LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI KE WORKSHOP ON FURTHERING PARTICIPATION IN NATIONAL BUDGETING OPPORTUNITIES FOR SOUTHEAST ASIA

LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI KE WORKSHOP ON FURTHERING PARTICIPATION IN NATIONAL BUDGETING—OPPORTUNITIES FOR SOUTHEAST ASIA TANGGAL 21 FEBRUARI 2014 DI SINGAPURA ---------------------------------------------------------

PENDAHULUAN Dalam rangka menyambut ulang tahun yang ke 10, Lee Kuan Yew School of Public Policy menyelenggarakan workshop sehari dengan tema : Furthering Participation in National Budgeting— Opportunities for Southeast Asia, yang diadakan pada tanggal 21 Februari 2014 di Singapura. Penyelenggaraan workshop ini juga dalam rangka untuk melengkapi studi mereka tentang Citizen Participation in National Budgeting in Southeast Asia. Penyelenggaraan workshop ini bertujuan untuk memberikan kontribusi keterbukaan dan keterlibatan yang lebih besar bagi masyarakat dalam system perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah. Melalui diskusi dan pertukaran informasi diantara para elemen kunci yaitu kelompok masyarakat sipil dan pemerintah, diharapkan dapat memberikan nuansa tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam system perencanaan dan penganggaran nasional.

PESERTA Workshop dihadiri oleh perwakilan dari Negara-negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Kamboja dan Filipina. Komposisi delegasi masing-masing terdiri dari pejabat pemerintah yang membidangi masalah perencanaan dan penganggaran di masing-masing Negara dan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang secara langsung terlibat dalam bidang yang sama di masyarakat. Delegasi Indonesia terdiri dari SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 1. Drs. Setyanta Nugraha, MM, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 2. Slamet Widodo, SE, ME, Kasubag Analisa Belanja Negara KEMENTERIAN PPN/BAPENAS 1. RD. Siliwanti, Direktur MPIA, Direktorat Politik dan Komunikasi 2. Dyah Widiastuti, Staf Direktorat Politik dan Komunikasi

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 1

CSO/SEKNAS FITRA 1. Yenny Sucipto, Sekretaris Jenderal SEKNAS FITRA 2. Lukmanul Hakim

MATERI PERTEMUAN Pertemuan terbagi ke dalam 5 (lima) sesi yang didahului dengan presentasi dari masing-masing peserta, sebagai berikut : Sesi Pertama

1. Malaysia :

“Transitioning to an Integrated Performance Management System through Outcome Based Budget (OBB)” oleh Koshy Thomas, Head of Outcome Based Project Team, Ministry of Finance Sistem Penganggaran


Secara ringkas menjelaskan antara lain perspective system penganggaran Malaysia yang bergerak mulai dari sistem tradisional pada era 1957-1968, Sistem penganggaran berbasis kinerja program (Program and Performance Budgeting System/PPBS) (1969-1990), sistem penganggaran modifikasi (Modified Budgeting System/MBS) (1990-2010) dan sistem penganggaran berbasis Outcome (Outcome Based Budgeting/OBB) (2011-2015). MBS yang mulai diperkenalkan pada tahun 1990 merupakan sistem manajemen yang dirancang untuk membangun keterkaitan logis pada hubungan antara input, output dan dampak. Penerapan MBS adalah untuk memperbaiki alokasi sumberdaya melalui pengelolaan programprogram pemerintah yang lebih efisien dan meningkatkan akuntabilitas. Tujuan pokok MBS bagi peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah adalah : a. untuk meningkatkan dan memodernisasi proses alokasi sumber daya berbasis kinerja , b. untuk mendelegasikan wewenang manajemen yang lebih besar kepada tingkat yang lebih rendah untuk dapat dilaksanakan , dan c. untuk memperkenalkan manajemen berbasis hasil dan berbiaya efektif. Dalam penerapannya, MBS masih memiliki beberapa masalah antara lain : a. Terlalu menekankan pada aspek teknis dan mengabaikan variabel manusia. b. Kurangnya perhatian dalam mengembangkan pemahaman, penerimaan dan kemampuan dalam menggunakan data. c. Tidak memadainya dukungan dari administrator tingkat atas . d. Kurangnya staf yang terlatih . e. Tidak memadainya dukungan dari Departemen Keuangan itu sendiri. f. Promosi staff terlatih pada tugas-tugas yang tak terkait. Untuk mengatasi masalah MBS , Pemerintah Malaysia menerapkan sistem penganggaran baru, yaitu Penganggaran Berbasis Hasil ( OOB ) yang diharapkan dapat diadopsi dalam tiga tahun ke depan di sektor public. Tujuannya adalah untuk memastikan tercapainya konsep nilai uang, yang efisien , efektif dan ekonomis, dalam pengelolaan anggaran belanja. OBB adalah sebuah sistem terintegrasi yang menggunakan tujuan , misi dan tujuan untuk menjelaskan alasan uang yang dihabiskan untuk mencapai hasil tertentu dan memungkinkan pembuat kebijakan untuk menentukan kegiatan yang hemat biaya untuk mencapai prioritas nasional. Tujuan penerapan OBB ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dan masalah yang dihadapi saat menerapkan MBS. Negara-negara yang telah berhasil menerapkan OBB adalah Selandia Baru dan Kanada. Sistem Perencanaan Pembangunan Perencanaan di Malaysia adalah proses interaktif dua arah antara Unit Perencanaan Ekonomi (Economic Planning Unit/EPU), di satu sisi, dan kementerian dan lembaga, di sisi lain, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Top-down dan bottom-up proses ini memastikan bahwa


kebijakan dan strategi nasional yang diwujudkan dan kepentingan pembangunan di tingkat subregional sepenuhnya terintegrasi ke dalam tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pada tingkat Federal, EPU dalam konsultasi dengan instansi pusat lainnya, seperti Departemen Keuangan dan Bank Sentral, meninjau kinerja masa lalu ekonomi dan menilai prospek dan potensi negara. Mereka juga mengevaluasi kendala dan hambatan yang ada. EPU kemudian menyiapkan kerangka ekonomi makro dan menilai implikasi target pertumbuhan bagi belanja pembangunan sektor publik. Parameter perencanaan makro akhir disusun melalui diskusi antara kelompok perencanaan antar lembaga (IAPGs) dan kelompok kerja teknisnya. Dalam penyusunan Rencana Malaysia Kedelapan, tahun 2001-2005, total 25 IAPGs didirikan sesuai dengan isu-isu topikal, termasuk makroekonomi, sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pembangunan industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, utilitas dan pembangunan sosial. EPU adalah sekretariat untuk masing-masing IAPGs ini dan anggotanya tidak hanya diambil dari kementerian dan instansi terkait, tetapi juga mencakup perwakilan dari sektor swasta dan masyarakat sipil, jika diperlukan. Selama konsultasi ini, faktor-faktor seperti skenario internasional, ketersediaan sumber daya dan kendala dan kapasitas pelaksanaan dipertimbangkan. Perencanaan dari bawah pada dasarnya melibatkan kementerian, lembaga dan pemerintah negara bagian yang mengajukan usulannya untuk program-program dan proyek-proyek tertentu. EPU memainkan peran kunci dalam mensinkronkan proyek tingkat mikro dengan rencana tingkat makro untuk masing-masing sektor. Dalam memprioritaskan proyek, EPU mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk konsistensinya dengan tujuan kebijakan nasional secara menyeluruh, urgensi proyek, kelayakan finansial dan kapasitas pelaksanaan. Setelah kesepakatan oleh IAPGs, tujuan pembangunan, arah dan kebijakan terkait untuk periode yang direncanakan serta urutan prioritas untuk sektor-sektor disampaikan kepada Komite Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dipertimbangkan. Atas rekomendasi tersebut, usulan pembangunan ini disampaikan kepada Dewan Perencanaan Nasional. Setelah itu rencana tersebut kemudian disampaikan kepada Kabinet sebelum diajukan di parlemen.

“The Role of Civil Society and Public in Budget Formulation” oleh Ms. Ng Yeen Seen, Executive Director, Centre for Public Policy Studies Dalam pembahasan anggaran baik di tingkat nasional maupun local, masih dijumpai hambatanhambatan bagi OMS dalam memberikan masukan/inputnya. Transparansi merupakan wilayah dimana masyarakat sipil dapat menunjukkan pentingnya keberadaan dan partisipasi mereka. Dalam memperjuangkan proses pembahasan anggaran yang lebih terbuka, OMS memberdayakan masyarakat untuk memegang tanggung jawab pemerintah dalam hal pengeluaran publik, termasuk juga peningkatan pendapatan dan pinjaman Negara.

Dalam meningkatkan transparansi dan memberikan input dalam proses anggaran, OMS dapat membantu public memahami proses politik. Masyarakat awam sulit memahami dokumen Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 4

anggaran yang kompleks. Pemerintah seharusnya menyediakan dokumen yang mudah dimengerti untuk kepentingan umum. Dalam hal tidak adanya dokumen tersebut, OMS dapat mengisi kekosongan ini dengan cara memberikan informasi yang mudah dimengerti tentang proses anggaran. Di samping itu, harus pula disediakan mekanisme bagi keterlibatan public dalam proses anggaran, seperti rapat dengar pendapat umum. Dalam dokumen anggaran pemerintah seharusnya dimasukkan pula Indeks Kesenangan Nasional (Gross National Happiness Index). Konsep indeks ini menyiratkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menggunakan pendekatan holistik terhadap pengertian kemajuan dan memberikan kepentingan yang sama terhadap aspek kesejahteraan non-ekonomi. Kemajuan ekonomi tidak hanya tergambar dari ukuran PDB saja, namun juga memiliki daya tarik bagi masyarakat umum sehingga dapat menjadi pelengkap data-data mentah ekonomi. Dalam hal keterlibatan public dalam perencanaan anggaran, pemerintah Malaysia masih memberikan sedikit informasi anggaran bagi public sehingga sulit untuk mempercayakan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang pada dasarnya berasal dari public. Beberapa kelemahan atau kekurangan informasi yang ada dalam proposal Anggaran Pemerintah yang menyebabkan sulitnya masyarakat memonitor anggaran, antara lain adalah : 1. Kurangnya informasi yang dapat menjelaskan hubungan antara pendapatan Negara dengan rencana pengeluaran anggaran. 2. Kurangnya informasi tentang kegiatan-kegiatan fiscal tertentu yang memiliki dampak besar bagi kemampuan pemerintah memenuhi sasaran kebijakannya (anggaran non budgeter, pengeluaran pajak dan aktiva lainnya). 3. Kurangnya informasi berkaitan dengan output dan outcome. Dalam Open Budget Survey tahun 2012, Malaysia menempati ranking 39 dalam hal transparansi anggaran. Ranking ini tidak banyak berubah dibanding tahun 2008 dan tahun 2010. Ini menjadikan Malaysia sebagai Negara yang menyediakan informasi anggaran yang minimal bagi masyarakat. Untuk meningkatkan ranking OBI di masa mendatang, Malaysia perlu mempublikasikan dokumen Pre-Budget Statement, yang berisikan asumsi-asumsi yang digunakan dalam anggaran, seperti perkiraan pendapatan, pengeluaran dan tingkat utang. Di samping itu juga diperlukan dokumen Mid-Year Review yang memuat data actual untuk 6 bulan berjalan, perkiraan kembali atas asumsi-asumsi untuk melihat kinerja anggaran 6 bulan mendatang.


2.

Thailand :

“Citizen Participation in National Budget Preparation : The Case of Thailand” oleh Pattama Teanravisitsagool, Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) Proses penyusunan anggaran Tahun fiskal di Thailand dimulai pada tanggal 1 Oktober. Proses penyusunan anggaran tahunan dimulai sepuluh bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari. Langkah pertama adalah menentukan asumsi ekonomi yang berlaku untuk anggaran. Karena pemerintah berkomitmen untuk mengoperasikan anggaran yang seimbang (surplus nominal), perhitungan kegiatan ekonomi dan pendapatan akan menghasilkan plafon keseluruhan total pengeluaran sepanjang tahun. Perhitungan asumsi ekonomi yang digunakan dalam anggaran dilakukan bersama oleh empat lembaga sentral kunci ekonomi, biasa disebut “Gang of Four” yaitu Bank of Thailand (bank sentral), Departemen Keuangan (perpajakan; kas dan pengelolaan utang), Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (analisis ekonomi makro, perencanaan pusat) dan Biro Anggaran. Masing-masing empat lembaga tersebut membuat perkiraan variabel makroekonomi utama, bersama Departemen Keuangan yang memiliki informasi utama penerimaan pajak. Perkiraan awal dari empat lembaga ini umumnya berbeda dan dilakukan dialog informal selama dua sampai tiga minggu sebelum menetapkan perkiraan secara konsensus. Pimpinan empat lembaga


secara resmi mendukung perkiraan hasil konsensus ini dan menyampaikannya kepada Perdana Menteri untuk persetujuan akhir. Proses ini akan diselesaikan pada bulan Februari. Pada saat yang sama, Biro Anggaran akan memperbarui estimasi awalnya (kerangka pengeluaran jangka menengah) untuk keberlangsungan kebijakan pemerintah saat itu termasuk dampak keuangan dari keputusan sebelumnya yang dampak pengeluaran sepenuhnya hanya terwujud dalam anggaran berikutnya. Biro Anggaran akan mereview kinerja operasional dan keuangan tahun lalu melalui kontak informal antara analis di Biro Anggaran dan pejabat di Kementerian-kementerian. Sejalan dengan ini, kementerian akan mengajukan usulan anggaran. Mekanisme prosedur anggaran internal sangat bervariasi antar kementerian. Terlepas dari itu, kementerian mengajukan usulan awal pada bulan Februari, yaitu pada waktu yang sama ketika “Gang of Four” telah menyelesaikan tugasnya. Kementerian Pengeluaran mengajukan tawaran mereka sebelum pagu belanja keseluruhan diputuskan . Ini tawaran awal umumnya liar melebihi harapan yang realistis pendanaan kementerian pengeluaran tampaknya melihatnya sebagai " marketing " perangkat untuk mempengaruhi tingkat langit-langit belanja terakhir mereka . Pada tahap ini, Biro Anggaran berada dalam posisi merumuskan kerangka anggaran untuk tahun berikutnya. Berdasarkan hasil kerja Gang of Four, akan diketahui total sumber daya yang tersedia untuk anggaran tahun depan. Pemuktahiran baseline untuk kegiatan yang sedang berlangsung juga akan selesai, sehingga dapat diketahui berapa dana yang tersisa untuk program inisiatif baru. Sistem pemerintahan Berdasarkan UU Pemerintahan Publik (National Public Administration Act), tingkat pemerintahan di Thailand terbagi menjadi : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Local Administration) Pemerintah Pusat : berada dalam konsep dasar sentralisasi dan terdiri 15 kementerian. Di tiap kementerian dibentuk berbagai departemen, kantor, biro, divisi dan subdivisi. Pemerintah Provinsi: Bentuk pemerintahan berada di bawah konsep dekonsentrasi, yang berarti bahwa pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kekuasaan dan wewenangnya kepada pejabat yang bekerja di provinsi dan kabupaten. Pejabat ini berasal dari berbagai kementerian dan departemen dan melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah provinsi terdiri dari 75 provinsi (termasuk Bangkok), 795 kabupaten, 81 kecamatan kecil, 7.255 kecamatan atau Tambon dan 70.865 desa (Februari 2001). Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah di Thailand didasarkan pada konsep desentralisasi, yang memungkinkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam urusan daerah di bawah hukum dan peraturan yang bersangkutan. Saat ini, ada 2 jenis organisasi pemerintahan daerah di Thailand. Jenis umum, yang ada di setiap provinsi, terdiri dari: 1) Organsasi Pemerintahan Provinsi, yang mencakup semua daerah di provinsi, 2) Kota, daerah Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 7

perkotaan dengan pembangunan dan populasi yang padat, dan 3) Organisasi Pemerintahan Kecamatan yang wilayah hukumnya adalah wilayah kecamatan tertentu di luar batas kota. Jenis khusus terdiri dari dua bentuk pemerintah daerah: 1) Pemerintah Metropolitan Bangkok, dan 2) Kota Pattaya. Pemerintah mulai serius melibatkan masyarakat dan LSM dalam perencanaan pembangunan pada Perencanaan Pembangunan Kedelapan (1997-2001). Rencana Pembangunan ini disiapkan selama periode booming ekonomi yang terfokus pada partisipasi masyarakat dan menyatakan pentingnya membantu kelompok yang kurang beruntung seperti perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, pekerja seks, dan masalah lainnya seperti kemiskinan perkotaan. Terobosan lainnya adalah bahwa perencanaan ini dirancang dengan bantuan ribuan perwakilan LSM dan tokoh masyarakat . Namun, rencana tersebut menghadapi kemunduran akibat krisis ekonomi yang melanda negara itu sejak tahun pertama pelaksanaannya, yang mengakibatkan adanya pemotongan anggaran yang serius dan pemerintah mengalihkan sumber daya publik untuk memecahkan beberapa masalah jangka pendek dan mendesak . Selain itu, karena rencana tersebut melibatkan hal baru yang tidak akrab dalam sistem penganggaran birokrasi, ada masalah dalam hal menyiapkan rencana anggaran yang mendukungnya. Konsep LSM berasal dari luar negeri, demikian pula dananya. Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an , sebagian besar LSM bergantung hanya pada pembiayaan LSM internasional. Sehingga sangat mempengaruhi agenda mereka. Pemerintah Thailand mulai menyediakan dana untuk LSM tertentu pada tahun 1990 . Namun, sampai saat ini sebagian besar LSM masih mengandalkan dana asing. Sikap pemerintah terhadap LSM telah berubah secara substansial dalam dua dekade terakhir. Pada awalnya , pemerintah hanya menerima LSM yang bergerak di bidang sosial dan mencurigai jenis LSM lain. Kemudian LSM dipandang sebagai hambatan bagi program pembangunan negara. Kini, beberapa lembaga pemerintah mencoba memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman LSM dalam bekerjasama dengan masyarakat setempat. Saat ini, peran LSM telah diakui dan digabung sebagai partisipasi masyarakat. Beberapa LSM berpartisipasi dan mengambil tanggung jawab yang besar dalam penyusunan rencana pembangunan ekonomi dan sosial (Perencanaan Pembangunan Kedelapan), yang didasarkan pada slogan "pembangunan yang berpusat pada rakyat ." Pengakuan LSM telah meningkat sejak krisis ekonomi, sebagian karena krisis yang muncul memiliki keterkaitan dengan integrasi dunia, yang selama ini banyak ditentang oleh LSM.

Rapeesupa Wangcharoenrung, Fiscal Policy Research Institute Foundation " Partisipasi " telah dinyatakan sebagai elemen kunci dari pembangunan sejak awal 1980-an , pada saat penyusunan rancangan Rencana Kelima. Namun, konsep ini tidak berakar pada budaya politik di Thailand, yang lebih mirip dengan sistem patron-klien. Cara pelaksanaan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 8

"proses partisipatif" dimulai dengan partisipasi pejabat dari institusi pemerintah lainnya (non perencanaan) dan beberapa akademisi. Kemudian pejabat pemerintah setempat yang akan menerapkan perencanaan ini diminta untuk memberikan masukan atau mempersiapkan rencana operasional untuk daerah mereka. Penyusunan Rencana Kedelapan melalui langkah besar yang melibatkan dengar pendapat dari ribuan perwakilan dari berbagai LSM dan masyarakat. Proses partisipatif dalam penyusunan Rencana Kedelapan dilakukan secara luar biasa sehingga banyak LSM meyakini sumbangsih mereka ikut dalam rencana tersebut, meskipun jelas bahwa output aktualnya mirip dengan yang disiapkan badan perencanaan harus sebelum proses tersebut. Di satu sisi, Rencana Kedelapan terdiri dari setiap ideologi utama sebagian besar peserta. Namun, karena sifatnya, rencana itu agak abstrak dan tidak menyentuh isu-isu spesifik yang diangkat oleh perwakilan dari LSM atau masyarakat setempat. Kepuasan peserta mungkin berasal dari kenyataan bahwa ini adalah pertama kalinya badan perencanaan pemerintah mengundang mereka ke forum yang menyuarakan kepentingan mereka. Mereka juga berada terkesan karena suara mereka akan diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang akan membawa sumber daya publik. "Keberhasilan” ini membuat NESDB mengandalkan proses ini dalam penyusunan Rencana Kesembilan. Namun, beberapa LSM dan organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam proses ini mulai merasa bahwa kepentingan mereka sebenarnya telah hilang sepanjang proses "sintesis". Sesi Kedua

3. Indonesia:

“Citizen Participation in National Policy Making Process: Indonesia’s Experience” oleh Siliwanti, Director for Political Affairs and Communication, State Ministry of National Development Planning (BAPPENAS) System perencanaan pembangunan nasional dijabarkan sebagai suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Negara dan masyarakat tingkat pusat dan daerah. 1 Proses perencanaan pembangunan di Indonesia dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu : (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). 1

SPPN Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 9

Pendekatan politik dilaksanakan dengan menempatkan perencanaan sebagai penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Adapun keterkaitan antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Menteri Perencanaan (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas ) menyusun rancangan awal RPJP Nasional. Rancangan Awal RPJP Nasional kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJP Nasional. Atas dasar aspirasi dan pemikiran dari akademisi, dunia usaha, lembaga-lembaga non-Pemerintah, para Penyelenggara negara, maupun individu, rancangan awal disempurnakan menjadi rancangan akhir RPJP Nasional. Rancangan Akhir RPJP tersebut disampaikan ke Presiden dan apabila diperlukan dibahas dalam Sidang Kabinet. Rancangan Akhir RPJP Nasional selanjutnya diajukan ke DPR sebagai Rancangan Undang Undang tentang RPJP Nasional inisiatif Pemerintah. Setelah melewati proses legislasi dan disetujui untuk diundangkan, RPJP Nasional ditetapkan dengan undang-undang.


Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Berdasarkan pada PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 disebutkan bahwa prinsip perencanaan pembangunan daerah mencakup : (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Secara umum materi pembahasan dalam musrenbang di tingkat daerah berupaya untuk mencari kesepakatan atas : 1. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan dan urutan faktor penyebabnya 2. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah 3. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Dalam perspektif perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan perencanaan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Keterlibatan LSM dalam Perencanaan Partisipatif - Keterlibatan organisasi masyarakat sipil (LSM) dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia mulai dari pengawasan sampai fasilitator dalam musrenbang - LSM telah berhasil melakukan pendekatan kepada pemerintah dalam mengupayakan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan bagi rakyat miskin dan anggaran berbasis gender. - Kelompok pengawasan dan advokasi anggaran telah menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pemerintah yang tidak responsif seperti tidak konsistennya antara perencanaan dan kebijakan anggaran, rendahnya alokasi anggaran untuk layanan masyarakat, tingginya biaya operasional. - LSM telah berhasil melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk mempublikasikan anggarannya. Untuk lebih memberdayakan peran LSM, Bappenas telah memperkenalkan Forum Konsultasi Publik pada tahun 2012 dan hasilnya dipublikasikan secara online. Forum ini dilaksanakan dua kali setahun untuk memperoleh masukan terhadap rencana kerja tahunan, dan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Forum ini melibatkan LSM terpilih di tingkat nasional dan mengangkat tema-tema tertentu. LSM memberikan masukan terhadap Rencana Kerja Pemerintah dan tidak menyentuh alokasi anggarannya. Ada beberapa kriteria untuk LSM yang dapat berpartisipasi, antara lain : Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 11

-

Telah berperan aktif di tingkat nasional Memiliki kualifikasi melalui proses seleksi diantara LSM sendiri Memiliki keabsahan hukum yang ditunjukkan dengan akte notaris Memiliki pengalaman riset, advokasi dan fasilitator di bidang pembangunan Memiliki media untuk mempublikasikan hasil kerjanya selama minimal 5 tahun

“Indonesia’s Public Participation in Budgeting” oleh Yenny Sucipto, Seknas FITRA, Indonesia Forum for Budget Transparency Pelaksanaan penganggaran partisipasi public di Indonesia masih memiliki keterbatasan yaitu : 1. Perencanaan : - Forum perencanaan tidak melibatkan public - Tidak adanya pengawasan terhadap forum perencanaan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat daerah - Tidak ada informasi apakah pemerintah mengakomodasi usulan masyarakat - Tidak ada informasi terhadap plafon anggaran 2. Pembahasan : - Pembahasan anggaran tertutup untuk umum - Anggaran dianggap sebagai domain pemerintah dan parlemen - Partisipasi public dalam penganggaran di pusat dan daerah terbatas 3. Pelaksanaan : - Tidak ada informasi tentang kinerja proyek dan anggaran - Tidak ada pengawasan dalam pelaksanaannya - Proses pengadaan tertutup untuk public - Pengawasan parlemen masih terbatas 4. Pelaporan : - Tidak ada pertanggungjawaban anggaran kepada public  akses informasi rendah - Tidak ada forum layanan public selama tahapan pelaporan ini Peran LSM dalam meningkatkan partisipasi public dilakukan melalui: - Tidak adanya aspek hukum dalam partisipasi public dapat dipenuhi melalui komitmen para pimpinan daerah. Pendekatan kepada pimpinan dan pejabat daerah merupakan hal yang positif. - LSM dapat menjamin adanya proses negosiasi dalam partisipasi public. Hal ini hanya dapat terjadi apabila public meningkatkan posisi tawarnya terhadap pemerintah. 4. Cambodia:

“Budget Process in Cambodia” oleh Bou Vong Sokha, Department of Finance for Sub National Administrations Tingkatan pemerintahan di Kamboja terdiri dari 24 provinsi, 194 kabupaten, 1633 desa. Siklus anggaran dimulai pada bulan Maret – May dengan penyampaian rencana strategis anggaran oleh seluruh kementerian. Pada bulan Juni – September, seluruh kementerian menyampaikan perkiraan detail tentang pendapatan dan pengeluaran ke Kementerian Ekonomi dan Keuangan (MEF). Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 12

Dalam keseluruhan proses penyusunan anggaran, tidak ada keterlibatan masyarakat sipil. Namun demikian telah ada rekomendasi dari negara donor yang menghendaki keterlibatan masyarakat dan adanya publikasi atas anggaran yang telah disetujui. Pada tahun 2012, booklet tentang “Budget in brief” telah diterbitkan dan didistribusikan kepada public. Di tingkat daerah, proses anggaran melibatkan Dewan Gubernur (eksekutif) dan legislative. Penyusunan anggaran disiapkan oleh Dewan Gubernur, sementara legislative melakukan review, menyetujui dan mengawasi pelaksanaan anggaran. Kementerian Ekonomi dan Keuangan berwenang melakukan pengawasan terhadap anggaran provinsi dan kabupaten. Meskipun tidak ada keterlibatan public dalam proses penganggaran di tingkat daerah, namun pada tingkat desa, dewan desa dapat melakukan dengar pendapat sebelum menyiapkan anggaran tahunannya untuk menyusun daftar proyek pembangunan yang akan dilaksanakan.

“Cambodia National Budget: Budget Transparency and Citizen Engagement” oleh Kan Kunvibol, National Budget Project Coordinator, The NGO Forum of Cambodia Forum LSM untuk Kamboja merupakan anggota LSM internasional dan regional yang mulai bertugas pada Anggaran Nasional tahun 2006. Mereka memberikan rekomendasi kepada anggota Tim Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan. Proyek ini mendapat dukungan dari International Budget Partnership (IBP) dan dukungan anggaran untuk tahun 2006-2012. Latar belakang dukungan ini antara lain terbatasnya pengetahuan LSM dan masyarakat terhadap proses anggaran nasional dan masalah alokasi anggaran, terbatasnya kredibilitas anggaran dan prioritisasi atas sector-sektor prioritas serta kurangnya transparansi dan proses penganggaran partisipatif akibat kelangkaan dan terbatasnya akses informasi anggaran. Transparansi anggaran sangat dibutuhkan untuk menghindari korupsi dan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tepat sasaran, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, memadukan antara sumberdaya public dengan prioritas nasional, membantu pemerintah membangun kepercayaan dengan warganya melalui peningkatan layanan public dan mendorong warga untuk membayar pajak, serta memberikan kedaulatan bagi warga dalam menyuarakan aspirasinya. Beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki proses penganggaran antara lain : - Melakukan publikasi secara gratis di website Kementerian Ekonomi dan Keuangan atas usulan anggaran pemerintah, review anggaran pertengahan tahun, dan laporan audit. - Menerbitkan Citizen Budget. - Meningkatkan kelengkapan data dalam usulan pra-anggaran, laporan pertengahan tahun, dan laporan akhir tahun. - Memberikan kesempatan dengar pendapat untuk mendiskusi anggaran di parlemen. - Meningkatkan fungsi pengawasan parlemen - Mengadopsi rekomendasi yang disampaikan oleh LSM - Menerbitkan delapan dokumen kunci yang dipersyaratkan OBI Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 13

Beberapa rekomendasi untuk LSM - Menjadikan pengawasan anggaran sebagai isu inti dalam advokasi anggaran - Memanfaatkan dukungan forum LSM-Pemerintah-negara donor - Memperkuat kegiatan Kelompok Kerja Anggaran dalam rangka :  Membangun kapasitas anggaran  Memobilisasi sumberdaya  Melakukan advokasi bersama  Saling tukar menukar informasi - Membangun hubungan formal dengan kementerian untuk memperoleh informasi anggaran - Mendukung gerakan global dan regional untuk meningkatkan transparansi anggaran, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat Sesi Ketiga

5. Philippines:

“Broadening Civil Society Participation in National Budgeting” oleh Teresita M. Salud, Department of Budget and Management Siklus anggaran dimulai dengan penyusunan asumsi ekonomi dan perkiraan pendapatan yang dilakukan pada Maret-April. Penyusunan anggaran tahunan melibatkan serangkaian langkahlangkah yang diawali dengan penentuan target ekonomi secara keseluruhan, tingkat pengeluaran, proyeksi pendapatan dan rencana pembiayaan oleh Komite Koordinasi Anggaran Pembangunan (Development Budget Coordinating Committee/DBCC). DBCC adalah sebuah badan antar-lembaga yang terdiri dari Sekretaris Departemen Pengelolaan dan Anggaran (Department of Budget and Management/DBM) sebagai Ketua dan Gubernur Bank Sentral, Sekretaris Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Otoritas Pembangunan dan Ekonomi Nasional dan perwakilan dari Kantor Presiden sebagai anggota. Kegiatan utama dalam penyusunan anggaran tahunan nasional meliputi berikut ini : a. Penentuan target ekonomi secara keseluruhan, tingkat pengeluaran dan kerangka anggaran oleh DBCC; b. Penerbitan Kebutuhan Anggaran (Budget Call) oleh yang menetapkan kerangka anggaran; target ekonomi dan fiskal; menentukan tujuan prioritas dan tingkat anggaran, dan merinci pedoman dan prosedur, instruksi teknis dan jadwal untuk persiapan penyusunan anggaran; c. Persiapan oleh berbagai instansi pemerintah tentang perkiraan rincian anggaran dan peringkat program, proyek dan kegiatan yang menggunakan pendekatan penganggaran modal dan penyampaiannya ke DBM ; d. Melakukan pemeriksaan anggaran dimana instansi dipanggil untuk memberikan alasan atas usulan anggaran dihadapan tim panel teknis DBM; e. Penyampaian program pengeluaran yang diusulkan departemen/lembaga/khusus untuk dimintakan konfirmasi oleh kepala departemen/lembaga.


f.

Penyerahan anggaran yang diusulkan oleh departemen/lembaga/anggaran untuk tujuan khusus kepada DBCC untuk dimintakan persetujuan. g. Review dan persetujuan anggaran yang diusulkan oleh Presiden dan Kabinet; h. Penyampaian usulan anggaran oleh Presiden kepada Kongres. Untuk memenuhi ketentuan Konstitusi bahwa pengajuan anggaran Presiden dalam waktu 30 hari dari pembukaan setiap sesi sidang Kongres, tahap persiapan anggaran berpedoman pada kalender anggaran.

“Alternative Budget Initiative: Broadening People’s Participation in Securing Financing for Development” oleh Alvic Padilla, Social Watch Philippines Alternative Budget Initiative (ABI) dikelola oleh koalisi jaringan LSM, dan individu yang melakukan kegiatan advokasi anggaran dan bertujuan untuk mendorong pemerintah bertanggungjawab pada komitmennya untuk memobilisasi sumberdaya bagi kesinambungan pembangunan. Kegiatan advokasi anggaran mencakup :  usulan pembiayaan kegiatan atas program-program penting bagi pembangunan social dan pengentasan kemiskinan.  Melakukan pembahasan kerangka anggaran, asumsi-asumsi dan program pembiayaan secara komprehensif.  Melakukan reformasi proses anggaran untuk lebih mengefektifkan partisipasi masyarakat. Organisasi ABI memanfaat keahlian LSM yang telah berpengalaman dalam advokasi di bidang politik dan pembangunan serta menyediakan tempat bagi LSM untuk mengkritisi, memformulasi dan melakukan lobby untuk alternative anggaran. Proses ini dimulai dengan menuntut hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, khususnya mengenai pengalokasian sumberdaya public yang memiliki dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan advokasi anggaran dilakukan secara parallel dengan proses anggaran yaitu : proses penyusunan anggaran, kewenangan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam membangun advokasi anggaran, mereka melakukan riset di bidang pertanian, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan social. Di samping itu juga melakukan analisis secara kolektif untuk menyusun proposal anggaran. Tantangan yang dihadapi dalam advokasi anggaran ini antara lain memastikan bahwa mekanisme partisipasi formal ini benar-benar merupakan forum musyarawarah dan bukan sekedar formalitas belaka, perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan sikap masyarakat, LSM dan badan-badan pemerintah dan memanfaatkan isu-isu terkini untuk mendorong masyarakat terlibat dalam proses anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.


Sesi Keempat : Wiki session on participatory budgeting Emile Gozali

Dalam wiki session ini, peserta berupaya mencari kesamaan umum atas karakteristik penganggaran di masing-masing Negara. Beberapa peserta berpendapat bahwa penganggaran masing bersifat patronage yang berarti bahwa ada upaya persaingan dalam mendapatkan alokasi anggaran sehingga tingkat transparansi dan akuntabilitas dianggap kurang penting bagi masyarakat. Namun demikian sebagian lain berpendapat bahwa upaya persaingan dalam alokasi anggaran justru semakin meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas proses penganggaran. Di sisi lain, sebagian besar peserta menyepakati bahwa diperlukan landasan hukum/peraturan untuk mendorong adanya mekanisme anggaran partisipatif. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk secara penuh melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran di tingkat nasional. Beberapa kondisi yang melatar belakanginya antara lain lambannya badan-badan pemerintah di pusat dan daerah dalam melakukan perubahan dalam penerapannya dan beberapa adanya keengganan beberapa sector public untuk berubah. Sesi Kelima

“Open Budget Survey 2012: Results” oleh Anjali Garg, OBI/IBP Representative The Open Budget Initiative (Inisiatif) adalah program riset dan advokasi global untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi anggaran dan penerapan sistem anggaran yang akuntabel . International Budget Partnership (IBP) meluncurkan Initiative Open Budget Survey (OBS) - analisis yang komprehensif dan survei yang mengevaluasi apakah pemerintah memberikan akses publik terhadap informasi anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses anggaran di tingkat nasional. IBP bekerja dengan mitra masyarakat sipil di 100 negara dan mengumpulkan data untuk survey tersebut. OBS Pertama dirilis pada tahun 2006 dan selanjutnya akan dilakukan dua tahun sekali. Untuk kemudahan mengukur komitmen seluruh negara yang disurvei terhadap transparansi dan untuk memungkinkan dilakukan perbandingan antar negara, IBP menciptakan Open Budget Index (OBI) dari yang dihasilkan dari survey. OBI memberikan skor untuk masing-masing negara berdasarkan informasi tersebut dan mempublikasikannya untuk umum. Anggaran merupakan perencanaan pemerintah tentang bagaimana akan menggunakan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Transparansi berarti bahwa semua warga negara dapat mengakses informasi tentang berapa banyak alokasi untuk berbagai jenis belanja, dari mana sumber penerimaan dikumpulkan, dan bagaimana bantuan donor internasional dan sumber daya public lainnya digunakan. Index Keterbukaan Anggaran Indonesia Skor Indonesia adalah 62 dari 100, lebih tinggi dari skor rata-rata yaitu 43 dari 100 negara yang disurvei serta tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Skor Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan kepada publik informasi penting pada anggaran pemerintah nasional dan aktivitas keuangannya selama tahun penganggaran. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik. Skor OBI 2012 Indonesia adalah 62, berarti lebih tinggi dari skor sebelumnya pada OBI 2010 yaitu 51 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 16

International Budget Partnership (IBP) merekomendasikan Indonesia melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan keterbukaan anggaran: 1) Membuat dan mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran (bulanan atau triwulanan) untuk tahun berjalan dimana saat ini dibuat hanya untuk keperluan internal saja. 2) Untuk meningkatkan kelengkapan dalam proposal anggaran eksekutif yaitu RAPBN, dokumen tersebut harus menyediakan informasi sebagai berikut:  Belanja program individual untuk anggaran tahun berjalan serta anggaran di tahun sebelumnya, termasuk informasi detil belanja dan perhitungan pendapatan yang mencakup periode lebih dari satu tahun (lihat pertanyaan 4, 6, 10 dan 21 dalam kuesioner).  Menyediakan informasi detil tentang komposisi hutang pemerintah (lihat pertanyaan 13 dalam kuesioner OBS).  Menyediakan informasi anggaran yang paling tidak menunjukan perbedaan antara usulan kebijakan anggaran tahun berlaku dengan kebijakan yang sudah ada dan apa dampaknya pada belanja dan pendapatan, hubungan arah kebijakan anggaran dengan data-data non-keuangan, ukuran kinerja untuk anggaran setiap program, serta informasi mengenai kebijakan yang berhubungan langsung dengan kemiskinan (lihat pertanyaan 16, 17 dan 49, 55 dalam kuesioner OBS).  Menyediakan informasi mengenai dana non-bujeter, aktivitas kuasi fiskal, aset finansial dan nonfinansial, tunggakan belanja, kewajiban yang akan datang, belanja pajak, sumber-sumber bantuan donor, (baik yang finansial maupun in-kind), pendapatan yang diperuntukkan, serta anggaran yang bersifat rahasia (lihat pertanyaan 35, 38-41, dan 43-47 dalam kuesioner OBS).  Meningkatkan kelengkapan laporan akhir tahun anggaran dengan menjelaskan perbedaan antara nilai awal data non-keuangan, indikator kinerja awal, dan tingkat realisasi anggaran yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin serta realisasi hasilnya (lihat pertanyaan 83, 86, dalam kuesioner OBS). 3) Meningkatkan kelengkapan laporan audit dengan mengumumkan ke publik dana non-bujeter dan menyediakan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah nasional dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan audit. (lihat pertanyaan 91 dan 95 dalam pertanyaan OBS). 4) Meningkatkan kualitas citizen budget (anggaran untuk masyarakat) dengan mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada publik, serta membuatnya juga dalam fase perancanaan dan pelaksanaan anggaran (lihat pertanyaan 111 dan 112 dalam pertanyaan OBS) IBP telah mempublikasikan hasil kuesioner untuk seluruh negara yang disurvey dalam OBI tahun 2012. Untuk Indonesia dapat dilihat di http://survey.internationalbudget.org/#profile/ID Kekuatan Legislatif dan Badan Audit Negara Dalam Pengawasan Anggaran Survey keterbukaan Anggaran (OBS) menguji efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan lembaga audit keuangan. Institusi tersebut memainkan peran yang sangat penting -dan lembaga yang sering diabaikan oleh pemerintah nasional- dalam perencanaan dan pengawasan implementasi anggaran. Open Budget Survey (OBS) menilai apakah legislatif melakukan pengawasan anggaran secara efektif melalui pengukuran kinerja mereka di 11 indikator, termasuk konsultasi dengan eksekutif sebelum memasukkan draft anggaran, kemampuan riset mereka, pembahasan seluruh kebijakan anggaran, adanya proses pembahasan dan ketepatan waktu persetujuan anggaran, jaminan regulasi untuk merubah proposal anggaran, persetujuan perubahan anggaran belanja dan kelebihan pendapatan,


wewenang penambahan anggaran, kewenangan menyetujui anggaran darurat dan memeriksa laporan audit. Open Budget Survey (OBS) menilai apakah institusi audit keuangan diberikan kekuasaan yang efektif untuk mengawasi anggaran secara efektif dengan menggunakan empat indikator: otoritas untuk mengganti kepala lembaga audit, jaminan aturan dalam mengaudit seluruh keuangan publik, ketersediaan sumber pembiayaan, dan ketersediaan tenaga audit yang profesional Rekomendasi International Budget Partnership (IBP) merekomendasikan kepada Indonesia untuk melaksanakan beberapa hal dalam meningkatkan pengawasan anggaran: 1) Legislatif harus memiliki unit kajian anggaran khusus untuk membantu menganalisis anggaran, eksekutif harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari legislatif untuk menggunakan anggaran dari kelebihan pendapatan yang diperoleh selama pelaksanaan anggaran (lihat pertanyaan 97 dan 104 dalam kuesioner OBS). 2) Anggaran untuk lembaga audit keuangan harus ditentukan oleh legislatif, dan keuangannya juga harus sesuai dengan sumber daya yang dibutuhkan oleh lembaga audit untuk melaksankan mandatnya (lihat pertanyaan 93 dalam kuesioner OBS). Indonesia memiliki pengawasan anggaran yang kuat dan lemah dalam keterlibatan publik dibandingkan dengan negara lainnya di Southeast Asia. Negara Kamboja Timor Leste Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Thailand Vietnam

Kekuatan Legislatif Cukup Cukup Kuat Cukup Lemah Cukup Kuat Kuat

Kekuatan Lembaga Audit Cukup Kuat Kuat Kuat Lemah Kuat Kuat Kuat

Keterlibatan Publik Lemah Lemah Lemah Lemah Lemah Cukup Lemah Lemah

Kuat : Skor rata-rata diatas 66 dari 100, Cukup : Skor rata-rata diatas 34 dari 66, Lemah : Skor rata-rata dibawah 34

PENUTUP Demikian laporan Workshop tentang: Furthering Participation in National Budgeting—Opportunities for Southeast Asia, yang diadakan pada tanggal 21 Februari 2014 di Singapura. Jakarta, 3 Maret 2014

Drs. Setyanta Nugraha, MM NIP. 19620719 198803 1 001



LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI KE WORKSHOP ON FURTHERING PARTICIPATION IN NATIONAL BUDGETING OPPORTUNITIES FOR SOUTHEAST ASIA

Recommend Documents