami juga telah menginvestasikan US$ 5,4 juta dalam pembangunan fasilitas dan distribusi air bersih di kota Timika. Fasilitas yang telah diselesaikan pada tahun 2016 meliputi satu instalasi pengolahan air, satu penampungan air, lima sumur bor, dan gedung perkantoran pendukung. Program Hak Asasi Manusia. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) di dalam wilayah operasi kami. Pada tahun 2016, Kantor HAM PTFI menerima 32 laporan dugaan pelanggaran HAM. Tidak ada laporan dugaan tersebut terkait dengan isu keamanan atau melibatkan aparat keamanan. Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 16 kasus merupakan masalah rumah tangga yang tidak terkait langsung dengan PTFI. Kami melanjutkan dukungan dan kerjasama dengan Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) dalam penanganan kasus-kasus terkait rumah tangga, melalui Pusat Terpadu untuk Ibu, Anak, dan Lansia. Pelatihan dan promosi HAM yang kami lakukan pada tahun 2016 diikuti oleh sekitar 9.350 orang dari karyawan PTFI, kontraktor, dan masyarakat umum termasuk sekitar 1.200 anggota Polisi dan TNI. Kantor Pengelolaan Proyek. Pada tahun 2016, kami menginvestasikan US$ 86,2 juta untuk program-program sosial di mana jumlah tersebut lebih rendah 28% dari anggaran yang diproyeksikan sebesar US$ 119,6 juta. Perbedaan merupakan salah satu dampak dari menurunnya kondisi keuangan perusahaan yang memaksa kami melakukan efisiensi biaya yang dilakukan di seluruh departemen di PTFI. Dalam bidang perencanaan dan pelaporan, kami meningkatkan sistim perencanaan dan pelaporan yang lebih terkoordinasi dengan departemen lain di PTFI yang melakukan investasi sosial. Hal ini merupakan salah satu langkah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas investasi sosial kami. Kami menyadari bahwa tantangan dalam investasi sosial kami akan semakin besar seiring dengan meningkatnya tantangan dalam kegiatan operasi perusahaan. Situasi sosial yang sangat dinamis dan tantangan operasional juga berdampak pada investasi sosial yang kami lakukan. Namun demikian, kami akan terus berusaha menjaga komitmen kami untuk memberi manfaat dari kehadiran kami di tengah masyarakat. Melalui kemitraan dengan pemerintah dan lembaga lokal, kami akan terus berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat yang berada di wilayah operasi kami.


5

KESEHATAN

Program kesehatan anak menjangkau daerah terpencil dari dataran tinggi hingga dataran rendah di sekitar wilayah operasi PTFI.

“Sinergi menjadi kunci keberlanjutan program kesehatan” PT Freeport Indonesia (PTFI) berkomitmen bahwa kehadiran perusahaan harus memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Salah satu manfaat kehadiran perusahaan kepada masyarakat adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Program kesehatan ini memberi manfaat bagi masyarakat asli Papua yang berasal dari Tujuh Suku di sekitar wilayah operasi kami sebagai penerima manfaat utama. Program kesehatan ini meliputi pelayanan kesehatan dasar melalui rumah sakit dan klinik, pengendalian malaria, pengendalian HIV/AIDS, pengendalian tuberculosis, dan program sanitasi dan air bersih. Kami bermitra dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), pemerintah daerah, dan organisasi lainnya dalam menjalankan seluruh program kesehatan tersebut.

Pelayanan Klinik dan Rumah Sakit PTFI membangun dan mengoperasikan fasilitas kesehatan di Kabupaten Mimika untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Klinik-klinik yang dibangun dan dioperasikan sejak tahun 1990-an ini melayani masyarakat yang saat itu memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan. Dengan lebih meratanya fasilitas kesehatan, PTFI melanjutkan pengelolaan klinik tersebut dan mendorong keterlibatan pemerintah termasuk melalui rencana serah terima fasilitas kepada pemerintah. Rumah Sakit Waa Banti (RSWB) merupakan fasilitas kesehatan yang dibangun PTFI untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dataran tinggi Banti. Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) yang dibangun oleh LPMAK melalui Dana Kemitraan dari PTFI juga memberikan pelayanan bagi masyarakat asal Tujuh Suku di dataran rendah. Kedua rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama di Kabupaten Mimika. Pada tahun 2016, RSMM berhasil mempertahankan akreditasi rumah sakit tipe C dan menyelesaikan pembangunan ruang operasi baru sebagai salah satu bentuk peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat asal Tujuh

Kunjungan Pasien di Rumah Sakit Mitra Masyarakat 36.578

37.803

33.661 26.051

43.292

102.308

103.446

86.923

102.292

86.274

2012

2013

2014

2015

2016

Subsidi LPMAK

Kunjungan Pasien di Rumah Sakit Waa Banti 580

229

Non Subsidi LPMAK

224 220 261

6


29.879

29.871

28.430

27.417

25.705

2012

2013

2014

2015

2016

Subsidi LPMAK

Non Subsidi LPMAK

Suku mendapatkan fasilitas kesehatan cuma-cuma di kedua rumah sakit dan klinik-klinik kesehatan tersebut. Pada tahun 2016, PTFI meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan klinik, salah satunya melalui penyediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan dari pemerintah. Sebagai bagian dari usaha mencapai keberlanjutan, fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut akan diintegrasikan dengan program jaminan kesehatan dari pemerintah. PTFI akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar program yang telah dijalankan dapat terus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

5 37%

Besar Penyakit di Klinik yang Dikelola PTFI 2016 9% 3%

Pengendalian Malaria PTFI mempertahankan sinergi dengan pemerintah dan mitra lainnya dalam pengendalian malaria di Kabupaten Mimika. Pusat Pengendalian Malaria Timika merupakan salah satu bentuk sinergi antara perusahaan dan pemerintah yang telah berjalan sekitar empat tahun. Melalui program ini, masyarakat mendapatkan penyuluhan pengendalian malaria, pembagian kelambu, pemeriksaan kasus malaria, dan pengobatan malaria. Pada tahun 2016, Pusat Pengendalian Malaria melakukan lebih dari 30.400 penyemprotan dan lebih dari 11.000 pembagian kelambu anti nyamuk di 5.600 rumah. Setelah berhasil menurunkan kasus malaria sebesar lebih dari 50% selama tiga tahun berturut-turut di daerah sasaran program, pada tahun 2016 program pengendalian malaria mengalami tantangan dengan adanya peningkatan kembali kasus malaria di beberapa daerah sasaran malaria. Namun demikian, Pusat Pengendalian Malaria Timika terus mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui berbagai promosi kesehatan agar kasus malaria di Kabupaten Mimika dapat berkurang.

2016

Penyemprotan Residu Nyamuk

23.168

Rumah

di Wilayah Kerja Pusat Pengendalian Malaria Timika

7.277

2%

49%

Infeksi Saluran Pernafasan Akut Malaria Diare Karies Gigi Radang Selaput Mata

Kunjungan Pasien di Klinik PTFI 88.643

83.953 64.716

2012

2013

2014

58.010

2015

64.560

2016

Klinik Terapung dan Dokter Terbang Program Klinik Terapung dan Dokter Terbang merupakan program yang dilakukan untuk mengatasi tantangan geografis dan persebaran penduduk yang tidak merata agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak orang. Program ini dijalankan oleh LPMAK sebagai pengelola Dana Kemitraan dari PTFI. Pada tahun 2016, Klinik Terapung telah sepenuhnya beroperasi untuk memberikan layanan kesehatan bagi sekitar 6.200 orang dari empat distrik di pesisir pantai Kabupaten Mimika yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan. Dokter Terbang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan layanan kesehatan di daerah terpencil di dataran tinggi. Helikopter menjadi moda transportasi utama dalam pelayanan ini dan disediakan sesuai jadwal. Program klinik terapung dan dokter terbang ini bekerjasama dengan puskesmas dan mitra kesehatan lainnya.

Rumah

di Luar Wilayah Kerja Pusat Pengendalian Malaria Timika

Pembagian Kelambu Anti Nyamuk

5.621 11.827

Klinik terapung dilengkapi dengan fasilitas kesehatan standar bagi masyarakat.

2016

Rumah

Kelambu Laporan Investasi Sosial PT Freeport Indonesia - 2016

7

PENDIDIKAN

Salah satu sekolah yang dibangun oleh PTFI di Otakwa, di pesisir Kabupaten Mimika, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda Papua

“Meningkatkan kesempatan belajar bagi generasi muda Papua” PT Freeport Indonesia (PTFI) terlibat aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasinya. Berbagai program pendidikan bagi masyarakat telah diselenggarakan dan disponsori oleh PTFI bersama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) sebagai pengelola Dana Kemitraan dari PTFI. Program beasiswa, asrama dan pendidikan kejuruan menjadi program utama dalam pengembangan generasi muda Papua.

Beasiswa LPMAK Program beasiswa yang telah diberikan sejak tahun 1998 memberikan manfaat bagi generasi muda asal Tujuh Suku asli Papua untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan. Para penerima beasiswa tersebut menempuh pendidikan dari tingkat SMP hingga universitas di Papua, Jawa, Sulawesi, bahkan di luar negeri. Pada tahun 2016, program beasiswa diberikan kepada 645 siswa yang terdiri dari 333 (52%) Suku Amungme, 153 (24%) Suku Kamoro, dan 159 (24%) dari suku-suku lain di Papua. Dalam program

Penerima Beasiswa Berdasarkan Suku 52%

1% 1% 3% 4% 6% 5% 4% 24%

8

333 Amungme 153 Kamoro 23 Damal 32 Dani 42 Mee 26 Moni 20 Nduga 9 Papua Lainnya 7 Bukan Papua


beasiswa ini, LPMAK bermitra dengan berbagai institusi pendidikan dan melakukan pemantauan rutin bersama dengan para mitra. Pada tahun 2016, LPMAK tidak menyediakan beasiswa baru karena adanya pengurangan anggaran operasional lembaga. Namun demikian, beasiswa masih terus diberikan bagi para penerima beasiswa yang sedang menempuh pendidikan.

Asrama LPMAK Program sekolah asrama merupakan langkah yang dilakukan PTFI dan LPMAK dalam meningkatkan partisipasi generasi muda Papua dalam pendidikan formal. Sekolah asrama yang dibangun LPMAK melalui Dana Kemitraan dari PTFI menciptakan akses pendidikan bagi anak-anak Papua dengan akses pendidikan yang terbatas. Melalui lima kompleks asrama, 756 siswa mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menempuh pendidikan formal pada tahun 2016. LPMAK akan mengembangkan asrama-asrama tersebut bekerjasama dengan mitra lainnya agar kehadiran asrama memberi manfaat bagi lebih banyak generasi muda Papua.

Penerima Beasiswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1% 2%2% 12%

Total Penerima Beasiswa Aktif Tahun 2016

645 Siswa

23%

60%

388 Strata 1 154 SMA/SMK 75 SMP 13 Diploma 3 13 Strata 2 dan 3 2 Penerbang

yang Belajar di Institut Siswa yan Pertamba Pertamb Pertambangan Nemangkawi Awal (Sejak Aw w Program)

3.907 3.9 9 Siswa Lulusan In IInstitut Pertambangan Nemang k Nemangkawi yang Bekerja Sebagai K Karyawan PTFI dan Kontraktor Konttr

2.928 2.9 92 Orang

Siswa Institut Pertambangan Nemangkawi Tahun 2016 (Berdasarkan Suku) Pria Wanita Amungme Kamoro Lima Suku* Papua Lainnya Non Papua

1 3 5 4 0

15 10 57 29 1

Total Siswa Aktif

125 Siswa *Dani, Damal, Moni, Mee Nduga

Institut Pertambangan Nemangkawi

Asrama Tomawin

Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) dibangun oleh PTFI untuk mempersiapkan generasi muda Papua memasuki dunia kerja, khususnya di bidang pertambangan. Program Apprentice dan Diploma Administrasi Bisnis merupakan program utama di IPN. Sejak dimulainya IPN pada tahun 2003, sebanyak 3.907 siswa telah menempuh pendidikan di lembaga ini. Hingga tahun 2016, sebanyak 2.928 siswa diterima sebagai tenaga kerja PTFI atau perusahaan kontraktor. Pada tahun 2016, sebanyak 125 siswa masih menempuh pendidikan di IPN. Jumlah ini menurun signifikan dari tahun-tahun sebelumnya karena tidak ada penerimaan siswa baru selama tahun 2015-2016 sebagai penyesuaian dari kondisi perusahaan.

Asrama Tomawin merupakan asrama yang dibangun oleh PTFI untuk memfasilitasi siswa asal Tujuh Suku di dataran tinggi mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pada tahun 2016, sebanyak 57 siswa yang seluruhnya berasal dari Suku Amungme di dataran tinggi mendapatkan kesempatan untuk tinggal di asrama dan menempuh pendidikan. Selain mendapatkan pendidikan formal, para siswa yang tinggal di asrama ini mendapatkan program pembinaan agar mereka memiliki keterampilan dalam bidang seni, budaya, dan olahraga serta memiliki kemandirian yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

IPN juga menyelenggarakan program Pendidikan Orang Dewasa dan Papuan Bridge Program. Program Pendidikan Orang Dewasa berfokus pada peningkatan literasi masyarakat Amungme dan Kamoro sedangkan Papuan Bridge Program bertujuan untuk mempersiapkan siswa Papua terpilih yang akan atau telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja. IPN bekerjasama dengan perguruan tinggi di Semarang sebagai bagian dari peningkatan standar dan kualitas pendidikannya. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika juga terus diusahakan agar lulusan dari IPN dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar PTFI.

Siswa Asrama LPMAK Tahun 2016

756 Siswa

399 Putra 357 Putri

Siswa Asrama Tomawin Tahun 2016

57 Siswa

50 Putra 7 Putri


9

EKONOMI

Masyarakat mendapatkan benih sayuran, pelatihan pertanian dan bantuan pemasaran sebagai salah satu upaya mendorong keberlanjutan program pertanian.

“Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal” Kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika dan menjadikan Mimika menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi penting di Papua. Pertumbuhan ekonomi ini menarik migrasi penduduk dari daerah lain di Papua dan provinsi lain di Indonesia. Selain memberikan dampak ekonomi tersebut, kehadiran PTFI juga mendorong terciptanya lapangan kerja selain dari sektor tambang melalui berbagai program ekonomi berbasis kearifan dan potensi lokal. Program ini meliputi program peternakan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah dan dana bergulir di dataran tinggi dan dataran rendah.

Peternakan Ayam dan Babi Program peternakan di SP 9 dan SP 12 di wilayah dataran rendah Kabupaten Mimika telah mendorong masyarakat lokal

untuk mengembangkan potensi ekonomi setempat. Program ini telah menjadi salah satu program ekonomi unggulan karena kemampuannya untuk menyediakan 20% kebutuhan daging ayam dan 40% kebutuhan telur di Kabupaten Mimika. Program ini juga menciptakan lapangan kerja bagi 444 orang sebagai peternak dan karyawan. Pada tahun 2016, penjualan hasil peternakan mencapai Rp. 33,6 miliar. Selama lima tahun, pendapatan dari program ini mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp. 3,5 miliar per tahun. Selain memberikan manfaat finansial program peternakan juga melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai pelatihan peternakan bagi para peternak, pelajar, masyarakat, dan pegawai pemerintah di Kabupaten Mimika. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang peternakan, diharapkan program peternakan ini terus berkembang dan berkelanjutan di masa depan dan secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi dari PTFI. Program pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan LPMAK bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya bagi masyarakat Tujuh Suku asli Papua. Dalam program peternakan ayam,

Pendapatan Program Peternakan dan Pertanian Kakao* (Dalam Miliar Rupiah)

32,4 19,9

2012

23,3

2013

26,6

2014

*Dikelola oleh Yayasan Jayasakti Mandiri

10


33,6

2015

2016

LPMAK mendampingi 31 peternak ayam dalam mengembangkan usaha mereka. LPMAK juga merintis peternakan sapi di Agimuga dengan memberdayakan masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat Agimuga saat ini mengelola 137 ekor sapi didampingi tenaga dari Universitas Negeri Papua dan Dinas Peternakan Kabupaten Mimika. Berbagai program peternakan berbasis potensi lokal ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pertanian Program pertanian kopi berfokus pada pengembangan potensi kopi Arabica di empat kampung yaitu Tsinga, Aroanop, Hoea dan Waa di dataran tinggi. Program ini memberikan pendampingan, bantuan sarana produksi, bimbingan teknis dan aksesibilitas pasar bagi 81 petani kopi. Selama tahun 2016, kami melanjutkan program pendampingan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pengurus dan anggota Koperasi Kopi Amungme Gold dalam menjalankan program pertanian dan usaha kopi. Salah satu hasil dari pendampingan ini adalah adanya peningkatan hasil penjualan kopi dengan rata-rata peningkatan selama tiga tahun terakhir sebesar 44%. Pada tahun 2016, hasil penjualan kopi sebesar Rp. 983,1 juta, meningkat 20% dari penjualan tahun sebelumnya.

Jumlah Petani dan Luas Lahan Kopi

35

2012

104

2013

Petani

kakao. Pada tahun 2016, kami melakukan penjualan perdana biji kakao sebesar 720 kg ke Makassar. PTFI juga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mimika dalam menanam bibit kelapa unggul lokal di 30 hektar lahan di wilayah pesisir Mimika.

Jumlah Petani dan Luas Lahan Kakao 186

35,7

33 92

Budidaya jamur diperkenalkan kepada masyarakat di dataran tinggi untuk memberi manfaat ekonomi baru serta alih pengetahuan dan keterampilan.

114

2014

33,4

33,4

81

81

2015

2016

Luas Lahan (Hektar)

139 76

297

99 2012

200 2013

263

213 2014

Petani

Selain itu, kami juga melakukan program ketahanan pangan di dataran tinggi melalui budidaya sayuran serta pendampingan petani dan ibu rumah tangga, bekerjasama dengan Dinas Pertanian Mimika. Dalam program budidaya sayuran ini, kami membagikan benih sayuran kepada masyarakat, memberi pelatihan budidaya serta memfasilitasi pemasaran produk sayuran mereka. Sayuran mereka dipasarkan melalui Koperasi Masyarakat Wabanop. Selain itu, kami menginisiasi program budidaya jamur bagi masyarakat di dataran tinggi. Program ini diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif dalam mendapat manfaat ekonomi dari bidang pertanian. Selain memberikan manfaat ekonomi, program ini menjadi sarana transfer pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai program ekonomi sesuai potensi lokal.

153

147

2015

2016

Luas Lahan (Hektar)

Penjualan Biji Kakao

2.200 Kilogram

Produksi Biji Kakao

2.111 Kilogram

Di dataran rendah, kami mendukung pengembangan pertanian kakao di lebih dari lima belas kampung sasaran. Pada tahun 2016, PTFI bermitra dengan koperasi lokal dalam mendistribusikan bibit kakao dan memberikan pelatihan kepada petani. Per Desember 2016, 297 petani (50% petani Papua) terlibat dalam program pertanian kakao ini dan mereka mengelola 186 hektar lahan LLaporan Lap Lapo La apo aap po p orran raan an Investasi IIn Inv nvvestasi Sosial PT Freeport Indonesia - 2016 nv 2016

11

Para pengusaha binaan mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan wirausaha.

“Mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha pengusaha lokal Papua” Usaha Mikro Kecil dan Menengah Serta Dana Bergulir Kami melakukan program usaha kecil mikro dan menengah untuk mendorong pertumbuhan pengusaha lokal dalam penyediaan barang dan jasa, meningkatkan daya saing para pengusaha binaan, dan meningkatkan penggunaan barang dan jasa lokal bagi operasi kami. Program ini memberikan pendampingan bagi pengusaha Papua yang potensial. Pada tahun 2016, kami memberikan pendampingan bagi 162 pengusaha di mana 83% diantaranya merupakan pengusaha asal Tujuh Suku asli Papua. Program ini menciptakan kesempatan kerja bagi sekitar 1.199 orang di Kota Timika pada Desember 2016. Pendapatan para pengusaha tersebut mencapai Rp. 203,6 miliar.

Serapan Tenaga Kerja Pengusaha Binaan

Jumlah Pendapatan Pengusaha Binaan (Dalam Miliar Rupiah)

236,8

Amungme

Non Papua

152,9 103,7

561

105,1

Total Karyawan di Perusahaan Binaan

2013

2014

2015

172

2016

Kamoro

1.199 Karyawan

Papua Lainnya

2012

1.635

178

203,6

91

1.000

1.031

2012

2013

1.199

Lima Suku Papua

197

2014

Pengusaha Binaan Aktif Tahun 2016 7%

17% 1% 4% 6%

20% Skala Usaha 73%

118 Kecil 33 Mikro 11 Menengah

12

7% 5%

28% Suku 36%

7% 14%

46 Amungme 36 Kamoro 23 Dani 11 Mee

Laporan oran Investasi Investtasi Sosial PT Freeport Indonesia - 2016

Jenis Usaha

52%

22%

10 7 1 28

Moni Damal Nduga Papua Lainnya

1.462

85 Jasa 58 Dagang & Ritel 11 Produksi 8 Konstruksi

Total Binaan Aktif UMKM Tahun 2016

162 Pengusaha

2015

2016

Bidang jasa dan retail merupakan bidang usaha yang paling dominan dalam program pendampingan UMKM PTFI.

Kami bekerjasama dengan Yayasan Bina Utama Mandiri dalam penyaluran dana bergulir bagi para pengusaha binaan. Pada tahun 2016, dana bergulir yang diberikan sebesar Rp. 2,3 miliar bagi 18 pengusaha binaan. Kami juga menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam penyaluran dana bergulir sebagai bagian dari proses pembinaan para pengusaha untuk mencapai kelayakan dalam mendapatkan fasilitas kredit usaha perbankan. Sejak awal progam tahun 2004, total dana bergulir yang telah disalurkan bagi pengusana binaan sebesar Rp. 49,5 miliar. Kami terus mendorong para pengusaha agar lebih banyak mendapatkan mitra dan konsumen dari luar PTFI untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan usaha meskipun kelak kami telah berhenti beroperasi. Program dana bergulir LPMAK juga menyediakan fasilitas pengembangan usaha bagi lebih dari 700 pengusaha mikro asal Tujuh Suku asli Papua. Para pengusaha binaan tersebut bergerak di bidang jasa, kios/retail, dan berbagai industri rumahan. Program ini menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sehingga mereka dapat membiayai pendidikan dan perawatan kesehatan mereka serta mengembangkan usaha mereka.

Penyaluran Dana Bergulir 52

56 41

6,9

27 18

4,9 3,2

2012

2013

2014

3,7 2015

2,4 2016

Jumlah Pinjaman (dalam Miliar Rupiah) Jumlah Debitur Laporan Investasi Sosial PT Freeport Indonesia - 2016

13

INFRASTRUKTUR DASAR BAGI MASYARAKAT

“Berinvestasi dalam infrastruktur untuk mendukung pembangunan daerah” PT Freeport Indonesia (PTFI) bekerja sama dengan berbagai mitra dalam menyediakan infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Kemampuan kami dalam pengembangan infrastruktur dikombinasikan dengan jaringan mitra kami dan pemahaman tentang konteks lokal menjadi pendorong bagi pembangunan di sekitar wilayah operasi kami.

Proyek 3 Desa di Dataran Tinggi Sejak dimulainya Proyek Tiga Desa Amungme di dataran tinggi pada tahun 2000, kami telah menginvestasikan lebih dari US$ 81,5 juta untuk proyek infrastruktur bagi masyarakat di dataran tinggi Aroanop, Banti dan Tsinga, yang berada di sekitar wilayah operasi PTFI. Melalui proyek ini, kami menyediakan dana, peralatan, bahan, transportasi dan tenaga kerja untuk membangun jaringan infrastruktur yang mencakup lebih dari 300 rumah, tiga sekolah, 10 guru Rumah, tiga klinik, tiga pasar, 13 gereja, 20 jembatan, generator 225KW, dan dua lapangan terbang. Kontribusi dalam infrastruktur masyarakat telah memberi manfaat bagi sekitar 1.000 orang Papua yang tinggal di daerah dataran tinggi yang terpencil. Pada tahun 2016, kami menginvestasikan sekitar US$ 7 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek Tiga Desa, termasuk: Lapangan Terbang Aroanop, fasilitas Micro Hydro Banti 120 KW, Jembatan Banti dan Opitawak. Kami juga bermitra dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk melakukan survei dan mengembangkan rencana penyerahan dan pemeliharaan lanjutan untuk aset-aset ini. Lapangan terbang Aroanop merupakan lapangan terbang kedua yang dibangun PTFI di dataran tinggi untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat

Proyek Micro-hydro merupakan salah satu kontribusi PTFI dalam penyediaan listrik bagi masyarakat di dataran tinggi di sekitar wilayah operasi perusahaan.

14


Kompleks Olahraga Mimika PTFI menandatangani kesepakatan dengan pemerintah daerah pada tahun 2013 untuk membangun fasilitas olahraga yang secara khusus untuk mendukung provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Pada tahun 2016, kami menyelesaikan pembangunan Kompleks Olahraga senilai US$ 33 juta di Timika. Beberapa fasilitas dalam komplek ini antara lain stadion terbuka dengan kapasitas tempat duduk 3.500; stadion tertutup untuk bulutangkis, bola voli dan bola basket dengan kapasitas tempat duduk 5.500; lapangan atletik, dua asrama atlet dan berbagai fasilitas pendukung. Pada 2016, PTFI menghabiskan lebih dari US$ 3,2 juta untuk melengkapi kompleks olahraga. PTFI mensubkontrakkan pekerjaan konstruksi ke kontraktor lokal yang menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 300 orang, dimana lebih dari 100 orang merupakan orang asli Papua. Sebagai bagian dari kesepakatan, PTFI akan mengelola fasilitas tersebut selama satu tahun dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menemukan pihak ketiga profesional dalam mengelola fasilitas olahraga secara permanen. PTFI dan pemerintah daerah berencana meresmikan Kompleks Olahraga Mimika pada tahun 2017.

Kompleks olahraga Mimika dibangun oleh PTFI untuk mendukung Kabupaten Mimika sebagai salah satu tempat Pekan Olahraga Nasional di Papua tahun 2020.

Fasilitas Air Bersih Ketersediaan air bersih bagi masyarakat di kota Timika menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika. Pada tahun 2013, PTFI bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperbaiki distribusi air bersih ke Kota Timika, daerah perkotaan yang berkembang dan berdekatan dengan wilayah proyek PTFI. Sebagai bagian dari proses perencanaan, PTFI mensponsori studi kelayakan dan studi dampak lingkungan untuk menentukan desain terbaik fasilitas pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan Timika yang semakin meningkat. Sebagai hasil dari studi tersebut, PTFI menyumbangkan keahlian tekniknya dan investasi senilai US$ 10 juta untuk membangun dua fasilitas pengolahan air, jaringan pipa asupan air dan tujuh sumur bor. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memperluas jaringan pemipaan kota secara bertahap yang akan menghubungkan ribuan penduduk Timika ke instalasi pengolahan air. Pada 2016, PTFI menyediakan lebih dari US$ 2,4 juta untuk menyelesaikan satu instalasi pengolahan air, satu penampungan air, lima dari tujuh sumur bor, dan gedung perkantoran pendukung. Untuk membangun fasilitas ini, PTFI bermitra dengan kontraktor lokal yang menyediakan pekerjaan kepada lebih dari 70 orang dimana 20 di antaranya adalah orang asli Papua. Sejak dimulainya proyek pada tahun 2013, PTFI telah menginvestasikan lebih dari US$ 5,4 juta. Fasilitas ini ditargetkan selesai pada tahun 2017. Setelah selesai, PTFI akan mengoperasikan fasilitas ini pada tahun pertama dan akan dilanjutkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah.

PTFI dan Pemerintah Kabupaten Mimika sepakat untuk membangun fasilitas air minum untuk didistribusikan ke Kota Timika Laporan Investasi Sosial PT Freeport Indonesia - 2016

15

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Komunikasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam keberhasilan operasi perusahaan dan pelaksanaan programprogram investasi sosial

“Berada ditengah masyarakat dan menghargai nilai-nilai adat ” Masyarakat di sekitar wilayah kami beroperasi telah menjadi bagian dalam sejarah dan perjalanan operasi PT. Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini. Hal inilah yang menjadi semangat kami dalam membina hubungan baik dengan masyarakat. Kami terus menerus berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat agar kehadiran kami semakin memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar kami. Kami mengakui bahwa hubungan antara PTFI dan masyarakat berjalan sangat dinamis. Ketidakpuasan masyarakat terhadap dinamika perusahaan berdampak bagi perusahaan dan masyarakat. Beberapa langkah yang kami lakukan pada tahun 2016 untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat antara lain mitigasi proyek perpanjangan tanggul, pengelolaan pendulangan tanpa ijin, pengelolaan keluhan, peningkatan hubungan dengan lembaga lokal, serta pemberian donasi dan kontribusi.

Mitigasi Proyek Perpanjangan Tanggul Pada tahun 2016, PTFI bekerjasama dengan masyarakat untuk meninjau dan mengurangi dampak perpanjangan tanggul. Perpanjangan tanggul ini diperlukan berdasarkan proyeksi peningkatan tailing karena perubahan operasi PTFI dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Proyek perpanjangan tanggul yang telah disetujui dalam AMDAL ini menutup sementara Sungai Yamaima yang menjadi salah satu jalur transportasi masyarakat setempat. Melalui serangkaian studi dan diskusi dengan masyarakat di Ayuka dan Tipuka yang berpotensi terdampak, kami membuat jalur transportasi alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi dampak sementara dari penutupan Sungai Yamaima. Selain itu, layanan kapal yang diluncurkan PTFI pada tahun 2014 tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. PTFI berkonsultasi dengan masyarakat dan mengidentifikasi opsi untuk menggunakan kapal fiberglass berukuran lebih kecil, membuat rute layanan baru, dan merevisi jadwal layanan kapal. Sebagai hasil dari konsultasi ini, pada tahun 2016, PTFI mengoperasikan kapal penumpang untuk menyediakan layanan transportasi air reguler di wilayah pesisir timur; menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan; serta program ekonomi di wilayah terdampak. Selain itu, PTFI juga menyelesaikan dermaga kapal baru dan memberikan layanan bus untuk melengkapi layanan transportasi air. Seluruh fasilitas ini mulai digunakan pada tahun 2016.

Pengelolaan Pendulangan Tanpa Ijin

PTFI melakukan berbagai langkah untuk memitigasi risiko kegiatan pendulangan tanpa ijin di dalam wilayah perusahaan

16


Pendulangan tanpa ijin menjadi salah satu tantangan yang dihadapi PTFI dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Jumlah pendulang tanpa ijin cenderung meningkat di sepanjang aliran sungai di mana kami melakukan perawatan tanggul sungai menggunakan alat-alat berat. Salah satu risiko yang kami hadapi adalah terganggunya operasi perusahaan karena para pendulang sering kali menghalangi aktifitas alat berat dan karyawan perusahaan yang bekerja pada proyek tersebut. Kegiatan pendulangan yang

dilakukan di sekitar alat berat juga meningkatkan risiko keselamatan bagi para pendulang. Sebagai bagian dari upaya ini, PTFI telah memberdayakan sekitar 30 mantan penambang rakyat untuk bekerja sebagai petugas keamanan di sekitar sungai aliran tailing. Mereka bertanggung jawab untuk mendidik para pendulang tentang keselamatan dan untuk mengidentifikasi lokasi lain untuk menambang yang lebih aman. Koordinasi ini juga membantu mengatasi potensi konflik yang terkait dengan pemukiman ilegal para pendulang. PTFI juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencari mata pencaharian alternatif seperti pertanian kopi dan kakao bagi para pendulang.

Pengelolaan Keluhan Masyarakat PTFI menerima dan menangani keluhan masyarakat melalui Sistem Manajemen Keluhan Masyarakat. Pada tahun 2016, PTFI mengelola 66 keluhan dari masyarakat dimana 44 diantaranya berhasil diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keluhan tersebut terkait tuntutan kompensasi hak ulayat, keluhan lingkungan, dan kompensasi jasa. Meskipun jumlah tuntutan terkait hak ulayat tidak sebanyak tuntutan tahun-tahun sebelumnya, kami memberi perhatian khusus dan menjadikan hak ulayat sebagai salah satu risiko sosial utama perusahaan sebagaimana tercatat dalam daftar risiko perusahaan. Pada tahun 2016, kami berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika untuk menyelidiki klaim tersebut dan bekerja dengan semua pihak untuk mencoba mencapai kesepakatan dalam kerangka hukum yang ada. Studi pemetaan hak ulayat 3 Desa Amungme oleh Universitas Cenderawasih yang telah selesai pada tahun 2015 mulai disosialisasikan pada tahun 2016 kepada Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme dan tokoh-tokoh Amungme. Kami juga menginisiasi rencana sosialisasi hak komunal dan hak ulayat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai hak ulayat. PTFI berkomitmen untuk mengelola keluhan dari masyarakat sesuai dengan prosedur perusahaan dan menghasilkan solusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat.

Hubungan dengan Lembaga Lokal

Kemitraan sebesar US$ 32,9 juta (40% dari total Investasi Sosial). Program LPMAK dikelola secara kolaboratif oleh perwakilan Suku Amungme dan Kamoro, Pemerintah Mimika, Perwakilan Gereja, dan PTFI yang duduk di Badan Musyawarah dan Badan Pengurus. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur di Mimika. LPMAK juga melakukan penggantian kepemimpinan lembaga yang meliputi Sekretaris Eksekutif, serta beberapa anggota Badan Pengurus dan Badan Musyawarah. Pada tahun 2016, PTFI dan LPMAK menandatangani kesepakatan tentang pengelolaan Dana Kemitraan hingga Desember 2018 dan langkah-langkah untuk memberikan dampak yang lebih besar melalui dana tersebut. PTFI dan LPMAK juga menyetujui untuk dilakukan konsultasi publik tentang pengelolaan Dana Kemitraan. Konsultasi ini akan mulai dilaksanakan pada tahun 2017. PTFI juga meneruskan pengembangan kapasitas dan pemberian dana kepada lembaga-lembaga adat (Lemasa dan Lemasko) dan yayasan lokal (Yahamak). PTFI mendampingi lembaga dan yayasan tersebut dalam penyusunan program serta pengelolaan anggaran agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat adatnya. Dualisme kepemimpinan menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan kinerja lembaga-lembaga tersebut. Pada tahun 2016, Lemasa mengadakan Musyawarah Adat untuk memilih ketua baru lembaga adat. Dengan terpilihnya ketua yang disetujui bersama, diharapkan lembaga-lembaga adat dan yayasan lokal dapat berkontribusi dalam kegiatan operasi dan pengembangan masyarakat yang dilakukan perusahaan.

Komite Kontribusi Kami juga memberikan dukungan dalam bentuk donasi dan kontribusi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain tidak hanya di Papua tapi juga di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016, kami memberikan dukungan dan sponsor pada sekitar 102 kegiatan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga, seni budaya dan lingkungan. Donasi dan sponsor yang kami berikan antara lain bantuan terhadap gempa bumi di Aceh dan tanggap bencana lainnya, donor darah, dan beberapa kegiatan yang diadakan atau diikuti oleh siswa Papua di Indonesia.

Dalam melaksanakan komitmen sosial perusahaan, PT. Freeport Indonesia (PTFI) perlu mendapatkan dukungan dari lembagalembaga lokal agar program dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai setempat. Beberapa lembaga lokal utama yang bekerjasama dengan kami yaitu Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) serta sebuah Forum komunikasi tripartit antara perwakilan masyarakat Amungme, Kamoro dan PTFI yang dinamakan Forum MoU. Salah satu bentuk kerjasama ini berupa forum komunikasi rutin, pendampingan dan dukungan operasional lembaga. LPMAK merupakan lembaga mitra kami yang mengelola Dana Kemitraan dari PTFI. Sejak awal LPMAK beroperasi, kami melakukan pendampingan dalam pengelolaan Dana Kemitraan agar tercapai target akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Pada tahun 2016, PTFI memberikan kontribusi Dana

Forum komunikasi antara lembaga-lembaga adat dan PTFI dilakukan untuk menyelaraskan kegiatan perusahaan dengan nilai-nilai adat setempat


17

LEMBAGA-LEMBAGA LOKAL MITRA PTFI

LPMAK Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) merupakan lembaga yang mengelola Dana Kemitraan dari PTFI sejak tahun 1996. Dana Kemitraan tersebut digunakan untuk pengembangan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, agama, dan infrastruktur melalui kemitraan dengan pemerintah, lembaga adat, lembaga gereja, dan mitra lainnya. Penerima manfaat utama dari program-program LPMAK adalah masyarakat dari Dua Suku (Suku Amungme dan Suku Kamoro) dan Lima Suku kekerabatan (Dani, Damal, Nduga, Moni, dan Mee). Dalam menjalankan program-programnya, LPMAK berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat asli di Kabupaten Mimika secara berkesinambungan dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.

Pengeluaran LPMAK 2016 Berdasarkan Program

Kontribusi Dana Kemitraan dari PTFI Berbasis Akrual

(Dalam Miliar Rupiah)

(Dalam Juta US$)

Kontribusi PTFI ke LPMAK 2016

US$ 32,9 JUTA (Rp. 434,8 miliar) Kontribusi PTFI ke LPMAK 1996-2016

US$ 693,9 JUTA (Rp. 9,1 triliun) Karyawan LPMAK Berdasarkan Suku

7,7 Dukungan Lembaga Gereja 13,0 Proyek Khusus

Karyawan LPMAK

40,0 Dukungan Lembaga Adat 45,2 Pengeluaran Kapital 66,6

Ekonomi

39,4

41,2

31,2

26,5

32,9

2012

2013

2014

2015

2016*

74,6 Administrasi Umum 117,8 Pendidikan 193,6 Kesehatan

*Belum Diaudit

Kontribusi Dana Kemitraan (Berbasis Akrual)

205

107 Papua 7 Suku 28 Papua Bukan 7 Suku 70 Bukan Papua

LEMASA Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) didirikan pada tanggal 21 Juni 1994 sesuai hasil musyawarah adat Suku Amungme. Lemasa dibentuk sebagai lembaga adat untuk membantu memfasilitasi hak-hak masyarakat Suku Amungme di sekitar area operasi PTFI dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Lemasa juga didirikan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota atau masyarakat Suku Amungme, Pemerintah, dan PTFI. Pendampingan PTFI kepada Lemasa Mendukung proses penguatan kapasitas lembaga Mendukung pengembangan kapasitas pengurus Mendukung studi identifikasi hak kepemilikan tanah adat Suku Amungme dalam wilayah pertambangan PTFI

Kontribusi PTFI dan LPMAK 2016

US$ 1,5 JUTA (Rp. 20,1 miliar)

Kontribusi PTFI dan LPMAK 2000-2016


LEMASKO Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) didirikan pada tanggal 25 Juni 1996. Lemasko dibentuk sebagai lembaga adat untuk memfasilitasi hak-hak masyarakat suku Kamoro di sekitar area operasi PTFI dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, infrastruktur, dan kesehatan. Lemasko juga didirikan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota atau masyarakat Suku Kamoro, Pemerintah, dan PTFI. Pendampingan PTFI kepada Lemasko Mendukung proses penguatan kapasitas lembaga Mendukung pengembangan kapasitas pengurus



18




Yayasan Waartsing & Yu Amako Yayasan Waartsing didirikan pada 30 Oktober 2001 sebagai lembaga pengelola Dana Perwalian (Trust Fund) dari PTFI bagi Suku Amungme. Yayasan Yu Amako didirikan pada 22 Agustus 2001 sebagai lembaga pengelola Dana Perwalian dari PTFI bagi Suku Kamoro. Dana Perwalian ini merupakan salah satu bentuk pengakuan perusahaan terhadap masyarakat Suku Amungme di dataran tinggi dan Suku Kamoro di dataran rendah sebagai pemilik hak ulayat atas wilayah di mana PTFI beroperasi. Dana Perwalian yang dikelola oleh kedua yayasan tersebut untuk menyejahterakan masyarakat Suku Amungme, khususnya di Tiga Desa di dataran tinggi (Waa Banti, Aroanop, dan Tsinga) dan Suku Kamoro di Lima Desa di dataran rendah (Koperapoka, Nawaripi, Nayaro, Tipuka, dan Ayuka) melalui pengembangan bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Pendampingan PTFI adalah membantu Yayasan Waartsing dan Yayasan Yu Amako untuk meningkatkan kapasitas pengurus agar dapat mengelola Dana Perwalian dengan profesional, mandiri, dan transparan.

Kontribusi PTFI Kepada Waartsing 2016

Kontribusi PTFI Kepada Waartsing 2001-2016

US$ 503 RIBU US$ 28 JUTA (Rp. 6,6 miliar)

(Rp. 279,8 miliar)

Kontribusi PTFI Kepada Yu Amako 2016

Kontribusi PTFI Kepada Yu Amako 2001-2016

US$ 503 RIBU US$ 26,9 JUTA (Rp. 6,6 miliar)

(Rp. 269,2 miliar)

YAHAMAK Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) didirikan pada 21 Januari 2001 sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang penegakan hak asasi manusia, khususnya bagi anak dan perempuan. Program-program Yahamak disusun untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak-anak melalui pendidikan dan kesehatan


Pendampingan PTFI Kepada Yahamak


US$ 457,8 RIBU (Rp. 6,0 miliar)

Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program kerja Mendampingi untuk memastikan program Yahamak selaras dengan program dari lembaga lain (seperti LPMAK) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Yahamak


Forum MoU 2000 Forum MoU 2000 merupakan forum diskusi antara perwakilan Suku Amungme dan Suku Kamoro dengan PTFI untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan operasi PTFI dan masyarakat adat. Keputusan yang dihasilkan oleh Forum MoU 2000 bersifat rekomendasi yang akan diserahkan kepada Lemasa, Lemasko dan PTFI untuk ditindaklanjuti sesuai kesepakatan bersama.

Kontribusi PTFI dan LPMAK kepada Forum MoU 2016

Kontribusi PTFI dan LPMAK kepada Forum MoU 2005-2016

US$ 178,6 RIBU

US$ 1,8 JUTA

(Rp. 2,4 miliar)

(Rp. 18 miliar) Laporan Investasi Sosial PT Freeport Indonesia - 2016

19

BUDAYA

Buku Budaya Papua yang disponsori dan dipublikasikan oleh PTFI dan LPMAK

“Melestarikan adat dan budaya di tengah kemajuan zaman” PT Freeport Indonesia (PTFI) menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Di lain pihak, tingginya angka migrasi di Mimika, baik dari dalam maupun luar wilayah Papua telah memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi maupun budaya lokal. Budaya dari luar, sistem ekonomi maupun teknologi modern dapat mengubah cara pandang masyarakat lokal terhadap budaya asli mereka. Kami turut memperhatikan pentingnya budaya lokal sebagai identitas asli Papua sehingga budaya tersebut tidak hilang begitu saja oleh arus modernisasi. Oleh karena itu, kami mengambil bagian dalam usaha pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat asli. Berbagai kegiatan promosi budaya dilakukan agar masyarakat lokal khususnya kaum muda dapat tetap memahami budayanya meskipun hidup dan tinggal bersama dengan orang dengan beragam budaya dari luar. Pada tahun 2016, kami melanjutkan komitmen dalam pelestarian budaya melalui kegiatan promosi budaya Suku Kamoro. Kami bekerjasama dengan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe untuk mengembangkan, melestarikan, dan mempromosikan seni dan budaya Kamoro. Yayasan tersebut juga melakukan pendampingan kepada para pengukir serta pemasaran hasil ukiran dan anyaman. Promosi tersebut dilakukan melalui pameran produk seni dan tarian dan penjualan produk seni seperti ukiran dan anyaman serta tur budaya ke beberapa kampung Kamoro di wilayah pesisir. Pengembangan budaya Kamoro yang dilakukan meliputi kegiatan seleksi, pengumpulan serta penjualan hasil-hasil ukiran masyarakat Suku Kamoro untuk dapat dipromosikan melalui pameran dan galeri di Kota Timika. Hasil dari penjualan ukiran tersebut diberikan seluruhnya kepada para pengukir. Pada tahun 2016, sebanyak 692 ukiran dan anyaman Kamoro pilihan yang berasal dari sekitar 300 pengukir/ penganyam berhasil terjual melalui berbagai pameran di Kabupaten Mimika maupun daerah lain di Indonesia.

Selain ukiran, anyaman juga menjadi salah satu kerajinan unggulan masyarakat Suku Kamoro.

20


HAK ASASI MANUSIA

Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) diwajibkan bagi seluruh karyawan PTFI, privatisasi dan kontraktor serta petugas keamanan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di PTFI dijalankan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah beroperasi di Papua, Indonesia sejak tahun 1973 dan menerapkan Prinsip Sukarela Tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) sejak tahun 2000. Kami melakukan berbagai langkah untuk menerima, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM serta memberikan pelatihan dan promosi penegakan HAM kepada karyawan dan masyarakat. Kami menghormati hak setiap individu termasuk karyawan, masyarakat, mitra, dan siapapun yang mungkin terdampak dari kegiatan kami. Pada tahun 2016, kami menerima 32 keluhan dugaan terkait HAM yang meliputi isu rumah tangga ketenagakerjaan, pelecehan verbal dan diskriminasi. Tidak ada laporan dugaan tersebut yang terkait dengan isu keamanan atau melibatkan aparat keamanan. Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak enam belas kasus merupakan masalah rumah tangga yang tidak terkait langsung dengan PTFI. Kami meneruskan kerjasama yang erat dengan Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak), yang merupakan lembaga lokal yang bergerak dalam penegakan hak anak dan wanita, dalam penanganan dugaan yang terkait dengan masalah rumah tangga, salah satunya melalui membentuk Pusat Terpadu untuk Ibu, Anak, Lansia pada tahun 2016. Sistem pengaduan hak asasi manusia dikomunikasikan dan diketahui, tidak hanya oleh karyawan dan kontraktor, tetapi juga oleh keluarga dan orang lain dalam wilayah proyek. Terlepas dari jenis dan kredibilitas tuduhan ini, semua kasus yang dilaporkan didokumentasikan, ditinjau dan ditutup, atau dalam proses ditindaklanjuti oleh Kantor HAM PTFI. Kami aktif terlibat dan rutin membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional mengenai pelaksanaan Prinsip Sukarela dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 2016, Kantor HAM PTFI mengadakan pertemuan

dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat nasional yang bergerak dalam bidang HAM seperti ICE, KONTRAS, dan ELSHAM. PTFI bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) baik di Jakarta maupun di Provinsi Papua. Pertemuan ini dilakukan secara proaktif untuk membahas Prinsip Pedoman PBB, Prinsip-prinsip Sukarela tentang HAM, dan isu-isu terkait HAM di PTFI, seperti hubungan industrial, mogok kerja karyawan, hak adat, perubahan operasi tambang dan perpanjangan tanggul. PTFI juga menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, lembagalembaga mitra, dan pemerintah daerah melalui presentasi program HAM PTFI dan pelaksanaan Prinsip Sukarela. Pada tahun 2016, PTFI memperbarui Nota Kesepahaman dengan POLRI, yang terakhir direvisi dan ditandatangani pada tahun 2013. Nota Kesepahaman tersebut akan berlaku selama tiga tahun dan merinci hubungan kerja antara perusahaan dan petugas keamanan publik yang ditugaskan. Nota Kesepahaman ini mencakup bidang dukungan, koordinasi dan komitmen terhadap kebijakan dan prosedur PTFI, termasuk etika bisnis dan hak asasi manusia.

Pelatihan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Tahun 2016

1.600

3.350

3.200

1.200

Karyawan PTFI

Karyawan Kontraktor dan Privatisasi

Masyarakat Umum

Anggota Polisi dan TNI


21

KANTOR PENGELOLAAN PROYEK

Simulasi penyelamatan di Banti, salah satu desa di sekitar wilayah operasi PTFI di dataran tinggi , merupakan salah satu usaha mengurangi risiko jika terjadi bencana di sekitar pemukiman masyarakat

“Pengelolaan program yang transparan, akuntabel, dan efektif bagi masyarakat” Kantor Pengelolaan Proyek Divisi Community Affairs (CA) berperan dalam melakukan koordinasi antar berbagai bagian di Divisi CA dan memastikan bahwa program kami dilakukan secara transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2016, total investasi sosial kami sebesar US$ 86,2 juta. Investasi tersebut 36% di bawah anggaran tahun 2016 yang disebabkan oleh program efisiensi biaya yang dilakukan di seluruh departemen di PTFI sebagai dampak dari menurunnya kondisi keuangan perusahaan. Investasi sosial yang dikelola Divisi CA dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro melalui Dana Kemitraan sebesar 78 %, sedangkan sisanya dikelola oleh divisi lain di PTFI (Institut Pertambangan Nemangkawi, Special Projects, Komite Kontribusi). Sebagai tindak lanjut dari temuan audit internal oleh Deloitte pada tahun 2014, kami bekerjasama dengan Departemen Accounting PTFI dalam penyusunan laporan keuangan program sosial yang baru sebagai bagian dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kesesuaian dengan standar pelaporan Global Reporting Initiative (GRI). Untuk mencapai keberhasilan program, Divisi CA melakukan perencanaan dan koordinasi bersama dengan seluruh bagian yang berbeda di Divisi CA maupun dengan departemen lain di PTFI. Pada tahun 2016, CA meluncurkan dokumen strategi program pengembangan masyarakat. PTFI terus meningkatkan penggunaan kerangka berbasis risiko untuk mengelola risiko-risiko bisnis utamanya,

22


termasuk aspek sosial, lingkungan, keselamatan, keamanan, tenaga kerja. Tim CA menggunakan matriks risiko Lingkungan, Sosial dan Ekonomi FCX (Perusahaan induk dari PTFI) untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko dan kesempatan sosial yang berdampak pada keberlanjutan operasi perusahaan. Tim CA melakukan analisa risiko ini sekurang-kurangnya sekali setahun. Risiko-risiko dan kesempatan sosial ini didokumentasikan dalam Daftar Risiko PTFI. Analisa proaktif terhadap perubahan-perubahan dalam perusahaan yang berdampak pada masyarakat dan sebaliknya akan membantu PTFI dalam mengurangi risiko-risiko sosial sebelum meningkat menjadi ancaman bagi operasi PTFI.

Investasi Sosial PTFI 2016 (Dalam Juta US$)

3,4 Seni, Budaya, dan Olah Raga 3,7 Pengembangan Ekonomi 3,8 Keterlibatan Pemangku Kepentingan 5,2 Pendidikan dan Pelatihan 8,3 Infrastruktur Masyarakat 9,5 Pengembangan Kesehatan 17,9 Administrasi Umum 34,4 Total Investasi Sosial PTFI Tahun 2016

Dana Perwalian

US$ 86,2 Juta

Pameran program sosial memberikan informasi yang lengkap dan tepat mengenai berbagai program investasi sosial yang berdampak positif bagi masyarakat setempat.

Kami secara proaktif menyebarluaskan informasi programprogram pengembangan masyarakat yang kami lakukan bersama para mitra. Langkah-langkah proaktif tersebut kami lakukan melalui berbagai pameran dan presentasi kepada pihak eksternal dan internal. Pada tahun 2016, kami mengadakan dua kali pameran untuk memberikan informasi lengkap kepada masyarakat tentang program-program kami dan memasarkan beberapa produk dari masyarakat yang kami bina. Kami menerima kunjungan dari berbagai media lokal dan nasional serta instansi pemerintah baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat termasuk lembaga legislatif. Selain mendapatkan informasi mengenai program-program kami, para tamu juga melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi program pengembangan masyarakat serta berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat. Mereka memberikan apresiasi yang positif terhadap program-program yang kami lakukan dan berharap agar kehadiran PTFI selalu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi yang berkualitas dan benar tentang program-program investasi sosial kami.

Kami mematuhi standar-standar keselamatan yang ditetapkan oleh perusahaan serta standar keselamatan nasional dan internasional dalam melaksanakan kegiatan investasi sosial perusahaan. Pada tahun 2016, kami berhasil mencapai tingkat Kinerja Akuntabilitas Keselamatan sebesar 99% yang melebihi target perusahaan sebesar 95%. Untuk memastikan setiap karyawan mematuhi standar keselamatan, para karyawan Divisi CA mengikuti berbagai pelatihan keselamatan kerja seperti, pemadaman kebakaran, investigasi insiden, alat pelindung diri, dan pencegahan fatalitas.

Kinerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja Community Affairs Tahun 2016 Akuntabilitas K3

99 %

Insiden Kendaraan Ringan

8

Kasus

Total Jam Kerja Tanpa Insiden

857.265 Jam

Karyawan Divisi Community Affairs Tahun 2016 41%

59%

Jenjang Karyawan

41%

145 Muda, Madya, Utama* Karyawan 191 Pratama** Karyawan

* Karyawan Muda, Madya dan Utama adalah karyawan level 1 hingga level 5 ** Karyawan Pratama adalah karyawan level F hingga level A

Total Karyawan Divisi Community Affairs Tahun 2016

34%

110 Papua 7 Suku 82 Papua Bukan 7 Suku 134 Bukan Papua

Suku

336 Karyawan

25%


23

LAMPIRAN Lampiran 1: Peta Program Pengembangan Masyarakat oleh PTFI Peta Kabupaten Mimika

Propinsi Papua Barat Propinsi Papua

Hoya

JAYAPURA

MANOKWARI

Jila Amar

Area Kontrak Karya

Kokonau

Agimuga

MIMIKA

Atuka

Keterangan simbol:

Omawita Fanamo Otakwa

PTFI LPMAK

PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DATARAN TINGGI Gn. Grasberg 4268

KESEHATAN

Grasberg

PENDIDIKAN

MILL

EKONOMI

MP 72

GBT

INFRASTRUKTUR Tembagapura Opitawak Banti Hidden Valley

Aroanop

Lembah Waa

Tsinga

PROGRAM BUDIDAYA KAKAO

Hannekam

SISWA ASRAMA TARUNA PAPUA

LAPANGAN TERBANG PERINTIS DI AROANOP, DISTRIK TEMBAGAPURA PROGRAM PETERNAKAN AYAM

Kuala Kencana

LIP

PENYULUHAN KESEHATAN DI KLINIK UTIKINI BARU Mulia Kencana SP VII

SP III

SP XII

Kwamki Lama

Iwaka

SP II

SP IX

Basecamp Airport RS Mitra Masyarakat

SP V

Koperapoka

Naena Muktipura SP VI

Nawaripi Baru

Nayaro

SP 1 SP IV

Penjunan Kilometer 10 Kadun Jaya Mware

SP 8

Mioko

Mapuru Jaya

Aikawapuka

Pigapu Ayuka

Tipuka Paumako II Dock

Miramao

Omawita/ Fanamo Paumako I

PROGRAM BUDIDAYA KELAPA

Cargo Dock Amamapare Portsite

Napurutiri Morauga Efefeta (Pasir Hitam) Apiripi

Pulau Puriri

Pulau Awautiri Uturumapare

Laut Arafura Ohotya (Otakwa)

24


DUKUNGAN TRANSPORTASI AIR BAGI KAMPUNG PESISIR

Lampiran 2: Peta Distrik Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dengan 133 kampung atau desa dan memiliki luas wilayah sebesar 21.522 km2 (4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua). Berdasarkan data tahun 2015, populasi di Kabupaten Mimika sebesar 201.667 jiwa. MIMIKA BARAT KUALA KENCANA

AMAR

Kokonao Mimika Migiwia Kiyura Aparuka Apuri Atapo

Ipiri Paripi Yaraya Amar Kawar Manuare

TEMBAGAPURA Tembagapura Opitawak Aroanop Jagamin Dileningongin Tsinga Beanigogom Waa

Kuala Kencana2 km Karang Senang Bhintuka Utikini Baru Pioka Kencana Mimika Gunung Karya Kencana Utikini II Utikini III Jimbi

JILA

HOYA

Baluni Aingogin Noselanop Jongkogoma Miniponogoma Banti II

Enggin Geselema Jila Diloa Noemun Pasir Putih Jengkoan

Luas Hoya

Jinoni Mamontoga Puti Kulamogon Jawa

MIMIKA BARAT JAUH

TEMBAGAPURA

AMAR

ALAMA

JILA

KWAMKI NARAMA

MIMIKA BARAT

AGIMUGA

IWAKA

MIMIKA BARAT JAUH MIMIKA BARAT TENGAH Kapiraya Uta Mupuruka Wumuku Akar

HOYA

KUALA KENCANA

MIMIKA BARAT TENGAH

Potowai Buru Yapakoka Aindua Tapoormai Umar

ALAMA Enggin Alama Senawak Unimogom Bemoki Tagaralama Geselama Wuarem Jenggelo Purua Kilmit

Diloa II Pilikogom Bunaraugin Umpliga Amuaogom Wandud Pusuwe

WANIA MIMIKA TENGAH

Mapar Kipia Pronggo Wakia

MIMIKA BARU

MIMIKA TIMUR MIMIKA TIMUR JAUH JITA

MIMIKA TENGAH IWAKA Iwaka Limau Asri Naena Muktipura Mulia Kencana Wangirja Pigapu Limau Asri Barat

WANIA Kamoro Jaya Wonosari Jaya Inauga Nawaripi Kadun Jaya Mandiri Jaya Monokau Jaya

MIMIKA TIMUR Wania Muare Kaugapu Hiripau Poumako

Jumlah penduduk: 201.667 jiwa (Data tahun 2016)

•••••

Luas wilayah: 21.522 km2

Jumlah distrik dan kampung: 18 distrik, 133 kampung MIMIKA

N

8

0

8

16 kilometer

*Sumber: Mimika Dalam Angka 2016

Atuka Tiwaka Keakwa Aikawapuka Kamora

AGIMUGA

KWAMKI NARAMA Harapan Mekurima Landum Mekar Olaroa Bintang Lima Damai Walani Amole Lamopi Tunas Matoa

LAUT ARAFURA

MIMIKA TIMUR JAUH Ayuka Amamapare Ohotya

Omawita Fanamo

Kiliarma Amungun Aramsolki Fakfuku Hinat Untung Masasimamo Emkoma Halama Emogoa

MIMIKA BARU Koperapoka Kebun Sirih Perintis Timika Indah Otomona Pasar Sentral Dingonarama

Wanagon Sempan Kwamki Baru Timika Jaya Nayaro Ninabua Hangaitji

JITA Sempan Timur Wenin Noema Wapu Sumapro

Kanmapiri Yaitak Bulumen Wacakam Waituku

Kantor pusat pemerintahan daerah Kabupaten Mimika


25

MIMIKA DALAM ANGKA

Lampiran 3: Mimika Dalam Angka

JUMLAH PENDUDUK

187.779

191.607

196.401

JUMLAH SEKOLAH

199.311 201.667

121 SEKOLAH DASAR 47 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 37 SEKOLAH MENENGAH ATAS/

School

School

School

2011

2012

2013

2014

2015

5 BESAR PENYAKIT

64.529 Kasus Penyakit Sistem Otot 13.637 Kasus Diare 12.932 Kasus Malaria 71.206 Kasus Saluran Pernafasan 10.924

Infeksi Saluran Pernafasan Akut

SEDERAJAT

JUMLAH GURU &MURID 33.333 Murid Guru 1.946

13

Rumah Bersalin 52 Puskesmas /Puskesmas Pembantu

720

777

SMP SMA/SMK

Usaha Skala Besar

77 Usaha Skala Menengah 2.615 Usaha Skala Kecil

94 Posyandu

10.351 Usaha Skala Mikro

32 Klinik

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

HIV/AIDS 461

6.603

PROFIL USAHA

FASILITAS KESEHATAN Rumah Sakit

7.000 SD

Kasus

6 1

449 414

436

Provinsi Papua 2012

2013 2014 2015 Kasus Baru

Indonesia

Sumber: Mimika Dalam Angka 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

26


70,89

Kabupaten Mimika Provinsi Papua Barat

360

2011

2015

61,73 57,25 69,55


27

Plaza 89, Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940, Indonesia +62 21 2591818 +62 21 2591945 (Faks.) www.fcx.com

28


Office Building I Jl. Mandala Raya Selatan No. 1 Kuala Kencana, Timika 99920, Papua - Indonesia +62 901 432005 +62 901 432209 (Faks.) www.ptfi.co.id

PTFI Social Investment Report 2016 1

PTFI Social Investment Report - 2016

Table of Content

2

3

FOREWORD

4

EXECUTIVE SUMMARY

6

HEALTH

8

EDUCATION

10

ECONOMY

14

COMMUNITY INFRASTRUCTURE

16

COMMUNITY RELATIONS

18

LOCAL INSTITUTION PARTNERS

20

CULTURE

21

HUMAN RIGHTS

22

PROJECT MANAGEMENT OFFICE

24

APPENDICES


FOREWORD

To Our Stakeholders, PT Freeport Indonesia (PTFI) is committed to providing benefits to our host communities through a targeted social investment program. We continue to uphold this commitment amidst increasing operational challenges and expectations of our stakeholders. PTFI strives to conduct meaningful, proactive and respectful engagement with our stakeholders in order to achieve mutual outcomes that address both Company and our community’s needs. In managing PTFI’s social investment portfolio, several divisions across the company including Community Affairs, Special Projects and Human Resources work collaboratively with our partners to ensure program activities are efficient, transparent and accountable. A significant portion of our social investment funding is provided through the PTFI Partnership Fund, which is managed by the Amungme and Kamoro Community Development Organization (LPMAK). In addition, PTFI provides financial support in the form of a Trust Fund, managed by our customary institutions. This report highlights the key achievements and challenges of our social investment program for the period January 1 to December 31 2016. This report is one of measures in achieving transparency and accountability in the use of resources in social investment programs. We trust that this report will help our stakeholders to monitor our performance over time and be a reference for other PTFI publications including PTFI’s Annual Report, Mine Tour Companion, company website and other publications. We hope that this report encourages positive discussion and feedback from all stakeholders towards PTFI’s efforts to help build healthy and dynamic communities where we operate. On behalf of PTFI management, I would like to thank our dedicated employees who work with our communities through the PTFI social investment program. We value their continued hard work and efforts to achieve positive outcomes for the company and communities.

Warmest regards,

Sonny Prasetyo Executive Vice President of Sustainable Development


3

EXECUTIVE SUMMARY

PT Freeport Indonesia (PTFI) is committed to providing benefits to communities located within our area of operations. We provide benefits through various social investment programs which we run with our partners. This social investment is a sustainable commitment so that our operations continues along with the development of communities within our area of operations. This commitment continues to be maintained in the midst of various challenges we face such as: export restriction policies, debate on smelter construction and contract renegotiation. Our commitment is reflected for the achievements for 2016 as highlighted below: Community Health Program. PTFI invests in health through medical services at Mitra Masyarakat Hospital (RSMM) and Waa Banti Hospital (RSWB) as well as several health clinics that we have built. Both hospitals provide health care for more than 154,000 patient visits. Our health clinics also provide health care for over 64,000 patient visits. Under the malaria control program, we conducted regular malaria examinations for communities and indoor residual spraying to over 30.400 houses as well as distributed over 11,000 mosquito nets to 5,600 houses. More than 2,160 people attended Voluntary Counseling and Inspection as part of HIV/AIDS control. The Amungme and Kamoro Community Development Organization (LPMAK) which manages the PTFI Partnership Fund has particularly improved accessibility of public health services through provision of Floating Clinic for communities in coastal areas and Flying Doctor services for those in the highlands of Mimika. This program provides benefits to around 6,200 people. PTFI continues to allign the company’s programs with the government and other stakeholders to achieve sustainability of these health programs. Community Education Program. LPMAK provided scholarships for 645 Papuan students (52% from Amungme, 24% Kamoro, and 24% from other tribes in Papua). The students pursue their education from junior high schools to university in various educational institutions in Papua, Java, Sulawesi and overseas. In 2016, LPMAK did not recruit new scholarships participants as a result of a cost efficiency measure. The dormitories built by LPMAK are managed by partner institutions and continue to accomodate 756 students. We also continue to build partnerships with the government by assigning teachers to schools in the highlands of Mimika. The company is also supporting Papuan young generation ready for workforce in mining through the Nemangkawi Mining Institute. Since the beginning of the program, 3,907 students have participated in this program where over 2,900 students have been hired as employees at PTFI and its contractor companies. We also manage the Tomawin Dormitory for the children of the Amungme Tribe in the highlands. In 2016, as many as 57 students lived and studied in the dormitories Community Economic Program. We are committed to promoting community self-sufficiency through various economic programs based on local wisdom and potential. We partner with Jayasakti Mandiri Foundation to implement animal husbandry programs. These programs has created employment for 444 people including local farmers. The produce from this farm supplies 20% of chicken meat demand and 40% of egg demand in Mimika Regency. The animal husbandry facilities have also become a training center for students, breeders, and government agencies in Mimika Regency. In 2016, our Micro Small and Medium Enterprise program provided business assistance to 162 Papuan entrepreneurs in which 83% of them come from the indigenous Seven Tribes of Papua. The assisted entrepreneurs created jobs for more than 1,199 people in December 2016 and generated revenue for over IDR 203.6 billion. Since the beginning of the program in 2004, the total revolving fund that has been disbursed to the assisted entrepreneurs is IDR 49.5 billion. This year, we signed a cooperation agreement with Bank Rakyat Indonesia (BRI) in channeling revolving funds as part of the process of assisting entrepreneurs to be eligible for obtaining business credit facilities from banks. Culture Program. We participate in the preservation and development of indigenous cultures around our area of operations. In 2016, we worked with the Maramowe Weaiku Kamorowe Foundation to develop, preserve and promote the Kamor art and culture. The foundation also provides assistance to carvers and marketing of carvings and woven products. As many as 692 Kamoro carvings produced by the indigenous Kamoro carvers in Mimika Regency were sold with total revenues of IDR 472.4 million. The entire proceeds were given to the carvers. Community Relations Program. We build and maintain our relationships with the communities to ensure that our operations and social investments are conducted in accordance with local values and can reduce the social risks to our operations. Levee extension that is required to support our operation for better management of tailings impacts traditional transportation access and livelihood of local communities. We continue to create alternative transportation routes and provide water ways transportation as one of the mitigation measures of the extention project. In 2016, we also managed 66 grievances from the community where 44 of them were successfully resolved in accordance with established procedures. We are increasing our cooperation with the local government and agencies to resolve grievances on customary land rights. PTFI partners with local organizations to carry out social investment activities and to maintain relationships with the communities around our area of operations. In 2016, the Amungme and Kamoro Community Development Organization (LPMAK) managed USD 32.9 million (40% of total PTFI Social Investment) for the development of Papuan communities around our area of operations. Since 1996, we have contributed over USD 690 million to the Partnership Fund. We also continue partnerships with the Amungme Tribal Council (Lemasa), the Kamoro Tribal Council (Lemasko), and the Human Rights and Anti-Violence Foundation (Yahamak) to resolve social issues associated with the company.

4


Community Infrastructure Program. In 2016, we invested USD 7 million to complete infrastructure project commitments in Three Amungme Villages in the highlands. Some of these projects include Aroanop Airstrip, the 120 KW Banti Micro Hydro facility, Banti and Opitawak Bridges. We also partnered with the local government and community leaders to conduct surveys and develop further delivery and maintenance plans for these assets. We also completed the construction of a USD 33 million Sports Complex in Timika in support of the Mimika Regency Government in the 2020 National Sports Week (PON: Pekan Olahraga Nasional) in Papua. In addition, we have also invested USD 5.4 million in the construction of clean water facilities and its distribution to Timika city. The facilities completed in 2016 include a water treatment plant, one reservoir, five of the seven bore wells, and the supporting office buildings. Human Rights Program. We are committed to upholding the enforcement of human rights values within our area of operation. In 2016, PTFI Human Rights Office received 32 reports of alleged human rights abuses. There were no reports of such allegations related to security issues or involving security forces. Of the total cases, 16 cases were domestic issues that are not directly related to PTFI. We continue to support and collaborate with the Human Rights and Anti-Violence Foundation (Yahamak) in the handling of domestic related cases, through the Integrated Center for Mothers, Children and the Elderly. Our human rights training and promotion in 2016 were attended by approximately 9,350 people from PTFI employees, contractors and general public including about 1,200 Police and military (TNI) personnel. Project Management Office. In 2016, we invested USD 86.2 million for social programs in which the amount was 28% lower than the projected budget of USD 119.6 million. The lower expenditure than the budget was due to continued cost efficiency policy in PTFI as a result of a decline in company’s financial condition. In the planning and reporting, we have improved a more coordinated planning and reporting system with other departments in PTFI that implement social investments programs. This is one of the steps to increase transparency and accountability of our social investments. We recognize that the challenges in our social investment will be greater along with the increasing challenges in our operations. The highly dynamic social situation and operational challenges impact on our social investment. Nevertheless, we will continue to strive maintaining our commitment to provide benefits from our presence in the community. Through partnerships with the government and local organizations, we will continue to contribute to improving the welfare and stability of communities residing in our area of operation.


5

HEALTH

Child health programs reach remote areas from highlands to lowlands around PTFI area of operations.

“Synergy is a key to sustainability of health programs” PT Freeport Indonesia (PTFI) is committed to ensuring that the company’s presence benefit surrounding communities. One of the benefits that the company provides is the availability of quality health services for communities. This health program primarily benefits the indigenous Seven Tribes of Papuans around our area of operation. It includes basic health care through hospitals and health clinics, malaria control program, HIV/AIDS control program, tuberculosis control program, and sanitation and clean water program. We partner with the Amungme and Kamoro Community Development Organization (LPMAK), Mimika government and other organizations to implement these programs.

Health Clinic and Hospital Services PTFI provides health facilities in Mimika Regency to improve the accessibility of the community to health services. These clinics were built and operated since the 1990s and continue to serve people with limited access to health services. Currently when health facilities are more evenly distributed, PTFI continues to run those clinics while encourages involvement of the government to take over the facilities. Waa Banti Hospital (RSWB) is a health facility built by PTFI to provide health services for the community in Banti Village in the highlands. Mitra Masyarakat Hospital (RSMM) that was built by LPMAK through the PTFI Partnership Fund also provides health services particularly for the indigenous Seven Tribes of Papuan in the lowlands. Both hospitals were the first hospitals built in Mimika Regency. In 2016, RSMM successfully maintained the accreditation of type C hospital and completed construction of a new operating

Patient Visit to Mitra Masyarakat Hospital 36,578

37,803

33,661 43,292

26,051

102,308

2012

103,446

86,923

2013

Subsidized by LPMAK

2014

102,292

2015

86,274

2016

Patient Visit to Waa Banti Hospital 580

229

Not Subsidized by LPMAK

224 220 261

6


29,879

29,871

28,430

27,417

25,705

2012

2013

2014

2015

2016

Subsidized by LPMAK

Not Subsidized by LPMAK

room as one of the improvements to providing additional services. The indigenous Seven Tribes of Papuan are eligible to obtain free of charge health services at both hospitals and health clinics. In 2016, PTFI increased collaboration with the government in managing those health clinics. This has included the provision of health workers and medicines from the government. As part of the efforts to achieve sustainability, these health facilities will be integrated with government health insurance schemes. PTFI will enhance collaboration with the government and other stakeholders so that the programs can continue to provide greater benefits for the community.

5 37%

Top Diseases in PTFI-managed Clinics 2016 9% 3%

Malaria Control PTFI maintains collaboration with the government and other partners in malaria control in Mimika Regency. The Timika Malaria Control Center is a form of partnership between the company and the government that has been running for more than four years. This center provides promotion of malaria control, distribution of mosquito nets, malaria case examination, and malaria treatment. In 2016, the Timika Malaria Control Center carried out more than 30,400 spraying and distributed more than 11,000 mosquito nets to 5,600 houses. After successfully reducing the number of malaria cases by more than 50% for three consecutive years in targeted program areas, in 2016 the Malaria control program faced a challenge of the recurrence of malaria cases in some of the malaria target areas. However, the Timika Malaria Control Center continues to encourage community behavior change so that malaria cases in Mimika Regency can be managed.

2%

49%

Acute Respiratory Infection Malaria Diarrhea Dental Cavity Conjunctivitis

Patient Visit to PTFI-managed Clinics 88,643

83,953 64,716

2012

2013

2014

58,010

2015

64,560

2016

Floating Clinic and Flying Doctor

2016

Indoor Residual Spraying

23,168

Houses

to Target Areas of Timika Malaria Control Center

7,277

The Floating Clinic and Flying Doctor Program is a program to address the geographical challenge and unequal population dispersion so that health services can reach more communities. This program is run by LPMAK through PTFI Partnership Fund. In 2016, the Floating Clinic was fully operational in providing health services to approximately 6,200 people from four districts in coastal areas of the Mimika Regency. The Flying Doctor Program is one of the solutions to addressing the limited health services in remote areas in the highlands. Helicopter transportation is provided on a scheduled basis for this program. The Floating Clinic and Flying Doctor programs are carried out in cooperation with the health centers and other partners in the health service.

Houses

to Outside Target Areas of Timika Malaria Control Center

Anti Mosquito Bed Net Distribution

5,621 11,827

Floating Clinic is equiped with standard health facility for coastal community

2016

Houses

Bed Nets PTFI Social Investment Report - 2016

7

EDUCATION

School building in Otakwa was built by PTFI in the coastal area of Mimika Regency to improve access to education for young generations of Papua.

“Promoting learning opportunities for young generation of Papua” PT Freeport Indonesia (PTFI) is actively involved in improving the quality of human resources in the surrounding area of operations. PTFI, along with the Amungme and Kamoro Community Development Organization (LPMAK) continues to organize and sponsore various community education programs. The scholarship, dormitory, and vocational education programs are the main programs in assisting the young generation of Papua.

LPMAK Scholarships The scholarship program that has been running since 1998 provides benefits to young generations of the indigenous Seven Tribes of Papua to improve their quality of life through education. They pursue their education from junior high school level to university in Papua, Java, Sulawesi and overseas. In 2016, the scholarship program was awarded to 645 students consisting of 333 (52%) from the Amungme Tribe, 153 (24%) from the Kamoro Tribe, and 159 (24%) from other tribes in Papua. In this scholarship program, LPMAK

LPMAK Scholarship Beneficiaries by Tribes 52%

1% 1% 3% 4% 6% 5% 4% 24%

8

333 Amungme 153 Kamoro 23 Damal 32 Dani 42 Mee 26 Moni 20 Nduga 9 Other Papuans 7 Non Papuans


partners with various educational institutions and conducts regular monitoring programs with the institutions. In 2016, LPMAK did not support new scholarships due to reduction of operational budget. Nevertheless, the program continues to support students already recipients of the scholarship.

LPMAK Dormitories The boarding school program is a step taken by PTFI and LPMAK in increasing participation of young Papuans in formal education. The boarding schools built by LPMAK through the PTFI Partnership Fund enables access to education for Papuan children with limited access to education. In 2016, five dormitory complexes accommodated 756 students to undertake formal education and other life skill training. LPMAK will develop these dormitories in collaboration with other partners so that the presence of the dormitories benefits more Papuan youths.

LPMAK Scholarship Beneficiaries by Education Level 12%

Total Scholarship Beneficiaries 2016

645 Students

23%

2%1% 2% 60%

388 Undergraduate Degree 154 Senior High School 75 Junior High School 13 Diploma 3 13 Graduate Degree 2 Pilot Training

Students in Nemangkawi Total Stud Institute Mining IIn Program Inception) (Since Pr ro

3,907 3,9 9 Students Total Gra Graduates ad of Nemangkawi Institute Working in PTFI Mining In ns Companies and Contractor Conttr

2,928 2,9 92 People

Student of Nemangkawi Mining Institute - 2016 (by Tribes) Male Female Amungme Kamoro Five Tribes* Other Papuans Non Papuans

15 10 57 29 1

1 3 5 4 0

Total Active Students

125 Students *Dani, Damal, Moni, Mee, Nduga

Nemangkawi Mining Institute Nemangkawi Mining Institute (NMI) was built by PTFI to prepare the young generation of Papua for the professional world, particularly in the mining sector. The Apprentice and Diploma of Business Administration are two major programs in NMI. Since inception in 2003, these programs have been attended by 3,907 students. As of 2016, a total of 2,928 students have been hired as employees of PTFI or its contractor companies. In 2016, there were125 active students studying at NMI. This number has declined significantly from previous years as there were no new admissions during 2015-2016 period due to an adjustment to the companies condition. NMI also organized an Adult Education Program and Papuan Bridge Program. The Adult Education Program focuses on improving literacy and numeracy of Amungme and Kamoro adults while the Papuan Bridge Program aims at preparing selected Papuan students who are at their final year of university, or have graduated from universities to enter workforce. In collaboration with a university in Semarang, NMI aims to improve education standards and quality. Cooperation with the Government of Mimika Regency is also continuously promoted so that graduates from NMI can meet the needs of the required labor force outside PTFI.

Tomawin Dormitory Tomawin Dormitory is a dormitory built by PTFI to accommodate students from Seven Tribes in the highlands to receive a quality education. In 2016, a total of 57 students from the Amungme Tribe in the highlands had the opportunity to live in the dormitory and pursue their education. In addition to receiving a formal education, the students who live in this dormitory receive a life skill development program in the arts, culture, and sports to ensure they have selfreliance in daily life in the community.

Students in LPMAK Dormitories - 2016

756 Students

Students in Tomawin Dormitory - 2016

399 Males 357 Females

57

Students

50 Males 7 Females


9

ECONOMY

PTFI distributed vegetable seeds, provided training, and assisted farmers with marketing their produce to transfer knowledge and ensure sustainability in farming program.

“Cultivating and promoting local economic potential” The presence of PT Freeport Indonesia (PTFI) contributes to boosting economic growth in Mimika Regency and thus becomes one of the centers of economic growth in Papua. This economic growth attracts migration from other parts of Papua and other provinces in Indonesia. In addition to these economic impacts, PTFI also encourages the employment opportunities apart from the mining sector through various economic programs based on local potential. These programs include animal husbandry, agriculture, small and medium enterprises and revolving funds in the highlands and lowlands.

Chicken and Pig Farming Animal husbandry programs in SP 9 and SP 12 in the lowlands of Mimika Regency have encouraged communities to develop local

economic potential. This program has become one of the leading economic programs because of its ability to provide 20% of chicken meat and 40% egg needs in the regency. The program has also created employment for 444 people as farmers and employees. In 2016, animal husbandry sales reached IDR 33.6 billion. For five years, revenues from this program have increased with an average increase of IDR 3.5 billion per year. In addition to providing financial benefits, the animal husbandry program also transfers knowledge and skills through various animal husbandry training for farmers, students, communities and government officials in Mimika Regency. It is expected that the availability of skilled human resources in the animal husbandry sector will lead to future sustainability of this program and gradually reduce dependence on subsidies from PTFI. The Amungme and Kamoro Community Development Organization (LPMAK) also runs economic development program to achieve self-reliance for Mimika communities, particularly for the indigenous Seven Tribes of Papua. LPMAK assisted 31 farmers involved in the chicken farming program. LPMAK also initiated cattle farming program in Agimuga in the lowlands to empower

Revenue of Animal Husbandry Program and Cocoa Farming* (in Billion IDR)

32.4 19.9

2012

23.3

2013

26.6

2014

2015

*Managed by Jayasakti Mandiri Foundation (YJM)

10


33.6

2016

communities in that area. The community currently breeds 137 cows with the staff and students assistance from Papua State University (Unipa) and Mimika Animal Husbandry Office. Various animal husbandry programs are based on local potential to create income generating economic activities for communities.

Agriculture The coffee farming program focuses on developing the Arabica coffee potential in four highland villages in Tsinga, Aroanop, Hoea and Waa. This program provides mentoring, production facility assistance, technical guidance and market accessibility for 81 coffee farmers. During 2016, we continued a mentoring program to improve the technical and managerial skills of the board and members of the Amungme Gold Coffee Cooperative in running coffee farming and business. As a result, there was an increase in coffee sales with an average increase over the last three years of 44%. In 2016, the coffee sales amounted to IDR 983.1 million with a 20% increase from the previous year’s sales.

Number of Coffee Farmers and Farm Width

35

2012

104

2013

Farmers

cocoa farm. In 2016, we sold 720 kg of cocoa beans to Makassar. PTFI also works with the Mimika government to grow high quality coconut seedlings on 30 hectares of land in coastal areas.

Number of Cocoa Farmers and Farm Width 186

35.7

33 92

Mushroom farming is introduced to communities in highlands to provide income generating activities and transfer of knowledge and skills.

114

2014

33.4

33.4

81

81

2015

2016

Farm Width (in Hectar)

147

139 76

297 200

99 2012

2013

213 2014

Farmers

PTFI also conducted food security programs in the highlands through a vegetable farming program. We cooperated with the Mimika Agriculture Office to mentor farmers and housewives in increasing vegetables production around their houses. This program involved distribution of vegetable seeds, training communities, and facilitating marketing of produce. Their produce is marketed through Wabanop Cooperative. We also initiated mushroom and hydroponics farming in the highlands. Communities positively responded to this program as it provides an alternative for income generating activities. This program also becomes a channel for transferring knowledge and skills in farming program.

153

263

2015

2016

Farm Width (in Hectar)

Cocoa Bean Sales

2,200 Kilograms

Cocoa Bean Production

2,111 Kilograms

In the lowlands, we support cocoa farming in more than fifteen target villages. In 2016, PTFI partnered with local cooperatives to distribute cocoa seeds and provided training to cocoa farmers. As of December 2016, 297 farmers (50% are Papuans) were involved in this cocoa farming program and they cultivated 186 hectares of

PTFI Social Investment Report - 2016 2016

11

The assisted entreprenuers attended training to improve their entreprenuership knowledge and skills.

“Promoting self-reliance and sustainability of Papuan local businesses” Micro Small and Medium Enterprises & Revolving Funds We conduct Micro Small and Medium Enterprise (MSME) program to encourage local entrepreneurial growth in the provision of goods and services, enhance the competitiveness of the assisted entrepreneurs, and increase the use of local goods and services for our operations. This program provides assistance to potential Papuan entrepreneurs. In 2016, we provided assistance to 162 entrepreneurs where 83% of them are entrepreneurs from the indigenous Seven Tribes of Papua. This program creates employment opportunities for approximately 1,199 people in Timika by December 2016. Income from these entrepreneurs reached IDR 203.6 billion.

Revenue of Assisted Entrepreneurs

Employment from Entrepreneurship Program

(in Billion IDR)

236.8

178

203.6 Non Papuans

152.9 103.7

561

105.1

2013

2014

2015

Kamoro

1,199 Employees

172

2016

91

1,000

1,031

2012

2013

Five Tribes Papuans

197

2014

Assisted Entrepreneurs Profile - 2016 7%

17% 1% 4% 6%

20% Scale 73%

118 Small 33 Micro 11 Medium

12

PTFI Social Investment Inve estment Report - 2016

7% 5%

28% Tribe

Type

52%

36%

7% 14%

46 Amungme 36 Kamoro 23 Dani 11 Mee

22%

10 7 1 28

Moni Damal Nduga Other Papuans

1,462 1,199

Total Employees of Assisted Entrepreneurs

Other Papuans

2012

1,635

Amungme

85 Service 58 Trade & Retail 11 Production 8 Construction

Total Assisted Entreprenueurs 2016

162 Entrepreneurs

2015

2016

Service and retail businesses are two dominant business types of the MSME program assisted by PTFI.

In 2016, PTFI signed a multi-year agreement with Bank Rakyat Indonesia (BRI) to increase Papuan entrepreneurs’ access to financial capital in order to grow their small businesses. BRI will administer the micro-loans and PTFI will underwrite the loans and connect Papuan entrepreneurs from its Micro, Small, and Medium Enterprise Development (MSME) program to the bank. Since 2004, PTFI has made approximately IDR 50 billion of loans to Papuan entrepreneurs through its revolving fund in cooperation with Yayasan Bina Utama Mandiri (YBUM). This new partnership between PTFI and BRI will transition borrowers from YBUM to BRI and, as a result, increase the professional support and access to capital for over 160 Papuan entrepreneurs in PTFI’s economic development program. We continue to encourage entrepreneurs to gain more partners and clients from outside of PTFI to achieve business selfreliance and sustainability even though PTFI has no longer in operations. LPMAK revolving fund program also provides business assistance to more than 700 micro entrepreneurs from the indigenous Seven Tribes of Papua. They runs their businesses in service, kiosk/retail, and other home industries. This program creates employment and generates income for local communities so that they can afford education and health care as well as further develop their businesses.

Revolving Fund Disbursement 52

56 41

6.9

27 18

4.9 3.2

2012

2013

2014

Fund Disbursed (in Billion IDR)

3.7 2015

2.4 2016

Entrepreneurs


13

COMMUNITY INFRASTRUCTURE

“Investing in infrastructure to contribute to regional development” PT Freeport Indonesia (PTFI) is working with various partners to invest in investments to support economic, health and education activities for local communities. Our ability in infrastructure development combined with our networking with partners and an understanding of the local context becomes a catalyst for development around our area of operations.

Three-Village Projects in the Highlands Since the inception of the Tiga Desa (Three Villages) Program, PTFI has invested over USD 81.5 million on community infrastructure projects in the highland communities of Aroanop, Banti and Tsinga, which surround the PTFI project area. Through a community consultation process, which started in 2000 and is now formalized in a MoU, PTFI provides funding for equipment, materials, transportation and labor to build a network of infrastructure that includes over 300 houses, three schools, ten teacher houses, three clinics, three markets, 13 churches, 20 bridges, 225KW generators, and two airstrips. PTFI’s contribution in community infrastructure benefit over 1,000 Papuans who live in these remote highlands. In 2016, PTFI spent approximately USD 7 million to progress the outstanding items associated with the Three Villages Infrastructure commitment, including: the Aroanop Airstrip, Banti 120 KW Micro Hydro facility, Banti Bridge and Tegabra and Opitawak clean water project. PTFI partnered with the local government and community leaders to conduct surveys and to further develop a handover and maintenance plan for these assets. Aroanop Airstrip has become the second airstrip built by PTFI in highlands to improve community accessibility.

Mycro-hydro project is one of PTFI contribution in electricity provision for communities in highlands around the company’s area of operation

14


Mimika Sport Complex In 2016, PTFI completed construction of a USD 33 million Sports Complex in Timika. PTFI signed an agreement with the local government in 2013 to build a modern sports facility that would enable Papua Province to host the 2020 Indonesian National Sports Week (PON: Pekan Olahraga Nasional), a multi-sport event held every four years for elite athletes from each of Indonesia’s provinces. The sports complex includes a national standard size track & field; open stadium with a seating capacity of 3,500; indoor stadium for badminton, volleyball and basketball with a seating capacity of 5,500; two dormitories of 100 capacity for visiting athletes and various supporting facilities. In 2016, PTFI spent over USD 3.2 million to complete this sports complex. PTFI subcontracted the construction work to local businesses that provided jobs to over 300 people, of which over 100 were Papuans. As part of the MoU, PTFI will manage the facility for one year while it works with the local government to find a professional third party to manage the sports facility. PTFI and the local government plan to inaugurate the Mimika Sports Complex in 2017.

Mimika Sport Complex was built by PTFI to support Mimika Government to host the 2020 Indonesian National Sports Week (PON: Pekan Olahraga Nasional).

Clean Water Facilities In 2013 PTFI partnered with the local government to improve the distribution of clean water to Timika, the growing urban area that is home to approximately 200,000 people and is adjacent to the PTFI project area. As part of the planning process, PTFI sponsored a feasibility study and environmental impact study to determine the best design of a water treatment facility to meet the growing needs of Timika. As a result of that study, PTFI is contributing its engineering expertise and USD 10 million to build two water treatment plants, water intake pipeline and seven bore wells. The local government is responsible for upgrading and expanding the network of municipal pipes in a phased approach that will connect thousands of Timika residents to potable water from the water treatment plants. In 2016, PTFI spent over USD 2.4 million to complete one water treatment plant, one reservoir, five of the seven bore wells, and the supporting office buildings. To build the water treatment facility and supporting infrastructure, PTFI partnered with local contractors that provided jobs to over 70 nationals, of which 20 were Papuan. Since the start of the project in 2013, PTFI has spent over USD 5.4 million. The goal is to complete construction by the end of 2017. PTFI will maintain the operation for the first year, until the local government identifies a third party to manage the on going maintenance permanently.

PTFI and Mimika Government agreed to construct drinking water facilities for distribution to Timika PTFI Social Investment Report - 2016

15

COMMUNITY RELATIONS

Stakeholder engagement and communication are of the key component for achieving company success for out operation and social investment programs.

“To be part of communities and acknowledging their cultural values” The communities surrounding our area of operation have become part of PT. Freeport Indonesia’s (PTFI) journey to date. Being connected with our community helps foster mutual benefit between the company and communities. We recognize that the relationship between PTFI and the community is dynamic. Community dissatisfaction with the company affects the company and communities themselves. Some of the measures undertaken in 2016 to maintain good relations with communities include mitigating levee extension project, managing artisanal mining, maintaining grievance management, enhancing relationship with local institutions, and providing donations and contributions to support targeted communities.

Mitigation of Levee Extension Project In 2016, PTFI continued to work with communities to mitigate the impacts of the West Levee Extension project via the water transportation program. The purpose of the West Levee Extension project is to contain the projected increase in tailings as PTFI transitions from an open pit to a fully underground operation. The extension project, which was approved through the AMDAL, temporarily closed the Yamaima channel, where local communities have historically accessed. Several years ago, PTFI conducted a study on an alternative community transportation access and alternative economic activities for the impacted communities in Ayuka and Tipuka. As a result of the study and engagement with the impacted communities, PTFI excavated an alternative channel for the community’s use in 2016 to mitigate the impact of the closure of the Yamaima channel. In addition, the boat service that PTFI had launched in 2014 was not optimally used by the community. PTFI consulted with the village members and identified an option to use smaller-sized fiberglass boats, re-route the service, and revise the schedule of boat service. As a result of this community feedback, PTFI is now operating passenger boats to provide regular water transportation services between coastal villages to the east of the tailings deposition area and the healthcare, education and economic trade facilities available in the Timika region to the west. In addition, new boat docks, jetties, and bus service to supplement the water transportation services were constructed and made available in 2016.

Artisanal Mining

PTFI takes various measures to mitigate risks of artisanal mining within our area of operations.

16


Artisanal mining activities within our area of operations is another challenge in building strong relations with broader communities. PTFI continued to note an increase in the number of panner camps in the lowlands, which has presented challenges with levee maintenance and other earthworks associated with managing the ModADA. PTFI’s lowlands operations and community teams regularly coordinate to

determine strategies for effective engagement with panners based on location and timing of operational plans. This coordination is important to help reduce the potential for pedestrian safety incidents. As part of this effort, PTFI has contracted approximately 30 former artisanal miners to work as safety guards around the deposition area (ModADA). They are responsible to educate artisanal miners about the movement of heavy equipment in the ModADA and to identify other areas to mine safely. This coordination has also helped address potential conflicts associated with illegal settlements and the footprint needed for maintenance of the lowland system. PTFI also works with the local government and relevant institutions to find alternative livelihoods such as coffee and cocoa farming for artisanal miners.

Management of Community Grievance PTFI receives and handles community grievances through its Community Grievance Management System. In 2016, PTFI managed 66 grievances from communities where 44 of them were successfully resolved in accordance with the established procedures. The grievances related to the demands for compensation of customary land rights, environmental complaints, and compensation of services. Although the number of customary land rights grievances were not as high as it was in previous years, we consider this as one of our top social risks and record it in our risk register. In 2016, we coordinated with the National Land Agency of Mimika Regency to investigate such claims and worked with all parties to reach agreement within the existing legal framework. Land rights identification for Three Amungme Villages in highlands by Cendrawasih University was completed in 2015 and was socialized in 2016 to the Amungme Tribal Council (Lemasa) and the Amungme key leaders. We also initiated a plan to socialize communal rights and customary land rights with the National Land Agency of Mimika Regency in order to provide recent information to communities regarding customary land rights. PTFI is committed to managing grievances from the communities in accordance with company procedures and finding the best solutions for company and communities.

Relationship with Local Organizations

is collaboratively managed by representatives of the Amungme and Kamoro Tribes, Mimika Government, Church Representatives, and PTFI who sit on the Board of Commissioners (BM) and Board of Directors (BP). The funds are used for health, education, economic, and infrastructure development in the Mimika Regency. LPMAK has also undertaken succession of the organizational leadership which includes Executive Secretary and several members of Board and Directors and Board of Commissioners. In 2016, PTFI and LPMAK signed an agreement that extends the funding arrangement between the two organizations until December 2018 and outlines how the two organizations will strengthen the management and positive impact of the Partnership Fund. PTFI dan LPMAK also agreed to be involved in an independent public consultation process on the management of the social investment, including Partnership Fund. This consultation is commencing in 2017 PT Freeport Indonesia also continues to build capacity and grant funds to customary organizations (Lemasa and Lemasko) and local foundations (Yahamak). PTFI is assisting the organizations and foundations in program planning and budget management Leadership dualism becomes one of the challenges in optimizing the performance of these organizations. In 2016, Lemasa held a Customary Consultation Meeting to elect a new head of the customary organization. With the election of a mutually-approved chairman, it is expected that customary organizations and local foundations can contribute to the company’s operations and community development activities.

Donations and Contributions We also provide support in the form of donations and contributions through various activities undertaken by third parties, not only in Papua but also throughout Indonesia. In 2016, we provided support and sponsorship on approximately 102 activities in the areas of social, education, health, sports, arts and culture and the environment. Donations and sponsors we provided include assistance to earthquakes victims in Aceh and other disaster responses, blood donations, and activities held or attended by Papuan students in Indonesia.

In implementing the company’s social commitment, PT. Freeport Indonesia (PTFI) needs to obtain support from local organizations so that the program can run in accordance with local values. Some of the major local organizations that we are working with are the Amungme Tribal Council (Lemasa), the Kamoro Tribal Council (Lemasko), the Human Rights and Anti-Violence Foundation (Yahamak), The Amungme and Kamoro Community Development Organization (LPMAK) and Forum MoU (a tripartite communication forum between representatives of Amungme and Kamoro communities and PTFI). One form of cooperation is a routine communication forum, mentoring and providing operational support to the institutions. LPMAK is our partner institution that manages the PTFI Partnership Fund. Since the establishment of LPMAK, we have provided assistance for managing the Partnership Fund in order to achieve greater accountability and transparency in the management of the fund. In 2016, PTFI contributed to this Partnership Fund of USD 32.9 million (40% of total Social Investment). The LPMAK program

Communication forum among customary institutions and PTFI to allign the company operations with local cultural values


17

LOCAL INSTITUTION PARTNERS

LPMAK The Amungme and Kamoro Community Development Organization (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro – LPMAK) is an institution that manages the PTFI Partnership Fund since 1996. The Partnership Fund is allocated for community development in health, education, economy, culture, religion, and infrastructure through close partnerships with government, customary institutions, churches, and other partners. The main beneficiaries of LPMAK programs are communities from the Two Tribes (Amungme and Kamoro Tribes), and Five kinship Tribes (Dani, Damal, Nduga, Moni, and Mee Tribes). In running its programs, LPMAK is committed to empowering indigenous communities in the Mimika Regency in a sustainable way and in accordance with local wisdom.

LPMAK Expenditure - 2016 by Programs

PTFI Partnership Fund Contribution Accrual Basis

(in Billion IDR)

(in Million USD)

PTFI Contribution to LPMAK 2016

USD 32.9 MILLION (IDR 434.8 billion) PTFI Contribution to LPMAK 1996-2016

USD 693.9 MILLION (IDR 9.1 trillion) LPMAK Employees by Tribe

7.7 Religious Affairs Support 13.0 Special Projects

LPMAK Employees

40.0 Customary Institutions Support 45.2 Capital Projects

39.4

41.2

31.2

26.5

32.9

2012

2013

2014

2015

2016*

205

66.6 Economy 74.6 General Administration 117.8 Education 193.6

Health

*Unaudited

PTFI Partnership Fund Contribution

107 7 Tribes Papuans 28 Non 7 Tribes Papuans 70 Non Papuans

LEMASA The Amungme Tribal Council (Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme – Lemasa) was established on June 21, 1994, based on the customary deliberation of the Amungme Tribe. Lemasa was established to support the Amungme community in and around PTFI’s area of operation in the fields of education, economy, infrastructure and health. The organization also serves as a communication channel among the Amungme communities, Government and PTFI. PTFI Assistance to Lemasa Supporting institutional capacity building Supporting capacity building of the Board Supporting the customary land rights identification of the Amungme in PTFI’s area of operations

PTFI and LPMAK Contribution 2016

PTFI and LPMAK Contribution 2000-2016

USD 1,5 MILLION

USD 15,5 MILLION

(IDR 20.1 billion)

(IDR 154.8 billion)

LEMASKO The Kamoro Tribal Council (Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro – Lemasko) was established on June 25, 1996. It is a customary organization to support the Kamoro community in and around PTFI’s area of operation in the field of education, economy, infrastructure and health. The organization also serves as a communication channel among the Kamoro community, Government and PTFI. PTFI Assistance to Lemasko Supporting institutional capacity building Supporting capacity building of the Board

18




USD 1.5 MILLION

USD 12.7 MILLION

(IDR 20.1 billion)

(IDR 12.7 billion)

Waartsing & Yu Amako Foundations The Waartsing Foundation was established on October 30, 2001 as an organization that manages a Trust Fund from PTFI for the Amungme Tribe. The Yu Amako Foundation was established on August 22, 2001 as an organization that manages a Trust Fund from PTFI for the Kamoro Tribe. The Trust Fund is one of PTFI’s recognition programs to the Amungme Tribe in the highlands and Kamoro Tribe in the lowlands as the customary land rights owners of the area where PTFI operates. The fund is managed by both foundations to improve welfare of the Amungme community, particularly in Three Amungme Village in the highlands (Waa Banti, Aroanop, and Tsinga) and the Kamoro community, particularly in the Five Villages (Koperapoka, Nawaripi, Nayaro, Tipuka, and Ayuka) through the development of social and religious affairs. PTFI assisted those foundations through capacity building of the board to manage the Trust Funds professionally, independently and transparently.

PTFI Contribution to Waartsing 2016

PTFI Contribution to Waartsing 2001- 2016

PTFI Contribution to Yu Amako 2016

PTFI Contribution to Yu Amako 2001- 2016

USD 503 THOUSAND

USD 28 MILLION

USD 503 THOUSAND

USD 26.9 MILLION

(IDR 6.6 billion)

(IDR 279.8 billion)

(IDR 6.6 billion)

(IDR 269.2 billion)

YAHAMAK The Foundation for Human Rights and Anti Violence (Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan - Yahamak) was established on January 21, 2001 to uphold human rights values focusing on women and children. Yahamak’s programs are designed to improve quality of life for women and children particularly through education and health.


PTFI Assistance to Yahamak: Assisting the foundation in program planning and implementation Assisting the foundation to ensure that Yahamak’s programs align with programs of other institutions, such as LPMAK Improving transparency and accountability of Yahamak


USD 457.8 THOUSAND (IDR 6.0 billion)

USD 6.0 MILLION (IDR 60.0 billion)

Forum MoU 2000 Forum MoU 2000 is a discussion forum among delegations from the Amungme Tribe, Kamoro Tribe and PTFI to discuss issues related to PTFI’s operations and indigenous communities. Decisions made through this forum serve as recommendations for Amungme Tribal Council (Lemasa), Kamoro Tribal Council (Lemasko) and PTFI to seek the collaborative agreements.


PTFI and LPMAK Contribution 2005 - 2016

USD 178.6 THOUSAND

USD 1.8 MILLION

(IDR 2.4 billion)

(IDR 18 billion) PTFI Social Investment Report - 2016

19

CULTURE

Books on Papuan culture published and sponsored by PTFI and LPMAK

“Preserving traditions and culture along with local development” PT Freeport Indonesia runs its business activities by observing local wisdom and preserving the culture of the community around the company’s area of operations. On the other hand, the high rate of migration to Mimika, both from within and outside the territory of Papua, has had an impact on local socio-economic and cultural aspects. Culture, modern economic and technological systems can change the way local people view their indigenous culture. We realize the importance of local culture as the indigenous identity of Papua and this value needs to be preserved and maintained alongside modernization. Therefore, we support the efforts for preservation and development of indigenous culture. Various cultural promotional activities are conducted so that local communities, especially young people can still understand their culture although they live in a multicultural environment with various cultures from outside their indigenous communities. In 2015, we continued our commitment towards cultural preservation through the promotion of the Kamoro culture. We worked together with Maramowe Weaiku Kamorowe Foundation to promote and preserve Kamoro arts and culture. The foundation also educates the carvers in improving the quality of art products and marketing them. The promotional activities were conducted through art exhibitions, sales of art products such as carvings and woven products and cultural tours to several coastal villages for guests. Kamoro’s cultural development includes selection, collection and sales of Kamoro ethnic carvings to be promoted through exhibitions and galleries in Timika City. The proceeds of the carving sales are returned entirely to the carvers. By 2016, as many as 692 Kamoro carvings selected from 300 carvers/weavers were successfully sold through various cultural exhibitions held in Mimika Regency and other regions throughout Indonesia.

Carvings and woven arts are two of Kamoro arts products

20


HUMAN RIGHTS

Human rights awareness training is mandatory for all employees of PTFI and contractor companies as well as security personnel within our area of operations to ensure that all of our operations complies with human rights values.

PT. Freeport Indonesia (PTFI) has been operating in Papua, Indonesia since 1973 and implementing the Voluntary Principles on Security and Human Rights since it became a signatory in 2000. We take various steps to receive, document and follow up reports of alleged human rights abuses and provide training and promotion of human rights enforcement to employees and the public. We respect the rights of every individual including employees, communities, partners, and anyone else who may be affected by our activities. In 2016, a total of 32 grievances were reported to the PTFI Human Rights Compliance Office related to domestic issues, human resources, verbal harassment and discrimination. There were no reports of such allegations related to security issues or involving security forces. Of the total cases, sixteen cases were household problems not directly related to PTFI. We continue to work closely with the Human Rights and Anti-Violence Foundation (Yahamak), which is a local agency that engages in the enforcement of the rights of children and women, in the handling of allegations relating to domestic issues, one of which is through establishment of the Integrated Center for Mothers, Children and Elderly in 2016. The human rights grievance system is communicated and known not only by employees and contractors, but also by families and others within the project area. Regardless of the type and credibility of these allegations, all reported cases are documented, reviewed and closed, or in the process followed up by the PTFI Human Rights Office. We continue to engage with a number of stakeholders at the international, national and local level regarding the implementation of the Voluntary Principles and respect for human rights. During 2016, the PTFI Human Rights team held meetings with key nationallevel human rights NGOs, including the Indonesia Center for Ethics (ICE), the Commission for the Disappeared and Victims of Violence

(KONTRAS), and the Institute of Human Rights Studies and Advocacy (ELSHAM). PTFI met with the Indonesian Human Rights Commission (KOMNAS HAM) on multiple occasions, both in Jakarta and in Papua Province. These meetings included both proactive engagement, as well as meetings to discuss the UN Guiding Principles, the Voluntary Principles and human rights related risks and issues at PTFI, such as industrial disputes, employee strikes, customary rights, the transition from open pit to underground mining and levee extension. PTFI also communicates with community leaders, partner institutions, and local governments through the presentation of PTFI’s human rights program and the implementation of the Voluntary Principles. In 2016, PTFI updated a Memorandum of Understanding (MoU) with the National Police, which was last revised and signed in 2013. The MoU covers a three-year term and details the working relationship between the company and the public security personnel assigned to it. This MoU covers the areas of support, coordination and commitment to PTFI policies and procedures, including business ethics and human rights.

Human Rights Training 2016

1,600

3,350

3,200

1,200

Community Members

PTFI Employees

Contractor and Privatization Employees

Police and Military


21

PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Evacuation drill in Banti, a village in the highlands located within PTFI area of operations, is one of measures to mitigate risk for disasters that may occur around community resident area.

“Managing project accountably, transparently and effectively for our community” The Project Management Office of the Community Affairs (CA) Division plays a role in coordinating the various parts of the CA Division and ensuring that our programs are transparent, efficient, and accountable and comply with occupational safety and health standards. In 2016, PTFI managed USD 86.2 million for social investment programs. This investment was 36% below the 2016 budget due to the cost efficiency program implemented across departments at PTFI as a result of the declining financial condition of the company. PTFI’s social investment porfolio managed by the CA Division and through the Partnership Fund was 78%, while the remainder was managed by other divisions in PTFI (Nemangkawi Mining Institute, Special Projects, and Contribution Committee). As a follow up to Deloitte’s internal audit findings in 2014, we were working with PTFI’s Accounting Department in the preparation of the new social program financial report as part of improving transparency and accountability of budget utilization and compliance with reporting standards of the Global Reporting Initiative. To achieve the success of our programs, CA Division undertakes joint planning and coordination with all the different parts of the CA Division as well as with other departments at PTFI. In 2016, CA launched a community development program strategy document. PTFI continues to increase the use of a risk-based framework to manage its key business risks, including social, environmental, safety, security and labor aspects. The CA team uses the FCX Environmental, Social

22


and Economic risk matrix to identify and prioritize risks and social opportunities that impact on the sustainability of the company’s operations. The CA team performs this risk analysis at least once a year. These risks and social opportunities are documented in the PTFI Risk Register. A proactive analysis of changes in the company that impact on society and vice versa will help PTFI in reducing social risks before they become a threat to PTFI operations. We proactively disseminate information on our community development programs that we jointly implement with our partners. We carry out proactive steps through various exhibitions and presentations to external and internal parties. In 2016, CA held

PTFI Social Investment - 2016 (in Million USD)

3.4 Arts, Culture, and Sport 3.7 Economic Development 3.8 Stakeholders Engagement 5.2 Education and Training 8.3 Community Infrastructure 9.5 Health Development 17.9 General Administration 34.4 PTFI Social Investment 2016

Trust Funds

USD 86.2 Million

Exhibitions of social investment programs to disseminate accountable information about positive impacts of our programs for local communities.

two exhibitions to give people the complete information about our programs and marketed some products from the communities we assisted. We received visits from various local and national media as well as government agencies from both local and national governments including legislative bodies. In addition to getting information about our programs, key stakeholders also conducted visits to locations of community development programs as well as interacted with beneficiary communities. PTFI received positive stakeholder’s feedback to our programs and encouragement to continue with positive social and economic impacts for communities. We are committed to improving transparency through providing quality and accurate information about our social investment programs. CA complies with safety standards set by the company as well as national and international safety standards in carrying out our

social investment activities. In 2016, we managed to achieve a Safety Accountability Performance level of 99% that exceeded the company’s target of 95%. To ensure every employee complies with safety standards, CA Division employees attend various safety training such as fire fighting, incident investigation, personal protective equipment, and fatalities prevention.

Safety Accountability Performance Community Affairs - 2016 Safety Accountability

99 %

Light Vehicle Incident

8

Cases

Working Hours Without Accident

857,265 Hours

Community Affairs Employees 2016 41%

59%

Employee Level

41%

145 Employees

34%

110 7 Tribes of Papuan 82 Non 7 Tribes of Papuan 134 Non Papuans

Muda, Madya, Utama* Total Employees of

191

Pratama** Employees

* Muda, Madya dan Utama employees are employees with level 1 to level 5 ** Pratama employees are employees with level F to level A

Community Affairs 2016

Tribe

336 Employees 25%


23

APPENDICES

Appendix 1: PTFI Community Development Map Mimika Regency Map Papua Province

Hoya

JAYAPURA

West Papua Province MANOKWARI

Jila Contract of Work

Amar Kokonau

Agimuga

MIMIKA

Atuka

Legends:

Omawita Fanamo Otakwa

PTFI LPMAK

FOOD SECURITY PROGRAM IN HIGHLANDS Gn. Grasberg 4268

HEALTH

Grasberg

EDUCATION

MILL

ECONOMY

MP 72

GBT

INFRASTRUCTURE Tembagapura Opitawak Banti Hidden Valley

Aroanop

Lembah Waa

Tsinga

COCOA FARMING PROGRAM

Hannekam

STUDENTS IN TARUNA PAPUA DORM

AROANOP AIRSTRIP IN TEMBAGAPURA DISTRICT ANIMAL HUSBANDRY PROGRAM

Kuala Kencana

LIP

HEALTH SERVICE IN SP 12 CLINIC Mulia Kencana SP VII

SP III

SP XII

Kwamki Lama

Iwaka

SP II

SP IX

Basecamp Airport RS Mitra Masyarakat

SP V

Koperapoka

Naena Muktipura SP VI

Nawaripi Baru

Nayaro

SP 1 SP IV

Penjunan Kilometer 10 Kadun Jaya Mware

SP 8

Mioko Aikawapuka

Mapuru Jaya Pigapu Ayuka

Tipuka Paumako II Dock

Miramao

Omawita/ Fanamo Paumako I

COCOA FARMING PROGRAM

Cargo Dock Amamapare Portsite

Napurutiri Morauga Efefeta (Pasir Hitam) Apiripi

Pulau Puriri

Pulau Awautiri Uturumapare

Arafura Sea Ohotya (Otakwa)

24

PTFI Social Investment Report- 2016

WATERWAYS TRANSPORT FOR COASTAL AREAS

Appendix 2: Mimika Regency Map The Mimika Regency consists of 18 districts with 113 kampongs and villages. With an area of 21.522 km2 (4.75% of total width of Papua Province), the regency is occupied by 201,667 people.

MIMIKA BARAT KUALA KENCANA

AMAR

Kokonao Mimika Migiwia Kiyura Aparuka Apuri Atapo

Ipiri Paripi Yaraya Amar Kawar Manuare

Kuala Kencana2 km Karang Senang Bhintuka Utikini Baru Pioka Kencana Mimika Gunung Karya Kencana Utikini II Utikini III Jimbi

TEMBAGAPURA Tembagapura Opitawak Aroanop Jagamin Dileningongin Tsinga Beanigogom Waa

JILA

HOYA

Baluni Aingogin Noselanop Jongkogoma Miniponogoma Banti II

Enggin Geselema Jila Diloa Noemun Pasir Putih Jengkoan

Luas Hoya

Jinoni Mamontoga Puti Kulamogon Jawa

MIMIKA BARAT JAUH

TEMBAGAPURA

AMAR

ALAMA

JILA

KWAMKI NARAMA

MIMIKA BARAT

AGIMUGA

IWAKA

MIMIKA BARAT JAUH MIMIKA BARAT TENGAH Kapiraya Uta Mupuruka Wumuku Akar

HOYA

KUALA KENCANA

MIMIKA BARAT TENGAH

Potowai Buru Yapakoka Aindua Tapoormai Umar

ALAMA Enggin Alama Senawak Unimogom Bemoki Tagaralama Geselama Wuarem Jenggelo Purua Kilmit

Diloa II Pilikogom Bunaraugin Umpliga Amuaogom Wandud Pusuwe

WANIA MIMIKA TENGAH

Mapar Kipia Pronggo Wakia

MIMIKA BARU

MIMIKA TIMUR MIMIKA TIMUR JAUH JITA

MIMIKA TENGAH IWAKA Iwaka Limau Asri Naena Muktipura Mulia Kencana Wangirja Pigapu Limau Asri Barat

WANIA Kamoro Jaya Wonosari Jaya Inauga Nawaripi Kadun Jaya Mandiri Jaya Monokau Jaya

MIMIKA TIMUR Wania Muare Kaugapu Hiripau Poumako

WŽƉƵůĂƟŽŶŽĨƚŚĞDŝŵŝŬĂZĞŐĞŶĐǇ͗ 201,667 people

•••••

Area width: 21,522 km2

ƐŽĨϮϬϭϲ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞϭϴĚŝƐƚƌŝĐƚƐ with 133 kampongs and villages MIMIKA

N

8

0

8

16 Kilometers

*Source: Mimika in Figures 2016

Atuka Tiwaka Keakwa Aikawapuka Kamora

AGIMUGA

KWAMKI NARAMA Harapan Mekurima Landum Mekar Olaroa Bintang Lima Damai Walani Amole Lamopi Tunas Matoa

ARAFURA SEA

MIMIKA TIMUR JAUH Ayuka Amamapare Ohotya

Omawita Fanamo

Kiliarma Amungun Aramsolki Fakfuku Hinat Untung Masasimamo Emkoma Halama Emogoa

MIMIKA BARU Koperapoka Kebun Sirih Perintis Timika Indah Otomona Pasar Sentral Dingonarama

Wanagon Sempan Kwamki Baru Timika Jaya Nayaro Ninabua Hangaitji

JITA Sempan Timur Wenin Noema Wapu Sumapro

Kanmapiri Yaitak Bulumen Wacakam Waituku

Mimika Regency Administration Building


25

MIMIKA IN FIGURES

Appendix 3: Mimika in Figures

SCHOOL FACILITIES

POPULATION

187,779

191,607

196,401

199,311 201,667

School

School

School

2011

2012

2013

2014

2015

TOP FIVE DISEASES Acute Respiratory Infections Myalgia Diarrhea Malaria Respiratory Tract

6 1

64,529 Cases 13,637 Cases 12,932 Cases 71,206 Cases 10,924

121 ELEMENTARY SCHOOLS 47 JUNIOR HIGH SCHOOLS 37 SENIOR HIGH/VOCATIONAL SCHOOLS

TEACHERS & STUDENTS 33,333 Students Teachers 1,946 7,000

6,603

720

777

Cases

Elementary Junior Senior School High School High School

HEALTH FACILITIES

BUSINESS PROFILE

Hospitals

13

Maternity Clinics

52 Health Centers 94 Integrated Health Posts 32 Clinics

449 414

Macro Scale Businesses

77 Medium Scale Businesses 2,615 Small Scale Businesses 10,351 Micro Scale Businesses HUMAN DEVELOPMENT INDEX

HIV/AIDS 461

436

Papua Province 2012

2013 2014 2015 New Cases

Indonesia

Source: Mimika in Figures 2016, Central Statistical Agency (BPS) of Mimika Regency

26


70.89

Mimika Regency West Papua Province

360

2011

2015

61.73 57.25 69.55


27

Plaza 89, Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940, Indonesia +62 21 2591818 +62 21 2591945 (Faks.) www.fcx.com

28


Office Building I Jl. Mandala Raya Selatan No. 1 Kuala Kencana, Timika 99920, Papua - Indonesia +62 901 432005 +62 901 432209 (Faks.) www.ptfi.co.id

Laporan Investasi Sosial PTFI Tahun 2016

Recommend Documents